ATURAN HUKUM ATAS AZAS CONTRADICTOIR DELIMINATIE DALAM PENDAFTARAN TANAH

ATURAN HUKUM ATAS AZAS CONTRADICTOIR DELIMINATIE DALAM PENDAFTARAN TANAH Mudji Rahayu1 Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Jl. Danau Sentani 99 Kota Malang Abstraksi: Penerapan aturan hukum atas azas contradictorie delimitatie dalam pendaftaran tanah sudah memadai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.Inti dari sahnya perjanjian penetapan batas tanah adalah kesepakatan. Perjanjian bagi para pihak harus kehendak yang bebas dari cacat kehendak (wilsgebrek); yakni "dwaling" (kesesatan, kekeliruan, kekhilafan), "dwang" (tekanan, paksaan) dan "bedrog" (penipuan). Sebaliknya, bila terjadi gugatan mengenai perjanjian kebijaksanaan (kewenangan) yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Hal yang digugat adalah; (1) isi perjanjian; (2) asas kepercayaan (het vertrouwensbeginsel), asas kejujuran atau asas permainan yang layak (fair play) dari asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Alasan gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf adalam kaitannya dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.Gugatan tersebut menjadi kompetensi hakim tata usaha negara karena berkaitan dengan kewenangan publiknya untuk melaksanakan penetapan batas tanah dan kewenangan pemerintahannya dengan menerbitkan besluit (keputusan tata usaha negara) berupa sertipikat. Kata kunci: azas contradictoire delimitatie, pendaftaran tanah, akibat hukumnya

1

Alamat Korespondensi : Rahayu22-2@gmail. com

2

MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov. 2015 Hal. 1-21

lain faktor di atas, ada juga

A. Pendahuluan Peranan tanah bagi pemenuhan kebutuhan

manusia

kendala–kendala

lain

yang

semakin

sehubungan dengan persertipikatan

tempat

tanah seperti: (1). banyaknya muncul

bermukim maupun tempat kegiatan

sertipikat cacat hukum dikalangan

usaha

masyarakat, seperti adanya penerbitan

meningkat,

baik

sebagai

sehubungan

tersebutakan

dengan

meningkat

hal pula

dua

atau

lebih

sertipikat

tanah

kebutuhan akan jaminan kebutuhan

terhadap sebidang tanah yang sama,

hukum

dikenal dengan sertipikat ganda atau

di

bidang

pertanahan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

tumpang

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

keadaan

Agraria menentukan agar diadakan

ketidakpastian hukum bagi pemegang

pendaftaran

hak atas tanah; (2) sertipikat palsu

tanah

dalam

rangka

menjamin kepastian hukum yang

tindih(overlapping); tersebut

membawa

dan sertipikat asli tapi palsu.

diatur dalam Peraturan Pemerintah

Sebelum pelaksanaan kegiatan

Nomor 10 Tahun 1961 yang dirubah

pengukuran tanah atas suatu bidang

dengan Peraturan Pemerintah Nomor

tanah, terlebih dahulu petugas ukur

24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

menetapkan

Tanah yang hingga kini menjadi dasar

tanah

kegiatan

memasang tanda batas pada setiap

pendaftaran

tanah

di

Indonesia.

yang

batas-batas

sebidang

bersangkutan

dan

sudut tanah.Penetapan batas tanah

Kegiatan pendaftaran dalam hak

berdasar

azas

contradictorie

atas tanah merupakan realisasi dari

delimitatie2, yakni penatapan batas

salah

yang

tanah yang bersangkutan, kesepakatan

outputnya adalah surat tanda bukti

para pemegang hak atas tanah yang

atas tanah yang dinamakan sertipikat.

bersangkutan dan para pemegang hak

satu

tujuan

UUPA

Dalam praktik salah satu faktor

atas yang berbatasan.

yang menyebabkan masyarakat masih

Dengan tujuan agar sertifikat

enggan mendaftarkan adalah prosedur

yang terbit sesuai denga objek dan

dan biaya yang kurang transparan

subjek hak atas tanah yang ada di

serta

lapangan.

jangka

waktu

penyelesaian

sertipikat yang dirasa tidak pasti.Se

2

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Rahayu, Aturan Hukum Atas Azaz Contradictoir Deliminatie dalam Pendaftaran Tanah

3

B. Pembahasan

sebenarnya, maka berdasarkan Pasal

1. Azas Contradictoire Deliminatie

18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan

dan Pendaftaran Tanah Beberapa pendapat mengenai pengertian

Azas

Delimitatie

Contradictoire

berdasarkan penunjukan batas-batas oleh

pemegang

hak

yang

antara

lain:

bersangkutan dan sedapat mungkin

Contradict/Contradiction

berarti

disetujui oleh para pamegang hak atas

pembantahan:

penyangkalan:

pertentangan.

Delimitatie

penentuan

batas

Contradictoire memberikan

berarti

pembatasan.

Delimitatie penyangkalan

tanah

yang

berbatasan.Azas

Contradictoire merupakan

Delimitatie suatu

azas

yang

adalah

menghendaki bahwa setiap bidang

atau

tanah yang hendak diukur harus

bantahan dalam penentuan batas oleh

disaksikan

dan

disetujui

batas-

pihak-pihak

batasnya

agar

tidak

terjadi

yang

berbatasan.

Menurut Effendie Perangin Angin,

kesalahan;batas tanah yang diukur

Azas

adalah

Contradictoire

Delimitatie

batas

tanah

yang

adalah merupakan batas-batas tanah

sebenarnya.4Penerapan

Azas

yang

Contradictoire

dapat

ditetapkan

atas

dasar

Delimitatie

persesuaian pendapat antara para

menjamin kepastian hukum hak atas

pemilik

yang

tanah terutama kepastian berapa luas

Soerodjo

tanah, mengenai obyek hak atas

Contradictoire

tanah,letak tanah serta batas-batas

merupakan

tanah,sehingga pemegang hak atas

penetapan batas bidang tanah yang

tanah merasa aman dan terlindungi

sudah dipunyai dengan suatu hak

mengenai status kepemilikannya.

tanah-tanah

berbatasan.3Irawan berpendapat Delemitatie

Azas adalah

yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar,tetapi

belum

ada

surat

Pendaftaran berasal dari kata cadastre(bahasa

belanda

kadaster)

ukur/gambar situasinya atau surat

suatu istilah teknik untuk suatu

ukur atau gambar situasinya tidak

record(rekaman)yang

sesuai lagi dengan keadaan yang

luas,nilai,dan pemilikan (atau lain-

3

4

Effendi Perangin-Angin 1997.Perkembangan Terbatas Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan Condominium), Jakarta: Mediatama Saptakarya.

menunjukkan

IrawanSoerodjo, 2002, Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia, Penerbit Arloka Surabaya.

4


lain atas hak) terhadap suatu bidang

sehingga pemegang hak atas tanah

tanah.Dalam arti yang tegas, cadastre

merasa

adalah record(rekaman) dalam lahan-

mengenai

lahan,nilai dari tanah dan pemegang

tanahnya.

haknya,serta

2. Azas Pendaftaran Tanah

untuk

kepentingan

perpajakan.

19

dan

status

Undang-Undang Pokok

terlindungi kepemilikan

Pelaksanaan

Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal

aman

pendaftaran

tanah dimulai tahun 1961 dengan diberlakukannya

Peraturan

Agraria Nomor5 Tahun 1960 yang

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,

menentukan bahwa pendaftaran tanah

pelaksanaannya

dilakukan oleh pemerintah untuk

bertahap. Dalam Pasal 19 UUPA

menjamian kepastian hukum.Kegiatan

ditentukan bahwa:

pendaftaran tanah adalah merupakan

- Ayat

dilakukan

(1):

Untuk

kewajiban yang harus dilaksanakan

kepastian

pemerintah

pemerintahdiadakan

secara

terus

menerus

secara

menjamin

hukum

oleh

pendaftaran

dalam rangka mengiventarisasikan

tanah diseluruh wilayah Republik

data-data, yang terkait dengan hak-

Indonesia

hak atas tanah menurut UUPA dan

katentuan yang diatur dengan

Peraturan

Peraturan Pemerintah.

Pemerintah

Nomor

10

Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Tahun

Pemerintah

1997

tentang

Nomor24 Pendaftaran

Tanah.

ketentuan-

- Ayat (2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. Pengukuran,

perpetaan

dan

pembukuan tanah;

Penerapan aturan hukum atas azas

menurut

Contradictoire

Delimitatie

diyakini dapat menjamin kepastian

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian

surat-surat

tanda

hukum hak atas tanah terutama

bukti hak yang berlaku sebagai

kepastian mengenai obyek hak atas

alat pembuktian yang kuat.

tanah. Hal ini disebabkan karena

Berdasarkan penjelasan Pasal 19

dapat diketahui secara pasti berapa

UUPA,

dapat

diketahui

luas tanah, dimana letak tanah, serta

pendaftaran

batas-batas tanah yang bersangkutan,

diselenggarakan dengan cara yang

tanah

bahwa akan


5

sederhana dan mudah dimengerti,

semua data yang diinginkan dapat

serta dijalankan oleh rakyat yang

dilihat

bersangkutan.

Kabupaten/Kota setempat.

Dalam

Penjelasan

Umum IV UUPA bahwa pendaftaran tanah

di

Indonesia

bersifat

di

Kantor

Pertanahan

Azas pendaftaran tanah menurut Peraturan

Pemerintah

Nomor

24

rechtkadaster, yang berarti bertujuan

Tahun 1997 diatur dalam Pasal 2,

untuk menjamin kepastian hukum;

yakni dilaksanakan berdasarkan azas

dengan pendaftaran tanah, seseorang

sederhana,

dapat dengan mudah memperolah

mutakhir dan terbuka.

keterangan

yang

erat

kaitannya

aman,

terjangkau,

Di dalam Pasal 1 angka (1)

dengan sebidang tanah, suatu misal;

Peraturan

mengenai hak yang dipunyai, letak,

Tahun

luas, dan hak-hak yang ada diatasnya.

pendaftaran tanah adalah rangkaian

Dalam pendaftaran tanah dikenal

kegiatan

beberapa azas, antara lain: a. Azas

pemerintah

Publisitas (Adanya data-data yuridis

berkesinambungan

tentang hak atas tanah, seperti subyek

meliputi pengumpulan, pengolahan,

haknya, apa nama haknya, peralihan

pembukaan

dan pembebanannya) dan b. Azas

pemeliharaan data fisik dan data

Spesialisasi (Adanya data-data fisik

yuridis dalam bentuk peta dan daftar

tentang hak atas tanah, seperti luas

mengenai bidang-bidang tanah dan

tanah, letak tanah dan penunjukan

satuan-satuan rumah susun termasuk

batas-batas tanah secara tegas).

pemberian sertipikat sebagai surat

Azas

ditetapkan

yang

dilakukan

secara

dan

24

bahwa

oleh

terus-menerus dan

penyajian

teratur

serta

tanda bukti hanya bagi bidang-bidang

Spesialisasi ini dimuat dalam daftar

tanah yang sudah ada haknya ada hak

umum

memberikan

milik atas satuan rumah susun serta

kemudahan bagi siapa saja yang ingin

hak-hak tertentu yang membebaninya.

mengetahui data-data mengenai suatu

Pada dasarnya, data-data yang

yang

dapat

tanah;

penyelidikan

dan

1997

Nomor

Azas

bidang

Publisitas

Pemerintah

dengan

secara

demikian,

langsung

ke

dihimpun meliputi 2 (dua) bidang, yakni:

a.

Data

fisik,

lokasi tanah yang bersangkutan sudah

menghimpun

tidak

tanahnya; lokasi, batas, luas bangunan

diperlukan

lagi

mengingat

data-data

yang tentang

6


dan tanaman yang ada diatasnya.

dibuktikan dengan suatu akta otentik

Semuanya dihimpun dalam suratukur.

yakni akta jual beli yang dibuat

b. Data Yuridis, yang menghimpun

dihadapan dan oleh Pejabat Pembuat

data-data tentang haknya: haknya apa,

Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat

siapa pemegang haknya, ada atau

yang berwenang, tidak lagi dihadapan

tidak adanya hal pihak lain, peralihan

kepala desa/suku.

dan

pembebanannya

ada.

Pasal 19 UUPA menentukan

Semuanya dihimpun dalam Buku

bahwa untuk menjamin kepastian

Tanah.

hukum dan kepastian hak atas tanah,

Urutan tanah

jika

kegiatan

adalah

pendaftaran

pengumpulan

pengolahan

atau

data,

telah ditentukan adanya keharusan untuk

melaksanakan

pendaftaran

processing,

tanah diseluruh wilayah Indonesia.

penyimpanan, dan penyajian.Bentuk

Sebagai tindak lanjut dari pada hal

penyimpanannya

tersebut,

dapat

berupa

dikeluarkan

Peraturan

tulisan, gambar/peta dan angka-angka

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

diatas kertas, mikro film, atau dengan

tentang Pendaftaran Tanah, yang

menggunakan

komputer.

kemudian

Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi

Peraturan

data pendaftaran untuk pertama kali

Tahun

dan pemeliharaanya kemudian; yang

Tanah.

bantuan

termasuk dalam pengertian penyajian

digantikan Pemerintah

1997

Dasar

Nomor

tentang

alasan

dengan 24

Pendaftaran

digantikannya

disini adalah penerbitan dokumentasi

Peraturan

informasi

yang

Tahun 1961 adalah bahwa Peraturan

memintanya berdasarkan data yang

Pemerintah yang telah berusia 42

dihimpun, yang untuk selanjutnya

Tahun tersebut dirasa belum dapat

diterbitkan surat tanda bukti hak atas

mencapai sasaran yang dituju dengan

tanah.

baik dalam kehidupan masyarakat.

kepada

pihak

Pemerintah

Nomor

10

UUPA

Hal ini dapat dibuktikan dengan

tanggal 24 September 1960, transaksi

masih banyaknya tanah dengan status

atau perjanjian atau apapun namanya

bukti kepemilikan hak milik yang

dengan maksud untuk memindahkan

berupa petok D, yang berarti tanah-

kepemilikan hak atas tanah harus

tanah tersebut belum

Setelah

berlakunya

didaftarkan


untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanahnya.

c. Untuk

terselenggaranya

7

tertib

administrasi pertahanan. Berdasarkan penjelasan Pasal 3

3. Tujuan Pendaftaran Tanah Tujuan

pendaftaran

tanah

Peraturan

Pemerintah

di

atas,

menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA

ditetapkan bahwa tujuan pendaftaran

adalah untuk menjamin kepastian

tanah sebagaimana tercantum pada

hukum oleh pemerintah diadakan

huruf a merupakan tujuan utama

pendaftaran tanah diseluruh wilayah

pendaftaran tanah yang diperintahkan

Republik

Pasal

Indonesia

ketentuan-ketentuan

menurut

yang

19

UUPA.

Di

samping

diatur

terselenggaranya pendaftaran tanah

dengan Peraturan Pemerintah. Tujuan

juga dimaksudkan agar dapat tercipta

pendaftaran tanah menurut Pasal 3

suatu

Peraturan

bidang-bidang tanah, sehingga pihak

Pemerintah

Nomor

24

Tahun 1997 antara lain: a. Untuk

yang

memberikan

pusat

informasi

mengenai

berkepentingan

termasuk

kepastian

pemerintah dapat memperoleh data

hukum dan perlindungan hukum

yang diperlukan dengan mudah, dalm

kepada pemegang hak atas suatu

rangka mengadakan perbuatan hukum

bidang tanah, satuan rumah susun

mengenai bidang-bidang tanah dan

dan hak-hak lain yang terdaftar

satuan-satuan

agar

sudah

dengan

membuktikan

mudah

dapat

dirinya

sebagai

pemegang hak yang bersangkutan. b. Untuk

menyediakan

kepada

didaftar.

susun

yang

Terselenggaranya

pendaftaran tanah secara baik dan benar

merupakan

informasi

perwujudan

tertib

yang

pertanahan;

dengan

pihak-pihak

berkepentingan,

rumah

dasar

dan

administrasi demikian

termasuk

pendaftaran tanah bukan sekedar

Pemerintah agar dengan mudah

suatu perbuatan admininstrasi belaka,

dapat

yang

melainkan mempunyai peran dan arti

mengadakan

yang sangat penting menyangkut hak-

memperoleh

diperlukan

dalam

perbuatan

hukum

data

mengenai

bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar.

hak keperdataan seseorang. 4. Obyek Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah atau land registration

menimbulkan

kesan

8


seakan-akan

obyek

utama

dalam

pendaftaran tanah. Apabila dilihat dan ditinjau dari pengumpulan hingga

Milik atas Satuan Rumah Susun; e. Hak Tanggungan; f. Tanah Negara. Di dalam Pasal 9 ayat (2)

penyajian data fisik, yang berisi

Peraturan

kepastian mengenai letak tanah dalam

Tahun 1997 ditetapkan bahwa dalam

peta

hal tanah negara sebagai obyek

pendaftaran

kemudian tanah

24

yang

dalam

daftar

pendaftaran

obyek

dimaksud pada ayat (1) huruf f,

merupakan

kenyataannya

Nomor

tanah,

disajikan

pendaftarannya.

Pemerintah

Tetapi dari

pada

tanah

pendaftarannya

sebagaimana

dilakukan

dengan

pengumpulan

cara membukukan bidang tanah yang

hingga penyajian data yuridis, bukan

merupakan tanah 8egara dalam daftar

tanahnya yang didaftarkan, melainkan

tanah. Di dalam penjelasan Pasal 9

hak-hak atas tanah yang menentukan

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

status yang membebani hak-hak. Di

24 Tahun 1997, pendaftaran tanah

dalam

yang

yang obyeknya adalah bidang tanah

pendaftaran

yang berstatus tanah 8egara dilakukan

akta, bukan haknya yang didaftar

dengan mencatatnya dalam daftar

melainkan aktanya yakni merupakan

tanah dan tidak diterbitkan sertipikat;

dokumen-dokumen

yang

sehingga untuk tanah 8egara tidak

membuktikan diciptakannya hak yang

disediakan buku tanah dan karenanya

bersangkutan

juga tidak diterbitkan sertipikat.

pendaftaran

menggunakan

tanah

8egara

dan

dilakukan

perbuatan-perbuatan 8egar mengenai hak

tersebut.

Obyek

dalam

pendaftaran tanah diuraikan dalam

5. Penerapan Azas Contradictoire Delimitatie Penerapan azas contradictoire

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah

delimitatie

Nomor 24 Tahun 1997 antara lain: a.

Pemerintah Nomor 10 tahun 1961

Bidang-bidang

tentang Pendaftaran

tanah

yang

dipunyainya dengan Hak Milik, Hak

dilihat dalam:

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

1. Pasal

dan

hak

Pakai;

b.

Tanah

Hak

Pengelolaan; c. Tanah Wakaf; d. Hak

dalam

3

ayat

Peraturan

Tanah dapat (2):“sebelum

sebidang tanah diukur, terlebih dahulu penyelidikan

diadakan

(a)

riwayat

bidang


9

tanah itu; dan (b) penetapan

berbeda, apabila diperhatikan sekilas

batas-batasnya”.

nampak telah adanya

2. Pasal 3 ayat (4):bahwa hasil

pengaturan

mengenai

saksi

penyelidikan dan penunjukan

menunjukan

batas-batas

batas tanah yang bersangkutan

namun masih belum ada penegasan

ditulis dalam daftar isian dan

mengenai

ditandatangani oleh anggota-

persetujuan dari saksi batas sebelum

anggota serta oleh panitia yang

penentuan batas tanah. Hal tersebut

berkepentingan atau wakilnya,

untuk

hal

pemilik

tersebut

menunjukkan

batas

tanahnya,

apakah

diperlukan

mengantisipasi tanah

misalnya:

berbatasan

tidak

alamat

atau

bahwa di dalam penentuan batas

diketahui

tanah

keberadaannya bahkan tidak tertutup

perlu disyahkan oleh

panitia

Kepala

jawatan

nama,

yang

kemungkinan sudah meninggal dunia,

Pendaftaran Tanah dan anggota-

sehingga

tidak

anggotanya.

diminta

kesaksiannya

3. Pasal 11 ayat (2) huruf g: “surat

memungkinkan

tandatangannya.

Dalam

seperti

tanah yang melukiskan batas

permohonan sertipikat harus ditunda,

tanah tanda-tanda batas,gedung-

hal tersebut merugikan pihak yang

gedung,jalan-jalan,saluran

mengajukan permohonan tanah dan

dan

lain-lain

benda

yang

penting harus memuat pula orang-orang yang menunjukan

atas,

keadaan

ukur selain memuat gambar

air,

di

apalagi

menghambat

apakah

proses

proses

hukum

administrasi pertanahan. Penerapan Azas Contradictoire

batas-batasnya”.

Delimtatie

Berdasarkan uraian di atas,

Peraturan

berdasarkan Pemerintah

ketetapan Nomor

24

dalam pembuatan surat ukur selain

Tahun 1997, khususnya pasal 18,

memuat

dapat disimpulkan bahwa penerapan

batas

tanah

juga

harus

menunjukkan orang-orang yang telah

aturan

menetapkan batas-batas tanah yang ia

Contradictorie

miliki

pendaftaran tanah sudah memadai

yang

pemohon tersebut

berbatasan

sertipikat masih

tanah.

dapat

dengan Pasal

ditafsirkan

dengan

hukum

atas

Azas

Delimitatie

dikeluarkannya

dalam

Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997

10


tentang Pendaftaran tanah terutama

persetujuan dan penetapan batas dari

Pasal

para pihak dituangkan dalam suatu

18

aturan

yang

menyempurnakan

pendaftaran

dalam

berita acara, yaitu Risalah Penelitian

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

Data yuridis dan penetapan Batas.

1961 terutama Pasal 3 ayat (4) yang

Apabila

dalam

penetapan

batas

menetapkan bahwa yang perlu hadir

tersebut

tidak

tercapai

suatu

dan mendatangani saat penentuan

kesepakatan dari para pihak, Kantor

batas tanah adalah petugas Jawatan

Pertanahan dapat meminta bantuan

Pendaftaran Tanah beserta anggota,

kepada Kepala Desa setempat untuk

namun di dalam Pasal 11 ayat (2)

menyelesaikannya

dalam surat ukur harus memuat pula

melalui musyawarah antara pemegang

orang-orang yang menunjukan batas-

hak atas tanah dengan para pemegang

batasnya.

hak atas tanah

Di

tanah

dalam

Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 19

secara

damai

yang berbatasan

dengan tanah yang akan diukur. Di dalam Pasal 20 ayat 2

ayat(1) Jika dalam penetapan batas

Peraturan

bidang tanah sebagaimana dimaksud

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

dalam Pasal

Tahun

diperoleh

18 ayat

(1) tidak

kesepakatan

pemegang

hak

atas

antara

tanah

yang

Menteri

1997,

apabila

juga

sampai

Agraria/Kepala

menetapkan: saat

akan

dilakukannya penetapan batas dan

bersangkutan dengan pemegang hak

pengukuran

atas

berbatasan,

penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka

tanah

yang

pengukuran

bidang

tanahnya

diupayakan

untuk

sementara

dilakukan yang

berdasarkan menurut

bidang

ditetapkan

batas

tanah

usaha

sementara

batas-batas

berdasarkan batas-batas yang menurut

kenyataannya

kenyataannya merupakan batas-batas

merupakan batas-batas bidang-bidang

bidang

tanah yang bersangkutan. Pasal di

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

atas ditindaklanjuti dengan Peraturan

19 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Menteri

Badan

Nomor 24 Tahun 1997, dan kepada

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

pihak yang merasa berkeberatan,

1997,

Agraria/

yang

Kepala

menetapkan

bahwa

tanah

yang

bersangkutan

Rahayu, Aturan Hukum Atas Azaz Contradictoir Deliminatie dalam Pendaftaran Tanah 11

diberitahukan secara tertulis untuk

bertindak berdasarkan suatu bukti

mengajukan gugatan ke Pengadilan.

berupa sertipikat tanah sebagaimana

6. Akibat Hukum Dilanggarnya

yang

dimaksud

diatas,

maka

Prosedur Pengukuran dalam

berdasarkan sistem ini, pihak ketiga

Pendaftaran Tanah

akan mendapatkan suatu jaminan

a. Sistem Publikasi dan Peran

mutlak, walaupun ternyata semua

Informasi dalam Pendaftaran

keterangan yang tercantum didalam

Tanah

sertipikat

tanahnya

tidak

benar.

Dalam melaksanakan kegiatan

Menurut sistem positif, hubungan

pendaftaran tanah, terdapat beberapa

hukum antara hak dari orang yang

jenis sistem publikasi, yang antara

namanya terdaftar dalam buku tanah

lain:

dengan pemberi hak sebelumnya

1). Sistem Positif

terputus

Menurut sistem ini, sertipikat tanah yang diberikan berlaku sebagai

sejak

hak

tersebut

didaftarkan. Kebaikan

dari

pada

sistem

tanda bukti hak atas tanah yang

positif antara lain:Adanya kepastian

mutlak, dan merupakan satu-satunya

dari buku tanah, Adanya peran aktif

tanda bukti hak atas tanah. Ciri pokok

dari Pejabat Balik Nama Tanah,

dari pada sistem ini adalah bahwa

Mekanisme kerja dalam penerbitan

pendaftaran

hak

sertipikat tanah mudah dimengerti

atas tanah menjamin suatu nama yang

oleh masyarakat luas. Sedangkan

terdaftar dalam buku tanah dengan

Kelemahan dari pada sistem positif

sempurna dan tidak dapat di bantah,

ini antara lain: Peran aktif dari pada

walaupun nama yang tersebut di

Pejabat Balik Nama tanah akan

dalamnya bukanlah nama pemilik

memakan waktu yang lama; Pemilik

yang berhak atas suatu tanah. Hal ini

tanah yang sebenarnya berhak atas

berarti Sistem Positif menganut suatu

tanah akan kehilangan haknya karena

kepercayaan mutlak pada buku tanah,

adanya kepastian dari pada buku

meskipun

tanah;

tanah/pendaftaran

ternyata

pemegang

Wewenang

pengadilan

pada

wewenang

sertipikat bukan merupakan pemilik

diletakkan

tanah yang sebenarnya. Apabila ada

administratif

pihak ketiga yang beritikad baik

2). Sistem Negatif

12


Sistem

negatif

menyatakan

tumpang tindihnya sertipikat tanah;

bahwa segala apa yang tercantum

Mekanisme

kerja

dalam

proses

dalam sertipikattanah dianggap benar

penerbitan sertipikat tanah kurang

sampai dapat dibuktikan sebaliknya

dimengerti oleh orang awam.

(tidak benar) oleh pengadilan. Dalam

Effendie Perangin menjelaskan,

sistem ini, azas peralihan hak atas

sistem yang dipergunakan dalam

tanah menggunakan azas memo plus

pendaftaran tanah saat ini adalah

yuris, yang berarti bahwa terdapat

sistem negatif yang bertenden positif,

suatu perlindungan bagi pemegang

artinya kelemahan sistem negatif

hak atas tanah yang sebenarnya dari

dikurangi

tindakan orang lain yang mengalihkan

sedemikian rupa sehingga kepastian

haknya

hukum

tanpa

diketahui

oleh

pemegang hak sebenarnya.

dengan

dapat

cara

tercapai.

yang

Hal

ini

mengandung maksud bahwa segala

Ciri pokok sistem negatif adalah

hal yang substansial dalam sistem

bahwa pendaftaran tanah/pendaftaran

negatif yang dirasa sudah tidak

hak atas tidak menjamin suatu nama

relevan lagi dengan keadaan sekarang

yang terdapat dalam buku tanah

diganti dengan cara memasukan hal-

dengan sempurna dan dapat dibantah,

hal substansial dari sistem yang

walaupun nama yang tersebut adalah

dianggap

merupakan

perkembangan zaman.

pemilik

tanah

yang

sebenarnya. Hak dari nama yang

relevan

dengan

Sistem pendaftaran tanah dalam

terdaftar ditentukan oleh hak dari

Peraturan

pemberi hak sebelumnya, perolehan

Tahun 1997 adalah Sistem Publikasi

hak tersebut merupakan mata rantai

Negatif. Hal ini dapat terlihat pada

perbuatan hukum dalam pendaftaran

Pasal

hak atas tanah. Kebaikan dari pada

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997,

sistem negatif adalah terdapat suatu

yakni:

32

Pemerintah

ayat

(2)

Nomor

24

Peraturan

perlindungan hukum bagi pemegang

“Dalam hal atas suatu bidang

hak sejati.

tanah sudah diterbitkan sertipikat

Kelemahan

sistem

negatif

secara sah atas nama orang atau

antara lain:Pejabat Balik Nama Tanah

badan hukum yang memperoleh

yang bersifat pasif menyebabkan

tanah tersebut dengan itikad baik


dan secara nyata menguasainya,

adalah

maka pihak lain yang merasa

pemegang

mempunyai hak atas tanah itu

memperoleh tanah dengan cara-cara

tidak

menuntut

yang tidak benar, semisal adalah

pelaksanaan hak tersebut apabila

tindakan penipuan dan pemalsuan

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak

dokumen.

dapat

lagi

diterbitkannya sertipikat itu telah tidak

mengajukan

tidak

mungkin

terkecuali

sertipikat

tanah

Kelebihan Sistem Torrens bila

keberatan

dibandingkan dengan Sistem Negatif

secara tertulis kepada pemegang

diuraikan oleh Sir Robert Torrens

sertipikat

Badan

antara

gyang

dengan

kepastian;

peralihan

berkurang

menagjukan gugatan kepengadilan

menjadi

shilling,

mengenai penguasaan tanah atau

berkurang

penerbitan sertipikat tersebut.”

hari;Ketidak jelasan dan berbelitnya

dan

Pertanahan

Kepala Nasional

bersangkutan

ataupun

tidak

Sistem Publikasi Negatif dalam

lain:Ketidakpastian

uraian

dari

Biaya-biaya dari dan

bulan

menjadi

diganti

singkat

pound waktu menjadi

dan

penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan

jelas;Persetujuan-persetujuan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,

disederhanakan menjadi sedemikian

pendaftaran

rupa, sehingga setiap orang akan

tanah

penyelenggaraanya

yang

diperintahkan

dapat

mengurus

kepentingannya

UUPA tidak menggunakan Sistem

sendiri; Penipuan sangat dihalangi;

Publikasi Positif yang kebenaran data

Banyak hak-hak milik atas rumah

yang

disajikan

dijamin

negara,

yang kurang nilainya dikarenakan

menggunakan

Sistem

ketidak pastian hukum hak atas tanah,

Publikasi Negatif, dimana negara

telah dikembalikan kepada nilai yang

tidak menjamin kebenaran data yang

sebenarnya;Sejumlah

disajikan.

(prosedur)

melainkan

Menurut

Sistem

Torrens

,

sertipikat tanah merupakan alat bukti pemegang hak atas tanah yang paling

dikurangi

proses dengan

meniadakan beberapa hal. 7. Akibat Hukum Dilanggarnya Prosedur Pengukuran

lengkap dan tidak dapat diganggu

Non Litigasi dapat dilakukan

gugat.Untuk mengubah buku tanah

misalnya apabila pada waktu yang

14


telah ditentukan, pemegang hak atas

Pengaturan

mengenai

tanah yang bersangkutan atau para

contradictoire

pemegang

Peraturan Menteri Agraria adalah

hak

atas

tanah

yang

delimitatie

azas

berbatasan dengan tanah yang akan

sebagai berikut:

diukur tidak hadir setelah dilakukan

-

pemenggilan,

Pada Pasal 19 ayat (1) huruf (b)

pengukuran

menetapkan bahwa pemegang hak

bidang tanahnya untuk sementara

atas bidang tanah dan pihak yang

dilakukan

menguasai bidang tanah yang

yang

maka

pada

berdasarkan menurut

batas-batas kenyataannya

bersangkutan

diwajibkan

merupakan batas-batas tanah yang

menunjukan

bersangkutan, misalnya dinding atau

bersangkutan.

tanda lain yang menunjukkan batas

menunjukan

penguasaan

kewajiban bagi para pihak yang

tanah

oleh

orang

batas-batas

yang

Hal

tersebut

bahwa

terdapat

bersangkutan. Apabila ada tanda-

berkepentingan

tanda semacam itu, maka persetujuan

menunjukan batas-batas bidang

dari pemegang hak atas tanah yang

tanah tersebut. Ketentuan tersebut

berbatasan tidak mutlak diperlukan.

hanya

Penetapan

dan

pengukuran

mengatur

kewajiban

untuk

mengenai menunjukan

batas sementara dicantumkan dalam

batas,

Risalah Penelitian Data Yuridis dan

kehadiran maupun perizinan atau

Penetapan

kemudian

kesepakatan dari pemilik tanah

dicatat dalam gambar ukur. Gambar

berbatasan tidak diatur di dalam

ukur

Peraturan Menteri Agraria No. 3

Bata,

sebagai

sementara,

yang

hasil

pengukuran

sehingga

kegiatan

pengukuran dan pemetaan tidak perlu ditangguhkan.Apabila

dalam

sedangkan

untuk

mengenai

Tahun 1997 tersebut. -

Disisi lain di dalam Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun

menyelesaikan sengketa batas secara

1997

musyawarah untuk mufakat tersebut

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

dapat dicapai suatu kata sepakat,

Nomor 24 tahun 1997 Pasal 19

maka

ayat (3) menetapkan: “dalam hal

penetapan

dituangkan

batas

dalam

penyelesaian sengketa batas.

tersebut risalah

tentang

pemohonan

Ketentuan

pengukuran

atas

pemegangan hak atas tanah tidak


dapat hadir pada waktu yang

Pertanahan/petugas

ditentukan

menunjukan

yang ditunjuk dalam pendaftaran

tanahnya,

tanah secara sporadik berusaha

maka penunjukan batas itu dapat

menyelesaikannya secara damai

dikuasakan dengan klausa tertulis

melalui

kepada orang lain”. Hal tersebut

pemegang hak dan pemegang hak

menunjukan peraturan yang tidak

atas tanah yang berbatasan, yang,

diatur

Peraturan

apabila berhasil,penetapan batas

Pemerintah No. 24 Tahun 1997

yang dihasilkannya dituangkan

tentang Pendaftaran Tanah ada

dalam

kemudahan baik kepada pemohon

Sengketa

pengukuran

200).”

untuk

batas-batas

-

bidang

di

dalam

maupun

kepada

pengukuran

musyawarah

Risalah Batas

antara

Penyelesaian (daftar

isian

pemegang hak atas tanah dengan

Litigasi dapat dilakukan melalui

cara pada saat penunjukan batas

Pengadilan Negeri yaitu dalam hal

dapat dikuasakan secara tertulis

terjadi

kepada orang lain; namun di

menggunakan cara yang ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Agraria

yakni melalui; pertama diupayakan

tersebut tidak diatur mengenai

diselesaikan

siapa

kedua, diselesaikan melalui putusan

yang

berhak

menerima

sengketa

batas,

melalui

tetap

musyawarah;

kuasa apakah dari pihak sendiri

pengadilan

perwakilan para pihak atau cukup

ditetapkan di dalam Pasal 19 ayat (5)

dari panitia ajudikasi.

dan pasal 20 Peraturan Pemerintah

Di

dalam

Peraturan

Menteri

No.

sebagaimana

24

Tahun

yang

1997

yang

Agraria No. 3 Tahun 1997; Pasal

kesimpulannya pada dasarnya inti

20 menetapkan sebagai berikut:

dari sahnya perjanjian penetapan

menurut pasal 20 ayat 1 yaitu

batas

“Dalam

sengketa

Perjanjian bagi para pihak harus

bidang-bidang

kehendak yang bebas dari cacat

hal

mengenai

terjadi

batas

tanah

adalah

tanah yang berbatasan, Panitia

kehendak(wilsgebrek);

Ajudikasi

"dwaling"

tanah Kepala

dalam

secara

pendaftaran

sistematik

atau Kantor

kekhilafan),

kesepakatan.

yakni

(kesesatan,

kekeliruan,

"dwang"

(tekanan,

paksaan) dan "bedrog" (penipuan).

16


Penjelasan di atas didasarkan atas

1. ketetapan yang batal karena

ketentuan Pasal 1321 BW: pasal 1322

hukum

BW; Pasal 1323; 1324 BW; Pasal

rechtswege);

1325 BW; Pasal 1449 BW; Pasal

juga: batal absolut, absoluut

Berdasarkanuraian

di

atasdapatdisimpulkancacat kehendak yakni

van

2. ketetapan yang batal (nietig,

1328 BW; dan Pasal 1452 BW.

(wilgebrek);

(nietigheid

nietig); 3. ketetapan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar)5

"dwaling"

(kesesatan, kekeliruan, kekhilafan),

Ketika terjadi sengketa antara

"dwang" (tekanan, paksaan) serta

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

"bedrog"

merupakan

dan pemilik tanah dalam penetapan

untuk

batas tanah yang dilakukan dengan

pembatalan

suatu

adanya suatu gugatan harus dilihat

perjanjian.Pembatalan

suatu

dahulu

(penipuan),

alasan-alasan

perjanjian

hokum

membawa

konsekwensi

tipe

tersebut

tidak

kebijaksanaan

ada

dan

keadaan

yang

diperjanjikan. Apabila pelanggaran

perjanjian yang diadakan dianggap pernah

perjanjian

mengenai

perjanjian (kewenangan)

dipulihkan seperti keadaan sebelum

tentunya menjadi kompetensi hakim

perjanjian dibuat.

tata

Melalui Pengadilan Tata Usaha

usaha

negara.

Indroharto

menjelaskan bahwa yang dimaksud

Negara, prosedur merupakan salah

dengan

satu aspek keabsahan atas suatu

wewenang

tindak

Kesalahan

perjanjian antara badan atau pejabat

dalam prosedur berakibat keputusan

tata usaha negara dengan warga

tata usaha negara yang dikeluarkan

masyarakat dan yang diperjanjikan

cacat sehingga dinyatakan tidak sah

adalah mengenai cara badan atau

dan dapat dibatalkan. Ketetapan yang

pejabat

batal

menggunakan

pemerintahan.

dapat

dibedakan

yakni:

ketetapan yang batal karena hukum, batal dan dapat dibatalkan. 3 (tiga) ketetapan tidak sah tersebut adalah:

perjanjian

mengenai

pemerintahan

tata

usaha

adalah

negara wewenang

pemerintahannya6. Perjanjian

kebijaksanaan

(kewenangan) adalah perjanjian atau 5

E. Utrecht, Op. cit, h. 109 Indroharto, Perbuatan…, h.119

6


cara

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kota

menggunakan

wewenang pemerintahannya mengambil

langkah

untuk

menetapkan

pendaftaran tanah sudah memadai dengan

dikeluarkannya

PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang

Pendaftaran

batas tanah dan menerbitkan besluit

terutama

berupa

Perjanjian

menyempurnakan aturan pendaftaran

(kewenangan)

tanah dalam PeraturanPemerintah No.

sertipikat.

kebijaksanaan

Pasal

10

adalah kewenangan Badan Pertanahan

PeraturanPemerintah No. 24 Tahun

Nasional Republik Indonesia yang

1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal

didasarkan Undang-Undang Pokok

19 ayat(1) Jika dalam penetapan batas

Agraria

bidang tanah sebagaimana dimaksud

Keputusan

Presiden

1961

yang

dilakukan karena bidang pertanahan

dan

Tahun

18

tanah

Di

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

dalam Pasal

1988 jo Peraturan Presiden Republik

diperoleh

Indonesia (PERPRES RI) Nomor 10

pemegang

Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan

bersangkutan dengan pemegang hak

Nasional. Berdasar uraian di atas,

atas

yang diperjanjikan dalam penetapan

pengukuran

bidang

tanahnya

batas

diupayakan

untuk

sementara

tanah

adalah

Pertanahan

cara

Kantor

Kabupaten/Kota

menggunakan

(1) tidak

kesepakatan hak

tanah

dilakukan

18 ayat

dalam

atas

yang

berdasarkan

tanah

yang

berbatasan,

batas-batas

wewenang

yang

disamping

merupakan batas-batas bidang-bidang

terikat dengan isi perjanjian, terikat

tanah yang bersangkutan. Pasal di

juga dengan asas kepercayaan

atas ditindaklanjuti dengan Peraturan

pemerintahannya

yang

(het

menurut

antara

vertrouwensbeginsel), asas kejujuran

Menteri

atau asas permainan yang layak (fair

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

play)

1997,

dari

pemerintahan mengikat

asas-asas yang

Kantor

baik

umum

yang

KepalaBadan

menetapkan

bahwa

yang

persetujuan dan penetapan batas dari

Pertanahan

para pihak dituangkan dalam suatu

Kabupaten/Kota.

berita acara, yaitu Risalah Penelitian

Pengaturan hukum atas Azas Contradictorie

Agraria/

kenyataannya

Delimitatie

dalam

Data yuridis dan penetapan Batas.

18


Dalam

hal

terjadi

sengketa

(2) huruf adalamkaitannyadenganPasal

batas,tetap menggunakancara yang

53 ayat(1) Undang-UndangNomor 5

ditetapkan yakni melalui; pertama

tahun 1986 joUndang-UndangNomor

diupayakan

9

diselesaikan

musyawarah;kedua, melalui

2004

jo

Undang-

UndangNomor51tahun 2009. Gugatan

pengadilan

tersebut menjadi kompetensi hakim

di

tata usaha negara karena berkaitan

dalam Pasal 19 ayat (5) Peraturan

dengan kewenangan publiknya untuk

Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

melaksanakan penetapan batas tanah

Inti

yang

tahun

diselesaikan

putusan

sebagaimana

melalui

dari

penetapan

ditetapkan

sahnya

batas

perjanjian

tanah

adalah

dan

kewenangan

dengan

pemerintahannya

menerbitkan

besluit

kesepakatan. Perjanjian bagi para

(keputusan tata usaha negara) berupa

pihak harus kehendak yang bebas dari

sertipikat.

cacat kehendak (wilsgebrek); "dwaling"

yakni

(kesesatan,

kekeliruan,

"dwang"

(tekanan,

Dari apa yang telah diuraikan

paksaan) dan "bedrog" (penipuan).

diatas maka dapat diambil kesimpulan

Sebaliknya,

bahwa:

kekhilafan),

bila

terjadi

gugatan

C. Penutup

Apabila

terjadi

gugatan

mengenai perjanjian kebijaksanaan

mengenai perjanjian kebijaksanaan

(kewenangan) yang dilakukan Kantor

(kewenangan) yang dilakukan Kantor

Pertanahan

Pertanahan

yang

Kabupaten/Kota.

digugat

adalah;

Hal

(1)

isi

yang

Kabupaten/Kota.

digugat

adalah;

Hal

(1)

isi

perjanjian; (2) asas kepercayaan (het

perjanjian; (2) asas kepercayaan (het





play)

play)

dari

asas-asas

umum

dari

asas-asas

umum

pemerintahan yang baik (AUPB).

pemerintahan yang baik (AUPB).

Alasan gugatan adalah keputusan tata

Alasan gugatan adalah keputusan tata

usaha

usaha

negara

bertentangan

yang

dikeluarkan

dengan

perundang-undangan

peraturan

yang berlaku

sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat

negara

bertentangan

yang

dikeluarkan

dengan

perundang-undangan

peraturan

yang berlaku

sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat


(2) huruf adalam kaitannya dengan

yang

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

hukum. Dengan demikian diketahui

Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-

batasan-batasan, kapan suatu sengketa

Undang Nomor 9 tahun 2004.

perjanjian masuk dalam lapangan

Gugatan

tersebut

hasilnya

adalah

kebenaran

menjadi

hukum administrasi dan kapan masuk

kompetensi hakim tata usaha negara

dalam lapangan hukum perdata. A

karena berkaitan dengan kewenangan

Contrario,

publiknya

untuk

melaksanakan

ketidakcermatan

penetapan

batas

tanah

dan

hukum atau legal reasoning, selain

kewenangan pemerintahannya dengan

merugikan pihak yang bersengketa

menerbitkan besluit (keputusan tata

dan terganggunya keadilan secara

usaha negara) berupa sertipikat.

yuridis,8

Berdasarkan keseluruhan uraian upaya

hukum

kepastian

tidak

hukum

penalaran

mewujudkan

dan

penegakan

tujuan

hukum9

tercapai;

kedua,

penggunakan

metode

sehingga

umum dan upaya hukum melalui

menjadi

tidak

peradilan tata usaha negara dalam

pentingnya

menetapkan batas tanah atau dalam

induksi dan metode deduksi dalam

menganalisis sengketa-sengketa yang

penalaran hukum.10

campuran

instrumen

peradilan

juga

dalam

dan

hukum

menggunakan

melalui

ketidakahlian

hukum

(gemeenschapelijkrecht)

DAFTAR PUSTAKA

antara perjanjian keperdataan dan

Buku

perjanjian

8

(kewenangan),

kebijaksanaan dapat

disimpulkan;

pertama, dibutuhkan keahlian dan kecermatan dalam penalaran hukum atau legal reasoning. Dengan kata lain diperlukan ars (ketrampilan ilmiah).7 Keadaan tersebut hanya mungkin dilakukan oleh ahli hukum (yuris)

7

Philipus M. HadjondanTatiek Sri Djatmiati, ArgumentasiHukum, Gadjahmada Univ. Press, Yogyakarta, 2005, h.7 dan 12.

Kepastian hokum menurut L.J. van Apelldorn berarti : dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkret. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dengan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. 9 Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan atau sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum. L.J. van Apelldorn menyebut tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. (dalam P.van Dijk, van Apelldorn’s Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Tjeenk-Willijnk, 1985 p.1012 10 Metode induksi adalah merumuskan fakta yang merupakan langkah pertama dalam penanganan perkara. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Premis mayor adalah aturan hukum, premis minor adalah fakta hukum Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi.

20


Perangin-Angin,

Effendi

Perkembangan

1997. Terbatas

Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan

dministrasi,

Condominium),

Jakarta:

Mediatama Saptakarya.

Yogyakarta:

Laksbang Prescindo HR,

Ridwan,

2002,

HukumAdministrasi

Negara,

Yogyakarta: UII Press.

Soerodjo, Irawan, 2002, Kepastian

Setiawan, Yudhi, 2009. Instrumen

Hukum Atas Tanah di Indonesia,

Hukum

Penerbit Arloka Surabaya.

(Gemeenschapelijkrecht) Dalam

Hadjon,

Philipus

M.

Campuran

1996.

Konsolidasi

Pengantar Hukum Administrasi

Pers, Jakarta

Indonesia . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Rajawali

Setiawan, Yudhi , Hukum Pertanahan Teori dan Praktik, Bayumedia,

Indroharto. 1991. Usaha Memahami Undang-Undang

Tanah,

Tentang

Malang Notonagoro,

Politik

Hukum

dan

Agraria

di

Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembangunan

Jakarta : Sinar Harapan.

Indonesia, Pancuran Tujuh, Jkt,

Marbun, SF. & Mahfud MD. 2000. Pokok–Pokok

Hukum

Administrasi

Negara,

Yogyakarta: Liberty.

1974 Kamus Besar Bahasa Indonesia Setiawan,

Dimas,

Prosedur

Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan

Kesalahan

Dalam

Sertipikat

Penerbitan

HakAtas

Tanah

Daerah Pasang Surut Hubungan

Redistribusi

dan

Akibat

Kewenangan antara DPRD dan

Hukumnya,

Jurnal

Magister

Kepala Daerah,

Hukum Persfektif Vol.2 No 2

Bandung :

Alumni

Prawirohamidjojo,

Marbun,

SF.

PeradilanAdministrasi dan

1977, Negara

UpayaAdministratif

di

Indonesia, Liberty, Yogyakarta

R.

Soetojo,

Keabsahan Perbuatan Hukum, Airlangga,

majalah

Fakultas

Hukum Universitas Airlangga, tanpa tahun

;Liberty Sadjijono,

2008,

MemahamiBeberapaBabHukumA

Aturan Hukum UNDANG-UNDANG DASAR


Undang-Undang

Dasar

1945

PERATURAN PRESIDEN

(Amandemen Kesatu, Kedua, Ketiga

Peraturan

Presiden

Republik

dan Keempat) Tahun 2002

Indonesia Nomor 10 Tahun 2006

UNDANG-UNDANG

Tanggal 11 April 2006 tentang Badan

Burgelijk Wetboek (BW), S, 1847-23,

Pertanahan Nasional.

Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet, XII, Pradnya

KEPUTUSAN PRESIDEN

Paramitha, Jakarta, 1980

Keputusan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Presiden

Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Agraria

(LembaranNegara Tahun 1960

PERATURAN

Nomor 104Tambahan Lembaran

MENTERI/KEPALA LEMBAGA

Negara

PEMERINTAH NON

Republik

Indonesia

Nomor 2043).

KEMENTRIAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang

Usaha

Peradilan

Negara

Jo

Tata

Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran

Negara

Republik

Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Peraturan

Menteri

Agraria/Kepala

Negara Badan

Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,

Pertanahan Nasional Nomor 3

Tambahan

Lembaran

Negara

Tahun 1997 tentang Ketentuan

Republik

Indonesia

Nomor

Pelaksanaan

4380).

Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah PMDN Nomor 2 tahun 1970 tanggal

PERATURAN PEMERINTAH Peraturan Tahun

Pemerintah

1961

tentang

Nomor

10

Pendaftaran

Tanah

Tanah.

Mei

1970;

Pelaksanaan

Konversi diatur dalam PMA Nomor 2 tahun 1960 tanggal 10

Peraturan Tahun

14

Pemerintah

1997

tentang

Nomor

24

Oktober 1960 jo PMA Nomor 2

Pendaftaran

tahun 1962 tanggal 1 Agustus 196

ATURAN HUKUM ATAS AZAS CONTRADICTOIR DELIMINATIE DALAM PENDAFTARAN TANAH

Recommend Documents