atau penetapan. Selain pasal, Iampiran terkait SKT juga mendapat perhatian dewan. Diharapkan agar. rnenghilangkan dua tahun dalam kalimat "memang

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

W Bali Post Soal Pergub Hibah

umlah Pasal $ikritisi Komisi I DPRI) Bali

Sej

;

Denpasar (Bali PJst) Sejumlah pasal termasuk satu lampiran dalam rancangan peraturan gubernur (pereub) tentang Eedoman pemberian tiibatr dan bantuan sosial Provinsi Bali dikritisi i(o-lsi i OpnO-g{li. Rancingan pergub tersebut dibahas bersama Biro Hukum dan Biro Keuangan Se{da ProvinsiBali dalam rapat di gedung dewan, Senin (2/5) kemarin. Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Ketut Tama Tenaya. PasaI'selanjutnya yakni berkenaan untuk APBD induk Pasal yang dikritisi yakni pasal 1 ayat 16 tenta{g penger- pasal 7 ayat 2 dalam kaitannya tahun sebelumnya, sedangkan tian hibah dikaitkafr dengan dengan pasal 6 ayat 9. Pasal 7 untuk perubahan APBD palpasal 6 ayat 5 hunlf c. Pada ayat 2 ini menyangkut kriteria ing lama disampaikan bulan bagian pengertian atau defi- dan persyaratan pemberian Juni pada tahun anggaran nisi, hibah seolah-olah hanya hibah kepada organisasi ke- berkenaan. Komisi I juga meminta isi patut diberikan bagi yang masyarakatan. Pasal ini disudah berbadan hukum. Se- harapkan agar dicabut. Begitu sejumlah pasal agar diganti. mentara pada humf c, sudah juga pasal 4 ayat 4 huruf b Masing-masing, isi pasal 6 aYat lebih jauh masuk ke'lembaga- terkait pemberian hibah terus- 8 yakni kalimat bernaung di lembaga nirlaba, bahkan yang menerus setiap tahun anggaran bawah struktur desa pakratidak berbadan hu[
bernafrng di bawah struktur desa pakraman agar diganti dengayr berada di wilayah desa pakrafnan dan atau desa dinas.

Peng4fantian

ini agar tidak

timbdl kerancuan, karena

kalimht "di bawah struktur"

pengertiannya menjadi sangat terbatas.

Khusus pada pasal 6 ayat 5 huruf b, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sebelumnya tertulis diterbitkan oleh Mendagri, Gubernur a'tau Bupati/Wali Kota se-Bali, diganti menjadi gubernur saja. Namun, disebutkan pula bila akan ada pelimpahan dari gubernur ke

SKPD terkait SKT. Dengan kata ldin SKT tidak lagi dicari di desa karena di desa yang dibutrihkan hanya pengesahari

Edisi

: Sdasa, ,

Hal

:r

7

1

Mei

obt6.

atau penetapan.

Selain pasal, Iampiran terkait SKT juga mendapat

perhatian dewan. Diharapkan agar. rnenghilangkan dua tahun dalam kalimat "memang benar berada di wilayah kami dan lembaga tersebut memang

telah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu". Karo Hukum Setda Provinsi Bali I Wayan Sugiada mengatakan, rancangan Pergub hibah

yang dikritisi dewan akan dijadikan bahan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Selain dengan dewan, pihaknya juga berkonsultasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daer:ah (TP4D) bentukan Kejaksaan Tinggi Bali. (kmb32)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

lPengurus Subak Bantah Penyalahgunaan

Hibah Rp 130 Juta Singaraja (Bali Post) Tudingan _warga subak uma_ wangl, Banj ar Dinas selond in g D e sa Le s, Tej akula ya-ng _menyebut bantuan hibah itu dliduga disalahgunakan. Sorotin itu iibarr_ tah klian subak setempat, r Nyoman sonder. Diainenyatakan, bantuan hibah tahun 2013 itu sudah dipe_rtanggungiawabkan. Seluruh warga subak menerima pertanggungiawaban itu. sonde-r justru balik menuding sekelompok warga yang mengatasnamakan anggota subak_yang memp_grtanyakan barituan t i6al it.t justru tak masuk sebagai anggota Srabak Uma Wangi. Nyoman Sonder menegaskan hal itu, Senin Dirinya mengaku tidak pernah diundang (2/5) kemarin. Menurutnya, proposal itu di- Perbekel Desa Les, Gede Susila, yang akan usulkan tahun 2013. Pertangungiawabannya, kata Sonder, sudah disampaikan kepada aparat desa. Hanya waktu itu, perbekel masih dijabat almarhum I Nengah Alus. Setelah

proposal disetujui. dilanjutkan pencairan. Bantuan hibah senilai Rb 130 juta itu sudah digunakan memperbaiki tembok panyenglrcr dan juga membangunpalinggih di pura subak. Pertanggungjawaban bantuan hibah itu sudah disampaikan melaluiporur. ntan (tapat) yang di-

hadiri seluruh warga subak. Dalam rapatltu, warga subak telah menerima pertanggung,

jawaban bantuan hibah tersebut. "Proposal itu diajukan dengan resmi termasuk aparat desa sudah tahu. Waktu itu, perbekelnya adalah almarhum Nengah Alus. Sesuai isi proposal dana Rp 130 juta itu sudah digunakan dan

pertanggungjawatrannya sudah diterima warga subak," katanya.

Munculnya seglintir warga, kata Sonder,

yang mengatasnamakan anggota subak yang mencurigai banltuan itu disalahgunakan. Hal itu hanya mencari kesalahan pengwus subak. Dia balik menuding kalau sekelompok warga itu tidak masuk anggota Subak Uma Wangi.

"Itu hanya segplintir orang. Mereka tidak masuk warga srlbak," jelasnya.

Edisi

: .Fos,, 3 Mei )olL

Hal

.t\

a4

memediasi tudingan segelintir warga tersebut. Pertemuan yang dilakukan di kantor perbekel itu justru membahas sosialisasi petunjuk teknis (juknis) penerimaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Lantaran tidak ada undangan khusus membahas pertangungjawaban bantuan hibah itu, Sonder memutuskan untuk tidak hadir. Terkait mediasi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kemarin pagi. hal

itu

telah diterimanya. Dia pun menyatakan siap hadir menjelasan pertanggungjawaban bantuan hibah tersebut. "Saya tidak pernah diundang perbekel. Dan pembahasan bantuan hibah itu tiilak pernah ada. Yang ada hanya sosialsiasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Les, sehingga saya tidak hadir dalam

pertemuan itu," jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, upaya mediasi dugaan penyalahgunaan bantuan hibah Pemkab Buleleng untuk Subak Uma Wangi senilai Rp 130juta gagal dilakukan. Pengurus subak yang diundang perbekel justru tidak hadir pada acara mediasi tersebut. Pemerintah desa sendiri perlu melakukan mediasi untuk mengetahui duduk persoalan yang kini mencuat. (kmb38)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali \.

.'rtr ft^.

ft

,

rirr-rZ*tt

\ trfEi-I

Bali Pcst {hawatirkan

Pengelolaan Dana Desa

Bupati Panggil Perbekel Mangupura (Bali Post) Adanya penyimpangan dalam pemanfaatan Alokasi Dgna Desa (ADD) oleh aparat desa akibat belum memaha-

ml aturan, menjadi kekhawatiran Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Badung. Bahkan, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati Ketut Suiasa, Senin

(2/5) kemarin memanggil seluruh perbekel yang ada di Kabupaten Badung. "Ini dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap sistem keuangan desa. Selain itu, kegiatan ini untuk mencermati bagaimana perbekel harus siap dengan segala perubahan terhadap sistem desa," ungkap Bupati Giri Prasta didampingi Sekda Kompyang R. Swandika. Politisi asal Desa Plaga, Petang ini juga meminta ke' pada pihak Inspektorat betul-betul melakukan pembinaan kepada para perbekel serta pendampingan kepada BPKP, sehingga nantinya penggunaan dana desa ini tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Penyerahan dana desa telah dilakukan oleh Pemkab Badung. Kini pihaknya memberi pengarahan terkait penggunaan anggaran tersebut. "Kami harap ke depan pemberdayaan dan pembangunan deSa di Kabupaten Badung ini berjalan lebih baik lagi. Pemerintah akan merancang sistem administrasi desa yang berbasis informasi dan teknologi," katanya. Guna mempercepat proses transfer pengetahuan dan

meningkatkan kapasitas perbekel, pihaknya minta instansi terkait memberikan bimbingan teknis dan pelatihan

tentang peraturan-peraturan yang ada. Terlebih, bagi per' bekel yang baru terpilih pada pilkel 29 Mei 2016 lalu.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati Giri Prasta juga memaparkan tentang jumlah rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Badung. Pemerintah akan memberikan subsidi untuk pemberian raskin di seluruh RTS di Kabupaten Badung. "Jumlah RTS kan sekitar 9.043 orang. Jadi, mereka akan kami gratiskan, tidak lagi kena tambahan biaya untuk pengambilan raskin ini. Setiap kepala keluarga diberikan jatah L5 kg per bulan dengan harga Rp 1.600/kg," jelasnya. Selanjutnya, para keluarga RTS itu tidak perlu lagi membayar raskin, karena pemerintah akan rirensubsidi dari hasil pajak daerah dan retribusi kepada desa sesuai jumlah RTS di masing-masing desa.

Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Putu Gede Sri' dana mengatakan, rapat koordinasi serta pembagian dana desa ini adalah dana dari APBN. "Masing-masing desa menerima bantuan berbeda satu sama lain. Sebab, tergantung pada luas wilayah, jumlah penduduk miskin, indeks kesulitan geografis desa, dan lain sebagainya," paparnya. Total dana desa yang diterima Badung kurang Iebih Rp 31 miliar. Namun, pencairan tahap pertama sebesar 60 persen atau sekitar Rp 18 miliar. Pencairan tahap kedua sebesar 40 persen bulan Agustus mendatang. (kmb27)

Edisi

Hal

: Sgta'ea, 9

Met )4 l{

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali \p. $r\r ftrT

ffi Bali Post .1.

b--*e'*+l \

E

lil-

ara

Bidik Penggunaan D ilnilPilkadu

eJarr

Amlapura (Bali P{st)

F"t'.t""tt.ao piltaaa memang telah usai. Pemenangnya juga kili sudah dilantik dan U"L"rj" -"ttgg.bur program "e"it.t" hari Bupati dan_Wakil Bupati Kartlg-asem. Namun, penggunaar, kini justru jadi 6idikan KejariAmlapura. Kajari Amlapura "ogg".rttiya sedang melakukan penyelidikan terhadap penggunaan anggaran i.ratiJ.ka memasiikan Pilkada Karangasem yang mencapai Rp 15,6 miliar. I

Dihub'ungi Senin ({5) kemana

Ivan Jaka menolak rfenjelaskan

lebih jauh perihal pPnanganan persoalan ini di Kejarl Amlapura. Apakah yang dima$ud terjadi dugaan penyeleweng{n anggaran pilkada pada pihak periyelenggara, pasangan calon, atau ada Yang melibatkan pibak ketiga yang menjadi

rekanan. "Selesai pilkada, Pasti ada sisa anggaran.

\ah,

dibawa

ujar Ivan Jakq Celetukan lvan Jaka ini mengunclang banyak tanda tanya. Ke manakah ar4h bidikan penanganan kasus Kejari Amlapura ini, usaibaru-baru ini membuat kaget masyarakat Karangasem dengan penetapan tersangka Dirut PDAM Karangasem atas kasus gratifi kasi

Sayangnla, Ivan Jaka masih

irit

cukup, untuk selanjutnYa menaik-

kan statusnya dari penYelidikan

menjadi penyidikan. PihaknYa hanya memastikan bahwa Kejari Amlapura serius melaksanakan setiap tugasnya. KPU Karangasem sebelumnYa

sudah menyampaikan laporan penggunaan anggaran kePada Bupati Karangasem 14 April lalu.

ini sebagai tahaP akhir hajatan pemilihan BuPati dan

bicara soal pe+anganan kasus ini.

Laporan

mengungkap kasus ini. sebelum

Wakil Bupati Karangasem 2015. KPU Karangasem I Made

ke mana anggaranitu? Bagaimana

Pihaknya tappak berhati-hati

penggunaan anggaranlrya, aPakah sudah sesuai ketentu{n? Itu saja,"

mempetotehbukti permuiaan yang

_Ketua

Arrfawa didampingi Komisioner KPU Karangasem, melaporkan

penghabisan anggaran untuk

Pi-lkada Karangasem. KPU Karan-

gasbm dalam hajatan Pilkada Karangasem menelan biaya Rp 13.009.435.000. Dari anggaran tersebut, masih ada sisa anggaran .Rp 12.057.482.196. Sisa anggaran itu dikemba-Iikan lagi ke Pemkab Karangasem. Pengemba I i an tersebut, dari sisa anggaran untuk KPU Karangasem yang sebelumnya, Rp 15.666.917.200.

Dengan demikian, anggaran pilkada kali ini realisasinya mencapai 86,9 persen. Sementara yang

tersisa adalah 13,1 persen. "Sisanya sudah dikembalikan ke kas negpra per tanggal 5 April lalu," kata Arnawa saat itu. (kmb31)

Edisi

Hal

: ,Setasa ,] 9 L&t lot6.

1)

Iuan Jaha

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali \1- $r\r fttT

.1"

ffitr Bali Post lL=n.r;r*,# -\

fltli_/

Kasu$ Penyelewengan Raskin, Kejari Geledah Kantor Desa Keliki rcauf Kesra Ditetapkan sebagai Tersangka (BalF Post) Gianyar -

Api".tX"jitm"ri

Negeri (Kejari) Gi4nyar melakukan P9lgg-eledahan di Kan-

to"-besa Keiiki, Senirt (ZS) teirarin. Pemeriksaan ini dilaEukan s-erangkaian untuE_m1_sygrylat miskin (raskin) i;HJ;t anpenyeler"Lneiao bantuan_beras Desa Keliki I Wayan Berata sudah Kesra Kaur ini, kasis Dari ilhil zolg-zoi+. ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pantauan, penggeledahan di Kan'

lor Desa Keliki ini

sudah

dimulai pukull 09.30 wita.

Setelah menunjukkan surat

perintah penfgeledahan nomor: Print]241/P .l.l5l Fd,1/04/20161 sejumlah

petugas yang.ipengenakan

rompi bertuli$kan Kejari

Gianyar langsufrg menelisik

sejumlah berkas. Berkas' berkas tersebUt berkaitan dengan penyaluran raskin tahun 2013-2014. Kasi Intel K$ari Gianyar, I Ketut Sudiartf, yang turut serta terjun kel Desa Keliki menjelaskan, Penggeleda' han ipi merupalan kelanju' tan dari proseg penyidikan kasus dugaan penyelewengan bantuan rfiskin talrun 2otz -zou,. "Penggeledehan ini dilakukan untuk memastikan kembalil data PenYaluran raskin Pahun 201320L4 yang di{uga terjadi penyelewengari," katanya.

oknum lain," tegasnya. Sementara I Wayan Be' rata yang ditemui di kantor Desa Keliki menuturkan, selama ini, ia hanya meny-

kan raskin sebulan sekali dengan ketentuan satu KK mendapat satu kamPil be' ras dengair berat 15 kg. Setiap warga miskin yang

yang diterima dari pemer'

harus membayar dengan ke'

penduduk yang memeroleh iaskin pada 2013 itu ber' jumlah 360 KK.

"Sava tidak tahu kekeIiruan-saya di mana. TetaPi

alurkan raskin sesuai data

intah. Dikatakan, jumlah

mengambil beras tersebut

tentuan per kilbgram raskin seharga Rp 1.600.

"Saya hanya menyalurkan. Itu sudah sesuar

memang kalau ada warga miskin yang baru mening'

peme,rintah yakni namanama yang tercatat sebagai KK miskin," ucapnya Dikatakannya lebih lanjut, pemerintah mengirim-

salurkah kepada anaknYa karena keluarga itu masih tercatat miskin aesuai data yang dikirim penerintah," ucapnya. (kmb36)

data yang kami terima dari

gal, berasnya tetaP

saYa

Dibeberkairnya, dari

kasus ini, Kej[ri Gianyar sudah menetdpkan Kaur Kesra Desa Keliki I WaYan Berata sebagaf tersangka. Penetapan tefsangka ini pun sudah didukung sejumsudih didtikung lah alat bukti. "Satu tersangka sudah kita tetapkan sejak awal April lalu. Sekarang, kita masih menghimpun data penyelewentotal terjadinya Penyelewen-

gan pada kasrls raskin ini serta dugaan feterlibatan

Edisi

Hal

lionroii"'"?'ill

melahuhan penggeledahan di Kantor Desa Kelihi, Senin (2/5) hemarin.

. rQ,so, | 3 Mel do(G.

9

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

W

Bali

Post

Dewan Harapkan Perbup Bansos Diteken Pekan MANGUPURA, NusaBali

Dewan Badung berharap

pemerintah segera menandatangani peraturan bupati (Perbup) untuk mencairkan dana bantuan sosial (bansos) atau hibah. Pasalnya, pencairan yang se m Pat tersendat lantaran terbentur aturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 t€nt8ng Pemerintahan Daerah, kini sudah tidakada masalah lagi.

"Kami di dewan telah mendesak untuk segera

membuat perbup.Apalagi sudah sangatjelas diatur dalam Perrnendagri 14/2016, tidak adayang sumi4 semuaterang dan jelas," kata Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Senin t2

/5)

Sepengetahuannya dari

hasil koordinasi dengan pihak eksekutif, draf ran-

cangan perbup sudah rampung. Tinggal finishing saja.

Makanya, pihaknya terus

Edisi

Hal

memonitor perkembangan sampai kemudian perbup selesai dan bansos/hibah bisa cair dan diterima oleh masyarakat. Karena menurut Parwata hibah semata-mata

untuk masyarakat. "SaYa harap pekan ini perbup sudah ditandatangani;' ucapnya,

Dikonfirmasi terpisah, Sekkab Badung Kompyang R.

Swandika mengakui draf Perbup penciaran hibah sudah

rampung. Karena sejak tiga hari setelah diterbitkannya Permendagri l4Tahun 2016,

pihaknya telah membuat rancangan perbup. Tinggal

drafnya dipresentasikan ke

hatian. Karena itu, pihaknya

minta difasilitasi dengan Pemprov Bali agar terjadi harmonisasi antara Permendagri, Pergub, dan Per-

--'Pencairan

dana hibah inl sempat menjddi'pergunjingan' kalangan Dewan Badung seiak tahun 2015. Pasalnya;

para rvakil rakyat yang ikut memfasilitasi proposal hibah dari masyarakat, umumnya tidak memiliki badan hukum.

Karena terbentur aturan UU 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, menyebabkan proposal hibah itu tidak kuniung cair samPai

Baduns Draktis pencairannva teriendat. Beiania hibah dalam APBD tahun 2015 termasuk setelah perubahan nilainya sebesar Rp 265 mil-

iar lebih. Pada 2015 hanya sekitar 274 buah proposal yang telah cair. Sisanya sebanyak 1.207 proposal belum cair. Nah dengan begitu, siseprcposal yangbelum cair diarahkan pada induk tahun 2016. Adapun total belania hibah tahun ini dianggarkan RD - 224 miliar lebih. Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Per-

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, "Setelah dipresentasikan baru akan ditandatangani di hadapan dewan,"

sekarang. Namun setelah

mehdasri Nomor 32 Tahun

keluarnya Permendagri No 14 Tahun 2016, akh irnYa kalangan dewan bisa sum-

berian Hibah dan Bantuan

katanya.

ringah. Sebelum keluarnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, hibah di Kabupaten

Menurut p e ja llat asal Kerobokan, Kuta Utara, itu pemerintah dala m hal ini

:Sehso,l3tUetAot6 2

menganut prinsip kehati-

Ini

2011 tentang Pedoman PemSosial sudah memPerbolehkan hibah diberikan kePada kelompok masyarakat. Meski tidak berbadan hukum Indonesia. rar asa

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali

Post

Dana Desa dariAPBNAkhirnya Cair MANGUPURA, NusaBali

Bantuarn dana,desa Yang

bersumber dari APBN akhirnYa cair. Bupatii Badung I NYoman

Giri Prasta didamPingi Wakil Bupati I Kt:tut Suiasa secara simbolis me nyerahkan bantuan tersebut ke'pada 46 desa se-

Kabupaten B adung, Senin (2/5). Total anggartrn yan$ dikucurkan pada pencairan tahaP Pertama ini berjumlzth sekitar Rp 18

miliar.

Untuk masing-masing desa

menerima b:rntuin berbeda

Sayangnya Sridana tidak merinci pembagian dana desa dimaksud. Dia berdalih tidak memegang data. "Data masih di bagian keuangan belum semPat saya buka," ucapnya.

Meski demikian, sebagaima-

na disampaikan Sridana sebelumnya, bantuan terkecil dari pemerintah pusat ini bervariasi, mulai Rp 400 juta samPai RP

patan asli desa. Total dana Yang dialokasikan ke desa di Badung

sebesar Rp 339 miliar lebih. Namun masing-masing desa menerima iumlah berbeda.

Setelah memberikan bantuan

tersebut, Bupati Giri Prasta berpesan agar dana desa Yang bersumber dari APBN dikelola

dengan baik dan transparan' Kepada seluruh camat, buPati juga berpesan agar senantiasa

ikut melakukan

pengawasan.

Guna mencegah sedini mungkin

terj adinya penyimPangan.

"Saya perintahkan camat untuk lebih mengoPtimalkan peran yang dimiliki dalam mel-

yang Badung 31 miliar. TaPi

2016. Selain dana desa yang bersumber dari APBD Badung, 46 desa di Badung juga men-

pertama sebes.ar ,60 persen jadi

erima Di antaranya alokasi dana desa [ADD), dari pajak daerah

akukan pembinaan dan Pengawasan terhadaP desa Yang ada di wilayah masing-masing. Hal ini penting, karena dana Yang akan dikelola desa akan semakin besar. Sehingga memerlukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif," kata BuPati Giri

sebagainya. "Total dana

deLsa

terima sekitar

Rpr

karena ini pencairan tahaP

kira-kira sekitar Rp 18 miliar. Untuk pencairan tahap kedua

40 persen bulan Algustus," jelas

Hal

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa IBPMD-PD] I Putu Gede Sridana.

600 iuta. Acuan pencairan bantuan adalah Peraturan Menteri

satu sama laiirr. Sebab tergantung pada luas wil4yah, jumlah penduduk mis;kin" indeks kesulitan geografis desa, dan lain

Edisi

Kepala Badan Pemberdayaan

:

G[oso

Keuangan Nomor 49 Tahun

dan retribusi daerah, bantuan

keuangan khusus, bantuan keuangan umum, dan penda-

, \rne( eaf6

z

Prasta.

6

asa