SAMBUTAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS PADA FORUM DISKUSI NASIONAL (FDN) PERENCANA 2016 JAKARTA, 6 DESEMBER 2016 (DIWAKILI OLEH SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS) Yth.
Yth.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; Menteri Keuangan RI yang Diwakili oleh Stah Ahli Bidang Pengeluaran Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga/Pemda Seluruh Indoensia; Presiden Direktur Bank Sinar Mas Beserta Jajarannya (Selaku Pendukung Utama) Kegiatan Forum Diskusi Nasional Perencana 2016 Komisaris Utama PT. Unilab Perdana beserta Jajarannya Direktur Utama, PT. Geo Dipa Energy beserta Jajarannya Direktur Utama CNN Indonesia beserta Jajarannya Wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta Para Undangan dan Perserta Forum Diskusi Nasional Perencana yang Berbahagia. Assalamu’alaikum Wr.Wb Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Forum Diskusi Nasional Perencana 2016 di Asrama Haji Pondok Gede ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi Komisariat Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia, Anggota AP2I, Para Pejabat Fungsional Perencana seIndonesia, Perwakilan Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Program Diklat Bidang Perencanaan Pembangunan, serta Para Pendukung Kegiatan Forum Diskusi Nasional
Perencana 2016, saya ucapkan Selamat Datang di Asrama Haji Pondok Gede, sebuah tempat yang nyaman dan damai.
Bapak/Ibu Hadirin yang Berbahagia, Dalam rangka memenuhi amanat dalam penjelasan Pasal 3 Huruf b, PP RI Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disempurnakan melalui PP Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bahwa Organisasi Profesi dibentuk dan menjadi wadah
bagi
para
pejabat fungsional sesuai dengan rumpun jabatan fungsional yang
bersangkutan. Untuk itu, Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, sesuai Pasal 1, KepmenPAN No. 16/2001, telah memfasilitasi pendirian organisasi profesi perencana dengan nama Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I). Asosiasi Profesi Perencana ini dibentuk dengan tujuan menegakkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh para pejabat fungsional didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hingga saat ini, jumlah Anggota AP2I sudah mencapai 1.105 Anggota, dengan komposisi: 16 orang Perencana Utama, 263 orang Perencana Madya, 349 orang Perencana Muda, 324 orang Perencana Pertama, dan 153 orang Pejabat Struktural Perencana, Dosen dan Para Praktisi Perencanaan Pembangunan. Sementara itu, jika dilihat dari asal institusi, para Anggota AP2I ini berasal dari: Kementerian/ Lembaga sebanyak 513 orang, Pemerintah Provinsi sebanyak 269 orang, Pemerintah Kabupaten sebanyak 183 orang, Pemrintah Kotamadya sebanyak 53 orang, dan 83 orang dari Perguruan Tinggi dan Institusi Lain. Bapak/Ibu Hadirin yang Berbahagia, Dengan komposisi Anggota AP2I tersebut diatas, sudah saatnya AP2I merealisasikan perannya dalam mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas unit perencanaan pusat dan daerah dengan merumuskan berbagai alternatif pemikiran terkait isu-isu strategis kebijakan publik nasional terkini. Saat ini, AP2I telah mengidentifikasi paling tidak 2 (dua) isu strategis terkini, yang tekait dengan perencanaan pembangunan, yaitu; (1) pentingnya sinergi
antara perencanaan dan penganggaran, dan (2) pentingnya sinergi antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Sementara itu, dalam kaitannya dengan kebijakan pembinaan aparatur perencana dan peran perencana, teridentifikasi paling tidak 2 (dua) isu utama, yaitu: (1) percepatan implementasi UU ASN, dan (2) upaya peningkatan kualitas perencana dan produk perencanaan dalam menghadapi kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Isu tentang perlunya sinergi perencanaan dan penganggaran muncul dikarenakan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpisah selama ini, ditengarai telah menimbulkan deviasi besar antara apa yang telah direncanakan dengan apa yang dianggarkan. Pertama, pada saat proses penyusunan RAPBN, ditemukan deviasi dari Renja KL ke dalam RKA-KL, dan kedua, ditemukan deviasi dari RAPBN menjadi APBN. Deviasi tersebut terjadi dalam bentuk perubahan kegiatan, pagu kegiatan, lokasi kegiatan dan indikator/sasaran kegiatan. Berdasarkan hasil kajian Tim Bappenas, disimpulkan bahwa telah terjadi deviasi dalam perencanaan (Dokumen RKP 2012) dan penganggaran (Dokumen RKAKL) sebesar 29,4%, dan terdapat 5 prioritas pembangunan yang mengalami deviasi. Masalah keterpaduan atau sinergitas pembangunan nampaknya merupakan suatu yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan di negeri ini. Sebab selama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terutama pada era reformasi, kata-kata keterpaduan, sinergi, dan koordinasi, merupakan sesuatu yang selalu diserukan dan dikeluhkan oleh berbagai petinggi di berbagai instansi. Tetapi kenyataannya sulit diwujudkan, karena ego kepentingan masih diutamakan, sehingga sinergi nampaknya sering bagaikan “basa basi” belaka. Beberapa isu dan permasalahan yang masih ada dalam sinergi pusat dan daerah, diantarnya adalah: (1) belum optimalnya pelaksanaan UU 23/2014, khususnya yang terkait dengan Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi,
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota; (2) kurangnya koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (3) belum optimalnya kontribusi dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBN, seperti dalam pembebasan tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana yang dibangun Pemerintah di daerah; (4) belum selarasnya rencana pembangunan infrastruktur antara Pemerintah dan pembangunan jalan
provinsi dan kabupaten; (5) adanya tumpang tindih pembiayaan pembangunan yang dibiayai oleh pendanaan APBN sektoral dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pendanaan APBD di beberapa daerah tertentu. Berbagai permasalahan tersebut perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Disamping itu, filosofi pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, seperti: money follow program, perencanaan secara tematik, holistik, integratif dan spasial perlu segera ditanamkan kepada segenap unsur perencana baik di pusat maupun di daerah. Bapak/Ibu Hadirin yang Berbahagia, Isu tentang implementasi UU ASN juga cukup menarik, mengingat sejak ditetapkan lebih dari dua tahun yang lalu hingga saat ini penyusunan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) belum juga rampung. Kita berharap pemerintah akan segera merampungkan berbagai ketentuan turunan UU ASN ini, guna memacu semangat, produktifitas, kualitas kinerja dan etos kerja para aparatur perencana. Dibidang pembinaan karir dan peran perencana, utamanya para Pejabat Fungsional Perencana, juga dihadapkan kepada kendala-kendala teknis di lapangan. Tidak sedikit yang mengeluhkan bahwa perannya di unit-unit kerja K/L/Pemda tidak optimal dan kurang dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Isu mengenai kompetensi dan kesenjangan antara fungsional dan struktural juga menjadi kendala tersendiri bagi optimalisasi peran perencana. Belum lagi Republik ini harus menghadapi ajang kontestasi persaingan ekonomi dalam lingkup ASEAN. Bagaimana seharusnya kualifikasi perencana dirumuskan? dan seperti apa perencanaan pembangunan didesign untuk mendukung Indonesia agar unggul dalam MEA?, merupakan tantangan bagi kita bersama untuk membentuk sosok perencana yang produktif dan berkualitas. Eksistensi Profesi Perencana selama ini kurang mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan. Untuk itu, Pengurus Nasional AP2I akan terus berupaya membangun dan menghadirkan Perencana sebagai sebuah kekuatan dan profesi yang dihargai dan disegani dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Kita menyadari bersama bahwa keyakinan tentang pengakuan sebuah profesi sejatinya tidaklah mudah. Oleh
sebab itu, Pengurus Nasional AP2I bersama-sama Pembina Perencana tidak akan surut pada niat, dan tidak akan berhenti hanya pada karya-karya normatif, lisan maupun tulisan, namun perlu diwujudkan dalam bentuk karya nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sudah saatnya, dan sudah waktunya Profesi Perencana untuk mengambil peran, ikut andil, dan menjadi bagian kekuatan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah. Untuk itu, Pengurus Nasional AP2I bersama para Anggotanya akan bergerak maju, pantang menyerah dan mendobrak budaya pesimisme para Profesional Perencana. Berbagai isu diatas telah diidentifikasi sebagai isu strategis saat ini yang erat kaitannya dengan bidang perencanaan pembangunan. Untuk itu, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam merumuskan alternatif pemikiran penyelesaian dibidang perencanaan pembangunan dan kebijakan publik, maka Pengurus Nasional AP2I menyelenggarkan Forum Diskusi Nasional Perencana pada hari ini, bertajuk: “Mengkaji Isu-isu Strategis Kebijakan Publik, Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan”. FDN Perencana 2016 ini dihadiri oleh sekitar 650 peserta, yang terdiri atas 375 orang Pejabat Fungsional Perencana (PFP) di Kementerian/Lembaga, 117 orang PFP di Provinsi, 87 orang PFP di Pemkab/Pemkot seluruh Indonesia, dan 64 orang para Dosen/Praktis dan tamu undangan lain. Forum Diskusi ini menghadirkan 3 Pembicara Kunci, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PAN dan RB, dan Menteri Keuangan. Namun, dikarenakan sesuatu dan lain hal, Menteri Keuangan belum dapat hadir pada Forum Diskusi kali ini. Sementara itu, Pengurus Nasional juga menghadirkan para pembicara yang sangat kompeten dibidangnya, baik yang berasal dari para praktisi/pejabat publik maupun para pengamat yang ahli dibidang perencanaan, penganggaran dan kebijakan publik. Demikian yang dapat kami laporkan, selanjutnya mohon Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berkenan memberikan sambutan dan arahan sebagai bahan masukan dalam Forum Diskusi, dan sekaligus membuka Forum Diskusi Nasional Perencana Tahun 2016 ini. Kepada para peserta FDN Perencana, kami ucapkan selamat berdiskusi, semoga dihasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi perbaikan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan.
Akhirnya, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada AP2I yang ke X (6 Desember 2016), semoga diusianya yang ke (10) sepulun ini, profesi perencana semakin menjadi kebanggaan bagi para anggotanya, semakin solid, dan semakin profesional dalam berkarya.
Terima kasih, Wassalamu’ alaikum Wr. Wb. Menteri PPN/Kepala Kappenas Selaku Pembina Jabatan Fungsional Perencana Nasional Ketua Anggota Dewan Pembina PN AP2I
