Pendaftaran Tanah Mata kuliah Hukum Tanah Perkuliahan ke 4
Nilai pada Tanah • • • • • • • •
Magis-religius Posisi Politik Sosial Ekonomis Antropologi Historis Hukum
Filosofi Pendaftaran Tanah • Kepemilikan Tanah secara Konkret-Aktual menjadi Legal-Formal • Perubahan aturan mengenai kepemilikan yang bersifat awalnya “tidak tertulis” menjadi “tertulis” tersebut dipengaruhi oleh transformasi masyarakat dari corak gemeinschaft (paguyuban) menjadi corak gesselschaft (patembayan). • Hubungan antara masyarakat yang awalnya organis (emosianal) menjadi hubungan yang bersifat mekanis (prosedural). • Adanya kebutuhan dan jaminan kepastian hukum.
Pendaftaran Tanah sebagai Pemastian Hak Kantor BPN
• Recording of title • Continous Recording • Panitia Pembebasan Tanah • Pengawas PPAT • Panitia Tanah
PPAT
• Mutasi • Pengikatan hak atas tanah • Pemberian hak baru
Pasal 19 UUPA • .... Untuk menjamin kepastian hukum, oleh karena itu pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, diatur melalui PP....... • ........pendaftaran meliputi: – Pengukuran, pemetaan, pembukuan – Pendaftaran hak atas tanah dan peralihannya, – Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Relasi negara-warganegara dalam Pendaftaran tanah • Pendaftaran tanah adalah kewajiban pemerintah • Dengan demikian, maka pendaftaran tanah adalah hak warganegara.
Pemberian hak (prosedur konstitutif)
Penetapan hak (prosedur deklaratif)
Terhadap tanah yang dikuasai negara, atau terhadap tanah yang sudah dibebani hak milik
Hak sudah ada sebelumnya
Diberikan kepada perorangan atau badan hukum.
Hak tersebut ditetapkan
Pemberian hak (eg: HGU kepada suatu perusahaan)
Eg: tanah waris, tanah adat
Continous Recording • Tugas PPAT untuk mencatat perbuatan hukum yang berkelanjutan terhadap tanah, untuk dilaporkan kepada BPN. • Eg: mutasi, pengikatan hak tanggungan, pemberian hak baru.
Optimalisasi Pemanfaatan Hak Atas Tanah • Pemanfaatan tanah untuk beragam kepentingan. • Eg: tanah dengan hak milik yang mana pada tanah tersebut diberikan HGU kepada pihak lain – BOT • Semua pemberian hak di atas tanah hak milik tersebut harus dicatatkan kepada PPAT untuk kemudian dilaporkan kepada BPN. • Hak Pengelolaan – hak ini harus dipublikasikan. Publikasi ini termasuk sebagai pendaftaran tanah. • Pengumuman tersebut dianggap sebagai aturan. • Keberlakuan sertifikat berdasarkan “first come, first served”
Pendaftaran
Hak
UUPA?
Akta
Sistem Publikasi
Positif
UUPA?
Negatif
Note: UUPA? • UUPA mengakomodir pemberian hak, bukan pemberian akta, namun informasi mengenai hak tersebut didasarkan pada akta.
Konsekuensi Publikasi/Pengumuman pada Pendaftaran Tanah • Kejelasan dalam hal subjek, hak, prosedur adminsitratif, kelembagaan penerbit, dan keabsahan. • Keabsahan secara hukum. • Sertifikat adalah alat bukti (sebagai akta otentik) yang diterbitkan oleh pejabat administrasi negara.
Pendaftaran dalam Arti Positif • Akta dianggap benar, dan selalu benar (kebenaran sempurna). • Selama subjek hak dicantumkan dalam sertifikat, maka nama itulah yang dihormati dan dianggap benar sebagai subjek hak. • Tidak dimungkinkan adanya pembatalan hak.
Pendaftaran dalam Arti Negatif • Akta yang dipublikasikan/didaftarkan dianggap benar, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. • Pembatalan akta melalui : 1. putusan pengadilan, atau 2. atas keputusan BPN karena kekeliruan.
Pendaftaran Tanah sebagai “Negatif Bertendensi Positif” (oleh Sonny Harsono) • Posisi akta tanah sebagai suatu kebenaran, selama tidak ada bukti sebaliknya. • Selama kebenaran material tidak bertentangan dengan kebenaran substansial. • Bila bertentangan, maka harus ada pembatalan.
PP Pendaftaran Tanah • .........apabila suatu tanah telah dikeluarkan sertifikatnya selama 5 tahun, maka tidak boleh ada pihak lain yang bisa melakukan pengakuan/klaim terhadap tanah tersebut..... • Mengapa “5 tahun”? Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, tidak ada tanpa intervensi politik (political conjucture).
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah • Tujuannya optimalisasi pemanfaatan tanah. • Namun sesungguhnya adalah penggusuran yang merupakan pencabutan tanah rakyat untuk swasta. • UU Pemerintahan Desa turut berkontribusi dalam pencabutan hak atas tanah yang awalnya dimiliki rakyat untuk kemudian dikuasai perusahaan (perkebunan, pertambangan, dll).
