#ee.effi&eH
SALINAN
PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2OI2 TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN'
Menimbang
: a.
bahwa air merupakal karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang memberikan manfaat besar
dalam
kehiduPan manusia;
sangat b. bahwa air tanah merupakan unsur yang penting bagi kehidupan masyaraka! d-an dalam
Legiatan pembangunanl. o]"h karena itu menunjarrg -aiicitotJ secara adil dan bijaksana dengan harus melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
sebagaimana c. bahwa berdasarkan pertimbangan b' perlu huruf dimaksud p"a" hurui a dan
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengelolaan Air Tanah'
Mengingat
: 1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang fro,'ut*"si sumber Daya Alam Hayati Republik dan ntosis8mnya (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1990 Nomor 49' Tambahan
Lembara"N"g"t"RepublikIndonesiaNomor3al9);
2.
3.
2 Tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tanah 2003 Tentang" Pembentukan Kabupaten Provinsi Bumbu dan Kabupaten Balangan di Republik Kalimantan selatan (Lembaran NegaraTambahan Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 22' a265); Lembara" N"S"i" Republik Indonesia Nomor
7 Tahun Undang-Undang Republik Indonesia No Negara (Lembaran 2AO4 Tentang E'r*U"t Daya Air l"?o"t*i" Tahun 2OA4 Nomor 32' Republik
Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor a377\; 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Darah
4.
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Tahun 2oO4
(Lembaran N"g,ra Repu6tit Indonesia Republik Nomor izs, r?mbahan Lembaran Negara diubah Indonesia Nomor 44g7\ sebagaimana telah Tahun Nomor Nomor 12 dengan UrJ.,g-Undang "Perubaf,an Kedua Atas Undang2008 tentang 2OO4 tentang Undang lloLo. 32 Tahun Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Tambahan Indonesia Tahun 2008 Nomor 59' a3aa\; Lembara" N;;;; Republik Indonesia Nomor 26 Undang-Undang Repubiik Ind'onesia Nomor (Lembaran Tahun 2AAX tEntang Penataan Ruang 68' Nomor Negara n.iuUfift i"ai"ttia Tahun 2OA7 indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik
5.
Nomor a725\;
Nomor 32 6. Undang-Undang Republik Indonesia dan Pengelolaan
Tahun 2oat-i;;tang Perlin'dungan Republik Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraTambahan Indonesia Tahun 2OOg Nomor 140' Nomor 5059) Lembara" N;;;; Republik Ind'onesia
T.PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor2T Dampak Tahun lggg ientang Analisis Mengenai Republik Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tambahan lndonesia Tahun 1999 Nomor 59' 3838); lembara
8.
N"g;
Republik Indonesia Nomor
Nomor 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Air dan Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Negara Pengendalian Pencemaran Air (Lembar
153' Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Indonesia Tambahan Lembaran N-gara Republik
Nomor a161);
g.
Nomar 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Daya Air tentang Pengelolaan Srlmler Tahun 2008 "N;s;;; nJpuuu[ Indonesia Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Nomor 8i,-t-;;bahan i"*uu't*t' Ind'onesia Nomor 4858) ; Nomor 43
Indonesia 10. Peraturan Pemerintah Republik Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembar
Negara
83' Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
ll.PeraturanMenteriDalamNegeriRepubliklndonesia Nomor 53 Tahun 2}ll ientang Pembentukan Produk Ftukum Daerah (Berita Negara Republik Ind.onesia Tahun 2011 Nomor 69a\;
L2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Repubiik Indonesia Nomor 1451 'KlIOIMEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah; Hidup 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungantentang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Jenis usaha atau Kegiatan yang wajib- Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
Nomor 2 14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang
Daerah Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten balangan- 1t'emUaran Daerah Kabupaten Balangan Tahuri 2008 Nomor A2' Tambahan 43); Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor
Nomor 3 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan dan Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan 2008 (Lembaran Daerali Kabupaten Balangan Tahun Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 44), sebagaimana teiah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan atas Nomor g Tahun 2010 tentang Perubahan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tata Tahun 200t t""i""g Pembentukan' Organisasi Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan diubah
(Lembaran Da"erah Tahun 2010 Nomor 9)'
Dengan Persetujuan Bersama DE1IIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan BUPATI BALANGAN
MEMUTUSI(AN:
MenetaPkan
:
PERATURAN DAERAH
I(ABUPATEN BALANGAN
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 dengan : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud Daerah adalah Kabupaten Balangan' 1. Daerah Kabupaten Balangan' 2. pemerintah Daerah adalah Pemerintah - Bupati adalah BuPati Balangan' J. adalah Dewan Perwakilan Raicyat 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah KabuPaten Balangan' Pertambangan dan 5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Energi KabuPaten Balangan'
6,KepalaDinasPertambangandanEnergiadalahKepaiaDinas Balangan' Pertambangan dan Energi Kabupaten
T.AirTanahad.alahairyangterdapatdalamlapisantanahataubatuan
8.
dibawah Permukaan tanah' kepermukaan tanah' Mata air adaiah air tanah yang muncul
g.Akuiferataulapisanpembawaairadalahlapisanbatuanjenuhair dan meneruskan
**t'yi*pan dibawah p.r*,ft'an ianah yang dapat air. wilayah yang dibatasi oleh batas suatu adalah tanah air cekungan 10. seperti proses hidrogeologis, tempat ""*r. t egiat*tt-h^idrogeologis air tanah berlangsung' pengimbuki;;, pengaliran dan p"Gp""*n yanq membahas mengenai air tanah yant ilmu adalah Hidrogeologi 11. penyebaran, pengaliran, potensr behubungan dengan cara'ter-;u.pat, dan sifat ki*i* serta {isika air tanah' 12.Daerahimbuhanairtanahadalahsuatuwilayahperesapanyang *"caia alamiah pada mampu menambah air t.,,*t, y*ng berlang",,,g suatu cekungan air tanah' 13.Daerahlepasanairtanahadalahsuatudaerahkeluaranairtanah
yangberlangsungsecaraut**i*r,padasuatucekunganairtanah. |4.Pengelola",,.irtanahadalahupayamerencanakan,melaksanakan,
memantau,mengendalikan'.mengawasidanmengevaluasi
penyelenggaraankegiataninventarisasi,konservasidan PendaYagunaan'
ls.Inventrisasiairtanahadalahkegiatanpengumpulan,pencatatan, pt"yi*il*" J"iu dan infoimasi air tanah' pengolah*"
=t't'
16.
air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara guna keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah mempertahankan kelestarian danl kesinambungan fungsi,
Konservasi
ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk
memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang
maupun akan datang. 17. Perlindungan air tanah adaiah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungai air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia rnauPun aiam. 18. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah. 19. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinYa. 20. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetaPkan. dan 21. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula. 22. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualis dan lingkungan air tanah. pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, ZJ, penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah i"."t^ optimal agar berhasilguna dan berdayaguna' zon.a 24. penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan penggunaan air tanah. 25. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai kePerluan. 26. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untr-rk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan Penurapan atau dengan cara iainnYa. 27. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsl air tanah sesuai dengan daya dukungan' yang 28. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum didirikan dan menjalankan jenis ,r""h" bersifat tetap, terus merus dan sesuai dengan peraturan perundang-Lndangan yang bedaku bekedudutcan aatam wilayah N.gat. Republik Indonesla. atau buatan 29. Sumber Air adaiah tempat atau wadah air alami dan yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah' memperoleh dan 30. Hak Guna Pakai air adalah hak untuk memanfaatkan air. memperoleh dan 31. Hak Guna usaha Air adalah hak untuk mengusahakan air.
5
adalah sumur bor Yang dibuat untuk meliPuti sumur mengambil air tanah Pada satu atau lebih akuifer, bor dan sumur Pasak' selanjutnYa disebut IPEAT 33. Izin pengeboran eksplorasi air tanah'yangpenyelidikan, Penelitian air adalah izin untuk melakukan pemboran tanah. yang selanjutnYa disebut 34. lzin Pengeboran Eksploitasi air tanah' dalam rangka Pemanfaatan IPEKAT idalaft izin untuk pengusahaan air tanah. disebut IPMA adala]rl tzin 35. Izin Penurapan Mata Air, yang selanjutnyaalamiah mata air berupa melakukan kegiatan mengudah bentuk dan atau upaya mempertinggi per"mukaan air' penamputtE?t pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya' disebut I.PAT adalah 36. Tzin Penga.mbilan air tanah, Yang selanjutnya dari izin pengambilan dan atau penggunaan_air ianah yang berasal *r*rr. bor, sumur Pantek dan sumur gali' disebut IPAMA adalah 37. izin pengambilan mata air, yang selanjutnya berasal dari izin pengambilan dan atau penggqnaan aii tanah yang mata air. 3g. Izin pengusahaan air tanah, YanS selanjutnya disebut IPA adalah
g2. Sumur Bor Produksi
izinmelakukanusahapemanfaatandariairtanah. (AMDAL) adalah kajian 39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan / atau mengenai dampak besar dan pEntile suatu usaha pada lingkungan kegiatan p""g"*Uilan air tanah y^ttg direncanakan serta hidup yan; iiperlukan bagi proses. pengambilan keputusan p"t yll..rggata*t, usaha dan atau kegiatan' 'dampak 40.UpayaPengelolaanLingkungan(UKL)adalahdokumenyang terhadap lingkungan p"rir"ngJnan upaya mengand,ng atau hidup yanJditimlukan akfbat dari rencana usaha dan / kegiatan Pengambilan air tanah' dokumen yang 41. upaya Pemantauan Lingkungan (uPL) adalah hidup yang mengandung upayu. p.*uitauan komponen lingkunganpengambilan atau terkena dampak akibat dari rencana usaha dan air tanah. BAB
II
TUJUAN, DASAR DAN HAK Pasa1 2
pengeiolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin pemanfaatan serta kesenambungan, ketersediaan dan berkelanjutan kesejahtetaarl keiestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmlfran'
6
rakyat dan dengan mencegah kerusakan lingkungan
akibat
pengambilan air tanah.
Pasal 3
(1) pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan mencakup air fosil, air mineral, air panas' (2) Cekungan air tanah sebagaimall . dimaksud cekungan air tanah dalam wilayah Kabupaten'
air
tanah
ayat (1) meliputi
Pasal 4
terdiri dari (1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang hak guna pakai dan hak guna usaha air'
(2)Hakgunaairtanahyangdimaksudpadaayat(1)tidakdapat pada pihak lain. dipindah tangankan sebaglin atau seluruhnya Pasal 5
(1)hakgunapakaiairtarrahdiperolehtanpaijinuntukmemenuhi lain yang kebutuhan air minum dan rumah tangga serta kebutuhan non komersial sepanjang jumlah pimanfaatannya pada batas tertentu. : (2) Hak guna pakai air tanah memerlukan izin apabila akuifer atau kerusakan a, cara pengambilannya dapat menimbulkan ekosistem lingkungan air;
b. ditujukan
urrt,rt memenuhi kebutuhan selain
sebagaimana
dimaksud Pada aYat(1)' BAB
III
IVEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6
(1)WewenangdantanggungjawabBupatidalampengelolaanAirTanah meliputi: a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air berdasarkan
Provinsi kebijakan air tanafi Nasional dan kota sekitarnya;
dengan
meriperhatikan kepe ntin gan kabupaten / b.menyelenggarakaninventarisasi,konservasidanpendayagunaan kebdakan' air tanah dalam rangka pengetolaan air tanah sesuai dibidang pedoman, prosedur, standa.l p"r"yrratan dan kriteria air tanah'ylng ditetapkan oieh Pemerintah;
7
c.
Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta p"*bi.y^"tt yang mendukung pelaksanaan pengelolaan air tanah;
d. mengatur, menetapkan, dan memberi tjin penyediaan' p.rr"rrt rk"rr, penggunaan, dan pengusahaan air tanah serta sumber daYa air;
e. melakukan pemantauan, pengendalian dan
pengawasan air
tanah dalam rangka pengelolaan air tanah; mengelola data dan informasi air tanah;
f. g. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan
ketertiban dan tanah pelaicsanaan pengeloiaan air tanah pada cekungan air sumber daYa air.
(21
(3)
pada wewenang d"an tanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), selain pfrVi"i"", pengaturan dan- penetapan kebijakan aiur<sanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
Datam melaksanakan penyelenggaraan tugas sebagaimana -dimaksud paaa ayat {21 Kepala birr." Peitambangan dan Energi berkoordinasi ienga:-Dinas/ InJtansi terkait dan Pemerintah Provinsi. BAB IV PENGELOLAAN AIR TANAH
Bagian Pertama Inventarisasi Air Tanah. Pasal 7
(1) \-' Inventarisasi
air tanah meliputi
kegiatan. pemetaan, penyelidikan
dan penelitian, eksplorasi serta erialuasi data air tanah untuk menentukan : a. sebaran cekungan air tanah; b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah; c. georpetri dan karakteristik akuifer; d. neraca dan Potensi air tanah; e. perencanaan pengelolaan air tanah; f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; g. upaya konservasi air tanah'
pada ayat (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud induk
atau poia (1) dilaksanakan untuk penyusunan rencanapeta'
pengembangan terpad'u air tanah disajikan pada
I
dimaksud pada ayat (i)' (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana
digunakan""u"g*i-dasarperencanaankonservasidan p"It d"Y"grrnaan air tanah'
Bagian Kedua Konsenrasi Pasal 8
Konservasiairtanahdilakukanuntukmenjagakelestarian' lingkungan, fungsi air kesinambungan ketersedi*"rr, d"y" dykung
(1)
tanah,danmempertahankankeberlangsuttg''t'pemanfaatanair tanah. t2\
p*q" asas kelestarian' Konservasi air tanah bertumpu air tanah serta kesinambrrngan ketersed.iaan, dan kemanfaatan lingkungan keberadaannYa'
pada : (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan cekungan air tanah; evaluasi a. hasil inventarisasi, identifikasi dan air tanah; lepasan dan b. hasil kajian daerah imbuhan tanah'; c. rencan" p.rrgelolaan air tanah pada cekungan-air dan lingkungan air tanah' d. hasil pemaniauan perubahan kondisi Pasal 9
melalui (1) Konservasi dilakukan sekurang-kuranglVa tanah; air a. penentuan peta zonasi konservasi tanah; air ;. pertindungan dan pelestarian c. Pengawetan air tanah; d. Pemulihan air tanah; tanah; ;, penget d*lian pencemaranairairtanah' i. i"rf.t a^lian kerusakan air tanah: g. pemantauan/Pengawasan [. pengelolaan kualitas air tanah'
:
(2)Konservasiairtanahdilakukansecaramenyeluryhpil"cekungan dalrah lepasan air tanah' air tanah mencakup daerah i*Urfr"r, dan
s{a}: satu pertimbangan daiam (3) Konservasi air tanah harus menjadi dan perencanaan tata ruang perencanaan pendayagunaan aii tanah wilaYah.
I
Pasal 1O (1)
untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan
kegiatan
pemantauan air tanah.
(2\
Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
(3)
pemantauan meliputi :
air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
perubahan kedudukan muka air tanah; perubahan kualitas air tanah; jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah. pencemaran air tanah; perubahan debit dan kualitas air mata air pemantauan perubahan iingkungan air tanah'
a. pemantauan b. pemantauan c. pemantauan d. pemantauan e. pemantauan
f.
(4) pemantauan sebagaimana dimaksud d.alam ayat (3) dilakukan dengan cara : a. membuat sumur Pantau; b. mengukur dan rnencatat kedudukan muka air tanah pada Sumur pantau dan / atau sumur produksi terpilih; c. mengukur dan mencatat debit mata air; d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur p.nt"u, air permukaan tanah, sumur prod.uksi dan mata air; e. memetakan perubahan kualitas dan I atau kuantitas air tanah; f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; g. menga*rii dan mengukur perubahan lingkungan fisik dan akibat anomali Pengambilan air tanah'
(5) Pemantauan air tanah sebagaimana .dimaksud dalam ayat (3) jenis kegiatan pemantauan' dilakukan secara berkala sesuai dengan Pasal 11 (1)
(2)
BupatisertaSemuapihakyangberkaitandengankegiatan -p.*anfaatan air tanah wajib pendayagunaan, pengelolaan du.., melaksanakan konservasi air tanah'
(1) dan Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayatair tanah berpotensi mengubah dan merusak kondisi lingkungan *":lU disertai dengan upaya konservasi air tanah'
10
(3)Bupatimelakukanpenetapandanperlindungandaerahimbuhanair yang berada utuh tanah pada cekungan dan atau aquifer air tanah dalam KabuPaten.
Bagian Ketiga Perencanaan PJndayagunaan Air Tanah Pasal 12 dasar (1) perencanaan pendayaguna-an air tanah d.ilaksanakan sebagai tanah. pendayagurrr.., air ianah pada cekungan dan atau aquifer air
dalam rangka pengaturan p"t'g"-bit*t' dan pemanfaatan serta p."E."a"ri"t iit tanah secu't" utuh dan menyeluruh'
(2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan
air tanah dilakukan
air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat ir), didlsarkan pada hasil inventarisasi dengan
(3) perencanaan pendayagunaan
memperhatikan konservasi air tanah'
air tanah (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaanperan serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melibatkan masYarakat.
dimaksud (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana
dalamayat(2|m"',p"k"''salahsatudasardalampen)rllsunan rancangan tata ruang wilaYa
Bagian KeemPat Peruntukan Pemanfaatan Pasal 13 (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan
air tanah ditetapkan
sebagai berikut : a. air minum; b. air untuk rumah tangga; c. air untuk peternak*t' datt pertanian sederhana; d. air untuk industri; e. air untuk irigasi; f. air untuk Pertambangan; g. air untuk usaha Perkotaan; h. air untuk ketenagalistrikan;
i. j.
air untuk Perikanan; air untuk kePentingan lainnYa'
11
12\
Peruntukanpemanfaatanairtanahuntukkeperluanairminum keperluan lain'
(3)
peruntukan pemanfaatan
;;;;k;r,
piiotit"s utama diatas
segala
keperluan- selain air dipenuhi dari sumber minum dapat aii."i"t"n apabila tidak dapat air lainnya-dan ditetapkan oieh Bupati'
air tanah untuk
tanah dimaksud pada (4) Urutan prioritas peruntrrkkan pemanflatan airdan mempertimbangkan ayat (1) dapat ueruuarr dengan memperrtatikan kepentingan umum dan kondisi setempat' BAB V
PERIZII{AN
Bagian Kesatu Tata Cara MemPeroleh Izin Pasal 14 tanah atau izin pengusahaan (1) untuk memperoleh izin pemakaian air secara tertulis air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan kepada BuPati. dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri t2\ permohonan sebagaimana informasi: a- peruntukan dan kebutuhan air tanah; penggalian air tanah; dan b. rencana pelaksanaan pengeboran atau upaya pemantauan c. upaya pengelolaan lingkungan tuxt')-^1t^1udampak lingkungan lingkungan fipii-"tu.rr"rr.["i* mengenai (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
(3)Informasisebagaimanad'imaksudpadaayat\2)hurufcditetapkan , dengan ketentuan sebagai berikut
:
debit kurang dari a. untuk rencana pengambii""-"it tanah dengan produksi wajib 50 (lima puluh) liter/detik pada satu ***tlr dilengkaPi dokumen UKL dan UPL' debit 50 (lima b. untuk rencana p".rg"*ui; air tanah dengan produksi pada puluh) liter/detik ,l?, l.ilirr, dari beberapa sumur 1(satu)systemakuiferdalamarealpengambilanairtanahkurang AMDAL' dari 10 t".p,f'ftt hektar wajib alengt
""ti"
dii"rrgktPi dengan dokumen AMDAL' wajib dilaporkan d. hasil p"i^k*.rrian uKL dan- UPL atau AMDAL dengan tembusan
kepada Bupati *elatui
di^"* terkait
disamPaikan kePada Gubernur' 12
Tata cara dan persyaratan permohonan tzirr lebih lanjut diatur
(4)
dengan Peraturan BuPati.
Bagian Kedua Jenis Perizinan Pasal 15 tanah (1) Setiap kegiatan yang berhubungan dengan- pemanlaa!1n air ' ' hanyl dapat dilaksanakan setelah ttte-peroleh lzin dati Bupati'
(2\
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk penerbitan izin Yang mencakuP : a.lzin pengeboran eksplorasi air tanah (IPEAT) ; b.Izin pengeboran eksploitasi air tanah (IPEKAT); c.lzirr Penurapan mata air (IPMA); d. Izin pengambilan air tanah (IPAT); e.Izin pengambilan mata air (IPAMA); f. Izin pengusahaan air tanah (IPA)'
lzin
(2), (3) Untuk mendapatkan izin_ sebagaimana dimaksud dalam ayat pemohon wajib mengajukan p-ermohonan secara tertulis kepada 'Bupati, melaiui dinas pertambangan dan energi dengan tembusan Gubernur.
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga (4) \.' Pemerintah Kabupaten puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana
dimaksuddalamayatl2\yangsudahlengkappersyaratannya disertai dengan menerbitkan izin atau menoiat p&mohonan tersebut alasannYa.
(5) Izin penurapan mata air,_ diberikan setelah dilakukan pengkajian \-,hidrogeologi.yanghasilnyamenyatakantidakmengganggu
p.mui"utir, *r.t-* air serta tid;k
mengganggu kepentingan
masyarakat disekitarnya'
dan eksploitasi air (6) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka eksplorasi tanah hanya dapat dilaksanakan oleh : tugas pokok dan fungsi a. Instansi pemerintah du.;;[ y;ng memiliki di bidang air tanah; memiliki izin' b. Perusahaan pengeboran air tanah yang telah pada ayat (6) huruf (7) perusahaan pengeboran _sebagaimana dimaksud izin jasa b harus *".rrp*ian badan .rltftu yang telah memperoleh pengeboran air pengeboran air tanah dan sertifikat 6u.d*t usaha tanah. 13
Bagian Ketiga Jangka Waktu BerlakunYa lzin Pasal 16 (U Izin eksplorasi air tanah (IPEAT) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang' {2)
untuk jangka waktu selama
jangka Izin pengeboran eksploitasi air tanah (IPEKAT) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang' wakiu
"e1"*"
(3)
Izin penurapan mata air (IPMA) berlaku untuk jangka waktu selama 1 {satu} tahun dan dapat diperpanjang'
(4)
Izin pengambilan air tanah (IPAT) berlaku untuk jangka waktu selama S (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang'
jangka waktu (5) Izin pengambilan air mata air (IPAMA) berlaku untuk selama S ltiga; tahun dan dapat didaftar ulang' (6) Izin pengusahaan air tanah (IPA) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang' Pasal 17 (1)
{2\
(1) (2)
(3)
harus Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah sejak tahun (satu) sudah dapat disJesaikan selambat-iambatnya 1 izin pengeboran air tanah dikeluarkan' dapat Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) belumkepada diselesaikan, p.*".g"ng izin harus memberikan laporan dengan Bupati melalui kef,alJ dinas pertambangan dan energi dislrtai alasan-alasan yang dapat dipertanggungi awabkan' Pasal 18 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat di perpanjang' permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka harus diajukan setamUlt lambatnyJ e ltlg*) buian sebelum waktu izin berakhir. permohonan perpanjangan izin dibuat secara tertulis dan ditujukan dan energi' kepada Bupati meliui [epala Dinas pertambangan
14
(4)KepalaDinaspertambangandanenergidapatmenerimaatau (1) disertai menoiak p.r*ohonan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan
(5)
tLu*t
yang dapat dipertanggungjawabkan'
Tata cara perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana (f) lebih lanjut diatur dengan Peraturan dimaksud a*am
"V"i
Bupati.
Bagian KeemPat Hak dan Kewajiban Pemeganglzin Pasal 19
(1) Pemegang izin diwajibkan : ekspiorasi a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, tertulis secara dan eksploitasi air tanah, dan penurapan mata a'ir kepada Bupati melalui 6it u* pertambangan dan energi dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur;
b.menghentikankegiatannyadanmengusahakanpenangglilangan serta segera mellporkan kepada Bupati melalui Kepala dinas
pertambingan dan et'etg1, apabila. dalam pelaksanaan air tanah ditemukan pengeborari eksplorasi 'dapat dan eksploitasi kelainan yang
c.
membahayakan
lingkungan air tanah; mematuhi rekomendasi teknis
dan merusak
kondisi
dari Dinas Pertambangan
dan
Energi;
d.Segeramenanggulangidanmelaporke.padaBupatiKepaladinas peitambarrg"ri?.r, Jnergi apabiia terjadi gangguan lingkungan hidupyangdisebabkanolehkegiatanpengeboraneksplorasidan pengambilan eksploitasi, pengambilan air tariah, penurapan dan
e.
air dari mata air; (UKL) melaporkan pelaksanaan upaya pelry]olaan iingkungan analisis mengenai dan upay* p"*",,tauan lingt
^tau dampaklingkungan(AMDAL)-kepadaBupatimelaluiKepala dinai pertambangan dan energi;
f.
air yang melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur.debit teiah Jiperiksa Jan disegel oleh petugas yang ditunjuk'
dilarang : tangankan izin yang diberikan; b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya'
{2) Pemegang izin a. memindah
15
Bagian Kelima Pencabutan lzin Pasal 2O
(i)
Izin dicabut aPabila : a.lzin diperoleh secara tidak sah; b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin'
izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan
(2) Pencabutan
menyebutkan alasan-alasannya. (3) Dalam hal terjadi pencabutan izin, lJrlaka dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya' (4) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.
BAB VI PENGAII'ASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 2L (1) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air
tanih dilaksanakan oleh Dinas
bersama-sama Instansi terkait
dengan pemerintah kabupaten serta masyarakat'
(2) pengawasarr dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : a. Lokasi titik pengambilan air tanah; b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan; c. Pembatasan debit pengambilan air tanah; d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan; e. Pendataan volume pengambilan air tanah f. Teknis penuraPan mata air; g. Kajian hidrogeologi; h. Pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL'
(3)
apabila Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas atau instansi, merasakan menemukan peianggaran pengambilan air tanah serta dampak,r.griif sebagai akibat pengambilan air tanah.
16
(4)
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah
ini secara teknis
dilaksanakan dan operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas
"".ara
berkala dan insidental'
setiap pemegang ijin baik (5) Untuk kepentingan pengawasan, dan instansi pemerintah wajib
perseorangan, d*a.., uJaha dan memberikan kesempatan kepada petugas Dinas pertambangan energi untuk dapat melakukan pemeriksaan'
Pasal22
(i)
mendapat setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah debit air pengukur alat izin harus dilengkapi dengan meter air atau ditera atau dikalibrasi oieh Instansi Teknis yang
yang sudah berwenang.
t2\Pengawasanpemasanganmeterairataualatpengukurdebitair dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Bnergi berkoordinasi dengan instansi teknis yang berwenang'
(3)Pemegangizinwajibmemeliharadanbertanggungjawabatas kerusakan meter air.
Pasal 23 bersama-sama (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun untuk kelengkapannya wajib menyediakan sumur pantau berikut memantau muka air tanah di sekitarnya'
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
:
debit setiap keberadaan 1 (satu) *,1,Y prod.uksi dengan pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih; produksi pada 1 b. setiap keberadaan lebih dari i (satu) sumur (satu)systemakuifera.''g""totalae'uttpengambilanairtanah
a.
seluas kurang dari 10 (sepuiuh) hektar;
c.setiapkeberadaan5(lima)Sumur.produksidaril(satu)system dari 1O akuifer dalam areal p"ttg"*Uilan aii tanah seluas kurang (sePuluh) hektar.
(3) Pengadaan sumur pantau berikut
alat pantaunyt...utbtg"imana
d'imaksud'dalamayat(2)hurufbdan"y*''gkepemilikannyalebih biaya dari 1 (satu} orang atau tenin dari 1 (satu) badan usaha, pengadaannya ditanggung bersama'
(4)Besarnyabiayapengadaansumurpantausebagaimanadimaksud jumlah penyertaannya dalam ayat igt ditaiggung bersama .IPg atau jumlah disesuaikan dengan .lumiafr kepemiiik"i "t'*" pengambilan air tanah'
17
dimaksud dalam ayat (3) wqiib pemilik sumur pantau sebagaimana -kedudukan muka air tanah dan melakukan pemantauan melalui melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) br11a1 kepada Bupati f.p"tu dinas p.it"mUu.tgut, dan energi dengan tembusan kepada
(s)
Gubernur. (6)
Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap dan
rawan, p"*"gu.t
g rzin aiw4itt
memberilahukan kepada Dinas terkait'
(7)
penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur inpt<si pada cekungan yang utuh berada di resapan dan "r*.i, sepengetahuan oleh Dinas terkait' L"Urp"t"n wajib BAB
VII
PENGELOLAAN DATA AIR TANAH
Pasal 24
data dan informasi air tanah yang belum
pernah kepada disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dilaporkan dengan energi dan eupati melalui iepala dinas pertambangan tembusan disampaikan kepada Gubernur'
(1) Semua
konservasi (2) Semua data dan informasi hasit kegiatan inventarisasi' Bupati kepada dan pendayagunaan air tanah wa3IU disampaikan
melaluikepaladinaspertambangandanenergidengantembusan disamPaikan kePada Gubernur'
Bupati melalui (3) Semua data dan informasi air tanah dikeloia oleh air tanah dinas Pertambangan oan rnergi sebagai dasar pengelolaan di wilaYahnYaBAB
VIII
PELANGGARAN Pasa1 25
pelanggaran apabila : setiap pemegan gizin dinyatakan melakukan izin; a. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam alat ukur b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau debit air;
18
meter air atau mefusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan tera pada meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel alat ukur debit air; air d. menYembunYikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan tanah; air e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan tanah; d,anlatau letak titik f. memindahkan rencana letak titik pengeboran penurapan atau lokasi pengambilan air tanah; g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
c.
h,tidakmembayarpajakpengambilandanpemanfaatanairtanah;
i.tidakmenyampaikanlaporanpengambilanairtanahatau
j.
melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan; tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
k.tidakmelaksanakanketentuanyangtercantumdalamizin. BAB U( KETENTUAN PENYIDII{AN Pasal 26
(l)PejabatPegawaiNegeriSipiltertentudilingkunganPemerintah untrlk melakukan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik penyidikanataspelanggaranterhadapPeraturanDaerahini. (2)
(1) ad{ah
Pejabat
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat PegawaiNegerisipiltertentudilingkunganPemerintahDaerahyang diangkatolehpejabatyangberwenangsesuaidenganketentuan peraturan Perundang-undangan'
(3)WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah: keterangan a. menerima, mencari, mengumpulkan' dan meneliti Peraturan Daerah ini atau lapora, berkenaa" aJ"g"" pelanggaran lebih lengkap dan agar keterangan atau lapora-n tersebul menjadi jelas;
mengenal b. meneliti, mencari, dan mengump"lF"l keterangan perbuatan yang orang pribadi atau Badan t"irt.rrg kebenaran Peraturan dilakukan sehubungan dengan p.Ltrgg*ran terhadap
Daerah ini;
dari orang pribadi atau c. meminta keterangan dan bahan bukti pelanggaran yang Badan sehubungin dengan tindak pidana atau terjadi;
d.memeriksabuku,catatan,dandokumenlainberkenaandengan yang terjadi; tindak pidana atau peianggaran
19
bahan bukti e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuu.r,'p"ilatatan g", dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; a^- t^*arr ,-ar^rar.,n seseorang menlnggialkan -,-r^^..r: dan/atau melarang qFq, g. men1ruruh berhenti ruangarr atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung yang iremeriksa identiias orang, benda dan/atau dokumen
dan
dibawa;
atau h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana pelanggaran Yang terjadi;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau kelancaran penyidikan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk terjadi sesuai dengan tindak pidana atau pelanggaran yang ketentuan peraturan perundang-undangan'
i.
(4)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penyidikannya dimulainya pe"nyidikan dan m"ttyt*paikan hasil Polisi Negara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat diatur dalam Republik Indonesia, sesuai dengan keientuan yang Undang-Undang Hukum Acara Pidana'
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal2T 25, diancam (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan Pasal denda ' ' pid*rrJ k rt r.rgan paling lama 6 (enam) bulan atau Paling Rupiah)' Juta tanyak np. 5OlOoO.Ooo,--(Lima Puluh (2)
(1) adalah Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat Pelanggaran.
(3)Hasiipidanadendasebagaimanad.imaksudpadaayat(1}disetorke Kas daerah.
20
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Izin yaag telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetaP beriaku samPai dengan berakhirnYa izirr Yang bersangkutan. BAB
XII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Hal-ha1 yang belum
diatur dalam Peraturan Daerah ini,
pelaksanaannya ditetapkan Peraiuran Bupati atau Keputusan Bupati'
*".rg"rrri tlknis
lebih
sepanjang lanjut dengan
Pasal 3O
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agarsetiaporangdapatmengetahuinya'memerintahkan penempatannya dalam p[ngunda.rgkr.., Peraturan Daerah
ini dlngan
Lem-baran Daerah Kabupaten Balangan
Ditetapkan di Paringin pada tanggal 3O Januan 2012 BUPATI BALANGAN,
Ttd H. SEFEK EFFENDIE
Diundangkan di Paringin pada tanggal 3O Januan 2Al2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
Ttd H. M. RIDUAN DARLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2A12 NOMOR 06 sesuai dengan aslinYa. m Setda Kab. Balangan, an Hukum,
PARIN, SH
rk.r (rv/b) NIP. 19611019 1992A3 1 002
21
