Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan

Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan Diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977

OBSERVASI PENDAHULUAN 1. Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem lembaga penjara. Aturan ini hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan tahanan dan manajemen lembaga penjara. 2. Mengingat sangat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan geografi di dunia, jelas tidak seluruh Aturan Minimum Standar ini dapat diterapkan di setiap tempat dan di setiap waktu. Namun, Aturan Minimum Standar ini seyogyanya dapat merangsang usaha terus-menerus untuk mengatasi kesulitan praktis mengenai cara penerapannya, dengan kesadaran bahwa aturan ini secara keseluruhan mewakili kondisi minimum yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diterima sebagai kondisi yang cukup layak. 3. Di lain pihak, Aturan Minimum Standar ini meliputi sebuah bidang di mana pemikiran senantiasa berkembang. Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mencegah eksperimen dan praktik lain, asalkan eksperimen dan praktik lain tersebut selaras dengan prinsip-prinsip yang ada dan berupaya memajukan tujuan yang berasal dari teks Aturan Minimum Standar ini secara keseluruhan. Selalu bisa dibenarkan bagi otoritas penyelenggara penjara pusat untuk mengizinkan penyimpangan dari Aturan Minimum Standar ini dengan semangat tersebut. 4. (1) Bagian I dari Aturan Minimum Standar ini meliputi manajemen lembaga penjara secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk tahanan yang sedang menjalani “langkah pengamanan” (security measures) atau langkah perbaikan (corrective measures) yang diperintahkan hakim. (2) Bagian II berisi aturan yang berlaku hanya bagi kategori-kategori tahanan tertentu sebagaimana diliput dalam masing-masing seksi. Meskipun demikian, aturan-aturan Seksi A, yang berlaku bagi tahanan yang sudah divonis, juga berlaku setara bagi kategori tahanan yang diliput dalam Seksi B, C, dan D, asalkan aturan Seksi A tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang mengatur kategori-kategori tahanan ini dan memberikan manfaat bagi mereka.

Translation 22 August 2011

1

5. (1) Aturan Minimum Standar ini tidak berupaya mengatur manajemen lembaga penjara yang diperuntukkan bagi tahanan usia muda seperti Lembaga Borstal atau Sekolah Pemasyarakatan, tetapi Bagian I secara umum dapat berlaku setara bagi lembaga-lembaga semacam itu. (2) Kategori tahanan usia muda mencakup setidak-tidaknya semua orang usia muda yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan remaja. Sebagai patokan, orang usia muda seperti itu seyogyanya tidak dijatuhi pidana penjara. Bagian I ATURAN YANG BERLAKU UMUM Prinsip dasar 6. (1) Aturan-aturan berikut ini berlaku secara impartial (tidak memihak). Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kebangsaan atau golongan sosial, kekayaan, keturunan atau status lain. (2) Di lain pihak, keyakinan agama dan aturan moral dari kelompok yang menjadi kelompok asal si tahanan perlu dihormati. Register 7. (1) Di setiap lembaga penjara dipelihara buku registrasi terjilid, dengan halaman bernomor, untuk mencatat hal-hal berikut ini tentang setiap tahanan yang diterima: (a) Informasi tentang identitasnya; (b) Alasan pemasukannya ke lembaga penjara tersebut dan otoritas yang memasukkannya; (c) Tanggal dan jam penerimaannya dan pembebasannya. (2) Tak seorang pun boleh diterima di lembaga penjara tanpa surat perintah pemasukan (commitment order) yang sah yang isinya secara rinci telah dicatat terlebih dulu dalam register tersebut. Pemisahan berdasarkan kategori 8. Kategori tahanan yang satu dan kategori lain ditempatkan di lembaga penjara terpisah atau di bagian terpisah dalam satu lembaga penjara, dengan memperhitungkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan yang bersangkutan, dan kebutuhan-kebutuhan menyangkut penanganan yang bersangkutan. Dengan demikian, (a) Laki-laki dan perempuan sedapat mungkin ditahan di lembaga terpisah; di lembaga yang menampung laki-laki dan perempuan, keseluruhan kompleks yang diperuntukkan bagi perempuan harus sepenuhnya terpisah;


2

(b) Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan yang sudah divonis (narapidana); (c) Tahanan yang dipenjara karena masalah utang dan tahanan perdata lain ditempatkan terpisah dari tahanan yang dipenjara karena pelanggaran pidana; (d) Tahanan usia muda ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa. Akomodasi 9. (1) Bilamana akomodasi tidur berupa sel-sel atau ruangan-ruangan individual, masing-masing tahanan pada malam hari menempati satu sel atau ruangan sendirian. Bilamana karena alasan tertentu, misalnya kepadatan penghuni yang bersifat sementara, otoritas penyelenggara penjara pusat terpaksa mengesampingkan aturan ini, tidak dianjurkan menempatkan dua tahanan dalam satu sel atau ruangan. (2) Bilamana akomodasi tidur berupa bangsal, bangsal ditempati oleh tahanantahanan yang sudah diseleksi secara cermat sebagai tahanan-tahanan yang cocok berkumpul bersama dalam kondisi seperti itu. Pengawasan reguler dilakukan pada malam hari, sesuai dengan hakikat lembaga penjara yang bersangkutan. 10. Seluruh akomodasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh tahanan, terutama seluruh akomodasi tidur, memenuhi seluruh persyaratan kesehatan, dengan memperhitungkan secara semestinya kondisi iklim dan, terutama, kandungan udara dalam ruangan, luas lantai minimum, pencahayaan, penghangat ruang, dan ventilasi. 11. Di semua tempat di mana tahanan diharuskan tinggal atau bekerja, (a) Semua jendela cukup besar agar tahanan dapat membaca atau bekerja dengan penerangan alami dan berkonstruksi sedemikian rupa sehingga udara segar dapat masuk, dengan ataupun tanpa adanya ventilasi buatan; (b) Penerangan buatan disediakan secara memadai bagi tahanan agar mereka dapat membaca atau bekerja tanpa mencederai penglihatan mata. 12. Instalasi sanitasi memadai agar setiap tahanan dapat memenuhi kebutuhan buang hajat ketika perlu dan dengan cara yang bersih dan layak. 13. Instalasi mandi dan pancuran yang memadai disediakan supaya setiap tahanan mendapat kemungkinan dan bisa diharuskan untuk mandi atau mandi pancuran, dengan temperatur yang layak untuk iklim yang ada, sesering yang diperlukan untuk menjaga higiene secara umum sesuai dengan musim dan kawasan geografis, tetapi sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam iklim sedang. 14. Semua bagian lembaga penjara yang secara reguler dipakai oleh para tahanan dirawat secara benar dan dijaga kebersihannya dengan seksama di setiap saat. Higiene pribadi 15. Tahanan diharuskan menjaga kebersihan pribadi dan, untuk maksud tersebut, air dan barang-barang kebutuhan toilet yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan disediakan bagi tahanan. Translation 22 August 2011

3

16. Agar tahanan dapat menjaga penampilan yang baik sesuai rasa harga diri mereka, disediakan alat-alat yang diperlukan untuk merawat rambut dan jenggot dengan semestinya, dan tahanan laki-laki diberi kemungkinan untuk bercukur secara reguler. Pakaian dan perlengkapan tidur 17. (1) Setiap tahanan yang tidak diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri diberi pakaian yang cocok untuk iklim yang ada dan memadai untuk menjaga kesehatannya. Pakaian tersebut sama sekali tidak boleh merendahkan martabat atau menimbulkan perasaan hina. (2) Seluruh pakaian harus bersih dan terjaga kondisinya secara layak. Pakaian dalam diganti dan dicuci sesering yang diperlukan bagi pemeliharaan higiene. (3) Dalam keadaan perkecualian, setiap kali tahanan dibawa ke luar lembaga penjara untuk suatu tujuan yang telah diotorisasi, dia diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian. 18. Jika tahanan diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri, penetapan dibuat pada saat tahanan masuk lembaga penjara untuk memastikan bahwa pakaian yang dikenakannya bersih dan patut dipakai. 19.

Setiap tahanan, sesuai standar lokal atau nasional, diberi ranjang sendiri dan diberi perlengkapan tidur sendiri yang memadai; perlengkapan tidur ini bersih ketika diberikan, dijaga kerapiannya, dan diganti cukup sering untuk memastikan kebersihannya.

Makanan 20. (1) Setiap tahanan pada jam-jam yang sesuai kebiasaan diberi oleh pihak administrasi lembaga penjara makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan badan, dengan mutu yang menyehatkan dan dengan penyiapan dan penyajian yang baik. (2) Air minum tersedia bagi setiap tahanan setiap kali tahanan membutuhkannya. Gerak badan dan olahraga 21. (1) Setiap tahanan yang tidak dilibatkan untuk melakukan pekerjaan di ruang terbuka mendapatkan waktu sekurang-kurangnya satu jam untuk melakukan gerak badan yang cocok di udara terbuka bilamana kondisi cuaca memungkinkan. (2) Tahanan usia muda, dan tahanan lain yang usia dan kondisi fisiknya layak, menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama jam gerak badan tersebut. Untuk tujuan ini, instalasi dan perlengkapan yang diperlukan disediakan. Pelayanan medis


4

22. (1) Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah atau negara yang bersangkutan. Pelayanan medis mencakup pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental. (2) Tahanan sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil. Bilamana di lembaga penjara tersedia sarana rumah sakit, maka perlengkapan, perabotan, dan pasokan farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya. (3) Pelayanan petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi tersedia bagi setiap tahanan. 23. (1) Di lembaga penjara perempuan tersedia akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan penanganan pra- dan pasca-melahirkan yang diperlukan. Sedapat-dapatnya dibuat pengaturan agar anak dapat dilahirkan di sebuah rumah sakit di luar lembaga penjara. Jika seorang anak lahir di dalam lembaga penjara, fakta ini tidak boleh disebutkan dalam surat kelahiran. (2) Bilamana bayi yang masih menyusu diperbolehkan tinggal bersama ibunya di dalam lembaga penjara, disediakan kamar bayi yang diawaki oleh petugas berkualifikasi sebagai tempat bagi bayi ketika dia sedang tidak ditangani oleh ibunya. 24. Petugas medis melihat dan memeriksa setiap tahanan sesegera mungkin setelah tahanan masuk dan, sesudah itu, melakukan hal tersebut sesuai keperluan dengan tujuan terutama untuk: mengetahui ada-tidaknya penyakit fisik atau mental dan mengambil semua tindakan yang diperlukan; memisahkan tahanan yang diduga mengidap penyakit infeksi atau menular; mencatat setiap cacat fisik atau mental yang bisa menghambat rehabilitasi; dan menentukan kapasitas fisik setiap tahanan untuk melakukan pekerjaan. 25. (1) Petugas medis memperhatikan kesehatan fisik dan mental para tahanan dan setiap hari menjenguk semua tahanan sakit, semua tahanan yang mengeluh sakit, dan setiap tahanan yang menarik perhatiannya secara khusus. (2) Petugas medis melapor kepada kepala lembaga penjara setiap kali dia menilai bahwa kesehatan fisik atau mental seorang tahanan tertentu telah atau akan terkena dampak merugikan oleh terus berlangsungnya penahanannya atau oleh kondisi tertentu di tempat penahanan. 26. (1) Petugas medis secara reguler melakukan inspeksi dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga penjara tentang: (a) Jumlah, mutu, penyiapan, dan penyajian makanan; (b) Higiene dan kebersihan lembaga penjara dan para tahanan; (c) Sanitasi, pemanasan ruangan, pencahayaan, dan ventilasi di lembaga penjara; Translation 22 August 2011

5

(d) Kelayakan dan kebersihan pakaian dan perlengkapan tidur para tahanan; (e) Pelaksanaan aturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu dalam kasus di mana tidak tersedia personil teknis untuk menangani kegiatan-kegiatan tersebut. (2) Kepala lembaga penjara mempertimbangkan laporan dan pertimbangan yang diserahkan oleh petugas medis sebagaimana dimaksud dalam Aturan 25(2) dan 26 tersebut dan, bilamana dia sependapat dengan rekomendasi yang diberikan, dengan segera mengambil langkah untuk melaksanakan rekomendasi tersebut; bilamana rekomendasi tersebut berada di luar bidang kewenangannya atau bilamana dia tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut, dia segera menyerahkan laporannya sendiri, disertai pertimbangan dari petugas medis tersebut, kepada otoritas yang lebih tinggi. Disiplin dan hukuman 27. Disiplin dan ketertiban dipelihara dengan tegas, tetapi tanpa memberlakukan pembatasan yang lebih banyak daripada yang diperlukan untuk memelihara keamanan dan hidup bermasyarakat yang tertib di dalam lembaga penjara. 28.

(1) Tak seorang tahanan pun boleh dipekerjakan, untuk melayani lembaga penjara, dalam kapasitas sebagai tahanan yang sedang menjalani tindakan disipliner. (2) Namun, aturan tersebut tidak boleh menghambat berfungsinya secara semestinya sistem-sistem yang didasarkan pada pengaturan diri sendiri, yaitu sistem di mana kegiatan atau tanggung jawab sosial, pendidikan, atau olahraga tertentu dipercayakan, dengan pengawasan, kepada tahanan secara berkelompok untuk tujuan pembinaan (treatment).

29.

Hal-hal berikut ini selalu ditentukan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan peraturan dari otoritas administratif yang berkompeten: (a) Perbuatan yang merupakan pelanggaran disiplin; (b) Jenis dan durasi hukuman yang boleh diberikan; (c) Otoritas yang berkompeten untuk memutuskan diberikannya hukuman tersebut.

30. (1) Tahanan tidak boleh dihukum kecuali berdasarkan ketentuan dari undangundang atau peraturan tersebut dan sama sekali tidak boleh dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama. (2) Tahanan tidak boleh dihukum kecuali dia telah diberitahu tentang pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan telah diberi kesempatan yang semestinya untuk melakukan pembelaan. Otoritas yang berkompeten harus melakukan pemeriksaan seksama atas kasusnya. (3) Bilamana perlu dan mungkin, tahanan diperbolehkan melakukan pembelaan melalui penerjemah. 31.

Hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin.


6

32. (1) Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan kecuali petugas medis telah memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya. (2) Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentangan dengan, atau menyimpang dari, prinsip sebagaimana dimaksud dalam aturan 31. (3) Petugas medis setiap hari menjenguk tahanan yang sedang menjalani hukuman semacam itu dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga penjara bilamana dia berpendapat bahwa hukuman tersebut perlu diakhiri atau diubah demi alasan kesehatan fisik atau mental. Alat kekang 33. Alat kekang seperti borgol, rantai, besi pemberat, dan jaket lurus sama sekali tidak boleh dipakai sebagai hukuman. Lebih lanjut, rantai atau besi pemberat tidak boleh dipakai sebagai alat kekang. Alat kekang lainnya tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan sebagai berikut: (a) Sebagai langkah kehati-hatian agar tahanan tidak melarikan diri dalam perjalanan, dengan ketentuan bahwa alat kekang tersebut dilepas ketika tahanan yang bersangkutan tampil di hadapan otoritas pengadilan atau otoritas administrasi; (b) Demi alasan medis sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas medis; (c) Berdasarkan perintah kepala lembaga penjara, jika cara-cara lain mengendalikan tahanan yang bersangkutan gagal, dengan tujuan mencegah tahanan tersebut melukai diri sendiri atau merusak properti; hal ini, kepala lembaga penjara segera berkonsultasi dengan petugas dan melapor kepada otoritas administrasi yang lebih tinggi.

untuk untuk dalam medis

34. Pola dan cara penggunaan kekang ditentukan oleh Otoritas Lembaga Penjara Pusat. Alat kekang tidak boleh dikenakan kepada tahanan lebih lama daripada durasi yang benar-benar perlu. Informasi untuk tahanan dan pengaduan tahanan 35. (1) Setiap tahanan pada saat masuk diberi pemberitahuan tertulis tentang peraturan yang mengatur penanganan untuk para tahanan kategorinya, tentang aturan disiplin yang berlaku di lembaga penjara tersebut, tentang cara yang diizinkan untuk meminta informasi dan memberikan pengaduan, dan tentang semua hal lain yang perlu bagi dia untuk mengetahui hak-hak dan kewajibankewajibannya dan untuk mengadaptasikan diri pada kehidupan di lembaga. (2) Jika tahanan yang bersangkutan tunaaksara, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan. 36. (1) Setiap tahanan memperoleh kesempatan untuk pada setiap hari kerja mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan kepada kepala lembaga


7

penjara atau kepada petugas yang berwenang mewakili kepala lembaga penjara. (2) Tahanan diberi kemungkinan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara ketika dia melakukan kunjungan inspeksi. Tahanan memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada inspektur, atau kepada petugas lain yang melakukan kunjungan inspeksi, tanpa kehadiran kepala lembaga penjara atau anggota staf lembaga lainnya. (3) Setiap tahanan diperbolehkan mengajukan permohonan atau pengaduan, tanpa disensor isinya tetapi dalam bentuk yang semestinya, kepada otoritas lembaga penjara pusat, otoritas pengadilan, atau otoritas lain yang berkompeten melalui saluran yang telah disetujui. (4) Kecuali permohonan atau pengaduannya jelas-jelas tidak serius atau tidak berdasar, setiap permohonan atau pengaduan ditangani dengan segera dan dijawab tanpa penunda-nundaan yang tidak perlu. Kontak dengan dunia luar 37. Tahanan diperbolehkan, dengan pengawasan seperlunya, untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang reputasinya baik dengan selang waktu reguler, baik melalui korespondensi maupun dengan menerima kunjungan. 38. (1) Tahanan yang merupakan warga negara asing diberi sarana yang wajar untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau konsuler dari Negara yang padanya dia menjadi warga negara. (2) Tahanan yang merupakan warga negara dari Negara yang tidak mempunyai perwakilan diplomatik atau konsuler di negara di mana dia ditahan dan tahanan yang merupakan pengungsi eksternal atau orang tanpa kewarganegaraan diberi sarana serupa untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dari Negara yang mengurus kepentingannya atau dengan otoritas nasional atau internasional yang tugasnya melindungi orangorang semacam itu. 39. Tahanan diberi informasi secara reguler mengenai berita-berita penting, yaitu dengan diperbolehkan membaca surat kabar, terbitan berkala, atau publikasi khusus terbitan lembaga penjara, mendengarkan siaran radio, atau mengikuti ceramah atau dengan sarana serupa lainnya sebagaimana diizinkan atau dikontrol oleh pihak administrasi lembaga penjara. Buku 40. Setiap lembaga penjara mempunyai perpustakaan untuk dipergunakan oleh semua kategori tahanan, dengan isi berupa buku-buku rekreasi dan pengajaran dalam jumlah memadai, dan tahanan didorong untuk sepenuhnya memanfaatkan perpustakaan tersebut. Agama 41. (1) Jika lembaga penjara dihuni oleh tahanan beragama sama dalam jumlah cukup besar, seorang wakil yang berkualifikasi dari agama tersebut diangkat atau Translation 22 August 2011

8

disetujui. Jika para tahanan tersebut menyetujuinya dan jika keadaannya memungkinkan, penetapan tersebut perlu bersifat purna waktu. (2) Wakil berkualifikasi yang telah diangkat atau disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diperbolehkan mengadakan pelayanan ibadah keagamaan secara reguler dan melakukan kunjungan kerohanian secara pribadi untuk para tahanan dari kelompok agamanya pada waktu-waktu yang semestinya. (3) Akses untuk bertemu dengan wakil berkualifikasi dari agama yang dianut tahanan, agama apapun, tidak boleh ditutup bagi tahanan. Di lain pihak, jika tahanan berkeberatan menerima kunjungan dari wakil agama, sikap tahanan tersebut sepenuhnya dihormati. 42. Sedapat-dapatnya, setiap tahanan diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keberagamaannya dengan menghadiri ibadah keagamaan yang diadakan di dalam lembaga penjara dan untuk memegang buku-buku ibadah dan ajaran keagamaan dari agamanya. Penyimpanan properti tahanan 43. (1) Pada saat tahanan masuk lembaga penjara, seluruh uang, barang berharga, pakaian, dan barang-barang lain milik tahanan yang menurut peraturan lembaga penjara tidak boleh dipegang oleh tahanan ditempatkan dalam tempat penyimpanan aman. Daftar inventaris barang-barang tersebut ditandatangani oleh tahanan. Langkah-langkah diambil untuk menjaga agar barang-barang tersebut berada dalam kondisi baik. (2) Pada saat tahanan dibebaskan, semua barang dan uang tersebut dikembalikan kepadanya kecuali tahanan yang bersangkutan telah diizinkan untuk membelanjakan uangnya atau mengirimkan barangnya keluar dari lembaga penjara atau kecuali pakaian yang telah dimusnahkan karena dianggap perlu dimusnahkan atas alasan higiene. Tahanan menandatangani bukti penerimaan barang-barang dan uang yang dikembalikan kepadanya. (3) Setiap uang atau barang yang diterima untuk tahanan dari luar lembaga penjara diperlakukan dengan cara sama. (4) Bilamana tahanan membawa masuk obat-obatan, petugas medis menentukan penggunaan obat-obatan tersebut. Pemberitahuan tentang kematian, sakit, pemindahan, dan lain sebagainya 44. (1) Ketika tahanan meninggal atau mengalami sakit serius atau cedera serius atau dipindahkan ke lembaga perawatan kesehatan mental, kepala lembaga penjara segera menyampaikan pemberitahuan kepada pasangan hidupnya, jika tahanan yang bersangkutan berstatus menikah, atau kepada kerabat terdekatnya dan, selain itu, kepada setiap orang yang telah ditunjuk oleh tahanan yang bersangkutan. (2) Tahanan diberitahu dengan segera tentang kematian atau sakit serius setiap kerabat dekatnya. Bilamana kerabat dekat tahanan menderita sakit kritis,


9

tahanan perlu diizinkan, bilamana keadaan memungkinkan, untuk menjenguk kerabat dekatnya itu di tempat tidurnya dengan pengawalan ataupun sendirian. (3) Setiap tahanan berhak memberitahu keluarganya dengan segera tentang penahanannya atau tentang pemindahannya ke lembaga penjara lain. Pemindahan tahanan 45. (1) Ketika tahanan sedang dipindahkan ke atau dari sebuah lembaga penjara, tahanan sesedikit mungkin terlihat oleh masyarakat umum, dan langkah pengamanan diambil untuk melindunginya dari setiap bentuk penghinaan, rasa ingin tahu, dan publisitas. (2) Pemindahan tahanan dengan menggunakan sarana transportasi yang tidak dilengkapi dengan ventilasi atau pencahayaan yang memadai, ataupun dengan menggunakan sarana lain yang bisa membuat tahanan mengalami penderitaan fisik yang tidak perlu, dilarang. (3) Pemindahan tahanan dilakukan atas biaya pihak administrasi lembaga penjara, dan kondisi setara berlaku bagi semua tahanan. Personil lembaga penjara 46. (1) Pihak administrasi lembaga penjara memberlakukan seleksi yang seksama untuk personil di setiap pangkat, karena pada integritas, rasa kemanusiaan, kapasitas profesional, dan kelayakan pribadi merekalah kelayakan penyelenggaraan lembaga penjara bergantung. (2) Pihak administrasi lembaga penjara secara terus-menerus berupaya membangun dan memelihara keyakinan di benak personil lembaga maupun di benak masyarakat bahwa pekerjaan mengurus penjara adalah pelayanan sosial yang sangat penting dan, untuk tujuan tersebut, seluruh cara yang semestinya untuk memberikan informasi kepada publik perlu dipakai. (3) Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut di atas, personil lembaga diangkat sebagai petugas penjara profesional secara purna-waktu dan mempunyai status pegawai negeri dengan jaminan pekerjaan tetap yang tunduk hanya pada kelakuan baik, efisiensi, dan kelayakan fisik. Gaji harus memadai untuk menarik minat dan mempertahankan laki-laki maupun perempuan yang layak untuk bekerja di lembaga penjara; tunjangan kerja dan kondisi kerja harus menguntungkan mengingat hakikat pekerjaan di lembaga penjara sebagai pekerjaan yang berat. 47. (1) Personil memiliki standar pendidikan dan intelegensi yang memadai. (2) Sebelum memulai masa dinas, personil diberi kursus pelatihan mengenai tugas-tugas umum dan tugas-tugas spesifik mereka dan diharuskan lulus ujian teori dan ujian praktik. (3) Setelah memulai masa dinas dan selama berdinas, personil memelihara dan meningkatkan pengetahuan serta kapasitas profesional mereka dengan menghadiri kursus pelatihan masa dinas (in-service training) yang diselenggarakan dengan interval yang layak.


10

48. Seluruh anggota personil lembaga penjara setiap saat berperilaku dan menjalankan tugas sedemikian rupa sehingga memberikan pengaruh baik kepada para tahanan melalui teladan dan memperoleh respek dari mereka. 49. (1) Sedapat-dapatnya, personil lembaga penjara mencakup pula tenaga spesialis dalam jumlah memadai seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, guru, dan instruktur kejuruan/keterampilan. (2) Pelayanan dari pekerja sosial, guru, dan instruktur kejuruan/keterampilan diperoleh secara purna-waktu, tanpa menghapuskan pelayanan dari pekerja paruh-waktu atau pekerja sukarela. 50. (1) Kepala lembaga penjara perlu mempunyai kualifikasi yang memadai untuk jabatan tersebut berdasarkan karakter, kemampuan administrasi, pelatihan/pendidikan, dan pengalaman. (2) Kepala lembaga penjara membaktikan seluruh waktunya bagi tugas-tugas resminya dan tidak boleh diangkat secara paruh-waktu. (3) Tempat kediaman kepala lembaga penjara berada di kompleks lembaga atau berdekatan langsung dengan kompleks lembaga. (4) Bilamana dua lembaga penjara atau lebih berada di bawah otoritas satu kepala lembaga, dia mengunjungi masing-masing dari lembaga-lembaga tersebut dengan interval sering. Masing-masing dari lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh seorang petugas penanggung jawab yang tinggal di kompleks lembaga. 51. (1) Kepala lembaga penjara, deputinya, dan mayoritas personil lembaga penjara menguasai bahasa yang dipakai oleh bagian terbesar para tahanan, atau bahasa yang dimengerti oleh bagian terbesar para tahanan. (2) Setiap kali perlu, pelayanan penerjemah dipakai. 52. (1) Di lembaga penjara yang cukup besar sehingga memerlukan pelayanan dari satu petugas medis purna-waktu atau lebih, maka sekurang-kurangnya salah satu petugas medis tersebut bertempat tinggal di kompleks lembaga atau di tempat tinggal yang berdekatan langsung dengan lembaga. (2) Di lembaga penjara lain, petugas medis melakukan kunjungan harian dan bertempat tinggal cukup dekat dengan lembaga sehingga dapat menangani tanpa penunda-nundaan bilamana timbul kasus darurat. 53. (1) Di lembaga penjara yang menampung tahanan laki-laki maupun perempuan, bagian yang diperuntukkan bagi tahanan perempuan berada di bawah otoritas petugas perempuan yang bertanggung jawab, yang memegang kunci-kunci untuk seluruh bagian tersebut. (2) Tak seorang pun dari anggota staf laki-laki boleh memasuki bagian lembaga yang diperuntukkan bagi tahanan perempuan kecuali disertai oleh petugas perempuan. (3) Tahanan perempuan diurus dan diawasi oleh petugas perempuan. Namun, ini tidak menutup kemungkinan bagi anggota staf yang laki-laki, terutama dokter dan guru, untuk melaksanakan tugas profesional mereka di bagian lembaga atau di lembaga yang diperuntukkan bagi tahanan perempuan.


11

54. (1) Petugas lembaga tidak boleh, dalam hubungannya dengan tahanan, menggunakan kekuatan kecuali untuk mempertahankan diri atau dalam kasus upaya pelarian diri atau dalam kasus perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang berdasarkan hukum atau peraturan. Petugas yang terpaksa menggunakan kekuatan harus menggunakan kekuatan tidak lebih dari yang benar-benar diperlukan dan harus melaporkan insiden tersebut dengan segera kepada kepala lembaga. (2) Petugas lembaga penjara diberi pelatihan fisik khusus agar mampu mengendalikan tahanan yang agresif. (3) Kecuali dalam keadaan khusus, staf yang tugasnya mengharuskan mereka berhubungan langsung dengan tahanan tidak boleh dipersenjatai. Lebih lanjut, staf dalam keadaan apapun tidak boleh diberi senjata kecuali mereka telah dilatih cara mempergunakan senjata. Inspeksi 55. Lembaga penjara dan pelayanan-pelayanannya diinspeksi secara reguler oleh inspektur berkualifikasi dan berpengalaman yang telah diangkat oleh otoritas yang berkompeten. Tugas inspektur tersebut terutama ialah untuk memastikan bahwa lembaga penjara dikelola sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan maksud untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari pemidanaan dan pemasyarakatan.

Bagian II ATURAN YANG BERLAKU BAGI KATEGORI-KATEGORI KHUSUS A. Tahanan yang sudah divonis (narapidana) Prinsip pemandu 56. Prinsip-prinsip pemandu berikut ini dimaksudkan untuk menunjukkan semangat yang perlu dipakai dalam mengelola lembaga penjara dan tujuan yang perlu dicapai oleh lembaga penjara, sejalan dengan pernyataan dalam Observasi Pendahuluan 1 Aturan Standar Minimum ini. 57. Pemenjaraan dan tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan terputusnya pelaku pelanggaran dari dunia luar adalah hal yang menimbulkan penderitaan karena tindakan tersebut merampas dari orang yang bersangkutan haknya untuk menentukan nasib sendiri, yaitu dengan mencabut kebebasannya. Oleh karena itu, sistem pemenjaraan tidak boleh memperburuk lagi penderitaan yang sudah melekat pada situasi terpenjara itu, kecuali dengan penderitaan yang timbul sebagai ikutan terhadap pemisahan yang dapat dibenarkan itu atau terhadap penegakan disiplin. 58. Tujuan dan alasan pembenaran vonis pidana penjara atau tindakan serupa yang berhakikat mencabut kebebasan seseorang, pada akhirnya, ialah melindungi Translation 22 August 2011

12

masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini hanya dapat terwujud jika masa hukuman penjara dipergunakan untuk memastikan, sedapat-dapatnya, bahwa sekembalinya pelaku pelanggaran tersebut ke masyarakat, dia tidak saja mau tetapi mampu hidup sebagai warga yang taat hukum dan mencukupi kebutuhan diri sendiri. 59. Demi terwujudnya tujuan tersebut, lembaga penjara perlu memanfaatkan semua cara dan bentuk bantuan yang tepat dan tersedia di bidang perbaikan, pendidikan, moralitas, kerohanian, dan lainnya dan perlu berupaya menerapkan cara-cara dan bentuk-bentuk bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan penanganan dari para narapidana secara individual. 60. (1) Rezim yang dipakai oleh lembaga penjara perlu berupaya memperkecil setiap kesenjangan antara kehidupan penjara dan kehidupan merdeka, yaitu kesenjangan yang cenderung mengurangi tanggung jawab narapidana atau respek yang seharusnya mereka terima sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. (2) Sebelum masa pidana penjara selesai dijalani, akan bermanfaat jika diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kembalinya narapidana yang bersangkutan secara gradual ke dalam kehidupan bermasyarakat. Tergantung pada kasusnya, tujuan ini bisa diwujudkan melalui penggunaan sebuah rezim pra-pembebasan yang diselenggarakan di lembaga penjara yang bersangkutan atau di lembaga lain yang tepat atau melalui penggunaan pembebasan bersyarat dengan pengawasan tertentu yang tidak boleh dipercayakan kepada kepolisian tetapi perlu dikombinasikan dengan bantuan sosial yang efektif. 61. Penanganan terhadap narapidana perlu ditekankan bukan pada pengucilannya dari masyarakat tetapi pada keberlanjutan keikutsertaan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, badan-badan sosial kemasyarakatan perlu diminta, sedapat-dapatnya, untuk membantu staf lembaga penjara dalam menjalankan tugas rehabilitasi sosial narapidana. Terkait dengan setiap lembaga penjara, perlu ada pekerja sosial yang bertugas memelihara dan meningkatkan semua hubungan yang baik antara narapidana dan keluarganya dan antara narapidana dan badan-badan sosial yang berguna. Perlu diambil langkah-langkah untuk memelihara, pada taraf maksimum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan vonis hukuman, hak-hak narapidana yang terkait dengan kepentingan sipil, hak-hak mereka atas jaminan sosial, dan hak-hak mereka atas tunjangan sosial lain. 62. Pelayanan medis dari lembaga penjara berupaya untuk mendeteksi dan menangani setiap penyakit atau cacat fisik atau mental yang bisa menghambat proses rehabilitasi narapidana. Seluruh pelayanan medis, bedah, dan psikiatris yang diperlukan disediakan untuk tujuan tersebut. 63. (1) Pemenuhan prinsip-prinsip pemandu tersebut mengharuskan adanya individualisasi penanganan dan, untuk tujuan ini, adanya sebuah sistem yang fleksibel untuk mengklasifikasikan narapidana ke dalam kelompok-kelompok; oleh karena itu, akan bermanfaat jika setiap kelompok narapidana ditempatkan di lembaga penjara tersendiri yang cocok bagi penanganan kelompok tersebut. (2) Lembaga untuk kelompok narapidana yang satu tidak perlu menerapkan taraf pengamanan yang sama seperti lembaga untuk kelompok narapidana yang lain. Akan bermanfaat jika setiap lembaga penjara menerapkan taraf Translation 22 August 2011

13

pengamanan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan kelompok yang ditampungnya. Lembaga penjara terbuka, dengan tidak menerapkan pengamanan fisik terhadap upaya pelarian diri tetapi mempercayai disiplin pribadi para penghuninya, memberikan kondisi yang paling menguntungkan bagi upaya rehabilitasi untuk narapidana yang telah diseleksi dengan cermat. (3) Akan bermanfaat jika jumlah narapidana di lembaga penjara tertutup tidak terlalu besar sehingga membuat individualisasi penanganan sulit dilakukan. Di sejumlah negara, anggapan yang berlaku ialah bahwa populasi lembaga penjara tertutup tidak boleh melebihi lima ratus penghuni. Di lembaga penjara terbuka, populasinya perlu sekecil mungkin. (4) Di lain pihak, tidak diinginkan untuk memelihara lembaga penjara yang sangat kecil sehingga sarana-sarana yang semestinya ada tidak dapat disediakan. 64. Tugas masyarakat tidak berakhir dengan pembebasan narapidana. Oleh karena itu, perlu ada badan pemerintah atau swasta yang mampu memberikan kepada narapidana yang telah dibebaskan penanganan pasca-pembebasan yang bertujuan mengurangi hal-hal yang dapat merugikan dirinya atau rehabilitasi sosialnya. Penanganan 65. Penanganan terhadap orang yang divonis dengan pidana penjara atau dengan tindakan lain serupa itu harus bertujuan, sejauh durasi pidana penjaranya memungkinkan, membentuk dalam dirinya kemauan untuk hidup sebagai warga yang taat hukum dan dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri setelah pembebasan serta membuatnya layak untuk hidup seperti itu. Penanganan terhadapnya harus sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan rasa harga dirinya dan mengembangkan rasa tanggung jawabnya. 66. (1) Untuk tujuan tersebut, semua cara yang tepat dipergunakan –termasuk bimbingan keagamaan di negara-negara di mana hal ini dapat dilakukan, pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan/keterampilan, bimbingan dari pekerja sosial, konseling kerja, pembinaan fisik, dan penguatan karakter moral– sesuai kebutuhan individual masing-masing narapidana, dengan memperhitungkan riwayat sosial dan kriminal narapidana yang bersangkutan, kapasitas dan bakat fisik dan mentalnya, temperamen pribadinya, durasi hukuman penjaranya, dan prospek yang dimilikinya setelah pembebasan. (2) Untuk setiap narapidana yang masa hukumannya cukup panjang, kepala lembaga penjara menerima, sesegera mungkin setelah narapidana yang bersangkutan masuk, laporan lengkap tentang semua hal yang disebutkan dalam ayat di atas. Laporan ini selalu mencakup pula laporan dari petugas medis, yang sedapat mungkin berkualifikasi di bidang psikiatri, tentang kondisi fisik dan mental narapidana yang bersangkutan. (3) Laporan dan dokumen-dokumen relevan lainnya ditempatkan dalam arsip individual. Arsip ini selalu diperbaharui dan diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari oleh petugas yang bertanggung jawab setiap kali timbul kebutuhan untuk itu. Klasifikasi dan individualisasi Translation 22 August 2011

14

67. Tujuan klasifikasi ialah: (a) Memisahkan dari narapidana-narapidana lain narapidana-narapidana yang, menurut catatan kriminalitasnya atau karakter buruknya, berkemungkinan memberikan pengaruh buruk; (b) Membagi narapidana ke dalam kelompok-kelompok untuk memfasilitasi penanganan mereka dalam rangka rehabilitasi sosial mereka. 68. Sedapat-dapatnya, untuk penanganan berbagai kelompok narapidana dipergunakan lembaga penjara berlainan atau bagian berlainan dari lembaga penjara yang ada. 69. Sesegera mungkin setelah narapidana masuk dan setelah kepribadian setiap narapidana yang masa hukumannya cukup panjang dipelajari, sebuah program penanganan dipersiapkan bagi narapidana yang bersangkutan sesuai dengan informasi yang telah diperoleh tentang kebutuhan, kapasitas, dan pembawaan individual narapidana tersebut. Privelese 70. Sistem privelese yang tepat bagi masing-masing kelompok narapidana dan masing-masing metode penanganan harus ditetapkan di setiap lembaga penjara, dengan tujuan mendorong perilaku baik, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan mengamankan kepentingan dan kerja sama narapidana selama penanganan mereka. Kerja 71. (1) Kerja di lembaga penjara tidak boleh berhakikat menimbulkan penderitaan. (2) Semua narapidana diharuskan bekerja, tergantung pada kelayakan fisik dan mental mereka sebagaimana ditentukan oleh petugas medis. (3) Kerja yang hakikatnya berguna harus diberikan dalam jumlah memadai kepada narapidana supaya mereka bergiat aktif sepanjang hari kerja normal. (4) Sedapat-dapatnya, kerja yang diberikan adalah sedemikian rupa supaya dapat memelihara atau meningkatkan kemampuan narapidana untuk hidup dengan penghasilan yang jujur setelah pembebasan. (5) Pelatihan kejuruan di bidang keterampilan yang berguna harus disediakan bagi narapidana yang dapat memetik manfaat dari pelatihan tersebut dan terutama bagi narapidana usia muda. (6) Dalam batas-batas yang sesuai dengan seleksi kejuruan yang semestinya maupun dengan persyaratan administrasi dan disiplin lembaga penjara, narapidana harus dapat memilih jenis kerja yang ingin mereka lakukan. 72. (1) Penyelenggaraan kerja dan metode kerja di lembaga penjara harus sedekat mungkin menyerupai penyelenggaraan dan metode untuk kerja serupa yang ada di luar lembaga, agar narapidana siap menghadapi kondisi kehidupan kerja yang normal.


15

(2) Namun, kepentingan narapidana dan kepentingan pelatihan kejuruan mereka tidak boleh disubordinasikan untuk tujuan menghasilkan laba finansial bagi sebuah industri di lembaga penjara. 73. (1) Sebaiknya industri atau peternakan yang dimiliki oleh lembaga penjara dioperasikan langsung oleh pihak administrasi lembaga, bukan oleh kontraktor swasta. (2) Bilamana narapidana dipekerjakan dalam suatu pekerjaan yang tidak dikendalikan oleh pihak administrasi lembaga penjara, mereka harus selalu berada di bawah pengawasan personil lembaga. Kecuali pekerjaan tersebut adalah bagi departemen pemerintahan lainnya, upah normal untuk pekerjaan tersebut harus dibayarkan secara penuh kepada pihak administrasi lembaga penjara oleh pihak yang menerima hasil kerja tersebut, dengan memperhitungkan output yang dihasilkan oleh narapidana. 74. (1) Langkah kehati-hatian yang berlaku untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja di masyarakat diberlakukan setara di lembaga penjara. (2) Ketentuan harus dibuat untuk memberikan ganti rugi kepada narapidana atas kecelakaan kerja, termasuk penyakit terkait kerja, dengan syarat-syarat yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan untuk pekerja di masyarakat. 75. (1) Jumlah jam kerja maksimum harian dan bulanan bagi narapidana ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan peraturan administratif, dengan memperhitungkan peraturan atau kebiasaan setempat yang berlaku bagi pekerja di masyarakat. (2) Jumlah jam kerja yang telah ditentukan seperti itu harus memberikan satu hari libur setiap minggu dan waktu yang cukup bagi narapidana untuk menjalani pendidikan dan kegiatan lain yang diperlukan sebagai bagian dari penanganan dan rehabilitasi narapidana. 76. (1) Tersedia sistem remunerasi yang adil bagi kerja yang dilakukan oleh narapidana. (2) Berdasarkan sistem ini, narapidana diperbolehkan membelanjakan sekurangkurangnya sebagian dari penghasilan mereka untuk membeli barang-barang yang disetujui untuk pemakaian sendiri dan diperbolehkan mengirimkan sebagian lagi kepada keluarganya. (3) Sistem tersebut juga perlu menetapkan bahwa sebagian dari penghasilan narapidana disimpan oleh pihak administrasi lembaga penjara sebagai dana tabungan yang akan diserahkan kepada narapidana pada saat pembebasannya. Pendidikan dan rekreasi 77. (1) Tersedia pendidikan lebih lanjut bagi semua narapidana yang mampu memetik manfaat dari pendidikan tersebut, termasuk pengajaran keagamaan di negaranegara di mana hal ini mungkin dilakukan. Pendidikan bagi narapidana tunaaksara dan narapidana usia muda bersifat wajib dan diperhatikan secara khusus oleh pihak administrasi lembaga penjara.


16

(2) Sedapat-dapatnya, pendidikan bagi narapidana diintegrasikan dengan sistem pendidikan yang berlaku di negara yang bersangkutan supaya, setelah pembebasan, narapidana bisa meneruskan pendidikan mereka tanpa kesulitan. 78. Kegiatan rekreasi dan budaya disediakan di semua lembaga penjara demi kesehatan mental dan fisik para narapidana.

Hubungan sosial dan penanganan pasca-pembebasan 79. Perhatian khusus perlu diberikan untuk pemeliharaan dan peningkatan hubungan antara narapidana dan keluarganya dalam rangka hubungan yang baik demi kepentingan terbaik kedua pihak. 80. Sejak awal narapidana menjalani masa hukuman, perhatian perlu diberikan untuk masa depannya setelah pembebasan, dan dia harus didorong serta dibantu untuk memelihara atau menjalin hubungan semacam itu dengan orang atau badan di luar lembaga penjara yang bisa mempromosikan kepentingan terbaik keluarganya maupun rehabilitasi sosialnya sendiri. 81. (1) Yayasan-yayasan dan badan-badan, dari pemerintah ataupun dari pihak lain, yang membantu narapidana yang dibebaskan untuk membentuk kembali kehidupan mereka di masyarakat perlu memastikan, sedapat-dapatnya dan sesuai keperluan, bahwa tersedia surat-surat yang semestinya serta surat-surat identitas bagi narapidana yang dibebaskan tersebut, tersedia tempat tinggal yang layak dan tempat kerja untuk dituju oleh narapidana tersebut, tersedia pakaian yang layak dan memadai sesuai kondisi iklim dan musim bagi dia, dan tersedia sarana yang memadai bagi dia untuk mencapai tempat tujuannya dan mencukupi kebutuhan dirinya selama masa-masa langsung setelah pembebasannya. (2) Wakil yang telah disetujui dari yayasan atau badan semacam itu perlu mempunyai seluruh akses yang diperlukan untuk mengunjungi lembaga penjara dan menemui narapidana dan perlu diajak berkonsultasi oleh lembaga penjara mengenai masa depan narapidana sejak awal narapidana menjalani masa hukumannya. (3) Akan bermanfaat jika kegiatan yayasan-yayasan atau badan-badan semacam itu sejauh mungkin tersentralisasi atau terkoordinasi supaya kegiatan mereka dapat termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. B. Narapidana yang gila dan yang mengidap kelainan jiwa 82. (1) Narapidana yang didapati gila tidak boleh menghuni lembaga penjara, dan perlu secepat mungkin diatur agar narapidana tersebut dipindahkan ke rumah sakit jiwa. (2) Narapidana yang mengidap sakit jiwa lain atau kelainan jiwa diobservasi dan ditangani di lembaga khusus di bawah manajemen medis. (3) Selama masa tinggal mereka di lembaga penjara, narapidana semacam itu ditempatkan di bawah pengawasan khusus seorang petugas medis. Translation 22 August 2011

17

(4) Pelayanan medis atau psikiatris dari lembaga penjara memberikan penanganan psikiatri kepada semua narapidana lain yang memerlukan penanganan semacam itu. 83.

Akan bermanfaat jika diambil langkah-langkah, melalui kerja sama dengan badan-badan yang semestinya, untuk memastikan keberlanjutan penanganan psikiatri seusai pembebasan dan penyediaan perawatan psikiatrisosial pascapembebasan bilamana hal tersebut diperlukan. C. Tahanan Tersangka atau Tahanan Terdakwa

84. (1) Orang yang ditangkap atau ditahan karena dituduh melakukan perbuatan pidana, yaitu mereka yang ditahan di tempat penahanan kepolisian atau di rumah tahanan negara tetapi belum diadili dan belum divonis, untuk selanjutnya dalam Aturan Minimum Standar ini disebut sebagai “tahanan yang belum diadili” (untried prisoners). (2) Tahanan yang belum divonis bersalah dipraduga tidak bersalah dan ditangani sesuai praduga tersebut. (3) Tanpa merugikan ketentuan hukum menyangkut perlindungan kebebasan individual ataupun mempreskripsikan prosedur yang harus diberlakukan bagi tahanan yang belum diadili, tahanan semacam itu memperoleh manfaat dari sebuah rezim khusus yang pokok-pokoknya diuraikan dalam aturan-aturan di bawah ini. 85.

(1)

Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari narapidana.

(2) Tahanan usia muda yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa dan pada prinsipnya ditahan di lembaga tersendiri. 86. Tahanan yang belum diadili tidur sendirian di ruangan sendiri-sendiri, dengan reservasi kebiasaan khas lokal menyangkut iklim. 87. Dalam batas-batas yang sejalan dengan tata-tertib yang baik dari lembaga, tahanan yang belum diadili diperbolehkan, jika mereka menginginkannya, untuk memperoleh makanan atas biaya sendiri dari luar lembaga, baik melalui pihak administrasi lembaga ataupun melalui keluarga atau teman. Jika tidak demikian, maka pihak administrasi lembaga menyediakan makanan bagi mereka. 88. (1) Tahanan yang belum diadili diperbolehkan mengenakan pakaiannya sendiri jika pakaian tersebut bersih dan layak. (2) Jika dia mengenakan seragam lembaga penjara, seragam tersebut berbeda dari seragam yang diberikan kepada narapidana. 89. Tahanan yang belum diadili harus selalu ditawari kesempatan untuk bekerja, tetapi tidak boleh diharuskan bekerja. Jika dia memilih bekerja, dia memperoleh bayaran atas pekerjaan tersebut. 90. Tahanan yang belum diadili diperbolehkan memperoleh, atas biaya sendiri atau atas biaya pihak ketiga, buku-buku, surat kabar, materi tulis, dan sarana menyibukkan diri lainnya yang sejalan dengan kepentingan penyelenggaraan keadilan maupun dengan keamanan dan tata-tertib yang baik dari lembaga penjara. Translation 22 August 2011

18

91. Tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk dikunjungi atau ditangani oleh dokter atau dokter giginya sendiri jika ada alasan yang wajar untuk permohonannya dan jika dia mampu membayar biaya-biaya yang timbul. 92. Tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk memberitahukan dengan segera kepada keluarganya tentang penahanannya dan diberi semua sarana yang wajar untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya dan untuk menerima kunjungan dari mereka, tunduk hanya pada pembatasan dan supervisi yang diperlukan bagi kepentingan penyelenggaraan keadilan dan penyelenggaraan keamanan dan tata-tertib yang baik dari lembaga. 93. Untuk tujuan pembelaan diri, tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk memohon bantuan hukum gratis bilamana bantuan semacam itu tersedia dan untuk menerima kunjungan dari penasihat hukumnya dalam rangka pembelaan dirinya dan penyiapan serta penyerahan instruksi konfidensial kepadanya. Untuk tujuan tersebut, materi tulis disediakan bagi tahanan tersebut jika dia memintanya. Wawancara antara tahanan tersebut dan penasihat hukumnya boleh diawasi oleh polisi atau petugas lembaga tetapi tidak dalam jarak di mana wawancara tersebut dapat didengar oleh pengawas. D. Tahanan perdata 94. Di negara-negara di mana hukum memperbolehkan penahanan seseorang karena masalah utang, atau penahanan berdasarkan perintah pengadilan untuk proses nonpidana lain, orang yang ditahan semacam itu tidak boleh dikenai pembatasan atau perlakuan keras yang lebih besar dari yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di tempat penahanan. Penanganan bagi tahanan seperti itu tidak boleh kurang menguntungkan dibandingkan dengan penanganan bagi tahanan yang belum diadili, namun dengan reservasi bahwa mereka barangkali bisa diharuskan untuk bekerja. E. Orang yang ditangkap atau ditahan tanpa dakwaan 95. Tanpa merugikan ketentuan Pasal 9 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, orang yang ditangkap atau ditahan tanpa dakwaan diberi perlindungan yang sama seperti perlindungan yang diberikan berdasarkan Bagian I dan Bagian II, Seksi C. Demikian pula, ketentuan-ketentuan yang relevan dari Bagian II, Seksi A berlaku bilamana penerapan ketentuan-ketentuan tersebut bisa bermanfaat bagi kategori tahanan khusus ini di tempat penahanan, dengan ketentuan bahwa tidak boleh diambil langkah-langkah yang menyiratkan bahwa reedukasi atau rehabilitasi merupakan hal yang tepat bagi orang yang sama sekali tidak divonis bersalah atas pelanggaran pidana.


19

Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan

Recommend Documents