KINERJA BPN PROVINSI SUMATERA UTARA (SUMUT) DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ATAS TANAH

KINERJA BPN PROVINSI SUMATERA UTARA (SUMUT) DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT)

SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH: MARIA MARGARETHA NIM : 040200205 Departemen Hukum Administrasi Negara Program Kekhususan Hukum Agraria

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

Halaman Pengesahan: KINERJA BPN PROVINSI SUMATERA UTARA (SUMUT) DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT) SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH: MARIA MARGARETHA NIM : 040200205 Departemen Hukum Administrasi Negara Program Kekhususan Hukum Agraria Disetujui Oleh: Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara

Dr. Pendasteran Tarigan, SH. MS NIP : 131410462

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Tampil Anshari Siregar, SH. MS NIP : 130250421

Mariati Zendrato, SH. MH NIP : 131661438

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

DAFTAR ISI Halaman Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi Abstraksi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penulisan B. Perumusan Masalah C. Tujuan dan Manfaat Penulisan D. Keaslian Penulisan E. Tinjauan Kepustakaan a. Pengertian “Kinerja” b. Pengertian “Tanah” c. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah d. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah e. Peralihan Hak atas Tanah f. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Badan Pertanahan Nasional RI F. Metode Penelitian G. Sistematika Penulisan BAB II PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH OLEH BPN PROVINSI SUMATERA UTARA A. Gambaran Umum Daerah Penelitian B. Peranan BPN dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah a.

Realisasi Menjamin Kepastian Hukum

dan Hak Atas Tanah

Melalui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Sumatera Utara

Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

b. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Sumatera Utara BAB

III

HAMBATAN-HAMBATAN

YANG

TERJADI

DALAM

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH A. Faktor Kebijakan Pemerintah Mengenai Kewajiban Perpajakan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. B. Faktor Masalah Biaya Pendaftaran Tanah yang relatif mahal C. SDM (Sumber Daya Manusia) dan Peralatan yang Terbatas D. Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Kurang E.Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah yang berlaku di Indonesia dengan Sistem Negatif F. Adanya Ketentuan Penunjukan Kawasan Hutan Oleh Departemen Kehutanan

BAB

IV

UPAYA

PENCEGAHAN

HAMBATAN-HAMBATAN

DAN YANG

PENANGGULANGAN TERJADI

DALAM

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH A. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Hambatan dalam Kegiatan

Pendaftaran Tanah Melalui Kebijakan Hukum

Agraria B. Upaya Pencegahan dan Penanggulan Hambatan dalan Kegiatan Pendaftaran Tanah Melalui Pengelolaan BPN (Badan Pertanahan Nasional) BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan Manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat, sangat alami dan tidak terpisahkan. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami, karena tanah adalah merupakan tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat mereka dilahirkan, tempat ia dimakamkan, bahkan tempat leluhurnya. Maka selalu adanya pasangan antara manusia dengan tanah, antara masyarakat dengan tanah. Di tengah masyarakat hukum etnis Jawa terkenal filosofi yang menyatakan “sedumuk batuk senyari bumi, yen perlu ditohi pati” (biar sejengkal tanah miliknya bila perlu dipertahankan sampai mati). Masyarakat Hukum etnis Batak menyatakan tanah itu adalah “ulos na soboi maribak” atau “ulos na sora buruk” (kain yang tidak akan sobek atau lapuk) yang benar-benar sangat dibutuhkan manusia, apalagi filosofi itu tumbuh pada saat kebanyakan anggota masyarakat masih menggunakan

kulit dan daun kayu yang dijadikan sebagai penutup

auratnya. Semua aktivitas masyarakat hukum etnis Batak ditujukan sebagaimana tergambar dalam semboyan “hulului anak, hulului tano” (berusaha mendapat anak dan mendapat tanah). 1 Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn, mengenai hubungan masyarakat dengan tanah, membagi hubungan antara masyarakat dengan tanah baik keluar maupun kedalam, dan hubungan perseorangan dengan tanah. Berdasarkan atas berlakunya 1

Siregar., Tampil Anshari., Pendaftaran Tanah Kepastian Hak, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, Hal. 2


ke luar maka masyarakat sebagai kesatuan, berkuasa memungut hasil dari tanah, dan menolak lain-lain orang diluar masyarakat tersebut berbuat sedemikian itu, sebagai kesatuan juga bertanggungjawab terhadap orang-orang luaran masyarakat itu. Hak masyarakat atas tanah disebut “Hak yasan komunaal”, dan oleh Van Vollenhoven diberi nama “beschikkingsrecht”. 2 Beschikkingsrecht yaitu teori tentang hak menguasai tanah yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven (beliau banyak menulis tentang persekutuanpersekutuan masyarakat adat di Nusantara). Menurut pandangannya, hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat adat dan anggota-anggotanya adalah hak menguasai tanah, sebab mereka tidak mempunyai hak milik. Konsep dan pandangan teori ini diangkat sebagai pengertian hak ulayat. Sedangkan Hak Ulayat sendiri diadopsi dari bahasa Minangkabau, artinya hak menguasai atas suatu lingkungan tanah yang dipegang oleh kepala persekutuan. 3 Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara 1960 No. 104 telah menentukan bahwa tanah-tanah di seluruh Indonesia harus diinventarisasikan. Sesuai Pasal 19 (1) UUPA No. 5/ 1960 berbunyi:

“ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah

diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 No. 28 tentang Pendaftaran 2

Soetomo., Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Surabaya, 1981, Hal.1 3 Bachriadi., Dianto; Faryadi., Erpan & Setiawan., Bonnie; Reformasi Agraria; Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI (Universitas Indonesia), Jakarta, 1997, Hal.194 Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

Tanah). Pendaftaran tanah yang bersifat rechts kadaster bertujuan untuk menjamin tertib hukum dan kepastian hak atas tanah. Setelah keluarnya Keppres No. 26 tahun 1988 (dan terakhir menjadi Keppres No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2003), bahwa Direktur Jenderal Agraria yang bernaung di kementerian Dalam Negeri diangkat statusnya menjadi Badan Pertanahan Nasional yang diawasi oleh seorang Kepala Badan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan hingga sekarang sejak tahun 1992 telah pula dibuat Menteri Negara Agraria / KBPN yang mengurusi masalah pertanahan di Indonesia.

Fungsi Badan Pertanahan Nasional ini meliputi : 1. merumuskan kebijakan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah 2. merumuskan kebijakan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria 3. melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan 4. melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan


5. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi4

Dalam Negara Kesatuan RI satu-satunya lembaga atau institusi yang sampai saat ini diberikan kewenangan (kepercayaan) untuk mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI). Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Oleh karena itu, maka BPN-RI ke depan harus mampu memegang kendali perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, kebijakan teknis, perencanaan dan program, penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraria, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, termasuk pemberdayaan masyarakat. Bahkan Institusi/lembaga ini salah satu misi nya adalah melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. Menyangkut pada permasalahan Pendaftaran Tanah, sudah seharusnya Badan Pertanahan Nasional RI melakukan kebijakan. Sekelompok rakyat telah berani mengklaim hak orang lain menjadi haknya, sementara hukum agraria dianggap atau diperlakukan lemah untuk dilaksanakan atau bahkan tidak

4

www.bpn.go.id


dilaksanakan sehingga dituding belum mampu mewujudkan seluruh tuntutan yang diinginkan rakyat dalam mengatur dan mengayomi hak-hak atas tanahnya. Akhirnya muncullah tuntutan atau keinginan rakyat untuk memperoleh tanah yang kadang-kadang tanpa dasar hukum (alas hak) atau tanpa prosedur hukum. Soal status tanah ditinjau dari sudut hukum belum/ tidak merupakan problem bagi mereka. Malah bila mendengar hukum,

mereka seolah

membayangkan hal-hal negatif, seperti perampasan hak milik, polisi, jaksa, hakim, pengacara, penjara dan semuanya itu mereka tanggapi sebagai sesuatu yang menakutkan dan dirasakan semata-mata permainan orang pintar/ terpelajar yang penuh manipulasi. Ini bisa saja terjadi berdasarkan dari apa yang pernah mereka dengar dan lihat di media cetak dan elektronik. Akan tetapi kinerja BPN juga menjadi topik yang dibahas hampir setiap surat kabar dan media elektronik selain selalu memberitakan hal-hal yang menyangkut sengketa pertanahan yang berujung pada penyelesaian di muka pengadilan. Mulai dari penyerobotan hak atas tanah, sertifikat palsu dan sertifikat ganda juga pada keragu-raguan masyarakat terhadap kinerja BPN. Eksistensi Badan Pertanahan Nasional dapat dikaitkan dengan dinamika bangsa yang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam bidang pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum. Secara spesifik, melalui tulisan ini, saya ingin memfokuskan pembahasan kepada sosok Lembaga Pemerintah Non Departemen ini yakni BPN. Oleh karena itu saya akan mengadakan penelitian tentang “Kinerja BPN dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah” dan menuangkannya


dalam bentuk skripsi ini dengan harapan bahwa tulisan ini dapat berguna serta ada tindak lanjut dari berbagai pihak yang tentunya bila permasalahan ini tidak dapat diatasi berarti keinginan UUPA dalam hal menciptakan tertib hukum, tertib administrasi dan tertib kepemilikan dan penggunaan tanah sudah sangat jauh dari apa yang diharapkan.


B. Perumusan Masalah Masalah atau permasalahan timbul, kalau ada kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, serta antara harapan dan kenyataan. Maka berdasarkan uraian pada latar belakang penulisan, saya mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut: 1.

Bagaimanakah

kinerja

BPN

Provinsi

Sumatera

Utara

dalam

penyelenggaraan pendaftaran tanah di wilayah Provinsi Sumatera Utara? 2.

Apakah

hambatan-hambatan

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan

pendaftaran tanah tersebut? 3.

Bagaimanakah

upaya-upaya

pencegahan

dan

penanggulangan

hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut?


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Dalam penulisan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh gambaran secara kongkrit atas permasalahan yang telah diungkapkan dalam perumusan masalah yang tersebut diatas, yaitu: 1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di wilayah Provinsi Sumatera Utara 2. Untuk mengetahui secara jelas apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut 3. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut Sedangkan manfaat penulisan skripsi yaitu : 1. Manfaat Secara Teoritis a. untuk memberikan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa / kalangan akademis mengenai Kinerja Suatu Lembaga yakni Badan Pertanahan Nasional dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah demi menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah b. untuk memberikan pengembangan wawasan dan pemikiran pada masyarakat mengenai arti penting suatu pendaftaran tanah 2. manfaat secara praktis Untuk dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat secara khusus tentang pendaftaran tanah serta pemahaman mengenai kinerja BPN


dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, disamping sebagai sumbangsih ilmiah pada almamater khususnya dalam bidang Agraria. Dengan uraian ini penulis berharap kiranya dapat memberi manfaat bagi kita semua terutama tentang BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini oleh penulis adalah hasil pemikiran penulis sendiri. Skripsi ini belum pernah ada yang membuat. Bilamana sudah ada, maka saya sebagai penulis skripsi ini sangat yakin bahwa substansi pembahasannya pasti berbeda. Dalam skripsi ini, pembahasannya diarahkan kepada

kinerja sebuah

Badan Pertanahan Nasional khususnya untuk wilayah Sumatera Utara. Kinerja yang dimaksud adalah menyangkut penyelenggaraan pendaftaran tanah, apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan a. Pengertian “Kinerja”


b. Pengertian “Tanah” Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara….. ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang….. Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat) 1. Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 5

c. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang memiliki batas tertentu. Diatas bidang tanah tersebut terdapat hak atas tanah baik yang dimiliki secara perorangan maupun badan hukum. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 UUPA. 6 Penggolongan tanah bila dilihat dari status hukumnya, terdapat dua status hukum di Indonesia yaitu Bukan Tanah Negara yaitu semua tanah yang dikuasai orang berdasarkan hak milik dan Tanah Negara yaitu semua tanah yang langsung dikuasai oleh negara meliputi tanah-tanah yang tidak bertuan disebut Tanah

5

Harsono., Boedi., Hukum Agraria Indonesia., Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria., Isi Dan Pelaksanaanya., Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jambatan, Jakarta, hal 18 6 Sangsun., Florianus SP., Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visimedia, Jakarta, 2007, Hal. 5 Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

Negara Tak Bebas. 7 Tanah-tanah yang termasuk golongan tanah negara tak bebas adalah tanah negara bebas yang sudah diberikan kepada seseorang dengan Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan; tanah negara bebas yang sudah diberikan kepada badan-badan atau instansi-instansi dengan hak pakai dan tanah-tanah kepunyaan masyarakat yang hak-haknya belum dikonversikan (diubah) menjadi hak-hak yang diakui oleh undang-undang. Dengan dasar pandangan ini, maka segala hak tanah yang diakui oleh Undang-undang seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha adalah sejumlah hak tanah yang diberikan oleh Negara kepada setiap warga Negara Indonesia. Jenis-jenis hak ini dapat dialihkan seperti dalam bentuk jual-beli dan sewaktu-waktu dapat digugurkan karena berhadapan dengan pembangunan bagi kepentingan umum. Hak-hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan melalui undang-undang, serta hakhak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA yaitu Hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. Hak-hak tersebut diusahakan hapus dalam waktu singkat. 8

d. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah

7

Bachriadi., Dianto; Faryadi., Erpan & Setiawan., Bonnie; Reformasi Agraria; Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI (Universitas Indonesia), Jakarta, 1997, Hal.195 8 Sangsun., Florianus SP., Loc. Cit., hal 5 Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

1). Pengertian Pendaftaran Tanah Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) menunjuk kepada luas, nilai dan kemilikan misalnya atas sebidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin “capitastrum” yang berarti suatu register atau kapita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terreus). Dalam artian yang tegas cadastre adalah record (rekaman daripada lahan, nilai daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan)

2). Peraturan-peraturan dalam hal Pendaftaran Tanah a. Undang Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria b. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Nomor 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Diberlakukan Di Kantor Pertanahan f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah g. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional h. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah i.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan wewenang pemberian dan pembatalan keputusan dan


pemberian hak atas tanah Negara j.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tatacara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan HPL

k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan tata kerja Kanwil BPN dan kantor pertanahan

3). Tujuan Pendaftaran Tanah Melalui ketentuan pokok pada pasal 19 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum diseluruh wilayah Indonesia. Tujuan pokok tersebut dijabarkan lebih lanjut pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai berikut: Pendaftaran tanah bertujuan: 9 a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Tujuan untuk memberikan kepastian hukum itu kepada pemegang hak atas tanah dapat diukur dari kekuatan hukum pembuatan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, kebenaran dari data dan kesempatan penuntutan dari pihak-pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut. Sebagai ilustrasi A.P. Parlindungan (1990: 6-7) menyatakan bahwa dalam kalangan para ahli disebutkan pendaftaran itu bertujuan untuk baik kepastian hak seseorang, pengelakan suatu sengketa perbatasan (karena ada surat ukurnya yang 9



teliti dan cermat) dan juga untuk penetapan suatu perpajakan. Namun dalam konteks yang lebih luas lagi pendaftaran itu selain memberi informasi mengenai kemampuan apa yang terkandung didalamnya dan demikian pula informasi mengenai bangunan

sendiri, harga bangunan dan tanahnya dan pajak yang

ditetapkan untuk tanah dan bangunannya. Hal inilah yang merupakan usaha yang lebih modern dari suatu pendaftaran tanah yang komperehensif, yang kita kenal dengan Land Information System, kadangkala juga disebut Gegraphic Information System.

4). Objek Pendaftaran Tanah Objek Pendaftaran Tanah menurut Pasal (9) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 meliputi: a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai b. tanah hak pengelolaan c. tanah wakaf d. hak milik atas satuan rumah susun, e. hak tanggungan f. tanah negara Untuk memperjelas pengertian mengenai obyek pendaftaran tanah, ketentuan –ketentuan pokok yang berkaitan dengan hal tersebut diuraiakan sebagaimana berikut:

a). Hak Milik Pasal 20 ayat 1 UUPA memberikan pengertian tentang Hak Milik sebagai berikut: hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Kata-kata “terkuat” dan “terpenuh” itu tidak berarti bahwa hak milik itu merupakan hak mutlak yang tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, melainkan dibatasi oleh pengertian


dan isi fungsi sosial hak atas tanah. 10 Kata-kata terkuat dan terpenuh itu untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang “ter” (paling) kuat dan penuh. 11 Hak Milik atas tanah berdasarkan UUPA tidak sama dengan hak eigendom berdasarkan BW atau sekalipun hampir sama dengan hak milik menurut Hukum Adat. Perbedaan dimaksud tidak lain bahwa hak milik berdasarkan UUPA tidak diperkenalkan sebagai hak kebendaan dimana dalam pemegang haknya berada keleluasaan mengambil nikmat dengan lebih mengutamakan kepentingan individu si pemilik dari kepentingan sosial/ masyarakat, demikian pula hak milik berdasarkan UUPA itu tidak melekat atasnya hak ulayat sebagaimana pada Hukum Adat tetapi hak menguasai negara. 12 Berhubung sampai saat ini ketentuan-ketentuan tentang hak milik belum diatur dengan Undang-undang (sebagaimana perintah Pasal 50 UUPA) maka untuk mencermati hal-hal yang berkaitan dengan hak milik itu belum dapat dilakukan rinci apalagi disebutkan pada pasal 56 UUPA bahwa sebelum UndangUndang Hak Milik itu terbentuk maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang memberi wewenamg sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 UUPA sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. Ciri Hak Milik sebagaimana disebut pada pasal 20 UUPA adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang mempunyai fungsi sosial. Dalam 10

Parlindungan., A.P., Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung, 1991, Hal. 87 Parlindungan., A.P., Ibid. hal 112 12 12 Siregar., Tampil Anshari., Op. cit Hal 41. 11


pengertian, jika dibanding dengan hak lain, hak milik itulah yang lebih kuat dan penuh. Hal itu terlihat dalam wujud konkritnya bahwa hak milik itu penggunaannya lebih luas, nilai tanggungannya lebih tinggi jika dijadikan sebagai obyek hak tanggungan, pembayaran ganti kerugiannya akan lebih besar jika menjadi obyek pencabutan/pelepasan hak dan nilai jualnyapun lebih mahal serta haknya tetap penuh tidak dipengaruhi oleh waktu penggunaannya. Bahkan diatas tanah hak milik itu berdasarkan kesepakatan/perjanjian otentik dapat diterbitkan hak lain seperti hak guna bangunan, hak pakai atau hak sewa yang diberikan kepada subyek lain yang memenuhi syarat. Subyek dari hak milik sebagaimana ditetapkan pada pasal 21 UUPA harus memenuhi azas kebangsaan (prinsip nasionalitas) yaitu warga negara Indonesia tunggal dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia) tertentu saja berdasrkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 yaitu Bank-bank negara, badan koperasi pertanian, lembaga sosial dan lembaga keagamaan. Hak milik harus didaftarkan di Kantor Pertanahan baik pendaftaran yang pertama kali maupun pendaftaran mutasi dan pengikatan jaminan dengan hak tanggungan. Hak milik hapus apabila: a. tanah jatuh pada negara, hal ini disebabkan oleh: 1. karena pencabutan hak untuk kepentingan umum 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 3. karena ditelantarkan


4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) UUPA yang pada pokoknya berisi bahwa setiap orang asing yang sesudah berlakunya UUPA jika memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa surat wasiat atau pencampuran harta perkawinan demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA maka hak miliknya wajib dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak milik tersebut. 5. karena ketentuan pasal 26 ayat (1) UUPA yang pada pokoknya berisi setiap perbuatan-perbuatan yang dimaksud langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing atau badan hukum selain yang telah ditentukan pemerintah adalah batal karena hukum. Perbuatan ini misalnya jual-beli, hibah, pemberian wasiat dan lain-lain. b. karena tanahnya musnah.

b). Hak Guna Usaha (HGU) Menurut pasal 28 ayat (1) dan (2) dan pasal 29 UUPA, pengertian hak guna usaha adalah hak untk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi dengan 25 tahun, guna pengusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dan luasnya paling sedikit adalah 5 Ha. Untuk memenuhi pasal 50 ayat (2) UUPA mengenai ketentuan lebih lanjut dari HGU, maka pemerintah telah menerbitkan PP No. 40 tahun 1996 yang mengatur tentang Hak-hak atas Tanah (hak guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

pakai). Yang dapat menjadi pemegang hak guna usaha adalah: a. Warga Negara Indonesia tunggal b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sehingga HGU tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik atas tanah milik oranglain. Alas Hak dari HGU berasal dari suatu Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha oleh Kepala BPN. Menurut pasal 34 UUPA, HGU hapus apabila: a. jangka waktunya berakhir b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena suatu syarat yang tidak dipenuhi c. dilepaskan oeh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir d. dicabut untuk kepentingan umum e. ditelantarkan f. tanahnya musnah g. karena ketentuan pasal 30 ayat (2) UUPA yang intinya bahwa orang atau badan hukum yang mempunyai HGU tidak lagi memenuhi

syarat-syarat

tersebut,

wajib

melepaskan

atau

mengalihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat dalam


jangka waktu satu tahun.

c). Hak Guna Bangunan (HGB) Pasal 35 UUPA menyebutkan bahwa HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan, jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak Guna Bangunan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 40 UUPA, HGB ini juga diatur mulai dari pasal 38 PP No. 40 tahun 1996. Hak Guna Bangunan dimiliki oleh : a. WNI Tunggal b. Badan

Hukum

yang

didirikan

menurut

Hukum

Indonesia

dan

berkedudukan di Indonesia Hak Guna Bangunan dapat terjadi diatas tanah yang dikuasai negara dan juga di atas tanah milik oranglain. Terjadinya HGB apabila diatas tanah negara kemudian harus melalui suatu Penetapan Pemarintah sedangkan apabila terjadi diatas tanah hak milik oraglain maka terlabih dahulu harus didasarkan pada perjanjian. Hak guna bangunan hapus karena : h. jangka waktunya berakhir i.

dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena suatu syarat yang tidak dipenuhi

j.

dilepaskan oeh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir

k. dicabut untuk kepentingan umum Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

l.

ditelantarkan

m. tanahnya musnah n. karena ketentuan pasal 36 ayat (2) UUPA yang intinya bahwa apabila pemegang hak tidak memenuhi syarat prinsip nasionalitas, maka dalam tempo satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat, dengan ancaman tanahnya hapus karena hukum.

d). Hak Pakai Hak Pakai diatur dalam pasal 41 sampai pasal 43 UUPA dan diatur lebih lanjut dalam pasal 39 sampai pasal 58 PP No. 40 tahun 1996. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang

dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan UUPA. Hak pakai dapat dibedakan atas hak pakai privat dan hak pakai publik (khusus). Hak pakai mempunyai right to use untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau dari tanah yang dikuasai oleh seseorang dengan hak milik. Subjek hukum hak pakai privat adalah WNI dan badan hukum Indonesia dengan pengecualian orang asing orang asing penduduk Indonesia dan badan Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

hukum asing yang ada izin operasionalnya. Hak pakai privat dapat beralih dan dialihkan serta dapat diikat dengan hak tanggungan pasal (53-54 PP No. 40 tahun 1996). Subjek hukum hak pakai publik yaitu: 1) Public Rechtlijk yang meliputi departemen, lembaga pemerintahan non departemen , pemerintah daerah dan lain-lain; 2) Publick Rechtlijk Internasional yang meliputi perwakilan negara-negara asing ; 3) Publick Rechtlijk Agama/ sosial yang meliputi lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga sosial ;

Hak pakai publik (khusus) mempuyai right to use untuk mempergunakan tanah untuk pelaksanaan tugasnya yang berasal dari tanah yang dikuasai oleh negara. Hak pakai tidak mempuyai jangka waktu yang berbatas selama masih digunakan sesuai dengan peruntukannya.

e). Hak Pengelolaan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya (pasal 1 angka 2 PP No. 46 tahun 1996). didalam pasal 2 ayat 4 UUPA ditegaskan bahwa hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut


ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

f). Tanah Wakaf Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah (pasal 1 butir 1 UU No. 41 tahun 2004). Jika seseorang telah mewakafkan tanah hakm miliknya naka dengan sendirinya berakhirlah hak dan kewajiban si wakif terhadap tanah tersebut, tidak lagi sebagaimana tanah tersebut sebagai miliknya. Hak itu beralih kepada Nadzir (oengurus dan pemelihara tanah wakaf). Dan beriringan dengan hal tersebut tanah wakaf tidak dapat dialihkan lagi, beralih maupun dijadikan obyek hak tanggungan atau jaminan hutang sebagaimana pada saat tanah itu masih hak seseorang atau badan hukum.

g). hak milik atas satuan rumah susun Pemilikan atas satuan rumah susun merupakan satu kesatuan dengan tanahnya dan dengan adanya bukti pemilikan tersebut maka satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan hutang yang tunduk kepada ketentuan Undang-undang no. 4 tahun 1996. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 14 tahun 1975 ditegaskan bahwa kepada setiap pemegang hak atas tanah kepunyaan bersama dapat diberi sertifikat sebagai tanda bukti hak atas masing-masing dan jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah pemegang hak bersama atas tanah tersebut .


h. hak tanggungan Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakn kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya (pasal 1 angka 1 UU No. 4 tahun 1996). Hak atas tanah yang dimaksud adalah sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 UUPA yang tidak bersifat limitatif itu.

i. tanah negara Tanah negara yang biasa disebut tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah pengelompokkan status tanah yang dikenal sejak berlakunya UUPA. Tanah negara berdasarkan konsep UUPA ini berbeda dengan tanah negara atau lebih tepat disebut tanah milik negara berdasarkan konsep Hukum Perdata Barat/ BW yang berlaku pada zaman penjajahan Belanda. Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

e. Peralihan Hak atas Tanah Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 No. 104 telah menentukan bahwa tanah-tanah di seluruh Indonesia harus diinventariskan. Pasal 19 (1) UUPA No. 5 tahun 1960 berbunyi: “Untuk Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

menjamin kepastian hukum oleh Pemeintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 10 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 28 tentang Pendaftaran Tanah) 13. Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria berlaku terdapat adanya dualisme dalam hukum, karena ada hak yang berstatus hak Barat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) seperti Eigendom, Erfpacht, dan sebagainya. Peralihan haknya dilakukan di hadapan Notaris. Sedang hak-hak yang diatur dengan Hukum Adat (hak-hak adat), seperti tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan UUPA ini maka dualisme dalam hukum dihapus, dengan “Dasar kesatuan Hukum: Anti Dualisme”, karena oleh pembuat UUPA banyak yang dijelaskan bahwa sifat dualisme itu adalah akibat dari politik hukum pemerintahan jajahan. 14 Dengan berlakunya UUPA, maka dualisme dalam pertanahan dihilangkan. Semua peralihan atas hak tanah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peralihan-peralihan Hak yang harus dilakukan di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah ialah: 1. jual-beli; 2. hibah; 3. tukar-menukar; 4. pemisahan dan pembagian biasa;

13

Sutomo., Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak & Sertifikat, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981, Hal. 15 14 Gautama., Sudargo., Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1973, hal. 13 Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

5. pemisahan dan pembagian harta warisan; 6. penyerahan hibah wasiat; 7. hipotik; 8. credit verband;

f. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Badan Pertanahan Nasional RI 1. Pengertian Lembaga BPN RI Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006)

2. Stuktur Organisasi BPN RI Setelah sebelumnya tugas keagrariaan diselenggarakan oleh suatu Kementerian (berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1958), maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1966, tugas keagrariaan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri ditingkatkan menjadi Badan Pertanahan Nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Menteri Sekretaris Negara dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/BPN/1988. 15 Di tingkat daerah dibentuk organisasi Kantor Wilayah BPN untuk Tingkat Provinsi

dan

Kantor

Pertanahan

untuk

Tingkat

Kabupaten/Kotamadya,

15

Murad., Rusmadi., Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 6 Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 1 tahun 1989. 16 Dengan demikian maka selain fungsi dan tugas pokoknya masih relatif sama dengan Direktorat Jenderal Agraria, tetapi hubungan kerja dengan Menteri dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota berubah, yang semula sebagai instansi/aparat dekonsentrasi, sekarang menjadi Instansi Vertikal dengan hubungan koordinasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988. Sebagai instansi vertikal, BPN RI memiliki unit kerja di hampir semua tingkatan

wilayah

administrasi

pemerintahan

(Pusat,

Provinsi

danKabupaten/Kota). Secara organisatoris, seluruh provinsi telah memiliki unit kerja Kantor Wilayah (Kanwil), namun sampai dengan bulan Juni tahun2006, belum semua Kanwil BPN Provinsi memiliki gedung kantor sendiri khususnya pada Kanwil BPN Provinsi hasil pemekaran wilayah. Sebagianlainnya, dalam kondisi yang kurang baik, sampai dengan rusak. Di hampir semua kabupaten/kota telah dibentuk Kantor Pertanahan, namun sebagianbelum memiliki gedung kantor sendiri. Hampir 70% diantaranya dalam kondisi rusak ringan, sedang, sampai rusak berat. Sebagai unit pelayanan(langsung) kepada masyarakat, kondisi ini sangat memprihatinkan.Mengingat hanya dokumen pertanahan yang berbahan dasar kertas (paper base), dalam berbagai jenis dan ukuran masih merupakan alat bukti yangdiakui oleh pengadilan. Tempat penyimpanan dokumen merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi pelaksanaan tugas pertanahan. Sampai saat ini barusekitar 10 % Kantor Pertanahan yang telah memiliki tempat penyimpanan

16

Ibid.


dokumen (gedung arsip) pertanahan yang layak. Alat ukur dan perekam data lapangan, sarana dan alat pengolah data serta sarana mobilitas, merupakan unsur lain yang menentukan kinerja BPN RI. Berdasarkan kondisi yang ada, sebagian besar sarana penunjang kerja khususnya alat ukur dan perekam data lapangan, perlu diganti dengan peralatan baru. Demikian juga halnya dengan sarana mobilitas.Peta dasar skala besar dan titik dasar teknis (jejaring geodetic nasional), adalah infrastruktur utama pelaksanaan tugas BPN RI. Saat ini, baru sebagiankecil wilayah daratan diluar kawasan hutan yang telah tersedia peta dasar. Sebaran titik dasar teknis pun baru meliputi sebagian kota/ kabupaten.

3. Tugas Pokok dan Fungsi BPN RI Tugas Pokok dan Fungsi BPN RI adalah sebagai berikut: 1. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2.

Badan

Pertanahan

pemerintahan

di

Nasional bidang

mempunyai

pertanahan

tugas

secara

melaksanakan

nasional,

tugas

regional

dan

sektoral.Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPN RI melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan; c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan; d. pembinaan

dan

pelayanan

administrasi

umum

di

bidang

pertanahan;


e. penyelenggaraan

dan

pelaksanaan

survei,

pengukuran

dan

pemetaan di bidang pertanahan; f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum; g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reforma agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus; i.

penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/ daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan;

j.

pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;

k. kerja sama dengan lembaga-lembaga lain; l.

penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;

m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan; o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan; p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; q. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan; s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;


t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

4. Visi dan Misi BPN RI a).Visi Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik

Indonesia.

b).Misi Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: a. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan; b. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);


c. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari; d. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat; e. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Hal yang lebih penting lagi, bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu perlu dikelola secara Nasional dengan tetap menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tataran empiris, kebijakan yang bersifat nasional tersebut tidak pula meninggalkan norma yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas tertentu seperti masyarakat hukum adat yang eksistensinya masih ada di beberapa daerah tertentu seperti Sumatera Barat, Propinsi Papua dan beberapa daerah lain di luar Pulau Jawa. Dalam Negara Kesatuan RI satu-satunya lembaga atau institusi yang sampai saat ini diberikan kewenangan (kepercayaan) untuk mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

Indonesia (BPN-RI). Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Oleh karena itu, maka BPN-RI dengan mandat baru tersebut, ke depan harus mampu memegang kendali perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan , kebijakan teknis, perencanaan dan program, penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraria, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, termasuk pemberdayaan masyarakat. Bahkan Institusi/lembaga ini salah satu misi nya adalah melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. 17 Sebagai wujud keinginan dan kepedulian Pemerintah untuk menangani konflik dan sengketa pertanahan yang mempunyai implikasi langsung terhadap 'korban" di bidang pertanahan, maka dalam pembentukan BPN-RI dengan visi dan misi yang baru, di BPN Pusat telah dibentuk Deputi IV Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Pasal 343 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2006). Yang selanjutnya di tingkat Propinsi yaitu pada Kantor Wilayah BPN dibentuk Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan , sedangkan di tingkat Kabupaten/ Kota, yaitu pada setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dibentuk Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara (Pasal 4 dan 27, 32, dan 53 Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2006).

17

www.bpn.,go.id


Sementara untuk mewujudkan visi dan misi BPN-RI yang baru tersebut, Kepala BPN-RI Joyo Winoto, telah menetapkan sebelas agenda kegiatan, yaitu: 1) Membangun kepercayaan masyarakat pada BPN; 2) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia; 3) Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah; 4) Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air; 5) Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis; 6) Membangun Sistem Infomasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem keamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia; 7) Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; 8) Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar; 9) Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan; 10) Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional; dan 11) Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum, dan kebijakan pertanahan. Dalam konteks kebijakan pertanahan nasional, sebelas agenda di atas tidak menegasikan wacana kedaerahan (regional) untuk menggali kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terdapat di beberapa


daerah di Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan RI. Sebagai contoh, telah dituangkannya substansi pengaturan bidang pertanahan pada Pasal 213 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

F. Metode Penelitian Penentuan metode penelitian yang akan digunakan merupakan langkah berikutnya setelah pemilihan dan analisis masalah. Pemakaian metode ini penting supaya masalah-masalah tadi terjawab dengan tepat. Metode penelitian hukum yang digunakan yakni : a. Jenis Penelitian Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang meliputi pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum sosiologis. Dalam hal pendekatan hukum normatif penulis melakukan penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan skripsi ini. Pendekatan ini dilakukan demi memperoleh data sekunder. Sedangkan pendekatan secara sosiologis dilakukan demi memperoleh data primer yaitu dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung kepada Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Dalam menganalisa data yang diperoleh, maka penulis menggunakan analisis kualitatif.

b. Alat Pengumpulan Data Dalam hal ini penulis menggunakan dua cara dalam memperoleh data-data


yang diperlukan sehingga isi skripsi ini dapat terungkap dengan jelas, kedua cara yang dimaksud adalah: 1). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam rangka pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan maka penulis meneliti melalui sumber bacaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundangundangan maupun dokumentasi lainnya seperti: karya ilmiah para sarjana, majalah, surat kabar, internet maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi yang penulis ajukan.

2). Penelitian Lapangan (Field Research) Kegiatan ini penulis lakukan dengan cara turun langsung ke lapangan sasaran penelitian. Pengumpulan bahan-bahan di lapangan untuk memperoleh data yang akurat, diperlukan informasi langsung dengan mempergunakan instrumen penelitian sebagai berikut: a. Wawancara (interview), yaitu: mengadakan tanya-jawab dengan pejabat-pejabat instansi/kantor yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu antaralain dengan aparat BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk wilayah Sumatera Utara. b. Observasi (pengamatan), yaitu: penelitian dengan cara melakukan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap objek yang


diteliti. 3. Lokasi Penelitian Penelitian

dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

dalam hal ini dalam rangka memperoleh data dan keterangan yang berkaitan dengan kinerja Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam hal Pendaftaran Tanah. Sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian disajikan sebagai gambaran dari keadaan yang sebenarnya (deskriptif) dengan berpedoman kepada bentuk metode penelitian karya ilmiah yang kiranya dapat diterima oleh semua pihak.

G. Sistematika Penulisan Adapun judul Skripsi ini yakni : “Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah” (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN Sumut). Berikut uraian sistematika penulisan yang merupakan gambaran isi skripsi ini : Pada Bab I diuraikan tentang Latar Belakang Penulisan Skripsi; kemudian Perumusan Masalah yang akan diteliti ; diuraian pula Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan baik secara praktis maupun secara teoritis ; Keaslian Penulisan bahwa tulisan ini adalah karya asli dari penulis ; Tinjauan Kepustakaan yang meliputi : Pengertian “Kinerja”, Pengertian “Tanah”, Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah, Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah, Peralihan Hak atas Tanah, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Badan Pertanahan Nasional RI ;


selanjutnya Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pada Bab II diuraikan tentang Gambaran Umum Daerah Penelitian, Peranan BPN dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Realisasi Menjamin Kepastian Hukum

dan Hak Atas Tanah Melalui Pelaksanaan

Pendaftaran Tanah di Sumatera Utara, selanjutnya Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Sumatera Utara. Pada Bab III diuraikan tentang Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi Faktor Kebijakan Pemerintah Mengenai Kewajiban Perpajakan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Faktor Masalah Biaya Pendaftaran Tanah yang relatif mahal, SDM (Sumber Daya Manusia) dan Peralatan yang Terbatas, Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Kurang, Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah yang berlaku di Indonesia dengan Sistem Negatif serta Adanya Ketentuan Penunjukan Kawasan Hutan Oleh Departemen Kehutanan. Pada Bab IV diuraikan tentang Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang meliputi : Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Hambatan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Melalui Kebijakan Hukum Agraria serta Upaya Pencegahan dan Penanggulan Hambatan dalan Kegiatan Pendaftaran Tanah Melalui Pengelolaan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Pada Bab V duraikan mengenai Kesimpulan dan saran dari Penulis. Penulisan skripsi ini diakhiri dengan menyimpulkan butir-butir yang seyogianya dianggap penting, kemudian penulis memberikan beberapa saran sehubungan


dengan pembahasan yang telah dilakukan, sehingga somoga kiranya dapat berguna bagi segala pihak. Demikian sistematika penulisan skripsi ini dengan memberikan suatu batasan dalam ruang lingkup pembahasannya.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH OLEH BPN PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian a. Lokasi dan Kcadaan Geografis. Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 - 40 Lintang Utara dan 98° - 1000 Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 71 680,68 km2, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera, dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulaupulau Barn serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut kabupatenlkota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 12.138,30 km2 atau 16,93% diikuti Kabupaten Labuhan Barn dengan luas 9.223,18 km2 atau 12,87% kemudian diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.618,79 km2 atau sekitar 9,23%. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

Sibolga dengan luas 10,77 km2 atau sekitar 0,02% dan total luas wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 kelompok wilayah yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur.

b.Iklim. Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,8°C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,00 C. Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.




c.JumlahPenduduk Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut hasil peneacahan lengkap Sensus Penduduk ISP) 1990 penduduk Sumatera Utara keadaan tanggal 3 1 Oktober 1990 (han sensus) berjumlah 10,26 juta jiwa, dan dan hasil SP2000, jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 11,51 juta jiwa. Pada bulan April tahun 2003 dilakukan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Dan hasil pendafiaran tersebut diperoleh jumlah penduduk sebesar 11.890.399 jiwa. Selanjutnya dan hasil estimasi jumlah penduduk keadaan Juni 2005 diperkirakan sebesar 12.326.678 jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km2 dan tahun 2005 meningkat menjadi 172 jiwa per km2. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun, dan pada tahun 2000-2005 menjadi 1,37 % per tahun. Penduduk perempuan di Sumatera Utara sedikit lebih banyak dan laki-laki. Pada tahun 2005 penduduk Sumatera Utara yang berjenis kelamin perempuan berjumlah sekitar 6.16 1.607 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 6.165.071 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk Sumatera Utara sebesar 100,06 persen. Penduduk Sumatera Utara masih lebih banyak tinggal di daerah pedesaan dan pada daerah perkotaan. Jumlah penduduk Sumatera Utara yang tinggal di pedesaan adalah 6,99 juta jiwa (56,76 %) dan yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 5,33jutajiwa (43,24 %).


Sampai dengan tahun 1996 Jumlah penduduk miskin masih terlihat menurun di Sumatera Utara. Hal mi menggambarkan bahwa pembangunan di Sumatera Utara menghasilkan peningkatan taraf hidup masyarakat Sumatera Utara seeara keseluruhan. Jumlah penduduk miskin tahun 1993 sebesar 1,33 juta orang atau sebesar 12,3 1 persen dan total seluruh penduduk Sumatera Utara. Tahun 1996 jumlah penduduk Sumatera Utara yang tergolong miskin hanya 1,23 juta jiwa dengan persentase sebesar 10,92 persen. Namun karena terjadinya krisis moneter seeara maksimal termasuk Sumatera Utara, penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 1999 meningkat menjadi 16,74 persen dan total penduduk Sumatera Utara yaitu sebanyak 1,97 juta jiwa. Pada tahun 2003 terjadi penurunan penduduk miskin baik seeara absolut maupun seeara persentase, yaitu menjadi 1,89 juta jiwa atau sekitar 15,89 persen, sedangkan tahun 2004 jumlah dan persentase turun menjadi sebanyak 1,80 jutajiwa atau sekitar 14,93 %. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk Sumatera Utara yang menganut agama Islam pada tahun 2000 sebesar 65,45 persen, Kristen Katolik sebesar 4,78 persen, Kristen lainnya sebesar 26,62 persen, Hindu sebesar 0,19 persen, Budha sebesar 2,82 persen dan agama lainnya sebesar 0,14 persen.


d. Perbandingan Nasional Penduduk Indonesia pada tahun 2005 menurut hasil proyeksi penduduk akhir tahun berjumlah 219, 21 juta jiwa sementara penduduk Sumatera Utara sebesar 12,45 juta jiwa. Jumlah penduduk Sumatera Utara merupakan terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing jumlahnya 39,07 juta jiwa, 35,55 juta jiwa dan 31,89jutajiwa.



Berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (1PM) tahun 2004, 1PM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 75,8 diikuti posisi kedua Provinsi Sulawesi Utara sebesar 73,4 dan DI Yogyakarta diposisi ketiga sebesar 72,9. Sementara 1PM Provinsi Sumatera Utara sebesar 71,4 yang secara Nasional peringkatnya berada path posisi 7 dan 33 provinsi di Indonesia. Tahun 2005, Sumatera Utara mengalami inflasi 22,4 1 persen, jauh lebih tinggi daripada tahun 2004 yang sebesar 6,80 persen. Inflasi tahun 2005 tersebut lebih tinggi dan inflasi nasional sebesar 17,11 persen. Dan 45 Kota di Indonesia yang dilakukan penghitungan, laju inflasi tertinggi tahun 2005 terjadi di Kota Banda Aceh (41,11%) diikuti Kota Kota Bengkulu (25,22%) dan Kota Medan (22,91°o). Hasil sementara penghitungan PDRB menunjukkan dan 30 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi yang mempunyai PDRB terbesar. Nilai PDRB DKI Jakarta atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2004 sebesar Rp. 279,2 trilyun atau 12,67% dan total 30 provinsi. Provinsi berikutnya adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan nilai PDRB masing-masing Rp. 242,17 trilyun, Rp. 232,18 trilyun, dan Rp. 135,79 trilyun atau persentase masingmasing sebesar 10,99%, 10,54%, dan 6,16% terhadap total 30 provinsi seIndonesia. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupak provinsi yang mempunyai PDRB terbesar ke-5, yaitu sebesar Rp.83,33 trilyun atau 3,78% dan total 30 provinsi di Indonesia. Membaiknya ekonomi Nasional juga ditunjukan oleh meningkatnya neraca perdagangan luar negeri Indonesia yang mengalami surplus yang cukup


menggembirakan. Hal mi ditunjukkan oleh persentase perubahan neraca perdagangan luar negeri yang tercatat pada tahun 2004. Dimana neraca perdagangan luar negeri Indonesia mengalami surplus sebesar US $ 25.060,1 juta. Ekspor Indonesia sebagian besar ditujukan ke kawasan Asia Lainnya, Jepang , Asean dan Uni Eropa. Pada Tahun 2004, ekspor terbesar Indonesia ditujukan ke negara Jepang sebesar US$. 15.962,1 juta atau sekitar 22,30%. Diikuti ke kawasan Asia Lainnya mencapai US$. 12.997,5 juta atau 18,16 persen dan total ekspor Indonesia. Pada tahun 2004, nilai impor Indonesia sebagian besar didatangkan dan kawasan Asia lainnya sebesar US $ 12.466 juta atau 26,79 persen dan total impor Indonesia kemudian disusul dan kawasan Asean sebesar US $ 11.494,4 juta atau 24,7 1 persen. Sedangkan dan Uni Eropa sebesar US $ 5.252,0 juta atau 11,29 persen. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2003 jumlah rumahtangga pertanian di Indonesia sebanyak 24,87 juta rumah tangga sebagian besar berada di Jawa Timur sebanyak 4,84 juta RT atau 19,94 persen diikuti Jawa Tengah sebanyak 4,26 juta RT atau 17,13 persen dan Jawa Barat sebanyak 3,29 RT atau 13,23 persen. Sedangkan banyaknya rumah tangga pertanian di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1,26 juta RT atau sekitar 5,07 persen dan jumlah rumahtangga pertanian di Indonesia.


e. Kctcnagakcrjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tampak berfluktuasi. Pada tahun 2000, TPAK di daerah mi sebesar 57,34 persen, tahun 2004 naik menjadi 68,95 persen, dan tahun 2005 menjadi 7 1,94 persen. Angkatan kerja di Sumatera Utara sebagian besar masih berpendidikan SD ke bawah. Persentase angkatan kerja golongan mi mencapai 4 1,96 persen, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMTP dan SMTA masing-masing sekitar 26,42 persen dan 26,49 persen sedangkan sisanya 5,14 persen berpendidikan diatas SMTA. Dengan masih rendahnya pendidikan angkatan kerja memungkinkan produktivitasnya juga masih belum optimal. Jika dilihat dan status pekerjaannya, sepertiga (28,44 persen) penduduk yang bekerja di Sumatera Utara adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha dengan dibantu anggota keluarga mencapai sekitar 17,67 persen, sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga mencapai 23,24 persen. Hanya 2,08 persen penduduk Sumatera Utara yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap/bukan anggota keluarganya. Jumlah penduduk Sumatera Utara yang merupakan angkatan kerja adalah sebanyak 5,80 juta j iwa yang terdiri dan 5,17 juta j iwa terkategori bekerj a dan sebesar 636 ribu jiwa terkategori mencari kerja dan tidak bekerja (pengangguran terbuka). Penduduk Sumatera Utara yang bekerja mi sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu 52,68 persen. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Sumatera Utara adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu


sebesar 17,67 persen. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa, baik jasa perorangan, jasa perusahaan, dan jasa pemerintahan yaitu sebesar 10.55 persen. sementara penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 6,01 persen saja.




B. Peranan BPN dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah a. Realisasi Menjamin Kepastian Hukum Atas Tanah Melalui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Sumatera Utara

Tabel 1. Penerbitan Sertifikat dari tahun 1960 s/d tahun 2007



Tabel 2. Luas Daerah Kabupeten/ Kota dan Luas Tanah yang Telah Disertifikatkan Sampai Tahun 2004 No Kabupaten/ Kota Luas Tanah yang telah Luas Area (Ha) diterbitkan Sertifikat (Ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kota Medan Binjai Pematang Siantar Tanjung Balai Sibolga Tebing Tinggi Padang Sidempuan Kabupaten Deli Serdang Asahan Labuhan Batu Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Toba Samosir Mandailing Natal Karo Dairi Simalungun Nias Langkat Tapanuli Utara Serdang Bedagai Nias Selatan Humbang Hasundutan Pak-pak Barat Samosir JUMLAH

5.768,7154 3.558,8154 6.663,9548 2.050,6038 206,7841 1.247,3357 47,9440

2.650 9.033 7.999 6.052 1.077 3.799 14.000

135.901,0756 186,7450 331.776,9914 78.491,9646 30.201,1605 809,6700 110,5411 42.191,7990 9.290,2434 186.251,6158 2.689,7024 137.750,7600 5.677,5487 98.0873,9707

240.796 458.075 922.318 1.213.830 218.800 247.440 661.879 212.729 192.780 438.660 349.539 626.330 606.185 198.998 182.520 121.830 206.905 7.168.068,0000

Keterangan: Luas Kabupaten Humbang Hasundutan digabung dengan Kabupaten Tapanuli Utara

Medan, 18 Mei 2005

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

Tabel 3. Luas Tanah yang Telah Terdaftar Dan Belum Terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Sumatera Utara No

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kabupaten/ Kota

KOTA Medan Binjai Pematang Siantar Tanjung Balai Sibolga Tebing Tinggi Padang Sidempuan Kabupaten Deli Serdang Asahan Labuhan Batu Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Toba Samosir Mandailing Natal Karo Dairi Simalungun Nias Langkat Tapanuli Utara JUMLAH

Tanah Terdaftar Belum Terdaftar (sertifikat) (dari PBB & Prediksi

693.650

195.563 31.020 34.362 15.974 6.888 20.363 673

162.307 30.069 24.153 11.074 12.360 12.273 55.600

91.376 38.154 56.551 32.981 72.753 1.656 3.473 16.597 17.365 39.509 11.525 39.466 17.428

394.714 226.704 265.708 280.101 54.919 143.636 137.991 98.565 158.000 303.784 82.868 117.539 174.428 2.746.094

Medan, 18 April 2005

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara


Persentase Luas Area Yang Telah Bersertifikat atau Terdaftar yaitu: = 1.547.950,4386 x 100 % 7.168.068,0000 = 21,59 % Persentase Bidang Tanah Yang Telah Bersertifikat yaitu : =

846.988 x 100 % 2.746.094 = 30,84 %


b. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang Diterapkan Oleh BPN Provinsi Sumatera Utara Sesuai ketentuan Pasal 19 UUPA Penyelenggara Pendaftaran Tanah adalah Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu Pelaksana Pendaftaran Tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. Misalnya pembuatan akta PPAT Sementara, pembuatan Akta Ikrar Wakaf, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris, pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang, dan ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematik oleh Panitia Ajudikasi. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang terkait segi administratif disebutkan sebagai data Yuridis, sedangkan segi Teknisnya disebutkan sebagai data fisik. Data yuridis maksudnya ada keterangan status hukum mengenai bidang tanah yang didaftar, pemegang hak dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Bila dinyatakan sebagai status hukum bidang tanah yang terdaftar, berarti terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara orang dengan tanahnya. Adanya


bukti hubungan hukum tersebut kemudian diformalkan (bukan dilegalisasi) melalui pendaftaran tanah. 18 Disebutkan

memformalkan

bukan

melegalisasi

karena

kegiatan

pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional belum pada posisi pemberian jaminan kebenaran materil dari pemilikan tanah seseorang, tetapi hanya sampai pada pembenaran atau pengukuhan dari bukti formal yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan permohonan hak atas bukti-bukti tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti adanya penguasaan atau alas hak atau hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan tanahnya. Kegiatan pendaftaran tanah yang memformalkan pemilikan tanah baik yang berdasarkan bukti-bukti pemilikan maupun penguasaan atas tanah selain menyangkut aspek yuridis dan aspek teknis, juga pelaksanaan pendaftaran tanah terkait dengan tugas-tugas keadministrasian. Dengan kata lain dalam kegiatan pendaftaran taanh terdapat tugas-tugas penata-usahaan , seperti dalam penetapan hak-hak atas tanah dan pendaftaran peralihan hak tanah. Bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan yang menyangkut aspek yuridis atau pegumpulan data yuridis sampai kepada penerbitan buku tanah, sertifikat dan daftar umum lainnya serta pencatatan perubahan di kemudian hari hampir seluruhnya menyangkut tugastugas administrasi. Berikut ini adalah Prosedur

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

yang

Diterapkan Oleh BPN Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan dua cara yaitu : 18

Lubis, Mhd. Yamin; Lubis, Abd. Rahim; Hukum Pendaftaran Tanah, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 78


1. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik 2. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

1. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pendaftaran Tanah Secara Sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah tatau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan atas prakarsa Pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri. Berikut ini merupakan Tahapannya (Sesuai dengan Permen-Agra/ Ka. BPN No. 3/1997) : a. Penetapan Lokasi (Oleh Menteri atas usul Kepala Kantor Wilayah) b. Persiapan Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran berupa peta dasar yang berbentuk peta garis atau peta foto. c. Pembentukan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas (Satgas) Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran tanahnya.


Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk. d. Penyuluhan Wilayah Sebelum dimulainya ajudikasi diadakan penyuluhan diwilayah atau bagian wilayah desa/ kelurahan yang bersangkutan mengenai pendaftaran tanah secara sistematik oleh Kepala Kantor Pertanahan dibantu panitia ajudiaksi yang yang bertujuan memberitahukan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di desa/ kelurahan tersebut akan diselenggarakan pendaftaran tanah secara sistematik. e. Pengumpulan data fisik Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batas selanjutnya diukur dan dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Jika dalam wilayah yang dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya, pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan. Kegiatan yang tercakup dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik yaitu : a) Pengukuran dan pemetaan b) Pembuatan peta dasar pendaftaran c) Penetapan batas bidang-bidang tanah d) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran


e) Pembuatan daftar tanah dan f) Pembuatan surat ukur

f. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Pengumpulan alat-alat bukti kepemilikan atas penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keberatan saksi dan / atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atas kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada panitia ajudikasi. a). Hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 

Penetapan Pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut Ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan



Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang

hak

milik

kepada

penerima

hak

yang

bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik 

hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang



tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf



hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan




pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan

b). Pembuktian Hak Lama (Konversi Hak Atas Tanah ) Konversi hak atas tanah dikenal sebagai istilah yang diciptakan oleh UUPA yakni dalam Bagian Kedua mengenai Ketentuan-ketentuan Konversi. Sungguhpun UUPA sendiri tidak memberikan defenisi tentang konversi ini. Menurut AP. Parlindungan, pengertian Konversi Hak Atas Tanah adalah bagaimana pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem dari UUPA,

19

yakni kegiatan menyesuaikan diri

(bukan memperbaharui) hak-hak lama menjadi hak-hak baru yang dikenal dalam UUPA, baik hak itu bersifat publik maupun hak privat yang dimiliki oleh orang seorang

dan atau badan hukum privat atau publik. Kemudian dalam sistem

pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pelaksanaan Konversi tersebut masuk dalam bagian pembuktian hak dan pembukuannya, dalam hal ini tentunya pembuktian hak lama. Latar belakang pemberlakuan konversi ini didasarkan pada pemikiran bahwa Hukum Agraria Indonesia didasarkan pada Hukum Adat, hal itu diartikan bahwa Hukum Agraria harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat banyak yang hidup dan berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan Zaman. Hukum Adat yang dimaksudkan dalam hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum Angka III ayat (1) UUPA adalah hukum asli dari rakyat Indonesia yang disempurnakan dan

19

Parlindungan, AP; Konversi Hak-Hak Atas Tanah, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, Hal. 1


disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, atau sebagaimana diartikan oleh AP. Parlindungan adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang telah dihilangkan sifat-sifat yang khusus daerah dan diberi sifat nasional serta yang disana sini mengandung unsur Agama,

20

disaneer,

atau seperti dikatakan oleh Boedi Harsono adalah hukum Adat yang 21

dan oleh Sudargo Gautama disebut sebagai Hukum Adat yang

diretool. 22 Dijadikannya hukum Adat sebagai dasar dari Hukum Agraria Indonesia dapat juga merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum asli dari rakyat Indonesia yang didalamnya terdapat hak-hak tradisional rakyat atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional rakyat atas tanah yang tunduk pada hukum Adat tersebut secara gamblang diatur dalam Pasal 18-B Undang-undang Dasar 1945 (Perubahan- II tahun 2000) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Repubik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Begitu juga pada Pasal 28-I Angka

20

Parlindungan, AP; Pengembangan Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan, Jakarta ; Proyek BPHN,1997, Hal 17 21 Hukum adat yang disaneer adalah norma-norma hukum Adat yang akan mengalami pemurnian dari unsur-unsur yang tidak asli (Harsono, Boedi; Hukum Agraria Indonesia, Jambatan,Jakarta, 1994, Hal, 158. 22 Gautama, Sudargo (Gouw Gok Siong); Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1973. Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

(3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kemudian Piagam Hak Azasi Manusia yang menjadi lampiran TAP MPR Nomor XVII/MPR?1998 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 41 jo. Undangundang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat, telah memperkokoh landasan pengakuan yang telah terlebih dahulu diatur dalam UUPA yang menyebutkan Hukum Adat sebagai dasar Hukum Agraria Indonesia. Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, kendati masih ada dijumpai tanah adat dan hal ulayat, seperti di Kabupaten Karo dikenal tanah milik bersama dari suatu marga yang dinamakan tanah kesain, di Kabupaten Tapanuli Selatan dikenal dengan istilah torluk atau tanah sepanjang banua sadesa, di Kabupaten Dairi disebut dengan nama tanah marga dan di Kabupaten Tapanuli Utara dikenal dengan sebutan tanah marga dan tanah partuanan atau parhutaan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan konversi bahwa terhadap Hak-hak Adat yang memberi wewenang sabagaimana atau mirip dengan Hal Milik yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 UUPA, seperti Hak Agrarische eigendom, milik, yasan, aderbeni, hak atas drue desa, pesini, grand sultan, hak gogolan dan lain-lain yang merupakan hak-hak adapt sejak berlakunya UUPA diakui menjadi, Hak Milik (pasal II dan VII Ketentuan Konversi UUPA). Artinya


si pemegang Hak ini diwajibkan mengajukan konversinya agarhaknya disesuaikan menjadi hak yang disebutkan sebagai hak sebagaimana dalam Pasal 16 UUPA. Dalam hal ini konversi dari tanah-tanah Hak Adat tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. Sk. 26/ DDA/ 1970 yang menegaskan bahwa tidak ada ketentuan pembatasan jangka waktu konversinya, hingga saat ini tetap diakui dan dihargai serta dapat diproses konversinya. Pengakuan dan penegasan hak merupakan bagian dari kegiatan konversi hak atas tanah atau pembuktian hak lama, namun hanya untuk bekas Hak Milik Adat, sedangkan untuk bekas Hak-hak Barat setelah tanggal 24 September 1980 sesuai Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979), tidak dapat lagi dilaksanakan konversi atasnya, kendati masih ditemukan adanya bukti-bukti lama dan hanya dapat dilakukan melaui pemberrian hak atas tanah. Pihak yang menguasai hak atas tanah tersebut diharuskan mengajukan permohonan baru ke Kantor Pertanahan untuk memproses haknya kembali.

g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya daftar isian beserta peta bidang atau bidang-bidang tanag yang bersangkutan sebagai hasli pengukuran diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari untuk memberi lesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.


Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yamg bersangkutan serta di tempat lain yang dianggap perlu. Jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.

h. Penegasan Konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak Berita acara pengesahan menjadi dasar untuk : - Hak atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak legkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi ditegaskan konversinya menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan tertentu - hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktika kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun oleh Ketua Panitia Ajudikasi diakui sebagai hak milik dengan memberi catatan tertentu. Untuk pengakuan Hak tidak diperlukan penerbitan surat keputusan pengakuan hak.


i. Pembukuan Hak Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah. Dalam buku tanah tersebut tercantum data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan apabila ada surat ukurnya maka dicatat pula pada surat ukur tersebut. Bukti bahwa hak beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah terdaftar menurut Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran tanah adalah dengan dilakukannya pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur.

j. Penerbitan Sertifikat Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jika dalam buku tanah terdapat catatan-catatan menyangkut data yuridis maupun data fisik maka penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan

yang

bersangkutan dihapus. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihka yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihaklain yang dikuasakan olehnya. Setelah berakhir pendaftaran tanah secara sistematik maka Ketua Panitia Ajudikasi menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Kantor Pertanahan


berupa semua dokumen mengenai bidang-bidang tanah, peta pendaftaran tanah, surat ukur, buku tanah, sertifikat hak atas tanag yang belum diserahkan kepada pemegang hak, daftar hak atas tanah, warkah-warkah dan daftar isian lainnya.

2. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pendaftaran Tanah Secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Adapun tahapannnya adalah sebagai berikut : a) Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik b) Pengukuran : -

Pengukuran dan Pemetaan

-

Pembuatan peta dasar pendaftaran

-

Penetapan batas-batas bidang tanah

c) Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah d) Pengumpulan Data Fisik, Data Yuridis, dan Pengasahannya e) Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak f) Pembukuan Hak g) Penerbitan Sertifikat


Pendaftaran tanah secara Sistematik lebih diutamakan, karena melalui cara ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan daripada melalui Pendaftaran Tanah Secara Sporadik. Disamping pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftaran tanah secara sporadik juga per;u ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara individual dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan makin meningkat kegiatannya. 23

23

Zaidar; Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003 hal 86


BAB III HAMBATAN-HAMBATAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

A. Faktor Kebijakan Pemerintah Mengenai Kewajiban Perpajakan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) dengan penentuan Nilai Perolehan Objek Tanah Tidak Kena Pajak.(NPOTKP) yang sangat rendah di Sumatera Utara. Misalnya : Di Kota Medan NPOTKP sebesar Rp.30.000.000 sedangkan di Tapanuli Selatan sebesar Rp. 10.000.000, sehingga masyarakat keberatan terhadap penentuan besarnya BPHTB ketika hendak dilakukan Pendafaran Tanah.

Rumus BPHTB : 5 % x (Luas x Harga Tanah atau NJOP) - NPOTKP

Di Kota Medan dengan Luas Tanah 200 m3 dan Harga Tanah atau NJOP : Rp. 300.000 per meter kubik. Maka, BPHTB yang harus dibayar : = 5 % x (200 m x Rp. 300.000) – Rp. 30.000.000 = 5 % x 60.000.000- 30.000.000 = Rp. 1.500.000,Sebelum berlakunya BPHTB ini Masyarakat yang memohon Hak cukup hanya membayar biaya yang ditentukan oleh instansi BPN, namun dengan adanya NBPHTB maka Pemohon/ masyarakat wajib membayar biaya yang ditentukan oleh BPN ditambah dengan BPHTB.

24

24

Wawancara tanggla 23 Juli 2008 dengan Bapak Abd. Rahim Lubis, Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan BPN Kanwil Prov. Sumut, medan


B. Faktor Masalah Biaya Pendaftaran Tanah yang relatif mahal (sesuai dengan yang ditetapkan dalam PP No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Penerimaan Negara bukan pajak diberlakukan di Kantor pertanahan). Dalam hal Pendaftaran Tanah di Provinsi Sumatera Utara sekalipun telah ada tarif Pendaftaran Tanah untuk setiap simpul dari Kegiatan Pendaftaran Tanah sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2002 namun dalam prakteknya baik aparat BPN maupun pemerintah pada tingkat daerah/ terkecil seperti Kepala Desa, Lurah, Camat) dalam hal menerbitkan Alas Hak tetap melaksanakan pengutipan di luar ketentuan yang berlaku (tarif biaya Pendaftaran Tanah dalam PP No. 46 Tahun 2002). Mnurut penelitian masalah biaya turut memberi pengaruh terhadap rendahnya kemauan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya

C. SDM (Sumber Daya Manusia) dan Peralatan yang Terbatas Dalam hal pekerjaan Pendaftaran Tanah merupakan “Pekerjaan Raksasa” sehingga diperlukan SDM yang terbaik sebagai pelaksananya yang banyak dan peralatan yang lengkap. Namun kenyataannya SDM yang ada pada BPN dan peralatan teknis masih sangat terbatas.

D. Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Kurang Pasal 23, 32, 38, UUPA mewajibkan setiap pemegang hak milik, HGU, HGB untuk mendaftarkan tanahnya. Namun olehkarena minimnya kesadaran masyarakat, banyak tanah yang tidak terdaftar. Sampai saat sekarang ini sebagian besar masyarakat masih berpendapat bahwa tanah-tanah yang sudah terdaftar itu bermakna jika tanah itu sudah suratnya (surat apapun namanya dan siapapun yang menerbitkannya ) asalkan terkait pembuatannya dengan instansi Pemerintah berarti tanah tersebut sudah terdaftar. Padahal semua tanah yang dimiliki masyarakat dewasa ini telah ditetapkan pajak bumi dan bangunan (PBB)nya dalan rangka pemenuhan dan


peningkatan pendapatan negara. 25 Adanya Perangkat-perangkat hukum yang baik dan aparat penegak hukum yang dapat diandalkan bukanlah suatu jaminan untuk menegakkan kehidupan hukum yang sempurna bila kesadaran hukum masyarakatnya masih kurang bahkan rendah. Hal ini juga dapat disebabkan oleh karena kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, prosedur dan prosesnya yang masih terlalu lama tidak sebagaimana harapan masyarakat, tidak ada keuntungan langsung yang diperoleh masyarakat setelah terdaftar tanahnya dan lain sebagainya sehingga sampai dengan tahun 1997 selama lebih dari 35 tahun dari sekitar 55 juta bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,5 juta bidang tanah yang sudah didaftar (Penjelasan PP. No. 24 Tahun 1997).

E.Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah yang berlaku di Indonesia dengan Sistem Negatif Dengan sistem Negatif ini maka terbukalah kesempatan kepada orang lain untuk menggugat orang yang sudah memiliki sertifikat dan Hakim bisa saja memutus bahwa pemilik sertifikat tersebut bukanlah pemilik yang sebenarnya. Sehingga ada keraguraguan pada masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya karena tidak menjamin secara mutlak Kepastian Hak atas tanahnya.

F. Adanya Ketentuan Penunjukan Kawasan Hutan Oleh Departemen Kehutanan Yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan No.44/ MenHut-II/ 2005 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.201/ MenHut-II/ 2006 yang menunjuk tanah yang sebelumnya bukan kawasan hutan dijadikan atau ditunjuk sebagai kawasan hutan, sehingga banyak pemukiman penduduk & perladangan seperti persawahan masuk kembali kedalam kawasan hutan. Ketika hendak mendaftarkan tanahnya, BPN menolak atas dasar ketentuan yang berlaku, tanah yang boleh dimohonkan adalah tanah yang berada di luar kawasan hutan. 25



BAB IV UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HAMBATANHAMBATAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

A. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Hambatan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Melalui Kebijakan Hukum Agraria a. Biaya Pendaftaran Tanah Oleh UUPA masyarakat Indonesia dikenal dalam 3 golongan yaitu : a. golongan ekonomi lemah


b. golongan ekonomi cukup c. golongan ekonomi kuat Pernyataan yang tegas tentang perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah ini terdapat pada berbagai pasal dalam UUPA dan pada peraturan pelaksananya. Pada pasal 19 ayat (4) UUPA ditegaskan : ”Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut.” Pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa atas permohonan yang bersangkutan dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya biaya jika pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya tersebut sebagaimana pada pelaksanaan PRONA (Keputusan Mendagri No. 220/1981). Sementara untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris tidak dipungut biaya pendaftaran. Terhadap masalah pengenaan BPHTB

telah diupayakan memperkecil

besarnya kewajiban yang harus dibayar dengan hanya mengenakan Harga Tanah saja untuk penentuan NJOP, khusus terhadap pendaftaran tanah pertamakali. Pada dasarnya, sebagian dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diperuntukkan bagi Badan Pertanahan Nasional untuk perbaikan administrasi pertanahan, khususnya sertipikasi tanah (pasal 23 UU 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).


Oleh karena itu khusus mengenai besar dan cara pembayaran biaya pembayaran tanah tersebut diautr dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Apalagi dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah Provinsi, Kabupaten

dan

Kota

(APBN

dan

APBD).

Pengaturan

tersendiri

itu

mengisyaratkan bahwa biaya pendaftaran tanah tersebut akan mengalami perubahan sesuai kebutuhan sebagai salah satu pendapatan negara dan daerah. Berdasarkan ketentuan UUPA, Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2002 dan peraturan pelaksana lainnya biaya pendaftaran tanah ditetapkan variatif. Halhal yang menyebakan demikian disebabakan sebagai berikut : a. Luas Lahan Sekalipun penetapan ceiling (batas maksimum) luas tanah pertanian yang dapat dimiliki, baik secara umum maupun khusus dimasing-masing kabupaten dan kota telah ditetapkan di dalam Undang-undang No 56 PRP tahun 1960 dan untuk tanah-tanah non pertanian belum ada penetapannya, perbedaaan luas tanah yang didaftarakan itu akan membedakan jumlah biaya yang harus dibayar. b. Peruntukan Penggunaan Tanah Dalam hukum agararia peruntukan penggunaan tanah secara umum dikenal untuk pertanian dan untuk non pertanian. Biaya pendaftaran tanah untuk pertanian lebih kecil dari pada tanah untuk non pertanian. Penetapan itu tentu berdasarkan kepada negara Indonesia sebagai negara agraris dan lahan pertanian itu sebagian besar berada di pedesaaan yang dipunyai masyarakat yang berpendapatan relatif lebih rendah dibanding lainnya. c. Letak Tanah Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

Letak tanah secara umum dibagi atas tanah di perkotaan dan di pedesaan. Tanah di perkotaan biaya pendaftaran tanahnya lebih besar dari di pedesaan. Hal itu disebabkan selain keterbatasan tersedianya lahan juga nilai dan peralihannya lebih besar di perkotaan dari pada di desa. Bahkan lebih rinci lagi akan dibedakan biaya pendaftarannya bagi tanah-tanah yang letaknya lebih srategis atau tidak, sekalipun berada dalam kawasan yang sama. d. Pemilik Tanah Walaupun dalam hukum agraria pemilik tanah itu sangat dibedakan antara pemilik

yang

memenuhi

asas

kebangsaan

seperti

orang

yang

kewarganegaraannya hanya Indonesia dan pemilik yang tidak memiliki asas kebangsaan seperti warga negara asing namun untuk penetapan biaya pendaftaran tanah yang dikedapkan ialah pemiliknya termasuk ekonomi lemah atau tidak. Biaya pendaftaran tanah yang pemiliknya golongan ekonomi kuat akan lebih besar dari pada pemilik lainnya. e. Besar Pajak Berdasarkan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan pada setiap bidang tanah turut menjadi dasar penetapan tanahnya yang biasa disebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tanah yang lebih besar NJOPnya akan dikenai biaya pendaftaran tanahnya yang lebih besar dari pada yang lainnya. f. Status Tanah Pada umumnya tanah yang didaftarkan untuk memperoleh hak adalah


tanah Negara atas tanah hak yang sudah berakhir waktunya (bekas tanah hak) tetapi tidak menutup kemungkinan atas tanah hak dalam hal jika diajukan permohonan perubahan hak atas tanahnya seperti perubahan hak guna bangunan yang ada dikawasan perumahan yang dibangun oleh Perum. Biaya pendaftaran tanah yang dimohon untuk mendapatkan tanah hak milik akan lebih besar dibanding dengan tanah hak lainnya, apalagi biaya untuk perubahan haknya akan lebih kecil daripada permohnan hak untuk pertama kalinya karena data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap tersedia.

b. Penjaminan Kredit Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kebijakan baru pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden No 6 tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah akan memperkuat sistem penjaminan kredit bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan mempermudah dan mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi UMKM, mempermudah pembuatan sertifikasi tanah bagi UMKM dan menrunkan biayanya akgar lebih murah dan terjangkau. Berkaitan dengan impres tersebut, menteri keuangan juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) mengenai perubahan batas kena pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB). Batas terendahnya akan dinaikkan sehingga memperluas cakupan sertifikasi tanah.

c. Sistem publikasi negatif tetapi mengandung unsur positif Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan dan bahwa sistem publiksinya adalah Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

sistem negatif tetapi mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan suratsurat bukti pihak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 huruf C, pasal 23 ayat 2, dan pasal 38 ayat 2 UUPA.

B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Hambatan dalan Kegiatan Pendaftaran Tanah Melalui Pengelolaan BPN (Badan Pertanahan Nasional) a. Upaya Penyuluhan Dan Sosialisasi Pendaftaran Tanah Kantor pertanahan sebagai struktur pengelolaan admistrasi tanah telah membuat sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dilakukanya pendaftaran tanah. Pada dasarnya keuntungan yang diperoleh melalui pendaftaran tanah yaitu : 1. Memberikan jaminan keamanan penggunaan bagi pemiliknya. 2. Mendorong atau meningkatkan penarikan pajak oleh Negara 3. Meningkatkan fungsi tanah sebagai jaminan kredit 4. Meningkatkan pengawasan pasar tanah 5. Melindungi tanah Negara 6. Mengurangi sengketa tanah 7. Memfasilitasi kegiatan rural land reform 8. Meningkatkan urban planning dan memajukan infrastruktur 9. Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas 10. Dapat menyediakan data statistik tanah yang baik Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dilaksanakan dengan mengumpulkan


Kepala Desa-Kepala Desa dan Kelurahan dari satu kecamatan. Bertempat di Kantor Camat Kecamatan, pejabat dan staf pertanahan memberikan sosialisai hukum pendaftaran tanah kepada mereka. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap kecamatan bahkan disetiap kabupaten. Materi yang disosialisasikan akan diteruskan oleh kepala desa dan kelurahan kepada warga masyarakat yang mereka pimpin.

b. PRONA dan PRODA Pada pertengahan PELITA (pembangunan lima tahun) ke III tahun 1980 sebagai penjabaran dari GBHN tahun 1978 ditetapkan kebijaksanaan tentang pendaftaran tanah agar sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Untuk merealisir hal tersebut oleh pemerintah ditetapkan catur tertib pertanahan yang salah satu wujud realisasinya adalah melaksankan pensertifikatan tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang semula ditujukan bagi

golongan

ekonomi lemah tetapi berkembang secara melembaga dan meluas. Surat Edaran Deputi bidang umum Badan Pertanahan Nasional No 630.11961 tanggal 6 Januari 1996 menegaskan bahwa untuk mempercepat produktivitas pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia program PRONA, PRODA, dan PRONA Swadaya terus digalakkan. Penunjukkan lokasi ditetapkan oleh kantor wilayah BPN Provinsi dan pelaksanaan proyek tersebut harus berpedoman kepada peraturan menteri negara agraria atau kepala BPN No 3 tahun 1995 yang dilakukan oleh panitia ajudikasi.


c. Mengenai pengenaan BPHTB Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan mengenai BPHTB pada tanggal 21 Agustus 2007 bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan pertanahan kepada masyarakat khususnya dalam memproses permohonan atas tanah dibuat suatu kesamaan persepsi diantara kantor pertanahan kabupaten atau kota yang terutama menyangkut kelengkapan persyaratan permohonan atas tanah dan juga objek yang jadi dasar pengenaan BPHTB. Dijelaskan bahwa sepanjang tidak ada ketentuan yang tegas dari instansi perpajakan, maka terhadap pendaftaran tanah yang pertama kali, pengenaan pajak BPHTB hanya atas objek tanahnya tidak termasuk bangunan yang ada diatasnya karena berdasarkan ketentuan pasal 4 UUPA dinyatakan penetapan atau pemberian hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh perseorangan ataupun badan hukum hanya atas permukaan bumi yang disebut tanah saja.



BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : a. Kinerja Badan Pertanahan Nasional khususnya untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara masih dapat dikatakan baik dalam hal adanya proses pendaftaran tanah yang tetap mengikuti alur maupun tahapan yang ditetapkan oleh UndangUndang No 5 Tahun

1960 (UUPA) serta peraturan pelaksana lainnya. Dan

adanya bukti nyata yang penulis perhatikan yakni dokumen-dokumen tahapan Pendaftaran Tanah yang sangat kompleks karena mengingat bahwa Pendaftaran Tanah merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang juga tidak singkat hanya demi menerbitkan sebuah Sertifikat. Dimana sebuah sertifikat merupakan alat bukti yang paling kuat. b. Meskipun begitu masih saja suatu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah menghadapi hamabatan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang sangat berpengaruh yakni masalah biaya. Mahalnya biaya pendaftaran

tanah menjadi suatu ketakutan

tersendiri bagi masyarakat. Golongan Ekonomi lemah masih merasa bahwa Pendaftaran Tanah tidak akan mendatangkan keuntungan bagi mereka terlebih lagi proses dan prosedur Pendaftaran Tanah yang tidak mereka pahami. c. Sungguhpun Hambatan-hambatan dalam Penyelenggaraan Pendafataran Tanah masih tetap ada dari dahulu hingga sekarang, Badan Pertanahan Nasional bukanlah tidak tegas apalagi tidak mengambil sikap. Oleh sebab mengapa penulis menyatakan demikian, yakni karena Badan Pertanahan Nasional tetap berusaha Maria Margaretha : Kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara (SUMUT) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah (Studi Kasus : Kantor Wilayah BPN SUMUT), 2008. USU Repository © 2009

membantu masyarakat baik penanggulangan masalah biaya sekaligus penyuluhan / sosialisasi manfaat Pendaftaran Tanah (yakni menjalankan pelaksananaan pendaftaran tanah dengan PRONA dan PRODA demi menumbuhkan kesadaran masyarakat serta golongan ekonomi lemah dapat memperoleh jaminan kepastian hukum hak atas tanah). Karena sudah merupakan tanggungjawab sebuah

B. Saran Setelah memperhatikan bahasan diatas, maka saran dari penulis yakni : 1. Meskipun agenda kegiatan Badan Pertanahan ada 11 butir, yang mana Pendaftaran Tanah berada pada urutan kedua, sangatlah diharapkan untuk tetap terus memperhatikan dan menanggulangi hambatan-hambatan dalam hal Pendaftaran Tanah kearah yang semakin baik. Tidak seluruhnya masyarakat mengerti arti penting Pendaftaran Tanah dan juga masih banyak yang tidak memiliki jaminan hukum kepastian hak atas tanah, sebab dari kedua hal itulah timbul suatu konflik dan sengketa tanah yang berakar dari ketiadaan alat bukti hak di tangan masyarakat dalam rupa sertifikat. Jalan penyelesaian melalui Pengadilan pun tidak efektif terlebih bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. 2. melakukan penggalangan dana


DAFTAR PUSTAKA

Abrar, Ana Nadya. 1997. Bila Fenomena Jurnalistik Direfleksikan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Birowo, Antonius. 2004. Metode Penelitian Sosial, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gitanyali.

Eriyanto. 2004. Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LkiS.

Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Jakarta: Granit.

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. Jurnalistik Teori dan Praktik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Septiawan K., Santana. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Severin, Warner J. dan James W. Tankard, Jr. 2007. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa. Jakarta: Kencana.


Sobur, Alex. 2004. Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Sudibyo, Agus. 2001. Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta:LkiS

Sumadiria, Drs. A.S. Haris. 2005. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Sunario, Prof. Dr. Astrid S. Susanto. 1993. Globalisasi dan Komunikasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.




KINERJA BPN PROVINSI SUMATERA UTARA (SUMUT) DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ATAS TANAH

Recommend Documents