Atau Bangunan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A.

Pembahasan Masalah

1. Prosedur Pengajuan Permohonan SKB PPh Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan a) Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu. b) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada WP untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada WP sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya.

Petugas

Tempat

Pelayanan

Terpadu

(TPT)

kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative. c) Account Representative membuat dan menandatangani Uraian Penelitian

Permohonan Surat Keterangan commit to user

41

Bebas

(SKB)

42 digilib.uns.ac.id


Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. d) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani uraian penelitian permohonan SKB, dan memberikan persetujuan (approve)

atas

penerbitan

Surat

Keterangan

Bebas

(SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPh kemudian menyampaikan uraian penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. e) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh. f) Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan SKB dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan. g) Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Surat Penolakan Permohonan Pembebasan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan

Hak

atas

Tanah

dan/atau

Bangunan,

menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. commit to user

kemudian



h) Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil persetujuan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. i) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani dokumen hasil persetujuan. j) Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan atau Surat Penolakan

Permohonan

Pembebasan

Pemungutan

PPh

atas

Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditatausahakan di Seksi Pelayanan menjadi: 1) Lembar ke-1 dan 2 : untuk WP, pemotong/pemungut pajak 2) Lembar ke-3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak. k) Proses pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (SKB) telah selesai dilakukan.

commit to user



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPh ATAS PENGHASILAN DAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Wajib Pajak

Petugas Tpt

mulai

Menerima menerbitkan BPS/LPAD, merekam dan meneruskan surat permohonan

Surat Permohon an

Pelaksana Seksi Pelayanan

Account Representative

Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pengawasan dan Konsultasi

Membuat uraian penelitian Meneliti menndatangani uraian penelitian memberikan persetujuan

Uraian penelitian

Bukti penerimaan Surat (BPS)

Meneliti uraian dan membuat konsep

Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

1

Menelaah, menndatangani uraian penelitian memberikan persetujuan

Menugaskan untuk mencetak Menyetujui dan menandatangani

Menliti dan memaraf

SKB PPh atas 2 penghasilan dari pengalihan HTB/penolakan

Kepala KPP

1 2 1

SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan HTB/penolakan

2 3

SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan HTB/penolakan

Di Arsip oleh KPP

Gambar 3.1 Prosedur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

commit to user

3



Pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu: 1.

Orang

pribadi

Penghasilan

yang

mempunyai

penghasilan

dibawah

Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan

hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 2.

Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

3. Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada sehubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

commit to user



4. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan

cara hibah

kepada

badan

keagamaan,

badan

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada sehubungannya dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan,

atau

penguasaan

antara pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh badan atau orang pribadi yang tidak termasuk subjek pajak. 6. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan. Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diberikan dengan penerbitan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Permohonan untuk memperoleh Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: 1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan to user tinggal dengan format sesuai tersebut terdaftarcommit atau bertempat



dengan lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena

warisan, pengajuan permohonan Surat Keterangan

Bebas (SKB) diajukan oleh ahli waris. 3. Pengajuan SKB atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh: a. Orang pribadi yang jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 dan penghasilan total tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak: 1) Surat Pernyataan Berpenghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) dengan format sesuai dengan lampiran II di Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 2) Fotokopi Kartu Keluarga,

3) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun bersangkutan. b. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan

dengan

cara

hibah,

permohonan harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Hibah dengan format sesuai dengan lampiran III di Peraturan Direktur Jenderal Pajak. commit to user



c. Untuk ahli waris, permohonan harus dilampiri

Surat

Pernyataan Pembagian Warisan dengan format sesuai dengan lampiran IV di Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 4. Atas permohonan Surat K e t e t a p a n Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan, Kepala Kantor Pelayanan

Perpajakan harus memberikan keputusan

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diterima secara lengkap. 5. Apabila dalam jangka waktu tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan

dan

Kepala

Kantor

Pelayanan

Pajak

harus

menerbitkan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung dari jangka waktu pemberian keputusan berakhir. 6. Dalam hal permohonan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan user atas penghasilancommit dari topengalihan hak atas tanah dan/atau



bangunan dengan format sesuai dengan lampiran V di DJP. 7. Apabila

permohonan

Surat

Ketetapan

Bebas

Pajak

Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan penolakan dengan format sesuai dengan lampiran VI di Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Untuk pengalihan hak kepada

pemerintah untuk

kepentingan

umum

atas

tanah

pelaksanaan

dan pengalihan

dan/atau bangunan pembangunan

demi

hak atas tanah dan/atau

bangunan oleh badan atau orang pribadi yang tidak termasuk subjek pajak diberikan secara langsung tanpa penerbitan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Selain itu dalam pengajuan permohonan SKB W P Orang Pribadi di KPP Pratama Karangnyar juga harus menyertakan data kelengkapan sebagai berikut: 1. Surat Setoran Pajak Daerah- Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB). Untuk tanah

mengetahui

besarnya

nilai

pengalihan

hak

atas

dan/atau bangunan, apakah jumlah brutonya kurang dari

Rp60.000.000,00 dan berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang. commit to user



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengetahui domisili WP. Kartu Keluarga (KK) untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga dan alamat yang benar. 3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Surat yang menerangkan bahwa keadaan WP tidak mampu dari kelurahan. 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun bersangkutan beserta tanda bukti lunasnya. Untuk

mengetahui

apakah

Wajib

Pajak

telah

melunasi

Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan dan tidak memiliki tunggakan pajak. 5. Fotokopi buku tanah Untuk mengetahui sama atau tidaknya letak objek pajak yang diajukan dalam surat permohonan SKB. 6. Fotokopi sertifikat tanah Untuk mengetahui

kepemilikan yang sebenarnya atas objek

pajak yang diteliti. 7. Fotokopi keterangan dari notaris yang akan membuat akte pengalihan. Yang menerangkan tentang nama, alamat

yang mengalihkan

dan yang mendapat pengalihan commit to usertanah dan/atau bangunan tersebut.



Sehubungan dengan nama dan Nomor Pokok WP (NPWP) ditegaskan bahwa: wajib

1. NPWP pembeli

dicantumkan

dalam

permohonan

SKB, kecuali berdasarkan ketentuan perpajakan pembeli tersebut tidak wajib memiliki NPWP. 2. Nama pembeli yang tercantum dalam permohonan SKB adalah pembeli yang tercantum dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB). 3. Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)

sehingga

WP Badan

real

estate menerima atau

memperoleh penghasilan dari perubahan PPJB tersebut, maka SKB hanya dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak Badan real estate

dapat membuktikan

perubahan

PPJB

Pemberitahuan pajak

yang

bahwa

tersebut

Pajak

penghasilan

telah dilaporkan

Tahunan

bersangkutan

dan

dari

dalam Surat

Pajak

Penghasilan tahun

Pajak

Penghasilan

atas

penghasilan tersebut telah dilunasi. Permohonan penerbitan

Surat

Keterangan

Bebas

atas

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh WP. untuk SPT yang telah

daluarsa

diajukan

Pratama

pada

KPP

dan belum diperiksa,

dapat

Karanganyar melalui Tempat

Pelayanan Terpadu (TPT). Syarat mengajukan SKB dengan commit Pajak to userPenghasilan beserta lampirannya melampirkan SPT tahunan



dan daftar nominatif pengalihan hak atas tanah dan/a tau bangunan yang dimintakan SKB-nya. SKB akan diberikan apabila dari hasil penelitian atas Lembar Hasil Pemeriksaan

(LHP)

dapat

diyakini bahwa penghasilan dari transaksi dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah masuk dalam LHP, dan jika terdapat Penghasilan Kena Pajak maka PPh terutang telah dibayar sesuai dengan ketentuan. Setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung dari tanggal sejak pengajuan permohonan SKB, WP dapat mengambil Surat Keputusan melalui Tempat Pelayanan Terpadu di KPP Pratama Karangnyar.

2. Faktor yang menyebabkan pengajuan SKB Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditolak atau tidak dikabulkan. Tabel 3.1 Jumlah SKB yang masuk dari tahun 2011-2014 2011

2012

2013

SKB Diterima 192 186 2 SKB ditolak 281 208 13 Total SKB 437 394 15 Sumber data: Seksi Waskon, KPP Pratama Karanganyar (Tahun 2014 data yang diambil sampai bulan Desember)

2014 15 30 45

Berdasarkan data tahun 2011 dan tahun 2012 jumlah SKB yang diterima lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 dan tahun 2014 commit to user dikarenakan pada tahun 2011 dan tahun 2012 peraturan yang digunakan



masih cukup lunak, hanya mengacu pada pendapatan bruto kurang dari Rp 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah) sehingga jumlah SKB yang yang diterima sangat tinggi. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 jumlah SKB yang diterima lebih sedikit dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2012. Ini disebabkan pada tahun 2013 dan tahun 2014 peraturan yang digunakan lebih ketat dan pemilihan pengajuan SKB dilakukan lebih selektif, sehingga apabila pengajuan SKB tidak memenuhi syarat yang ditentukan akan langsung tidak dikabulkan. Berdasarkan data jumlah SKB yang masuk ke KPP Pratama Karanganyar, di mulai tahun 2011 saja jumlah SKB yang ditolak 281 dari total SKB yang masuk sebesar 473. Tahun 2012 jumlah SKB yang ditolak 208 dari total SKB yang masuk 394, jadi yang hanya diterima 186 saja. Tahun 2013 sampai jumlah SKB yang ditolak mencapai 13 dari total SKB yang masuk 15 SKB. Tahun 2014 jumlah SKB yang ditolak sebanyak 30 dari total SKB yang masuk 45 SKB. Banyaknya SKB yang ditolak dibandingkan yang diterima dikarenakan WP banyak yang tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30 Tahun 2009, faktor yang menyebabkan ditolak atau dikabulkannya SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, antara lain: 1. Wajib

Pajak

melakukan

pengalihan

hak

atas

tanah

dan

bangunan dengan jumlah bruto kurang dari Rp 60.000.000,00 commit to user



(enam puluh juta rupiah), tetapi WP memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 2. Wajib Pajak tidak melengkapi dengan fotokopi kartu keluarga atau kartu keluarga tidak ditandatangani oleh kepala keluarga. 3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dilampirkan WP bukan Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang atas objek pajak

yang dialihkan. 4. Wajib Pajak memiliki anggota keluarga atau anak yang semuanya bersekolah. 5. Tandatangan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan berbeda dengan fotocopy yang dilampirkan. 6. Wajib Pajak memiliki lebih dari satu objek pajak sehingga menurut analisis yang dilakukan oleh fiskus WP mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 7. Permohonan

tidak

diajukan

oleh

pihak

yang

melakukan

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 8. Penghasilan pemohon atau Wajib Pajak di atas PTKP dan telah memiliki NPWP serta telah menyampaikan SPT. 9. Tidak diajukan oleh masing-masing penerima penghasilan sebagai pemohon Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan. Berbagai faktor di atas tentunya menjadi suatu kendala atas Permohonan Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas commit to user penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan terdapat juga



hambatan bagi W P untuk memperoleh SKB tersebut, apabila tanah dan/atau

bangunan

belum terdaftar di Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama Karanganyar, maka WP harus meminta surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun tersebut. Surat keterangan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui prosedurprosedur yang telah ditentukan.

B. Temuan

1.

Kelebihan a. Prosedur pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan

yang

dijalankan

di

KPP

Pratama

Karanganyar telah sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30 Tahun 2009. b. KPP Pratama Karanganyar menjadikan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai salah satu layanan

terbaik

di

Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama

Karanganyar sehingga proses pengajuan permohonan SKB Pajak Penghasilan atas

pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan sering diselesaikan oleh para Account Representative dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari. commit to user



c. Fiskus melakukan peninjauan langsung ke lokasi sesuai dengan keterangan pada Surat

Keterangan Bebas (SKB) Pajak

Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh WP. d. Pada saat WP mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke KPP

Pratama

Karanganyar,

berkas

dokumen

langsung

diserahkan kepada Account Representative apabila WP membutuhkan penjelasan akan langsung ditangani. 2.

Kelemahan a. Wajib Pajak yang mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) masih banyak yang belum mengerti prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan Surat

Keterangan

Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang sesuai dengan peraturan berlaku. Kurangnya informasi yang diperoleh oleh Wajib Pajak menyebabkan SKB yang diajukan banyak yang tidak dikabulkan. b. Data yang digunakan dalam pengajuan SKB terkadang tidak sesuai dikarenakan pada saat proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, seharusnya dalam Sertifikat tanah telah mengalami perubahan atas nama kepemilikan yang baru, tetapi dalam prakteknya masih menggunakan kepemilikan lama dalam

pengalihan hak atas commit to user

tanah

dan/atau

bangunan.

Atau Bangunan

Recommend Documents