Yang saya hormati Plh. Kepala LIPI. Sekretaris Utama LIPI Para Deputi LIPI, Kepala Satuan Kerja di Lingkungan LIPI Jakarta Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan LIPI Kaum Ibu yang berbahagia, dan Hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamu’alakum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pertama dan yang utama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di lapangan pada pagi ini Kamis tanggal 22 Desember 2016, guna mengikuti Upacara Peringatan Hari Ibu Ke-88 tahun, di lingkungan LIPI. Atas nama Pimpinan LIPI, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Ibu kepada Keluarga Besar LIPI yang berada di berbagai wilayah. 1
Saudara-saudara yang saya hormati. Peringatan Hari Ibu kali ini marilah kita jadikan momentum meneguhkan semangat kita bersama dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. 88 tahun yang lalu, tepatnya pada 28 Desember 1928, tepat dua bulan setelah Sumpah Pemuda, melalui Kongres Wanita Indonesia Pertama, perempuan Indonesia telah mengukuhkan tekad, peran kolektif, dan kontribusi nyata dalam pergerakan kebangsaan mendorong kemerdekaan Indonesia. Demikian pula, setidaknya sejarah Indonesia telah menunjukkan kepada kita, Tjut Nyak Dien, R.A Kartini, dan Dewi Sartika adalah contoh nyata pada jamannya betapa perjuangan mereka adalah cerminan peran dan kontribusi nyata sebagai
motivator untuk
membangkitkan
dalam
semangat
perempuan
agar
ikut
andil
kegiatan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disini jelas posisi dan peran penting perempuan Indonesia sebagai motor penggerak dan motor perubahan (agent of change)
bersama
dengan
laki-laki
dalam
pergerakan
kebangsaan
dan
pembangunan. Pesan inilah yang harus kita garisbawahi dalam peringatan hari Ibu kali ini. Tema nasional Peringatan Hari Ibu 2016 "Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan
anak,
perdagangan
orang
dan
kesenjangan akses ekonomi terhadap
perempuan" telah menempatkan perempuan Indonesia pada posisi dan peran yang seharusnya. Sejak awal perempuan Indonesia berkiprah dalam pembangunan Indonesia. Kiprah dan kemajuan perempuan Indonesia dapat dilihat di berbagai bidang dan sektor pembangunan. Kesemuanya diperkuat dengan komitmen Pemerintah meratifikasi sejumlah konvensi internasional seperti pada tahun 1984 meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan pada tahun 2005 meratifikasi Konvensi mengenai HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Beberapa kemajuan positif dalam bidang politik dapat dilihat dari pengadopsian tindakan khusus sementara (affirmative action) untuk pertama kalinya pada Pemilu 2004 sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Hasilnya, terjadi peningkatan prosentase 2
keterwakilan perempuan di parlemen nasional sejak Pemilu 1999, 2004, puncaknya di Pemilu 2009 dengan 17,86 persen, meskipun kemudian mengalami penurunan pada Pemilu terakhir tahun 2014 dengan hanya 14 persen. Dalam bidang kepemimpinan publik dan ekonomi, semakin banyak perempuan Indonesia memegang posisi puncak di perusahaan, level kementerian, maupun lembaga internasional. Meskipun pada tataran makro perempuan Indonesia mengalami berbagai kemajuan, namun dalam tataran mikro masih dijumpai sejumlah persoalan ketidakadilan khususnya terhadap perempuan dan kelompok marjinal. Setidaknya dicatat oleh Komnas Perempuan sejumlah 421 kebijakan diskriminatif terjadi sejak tahun 2009-2016, yang banyak merugikan dan mengorbankan perempuan. Atas nama agama dan moralitas, perempuan mengalami situasi diskriminasi dan kekerasan yang berlipat ganda sebagai anggota kelompok minoritas dan sebagai perempuan. Selain itu, sejumlah persoalan pelanggaran pemenuhan hak-hak dasar pekerja/buruh perempuan, khususnya yang kurang berketrampilan, meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan persoalan kemiskinan berwajah perempuan (feminization of poverty), adalah hal-hal krusial kekinian yang harus diatasi. Meskipun Indonesia dalam banyak kesempatan menjadi inisiator perjuangan perempuan dan anak hingga tercapainya ASEAN Convention of Trafficking in Persons (ACTIPs), tetapi dalam kenyataannya penyelarasan operasionalisasi dan implementasi kebijakan di tingkat nasional dan lokal masih membutuhkan perjuangan yang serius. Hal ini menyadarkan kepada kita semua tentang pentingnya membangkitkan keasadaran bersama dan kepedulian
semua
komponen masyarakat, yang saat ini mulai meluntur. Saudara- saudara civitas LIPI yang berbahagia, Untuk mampu berkontribusi bersama-sama dengan Presiden Jokowi mengatasi persoalan tersebut, perempuan Indonesia khususnya di LIPI, haruslah ‘berdaulat’ dalam arti harus mampu meningkatkan dan mengolah modal individu (individual capital) menjadi sebuah kekuatan unggul di tengah tantangan persaingan global. Perempuan Indonesia masa kini harus ‘berani’ keluar dari zona nyaman, selalu
3
aktif meningkatkan pengetahuan, peka terhadap tantangan zaman, dan mengasah ketrampilan memimpin. Dalam konteks persaingan global, perempuan Indonesia masa kini harus ‘berdaya saing’ dalam arti harus mampu meningkatkan kualitas keunggulan pribadinya, agar dapat diakui dalam jejaring komunitas ilmiah internasional, dan menjadi agen perubahan dunia. Poin ini sangat penting dan relevan bagi kita para peneliti di LIPI yang telah menetapkan visinya untuk menjadi World Class Research Institution. Dalam konteks ini, untuk mendukung upaya para perempuan peneliti LIPI dan, termasuk juga saja non-peneliti, agar memiliki kinerja optimal dan mampu berdaya saing global, sudah sewajarnya didukung oleh sebuah “sistem pendukung perempuan” seperti adanya tempat penitipan anak yang nyaman, berkualitas, dan harga terjangkau, yang saat ini masih belum sepenuhnya ada. Perempuan LIPI adalah perempuan Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing seperti itu, tidak akan menjadi beban bagi negara, justru individu dan kekuatan kebersamaanya akan mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan pembangunan Indonesia yang berkeadilan. Perempuan kelas menengah dan atas harus memberdayakan perempuan kelas bawah agar memiliki akses, partisipasi, dan kontrol atas dirinya untuk mampu keluar dari rantai kemiskinan. Ke depan, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Indonesia harus diarahkan untuk mendorong dan meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara yang berkeadilan, berdaulat dan berdaya saing. Perempuan harus selalu ingat dan siap bahwa: semakin seorang perempuan memiliki kapasitas dan kekuatan yang besar, semakin dirinya memiliki tanggungjawab yang besar, termasuk untuk memberdayakan keluarga, sekeliling, dan bangsanya. Itulah perempuan sebagai agen perubahan (agent of change) . Saudara- saudara civitas LIPI yang saya banggakan, Pada kesempatan ini, saya ingin juga menyampaikan selamat atas prestasi yang diperoleh LIPI, yang merupakan kado bahagia di akhir tahun 2016 yakni : 1. Penganugerahan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Ombudsman Republik Indonesia 4
dan Komisi Pemberantasan Korupsi
diberikan kepada Balai Konservasi
Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi atas prestasinya memperoleh predikat sebagai unit kerja yang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat WBK diberian berdasarkan hasil kajian dan evaluasi di lapangan dengan melibatkan persepsi publik akan kinerja intansi. Predikat ini mewakili LIPI dan sekaligus memacu bagi lainnya yang berhasil
Satuan Kerja LIPI
mewujudkan Zona Integritas. Pembangunan Zona
Integritas menekankan adanya enam (6) area perubahan yakni manajemen perubahan,
penataan
tatalaksana,
penataan
sistem
manajemen
SDM,
penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan Kualitas pelayanan publik. 2. Penghargaan 10 (sepuluh) Besar
dari Ombudsman Republik Indonesia
diberikan kepada LIPI dengan "Predikat Kepatuhan Tinggi" Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mewakili LIPI dalam Predikat Kepatuhan Tinggi dari Satuan Kerja Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII). 3. Penghargaan 7 (tujuh) Besar dari Komisi Informasi Pusat atas Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat melakukan kegiatan pemeringkatan terhadap seluruh Badan Publik melalui penyebaran kuesioner penilaian mandiri. Pemberian penghargaan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik termasuk dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas (BKHH). Beberapa penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berusaha dan berupaya tanpa lelah
guna memperbaiki, memperbarui,
menciptakan terobosan dan berinovasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk Revolusi Mental para Aparatur Sipil Negara. Semoga di tahun mendatang, tahun 2017, capaian dan kinerja LIPI terus menerus
mengalami
peningkatan menuju badan publik lembaga litbang berkelas dunia dengan
5
senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai
PASTI yakni Professional-Adaptive-
Scientific Integrity-Team Work dan Innovative. Wabilahittaufik Wal Hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Dr. Tri Nuke Pudjiastuti MA
6
