AUDITOR ENERGI

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PP NO. 70/2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI DAN MANAGER/AUDITOR ENERGI

Oleh : Kunaefi, ST, MSE One-Day Workshop on Energy audit Development Program in Industry and Commercial Building Yogyakarta, 18 Januari 2011 1

OUTLINE  LATAR BELAKANG  ARAH KEBIJAKAN ENERGI  PERATURAN PEMERINTAH NO 70 TAHUN 2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI

 STANDAR KOMPETENSI PERSONIL MANAGER DAN AUDITOR ENERGI

LATAR BELAKANG

ENERGI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL  Ketersedian energi merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa Grafik Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan Konsumsi Listrik per Kapita

OECD (8.365) Asia (646) Indonesia (476)

 IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen; yaitu pencapaian umur panjang, angka melek huruf; rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli  Indonesia berada pada ranking 107 dari 177 negara dalam HDI yang diterbitkan UNDP tahun 2008

KONDISI ENERGI SAAT INI  Energi primer sangat bergantung pada energi Mikro hidro 2,86% Panas Bumil 1,32%

 Batubara 31,84%

  

Minyak Bumi 49,92%

 Gas 19,06%

 

Bauran Energi - 2008

fosil (95,8 %); minyak bumi (49,92 %), (19,06 %) dan batubara (31,84 %) Konsumsi energi meningkat cepat (7% per tahun) Energi fosil masih disubsidi Kapasitas total pembangkit listrik 30 GW (2008) Rasio elektrifikasi : 66% (2008) Rasio transformasi energi primer ke energi final relatif rendah (60%) Potensi penghematan energi (15-30%) Pemanfaatan energi terbarukan masih rendah ( < 5%).

5

Komitmen Pada Perubahan Iklim Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020

Upaya sendiri

26%

Kehutanan

14%

Energi

6%

Sampah

6%

41%

Upaya sendiri dan dukungan internasional

Melalui pengembangan energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi dari seluruh sektor

ARAH KEBIJAKAN ENERGI

Perubahan Paradigma Pengelolaan Energi ENERGY SUPPLY SIDE MANAGEMENT SUPPLY

Energi Fosil dengan biaya berapapun (Malah Disubsidi)

DEMAND

Kebutuhan Energi Sektoral yang belum efisien: -RumahTangga - Transport - Industri - Komersial

ENERGY DEMAND SIDE MANAGEMENT DEMAND

SUPPLY Maksimalkan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan harga Avoided Fossil Energy Costs

Kebutuhan Energi Sektoral yang Efisien: -RumahTangga - Transport - Industri - Komersial

Energi Terbarukan Sebagai Alternatip

(DISVERSIFIKASI)

Energi Fosil sebagai Faktor Penyeimbang

(KONSERVASI)

Saat ini:

Ke depan:

1. Kebutuhan energi belum efisien 2. Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi fosil dengan biaya berapapun dan malah disubsidi 3. Energi terbarukan hanya sebagai alternatif 4. Sumber energi terbarukan yang tidak termanfaatkan adalah menyia-nyiakan karunia Tuhan

1. Efisienkan kebutuhan energi 2. Maksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, paling tidak dengan harga pada avoided fossil energy cost, bila perlu disubsidi 3. Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang 4. Sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan adalah sebagai warisan untuk anak-cucu / diekspor

ARAH KEBIJAKAN ENERGI BAU** EBT; 4,4%

EBT; 3,1%

PERPRES 5/2006

VISI 25/25

EBT; 17%

Batubara; 30,7%

Batubara; 34,6%

Minyak Bumi; 41,7%

Minyak Bumi; 43,9%

Gas Bumi; 20,6%

Gas Bumi; 21,0%

Minyak Bumi; 20%

Batubara; 33%

Gas Bumi; 30%

5100 SBM

3,1%

34.6%

3200 SBM

32 % Batubara 4,4 % 30,7 %

Gas Bumi

21 %

M. Bumi

43,9%

23 % Gas Bumi

41.7%

20 % M. Bumi

2015

Sumber: *Prakiraan 2010, **Blueprint PEN 2006-2025

2020 2025

DIVERSIFIKASI ENERGI

20,6%

2010*

KONSERVASI ENERGI (37,25%)

25 % EBT

1131,3 SBM

EBT Batubara

3200 SBM

PERATURAN PEMERINTAH NO. 70/2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI

KONSERVASI ENERGI 

Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.



Solusi yang CEPAT dan EKONOMIS dalam mengatasi masalah ketersediaan energi



Merupakan langkah win-win solution :  Bagi Generasi Sekarang  Meningkatkan daya saing ekonomi nasional  Mengatasi pemadaman listrik, kelangkaan BBM, dll  Bagi Generasi Mendatang  Langkah mengatasi dampak pemanasan global dengan pengurangan CO2 yang berasal dari penggunaan energi fosil

 Menjaga keberlanjutan ketahanan energi

UU No. 30/2007 tentang Energi Pasal 25: Konservasi Energi  Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.

pemerintah,

 Konservasi energi nasional sebagaimana mencakupi seluruh tahap pengelolaan

 Pengguna dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan/insentif oleh pemerintah  Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh pemerintah  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi distur dengan peraturan pemerintah dan/atau pemerintah daerah

PP NO. 70/2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI L E G A L

UU NO. 30 / 2007 TENTANG ENERGI

B A S I S

PP No.70/2009 Tentang Konservasi Energi ISI

1 Tanggung Jawab Pemerintah Pusat/ Daerah, Pengusaha dan Masyarakat

2 Pelaksanaan Konservasi Energi

3

Standar dan label

4 Kemudahan, Insentif dan Disinsentif

 Merupakan turunan dari UU No. 30/70 tentang energi  Ditandatangani pada tanggal 16 Nopember 2009  Terdiri dari 8 Bab, 31 Pasal

5 Pembinaan dan Pengawasan

TANGGUNG JAWAB (Pasal 4-7)  Merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program KE  mengembangkan SDM yang berkualitas  melakukan sosialisasi penggunaan teknologi KE

Pemerintah Pusat/Daerah

 mengalokasikan dana pelaksanaan program KE  memberikan kemudahan dan/atau insentif KE  melaksanakan program KE  melakukan bimbingan teknis KE

 melakukan pembinaan dan pengawasan KE  melaksanakan KE di setiap tahapan usaha

Pengusaha

 menggunakan teknologi hemat energi  menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi

Masyarakat

mendukung dan melaksanakan program KE

PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI (Pasal 9-14) Penyediaan Energi P E L A KS A N A A N

perencanaan; pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses;serta pengoperasian sistem energi yang efisien

Pengusahaan Energi

penerapan teknologi yang efisien energi yang memenuhi standar.

Pemanfaatan Energi

mewajibkan pengguna energi > 6.000 TOE* per tahun untuk menerapkan manajemen energi antara lain : 1. menunjuk manajer energi; 2. menyusun program KE; 3. melaksanakan audit energi secara berkala; 4. melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan 5. melaporkan pelaksanaan KE

Konservasi Sumber Daya Energi

 sumber daya energi yang diprioritaskan untuk diusahakan;  jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi;  pembatasan sumber daya energi yang dalam batas waktu tertentu tidak dapat diusahakan.

KE

KEMUDAHAN, INSENTIF DAN DISINSENTIF (Pasal 17, 20 22) JENIS

TARGET

FASILITAS

Kemudahan

 Pengguna energi  Produsen peralatan hemat energi

 akses informasi mengenai teknologi hemat energi dan spesifikasinya  layanan konsultansi hemat energi.

Pengguna energi

 fasilitas perpajakan, keringanan pajak daerah dan bea masuk untuk peralatan hemat energi;  dana suku bunga rendah untuk investasi KE  audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh Pemerintah

Produsen peralatan hemat energi

 fasilitas perpajakan, keringanan pajak daerah dan bea masuk komponen untuk peralatan hemat energi;  dana suku bunga rendah untuk investasi peralatan hemat energi

Insentif

Pengguna energi Disinsentif

   

peringatan tertulis; pengumuman di media massa denda pengurangan pasokan energi

STANDAR KOMPETENSI PERSONIL MANAGER ENERGI

STATUS PELAKSANAAN MANAGER ENERGI DAN AUDITOR ENERGI  Telah terbit permen MESDM No. 13 Tahun 2010 tentang Penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi manager energi di bidang industri dan permen MESDM No. 14 Tahun 2010 tentang Penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi manager energi di bidang gedung tanggal 5 Juli 2010  Persiapan penunjukan lembaga sertifikasi, dan yang saat ini sedang dalam tahap pemrosesan akhir adalah HAKE ( Himpunan Ahli Konservasi Energi)  Standar kompetensi auditor energi di bidang industri dan gedung sedang dalam proses penetapan oleh MESDM

18

PROSES SERTIFIKASI MANAGER ENERGI DAN AUDITOR ENERGI

BADIKLAT

Merumuskan

DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

acuan

Mengakreditasi

Merumuskan

STANDAR LATIH KOMPETENSI

Lembaga Pelatihan

Lembaga Akreditasi

STANDAR KOMPETENSI PERSONEL

Lembaga Sertifikasi Kompetensi

acuan

acuan

Asesor Tidak

Memenuhi Syarat Lulus

Sertifikat Latih Manager Energi

Menguji

Calon Manajer Energi dan Auditor Energi

Tidak

Memenuhi Syarat Lulus

Sertifikat Kompetensi

Personel/ Pelaku Usaha

20