Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Aturan Beijing) (1985)

Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Aturan Beijing) (1985) Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 40/33, 29 Nopember 1985

Bagian Satu Prinsip-prinsip Umum

1. Perspektif Dasar 1.1 Negara-negara anggota berusaha, sesuai dengan kepentingan umum mereka masingmasing, untuk memajukan kesejahteraan anak dan keluarganya. 1.2 Negara-negara Anggota berusaha untuk mengembangkan kondisi-kondisi yang akan memastikan suatu kehidupan yang bermakna bagi anak dalam masyarakat, yang, selama kurun waktu da1am kehidupan di mana ia paling rentan terhadap prilaku menyimpang, akan memperkuat suatu proses perkembangan dan pendidikan kepribadian yang sejauh mungkin bebas dari kejahatan dan kenaka1an anak. 1.3 Perhatian yang cukup harus diberikan kepada tindakan positif yang menyangkut mobilisasi sepenuhnya semua sumber daya yang mungkin, termasuk keluarga, relawan dan kelompok masyarakat lainnya, maupun sekolah serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya, untuk maksud meningkatkan kesejahteraan anak, dengan tujuan mengurangi kebutuhan akan intervensi berdasarkan hukum, dan menangani anak yang bermasalah dengan hukum secara efektif; adil dan manusiawi. 1.4 Peradilan anak harus dipandang sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dari proses perkembangan nasional setiap negara, dalam suatu kerangka menyeluruh peradilan sosial bagi semua anak, dan dengan demikian, bersamaan dengan itu, memberi sumbangan untuk melindungi orang-orang muda dan memelihara suatu tatanan masyarakat yang damai. 1.5 Peraturan ini dilaksanakan dalam konteks kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku dalam setiap Negara anggota. 1.6 Pelayanan peradi1an anak dikembangkan dan dikoordinasi secara sistematis dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendukung kemampuan personil yang terlibat dalam pelayanan itu, termasuk metode, pendekatan dan sikap mereka.

INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKOK HAK AsASI MANUSIA

491

Komentar Perspektif dasar yang luas ini mengacu kepada kebijakan sosial menyeluruh pada umumnya dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak semaksimal mungkin mengurangi kebutuhan akan intervensi oleh sistem peradilan anak, dan sebaliknya akan mengurangi kerugian yang mungkin timbul oleh suatu intervensi. Tindakan perlindungan bagi anak muda tersebut, sebelum munculnya kenakalan anak, merupakan syarat-syarat kebijakan dasar yang dirancang untuk meniadakan kebutuhan akan penerapan Aturan ini. Peraturan 1.1. sampai 1.3. menunjuk pada peran penting bahwa suatu kebijakan sosial yang konstruktif untuk anak, antara lain, pencegahan kejahatan anak dan kenakalan anak, sedangkan Peraturan 1.4. menetapkan peradilan anak sebagai bagian tak tcrpisahkan dari keadilan sosial untuk anak, sedangkan peraturan 1.5. berusaha untuk memperhitungkan kondisi-komlisi yang ada di Negara Anggota yang akan menyebabkan cara pclaksanaan peraturan-peraturan tertentu berbeda dengan cara-cara yang ditempuh di Negara-negara ini. Peraturan 1.6. mengacu pada keharusan untuk senantiasa memperbaiki peradilan anak, tanpa meninggalkan penetapan kebijakan sosial progresif bagi anak pada umumnya dan dengan mengingat kebutuhan untuk perbaikan pelayanan staf secara konsisten.

2. Lingkup Peraturan dan Definisi yang digunakan 2.1

Peraturan Standar Minimum berikut ini diterapkan pada para pelaku kejahatan anak secara tidak memihak, tanpa perbedaan jenis apapun, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau status lainnya.

2.2

Untuk keperluan Peraturan-peraturan ini, definisi berikut ini diterapkan olch Negaranegara Anggota dengan suatu cara yang sesuai dengan sistem dan konsep hukum masing-masing: (a)

Seorang anak adalah seorang bocah atau orang muda yang, berdasarkan sistem hukum yang bersangkutan, dapat ditangani untuk suatu kejahatan dengan suatu cara yang berbeda dengan seorang dewasa;

(b)

Suatu kejahatan adalah suatu perilaku (perbuatan atau tidak melakukan perbuatan) yang dapat dihukum oleh undang-undang berdasarkan sistem hukum yang bersangkutan;

(c)

Seorang anak pelaku kejahatan adalah seorang bocah atau orang muda yang dinyatakan telah melakukan atau yang telah tertangkap melakukan suatu kejahatan.

2.3 Usaha akan dilakukan untuk menetapkan, dalam setiap yurisdiksi nasional, seperangkat undang-undang dan ketentuan yang khusus dapat diterapkan kepada anak pelaku kejahatan dan lembaga serta badan yang dipercaya dengan fungsi mengenai pelaksanaan pcradilan anak, dan dirancang:

492

ADNAN BuvuNG NASUTION DAN A. PATRA

M. ZEN

(a)

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak pelaku kejahatan, sambil melindungi hak-hak dasar mereka;

(b)

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

(c)

Untuk melaksanakan peraturan berikut ini secara menyeluruh dan adil.

Komentar Peraturan Standar minimum sengaja dirumuskan sehingga dapat diterapkan dalam sistem hukurn yang berbeda-beda dan, dalarn pacta itu, menetapkan suatu standar minimum untuk rncnangani anak pelaku kejahatan berdasarkan setiap definisi mengenai anak dan berdasarkan setiap sistem yang menangani para pelaku kejahatan anak. Peraturan itu harus selalu diterapkan secara tidak memihak dan tanpa pembedaan dari sesuatu jenis. Oleh karena itu Peraturan 2.1. menekankan arti penting bahwa peraturan selalu ditetapkan secara tidak memihak dan tanpa pembedaan dari jenis apapun. Peraturan mengikuti perumusan prinsip 2 dari Deklarasi Hak-hak anak. Peraturan 2.2. rnenetapkan "anak" dan "kejahatan" sebagai komponen dari gagasan mengenai "anak pelaku kejahatan", yang rnerupakan subyek utama dari Peraturan Standar Minimum ini (tetapi, lihat juga Aturan 3 dan 4) Harus dicatat bahwa pembatasan umur akan tergantung pacta, dan secara eksplisit membuat tergantung pacta, setiap sistem hukum yang bersangkutan, jadi sepenuhnya menghormati sistem ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum Negara-negara Anggota. Hal ini menyebabkan keanekaragaman yang luas mengenai umur yang termasuk dalam definisi ·'anak", yang usianya antara 7 tahun sampai 18 tahun atau lebih. Keanekaragaman itu sarnpai tidak terelakkan mengingat berbagai sistem hukum nasional dan tidak mengurangi dampak dari Peraturan Standar Minimum ini. Peraturan 2.3. ditujukan kepada kebutuhan akan perundangan nasional khusus untuk pelaksanaan optimal dari Peraturan Standar Minimum ini, baik secara hukum maupun secara praktis.

3. Perluasan Peraturan 3.1 Ketentuan Peraturan yang relevan akan diterapkan tidak hanya kepada anak pelaku kejahatan tetapi juga kepada anak yang mung kin dituntut karena suatu prilaku tertentu kiranya tidak dapat dihukum kalau dilakukan oleh seorang dewasa. 3.2

Usaha akan dilakukan untuk memperluas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan itu kepada semua anak yang ditangani dalam program kesejahteraan dan perawatan.

3.3

Usahajuga akan dilakukan untuk memperluas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan itu kepada para remaja pelaku kejahatan.


493

Komentar Peraturan 3 memperluas perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Standar untuk Pelaksanaan Peradilan Anak yang meliputi:

Minimum

(a)

Apa yang disebut "kejahatan status" yang ditetapkan dalam berbagai sistem hukum nasional di mana cakupan prilaku yang dipandang sebagai suatu kejahatan lebih Iuas untuk anak ketimbang untuk orang dewasa (misalnya, membolos, tidak mematuhi peraturan sekolah dan keluarga, mabuk di tempat umum, dan sebagainya.) (peraturan 3.1.);

(b)

Program kesejahteraan dan perawatan anak (peraturan 3.2.);

(c)

Program yang menangani para remaja pelaku kejahatan, tentu saja tergantung pacta setiap batas umur yang ditetapkan (peraturan 3.3.)

Perluasan Peraturan yang mencakup tiga bidang ini bisa dibenarkan. Peraturan 3.1. menetapkan jaminan minimum di bidang-bidang tersebut, dan peraturan 3.2. dianggap sebagai suatu langkah yang dikehendaki ke arah peradilan yang lebih jujur, adil dan manusiawi bagi semua anak yang mempunyai masalah dengan hukum.

4. Usia Tanggung jawab Pidana 4.1. Dalam, sistem hukum yang mengakui konsepsi mengenai umur untuk tangRt:I_ngjawab pidana bagi anak, mulainya umur tersebut tidak akan ditetapkan pacta tingkatan yang terlalu rendah, dengan mengingat kenyataan mengenai kematangan emosional, mental dan intelektual.

Komentar Umur minimum untuk tanggungjawab pidana sangat berbeda-beda disebabkan oleh sejarah dan budaya. Pendekatan modern kiranya akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat mengikuti komponen moral dan psikologis dari tanggungjawab pidana yaitu, apakah seorang anak, disebabkan oleh ketajaman dan pengertian pribadi, dapat diminta untuk bertanggung jawab atas prilaku yang pada dasarnya antisosial. Kalau umur untuk tanggung jawab pidana ditetapkan terlalu rendah atau kalau tidak ada batas umur terendah sama sekali, gagasan mengenai tanggung jawab menjadi tidak berarti. Pada umumnya, ada suatu hubungan yang erat antara gagasan mengenai tanggung-jawab atas kenakalan atau prilaku pidana dan hak-hak dan tanggung jawab sosial Iainnya (seperti misalnya status perkawinan, mayoritas sipil, dan sebagainya.) Oleh karena itu usaha harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang batas umur terendah yang masuk aka! yang dapat diterapkan secara internasional.

494

AoNAN BuvuNG NASUTION DAN A. PATRA

M. ZEN

5. Tujuan dari peradilan anak 5 .1. Sistem peradilan anak menekankan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa setiap reaksi terhadap anak pelaku kejahatan harus selalu proporsional dengan keadaan para pelaku kejahatan itu sendiri.

Komentar Peraturan 5 mengacu pada dua tujuan peradilan anak yang paling penting. Tujuan pertama adalah peningkatan kesejahteraan anak tersebut. Ini merupakan pusat perhatian utama dari sistem hukum di mana anak pelaku kejahatan diurus oleh pengadilan, keluarga atau para pejabat administratif, tetapi kesejahteraan anak tersebut juga harus ditekankan dalam sistem hukum yang mengikuti model pengadilan pidana, dengan demikian memberi sumbangan pada dihindarinya sanksi hukuman semata-mata (lihatjuga peraturan 14.) Tujuan kedua adalah "prinsip proporsional". Prinsip ini dikenal sebagai suatu instrumen untuk mengekang sanksi-sanksi hukuman, yang kebanyakan diungkapkan berdasarkan ganjaran yang adil berkaitan dengan beratnya kejahatan. Tanggapan kepada orang-orang muda pelaku kejahatan haruslah didasarkan pada pertimbangan tidak hanya mengenai beratnya kejahatan tetapi juga mengenai keadaan pribadi. Keadaan pribadi dari pelaku kejahatan (misalnya status sosial, situasi keluarga, kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan atau faktor-faktor lain yang memengaruhi keadaan pribadi) tentulah memengaruhi proporsionalitas dari reaksi (misalnya dengan mempertimbangkan usaha pelaku kejahatan untuk memberi ganti rugi kepada korban atau kemauannya untuk beralih kehidupan yang sehat dan bermanfaat) Demikian pula, reaksi-reaksi yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan orang muda pelaku kejahatan mungkin berada di luar keharusan dan oleh karena itu melanggar hak-hak dasar dari orang muda, sebagaimana telah diamati dalam beberapa sistem peradilan anak. Juga di sini, proporsionalitas reaksi terhadap keadaan-keadaan pelaku kejahatan dan kejahatan itu scndiri, termasuk korban, harus dilindungi. Pada hakikatnya, peraturan 5 menghendaki tidak kurang dan tidak lebih dari suatu reaksi yang adil dalam setiap kasus tertentu dari kenakalan dan kejahatan anak. Masalah-masalah yang digabungkan dalam peraturan itu dapat membantu mendorong perkembangan di kedua sisi: tipe reaksi yang baru dan inovatif seperti sikap hati-hati terhadap setiap perluasan yang tidak pada tempatnya yang dilakukan jaringan kontrol sosial yang resmi atas anak.

6. Ruang Lingkup Kebijaksanaan 6.1. Mengingat keanekaragaman kebutuhan khusus anak walaupun keanekaragaman tindakan yang tersebut, ruang lingkup yang tepat untuk kebijaksanaan harus diperbolehkan pada semua tahap penanganan perkara dan pada tingkat pelaksanaan peradilan anak

INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKOK HAK AsAsl MANUSIA

495

yang berbeda-beda, termasuk investigasi, penuntun, keputusan pengadilan dan disposisi tindak -Ianjut.

6.2. Tetapi usaha harus dilakukan untuk memastikan pertanggungjawaban yang cukup pada semua tahapan dan tingkatan dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut.

6.3. Orang-orang yang menjalankan kebijaksanaan haruslah memenuhi persyaratan khusus atau dilatih untuk melakukannya secara bijaksana dan sesuai dengan fungsi dan mandat mereka.

Komentar Peraturan 6.1, 6.2 dan 6.3 menggabungkan beberapa ciri penting dari pelaksanaan peradilan anak yang efektif, adil dan manusiawi: kebutuhan untuk memungkinkan pelaksanaan kekuasaan kebijaksanaan pada semua tingkat pemrosesan yang penting sehingga orang-orang yang membuat keputusan dapat mengambi! tindakan yang dianggap paling tepat dalam setiap kasus tertentu; dan kebutuhan untuk memberikan pengawasan serta keseimbangan untuk mengekang setiap penyalahgunaan dari kekuasaan kebijaksanaan dan untuk melindungi hakhak dari anak pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrumen tepat yang paling baik untuk mengekang kebijaksanaan yang luas. Jadi, kualifikasi profesional dan latihan keahlian ditekankan di sini sebagai suatu sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan kebijaksanaan yang adil dalam masalah anak pelaku kejahatan. (Lihat juga aturan 1.6 dan 2,2) Rumusan pedoman khusus tentang pelaksanaan dan kebijaksanaan ketentuan sistem peninjauan kembali, permohonan banding dan sebagainya untuk memungkinkan pemeriksaan yang teliti atas keputusan dan pertanggungjawaban ditekankan dalam konteks ini. Mekanisme tersebut tidak diuraikan di sini, karena hal tersebut tidak dengan muJah membuka kemungkinan untuk dimasukkannya ke dalam peraturan standar minimum internasional, tidak dapat mencakup semua perbedaan dalam sistem peradilan.

7.

Hak-Hak

7 .1. Perlindungan prosedural dasar seperti misalnya praduga tak bersalah, hak untuk diberi tahu mengenai tuduhan, hak untuk tetap diam, hak untuk mendapat nasehat hukum, hak atas kehadiran orangtua atau wali, hak untuk berkonfrontasi dan memeriksasilang saksi-saksi dan hak umuk mengajukan banding ke suatu badan yang lebih tinggi otoritasnya dijamin pada semua tahapan pemeriksaan perkara.

Komentar Peraturan 7 .1. menekankan beberapa butir penting yang merupakan unsur fundamental untuk suatu pengadilan yangjujur dan adil dan diakui secara internasional dalam instrumen hak asasi manusia yang ada. (lihatjuga peraturan 14) Praduga tak bersalah misalnya, juga terdapat dalam pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam pasal 14,ayat 496

AoNAN BuvuNG NAsUTION DAN A. PATRA

M. ZEN

2, dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Peraturan 14 dan seterusnya. Dari Peraturan Standar Minimum ini menguraikan secara khusus masalah-masalah yang penting bagi pemeriksaan perkara terutama dalam kasus anak, sedangkan peraturan 7 .1. menegaskan perlindungan prosedural yang paling dasar secara umum.

8.

Perlindungan Terhadap Privasi

8.1 Hak anak terhadap privasi harus dihormati pada semua tingkatan untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan kepadanya oleh publikasi yang tidak semestinya atau oleh proses pemberian label. 8.2 Pada prinsipnya, tidak ada informasi yang dapat mengungkapkan identifikasi seorang anak pelaku kejahatan akan dipublikasikan.

Komentar Peraturan 8 menekankan arti penting dari perlindungan hak anak terhadap privasi. Orangorang muda terutama rentan terhadap stigmatisasi. Penelitian kriminologi mengenai proses pemberian label telah memberikan bukti mengenai pengaruh yang sebaliknya (dari jenis yang berbeda) yang timbul dari identifikasi permanen terhadap orang muda sebagai "nakal" atau "jahat". Peraturan 8 menekankan arti penting untuk melindungi anak dari pengaruh sebaliknya yang mungkin timbul dari publikasi dalam media massa mengenai informasi tentang kasus itu (misalnya nama dari anak yang melakukan kejahatan, yang dituduh atau dinyatakan bersalah). Kepentingan pribadi harus dilindungi dan dijunjung tinggi, sekurangkurangnya secara prinsip. (isi umum dari peraturan 8 selanjutnya diuraikan dalam peraturan 21)

9.

Klausula Keselamatan

9.1 Tidak ada dalam Peraturan ini akan ditafsirkan sebagai menghalangi penerapan Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap narapidana yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan instrumen hak asasi manusia lainnya serta standar yang diakui oleh masyarakat internasional yang berkaitan dengan perlakuan dan perlindungan terhadap anak muda.

Komentar Peraturan 9 dimaksud untuk menghindari suatu kesalah-pahaman dalam menafsirkan dan melaksanakan Peraturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen dan standar hak asasi manusia internasional terkait yang ada atau yang muncul seperti misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,

INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKoK HAK AsASI MANUSIA

497

dan Deklarasi mengenai Hak-hak Anak dan rancangan konvensi tentang hak anak. Harus dimengerti bahwa penerapan dari Peraturan ini adalah tanpa prasangka terhadap etiap instrumen internasional tersebut yang mungkin mengandung ketcntuan-kctentuan mengenai penerapan yang lebih Iuas. (Lihat juga aturan 27)

Bagian Dua Investigasi dan Penuntutan 10. Kontak Awal 10.1 Setelah seorang anak ditahan, orangtua atau walinya harus segera dibcri tahu mengenai penahanan tersebut, dan di mana pemberitahuan segera itu tidak mungkin, orangtua atau wali tersebut harus diberi tahu dalam waktu secepatnya sesudah penahanan itu. 10.2 Seorang hakim atau pejabat atau badan lain yang kompeten, tanpa menunda-nunda lagi, harus mempertimbangkan masalah pembebasan. 10.3 Kontak antara badan penegakan hukum dan seorang anak melakukan kejahatan harus dilakukan sedcmikian rupa sehingga menghormati status hukum dari anak tcrscbut, memajukan kesejahteraan anak dan menghmdari kerugian terhadapnya, dcngan mengingat dengan semestinya keadaan-keadaan kasus tersebut.

Komentar Peraturan 10.1 pada prinsipnya terkandung dalam Peraturan 92 dari Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan terhadap Narapidana. Persoalan pembebasan (peraturan l 0.2) harus dipertimbangkan tanpa ditunda-tunda lagi oleh seorang hakim atau pcjahat lain yang kompeten. Yang tersebut belakangan mengacu kepada setiap orang atau lcmbaga selua luasnya, termasuk badan pengurus !IJasyarakat a tau pejabat kepolisian yang mempunyai kekuasaan untuk membebaskan seseorang yang ditahan. (Lihatjuga Kovenan lnterna ional Hak-hak Sipil dan Politik, pasal 9 ayat 3). Peraturan 10.3 menangani beberapa aspek mendasar dari prosedur dan prilaku di pihak kepolisian dan para penegak hukum lainnya dalam kasus-kasus kejahatan anak. Untuk "menghindari kerugian" yang diakui merupakan perumusan yang luwcs dan mencakup banyak ciri dari interaksi yang mungkin (misalnya penggunaan kata-kata kasar, kekerasan fisik atau mengungkapkan kepada lingkungan) Keterlibatan dalam proses peradilan anak itu sendiri dapat "merugikan" bagi anak; istilah "menghindari kerugian" harus ditafsirkan secara luas, sebagai menimbulkan kerugian sesedikit mungkin kepacta anak pacta instansi pertama, maupun suatu kerugian tambahan atau kerugian yang tak pada tempatnya. Ini terutama penting dalam kontak awal dengan badan-badan pcnegakan hukum, yang mungkin sangat memengaruhi sikap anak tersebut terhadap Negara dan masyarakat. Tambahan pula, keberhasilan suatu intervensi lebih lanjut sangat tergantung pacta kontak awal tersehut. Empati dan dukungan penuh penting dalam situasi-situasi ini.

498


M. ZEN

11. Pengalihan 11. 1 Pertimbangan akan diberikan, apabila tepat, untuk menangani anak pelaku kejahatan tanpa rnenggunakan pengadilan formal oleh kekuasaan yang kompeten, yang diacu dalarn peraturan 14.1 di bawah ini. 11.2 Kepolisian, kejaksaan atau instansi lain yang menangani kasus anak akan diberi

kekuasaan untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam itu atas kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan formal, sesuai dengan criteria yang diletakkan untuk keperluan itu dalam sistem hukum yang bersangkutan dan juga sesuai dengan prinsip -prinsip yang terkandung dalarn Peraturan ini. 11.3 Sctiap pengalihan yang menyangkut penyerahan kepada masyarakat atau ( instansiinstansi Jain yang tepat membutuhkan persetujuan dari anak yang bersangkutan, orangtua atau walinya dengan syarat bahwa keputusan untuk menyerahkan suatu kasus scrnacarn itu bisa ditinjau kembali oleh penguasa yang kompeten, setelah dilaksanakan. ll.4Untuk mcmfasilitasi disposisi berdasarkan kebijaksanaan rnengenai kasus anak, usaha harus dilakukan untuk menyediakan program kemasyarakatan, seperti misalnya pengawasan dan bimbingan sementara restitusi dan kompensasi kepada para korban.

Komentar Pengalihan, yang menyangkut pemindahan dari proses peradilan pidana dan, sering kali, penyerahan kembali ke instansi-instansi pendukung dalam masyarakat biasa dilakukan secara formal dan informal dalam banyak sistern hukum. Kebiasaan ini berfungsi untuk mencegah pengaruh ncgatif dari perneriksaan perkara yang kemudian dilakukan dalam pelaksanaan peradilan anak ( misalnya stigma mengenai keputusan bersalah dan hukuman). Dalam banyak hal, non-intervensi merupakan tanggapan paling baik. Jadi pengalihan pada awa! perkara dan tanpa penyerahan kepada instansi-instansi ( sosial) alternatif mung kin tanggapan optimal. Hal ini tcrutama benar di mana kejahatan bersifat tidak serius dan di mana keluarga, sekolah atau lcmbaga kontrol sosial informal sudah bereaksi, atau mungkin sekah akan bereaksi, atau mungkin sekali akan bereaksi, dengan cara yang tepat dan konstruktif. Scbagaimana dinyatakan dalam peraturan 11.2, pengalihan dapat digunakan pada setiap tahap pengambilan keputusan-oleh kepolisian, kejaksaan atau badan-badan lain seperti misalnya pengadilan, mahkamah, pengurus atau dewan. Pengalihan dapat dilakukan oleh satu otoritas atau heherapa atau semua otoritas, sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari sistem yang hersangkutan dan sejalan dengan Peraturan ini. Pengalihan tidak perlu dibatasi pada kasus-kasus kecil, dan dengan demikian menjadi pengalihan suatu instrumen yang penting. Peraturan 11.3 mcnekankan persyaratan penting untuk mendapatkan persetujuan dari pelaku kejahatan muda (atau orangtua atau walinya) terhadap tindakan-tindakan pengalihan yang direkomendas1kan. (Pcngalihan kepada instansi masyarakat tanpa persetujuan semacam itu

INSTRUMEN INTERNASIONAL POKOK HAK ASASI MANUSIA

499

akan bertentangan dengan Penghapusan Konvensi Kerja Paksa). Namun demikian persetujuan ini tidak boleh dibiarkan tanpa tantangan, karena kadang-kadang persetujuan itu diberikan hanya karena rasa putus-asa di pihak anak yang bersangkutan. Peraturan itu menggarisbawahi bahwa harus diambillangkah hati-hati untuk memperkecil potensi untuk pemaksaan dan intimidasi pada semua tingkatan dalam proses peralihan. Anak tidak boleh merasa ditekan ( misalnya untuk menghindari kehadiran di sidang pengadilan ) atau ditekan untuk menyetujui program pengalihan. Jadi, dianjurkan agar ketentuan itu seyogyanya menuju ke suatu penilaian obyektif mengenai ketepatan disposisi-disposisi yang menyangkut para pelaku kejahatan muda oleh suatu "otoritas yang kompeten setelah dilaksanakan". ("otoritas yang kompeten " itu mungkin berbeda dari yang diacu dalam aturan 14) Peraturan 11.4 merekomendasikan ketentuan mengenai alternatif-alternatif yang aktif terhadap pemrosesan peradilan anak dalam bentuk pengalihan yang berbasis masyarakat. Program-program yang menyangkut penyelesaian dengan pemberian restitusi kepada korhan dan yang berusaha untuk menghindari konflik dengan hukum di masa mendatang lewat pengawasan dan bimbingan sementara sangat dianjurkan. Manfaat masing-masing kasus kiranya membuat pengalihan menjadi tepat, bahkan apabila kejahatan yang lebih serius telah dilakukan ( misalnya kejahatan pertama, perbuatan yang dilakukan di bawah tekanan ternan sejawat dan sebagainya.)

12. Spesialisasi dalam Organisasi Kepolisian 12.1 Untuk memenuhi fungsinya dengan sebaik-baiknya, para perwira polisi yang seringkali atau secara khusus menangani anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak harus diberi pendidikan dan Iatihan secara khusus. Di kota-kota hesar, satuan-satuan polisi khusus seyogyanya dibentuk untuk keperluan itu.

Komentar Peraturan 12 menarik perhatian kepada kebutuhan akan latihan khusus untuk semua pejabat penegakan hukum yang terlibat dalam pelaksana peradilan anak. Karena polisi adalah titik kontak pertama dengan sistem peradilan anak, adalah sangat penting bahwa mereka bertindak setelah mendapat informasi sepenuhnya dan dengan suatu cara yang tepat. Sekalipun hubungan antara urbanisasi dan kejahatan jelas adalah rumit, suatu peningkatan dalam kejahatan anak telah dikaitkan dengan pertumbuhan kota-kota besar, terutama dengan pertumbuhan yang cepat dan tidak terencana. Satuan-satuan polisi khusus oleh karenanya menjadi sangat diperlukan, tidak hanya demi kepentingan pelaksanaan prinsip-prinsip tertentu yang terkandung dalam instrumen ini (seperti misalnya peraturan 1.6) tetapi secara lebih umum untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian atas kejahatan anak serta penanganan anak yang diperlukan.

500

ADNAN BUYUNG NASUTION DAN A. PATRA

M. ZEN

13. Penahanan Menunggu Pengadilan 13. I Penahanan menunggu sidang pengadilan akan digunakan hanya sebagai suatu tindakan terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. 13.2 Di mana mungkin, penahanan menunggu sidang pengadilan akan digantikan oleh tindakan-tindakan alternatif, seperti misalnya pengawasan dari dekat perawatan atau penempatan bersama keluarga atau dalam suatu suasana atau rumah pendidikan. 13.3 Anak yang ditahan sementara menunggu sidang pengadilan berhak atas semua hak danjaminan dari Peraturan standar Minimum untuk Perlakuan terhadap para narapidana yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 13.4 Anak yang ditahan sementara menunggu sidang pengadilan akan ditahan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan di suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga digunakan untuk menahan orang dewasa. 13.5 Sementara dalam penahanan, anak akan menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan pribadi yang perlu-sosial, pendidikan, ketrampilan, psikologis, medis dan fisik yang mungkin mereka butuhkan mengingat umur, jenis kelamin dan kepribadian mereka

Komentar Bahaya bagi anak berupa "kontaminasi kejahatan" selama dalam tahanan sementara menunggu sidang pengadilan tidak boleh diremehkan, Oleh karena itu adalah penting untuk menekankan kebutuhan akan tindakan-tindakan alternatif. Dengan berbuat demikian pcraturan 13. I mendorong dirancangnya tindakan-tindakan baru dan inovatif untuk rncnghindari penahanan semacam itu demi kepentingan kesejahteraan anak tersebut. Anak yang ditahan sementara menunggu sidang pengadilan berhak atas semua hak dan jaminan dari Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan para Narapidana maupun Kovenan lnternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 9 dan pasal 10, ayat 2(b) dan 3. Peraturan 13.4 tidak mencegah Negara untuk mengambil tindakan lain terhadap pengaruh negatif dari para pelaku kejahatan dewasa yang paling kurang sama efektifnya dengan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam peraturan ini. Berbagai bentuk bantuan yang mungkin perlu telah dirinci untuk menarik perhatian kepada kebutuhan khusus yang luas dari para Narapidana muda untuk diperhatikan (misalnya perempuan atau lelaki, pecandu obat, pecandu alkohol, anak yang sakit secara mental, orang muda yang menderita karena trauma, misalnya, karena penahanan, dan sehagainya.) Berbagai ciri fisik dan psikologis dari para Narapidana muda mungkin memhutuhkan tindakan klasifikasi di mana beberapa orang di antaranya ditahan tersendiri sementara dalam penahanan sementara menunggu sidang pengadilan, dan dengan demikian memberi sumbangan kepada dihindarinya jatuhnya korban dan memberikan bantuan yang Iebih tepat.


501

Kongres keenam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan perlakuan terhadap para Pelaku Kejahatan, dalam resolusinya no. 4 tentang standar peradilan anak, menguraikan bahwa peraturan ini, antara lain haruslah mencerminkan prinsip dasar bahwa penahanan sebelum sidang pengadilan seyogyanya digunakan hanya sebagai usaha terakhir, bahwa tidak ada anak yang ditahan dalam suatu fasilitas di mana mereka rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari para Narapidana dewasa dan bahwa perhitungan harus selalu diambil mengenai kebutuhan-kebutuhan khusus bagi tahap perkembangan mereka.

Bagian Tiga Putusan Pengadilan dan Disposisi 14. Kekuasaan yang kompeten untuk mengadili 14.1 Apabila kasus pelaku kejahatan anak tidak dialihkan (berdasarkan peraturan no. 11), maka dia akan berhadapan dengan kekuasaan yang kompeten persidangan, mahkamah, dewan pengurus, dewan dll) menurut prinsip sidang yang jujur clan adil. 14.2 Prosedur yang ditempuh haruslah mcngacu pada kepcntingan terbaik anak dan harus dilakukan dalam suasana pcngertian, dan harus mengijinkan anak yang bcrsangkutan untuk ikut serta di dalamnya dan untuk mengekpresikan dirinya secara bebas.

Komentar Merupakan hal yang sulit untuk merumuskan definisi tentang lembaga atau orang kompeten yang secara universal menggambarkan suatu kekuasaan yang mengadili "Kekuasaan Kompeten" berarti mencakup mereka yang mengetahui sidang atau pengadilan (terdiri dari hakim tunggal atau beberapa anggota), termasuk hakim profesional dan :1tau heberap< anggota"i. termasuk hakim profesional dan umum, seperti halnya dewan administrasi (misalnya sistem Skotlandia dan Skandmavia) atau komunitas yang lebih informal lainnya serta badan-badan penyelesaian kontlik yang mempunyai sifat menghakimi. Prosedur untuk berhubungan dengan anak yang melakukan kejahatan dalam kasus apapun mengikuti standar minimum yang diterapkan hampir secara universal untuk pihak yang dituduh melakukan kejahatan berdasarkan prosedur yang dikenal sebagai "proses hukum yang semestinya". Sesuai dengan proses yang semestinya, suatu "sidang pengadilan yang jujur dan adil" mencakup upaya palindungan dasar seperti praduga tak bersalah, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pembelaan hukum yang umum, hak untuk tctap diam, hak untuk mengucapkan kata-kata penutup dalam pemeriksaan, hak untuk naik banding. dan sebagainya. (lihat juga peraturan 7.1)

15. Penasehat Hokum, Orangtua dan Wali 15.1 Dalam seluruh proses pengadilan anak yang bersangkutan mempunyai hak untuk diwakili oleh penasihat hukum atau untuk memohon bantuan hukum gratis di mana ada ketentuan semacam itu di negara bersangkutan.

502

AoNAN BuvuNG NAsUTION DAN A. PATRA

M. ZEN

15.2 Orangtua atau wali berhak untuk turut serta dalam proses pengadilan dan mungkin diperlukan oleh penguasa yang kompeten untuk mendatangkan mereka demi kepentingan anak yang bersangkutan. Namun, keikutsertaan mereka dapat ditolak oleh penguasa yang kompeten jika ada a1asan untuk beranggapan bahwa ketidakhadiran tersebut ada1ah perlu demi kepentingan anak tersebut.

Komentar Peraturan 15.1 menggunakan terminologi yang mmp dengan yang ditemukan dalam peraturan 93 dari Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan. Sementara penasehat hukum dan bantuan hukum gratis dibutuhkan untuk menjamin bantuan hukum bagi anak, hak orangtua atau wali untuk ikut serta seperti yang dinyatakan dalam peraturan 15.2 harus dilihat sebagai bantuan psikologis dan emosional umum untuk anak tersebut suatu fungsi yang mencakup seluruh proses. Pencarian yang dilakukan penguasa berkompeten untuk disposisi yang memadai bagi kasus dapat memanfaatkan, terutama sekali, kerjasama penasehat hukum anak (atau, dalam hal ini, beberapa bantuan pribadi lainnya yang dapat dan benar-benar dipercaya oleh anak) Pertimbangan semacam itu dapat ditarik apabila kehadiran orangtua atau wa1i pada saat sidang menunjukkan pengaruh negatif, misalnya, jika mereka memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap anak, sehingga kemungkinan untuk mengeluarkan mereka harus tetap terbuka.

16. Laporan Penyelidikan Masyarakat 16.1 Dalam semua kasus kecuali yang melibatkan kejahatan ringan, sebelum penguasa yang kompeten memberikan disposisi akhir sebelum menjatuhkan hukuman, Jatar belakang dan situasi di mana anak tersebut tinggal atau dalam situasi bagaimana kejahatan tersebut dilakukan harus diselidiki dengan benar untuk memfasilitasi pengambilan keputusan-hakim terhadap kasus ini oleh penguasa yang kompeten.

Komentar Laporan penyelidikan masyarakat (laporan masyarakat atau Pra-hukuman) merupakan bantuan yang sangat diperlukan dalam sebagian besar kasus yang melibatkan anak. Penguasa yang kornpeten harus diberitahu fakta-fakta yang relevan tentang anak tersebut, seperti Jatar belakang sosial dan keluarga, prestasi sekolah, jenjang pendidikan, dan sebagainya. Untuk keperluan ini, beberapa yurisdiksi menggunakan pelayanan masyarakat khusus atau orang yang ditempatkan dalam pengadilan atau dewan. Pejabat lain, termasuk pejabat yang mcngurus masa percobaan, dapat melakukan fungsi yang sama. Peraturan tersebut oleh karenanya menyebutkan bahwa pelayanan masyarakat yang memadai harus tersedia untuk melakukan laporan penyelidikan masyarakat yang bersifat memenuhi syarat.

INSTRUMEN INTERNASIONAL POKOK HAK ASASI MANUSIA

503

17. Panduan Prinsip Dalam Keputusan Pengadilan dan Disposisi 17.1 Disposisi penguasa yang kompeten harus dipandu oleh prinsip-prinsip tersebut: (a)

Reaksi yang diambil harus selalu dalam proporsi, tidak hanya terhadap keadaan dan beratnya kejahatan tapi juga terhadap keadaan dan kebutuhan anak maupun kebutuhan masyarakat;

(b)

Pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak harus dikenakan hanya setelah melalui pertimbangan yang teliti dan harus dibatasi pada kemungkinan yang paling minimum;

(c)

Pencabutan kebebasan pribadi tidak harus dikenakan kecuali jika anak itu diadili karena perbuatan serius yang melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau terus menerus melakukan kejahatan serius lainnya dan kecuali kalau tidak ada tanggapan yang tepat lainnya;

(d)

Kesejahteraan anak harus menjadi faktor penuntun dalam mempertimbangkan kasusnya.

17.2 Hukuman mati tidak boteh dijatuhkan bagi kejahatan apapun yang dilakukan anak. 17.3 Anak tidak boleh menjadi sasaran hukuman badan. 17.4 Penguasa yang kompeten harus mempunyai kekuasaan untuk menghentikan proses pengadilan setiap saat.

Komentar Kesulitan utama dalam merumuskan panduan untuk pengadilan anak terletak pada fakta adanya kontlik yang bersifat filosofis yang tidak terselesaikan, seperti berikut ini: (a)

Rehabilitasi versus ganjaran yang adil;

(b)

Pendampingan versus represi dan hukuman;

(c)

Reaksi menurut kebaikan tersendiri dalam suatu kasus perlindungan terhadap masyarakat secara umum;

(d)

Penangkal umum versus ketidakmampuan individu.

versus reaksi menurut

Kontlik antara pendekatan-pendekatan ini lebih menonjol pada kasus anak dibandingkan pada kasus orang dewasa. Dengan keragaman akibat dan reaksi yang menjadi ciri pada kasus anak, alternatif-alternatif ini menjadi jalinan yang rumit. Bukanlah fungsi Peraturan Standar Minimum bagi Pelaksanaan Peradilan anak untuk menentukan pendekatan mana yang akan diikuti, tetapi lebih untuk mengidentifikasi peraturan yang paling cocok dengan prinsip yang diterima secara internasional. Oleh karena itu elemen penting seperti yang tertuang dalam peraturan 17.1, khususnya dalam butir (a) dan (c). secara umum dipahami sebagai panduan praktis yang harus menjamin titik awal yang

504

ADNAN 8UYUNG NASUTION DAN A. PATRA

M. ZEN

sama; jika diperhatikan oleh kekuasaan yang berkaitan (lihat juga peraturan 5). Mereka dapat memberi sumbangan sangat penting untuk menjamin bahwa hak-hak dasar anak pelaku kejahatan terlindungi, terutama hak-hak dasar pengembangan dan pendidikan pribadinya. Peraturan 17. I (b) menyiratkan bahwa pendekatan untuk menghukum yang ketat tidaklah tcpat. Scmentara dalam kasus orang dewasa, dan kemungkinan juga dalam kasus-kasus kejahatan berat oleh anak. Hukuman yang adil dan sanksi retributif dapat dipertimbangkan sebagian bermanfaat, dalam kasus anak pertimbangan semacam itu harus selalu diingat untuk kepentingan usaha perlindungan kesejahteraan dan masa depan anak muda. Sejalan dcngan resolusi 8 Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa keenam, peraturan 17.1 (b) mendorong penggunaan alternatif-alternatif terhadap pelembagaan semaksimal, mungkin, mengingat keperluan untuk menanggapi kebutuhan anak yang khusus. Jadi, penggunaan sepenuhnya harus dilakukan dari sejumlah sanksi alternatif yang ada dan alternatif baru harus dikembangkan keselamatan umum. Masa percobaan harus diberikan seluas-luasnya melalui hukuman yang ditangguhkan, hukuman bersyarat, perintah dewan dan disposisi lain. Peraturan 17.1 (c) sesuai dengan suatu panduan prinsip dalam resolusi 4 dari Kong res keempat yang bertujuan untuk menghindari penahanan dalam kasus anak kecuali kalau tidak ada tanggapan yang tepat lainnya guna melindungi keamanan umum. Kctentuan yang melarang hukuman maksimum dalam pcraturan 17.2 sejalan dengan ayat 6, alinea 5, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kctcntuan yang menentang hukuman badan sejalan dengan ayat 7 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Dcklarasi tentang Perlindungan terhadap Semua orang agar tidak Menjadi Korban Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Mcrendahkan Martabat Manusia dan rancangan konvensi tentang hakhak anak. Kekuasaan untuk menghentikan proses hukum pada setiap saat (peraturan ( 17.4) merupakan suatu ciri yang fundamental dalam menangani kasus anak yang melakukan kejahatan yang bcrbeda dengan kejahatan oleh orang dewasa. Pada setiap saat, suatu keadaan dapat menjadi pengetahuan penguasa berkompeten yang membuat dihentikannya intervensi sama sekali akan terbukti merupakan disposisi terbaik dari kasus tersebut.

18. Berbagai Tindakan Disposisi

11\. I Tindakan disposisi yang sangat beragam harus dibuat tersedia bagi penguasa yang kompetcn, yang memungkinkan tleksibilitas sehingga menghindari institusionalisasi semaksimalmungkin. Tindakan semacam itu, beberapa mungkin merupakan gabungan, termasuk:


505

(a)

Perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan;

(b)

Masa percobaan;

(c)

Perintah pelayanan masyarakat;

(d)

Hukuman berupa denda, kompensasi dan restitusi;

(e)

Perlakuan peraturan dan perintah perlakuan lainnya;

(f)

Perintah untuk ikut serta dalam kelompok konseling dan kegiatan sejenis;

(g)

Perintah mengenai pengangkatan anak, hidup di tengah masyarakat, atau pengaturan pendidikan lainnya;

(h)

Perintah lain yang relevan.

18.2 Tidak ada anak yang dapat dipisahkan dari pengawasan orangtua, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kondisi dari kasusnya membuat hal tersebut perlu.

Komentar Peraturan 18.1 berusaha untuk memberikan rincian beberapa reaksi dan sanksi penting yang telah dilakukan dan sejauh ini terbukti berhasil, dalam sistem hukum yang berbeda. Secara keseluruhan peraturan tersebut mewakili pendapat yang menjanjikan yang layak dicontoh dan dikembangkan lebih lanjut. Peraturan tersebut tidak memberikan rincian kebutuhan staf disebabkan oleh kemungkinan kurangnya staf yang memadai di beberapa daerah; di daerah tersebut tindakan yang memerlukan staf lebih sedikit bisa dicoba atau dikembangkan. Contoh-contoh yang diberikan dalam peraturan 18.1 memiliki kesamaan, di atas semuanya, kepercayaan dan permohonan kepada masyarakat bagi pelaksanaan dari alternatif disposisi yang efektif. Koreksi yang berdasarkan masyarakat merupakan tindakan tradisional yang telah diambil dalam banyak segi. Atas dasar itu, penguasa yang relevan harus didorong untuk menawarkan pelayanan yang didasarkan pada partisipasi masyarakat. Peraturan 18.2 menunjuk pada pentingnya keluarga yang, menurut pasal 10, ayat 1 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, merupakan "kelompok yang wajar dan mendasar dari masyarakat". Di dalam keluarga, orangtua tidak hanya memiliki hak tapi juga tanggung jawab untuk memelihara dan mengawasi anak mereka. Karenanya, peraturan 18.2 menyatakan bahwa pemisahan anak dari orangtua merupakan suatu tindakan terakhir. Tindakan ini diambil hanya jika fakta mengenai kasus tersebut secarajelas membutuhkan langkah yang menyedihkan ini (sebagai contoh penyiksaan anak)

19. Penggunaan Pelembagaan Sesedikit Mungkin

19. J Penempatan anak dalam rumah tahanan harus selalu mcrupakan disposisi langkah terakhir dan untuk jangka waktu minimum yang perlu. 506

ADNAN BUYUNG NASUTION DAN

A.

PATRA

M. ZEN

Komentar Kriminologi progresif menyarankan penggunaan perlakuan non-rumah-tahanan dibandingkan rumah tahanan. Sedikit atau tidak ada perbedaan yang telah ditemukan dalam hubungan kesuksesan rumah tahanan dibandingkan dengan non-rumah-tahanan. Beberapa pengaruh buruk pada individu yang tampaknya tidak terhindarkan dalam penempatan di rumahtahanan terbukti tidak dapat mengimbangi usaha perawatan. Hal ini benar khususnya dalam kasus anak, yang mudah mendapat pengaruh negatif, Lebih lanjut lagi, pengaruh negatif, tidak hanya hilangnya kebebasan namun juga pemisahan dari lingkungan masyarakat yang biasa, dapat dipastikan lebih terasa bagi anak dibandingkan orang dewasa karena tingkat pcrkembangan mereka yang masih dini. Pcraturan 19 bertujuan membatasi penahanan di lembaga pemasyarakatan dalam dua hal: dalam kuantitas ("langkah terakhir") dan dalam waktu ("jangka waktu minimum yang dipcrlukan"). Peraturan 19 mencerminkan suatu panduan prinsip dasar dari resolusi 4 Kongres PBB keenam: pelaku kejahatan anak tidak boleh ditahan kecuali tidak ada tanggapan lain yang tepat. Oleh karenanya, peraturan membuat seruan bahwa jika anak harus dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, kehilangan kemerdekaan harus dibatasi pada tingkat minimum yang paling mungkin, dengan pengaturan institusional khusus untuk kurungan dan dengan mengingat perbedaan dalam jenis-jenis pelaku kejahatan, kejahatan dan institusi. Pada kenyataannya, prioritas harus diberikan pada institusi "terbuka" lebih daripada institusi "tertutup". Lebih jauh, fasilitas apapun harus lebih bersifat perbaikan atau pendidikan ketimbang bentuk pemenjaraan.

20. Dihindarinya Penundaan yang Tidak Perlu 20.1 Setiap kasus harus ditangani secara cepat sejak dari awal, tanpa penundaan yang tidak perlu.

Komentar Langkah prosedur formal yang cepat pada kasus anak merupakan pertimbangan utama. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kebaikan apapun yang mungkin dicapai oleh prosedur dan disposisi menjadi berisiko. Sejalan dengan waktu, anak akan merasa semakin sulit, jika tidak mustahil, untuk menghubungkan prosedur dan disposisi dengan kejahatan, baik secara intelektual maupun psikologis.

21. Arsip 21. 1 Arsip mengenai anak yang melakukan kejahatan harus disimpan sangat ketat dan lertutup bagi pihak ketiga. Akses ke catatan semacam itu harus dibatasi pada orang yang sccara langsung berhubungan dengan disposisi kasus tersebut atau orang yang seharusnya bcrhak. INSTRUMEN INTERNASIONAL PoKoK HAK AsAsl MANUSIA

507

21.2 Arsip mengenai anak yang melakukan pelanggaran tidak akan digunakan dalam proses hukum orang dewasa dalam kasus yang kemudian terjadi yang melibatkan pelaku kejahatan yang sama.

Komentar Peraturan tersebut berusaha untuk mencapai keseimbangan antara konflik kepentingan yang berhubungan dengan arsip atau catatan: yaitu kepentingan polisi, kejaksaan atau penguasa lain dalam meningkatkan kontrol versus kepentingan anak yang melakukan kejahatan.

22. Kebutuhan Untuk Profesionalisme dan Pelatihan 22.1 Pendidikan profesional, pelatihan selama bertugas, khusus penyegaran dan cara-cara pelatihan yang cocok lainnya harus dipakai untuk memantapkan dan menjaga kompetensi profesional yang penting dari semua orang yang berhubungan dengan kasus anak. 22.2 Personil peradilan anak harus mencerminkan keragaman anak yang berhubungan dengan sistem peradilan anak. Usaha harus dilakukan untuk menjamin perwakilan perempuan dan kaum minoritas yang adil dalam badan peradilan anak.

Komentar Penguasa yang kompeten untuk disposisi mungkin terdiri dari orang-orang dengan Jatar belakang yang berbeda-beda (hakim di Inggris dan Irlandia Utara dan di daerah yang dipengaruhi oleh sistem hukum umum; hakim yang dilatih secara sah di negara yang menggunakan hukum Romawi dan daerah pengaruhnya; dan di lain tempat orang awam atau juri yang dipilih atau ditunjuk, anggota dewan masyarakat, dan sebagainya) Untuk semua otoritas ini, pelatihan minimal di bidang hukum, sosiologi, psikologi, kriminologi dan ilmu prilaku akan dibutuhkan. Hal ini dianggap sebagai hal yang sama pentingnya seperti spesialisasi organisasi dan kemandirian dari penguasa yang berkompeten. Bagi pekerja sosial dan petugas masa percobaan, merupakan hal yang tidak mungkin untuk meminta spesialisasi profesional sebagai prasyarat untuk mengambil alih fungsi manapun yang berhubungan dengan anak yang melakukan kejahatan. Jadi, pendidikan profesional dalam pekerjaan merupakan kualifikasi minimal. Kualifikasi profesional merupakan unsur penting untuk menjamin pelaksanaan peradilan anak yang tidak memihak dan efektif. Sesuai dengan hal itu, merupakan hal yang penting untuk meningkatkan rekrutmen; promosi, pelatihan personil profesional dan untuk (Lihat juga aturan 8) "Orang yang seharusnya berhak lainnya secara umum termasuk di antaranya, para peneliti, memberikan mereka sarana yang diperlukan agar memungkinkan mercka untuk memenuhi fungsinya secara besar.

508

AoNAN BuvuNG NASUTION DAN A. PATRA

M. ZEN

Scmua diskriminasi politik, sosial, jenis kelamin, ras, agama, budaya atau bentuk-bentuk diskriminasi lain dalam pemilihan, penunjukan dan promosi personil peradilan anak yang harus dihindarkan untuk mencapai pelaksanaan peradilan anak yang tidak memihak. Hal ini dirckomendasikan oleh Kongres Keenam. Selanjutnya, Kongres Keenam meminta Negara anggota untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara terhadap perempuan sebagai personil pcradilan pidana dan merekomendasikan bahwa tindakan khusus harus diambil untuk merekrut, melatih dan memfasilitasi promosi personil perempuan dalam pelaksanaan peradilan anak.

Bagian Keempat Perlakuan dalam Non-Rumah Tahanan 23. Pelaksanaan Disposisi yang Efektif 23.1 Ketentuan yang layak harus dibuat untuk pelaksanaan perintah penguasa yang kompeten, sebagai mana diacu dalam peraturan 14.1 di atas, oleh penguasa itu sendiri atau oleh beberapa otoritas lain sebagaimana yang dibutuhkan oleh kondisi. 23.2 Ketentuan semacam itu harus termasuk kekuatan untuk mengubah perintah sebagaimana penguasa yang kompeten mungkin menganggapnya perlu dari waktu ke waktu, dengan syarat bahwa perubahan semacam itu harus ditentukan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Peraturan ini.

Komentar Disposisi dalam kasus anak, lebih dari dalam kasus orang dewasa, cenderung untuk memcngaruhi kehidupan pelaku kejahatan untuk jangka waktu yang lama. Jadi, merupakan hal yang penting bahwa penguasa yang kompeten atau penguasa independen (lembaga pembebasan bersyarat, petugas percobaan, institusi kesejahteraan pemuda atau lainnya) dengan kualifikasi yang setara dengan penguasa berkompeten yang secara langsung mendisposisikan kasus tersebut harus memantau pelaksanaan disposisi. Di beberapa negara, juga lembaga khusus telah ditugaskan untuk keperluan tersebut. Komposisi, kekuasaan dan fungsi penguasa harus bersifat luwes, yang digambarkan secara umum dalam peraturan 23 untuk menjamin penerimaannya secara luas.

24. Ketentuan Tentang Pendampingan yang Dibutuhkan 24.1 Usaha harus dilakukan untuk memberikan kepada anak, pada semua tingkat proses hukum, dengan pendampingan yang diperlukan seperti penginapan, pendidikan atau latihan kejuruan, pekerjaan atau bantuan lain, yang bermanfaat dan praktis, untuk memudahkan proses rehabilitasi.


509

Komentar Peningkatan kesejahteraan anak merupakan pertimbangan utama. Dengan demikian, peraturan 24 menekankan pentingnya untuk menyediakan fasilitas persyaratan, pelayanan, pendampingan lain yang mungkin meningkatkan kepentingan terbaik anak pada seluruh proses rehabilitasi.

25. Mobilisasi Relawan dan Pelayanan Masyarakat Lainnya 25.1 Relawan, organisasi relawan, lembaga lokal dan sumber daya masyarakat

lainnya harus diminta untuk menyumbang secara efektif bagi rehabilitasi anak dalam suasana tatanan masyarakat, sejauh mungkin, dalam unit keluarga.

Komentar Peraturan ini mencerminkan kebutuhan untuk orientasi rehabilitasi dalam semua pekerjaan dengan pelaku kejahatan anak. Kerjasama dengan masyarakat merupakan-hal yang sangat penting jika tujuan penguasa yang kompeten ingin dilaksanakan secara efektif Relawan dan pelayanan suka reia, secara khusus, telah terbukti merupakan sumberdaya yang berharga namun saat ini kurang digunakan. Dalam beberapa hal, kerjasama dengan mantan pelaku kejahatan (termasuk mantan pecandu) dapat sangat membantu. Aturan 25 berasal dari prinsip yang tertuang daftar aturan 1.1 sampai 1.6 dan mcngikuti ketentuan yang relevan dari Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik.

Bagian Lima Perlakuan dalam Rumah Tahanan 26. Tujuan Tahanan

Perlakuan

Dalam

Rumah

26.1 Tujuan pelatihan dan perlakuan terhadap anak yang ditempatkan di rumah tahanan adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan ketrampilan, dengan tujuan untuk membantu mereka menjalankan peranannya yang secara sosial konstruktif dan produktif dalam masyarakat.

26.2 Anak dalam rumah tahanan harus menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan yang dibutuhkan-sosial, pendidikan, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan psikis yang mungkin mereka butuhkan karena umur, jenis kelamin, dan kcpribadian mereka dan untuk kepentingan perkembangan mereka secara keseluruhan.

26.3 Anak dalam rumah tahanan harus dipisah dari orang dewasa dan harus ditahan dalam rumah tahanan yang berbeda atau dalam bagian yang tcrpisah pada lembaga yang juga dipergunakan untuk orang dewasa.

26.4 Pelaku kejahatan anak perempuan yang ditempatkan dalam rumah tahanan herhak mendapat perhatian khusus sesuai dengan kebutuhan dan masalah prihadi mereka. 510

ADNAN BUYUNG NASUTION DAN A. PATRA

M. ZEN

Mereka tidak boleh mcnerima perawatan, perlindungan, bantuan dan pelatihan yang kurang dibanding dcngan pelaku kejahatan lelaki. Perlakuan adil

terhadap

mercka

harus dijamin.

26.5 Demi kepentingan, dan kesejahteraan anak dalam rumah tahanan, orangtua atau wali harus memiliki hak untuk masuk.

26.6 Kerjasama antar-kementerian dan antar-departemen harus membantu pcrkembangan untuk tujuan memberikan pendidikan yang layak atau, jika tepat, pelatihan kejuruan bagi anak dalam rumah tahanan, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka tidak meninggalkan rumah tahanan dengan menderita kerugian pendidikan.

Komentar Tujuan perlakuan rumah tahanan seperti yang ditetapkan dalarn pcraturan 26. 1 dan 26.2 akan dapat ditcrima pada sistem dan budaya manapun. Namun, tujuan tersebut belum tcrcapai di manapun, dan lebih banyak lagi yang harus dilakukan dalam hal ini. Bantuan medis dan psikologis, secara khusus, sangat penting bagi anak muda pecandu narkotika, suka kckerasan, dan pcnderita sakit jiwa yang dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Dihindarinya pengaruh negatif melalui pelaku kejahatan dewasa dan perlindungan terhadap kesejahteraan anak dalam suasana rumah tahanan, seperti yang ditetapkan dalam peraturan 26.3, sejalan dengan panduan prinsip dasar dari Peraturan terscbut, seperti yang ditetapkan oleh Kongres Ke-6 dalarn resolusi kecmpatnya. Aturan terse but tidak mcncegah Negara melakukan tindakan lain mclawan pengaruh negatif dari pelaku kejahatan dewasa, yang sedikitnya sama efektifnya dengan tindakan yang disebutkan dalam peraturan (lihat juga peraturan 13.4) Peraturan 26.4 menunjukkan fakta bahwa pelaku kejahatan perempuan secara normal mendapatkan perhatian yang kurang dibandingkan dengan pelaku kejahatan laki-laki, seperti yang ditunjukkan oleh Kongres Ke-enam. Secara khusus, resolusi 9 dari Kongres Keenam mengamanatkan pcrlakuan yang adil bagi pelaku kejahatan perempuan pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan perhatian khusus untuk masalah dan kebutuhan khusus mereka sclama dalam tahanan. Lebih lanjut, peraturan ini juga dipertimbangkan dalam komentar Dcklarasi Caracas pada Kongrcs Ke-6 yang antara lain, meminta perlakuan yang setara dalam pclaksanaan peradilan pidana, dan dengan latar belakang Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bcntuk Diskriminasi terhadap Percmpuan serta Konvensi tentang Penghapusan Scmua Bentuk Diskriminasi Tcrhadap Perempuan. Hak untuk akses (peraturan 26.5) be rasa! dari ketentuan peraturan 7. I, I 0. I, I 5.2 dan 18.2. Kcrjasama antar kementerian dan antar departemen (peraturan 26.6) secara khusus penting demi kcpcntingan peningkatan kualitas secara umum perlakuan dan pelatihan di rumah tahanan.


511

27. Pencrapan Pcraturan Standar Minimum ten tang Perlakuan bagi Narapidana yang Disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 27. 1 Peraturan standar minimum tentang perlakuan bagi narapidana dan rekomendasi yang berhubungan harus diterapkan sejauh hal itu relevan dengan perlakuan terhadap pelaku kejahatan anak di rumah tahanan, termasuk mereka yang mencrirna keputusan penundaan penahanan. 27.2 Usaha harus dilakukan untuk melaksanakan prinsip tcrkait yang tcrtuang dalarn Peraturan Standar Minimum tentang Perlakuan bagi Narapidana seluas-luasnya sehingga rncmenuhi berbagai kebutuhan anak yang sesuai dengan tingkat umur, jcnis kelamin, dan kepribadian mereka.

Komentar Peraturan Standar Minimum tentang Pcrlakuan bagi Narapidana adalah salah satu dari instrumen pcrtama dari jenis ini yang disebarluaskan oleh Pcrscrikatan Bangsa-Bangsa. Pada umumnya disctujui bahwa peraturan terscbut mempunyai clampak yang mcnclunia. Meskipun masih ada negara di mana pelaksanaannya lcbih bersifat aspirasi daripada kenyataan, Pcraturan Standar Minimum itu terus mempunyai pengaruh yang penting dalam pelaksanaan lembaga rehabilitasi secara manusiawi dan adil. Beberapa perlindungan penting yang mencakup pelaku kejahatan anak dalarn rumah tahanan terkandung dalam Peraturan Standar Minimum tentang Perlakuan bagi Narapidana (akomodasi, arsitektur, tempat tidur, pakaian, keluhan dan permintaan. kontak clengan dunia luar, makanan, perawatan medis, pelayanan kcagamaan, pemisahanmcnurut umur. staf, pekerjaan; dan sebagainya) seperti halnya ketentuan yang menyangkut hukuman dan disiplin. dan penahanan pelaku kejahatan yang berbahaya. Merupakan hal yang tidak layak untuk mcngubah Aturan Standar Minimum tersebut sesuai dcngan karaktcristik khusus rumah tahanan untuk pelaku kejahatan anak dalam lingkup Peraturan Standar Minimum bagi Pelaksanaan Peradilan Anak. Peraturan 27 memfokuskan pada pentingnya kebutuhan bagi anak dalam rurnah tahanan (peraturan 37 .I) maupun keragaman kebutuhan sesuai dengan umur, jcnis kelarnin, dan kepribadian mereka (peraturan 27.2) Jadi, tujuan dan isi pcraturan itu saling herhubungan dengan ketentuan yang relevan dari Peraturan Standar Minimum tentang Perlakuan bagi Narapidana.

28. Jalan Lain yang Cepat dan Sering Digunakan untuk Pembebasan Bcrsyarat 28.1 Pembebasan bcrsyarat dari rumah tahanan harus digunakan oleh penguasa yang tepat seluas-luasnya, dan mendapat jaminan pada waktu secepat mungkin. 28.2 Anak yang dibebaskan bersyarat dari rumah tahanan harus dibantu dan diawasi oleh penguasa yang tepat dan seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat. 512


M. ZEN

Komentar Kekuasaan untuk mcmerintahkan pembebasan bersyarat dapat mengandalkan diri pada penguasa yang kompeten ("competent autority "), seperti yang disebutkan dalam peraturan 14.1 atau oleh beberapa penguasa lain. Dalam konteks ini, lebih tepat menggunakan istilah otoritas yang tepat ("appropriate authority") ketimbang otoritas yang kompeten ("competent

autority "). Keadaan yang memperoleh pembebasan bersyarat haruslah lebih disukai ketimbang hukuman penuh. Berdasarkan bukti-bukti mengenai kemajuan yang memuaskan ke arah rehabilitasi, bahkan pelaku kejahatan yang dianggap berbahaya pada saat ditahan di rumah tahanan, dapat dibebaskan bersyarat apabila memungkinkan. Seperti halnya masa percobaan, pembebasan semacam ini mungkin bersyarat mengenai terpenuhinya secara memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan oleh penguasa yang relevan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan, misalnya sehubungan dengan "kelakuan baik" dari prilaku kejahatan, kehadiran dalam program kemasyarakatan, tinggal dalam rumah penampungan, dan sebagainya. Dalam hal pe!aku kejahatan yang dibebaskan bersyarat dari rumah tahanan, pendampingan dan pengawasan oleh petugas masa percobaan, atau lainnya (khususnya di mana masa percobaan belum disahkan) harus diberikan dan dukungan masyarakat harus ditumbuhkan.

29. Pcngaturan semi-rumah tahanan 29.1 Usaha harus dilakukan untuk memberikan pengaturan semi-rumah tahanan seperti rurnah penarnpungan, rumah pendidikan, pusat latihan sehari dan pengaturan lain yang tepat yang dapat membantu anak yang dalam upaya integrasi kembali dengan masyarakat yang semestinya.

Komentar Pentingnya perawatan setelah menjalani jangka waktu penahanan dalam rumah tahanan tidak boleh diremehkan. Peraturan ini menekankan pada kebutuhan membentuk jaringan pengaturan semi-rumah tahanan. Peraturan ini juga menekankan kebutuhan untuk bermacam ragam fasilitas pelayanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari pelaku kejahatan anak, guna masuk kembali ke dalam masyarakat dan untuk memberikan panduan dan dukungan struktural sebagai langkah penting menuju integrasi kembali dalam masyarakat yang berhasil.


513

Bagian Enam Penelitian, Perencanaan, Perumusan Kebijakan dan EYaluasi 30. Pcnclitian sebagai dasar untuk percncanaan, pcrumusan kebijakan dan cvaluasi. 30.1 Usaha harus dilakukan untuk mengatur dan mcningkatkan pcnelitian yang pcrlu scbagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan yang efcktif. 30.2 Usaha harus dilakukan untuk meninjau, menilai secara periodic kecendcrungan, masalah dan scbab-sebab kenakalan dan kejahatan yang dilakukan olch anak scpcrti juga berhagai kebutuhan khusus anak yang ada dalam tahanan. 30.3 Usaha harus dilakukan untuk mcnctapkan mekanisme penelitian evaluatif sccara bcrkala yang melekat dalam sistem pelaksanaan peradilan anak dan untuk mcngumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang relevan bagi pcnilaian yang tcpat serta pengembangan dan memperbaiki pelaksanaan di rnasa mendatang. 30.4 Penyampaian pelayanan dalam pelaksanaan peradilan anak harus secara sistematis direncanakan dan dilaksanakan sebagai bagian yang tidak tcrpisal!kan dari usaha pembangunan nasional.

Komentar Penggunaan penelitian sebagai dasar bagi masukan kehijakan peradilan a1uk telah diakui secara luas sebagai mekanisme yang penting untuk menjaga agar pelaksanaan tidak ketinggalan dari kemajuan ilmu pcngctahuan dan pcrkembangan serta perhaikan dari sistem peradilan anak yang berkclanjutan. Umpan balik yang saling menguntungkan antara penelitian dan kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam peradilan anak. Dcngan perubahan yang cepat dan seringkali drastis dalam gaya hidup dari anak muda dan dalam bcntuk dan dimensi kejahatan anak. tanggapan masyarakat dan peradilan tcrhadap kcjahatan dan kenakalan anak dengan ccpat menjadi ketinggalan jaman dan tidak mcncukupi. Pcraturan 30 dcngan demikian menetapkan standar untuk mcngintegrasikan penelitian dalam proses perumusan kcbijakan dan penerapan dalam pelaksanaan pcraclilan anak. Pcraturan ini sccara khusus mcnarik perhatian pada kebutuhan untuk meninjau dan mcngevaluasi sccara tcratur program-program dan tindakan yang telah ada dalam konteks yang lchih luas dari kcseluruhan tujuan pembangunan. Pcnilaian tcrus-mcncrus terhadap kebutuhan anak, maupun keccnderungan dan masalah kcnakalan. merupakan suatu prasyarat untuk memperhaiki mctode mcrumuskan kcbijakan yang tepat dan menctapkan intervensi yang memadai, haik di tingkat formal maupun informal. Dalam kontcks ini, pcnelitian oleh orang dan icmhaga yang indcpendcn harus difasilirasi olch hadan yang bertanggung jawah. dan hal ini bcrharga untuk memperolch dan mcmperhitungkan pandangan anak itu sendiri, tidak hanya pamlang;m para pihak y:mg Inempunyai akscs atas sistem yang herlaku.

514

AoNAN BuYUNG NASUTION DAN A. PATRA

M. ZEN

Prust:s pnencanaan harus secara khusus menckankan sistem yang lehih efcktif dan layak untuk melaksanakan kebutuhan pelayanan. Ke arah tujuan itu, harus ada penilaian yang menyeluruh dan bcrkala mengenai kcbutuhan dan masalah khusus dan berjangkauan luas dari anak serta idcntifikasi prioritas yang jclas dan tegas. Dalam hubungan itu. harus ada juga koordinasi dalam penggunaan sumber daya yang ada, tcnnasuk alternatif dan dukungan masyarakat yang kiranya cocok untuk menetapkan prosedur khusus yang dirancang untuk melaksanakan dan memantau program yang telah ada.

H. I 0. Dcklarasi mcngcnai Prinsip-prinsip Keadilan Dasar bagi Korban Kejahatan dan Pcnyalahgunaan Kckuasaan (1985)

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) Disahkan oleh Resolusi Majclis Umum 40/34, 29 Nopember 1985

A. Korban Kejahatan I. "Korban" berarti orang-orang yang, secara pribadi atau kolektif, telah menderita kerugian, tcrmasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bntcntangan dengan hukum pidana yang bcrlaku di Negara-negara Anggota, tcnnasuk hukum yang mclarang pcnyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana. 2.

Seorang dapat dianggap korban, berdasarkan Deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pclaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah "korban" juga termasuk, di mana tepat, kcluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk mcmbantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban.

3.

Ketentuan-ketentuan yang terkandung di sini akan bcrlaku bagi semua orang, tanpa perbcdaan segala macam jenis, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, kekayaan, status kelahiran atau keluarga, asal usul etnis atau sosial, dan ketidakmampuan.

Kcsempatan untuk mempcroleh keadilan dan perlakuan adil. 4.

Korban harus dipcrlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korhan bt:rhak mt:ndapat kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rug1 dcngan scgera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya.


515

Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Aturan Beijing) (1985)

Recommend Documents