BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
6.1.
Pendidikan
Pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diamanatkan bahwa salah satu tujuan negara yang merupakan prioritas utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengemas sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan. Karena hanya dengan pendidikan yang merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mengadaptasi situasi dan kondisi yang selalu mengalami perubahan secara dinamis. Berbagai permasalahan yang muncul terkait pendidikan nasional, mulai fasilitas pendidikan yang memprihatinkan sampai masalah mutu pendidikan yang masih rendah. Ditambah lagi akses pendidikan yang saat ini kurang dapat dinikmati oleh masyarakat karena masalah ekonomi sehingga akan semakin membuka jurang pemisah dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses 146 146 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
pendidikan
karena
lemahnya
faktor
ekonomi
menyebabkan
kebodohan
dan
keterbelakangan sehingga tentunya akan mengganggu laju pembangunan nasional. Berdasarkan atas permasalahan tersebut sehingga memberikan inisiatif kepada
Pemerintahan
Jembrana
untuk
Kabupaten mengadakan
pendidikan gratis kepada masyarakat. Program yang diusung oleh Kabupaten Jembrana adalah pendidikan bersubsidi di kalangan siswa – siswinya baik dari tingkat SD maupun SMP. Berdasarkan program pendidikan gratis tersebut beberapa indikator pendidikan di Kabupaten Jembrana menunjukkan peningkatan dari tahun – ke tahun.
6.1.1. Kondisi Pendidikan Jumlah penduduk yang bersekolah berdasarkan usia di Kabupaten Jembrana terbagi menjadi tiga kelompok usia, yaitu : 7- 12 tahun (SD/MI) ; 13 – 15 tahun (SLTP/ MTs) dan 16 – 18 (SMU/SMK/MA). Distribusi penduduk terbanyak pada tahun 2011 adalah pada kelompok usia 7 – 12 tahun (SD/ MI) sebanyak 2.264 penduduk sedangkan paling sedikit adalah pada kelompok usia 16 – 18 tahun (SMU/SMK/MA) dengan jumlah sebanyak 945 penduduk. Berikut adalah disajikan tabel jumlah penduduk yang bersekolah berdasarkan usia di Kabupaten Jembrana. Tabel 6. 1. Murid Berdasarkan Usia di Kabupaten Jembrana Tahun 2007-2011 Murid SD usia 7 - 12 tahun
Murid SLTP usia 13 - 15 tahun
2007 2008 2009 2010 2011
1.659 1.797 1.939 2.254 2.264
1.157 1.267 1.381 1.424 1.444
690 776 862 936 945
Jumlah
11.452
7.738
4.795
No.
TAHUN
1 2 3 4 5
Murid SLTA usia 16 - 18 tahun
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana
147 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Jenjang pendidikan di Kabupaten Jembrana adalah terbagi menjadi : SD/Sederajat, SLTP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Jumlah murid paling banyak pada tahun 2011 adalah jenjang pendidikan SD/Sederajat dengan jumlah sebanyak 27.876 siswa sedangkan paling sedikit adalah jenjang SMA/ Sederajat dengan jumlah sebanyak 10.459 siswa. Tabel 6. 2.
Jumlah Murid Tiap jenjang Pendidikan di Kabupaten Jembrana Tahun 2007-2011 No.
TAHUN
1 2 3 4 5
2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah
Jumlah Murid SD 28.611 26.684 29.485 28.169 27.876 140.825
Jumlah Murid SLTP
Jumlah Murid SLTA
11.584 11.353 12.853 11.401 11.300 58.491
7.745 7.661 10.496 10.551 10.459 46.912
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana
6.1.2. Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pengajar Fasilitas pendidikan berupa sekolah merupakan persyaratan utama agar kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan. Dengan adanya fasilitas tersebut, guru yang merupakan tenaga pendidik utama dapat melaksanakan tugasnya sehingga kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik. Berikut disajikan jumlah sekolah dan jumlah guru tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Jembrana.
148 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Tabel 6. 3. Jumlah Sekolah dan Tenaga Pengajar Tahun 2011 JENIS
JUMLAH
JUMLAH
SEKOLAH
SEKOLAH
GURU
NO. 1
SD
184
153
2
SLTP
26
157
3
SLTA/SMU
21
116
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.
Di
samping
itu
juga
untuk
mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah rasio guru terhadap murid di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011. Tabel 6. 4. Rasio Guru Terhadap Murid di Kab. Jembrana Tahun 2011 No.
Jenis
Jumlah
Sekolah
Murid
Jumlah Guru
Rasio
1
SD
27.876
153
5,49
2
SLTP
11.300
26
2,30
3
SLTA/SMU
10.459
21
2,01
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana
6.1.3. Tingkat Pendidikan Tingkat pendikan yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Jembrana berjenjang mulai belum pernah menginjak bangku sekolah hingga sarjana. Jumlah tertinggi adalah penduduk dengan tingkat pendidikan Tamat SD sebesar 29%, kemudian posisi kedua diikuti dengan belum pernah sekolah sebesar 23 % dan hanya sebagian kecil saja prosentase jumlah penduduk yang tamat akademi/Universitas yaitu sebesar 2 %.
149 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Tabel 6. 5. Penduduk Jembrana Berdasarkan Pendidikan Akhir (Tingkat Pendidikan) Tahun 2011 No.
Kecamatan
Tidak/
Belum
Belum
Tamat
Sekolah
SD
1.
Negara
2.
Mendoyo
10.757
3.
Pekutatan
4.709
4.
Melaya
10.810
5.
Jembrana
10.066
Jumlah
16.153 10.743
Tamat
Tamat
Tamat
SD
SMP
SMU
27.345 12.209 18.444
Tamat Tamat Tamat Tamat Tamat D1/D2
D3
S1
S2
S3
770
1.057
2.325
162
15
7.924 21.253
9.747 16.564
697
967
1.529
91
6
3.609
4.184
6.222
413
368
675
36
2
7.923 18.472
9.028 11.984
603
687
1.338
73
13
7.453
7.426 14.399
746
945
2.220
182
6
52.495 37.652 95.292 42.594 67.613
3.229
4.024
8.087
544
42
10.540
17.682
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jembrana
30000 25000 20000 Negara
15000
Mendoyo 10000
Pekutatan Melaya
5000
Jembrana 0
Gambar 6. 1 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir
150 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
6.1.4. Indikator Pencapaian Pendidikan A. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang
sesuai
dan
dinyatakan
dalam
persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Angka Partisipasi Kasar selama lima tahun terakhir pada semua jenjang pendidikan mengalami fluktuasi dalam pencapaiannya. Pada tahun 2011 rata-rata pencapaian Angka Partisipasi Kasar tingkat Sekolah Dasar mencapai 113,94 %. Sedangkan pada tingkat SLTP mencapai 116,98 % dan pada tingkat SLTA mencapai 98,07 %. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat SLTA masih perlu ditingkatkan. Tabel 6. 6.
APK (%) Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 Angka
No.
Partisipasi
2007
2008
2009
2010
2011
Kasar 1. 2.
3.
SD/ MI SLTP/ Mtsn SMA/ SMA/ MA
107,29 110,27
110,63 115,55 113,94
95,30 105,38
106,46 110,50 116,98
73,99
82,90
81,35
95,00
98.07
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana
151 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
120 100 80 SD/ MI 60
SLTP/ Mtsn SMA/ SMA/ MA
40 20 0 2007
2008
2009
2010
2011
Gambar 6. 2 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Jembrana Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni dalam lima tahun terkahir di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi dalam pencapaiannya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2011 APM pada masing – masing jenjang pendidikan, hanya APM pada tingkat SLTP/MTSn mengalami kenaikan. Berikut adalah APM di Kabupaten Jembrana selama lima tahun terakhir.
Tabel 6. 7. APM (%) Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 No.
Angka Partisipasi Murni
2007
2008
2009
2010
2011
1.
SD/ MI
92,63
96,01
96,45
98,50
98,43
2.
SLTP/ MTSn
88,33
80,13
85,89
90,00
93,85
3.
SMA/ SMA/ MA
72,23
64,37
69,78
75,60
74,96
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana
152 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
100 90 80 70 60
SD/ MI
50
SLTP/ Mtsn
40
SMA/ SMA/ MA
30 20 10 0 2007
2008
2009
2010
2011
Gambar 6. 3 Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Jembrana
B. Rata – rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang
pendidikan
formal
yang
pernah diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP.
153 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Tabel 6. 8. Keterangan Rata-rata Lama Sekolah
Perkembangan Rata – rata Lama Sekolah di Kabupaten Jembrana Tahun 2007
2008
2009
2010
2011
7,48
7,60
7,65
7,80
7,83
Sumber : BPS Kabupaten Jembrana
C. Angka Melek Huruf Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya angka melek huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. Indikator ini juga dapat menggambarkan mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, Angka Melek Huruf di Kabupaten Jembrana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kenaikan paling signifikan adalah pada rentang waktu tahun 2008 – 2009 dengan kenaikan angka Melek Huruf sebesar 13,92 %. Namun apabila dibandingkan dengan prosentase penduduk >10 Tahun secara keseluruhan prosentase tersebut malah cenderung mengalami penurunan. Berikut adalah Angka Melek Huruf di Kab. Jembrana selama 5 (lima) tahun terakhir.
Tabel 6. 9. Angka Melek Huruf di Kab. Jembrana 5 (lima) Tahun Terakhir Tahun
Angka Melek Huruf ( % )
2007
88,00
2008
88,96
2009
89,60
2010
89,82
2011
90,61
Sumber : BPS Kabupaten Jembrana
154 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Gambar 6. 4 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kab. Jembrana
6.2.
Perpustakaan Perpustakaan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah
berjumlah satu buah dan berada di Komplek Civic Centre. Perpustakaan tersebut dalam kondisi baik dengan ditunjang koleksi bahan pustaka yang terdiri dari buku, majalah dan surat kabar. Perpustakaan ditunjang pula dengan layanan internet dengan fasilitas 8 (delapan) unit komputer dan 1 (satu) mobil layanan perpustakaan keliling. Dengan adanya perpustakaan tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui bertambahnya wawasan yang dimiliki dari aktivitas membaca. Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, koleksi bahan yang dimiliki setiap tahun terus bertambah.
155 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Tabel 6. 10.
Koleksi Buku Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana s/d Bulan Mei Tahun 2012 No.
Tahun 2012
Koleksi Bahan Pustaka
1
Buku
2 3
Judul
Eks
6.218
19.148
Majalah
16
311
Surat kabar
11
11.197
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Jembrana
Dengan keberadaan perpustakaan maka akan dapat memberikan implikasi positif bagi pembangunan khususnya peningkatan kualitas SDM-nya sebagai motor penggerak utama. Dengan adanya fasilitas tersebut maka akan semakin meningkatkan minat baca masyarakat, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Berikut adalah jumlah pengunjung perpustakaan umum Kabupaten Jembrana tahun s/d bulan Mei 2012 :
Tabel 6. 11. Pengunjung Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana s/d Bulan Mei 2012 No.
Pengunjung
Tahun 2012
1
Pelajar
16.506
2
Mahasiswa
11.509
3
Umum
9.595
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Jembrana
Pengunjung yang datang, selain membaca buku di Perpustakaan Umum sebagian juga melakukan peminjaman untuk dibawa pulang. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perpustakaan merupakan sesuatu yang cukup dibutuhkan oleh sebagian masyarakat. Berikut ini adalah jumlah peminjam koleksi buku perpustakaan di Kabupaten Jembrana tahun s/d bulan Mei Tahun 2012 :
156 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Tabel 6. 12. Peminjam Koleksi Buku Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana s/d Bulan Mei 2012 No.
Peminjam
Tahun 2012
1
Pelajar
1.207
2
Mahasiswa
235
3
Umum
788
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Jembrana
6.3.
Kesehatan Pembangunan
kesehatan
merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan
kesehatan.
Pembangunan
Kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya
manusia
dan
pembangunan
ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam lima tahun terakhir
masyarakat Kabupaten Jembrana telah memiliki program jaminan kesehatan dari pemerintah yang disebut dengan JKJ. Program JKJ tersebut menjamin biaya pengobatan masyarakat Kabupaten Jembrana mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter Praktik hingga Bidan Swasta.
6. 3. 1.
Angka Harapan Hidup
Tinggi rendahnya Angka Umur Harapan Hidup menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah, semakin tinggi Angka Harapan Hidup di suatu daerah maka 157 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik pula. Berdasarkan data dari tahun 2007 – 2011. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Jembrana adalah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 Angka Harapan Hidup adalah sebesar 71,63 dan setiap tahun semakin meningkat sehingga pada tahun 2011 Angka Harapan Hidup menjadi 71,82 .
Tabel 6. 13. Angka Harapan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 Tahun
Angka Harapan Hidup
2007
2008
2009
2010
2011
Jembrana
71,63
71,65
71,73
71,80
71,82
Sumber : BPS Kabupaten Jembrana
Berikut disajikan Gambar 6.5 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Jembrana tahun 2007 s/d 2011. Angka Harapan Hidup
71,82 71,80
71.73 71,65
71,63
2007
2008
2009
2010
2011
Gambar 6. 5 Angka Harapan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2007 s/d 2011
6. 3. 2.
Angka Kematian
Angka Kematian secara umum berkaitan erat dengan tingkat Angka Kesakitan dan Status Gizi. Indikator untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan dapat dilihat dari perkembangan Angka Kematian. Besarnya tingkat Angka Kematian dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain 158 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
a. Angka Kematian Bayi ( AKB ). Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate adalah kematian bayi di bawah usia 1 tahun tiap 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator terhadap persediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan prenatal. Tahun 2007 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Jembrana adalah 9,21 / 1.000 Kelahiran Hidup dan mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 7,75 / 1.000 Kelahiran Hidup. Peningkatan pada tahun 2009 menjadi 10,62 / 1.000 Kelahiran Hidup dan pada tahun 2010 kembali menurun menjadi 9,56 / 1.000 Kelahiran Hidup tapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 14,08 / 1.000 Kelahiran Hidup. Data Angka Kematian Bayi Tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 6. 14. AKB Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 AKB Kab. Jembrana
Tahun 2007
2008
2009
2010
2011
9,21
7,75
10,62
9,56
14,08
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 16 14 12 10 8
AKB
6 4 2 0 2007
2008
2009
2010
2011
Gambar 6. 6 Angka Kematian Bayi Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011 b. Angka Kematian Balita ( AKABA ). Angka Kematian Balita ( >1 – 5 tahun ) adalah jumlah anak (termasuk bayi) yang meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun / 1.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Balita Kabupaten Jembrana pada tahun 2007 adalah sebesar 159 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
11,23 / 1.000 KH dan mengalami penurunan tahun 2008 menjadi sebesar 8,64 / 1.000 KH dan tahun 2009 meningkat menjadi 11,75 / 1.000 KH pada tahun, menurun menjadi 10,6 / 1.000 KH pada tahun 2010, selanjutnya meningkat menjadi 14,52 / 1.000 KH pada tahun 2011. Tabel 6. 15. AKABA Kabupaten Jembrana Tahun 2007 - 2011 AKABA Kab. Jembrana
Tahun 2007
2008
2009
2010
2011
11,23
8,64
11,75
10,6
14,52
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
16 14 12 10 8
AKABA
6 4 2 0 2007
2008
2009
2010
2011
Gambar 6. 7 Angka Kematian Balita Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011
c. Angka Kematian Ibu ( AKI ). Angka
Kematian
Ibu
atau
Maternal
Mortility Rate ( MMR )
menunjukkan jumlah kematian ibu pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ini dipergunakan untuk menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi kesehatan lingkungan serta fasilitas dan tingkat pelayanan prenatal. Angka Kematian Ibu Kabupaten Jembrana tahun 2008 sebesar 70,47 / 100.000 KH meningkat menjadi sebesar 90,42 / 100.000 KH pada tahun 2009 selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 103,44/ 100.000 KH pada tahun 2010 dan 110,01 / 100.000 KH pada tahun 2011. 160 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Tabel 6. 16. Angka Kematian Ibu Kabupaten Jembrana Tahun 2007 - 2011 Tahun
AKI Kab. Jembrana
2007
2008
2009
2010
2011
134,74
70,47
90,42
103,44
110,01
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
160 140 120 100 80
AKI
60 40 20 0 2007
2008
2009
2010
2011
Gambar 6. 8 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Jembrana Tahun 2007 – 2011
d. Angka Kematian Kasar ( AKK ) Angka Kematian Kasar ( AKK ) atau Crude Death Rate ( CDR ) menunjukkan jumlah kematian yang terjadi per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi di suatu daerah. Tingginya Angka Kematian Kasar menunjukkan keadaan status kesehatan, ekonomi, lingkungan fisik dan biologik masyarakat di wilayah tersebut masih rendah. Menurut Data Rumah Sakit Umum Daerah Negara, jumlah
kematian
penduduk dalam tahun 2010 sebanyak 410 jiwa. Merujuk dari data tersebut maka Angka Kematian
Kasar ( CDR ) Kabupaten Jembrana mencapai 1,33 per 1.000
penduduk. Dari jumlah tersebut, pola penyebab kematian merujuk pada penyebab kematian utama penduduk di Kabupaten Jembrana pada pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Negara sebagai berikut : 161 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Tabel 6. 17. Pola Penyakit Penyebab Kematian Kabupaten Jembrana Tahun 2010 No.
Jenis Penyakit
Jumlah
%
1.
Cidera Intrakranial
59
14,39
2.
Penyakit serebrovaskular lainnya
42
10,24
3.
Stroke tak menyebut perdarahan/Infark
25
6,10
4.
Gagal ginjal lainnya
20
4,88
5.
Penyakit jantung lainnya
19
4,63
6.
Penyakit Kencing manis
13
3,17
12
2,93
12
2,93
7.
Penyakit esophagus lambung dan duodenum lainnya
8.
Penyakit hati lainnya
9.
Penyakit system cerna lainnya
8
1,95
10.
Infark miokard lainnya
7
1,70
Jumlah
217
52,93
Jumlah penyebab kematian lainnya
193
47,07
Jumlah seluruh kematian
410
100,00
Sumber : RSUD Negara
6. 3. 3.
Sumber Daya Kesehatan Tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Jembrana telah menunjukkan
jumlah yang mencukupi.
Masing-masing Puskesmas telah diisi dengan tenaga
kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dasar untuk dapat melaksanakan pelayanan
tugas-tugas meskipun
masih
terdapat Puskesmas yang belum terisi. Tenaga kesehatan yang ada telah
tersebar
pada
sarana
pelayanan kesehatan di 5 (lima) Kecamatan
seperti
tertera
di
dalam tabel.
162 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Tabel 6. 18. Persebaran Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Kecamatan No.
Jenis Tenaga
Melaya
Negara
Jembrana
Mendoyo
Pekutatan
1.
Medis
8
5
4
2
6
2.
Perawat dan Bidan
41
24
23
20
31
3.
Farmasi
2
2
1
1
1
4.
Gizi
2
0
0
1
1
5.
Teknisi Medis
2
1
1
1
1
6.
Sanitasi
1
3
1
-
-
7.
Kesehatan Masyarakat
4
2
3
3
3
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana
Dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan maka upaya dititikberatkan pada pelayanan kesehatan dasar sebagai upaya terpadu yang diselenggarakan melalui Puskesmas. Gambaran mengenai Keadaan Tenaga Kesehatan yang bekerja di Kabupaten Jembrana termasuk yang bekerja di RSUD Negara, pada tahun 2006 dengan jumlah penduduk 260.791 jiwa, pada tahun 2007 dengan jumlah penduduk 265.268 jiwa dan tahun 2008 dengan jumlah penduduk 269.729 jiwa, maka berdasarkan rasio 100.000 penduduk, menunjukkan nilai rasio sebagai berikut :
Tabel 6. 19. Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 2006 No.
Jenis Tenaga
1.
Dokter Spesialis
2.
Jumlah
2007 Rasio
Jumlah
Rasio
2008 No. Jumlah Rasio
2009 Jumlah
2010 Rasio
Jumlah
Rasio
8
3,07
11
4,15
13
4,82
20
6,56
20
6,50
Dokter Umum
76
29,12
65
24,50
147
54,50
41
13,44
48
15,59
3.
Dokter Gigi
12
4,60
13
4,90
16
5,93
15
4,92
14
4,55
4.
Perawat
167
64,04
138
52,02
155
57,47
156
51,15
164
53,28
5.
Perawat Gigi
22
8,44
21
7,92
22
8,16
22
7,21
22
26,23
6.
Bidan
123
47,16
112
42,22
123
45,60
121
39,68
123
39,96
7.
Farmasi
14
5,37
17
6,41
20
7,41
14
4,59
14
17,07
8.
Apoteker
5
1,92
4
1,51
4
1,48
6
1,97
6
1,95
9.
Gizi
15
5,75
16
6,03
11
4,08
10
3,28
11
3,57
10.
Sanitarian
9
3,45
17
6,41
13
4,82
20
6,56
10
12,20
11.
Terapi Fisik
3
1,15
1
0,38
1
0,37
1
0,33
1
0,32
12.
Teknis Medik
30
11,50
11
4,15
12
4,45
19
6,23
14
4,55
13.
Kesehatan Masyarakat
41
15,72
43
16,21
41
15,20
33
10,82
33
10,72
Sumber : Dinas Kesehatan Jembrana
163 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
6. 3. 4.
Fasilitas Kesehatan Di
Kabupaten
Jembrana
terdapat fasilitas kesehatan berupa empat buah rumah sakit yang terdiri dari 1 buah RSU Daerah dan 1 buah RS Swasta Dharma Sentana, RS Khusus Bersalin Kertayasa dan RS Khusus Ibu dan Anak Bunda. Jumlah tempat tidur yang tersedia di RSU Daerah sebanyak 100 buah, RS Swasta Dharma Sentana 20 buah, RS Khusus Bersalin Kertayasa 20 buah dan RS Khusus Ibu dan Anak Bunda 25 buah. Tabel 6. 20. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2007-2011 Sarana Kesehatan
2007
Posyandu Puskesmas Induk Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Rumah sakit umum daerah Rumah sakit umum swasta Rumah sakit khusus
2008
2010
2011
328
328
328
328
328
6
6
6
6
6
49
49
49
49
49
6
6
6
5
5
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klinik/praktek dokter 0 Klinik Keluarga 0 Berencana Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
6. 3. 5.
2009
Sanitasi Lingkungan dan Rumah Sehat
Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap sanitasi dasar. Perilaku masyarakat yang mendukung pola hidup bersih dan sehat merupakan salah satu faktor untuk mendukung peningkatan status kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehingga menjadi kondusif bagi terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ditunjukkan melalui pemanfaatan Sarana Jamban, Sarana Pembuangan Air Limbah dan Rumah Sehat. 164 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Tabel 6. 21. Prosentase Rumah Tangga Sehat Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Rumah Tangga No
Kecamatan
1 Melaya 2 Negara 3 Jembrana 4 Mendoyo 5 Pekutatan Jumlah (Kab/Kota)
Jumlah Seluruhnya
Jumlah Diperiksa
Gilimanuk Melaya Kaliakah Dangin Tukadaya Mendoyo Pekutatan Tahun 2010
2.103 10.836 18.401 14.745 17.347 7.206 70.638
720 875 3.470 4.875 5.946 4.570 20.456
696 851 3.325 4.671 5.683 4.378 19.604
96,67 % 97,26 % 95,82 % 95,82 % 95,58 % 95,80 % 95,83 %
Tahun 2009
75.544
28.535
24.572
86,11 %
Tahun 2008
69.743
14.931
13.630
91,29 %
Tahun 2007
68.255
12.216
10.343
84,67 %
Tahun 2006
66.957
9.956
7.661
76,95 %
Puskesmas
Jumlah Sehat
% Sehat
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
Tabel 6. 22. Prosentase Pemanfaatan Jamban Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Jamban No
Kecamatan
1
Melaya
2
Negara
3
Jembrana
4 5
Mendoyo Pekutatan
Jumlah (Kab/Kota)
Puskesmas
Jumlah KK
Jumlah Diperiksa
Jumlah Memiliki
Jumlah Sehat
% Sehat
Gilimanuk Melaya Kaliakah Dangin Tukadaya Mendoyo Pekutatan
2.435 12.623 23.285
2.461 1.601
1.791 7.574 14.651
2.112 1.512
85,82 % 94,44 %
12.067
8.495
12.680
6.417
75,54 %
19.389 7.458
2.855 6.019
13.653 6.019
2.555 5.898
89,49 % 97,99 %
Tahun 2010
77.257
21.431
56.368
18.494
86,30 %
Tahun 2009
83.257
26.855
57.182
24.113
89,79 %
Tahun 2008
70.733
14.931
53.205
13.931
93,30 %
Tahun 2007
68.255
12.216
49.911
12.216
100,00 %
Tahun 2006
67.914
5.970
50.231
-
-
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
165 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Tabel 6. 23. Prosentase Pemanfaatan SPAL Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) No
Kecamatan
1
Melaya
2
Negara
3
Jembrana
4 5
Mendoyo Pekutatan
Puskesmas
Jumlah (Kab/Kota)
Jumlah KK
Jumlah Diperiksa
Jumlah Memiliki
Jumlah Sehat
% Sehat
Gilimanuk Melaya Kaliakah Dangin Tukadaya Mendoyo Pekutatan
2.435 12.623 23.285
479 1.601
1.748 1.710 11.634
325 1.510
67,85 % 94,32 %
12.067
9.208
12.648
6.850
74,39 %
19.389 7.458
1.713 575
4.936 7.006
1.199 575
69,99 % 100 %
Tahun 2010
77.257
13.576
39.673
10.459
77,04 %
Tahun 2009
83.257
26.276
39.184
24.202
92,11 %
Tahun 2008
70.733
14.931
30.279
14.931
100,00 %
Tahun 2007
68.255
8.473
29.891
8.473
100,00 %
Tahun 2006
67.914
5.972
30.904
-
-
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
6.4.
Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang masih berpotensi
untuk mempunyai keturunan atau biasanya ditandai dengan belum datangnya waktu menopouse (terhenti menstruasi bagi istri). Dengan banyaknya jumlah PUS pada suatu daerah maka pertambahan penduduk akan tidak terkendali apabila pemerintah tidak menjalankan program KB secara lebih intensif. Berikut adalah data PUS di Kabupaten Jembrana pada tahun 2010.
Tabel 6. 24. Jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Jembrana Tahun 2010
NO 1 2 3 4 5
Kecamatan
Puskesmas
Melaya
Gilimanuk Melaya Negara Kaliakah Jembrana Dangin Tukadaya Mendoyo Mendoyo Pekutatan Pekutatan Jumlah (Kab/Kota)
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
166 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
Jumlah PUS 1.904 9.070 14.979 10.610 13.150 5.479 55.192
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, sampai dengan Desember Tahun 2010 jumlah peserta KB Aktif dan KB Baru dari tahun 2006 - 2010 terus mengalami peningkatan. Peningkatan data peserta KB aktif tersebut karena adanya kesadaran masyarakat akan
pentingnya
menekan
angka
kelahiran,
sehingga dari tahun 2006 - 2010 terus terjadi penambahan jumlah peserta KB. Data jumlah peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6. 25. Peserta KB Baru dan KB Aktif di Kabupaten Jembrana No. 1
Kecamatan Melaya
Puskesmas
Peserta KB Baru Jumlah
%
Peserta KB Aktif Jumlah
%
Gilimanuk
372
19,54
1.689
88,71
Melaya
851
9,38
8.130
89,64
1.496
9,99
13.041
87,06
779
7,34
9.064
85,43
2
Negara
Kaliakah
3
Jembrana
Dangin Tukadaya
4
Mendoyo
Mendoyo
1.037
7,89
12.095
91,98
5
Pekutatan
Pekutatan
566
10,33
4.988
91,04
Tahun 2010
5.101
9,24
49.007
88,79
Tahun 2009
4.314
8,03
47.756
88,87
Tahun 2008
3.543
100,00
46.037
100,00
Tahun 2007
2.990
5,70
43.280
82,45
Tahun 2006
3.010
5,83
43.050
83,32
Jumlah (Kab/Kota)
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
167 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KB Baru
43,050
43,280
3,010
2,990
2006
2007
KB Aktif
46,037
47,756
49,007
3,543
4,314
5,101
2008
2009
2010
Gambar 6. 9 Perkembangan KB Baru dan KB Aktif di Kab. Jembrana
6.5.
Penduduk Miskin Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan.
penduduk
miskin
Dengan
masih
maka
adanya
menunjukkan
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2011. Tabel 6. 26. Penduduk Miskin di Kabupaten Jembrana Tahun 2007-2011
2007
KK 72.792
JIWA 265.268
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KK JIWA 5.386 17.312
2008
74.889
269.729
5.727
17.105
7,6%
6,3%
2009
83.166
304.956
3.943
11.561
4,7%
3,8%
2010
83.880
307.804
5.597
17.623
6,7%
5,7%
2011
85.025
311.573
5.935
18.872
7,0%
6,1%
TAHUN
JUMLAH PENDUDUK
PROSENTASE KK 7,4%
JIWA 6,5%
Sumber Data : BPMPD Kabupaten Jembrana
168 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PROSENTASE JIWA
450000 400000
PROSENTASE KK
350000 300000
JUMLAH PENDUDUK MISKIN JIWA
250000 200000
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KK
150000
JUMLAH PENDUDUK JIWA
100000 50000
JUMLAH PENDUDUK KK
0 2007
2008
2009
2010
2011
Gambar 6. 10 Penduduk Miskin di Kabupaten Jembrana Tahun 2007-2011
6.6.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM) adalah pengukuran perbandingan dari
harapan
hidup,
melek
huruf,
pendidikan dan standar hidup untuk semua
negara
digunakan
seluruh
untuk
dunia.
IPM
mengklasifikasikan
apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Jembrana, perkembangan IPM di Kabupaten Jembrana selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan telah berdampak pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Jembrana. Tabel 6. 27. Indeks Pembangunan Manusia di Kab. Jembrana 2007 s/d 2011 Tahun
IPM Kab. Jembrana
2007
2008
2009
2010
2011
71,40
72,02
72,45
72,69
72,92
Sumber Data : BPS Kabupaten Jembrana
169 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
6.7.
Pariwisata Perkembangan pariwisata dan hotel
saat ini sangat menjanjikan keuntungan bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal ini juga dialami oleh Kabupaten di Bali. Perkembangan sektor pariwisata dan hotel yang ada di Kabupaten Jembrana masih relatif
kecil,
bila
dibandingkan
dengan
kabupaten lain di Pulau Bali. Hal ini terlihat dari jumlah tamu domestik dan mancanegara yang ada di Jembrana. Tabel 6. 28. Rekapitulasi Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Jembrana Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah 33.435 39.378 62.805 88.599 89.474
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana
Sebagian besar hotel yang terdapat di Kabupaten Jembrana adalah terletak di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana. Hal tersebut dikarenakan pusat pelayanan di Kabupaten Jembrana adalah terletak di dua kecamatan tersebut. Selain hotel, juga terdapat pondok wisata yang persebarannya sebagian besar adalah di Kecamatan Pekutatan. Pondok wisata tersebut pada umumnya menawarkan daya tarik wisata pantai yang banyak terdapat pada kecamatan tersebut. Data jumlah hotel dan pondok wisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 6. 29. Jumlah Akomodasi & Restoran di Kabupaten Jembrana Tahun 2007-2011 Uraian
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Akomodasi (Hotel, Penginapan, Vila,dll)
55
60
65
68
68
Jumlah Restoran, Rumah Makan, Café
152
155
158
158
158
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
170 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Beberapa obyek wisata yang cukup menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1. Pantai Medewi Terletak di Kecamatan Pekutatan dan berjarak kurang lebih 100 m dari jalan utama Denpasar – Gilimanuk, Pantai Medewi menawarkan keindahan alam laut yang
begitu
indah.
Selain
memiliki
panorama pantai yang begitu indah, pantai
ini
memiliki
potensi
untuk
dikembangkan sebagai tempat olahraga ekstrem selancar, karena memiliki ombak yang panjang dan tidak terlalu besar. 2. Pura Rambutsiwi Selain daya tarik wisata pantai, di Pulau Bali juga sering dijumpai daya tarik wisata lain berupa pura. Salah satu yang terkenal di Kabupaten
Jembrana
adalah
Pura
Rambutsiwi yang terletak di pinggir pantai selatan bagian barat yang termasuk wilayah Desa
Yehembang
Kangin
Kecamatan
Mendoyo. Lokasi pura ini begitu menawan karena dikelilingi oleh persawahan yang membentang luas dan berundak-undak khas Bali, dimana di sebelah selatannya terdapat gundukan tebing dan batu karang yang lumayan curam. Jika pengunjung bersedia menaiki tebing maka akan terlihat hamparan warna biru Samudera Indonesia yang dihiasi dengan deburan ombak. 3. Bunut Bolong Bunut Bolong berlokasi di daerah pegunungan yang termasuk wilayah Desa
Manggisari,
Kecamatan
Pekutatan. Bunut sendiri merupakan sebuah
ranting
yang
dalam
171 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
pertumbuhannya bisa menjadi sebuah pohon yang berukuran besar dan tinggi. Pohon Bunut ini sangat unik dan berbeda dari pohon-pohon yang lainnya karena memiliki lubang di tengahnya yang cukup besar. Lebarnya pun bisa beberapa meter sehingga bisa dilalui jalan aspal dan bis-bis yang berukuran besar pun bisa memasukinya. 4. Pantai Candikusuma Pantai
Candikusuma
Kecamatan
Melaya,
terletak
di
Kabupaten
Jembrana. Candikusuma bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dari kota Negara sejauh 12 km. Di pantai tersebut pengunjung dapat menikmati keindahan alam pantai yang eksotik dengan hamparan pasirnya yang begitu luas. Tidak hanya menikmati pemandangan pantai, pengunjung pun dapat bermain air bahkan berenang karena deburan ombaknya yang tidak terlalu besar. Selain itu, daya tarik lain adalah berupa kegiatan memancing karena di pantai ini terdapat dermaga penangkaran perahu bot yang dimiliki perusahaan penangkaran kerang mutiara.
6.8.
Sertifikat Tanah Hak atas tanah ialah hak yang memberi wewenang kepada pemiliknya untuk
mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Ciri khasnya ialah si empunya hak berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki. Pengelompokan hak-hak atas tanah ialah sebagai berikut : 1. Hak Milik/ HM Merupakan hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan jangka waktu Hak Milik tidak terbatas. 2. Hak Guna Usaha/ HGU Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara selama jangka waktu tertentu, dan tujuan penggunaan tanahnya terbatas. Hak 172 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Guna Usaha juga tidak dapat dibebankan pada tanah Hak Milik dan hanya dapat diberikan oleh Negara. 3. Hak Guna Bangunan/ HGB Merupakan hak untuk mengusahakan (mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah) tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, untuk jangka waktu tertentu. 4. Hak Pakai/ HP Adalah hak untuk menggunakan dan / atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan undang-undang 5. Hak Pengelolaan/ HPL Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. 6. Wakaf Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 16 menerangkan harta benda yang dapat diwakafkan. Pasal ini menyebutkan bahwa benda bergerak dan tidak bergerak dapat dapat menjadi obyek wakaf Ayat 2 dari pasal 16 menyebutkan benda tidak dapat bergerak yang dapat diwakafkan adalah meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 173 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
1997 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama – lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Berikut ini adalah data luas lahan yang terdaftar sampai dengan tahun 2011: Tabel 6. 30. Lahan Yang Sudah Terdaftar di Kabupaten Jembrana s/d Tahun 2011 Lahan
Jumlah
Bidang
Belum Terdaftar
Sudah Terdaftar HM
HGU
HP
HPL
WAKAF
JUMLAH
59
73.536
132.589
Luas (m²)
84.372
10.836
73.367
13
90
7
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana
6.9.
Perijinan dan Retribusi Daerah Pelaksanaan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Jembrana
berpedoman pada Perda No. 3 Tahun 2008. Program ini juga dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan terbangunnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu tersebut di Kabupaten Jembrana dilaksanakan sejak tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem Pelayanan Publik yang dibangun Kabupaten Jembrana tersebut memiliki berbagai macam kelebihan. Sistem ini menerapkan para pencari izin maupun pengurusan administrasi yang hanya dilayani oleh petugas di Front Office, sehingga memutus rantai calo yang yang biasanya meminta upah dalam bentuk pungulan liar (pungli). Selain itu, dengan model tersebut waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sebuah izin maupun kepengurusan administrasi menjadi lebih cepat.
174 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Ruang lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ( KPPT ) di Kabupaten Jembrana berupa penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dengan jumlah layanan sebanyak 65 jenis, terdiri dari :
59 jenis layanan Perijinan
5 jenis layanan Akta Catatan Sipil
1 jenis layanan Kartu Tanda Pencari Kerja ( Kartu Kuning )
A. Standar Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan menggunakan mekanisme Ban Berjalan, artinya setiap proses akan melalui tahapannya, dimulai dari verifikasi (penelitian dan pemeriksaan berkas ) sampai pada tahapan akhir yaitu penetapan/ penandatanganan surat ijin. Mekanisme ban berjalan menggunakan 6 (enam) meja, setiap meja membidangi tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana bagan alir dibawah ini :
Gambar 6. 11. Bagan Alir Prosedur Layanan Perijinan 175 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
B. Standar Waktu Pelayanan 1. Perijinan dengan chek lapangan. Standar waktu penyelesaian perijinan yang melalui proses chek lapangan maksimal 10 ( sepuluh ) hari kerja terhitung sejak permohonan masuk Loket, dengan perhitungan sebagai berikut :
pelaksanaan chek lapangan selambat-lambatnya 5 ( lima ) hari kerja sejak berkas permohonan masuk Loket.
pelaksanaan pengkajian lapangan selambat-lambatnya 2 ( dua ) hari kerja sejak chek lapangan.
penerbitan ijin selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja sejak pembayaran ijin.
Jenis Perijinan Dengan Chek Lapangan dan Ketentuannya 1. Persetujuan Prinsip (PERDA NO. 6 TAHUN
9. Ijin Usaha Hotel (PERDA NO. 11 TAHUN
2003).
2002).
2. Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) (PERDA
10. Ijin Usaha Pondok Wisata (PERDA NO. 11
NO. 3 TAHUN 2004).
TAHUN 2002).
3. Ijin Undang-Undang Gangguan ( HO )
11. Ijin Usaha Restoran / Rumah Makan /
(PERDA NO. 4 TAHUN 1991).
Warung Wisata (PERDA NO. 11 TAHUN
4. Surat Ijin Pertambangan Daerah ( SIPD )
2002)
(PERDA NO. 4 TAHUN 2003).
12. Ijin Usaha Peternakan (PERDA NO. 27
5. Ijin Lokasi ( Kep. Meneg. Agraria/ Kepala
TAHUN 2001DAN SK. BUPATI NO. 176
(BPN NO. 22 TAHUN 1993)
TAHUN 2002).
6. Ijin Usaha Perusahaan Penggilin
13. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat
Padi/Huller dan Penyosohan Beras ( RMU
(PERDA NO. 27 TAHUN 2001 DAN SK.
) (PERDA NO. 5 TAHUN 2003).
BUPATI NO. 176 TAHUN 2002).
7. Tanda Daftar Usaha (TDU) Perusahaan
14. Ijin Pemotongan Ternak, Penanganan
Penggilingan Padi/Huller dan
Daging serta Hasil Ikutannya (PERDA NO.
Penyosohan Beras ( RMU ) (PERDA NO. 5
22 TAHUN 2001).
TAHUN 2003).
15. Ijin Usaha Perikanan (PERDA NO. 9
8. Ijin Pemasangan Reklame (PERDA NO. 4
TAHUN 2003).
TAHUN 2008, PERBUB. NO.6/2007,
16. Surat Ijin Penangkapan Ikan ( SIPI )
PERBUP NO. 21/2007).
(PERDA NO. 9 TAHUN 2003). 176 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
17. Tanda Daftar Ijin Usaha Perikanan
BUPATI NO. 146 TH 2002)
(PERDA NO. 9 TAHUN 2003).
30. Ijin Optical (SK BUPATI NO. 146 TH 2002)
18. Ijin Menebang Kayu Kebun (PERDA NO. 9
31. Ijin Praktik Berkelompok Dokter Umum
TAHUN 2002).
(SK BUPATI NO. 146 TH. 2002 )
19. Surat Keterangan Asal Usul Kayu ( SKAU )
32. Ijin Praktik Berkelompok Dokter Gigi ( SK
(PERDA NO. 9 TAHUN 2002).
BUPATI NO. 146 TH. 2002 )
20. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK )
33. Ijin Balai Pengobatan ( BP )/ Rumah
(SK BUPATI NO. 166 TAHUN 2003).
Bersalin ( RB ) dan BKIA ( SK BUPATI NO.
21. Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) VCD
146 TH. 2002 )
Rental (KEP. MENPEN RI NO. 21
34. Ijin Balai Pengobatan Gigi ( SK BUPATI
A/KEP/MENPEN/1998)
NO. 146 TH. 2002 )
22. Ijin Menyelenggarakan Kursus (SK. DIRJEN DIKLUSEPORA NO. 110/E/MS/1999).
35. Ijin Unit Transfusi Darah ( SK BUPATI NO. 146 TH. 2002 )
23. Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP)
36. Ijin Tukang Gigi ( SK BUPATI NO. 146 TH
(PERMENDAG NO. 36/M.
2002 )
DAG/PER/9/2007 DAN PERBUP NO.9
37. Ijin Praktik Fisioterapi ( SK BUPATI NO.
TAHUN 2008).
146 TH. 2002 )
24. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman
38. Ijin Praktik Perorangan Dokter / Dokter
Beralkohol ( SIUP-MB ) (PERDA NO. 6
Gigi ( PERMENKES RI NO. 512 / MENKES /
TAHUN 2007).
PER / IV / 2007 )
25. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
39. Surat Ijin Praktik Bidan ( SIPB ) (SK.
(PERMENDAG. NO. 37/M-
MENKES RI
DAG/PER/9/2007 DAN PERBUP. NO. 9
NO.900/MENKES/SK/VII/2002)
TAHUN 2008)
40. Sertifikat Produksi Pangan
26. Ijin Usaha Industri ( IUI ) (PERDA NO. 34
Industri
Rumah Tangga ( SPP-IRT ) ( KEP. KEPALA
TAHUN 2008).
BPOM RI NO. HK.00.05.5.1640 )
27. Tanda Daftar Industri ( TDI ) (PERDA NO.
41. Ijin Toko Obat ( SK BUPATI NO. 146 TH
34 TAHUN 2008).
2002 )
28. Tanda Daftar Gudang ( TDG )
42. Ijin Salon Kecantikan ( SK BUPATI NO.
(PERMENDAG NO. 16/M-
146 TH. 2002 )
DAG/PER/3/2006 DAN PERBUP NO.9
43. Surat Ijin Praktik Perawat ( SIPP ) ( KEP.
TAHUN 2008)
MENKES RI NO.
29. Ijin Apotek (KEP. MENKES NO.
1239/MENKES/SK./XI/2001)
1332/MENKES/SK/X/2002 DAN SK
44. Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta
177 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
(PERMENKES RI
2007)
NO.514/MENKES/PER/VI/1994)
48. Ijin Penimbunan/Penyimpanan BBM ( SK
45. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional
BUPATI NO. 48 TAHUN 2004 )Ijin Usaha
(STPT ) ( KEP. MENKES RI NO.
Angkutan Kendaraan Umum (Perda No. 4
1076/MENKES/SK/VIII/2003 )
Tahun 1991)..
46. Surat Ijin Pengobat Tradisional ( SIPT )
49. Ijin Trayek Angkutan Pedesaan (KEP.
(KEP. MENKES RI NO.
MENHUB NO. 35 TAHUN 2003 )
1076/MENKES/SK/VIII/2003 )
50. Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor
47. Ijin Pengelolaan Tower / Menara Antena
Perda No. 8 Tahun 2005
(PERATURAN BUPATI NO. 33 TAHUN
2. Perijinan Non-Chek Lapangan Jenis Perijinan Non-Chek Lapangan 1. Rekomendasi Ijin Pemakaian Gedung Mendapa Kesari (PERATURAN BUPATI NO. 14 TAHUN 2005). 2. Rekomendasi Ijin Pemakaian Tanah Lapang (PERATURAN BUPATI NO. 14 TAHUN 2005). 3. Rekomendasi Ijin Penggunaan/ Penutupan Jalan . 4. Pengesahan Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT) ( KEP.MENEG.PU.R.I.NO : BK. 0108 - MN / 1700 ). 5. Surat Ijin Kerja ( SIK ) Perawat dan Refraksionis Optisien ( RO ) KEP. MENKES NO. 544/MENKES/SK/VI/2002.. 6. Kartu Tanda Pemilikan Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum. 7. Kartu Pengawasan Ijin Angkutan Penumpang Umum Pedesaan ( SK Bupati No. 5 Tahun 1999 ). 8.
Ijin Insidentil ( Perda No. 5 Tahun 1995 ).
3. Layanan Akta Catatan Sipil Standar waktu penyelesaian untuk semua jenis Akta Catatan Sipil maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan masuk loket, dengan ketentuan sudah membayar biaya administrasi layanan akta. 4. Layanan Kartu Tanda Pencari Kerja ( Kartu Kuning ) Standar waktu maksimal 10 ( sepuluh ) menit sejak permohonan masuk loket.
178 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
C. Evaluasi Pencapaian Target Pelayanan Berdasarkan data Evaluasi Perkembangan Pencapaian Target Pelayanan Terkait INPRES No. 5 Tahun 2004 di Kabupaten Jembrana Tahun 2010, Dinas Perijinan Kabupaten Jembrana telah menetapkan target pada tahun 2010 dengan uraian atas beberapa indikator, yaitu : 1. Standar Persyaratan 2. Standar Biaya 3. Standar Waktu 4. Jumlah
Secara umum pencapaian target pada tahun 2010 adalah telah sesuai dengan target yang telah dipatok sebelumnya. Berdasarkan indikator standar persyaratan, biaya dan waktu secara keseluruhan telah dapat dipenuhi, namun untuk pencapaian jumlah realisasi beberapa belum sesuai dengan target yang direncanakan. Berikut adalah disajikan data penerbitan perijinan dalam lima tahun terakhir.
Tabel 6. 31. Data Penerbitan Perijinan Dalam Lima Tahun Terakhir No.
Tahun
Perijinan
Akta Capil
Kependudukan
Kartu Kuning
1.
2006
9097
8006
66932
-
2.
2007
10083
11548
89340
1776
3.
2008
8683
12561
93971
1283
4.
2009
8625
6451
30349
1617
5.
2010
9211
13784
-
1193
Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Catatan : - Ketersediaan Data Kependudukan Mulai Tahun 2006 s/d April 2009 - Kartu Kuning Mulai Tahun 2007
Kendala atau masalah yang dihadapi dalam melakukan layanan publik adalah berupa masih kurangnya kerjasama atau kesadaran masyarakat dalam upaya menyelesaikan urusan adminitrasi penerbitan IMB dengan adanya keterlambatan penyelesaian kajian setelah cek lapangan pada jenis layanan Ijin Mendirikan Bangunan yang dapat diselesaikan dengan upaya berkoordinasi dengan Instansi Teknis. Selain itu permasalahan yang ada yaitu berupa masih adanya pemohon yang 179 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
belum membayar biaya ijin setelah Cek lapangan pada jenis layanan Ijin Undang – Undang Gangguan (HO), yang dapat diselesaikan dengan upaya menghubungi pemohon. Berikut adalah data penerimaan Retribusi Perijinan dan Akta Capil selama lima tahun terakhir :
Tabel 6. 32. Data Penerimaan Retribusi dalam Lima Tahun Terakhir No.
Tahun
Retribusi Perijinan
Retribusi Akta Capil
1.
2006
Rp 1.721.407.338,00
Rp 1.794.449.838,00
2.
2007
Rp 1.912.241.076,91
Rp 2.008.539.576,91
3.
2008
Rp 1.710.586.139,84
Rp 1.816.343.139,84
4.
2009
Rp 1.478.445.183,80
Rp 1.497.479.183,80
5.
2010
Rp 16.404.899.148,61
Rp 1.648.318.918,61
Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
180 Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2012