IMPLEMENTASI UNDANGUNDANG NO. 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
HARIF FADHILLAH
SIKAP KITA……….?
S1
S2
UUKep disyahkan th 2014 sebagai Momentum yang tepat Walau banyak kekurangan UU No. 38/014 adalah Upaya maksimal dari perjuangan panjang, mengingat kurangnya dukungan pada awal perjuangan. Ada jalan untuk memperbaiki : amandemen, judisial Review UU Kep adalah Instrumen utama Pengembangan Sistem Keperawtan Jangka Panjang Profesionalitas, Perlindungan, Pengakuan- Penghargaan dan citra Perawat Indonesia Implementasinya memerlukan waktu dan Proses yang cukup sehingga dapat dirasakan manfaatnya
SEKILAS ……….
UU
NO. 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
LEMBAR NEGARA No. 307 TAMBAHAN LEMBAR NEGARA No. 5612 DITANDATANGANI PRESIDEN RI TANGGAL 17 OKTOBER 2014
LATAR BELAKANG UU KEPERAWATAN
PELAYANAN KEPERAWATAN Bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yg kompeten, berwenang, beretika dan bermoral yg tinggi Perlu diatur secara komprehensif Memberi perlindungan dan kepastian hukum : perawat dan masyarakat
Perlindungan dan kepastian hukum Pengembangan dan Qualitas Keperawatan (Profesionalisme) di Indonesia
Sistem keperawatan yang baik
PEMERINTAH
OP ,KOLEGIUM,AIP
KONSIL
P E N D I D I K A N
J e n i s P w t
K R E D E N S I A L
R e g i s t r a s i
PRAKTIK l i s e n s i
TUGAS
H A K
WEWE NANG
&
UNDANG-UNDANG KEPERAWATAN
K E W A J I B A N
P e n g a w a s a n
p e m b i n a a n
p e n g e m b a n g a n
ANATOMI BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XII BAB XIII
: KETENTUAN UMUM : JENIS PERAWAT : PENDIDIKAN KEPERAWATAN : REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN REGISTRASI ULANG : PRAKTIK KEPERAWATAN : HAK DAN KEWAJIBAN : ORGANISASI PROFESI : KOLEGIUM KEPERAWATAN : KONSIL KEPERAWATAN : PENGEMBAANGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN : SANKSI ADMINISTRATIF : KETENTUAN PERALIHAN : KETENTUAN PENUTUP
JENIS PERAWAT
1
Perawat Profesi - Ners
(gelar yg diperloleh setelah pendidikan profesi perawat)
- Ners Spesialis
2
Perawat vokasi Lulusan Diploma III => Lulusan SPK….? (6 th)
7
8
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN JENIS
PROGRAM PENYELENGGARAAN STANDAR PENDIDIKAN KEPERAWATAN MENJAMIN MUTU LULUSAN DOSEN PT KEPERAWATAN UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI/PROFESI
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN 9
JENIS
PROGRAM
PENDIDIKAN VOKASI
• PROGRAM DIPLOMA KEPERAWATAN • PALING RENDAH D III KEPERAWATAN
PENDIDIKAN AKADEMIK
• PROGRAM SARJANA KEPERAWATAN • PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN • PROGRAM DOKTOR KEPERAWATAN
PENDIDIKAN PROFESI
• PROGRAM PROFESI KEPERAWATAN • PROGRAM SPESIALIS KEPERAWATAN
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN PT KEPERAWATAN
MEMILIKI IZIN
BENTUK
UNIVERSITAS, INSTITUT, SEKOLAH TINGGI, POLITEKNIK, AKADEMI
PENYELENGG ARAAN
1. MENYEDIAKAN FASYANKES SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN
2. BERKOORDINASI DG ORGANISASI PROFESI
PERSYARATAN FASYANKES : PMDIK 1
PENDIDIKAN KEPERAWATAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN (SNPK)
PPNI STANDAR NASIONAL PERGURUAN TINGGI (SNPT)
KEM DIK
SNPK
KEM KES
AIP Kepmendik 1
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN
DALAM MENJAMIN MUTU LULUSAN
• PENYELENGPENERIMAAN ARA PT KEP, HANYA DAPAT MENERIMA CALON MAHASISWA SESUAI KUOTA NASIONAL • KUOTA NASIONAL : diatur dalam PERMENDIK (PMDIK 2)
PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN DOSEN
(HAK & Kewajiban sesuai Peruu-an)
• PERGURUAN TINGGI • WAHANA PENDIDIKAN KEPERAWATAN
DOSEN WAHANA PENDIDIKAN : MEMILIKI KESETARAAN, PENGAKUAN, ANGKA KREDIT MEMPERHITUNGKAN KEGIATAN PELAYANAN
PP 1
PENDIDIKAN KEPERAWATAN Mhs pd akhir pendidikan Vokasi dan Profesi harus mengikuti Uji Kompetensi
UKOM oleh PT bekerjasama : OP, Lembaga Pelatihan, atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi Mahasiswa vokasi lulus Ukom : sertifikat kompetensi
Mahasiswa profesi lulus Ukom : sertifikat Profesi
Registrasi dan Re registrasi PERSYARATAN : Perawat Praktik wajib STR
STR DIBERIKAN OEH KONSIL KEPERAWATAN BERLAKU 5 TAHUN DAN DAPAT DI REGISTRASI ULANG SETIAP 5 TAHUN
Perkonsil
-Ijazah -Serkom/SerProf -Keterangan sehat fisik dan mental -Pernyataan Telah ucap sumpah/janji Profesi -Pernyataan mematuhi Etika Profesi
RE-REGISTRASI
DITAMBAH :
-STR lama
-Telah mengabdi sbg perawat vokasi/profesi -Kecukupan kegiatan pelayanan , diklat atau ilmiah lainnya
IZIN PRAKTIK
(SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT : SIPP) PERAWAT PRAKTIK WAJIB IZIN : bentuk izin SIPP SIPP DIKELLUARKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA 1 SIPP UNTUK 1 TEMPAT, MAKSIMAL BOLEH 2 TEMPAT PRAKTIK MANDIRI WAJIB PASANG PAPAN NAMA
Permenkes
PERSYARATAN SIPP : oSalinan STR yg masih berlaku oRekomendasi OP oPernyataan Memiliki tempat praktik atau keterangan Pimpinan fasyankes
IZIN PRAKTIK PERAWAT WNA WAJIB
EVALUASI KOMPETENSI Kelengkapan Administrasi Penilaian kemampuan praktik Wajib STR Sementara (1 th) Wajib SIPP (1 th) dan hanya perpanjangan 1 th Pendayagunaan Perawat WNA diatuir PP
PP 2
IZIN PRAKTIK PERAWAT WNI lulusan LUAR NEGERI WAJIB
EVALUASI KOMPETENSI Kelengkapan Administrasi Penilaian kemampuan praktik
STR
dan SIPP sesuai dengan UU ini
Pendayagunaan
diatur Kemkes
PRAKTIK KEPERAWATAN Dilaksanakan :
- Di Fasyankes - Tempat lain sesuai Klien sasaran
Bentuk Praktik
1
2
Dasar
Praktik di Fasyankes Praktik Mandiri
Kebutuhan Yankes/Yankep disuatu wilayah
PRAKTIK MANDIRI DITEMPAT PRAKTIK MANDIRI Tempat lain sesuaiklien sasaran Antara lain :
rumah Klien, rumah jompo, Panti Asuhan,
Panti sosial, sekolah dan
perusahaan
PRAKTIK BERDASARKAN KODE
ETIK
STANDAR
ORGANISASIPROFESI
PELAYANAN PEMERINTAH
STANDAR
I
PROFESI ORGANISASI PROFESI (Std. Kompetensi & Std Praktik)
STANDAR
PROSEDUR OPERASIONAL
INSTITUSI /FASYANKES
LEMBAGA-LEMBAGA TERKAIT PRAKTIK PERAWAT KONSIL
KEPERAWATAN
PENGATURAN PEMBINAAN PENETAPAN
ORGANISASI
KEWENANGAN KOMPETENSI DISIPLIN
PROFESI
PEMERSATU PEMBINA PENGEMBANG PENGAWAS
KOMPETENSI MARTABAT ETIKA PROFESI
PENGEMBANGAN PRAKTIK TUJUAN
PENDIDIKAN
• MENINGKATKAN & MEMPERTAHANKAN PROFESIONALISME
• FORMAL - NON FORMAL BERKELANJUTAN
• PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PENYELENGGARA • ORGANISASI PROFESI • LEMBAGA LAIN YG TERAKREDITASI
DASAR
• STANDAR PELAYANAN • STANDAR PROFESI • STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PEMBERI ASKEP
PELAKSANA TUGAS:KEADAAN TERBATAS TERTENTU
PENYULUH & KONSELOR
TUGAS PERAWAT PENGELOLA KEPERAWAT AN
PELAKSANA TUGAS PELIMPAHAN WEWENANG
Bersama-sama atau sendiri
PENELITI KEPERAWATAN
Bertanggung jawab dan akuntabel
WEWENANG PEMBERI ASUHAN KEPERAWATAN (Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan) Melakukan Pengkajian Secara Holistik 1
Menetapkan Diagnosa Keperawatan Merencanakan tindakan Keperawatan
Melaksanakan tindakan keperawatan Mengevaluasi tindakan keperawatan Memberi 3 tindakan gadar sesuai kompetensi
Memberi konsultasi & kolaborasi 4 Melakukan Penyuluhan & Konseling
Melakukan tindakan 2 penatalaksanaan pemberian obat sesuai dengan resep TM atau obat bebas/bebas terbatas
6
Melakukan rujukan
Wewenang sbg Pemberi Askep Upaya Kesehatan Masyarakat Melakukan
Pengkajian Keperawatan Kesmas di tingkat keluarga dan masyarakat Menetapkan permasalahan Keperawatan Kesmas Membantu Penemuan kasus penyakit Merencanakan tindakan keperawatan kesmas Melakukan Rujukan kasus Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesmas Menjalin kemitraan dalam perawatan Kesmas Mengelola kasus Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif
Wewenang sebgai Penyuluhan & Konselor
Melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik ditingkat individu dan keluarga, serta tingkat kelompok masyarakat Melakukan pemberdayaan masyarakat Melakukan advokasi dalam perawatan kesmas Menjalin kemitraan dalam perawatan kesmas Melakukan Penyuluhan kesehatan & Konseling
Wewenang … Pengelola Pelayanan Keperawatan Melakukan
pengkajian dan menetapkan permasalahan Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan Mengelola kasus
Wewenang sebagai Peneliti Keperawatan Melakukan
penelitian sesuai dengan Standar dan
etika Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan Kesehatan atas izin Pimpinan Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PLT dalam keadaan keterbatasan tertentu Penugasan pemerintah Keadaan tidak adanya TM dan /atau TK disuatu wilayah tempat perawat bertugas
Keadaan tsb ditetapkan oleh SKPD
Pelaksanaan tugas memperhatikan kompetensi
Wewenang …. dalam keadaan keterbatasan tertentu Melakukan pengobatan utk penyakit umum dalam hal tdk terdapat tenaga medis Merujuk Pasien sesuai ketentuan pada sistem rujukan
Melakukan pelayanan kefarmasian terbatas dlm hal tidak terdapat TK
DALAM KEADAAN DARURAT Untuk Pertolongan pertama perawat dpt melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dg kompetensinya TUJUAN untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut Keadaan darurat : Keadaan mengancam nyawa atau kecacatan Klien
Ditetapkan oleh Perawat berdasarkan keilmuannya
PLT DALAM PELIMPAHAN WEWENANG
1
DELEGATIF
tanggung jawab berpindah
hanya dapat diberikan kepada perawat Profesi /Vokasi terlatih sesui kompetensi yg
2 MANDAT
tindakan medis dibawah pengawasan Tg jwb berada pada pemberi wewenang
dibutuhkan
-Memasang Infus -Menyuntik -Imunisasi Dasar
Tertulis dari tenaga medis ke perawat dan di evaluasi pelaksanaannya
-
PERMENKES : TUGAS & WEWENANG
33
TERAPI PARENTER AL MENJAHIT LUKA
KEWENANGAN (dilihat dari cara memperoleh)
ARIBUTIF DELEGASI
MANDAT
•DIBERIKAN OLEH PEMBUAT UU (MELEKAT) •WEWENANG MEMBUAT KEPUTUSAN YG BERSUMBER UU •PEMBERIAN WEWENANG BARU
•ATAS PELIMPAHAN ORGAN/BADAN/ORANG LAIN •BERSUMBER DARI ATRIBUSI •AKIBAT HUKUMNYA MENJADI TANGGUNG JAWABDELEGATARIS •DAPAT DICABUT MANAKALA MENYIMPANG DALAM MENJALANKAN WEWENANG •UMUMNYA DALAM HUBUNGAN RUTIN ATASANBAWAHAN •TANGGUNG JAWAB TETAP PADA MANDANS •SETIAP SAAT WEWENANG DAPAT DITARIK KEMBALI OLEH MANDANS •MENJALANKAN KEWENANGAN ATAS NAMA PEMBERI PELIMPAHAN
KONSTRKUSI KEWENANGAN PERAWAT DALAM UU NO.38/2014 PEMERI ASKEP PENYULUH & kONSELOR
KONDISI GADAR
DELEGASI MANDAT ATRIBUTIF
PLT PELIMPA HAN WEWE
PENGE LOLA
NANG
PLT DLM KEADAAN TERBATAS
PENELITI
PERATURAN PELAKSANAAN UU KEPERAWATAN……….
PERATURAN PEMERINTAH (3) Dalam 2 tahun PERATURAN PRESIDEN (1) harus sdh terbit, PERMENKES (8) termasuk konsil keperawatan KEPMENKES/SK MENKES (1) PERMENDIK(3) KEPMENDIK/SK MENDIK (1) PERAURAN KONSIL (3) PERATUAN ORGANISASI PROFESI (1)
UU KEPERAWATAN BAGI PROFESI PERAWAT Memberikan
landasan yang kuat penyelenggaraan profesi perawat Pendidikan,
Adanya
Praktik, Kehidupan Profesi
Kepastian dan Perlindungan hukum dalam Penyelenggaraan Praktik Memberi landasan dan arah dalam Pengembangan Profesi perawat Adanya sistem Keperawatan yang ajeg Akan meningkatkan profesionalisme sehingga perawat Indonesia mempunyai daya saing
PERAN PPNI ……… PENGEMBANGKAN PRAKTIK PERAWAT • Std Kompetensi • Std Praktik • Std Kinerja MengembangProfessional kan dan menetapkan standar profesi yg recognize
• CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Menetapkan, membina dan menyelenggarakan CPD yg sesuai kebutuhan global
• Kode Etik keperawatan Indonesia Menetapkan dan mengkawal kode etik perawat
Advokasi, MENDORONG DAN SALING MELENGKAPI
•REGULASI •KEBIJAKAN YG AMAN DAN RECOGNIZE
39
STANDAR PROFESI STD KOMPETENSI
STD Praktik
• General : Ners Sp, Ners, Diploma • Khusus : KB, GADAR, Icu, Komunitas ANAK dll
• Pengkajian • Diagnosa Keperawatan • Perencanaan • Implementasi • Evaluasi
STD Kinerja Profesional • Jaminan Mutu • Pendidikan • Penilaian Kerja • Kesejawatan • Etik • Riset • Pemanfaatan Sumber2
DALAM KERANGKA STANDAR KOMPETENSI ICN
40
PEMENUHAN STANDAR SOSIALISASI
STANDAR PROFESI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERLANJUT ASESMENT & SERTIFIKASI KOMPETENSI KEKHUSUSAN
41
KODE ETIK PERAWAT Perawat-Klien
PERAN •sosialisasi •Membuat pedoman advokasi penerapan
Perawat-Praktik Perawat-Masyarakat Perawat –Teman Sejawat Perawat- Profesi
DALAM KERANGKA KODE ETIK PERAWAT ICN
42
CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) Menetapkan
kebijakan CPD Menetapkan Standar Pelatihan Kompetensi Memberi Pengakuan / Kredit terhadap keikut sertaan kegiatan mencapai kompetensi. Sendiri-sendiri atau bersama pihak lain yg sesuai persyaratan menyelenggarakan kegitan pencapaian Kompetensi (pelatihan, workshop dll)
PRAKTIK PERAWAT PRAKTIK PROFESSIONAL
PRAKTIK : BAIK
BENAR
BERDAYA SAING TINGGI
BAIK : NORMA ETIK KODE ETIK PERAWAT BENAR : 1. SESUAI DG Per UU an LEGAL 2. Sesuai dg IPTEK Kperawatan/Standar Profesi Disiplin
TERIMAKASIH
