ASPEK HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN HARIF FADHILLAH

ASPEK HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN HARIF FADHILLAH

PERAWAT

SESORANG YANG TELAH LULUS PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN, BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI YANG DIAKUI OLEH PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

JENIS PERAWAT

1

Perawat Profesi -Ners

(gelar yg diperloleh setelah pendidikan profesi perawat)

- Ners Spesialis

2

Perawat vokasi Lulusan Diploma III => Lulusan SPK….? (6 th)

3

KEPERAWATAN

KEGIATAN PEMBERIAN ASUHAN KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK, ATAU MASYARAKAT BAIK DALAM KEADAAN SAKIT MAUPUN SEHAT

PRAKTIK KEPERAWATAN

PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERAWAT DALAM BENTUK ASUHAN KEPERAWATAN

ASUHAN KEPERAWATAN

 RANGKAIAN INTERAKSI PERAWAT DENGAN KLIEN DAN LINGKUNGANNYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEMANDIRIAN KLIEN

KLIEN

Perseorangan, keluarga, kelompok, ataumasyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan

 PRAKTIK DI FASYANKES

TEMPAT PRAKTIK KEPERAWATAN

   

RUMAH SAKIT PUSKESMAS KLINIK FASKES LAINYA

 PRAKTIK MANDIRI  TEMPAT PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI

 TEMPAT LAIN SESUAI DENGAN KLIEN SASARAN  RUMAH KLIEN, RUMAH JUOMPO, PANTI ASUHAN, PANTI SOSIAL, SEKOLAH & PERUSAHAAN

 PASAL 64 UU NO. 38/2014

PERAWAT YANG DAPAT PRAKTIK MANDIRI

 BERLAKU PERATURAN SEBELUM UU DISYAHKAN  SELAMA TIDAK BERTENTANGAN  BELUM ADA PENGATURAN BARU

 PMK 17/2013  PRAKTIK MANDIRI MULAI DARI PERAWAT LULUSAN D III KEPERAWATAN

 PERAWAT ASING…? PMK NO. 67 TAHUN 2013  TIDAK DAPAT PRAKTIK MANDIRI DI INDONESIA

KODE ETIK

 ORGANISASI

PROFESI

NORMA YANG MENDASARI PRAKTIK PERAWAT

STANDAR PELAYANAN

 PEMERINTAH

STANDAR PROFESI

 ORGANISASI PROFESI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

 INSTITUSI /FASYANKES

FORMIL : REGISTRASI

PERIZINAN PRAKTIK PERAWAT

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi

MATERIIL

: IZIN PRAKTIK

Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.

PERSYARATAN :

SURAT TANDA REGISTRASI Perawat Praktik wajib STR

-Ijazah -Serkom/SerProf -Keterangan sehat fisik dan mental -Pernyataan Telah ucap sumpah/janji Profesi -Pernyataan mematuhi Etika Profesi

STR DIBERIKAN OEH KONSIL KEPERAWATAN

RE-REGISTRASI BERLAKU 5 TAHUN DAN DAPAT DI REGISTRASI ULANG SETIAP 5 TAHUN

Perkonsil

DITAMBAH :

-STR lama

-Telah mengabdi sbg perawat vokasi/profesi -Kecukupan kegiatan pelayanan , diklat atau ilmiah lainnya

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT : SIPP PERAWAT PRAKTIK WAJIB IZIN : bentuk izin SIPP

SIPP DIKELLUARKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA 1 SIPP UNTUK 1 TEMPAT, MAKSIMAL BOLEH 2 TEMPAT PRAKTIK MANDIRI WAJIB PASANG PAPAN NAMA

PMK PERIZINAN

PERSYARATAN SIPP : oSalinan STR yg masih berlaku oRekomendasi OP oPernyataan Memiliki tempat praktik atau keterangan Pimpinan fasyankes

IZIN PRAKTIK PERAWAT WNA

WAJIB EVALUASI KOMPETENSI Kelengkapan Administrasi Penilaian kemampuan praktik Wajib STR Sementara (1 th) Wajib SIPP (1 th) dan hanya perpanjangan 1 th Pendayagunaan Perawat WNA diatur PP

IZIN PRAKTIK PERAWAT WNI lulusan LUAR NEGERI

WAJIB EVALUASI KOMPETENSI Kelengkapan Administrasi Penilaian kemampuan praktik STR dan SIPP sesuai dengan UU ini

Pendayagunaan diatur Kemkes

PENYELENGG ARAAN PRAKTIK PERAWAT

PRAKTIK KEPERAWATAN SESUAI DENGAN TUGAS & WEWENANG PRAKTIK SESUAI DENGAN KOMPETENSI

PEMBERI ASKEP

TUGAS PERAWAT

PELAKSANA TUGAS:KEADAAN TERBATAS TERTENTU

PENYULUH & KONSELOR

Bersama-sama atau sendiri

PELAKSANA TUGAS PELIMPAHAN WEWENANG

Bertanggung jawab dan akuntabel

PENELITI KEPERAWATAN

PENGELOLA KEPERAWAT AN

WEWENANG sbg PEMBERI ASUHAN KEPERAWATAN

Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan Melakukan Pengkajian Secara Holistik

1

Menetapkan Diagnosa Keperawatan

Merencanakan tindakan Keperawatan Melaksanakan tindakan keperawatan Mengevaluasi tindakan keperawatan Memberi tindakan gadar sesuai kompetensi

3

Memberi konsultasi & kolaborasi Melakukan Penyuluhan & Konseling

4

2

Melakukan tindakan penatalaksanaan pemberian obat sesuai dengan resep TM atau obat bebas/bebas terbatas

Melakukan rujukan

6

Upaya Kesehatan Masyarakat WEWENANG Sbg PEMBERI ASUHAN KEPERAWATAN

Melakukan Pengkajian Keperawatan Kesmas Menetapkan permasalahan Keperawatan Kesmas Membantu Penemuan kasus penyakit Merencanakan tindakan keperawatan kesmas Melakukan Rujukan kasus Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesmas Menjalin kemitraan dalam perawatan Kesmas

Mengelola kasus Melakukan kep komplementer dan alternatif

Wewenang sebgai Penyuluhan & Konselor

 Melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik ditingkat individu dan keluarga, serta tingkat kelompok masyarakat  Melakukan pemberdayaan masyarakat

 Melakukan advokasi dalam perawatan kesmas  Menjalin kemitraan dalam perawatan kesmas

 Melakukan Penyuluhan kesehatan & Konseling

WEWENANG Sbg Pengelola Pelayanan Keperawatan

Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan Mengelola kasus

Wewenang sebagai Peneliti Keperawatan

Melakukan penelitian sesuai dengan Standar dan etika Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan Kesehatan atas izin Pimpinan Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WEWENANG Sbg PELAKSANA TUGAS DALAM PELIMPAHAN WEWENANG

1

DELEGATIF

tanggung jawab berpindah

hanya dapat diberikan kepada perawat Profesi /Vokasi terlatih sesui kompetensi yg

2

MANDAT

 tindakan medis dibawah pengawasan Tg jwb berada pada pemberi wewenang

dibutuhkan

-Memasang Infus -Menyuntik -Imunisasi Dasar

Tertulis dari tenaga medis ke perawat dan di evaluasi pelaksanaannya

- TERAPI PARENTERAL - MENJAHIT LUKA

WEWENANG Sbg PELAKSANA TUGAS DALAM PELIMPAHAN WEWENANG

Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan kompetensinya : wewenang delegatif Melakukan tindakan medis dibawah pengawasan : wewenang mandat Memberi pelayanan Kesehatan sesuai dg program pemerintah

WEWENANG Sbg

Pelaksana Tugas

dalam keadaan keterbatasan tertentu

Penugasan pemerintah Keadaan tidak adanya TM dan /atau TK disuatu wilayah tempat perawat bertugas

Keadaan tsb ditetapkan oleh SKPD

Pelaksanaan tugas memperhatikan kompetensi

WEWENANG

dalam keadaan keterbatasan tertentu

Melakukan pengobatan utk penyakit umum dalam hal tdk terdapat tenaga medis

Merujuk Pasien sesuai ketentuan pada sistem rujukan Melakukan pelayanan kefarmasian terbatas dlm hal tidak terdapat TK

DALAM KEADAAN DARURAT WEWENANG DALAM KONDISI GAWAT DARURAT

Untuk Pertolongan pertama perawat dpt melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dg kompetensinya

TUJUAN untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut

Keadaan darurat : Keadaan mengancam nyawa atau kecacatan Klien

Ditetapkan oleh Perawat berdasarkan keilmuannya

HAK & KEWAJIBAN  Memperoleh perlindungan hukum

 Memperoleh Informasi yang benar, jeas dan jujur dari klien dan/atau keluarga

HAK PERAWAT

 Menerima imbal jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan  Menolak keinginan Klien yg bertentangan dengan Standar (profesi/Pelayanan/PO/ Kode etik) dan per UUan  Memperoleh fasilitas kerja sesuai standar

 Melengkapi sarana dan Prasarana Pelayanan keperawatan sesuai dg standar Pelayanan keperawatan dan ketentuan Per UU-an  Memberi Peleyanan Keperawatan sesuai Standar (profesi/Pelayanan/PO/ Kode etik) dan per UU-an

KEWAJIBAN PERAWAT

 Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau nakes lain

 Mendokumentasikan Asuhan keperawatan  Memberi informasi yang lengkap, jujur, benar, jelasn dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kpd klien dan/atau keluarga sesuai dengan batas kewenangannya  Melaksanakan tindakan Pelimpahan wewenang dari Nakes lain sesuai dengan kompetensi Perawat  Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan pemerintah

 mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan Keperawatanyang akan dilakukan;

 meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;

HAK KLIEN

 mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik,standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  memberi persetujuan atau penolakan tindakan Keperawatan yang akan diterimanya; dan  memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.

KEWAJIBAN KLIEN

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya; mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat; mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

SESUAI FUNGSI PERAWAT

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT Dalam Praktik

 INDEPENDEN  DEPENDENT  INTERDEPENDENT

: CARING ROLE, KOORDINATIVE ROLE : THERAPEUTIC ROLE : KOLABORATIVE ROLE

SESUAI JENIS KEWENANGAN YANG DI DAPAT  ATRIBUTIF  DELEGASI  MANDAT

Untuk semua kegiatan yang termasuk Asuhan Keperawatan (Caring Activities) maka Perawat bertanggung jawab/gugat PENUH terhadap kesalahan dari :

INDEPENDEN

KEPUTUSAN yang dibuat (responsible for the decision to perform) dan terhadap

PELAKSANAAN dari keputusan tersebut (responsible for the execution)

Dependen

Peran Perawat sebagai pelaksana dalam Tindakan Medik secara Mandat  tertulis Tanggung jawab Hukum perawat dalam fungsi ini adalah terhadap kesalahan pada

Pelaksanaan SAJA !!

(EKSEKUSI)

nya 34

Relegated medical activites

Tindakan yang menjadi kewenangan medik, tetapi telah didelegasikan kepada perawat. Dalam hal ini dokter tidak bertanggung jawab secara hukum, baik berkait dengan decision maupun execution yang dibuat oleh perawat yang diberi delegasi.

KOLABORASI

POTENSI A + POTENSI B  TUJUAN C PARTNERSHIFT WITH ENEMY TANGGUNG JAWAB PADA SIAPA YANG SALAH (PIDANA) BAIK KEPUTUSAN DAN/ATAU PELAKSANAAN PERDATA DAPAT TANGGUNG RENTENG

36

KEWENANGAN = WEWENANG  Adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau Kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan hukum (SF. Marbun)  Kewenangan (privilege) didefinisikan sbg izin yang diberikan oleh suatu otoritas untuk melakukan sesuatu (permit from government to do something) (Sofwan Dahlan)  Untuk jenis pekerjaan tertentu yang dapat membahayakan masyarakat maka pekerjaan tersebut bukan merupakan natural right yang boleh dilakukan setiap orang, melainkan hanya oleh orang-orang yang telah diberi izin (Sofwan Dahlan)  Dalam kewenangan mengandung hak dan Kewajiban(Bagir Manan)

KEWENANGAN (dilihat dari cara memperoleh)

ARIBUTIF

•DIBERIKAN OLEH PEMBUAT UU (MELEKAT) •WEWENANG MEMBUAT KEPUTUSAN YG BERSUMBER UU •PEMBERIAN WEWENANG BARU

DELEGASI

•ATAS PELIMPAHAN ORGAN/BADAN/ORANG LAIN •BERSUMBER DARI ATRIBUSI •AKIBAT HUKUMNYA MENJADI TANGGUNG JAWABDELEGATARIS •DAPAT DICABUT MANAKALA MENYIMPANG DALAM MENJALANKAN WEWENANG

MANDAT

•UMUMNYA DALAM HUBUNGAN RUTIN ATASAN-BAWAHAN •TANGGUNG JAWAB TETAP PADA MANDANS •SETIAP SAAT WEWENANG DAPAT DITARIK KEMBALI OLEH MANDANS •MENJALANKAN KEWENANGAN ATAS NAMA PEMBERI PELIMPAHAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT

TANGGUNG JAWAB HUKUM : PIDANA PERDATA ADMINISTRATIF

TANGGUNG JAWAB HUKUM  ASPEK HUKUM PERDATA > atas kesalahan sendiri (Pasal 1365) > atas kesalahan orang lain yang di bawah tanggungjawabnya (Psl. 1367 ayat 3 Perdata)  ASPEK HUKUM PIDANA > tanggung jawab atas kesalahan pribadi/ sifat subyektifitas Hukum Pidana

KUH

Azas :

• “tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan “

TANGUNG JAWAB HUKUM : PIDANA

Kapan orang Bersalah….? 1. Seorang telah melakukan perbuatan pidana (perbuatan bersifat melawan hukum) 2. Keadaan batin orang yg melakukan itu erat kaitannya dg kemampuan bertanggung jawab 3. Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya - Kesengajaan (“dolus”) - Kealpaan/kelalaian (“culpa”)

4. Tidak adanya alasan pemaaf

KESALAHAN : *KESENGAJAAN

*KESALAHAN  KESENGAJAAN : pidana 1.

Pelaku sengaja berbuat sesuatu yg melawan hukum  niat

2.

Pelaku mempunyai tujuan dan tujuan itu memang dikehendaki oleh sipelaku

3.

Perbuatan pelaku tersebut dicela karena merugikan masyarakat.

Tj Hukum Pidana Perawat  Kesalahan krn kesengajaan : melanggar UU ;Aborsi Ilegal, Keterangan Palsu, membocorkan rahasia jabatan,

penipuan, penyerangan seks, dll  Kesalahan karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal (psl 359 KUHP), luka berat (psl 360 KUHP)  Ukuran Kelalaian adalah Pelaksanaan pekerjaan sesuai Standar.

KESALAHAN : *KEALPAAN

 TIDAK MENGADAKAN PENDUGA-DUGA SEBAGAIMANA YANG DIHARUSKAN OLEH HUKUM  TIDAK MENGADAKAN PENGHATI-HATIAN SEBAGAIMANA DIHARUSKAN OLEH HUKUM Kealpaan yang dapat dipidana : Adanya unsur kelalaian berat (culpa lata) yang akibatnya fatal yang serius

• Tanggung jawab terhadap kerugian

pasien (ringan) akibat :

TANGGUNG JAWAB HK PERDATA

KELALAIAN/KEALPAAN :

Pada dasarnya adalah PERDATA BILA Kerugiannya Berat/fatal (luka berat/cacat/meninggal) menjadi PIDANA

*TG JWAB HUKUM Perawat DI RS

Pasal 46 uu No. 44 tahun 2009

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 29 UU No. 36 tahun 2009 Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. SEBATAS PERDATA 46

TG JWB HK ADMINISTRASI

Terkait dengan Persyaratan Pemberian Izin oleh Lembaga yang berwenang/ASPEK ADMINISTRATIF SANKSI Teguran Peringatan Pencabutan Izin

47

Harif Fadhillah Tempat Tanggal Lahir

: Curup, 3 Agustus 1969

Alamat Pekerjaan

: Vila Mutiara jaya M 39/05 Cibitung Bekasi Jawa Barat : Perawat RS Islam Jakarta 1991-2015 (Agustus) Staf Pengajar FIK UMJ – sekarang Advokat - sekarang

Organisasi :

1. 2. 3. 4. Pendidikan

Ketua Umum DPPl PPNI periode 2015-2020 Koord. Gerakan Nasional Sukseskan UU Kep 2008-sekarang Ketua Komparteman Keperawatan PERSI PUSAT 2015-2018 Anggota MTKI 2011-2013

: 1. Akper RSIJ – 1991 2. FIK UI – 1998 3.FH UIC – 2007 , PKPA PERADI 2009 4. Magister Hukum UNIKA SUGIYAPRANATA - Sekarang 5. Magister Manajemen Keperawatan - Sekarang

Koresponden : HP : 081284200424, 087784159007