IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

10/31/13

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN Oleh: Opong Sumiati Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

AGENDA § 

§ 

Pendahuluan §  Isi dan Amanat Undang-Undang 43/2007 §  Turunan Undang-Undang 43/2007 §  Konsekuensi bagi Instansi Pembina/Teknis §  Klausul Terkait Tenaga Perpustakaan §  Program Implementasi UU 43/2007 terkait tenaga perpustakaan Penutup Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

PENDAHULUAN

PERTIMBANGAN LAHIRNYA UU PERPUSTAKAAN   Dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI Tahun1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

  Sebagai

salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.   Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

  Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri.

Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

ISI DAN AMANAT UU   Terdiri

atas 15 BAB, 54 Pasal


BAB I

II

MATERI Ketentuan Umum

Hak, Kewajiban dan Kewenangan

BAGIAN

10/31/13 PASAL

-

1,2,3,4

Kesatu (Hak)

5

Kedua (Kewajiban)

6, 7, 8

Ketiga (Kewenangan)

9, 10

III

Standar Nasional Perpustakaan -

11

IV

Koleksi Perpustakaan

-

12, 13

V

Layanan Perpustakaan

-

14

Kesatu (Pembentukan Perpustakaan

15

Kedua (Penyelenggaraan Perpustakaan)

16, 17

VI

Pembentukan, Penyelenggaraan, serta Pengelolaandan Pengembangan Perpustakaan

Ketiga 18, 19 (Pengelolaan dan Pengembangan Sosialisasi UU Perpustakaan Perpustakaan)

di Pustaka-Bogor

BAB

VII

VIII

MATERI

Jenis-jenis Perpustakaan

Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi

BAGIAN

10/31/13 PASAL

-

20

Kesatu (Perpustakaan Nasional)

21

Kedua (Perpustakaan Umum)

22

Ketiga (Perpustakaan Sekolah/Madrasah)

23

Keempat (Perpustakaan Perguruan Tinggi)

24

Kelima (Perpustakaan Khusus)

25,26,27, 28

Kesatu (Tenaga Perpustakaan)

29, 30, 31, 32

Kedua (Pendidikan)

33

Ketiga (Organisasi Profesi)

Sosialisasi UU Perpustakaan 34, 35, 36, di Pustaka-Bogor

37

BAB

VII

VIII

MATERI

Jenis-jenis Perpustakaan

Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi

BAGIAN

10/31/13 PASAL

-

20

Kesatu (Perpustakaan Nasional)

21

Kedua (Perpustakaan Umum)

22

Ketiga (Perpustakaan Sekolah/Madrasah)

23

Keempat (Perpustakaan Perguruan Tinggi)

24

Kelima (Perpustakaan Khusus)

25,26,27, 28

Kesatu (Tenaga Perpustakaan)

29, 30, 31, 32

Kedua (Pendidikan)

33

Ketiga (Organisasi Profesi)

Sosialisasi UU Perpustakaan 34, 35, 36, di Pustaka-Bogor

37

10/31/13

BAB

MATERI

BAGIAN

PASAL

IX

Sarana dan Prasarana

-

38

X

Pendanaan

-

39, 40, 41

Kesatu (Kerja sama)

42

Kedua (Peran Serta Masyarakat)

43, 44, 45, 46, 47

-

48, 49, 50, 51

XI

Kerja sama dan Peran Serta Masyarakat

XIII

Pembudayaan Kegemaran Membaca

XIV

Ketentuan Sanksi

-

52

XV

Ketentuan Penutup

-

53, 54


10/31/13

TURUNAN UU 43/2007 1.  2.  3.  4.  5. 

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 43 tentang Perpustakaan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Standar Nasional Perpustakaan Standar Kompetensi Pedoman


10/31/13

KONSEKUENSI BAGI INSTANSI PEMBINA/TEKNIS   Penyusunan

Perkaperpusnas RI   Penyusunan Standar   Penyusunan Pedoman   Pelaksanaan Seritifikasi   Pelaksanaan kurikulum Diklat   Pelaksanaan Sertifikasi


10/31/13

PERKAPERPUSNAS RI   Pendaftaran dan tata

cara pembrian penghargaan

naskah kuno   Penyelenggaraan perpustakaan   Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga perpustakaan   Standardisasi dan akreditasi pepustakaan   Penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus   Pembentukan dewan perpustakaan   Penghargaan dan pembudayaan kegemaran membaca Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN Standar Koleksi Perpustakaan b.  Standar Sarana dan Prasarana c.  Standar Pelayanan Perpustakaan d.  Standar Tenaga Perpustakaan e.  Standar Penyelenggaraan, dan f.  Standar Pengelolaan. a. 


10/31/13

PEDOMAN dan PROSEDUR   Terkait dengan pelaksanaan berbagai Perka


10/31/13

KURIKULUM dan DIKLAT KOMPETENSI   Pustakawan   Tenaga Teknis   Tenaga Ahli

Bidang Perpustakaan   Manajemen Perpustakaan


10/31/13

SERTIFIKASI   Pustakawan   Tenaga Ahli

Bidang Perpustakaan


10/31/13

KLAUSUL TERKAIT DENGAN TENAGA PERPUSTAKAAN (RPP)   Bagian

kelima, Standar tenaga perpustakaan   Pasal 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38


10/31/13

Pasal 31   Standar tenaga perpustakaan memuat kriteria

minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi


10/31/13

Pasal 32 1)  2) 

3) 

4) 

Tenaga perpustakaan terdiri ataspustakawan dan tenaga teknis perpustakaan (Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaka tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam idang perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi. Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

Pasal 33  

 

 

 

Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (DII) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (DII) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjai pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga akreditasi Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

Pasal 34 1)  2) 

3)  4) 

Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja. Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pustakawan diatur dengan peraturan kepala perpustakaan nasional Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

Pasal 35   Pustakawan harus memiliki

sertifikat kompetensi   Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk meningkatkan karier pustakawan.   Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi   Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

Pasal 36   Tenaga teknis

perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.


10/31/13

Pasal 37 1) 

2) 

Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga audio visual, tenaga teknis ketatausahaan dan tenaga teknis lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.


10/31/13

Pasal 39 1) 

2)  3) 

4) 

Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang perpustakaan Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan. Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dan pengalaman bekerja di perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun. Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

Pasal 36 5) 

6)  7) 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kometensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

Pasal 43 1)  2) 

3) 

4)  5) 

Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan Dalam hal tidak terdapat pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan nasional. Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

Pasal 44 1) 

Kepala perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut: a.  Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) untuk perpustakaan profinsi dan kabuaten/ kota, pascasarjana (S-2) untuk perpustakaan perguruan tinggi dan Perpustakaan nasional; b.  Memiliki pengalaman bekerja di perpustakaan paling singkat: 1  3 (tiga) tahun untuk perpustakaan kabupaten/kota; 2  5 (lima) tahun untuk perpustakaan provinsi/peguruan tinggi dan 3  10 (sepuluh) tahun untuk perpustakaan nasional; Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

Pasal 44 Mampu berbahasa inggris lisan maupun tulis; dan b.  Memahami teknologi informasi Kriteria kepala perpustakaan khsus dan perpustakaan sekolah/madrasah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. a. 

2) 


10/31/13

TERKAIT PERPUSTAKAAN KHUSUS   Koleksi

nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian dan literatur kelabu.   Jumlah koleksi harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka   Setiap perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi yang harus ditinjau paling sedikit 4 tahun Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

PROGRAM IMPLEMENTASI UU 43/2007 TERKAIT TENAGA PERPUSTAKAAN  

Dalam rangka menyiapkan SDM Perpustakaan yang kompeten, Perpustakaan Nasional RI sebagai Instansi Pembina/Teknis berkewajiban: 1.  menerbitkan berbagai Perka dan pedoman 2.  mendorong dan memfasilitasi: o  Penyusunan Standar Ketenagakerjaan Perpustakaan o  Pembentukan LSP Pustakawan cabang o  Pembentukan TUK o  Sertifikasi Pustakawan o  Sertifikasi Tenaga Ahli Bidang Perpustakaan o  Penyusunan kurilum dan penyelenggraan Diklat kompetensi. Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13

PENUTUP   UU No.

43 Tahun 2007 merupakan payung hukum yang masih memerlukan peraturan turunannya agar dapat diimplentasikan di lapangan   Berdasarkan UU No. 43/2007 dan RPP Pelaksanaannya, dalam rangka pengembangan karier dan profesionalitasnya, tenaga perpustakaan harus memenuhi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi tertentu. Sosialisasi UU Perpustakaan di Pustaka-Bogor

10/31/13


10/31/13

  [email protected]   08161131091


IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Recommend Documents