10/15/14
PETA RAWAN BENCANA MULTI HAZARD SELINDO
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENGUATAN KEBIJAKAN PRB DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH OLEH : Ir. MOHAMMAD MASDUKI DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Jln. Kebon Sirih No. 31 Jakar ta Pusat
A. DASAR PENYELENGGARAAN PB 1
& PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MENJADI PENANGGUNG JAWAB DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (PASAL 5, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA).
2
& WILAYAH INDONESIA TERLETAK PADA KONDISI GEOGRAFIS, GEOLOGIS, HIDROLOGIS & DEMOGRAFIS YG MEMUNGKINKAN TERJADINYA BENCANA (BENCANA ALAM, NONALAM DAN SOSIAL).
3
& WILAYAH NKRI SANGAT LUAS, MAKA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI & EFEK T IVITAS P ENY ELENG . P EM ERIN TA H A N S ERTA M EMPE RPENDEK RENTANG KENDALI PELAKSANAAN TUPOKSI & BINWAS PEMERINTAH THD URUSAN PEMDA DISELENGGARAKAN ASAS DESEN, DEKONS DAN TP.
B. ISU BENCANA DAN KEBAKARAN KOMUNITAS ASEAN PERDAGANGAN BEBAS b. KOMPETENSI SDM c. PENCEMARAN ASAP 2. EMISI GAS RUMAH KACA 3. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 4. TUNTUTAN KINERJA PEMDA TERHADAP BENCANA DAN KEBAKARAN YG MENJADI URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR a. SPM DAMKAR DAN BENCANA b. STOP KEBAKARAN, STOP BENCANA DAN STOP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.
a.
1
10/15/14
C. ANATOMI PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
D. ARAH KEBIJAKAN MANAJEMEN BENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN (UU No. 23 Thn 2014)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
ABSOLUT
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL
KEWENANGAN PRESIDEN SBG KEPALA PEMERINTAHAN
PILIHAN WAJIB
PENANGGULANGAN BENCANA URUSAN YANG DIKERJAKAN BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV & KAB/KOTA (UU 23/2014 & UU 24/2007). MANAJEMEN PRB
Strategi , Formulasi dan Penguatan BPBD
Dukungan Sarpras Penanggulangan Bencana
MANAJEMEN PRK
KEMENDAGRI SELAKU PEMBINA UMUM MEMBERIKAN PEDOMAN, PENGATURAN KEWENANGAN, KELEMBAGAAN, PELATIHAN, SUPERVISI SERTA MONEV.
PELAYANAN DASAR 1. BENCANA 2. KEBAKARAN NON PELAYANAN DASAR
GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH
AL. LINGKUNGAN HIDUP
E. PENGUATAN KELEMBAGAAN BPBD A l e n i a ke I V Pe m b u k a a n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 M e n g a m a n a t k a n b a h w a “Pemerintah NKRI melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
UU No. 23 Tahun 2014
PRA BENCANA KEMENDAGRI melakukan binwasdal keg. pembangunan daerah terkait Penyelengaraan PB & Kebakaran
BPBD DALAM MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
F. PENUGASAN KHUSUS DGN K/L TERKAIT API Pasal 12 ayat (1) huruf “e”” ketenteraman, keter�ban umum, dan pelindungan masyarakat, bahwa BENCANA dan KEBAKARAN termasuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:
Kewenangan Kelembagaan
AMANAT PERPRES NO. 46 TAHUN 2008 TENTANG DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM, MENTERI DALAM NEGERI BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA. UNTUK MELAKUKAN UPAYA-UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM.
AMANAT INPRES NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN PRODUKSI BERAS NASIONAL DALAM MENGHADAPI KONDISI IKLIM EKSTRIM, MENTERI DALAM NEGERI BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA.
AMANAT PERPRES NO. 30 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN ZOONOSIS. MENTERI DALAM NEGERI BERKEDUDUKAN SEBAGAI WAKIL KETUA I.
Personil UU No. 24 Tahun 2007
PRA TANGGAP PASKA BENCANA DARURAT BENCANA PERLINDUNGAN BAHAYA BENCANA ALAM
NON ALAM
SOSIAL
BNPB dan K/L Melakukan binwas teknis operasional & koord. dalam penyelenggaraan PB
PRA BENCANA
TANGGAP DARURAT
Perencanaan Anggaran Pelayanan Publik Monev & Binwas
AMANAT INPRES NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, UNTUK MELAKUKAN BINWASDAL TERHADAP GUB. & BUP./WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.
PASKA BENCANA
2
10/15/14
G. KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN BPBD
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI.
H. PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMDA MELALUI KEGIATAN MITIGASI. Pegendalian dan pemantauan risiko bencana. Perencanaan par�sipa�f penanggulangan bencana. Pengembangan budaya sadar bencana.
SARANA DAN PRASARANA. MENDORONG PEMDA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KOMUNITAS. MENDORONG PEMDA DALAM RANGKA PENINGKATAN PERAN SERTA DUNIA USAHA DALAM PB.
I. STRATEGI DAN FORMULASI PEMDA DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM.
Iden�fikasi pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana. Pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi �nggi. Pengawasan terhadap tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten/kota.
J. LANGKAH TINDAK KEMENDAGRI KE DEPAN DLM PENGUATAN KELEMBAGAAN BPBD PROV./KAB./ KOTA.
Memperkuat sistem kewaspadaan dini dan tanggap darurat terhadap bencana akibat perubahan iklim di masyarakat.
Membangun ketangguhan lokal melalui pengembangan dan Pemberdayaan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).
Memperkuat kajian kerentanan dan penilaian risiko mul� sektor akibat perubahan iklim.
Mendorong peningkatan par�sipasi dari beragam pemangku kepen�ngan untuk penguatan kapasitas daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana.
Mengembangkan kerangka kerja dan kebijakan yang didukung kelembagaan dan regulasi yang adap�f serta responsif terkait implementasi PRB dan API di daerah.
Melalui BPBD untuk mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana dan inisia�f adaptasi perubahan iklim ke dalam proses pembangunan daerah.
Meningkatkan par�sipasi masyarakat dan swasta serta perguruan �nggi/akademisi dalam mengembangkan budaya sadar bencana dan API.
Ketersediaan pendanaan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
3
10/15/14
K. UPAYA KONGKRIT KEMENDAGRI DALAM API
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 364/8595/SJ Tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dan Kesiapsiagaan Banjir serta Kebakaran.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 003.3/4358/PUM Tanggal 26 Oktober 2010 tentang Pengawasan Bahan Perusak Ozon dan Peringatan Hari Ozon Internasional 2010.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/4229/PUM Tanggal 18 Oktober 2010 tentang An�sipasi Fenomena Alam Gejala La Nina di Indonesia.
M. UPAYA KONGKRIT KEMENDAGRI DALAM PRK Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota. (SPM Pemadam Kebakaran).
Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.
L. UPAYA KONGKRIT KEMENDAGRI DALAM PRB Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Permendagri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/4229/PUM Tanggal 4 Maret 2014 tentang An�sipasi Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi di Daerah. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 443.34/8977/SJ Tanggal 31 Desember 2013 tentang Percepatan Pengendalian Zoonosis di Daerah.
N. RENCANA KEBIJAKAN KEDEPAN Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-‐undangan bidang penanggulangan bencana.
Memfasilitasi penguatan pemda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.
Mengupayakan penyiapan sarpras damkar dan bencana melalui DAK, TP dan anggaran lainnya. Permendagri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
Melanjutkan program dan kegiatan dekonsentrasi untuk penguatan PRB, PRK dan Pengendalian Zoonosis. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 364/2493/SJ Tanggal 2 Juli 2012 tentang Percepatan Implementasi Inpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. telah terbentuk BPBD di 33 Provinsi, di 354 Kabupaten & 72 Kota, total 459.
4
10/15/14
5
