IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Oleh: Andrew Borneo Pascalis NIM. E42010044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah NO 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Di daerah Kabupaten Bengkayang.” Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengolahan dan preservasi arsip statis, mengetahui hambatan dalam pengolahan dan preservasi arsip, serta mengetahui solusi dari hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan jenis yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil analisa data menunjukkan bahwa dalam pengolahan arsip, secara prosedura lsudah sesuai dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengolahan arsip, yaitu disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai yang ada, untuk itu sebagai solusi dari hambatan tersebut, diberikanlah pendidikan dan pelatihan kepada pegawai. Kata kunci : Pengelolaan, Pengolahan Arsip, Preservasi arsip.

Abstract The study is titled"implementation of regulatory policy area no 17 of 2010 about the management of archives n libary of bengkayang district".Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkayang that has the functions, duties, and responsibilities in the field of archives and records management coaching archives. The purposeof this studywas to determine the processing and preservationof archive, find out bottlenecks in the processing and preservation ofarchives, and find outthe solution of these obstacles. This study uses qualitative analysis and the type used is descriptive research. Data collection techniquesin this study using observation, interviews, and documentation. Results of analysis ofthe data showed that in the processing of the archive,it is appropriate procedural and refers to applicable regulations. The obstacles encountered in the processing ofthe archive, which is caused by the lack of quality and quantity of existing employees, to it as the solution of these obstacles, would taken education and training to the employees. Keywords: management, archival processing, preservation archives.

1 Andrew Borneo Pascalis, NIM. E42010044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


struktur organisasi ,tugas pokok, fungsi

PENDAHULUAN

dan tata kerja kantor kearsipan dan perpustakaaan

1. Latar Belakang Masalah

kabupaten

bengkayang

mempunyai tugas pokok membantu bupati Implementasi kebijakan merupakan

dalam merumuskan kebijakan dan program

tahap yang krusial dalam proses kebijakan

di bidang kearsipan dan perpustakaan

publik suatu program kebijakan harus

daerah. Serta berkedudukan di bawah dan

diimplementasikan

bertanggung jawab kepada bupati dan

aga

rmempunyai

dampak atau tujuan yang diinginkan.

secara

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan

pembinaan

kearsipan

Permasalahan nya adalah Dilihat dari

dan

perpustakaan

daerah

diperlukan adanya suatu kebijakan

-

teknis

Administrasi

dari

mendapat

sekretaris

daerah.

implementasi kebijakan menurut perda 17

kebijakan pemerintah agar dapat mencapai

tahun 2010

kemajuan

tidak adanya kerja sama antara kantor

didalam

organisasi

pemerintahan.

tidak berjalan dikarenakan

kearsipan dan perpustakaan

membantu

Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

bupati dalam merumuskan kebijakan dan

Daerah (Arpusda) Kabupaten Bengkayang

program di bidang pengelolaan Kearsipan

memiliki

sesuai target.

fungsi

sebagai

lembaga

kearsipan. Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan wawancara, menurut

Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan,

Kasi Penilaian dan Pelestarian Arsip,

“lembaga kearsipan adalah lembaga yang

dampak

memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab

diakibatkan oleh debu, kuman, dan biota-

di bidang pengelolaan arsip statis dan

biota yang menempel pada arsip dapat

pembinaan kearsipan”. Undang-Undang

terhirup dan masuk ke dalam tubuh

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

pegawai.

mendefinisikan, Setiap pelaksanaan urusan

ruangan, berdasarkan observasi peneliti,

tersebut dilaksanakan secara sistematis

pada saat mengolah arsip, kegiatan makan,

agar didapat pengelolaan kearsipan yang

minum, & merokok masih tampak terjadi

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

di dalam ruangan.

dapat tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

bagi

kesehatan

Terkait

masih

pegawai

menyatunya

Berdasarkan pengamatan peneliti, saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki

Berdasarkan

peraturan

bupati

bengkayang nomor 17 tahun 2010 tentang

masih minim. Penggunaan lemari biasa dirasa

kurang

efektif

karena

daya 2

Andrew Borneo Pascalis, NIM. E42010044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


tampungnya yang kecil. Hal ini tentunya

pengolahan,

preservasi,

pemanfaatan,

tidak akan dapat menampung penyimpanan

pendayagunaan, dan pelayanan publik

arsip dalam jumlah besar. Demikian juga

dalam suatu sistem kearsipan nasional

menurut Kasi Penilaian dan Pelestarian

Perumusan masalah dalam penelitian ini

Arsip, bahwa arsip yang disimpan pada rak

yaitu : Bagaimana implementasi kebijakan

dalam kondisi terbuka ini keamanannya

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

tidak akan terjamin. Potensi kerusakan

pada kantor kearsipan dan perpustakaan

yang dapat terjadi cukup besar dan

kabupaten bengkayang.

mengancam kondisi fisik arsip. Arsip

yang

dikelola

harus

diamankan agar kondisi fisik dan informasi

3. Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis implementasi

yang terkandung di dalamnya tidak rusak.,

kebijakan tepat kebijakan di Kantor

Pengamanan arsip adalah menjaga arsip

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

dari kehilangan maupun dari kerusakan”.

Bengkayang

Berdasarkan observasi peneliti, ruangan

2. Untuk menganalisis implementasi

penyimpanan arsip masih menyatu dengan

kebijakan tepat pelaksanaan di Kantor

ruang


pelaksanaan

Ruangan

yang

pengolahan menyatu

arsip. tersebut

Bengkayang

mengakibatkan ruangan menjadi sempit,


yang terlihat dari ruang kerja pegawai

kebijakan tepat target di Kantor

menjadi berhimpit-himpitan. Selain itu,


volume arsip yang diterima oleh Seksi

Bengkayang

Penilaian dan Pelestarian Arsip sangat


tinggi, namun arsip tersebut tersimpan di

kebijakan lingkungan di Kantor

dalam boks arsip dengan keadaan yang


tidak teratur, terlipat, kotor.

Bengkayang.

2. Rumusan Permasalahan Berdasarkan

Undang-Undang

4. Manfaat Penelitian Diharapkan penelitian ini dapat

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,

menjadi

referensi

“lembaga kearsipan memiliki fungsi, tugas

memahami

dan tanggung jawab di bidang pengelolaan

Pengelolaan Kearsipan bagi mahasiswa

arsip statis yang meliputi kegiatan akuisisi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

dan

keilmuan

dalam

menjelaskan

tentang



Universitas Tanjungpura khususnya pada

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna

mahasiswa

dalam

Program

Studi

Ilmu

mengatasinya

untuk

mencapai

Pemerintahan. Diharapkan penelitian ini

tujuan yang dimaksud. Dari beberapa

dapat memberikan sumbangan pemikiran

beberapa

bagi lembaga yang terkait yaitu Kantor

publik tersebut ditarik kesimpulan bahwa

Kearsipan

kebijakan

dan

Perpustakaan

Daerah

Kabupaten Bengkayang .

definisi

mengenai

publik

adalah

kebijakan

serangkaian

tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk, memecahkan suatu masalah tertentu. Sebagai contoh

KERANGKA

TEORI

DAN

tindakan yang diambil pemerintah dalam kebijakan publik dikeluarkanya peraturan

METODOLOGI

daerah mengenai pengelolaan kearsipan 1.

dan perpustakaaan kabupaten bengkayang,

Kerangka teori Anderson (dalam waluyo ,2007

dikeluarkannya

peraturan

daerah

ini

publik

memiliki tujuan tertentu yaitu salah satu

sebagai tindakan yang mempunyai tujuan

nya untuk menjalankan tugas dan fungsi

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh

dan tata kerja kantor kearsipan dan

seorang pelaku atau sekelompok pelaku

perpustakaaan. Yang nanti nya akan

guna memecahkan suatu masalah tertentu.

digunakan

Kebijakan publik menurut Thomas

kebijakan dan program di bidang kearsipan

;42)

mendefinisikan

kebijakan

Dye

dalam

(dalam subarsono, 2011:2) adalah apapun

daerah

ini

pilihan pemerintah untuk melakukan atau

implementasi

tidak melakukan.

mencapai

proses

merumuskan

dikeluarkan sebagai

tujuan

upaya

sebagiaman

adalah untuk telah

Definisi lain mengenai kebijakan

ditetapkan sebelumnya.Faktor-faktor yang

publik pun ditawarkan oleh Fredrich

mempengaruhi keberhasilan implementasi

(Agustino, 2006 :7) yang mengatakan

suatu kebijakan tersebut dapat digunakan

bahwa kebijakan adalah : serangkaian

sebagai acuan dalam proses evaluasi

/kegiatan yang diusulkan oleh sekelompok

implementasi kebijakan publik, dalam hal

, kelompok, atau pemerintah dalam suatu

ini yaitu implementasi kebijakan mengenai

lingkungan

pengelola kearsipan dan perpustakaan.

tertentu

dimana

terdapat

hambatan hambatan (kesulitan-kesulitan)

Evaluasi

dan

kemungkinan

Muhadjir (Widodo, 2008 :112) merupakan

)

“suatu proses untuk menilai seberapa jauh

kemungkinan

(kesempatan-kesempatan

dimana

kebijakan

publik

menurut



kebijakan

publik

dapat

membuahkan

dan perpustakaan juga.sehingga di dalam

hasil,yaitu dengan membandingkan antara

pengguanaan

deskriptif

hasil yang dipeoleh dengan tujuan dan/atau

menemukan berbagai fakta dan masalah

target kebijakan publik yang ditentukan .

sebenarnya

di

ini

lapangan

yang

dapat

akan

dilaksanakan penelitian sehingga, seorang 2.

peneliti

Metode penelitian Penelitian

ini

menggunakan

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan

secara

tersebut

mendapatkan

berupa

gambaran situasi keadaan tentang masalah yang diteliti sebagiamana adanya.

komperehensif

mengenai pengelolaan arsip statis pada Kantor

Kearsipan

dan

Perpustakaan

Daerah Kabupaten Bengkayang. Menurut

HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

Rianse dan Abdi (2008:185), “Metode yang

Kantor

memusatkan diri pada pemecahan masalah

Perpustakaaan

aktual yang ada pada masa sekarang.”.

merupakan kantor yang memiliki tugas,

Metode deskriptif ini dipilih sesuai dengan

fungsi,

kebutuhan

penyelenggaraan

Deskriptif

yaitu

suatu

penulis

metode

untuk

membuat

dan

Kearsipan Kabupaten

tanggung

dan

Bengkayang

jawab

kearsipan

dan

deskripsi (gambaran) suatu keadaan, proses

perpustakaan

di

yang terjadi pada masa sekarang terkait

Bengkayang.

Pada

pelaksanaan pengolahan dan preservasi

kantor arsip berfungsi sebagai lembaga

arsip statis pada Kantor Kearsipan dan

kearsipan. Berdasarkan Undang-Undang

Perpustakaan

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,

Daerah

Kabupaten

daerah

dalam

bidang

Kabupaten kearsipan,

“Lembaga kearsipan adalah lembaga yang

Bengkayang.

memiliki fungsi, tugas, dan tanggung Penggunaan penelitian deskriptif bertujuan

menggambarkan

fakta-fakta

tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya, memberikan gambaran situasi dan hubungan

antara

fenomena,

membuat

prediksi dan implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan (Nawawi dalam Rianse dan Abdi, 2008:185). Serta mendapatkan

jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan”. Selanjutnya, dijelaskan “Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pemanfaatan,

pengolahan,

preservasi,

pendayagunaan,

dan

pelayanan publik dalam suatu sistem

gambaran tentang pengelolaan kearsipan 5 Andrew Borneo Pascalis, NIM. E42010044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


kearsipan nasional”. Terkait dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya,

d. Nilai guna ilmiah dan teknologi 2. Nilai guna sekunder, meliputi:

salah satu kegiatan yang dilakukan oleh

a. Nilai guna kebuktian

kantor

b. Nilai guna internasional.

arpusda

pengolahan

yaitu

melaksanakan

statis.

Sedarmayanti

arsip

(2008:33) mengemukakan,

Adapun peranan arsip menurut Sedarmayanti (2008:43), yaitu :

“Arsip statis adalah arsip yang tidak

a. Alat utama ingatan organisasi.

dipergunakan secara langsung untuk

b. Bahan atau alat pembuktian (bukti

perencanaan,

penyelenggaraan

kehidupan

kebangsaan

pada

umumnya

maupun

untuk

penyelenggaraan

sehari-hari

otentik). c. Bahan

dasar

perencanaan

pengambilan keputusan. d. Barometer kegiatan suatu organisasi

administrasi Negara. Arsip statis ini

mengingat

merupakan

umumnya menghasilkan arsip.

pertanggungjawaban

nasional bagi kegiatan pemerintah dan nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang.”. Meskipun

tidak

administrasi

kebangsaan

dipergunakan

dan

sehari-hari,

e. Bahan

setiap

informasi

kegiatan

kegiatan

pada

ilmiah

lainnya. a. Arsip, kondisi fisik, kurun waktu, dan

secara langsung dalam penyelenggaraan kehidupan

dan

kegiatan

arsip

statis

tersebut masih memiliki nilai guna dan

substansi informasi arsip di instansi yang bersangkutan. b. Membuat Daftar Pertelaan Arsip (DPA) berdasarkan hasil pencatatan. c. Melakukan

penataan

Arsip

sesuai

peran yang penting untuk generasi yang

dengan sistematika Daftar Pertelaan

akan datang. Sedarmayanti (2008:129)

Arsip (DPA).

mendefinisikan, “Nilai guna arsip ialah nilai

arsip

yang

didasarkan

pada

a. Mengelompokkan fisik arsip sesuai nomor urut tetap pada kartu/daftar

kegunaannya bagi kepentingan pengguna

deskripsi

arsip”.

penomoran/label

Selanjutnya,

nilai

dibedakan menjadi : 1. Nilai guna primer, meliputi: a. Nilai guna administrasi b. Nilai guna hukum c. Nilai guna keuangan

guna

arsip

dan

memberikan pada

fisik

(pembungkus) dan boks arsip. b. Membuat

Daftar

Pertelaan

Arsip

Sementara menggunakan formulir DPA. Adapun

pelaksanaan

kegiatan

penataan arsip yang dilakukan oleh Seksi 6



Penilaian dan Pelestarian Arsip yaitu

Seluruh arsip yang ada didalam boks

meliputi rincian kegiatan sebagai berikut :

tersebut

a) Identifikasi arsip;

2009

mendefinisikan,

yang

disesuaikan dengan perihal/subjek yang

Undang-Undang Tahun

direkonstruksi,

Nomor

tentang

43

terkandung di dalam arsip tersebut.

Kearsipan

Setelah dikumpulkan, kemudian arsip

“identifikasi

adalah

tersebut

digabung

menjadi

satu

cara menganalisis fungsi dan tugas

kesatuan dan di bundel. Kegiatan

organisasi dan arsip yang tercipta dari

rekonstruksi ini dilaksanakan untuk

pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi

memudahkan

sehingga dapat dikenali arsip-arsip yang

pada tahap selanjutnya. Prosedur Tetap

dinilai

Nomor

vital

bagi

organisasi”.

06

pelaksanaan

Tahun

kegiatan

2009

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan

Penyusunan

wawancara kepada Kasi Penilaian dan

Konvensional

Pelestarian Arsip, umumnya arsip yang

mendefinisikan, “Rekonstruksi Arsip

diterima masih dalam keadaan kacau,

adalah kegiatan menata kembali arsip

sehingga harus diidentifikasi terlebih

statis dalam rangka penataan arsip

dahulu.

dengan benar sesuai dengan kaidah-

Kegiatan

identifikasi

yang

dilakukan yaitu berdasarkan pada asal usul dan aturan asli arsip tersebut. Kegiatan identifikasi dilakukan dengan

Inventaris

tentang

Setelah

Tahun

Arsip 1945

kaidah kearsipan yang berlaku”. c) Pendeskripsian arsip ke dalam kartu Fisches (pisis);

cara memilah dan mengumpulkan arsip

Untuk mempermudah di dalam

sesuai dengan unit pengolah/pencipta

penataan arsip, Seksi Penilaian dan

arsip tersebut.

Pelsestarian

b) Merekonstruksi arsip;

sarana bantu berupa kartu pisis (kartu

Arsip yang telah diidentifikasi, selanjutnya rekonstruksi wawancara Penilaian kegiatan

perlu

dilakukan

arsip.

Berdasarkan

peneliti dan

dengan

Pelestarian

rekonstruksi

ini

Kasi Arsip, berupa

deskripsi Nomor

Arsip

arsip). 06

menggunakan

Prosedur

Tahun

Penyusunan

2009

Inventaris

Tetap tentang Arsip

Konvensional Setelah Tahun 1945 mendefinisikan, “Deskripsi Arsip bentuk kertas

kegiatan penataan ulang/penyusunan

adalah

kegiatan

penyusunan

arsip hasil identifikasi yang disesuaikan

kelompok arsip yang akurat dari

dengan asal usulnya dan aturan asli.

suatu unit arsip yang dideskripsi 7



secara

lengkap

beserta

Arsip yang diterima ini selanjutnya

komponennya pada suatu kartu

didata,

fische (kartu deskripsi) yang telah

mengetahui volume arsip, kondisi fisik,

disiapkan sesuai dengan ketentuan

kurun

yang

terkandung di dalam arsip. Pendataan arsip

berlaku.

Deskripsi

dilakukan

dengan

menggambarkan

informasi

yang

yang

waktu,

dimaksudkan

dan

dilakukan

untuk

informasi

berupa

yang

kegiatan

pemeriksaan terhadap volume arsip (survey

secara menyeluruh dari suatu

volume

arsip yang dituangkan dalam kartu

Berdasarkan wawancara peneliti kepada

dan diberi nomor urut sementara

Kasi Penilaian dan Pelestarian Arsip,

sesuai dengan nomor sementara

kegiatan pendataan arsip yang dilaksanakan

arsipnya.”

pada Seksi Penilaian dan Pelestarian Arsip,

Pengolahan

arsip

arsip)

dan

keadaan

arsip.

merupakan

Pendataan arsip yang dilakukan pada Seksi

kegiatan

terpenting

seluruh

Penilaian dan Pelestarian Arsip dengan

rangkaian

kegiatan dalam manajemen

cara mengukur volume arsip menggunakan

arsip statis. Hasil dari pengolahan adalah

meteran. Pengukuran dilakukan dengan

terciptanya jalan masuk/akses terhadap

cara menyusun arsip yang akan diolah,

arsip dengan wujud sarana temu balik

kemudian diukur panjang, lebar, dan

arsip (finding aids). Sarana temu balik

tingginya. Kegiatan pendataan dilakukan

arsip ini dikenal dengan sebutan senarai

untuk memberikan perkiraan mengenai

arsip,

jumlah sumber daya dan waktu yang

Inventaris

dari

Arsip,

guide,

dan

sebagainya. Sebagai lembaga kearsipan,

diperlukan dalam mengolah arsip tersebut.

kantor arpusda mengelola arsip yang

2) Penataan arsip

berasal dari SKPD yang berada pada

Setelah selesai didata, langkah

pemerintahan daerah kabupaten. Hal ini

selanjutnya adalah melakukan penataan

tentunya menyebabkan volume arsip yang

arsip. Berdasarkan pengamatan peneliti,

dimiliki sangat tinggi.

arsip yang diterima ini terdiri dari berbagai

Pada

Seksi

Penilaian

dan

perihal dan dalam keadaan berantakan,

Pelestarian Arsip, kegiatan pengolahan

sehingga perlu ditata kembali. Arsip yang

arsip yang dilakukan meliputi rangkaian

akan ditata telah dikumpulkan di dalam

kegiatan sebagai berikut:

boks dan telah memiliki petunjuk berupa

1) Pendataan arsip

label boks yang berdasarkan asal usulnya (sistem geografis). 8



Model

Implementasi

kebijakan

dipecahkan . sisi kedua dari

kebijakan

publik menurut Rian Nugroho (2003 :179)

tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan

, pada prinsipnya ada ‘empat tepat ‘ yang

karakter maslah yang dipecahkan

perlu dipenuhi dalam hal keefektivan

2.

implementasi

kebijakan

tepat

Aktor Implementasi kebijakan tidak

kebijakan , tepat pelaksananya, tepat target

lah hanya pemerintahan, ada tiga lembaga

,tepat

yang

lingkungan

yakni

Tepat Pelaksanaannya

selama

melakukan

dapat

menjadi

pelaksana

yaitu

penelitian dilokasi.

pemerintah, kerjasama antara pemerintah-

1.

masyarakat /swasta ,atau implementasi

Tepat Kebijakan Tepat yang pertama adalah tepat

kebijakan

yang

kebijakan . pertama , ketepatan kebijakan

(privatization

atau

ini dinilai dari sejumlah mana kebijakan

Kebijakan-kebijakan

yang

telah

memang

bermuatan

memecahkan

diswastawakan contracting yang

out). bersifat

hal-hal

yang

monopoli seperti kartu indentitas penduduk

masalah

yang

,

atau

mempunyai

derajat

politik

hendak dipecahkan . sisi kedua dari

keamanaan yang tinggi seperti pertahanan

kebijakan

dirumuskan

dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan

karakter

masalah yang

oleh pemerintah, kebijakan yang bersifat

lihat

permasalahan

memperdayakan

sesuai

tersebut

dengan

dipecahkan.

Di

sudah

masyarakat

seperti

implementasi kebijakan No 17 tahun 2010

penanggulangan kemiskinan, sebaliknya

Harus dilihat tepat kebijakan Sisi ketiga

diselenggarkan

adalah apakah kebijakan dibuat oleh

dengan

lembaga yang mempunyai kewenangan

bertujuan

(misi kelembagaan ) yang sesuai dengan

masyarkat seperti bagaimana perusahaan

karakter

Kantor

dikelola atau dimana pemerintahan tidak


efektif menyelenggarakan sendiri, seperti

bengkayang di lihat apakah kebijakan

pembangunan

tentang

besar , menengah, dan kecil yang tidak

kebijakan.

pengelolaan

Kepala

kearsipan

telah

masyarakat.

strategis,

pertama adalah tepat kebijakan . pertama ,

masyarakat.

ketepatan

kegiatan

ini

dinilai

dari

bersama

Kebijakan

mengarahkan

berjalan baik atau tidak. Tepat yang

kebijakan

pemerintah

di

kegiataan

industri-industri

sebaiknya

berkala

diserahkan

Didalam kantor

yang

pada

melaksanakan kearsipan

sejumlah mana kebijakan yang telah

perpustakaan

bermuatan

memang

dilihat apakah pengelolaan kearsipan sudah

hendak

berjalan dengan baik atau tidak, maka

memecahkan

hal-hal masalah

yang yang

kabupaten

dan

Bengkayang



terdapat kendala yang ada di dalam

terlalu banyak kebijakan yang tampaknya

melaksanakan

preservasi

baru namun pada prinsipnya mengulang

berdasarkan tepat pelaksanaanya yaitu

kebijakan lama dengan hasil yang tidak

pemerintahan yang menjalankanya.

efektif nya dengan kebijakan sebelumnya.

3.

Seperti kebijakan No 17 tahun 2010

kegiatan

Tepat Target Tepat Ketiga adalah”Tepat Target

tentang pengelolaan dan preservasi Arsip

“.Ketepatan berkenaan dengan tiga hal,

apakah kebijakan ini memang sesuai

pertama, apakah target ya di intervensi

dengan ketepatan target, kebijakan ini

sesuai dengan yang direncanakan , apakah

memang berjalan dan apakah taget yang

tidak

diinginkan ini mendukung dan menolak.

ada

intervensi

tumpang

tindih

lainnya,

dengan

atau

tidak

Maka

dari

itu

peneliti

melakukan

bertentanngan dengan intervensi kebijakan

wawancara kepada kepala bagian hukum

lain. Di Indonesia kebijakan untuk income

dan ortal yang memang berkewenangan di

generating diwarnai dengan banyaknya

dalam membuat peraturan daerah No. 17

kebijakaan pemberian kredit bersubsidi

tahun 2010

oleh berbagai departement yang ahkirinya

4.

overlapping

dan

saling

Tepat Lingkungan

mematikan

Tepat

Keempat

adalah

“Tepat

dilapangan.Kedua, apakah targetnya dalam

lingkungan” Ada dua Lingkungan yang

kondisi yang siap untuk di intervensi

ada paling menentukan yakni lingkungan

atukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam

kebijakan adalah dengan interaksi di antara

arti secara alami , namun juga apakah

lembaga perumus kebijakan dan pelaksana

kondisi target ada dalam konflik atau

kebijakan dengan lembaga lain yang

harmoni , dan apakah kondisi target

terkait.

mendukung

menyebutkan sebagai variabel endogen

atau

menolak.

Sosialisasi

Donald

J.Calista

kebijakan pertanian dikawasan konflik

yaitu

tidaklah salah, namun tidak efektif karena

berkenan

prioritas utamanya adalah keselamatan

kebijakan,

nyawa. Pembangunan kawasan industri

berkenaan dengan komposisi jejaring dari

maju

tanpa

berbagai organisasi yang terlibat dengan

menyiapkan masyarakatnya mengahsilkan

kebijakan, baik dari pemerintah maupun

penolakan yang laten seperti kasus kasus di

masyarakat dan implementation sering

papua/ irian jaya . ketiga apakah intervensi

berkenaan dengan posisi tawar menawar

implementasi

antara

dikawasan

terbelakang

kebijakan

sebelumnya

.

authoritative

arrangement

(1994)

yang

dengan kekuatan otoritas dari network

otoritas

composition

yang

yang

mengeluarkan 10



kebijakan dengan jejaring yang berkenaan

dua macam tipe , pertama adalah tipe

dengan

evaluasi hasil dan kedua evaluasi Proses.

implementasi

memainkan

peran

mengiterpasikan implementasikan Inspektorat untuk

kebijakan.

penting

dalam

kebijakan

dan

kebijakan.

melaksanakan

melihat

tepat

Kantor

pemeriksaan

kebijakan

untuk

berjalan dilihat dari Tepat Lingkungan. Faktor faktor yang mempengaruhi

Evaluasi apakah pelaksanaan yang telah

ditentukan

pelaksanaan

ukuran

suatu

keberhasilan

kebijakan

adalah

kesesuaiaan proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (guide lines).

Dari

pemaparan

disimpulkan

sebagai

diatas

berikut

dapat bahwa

keberhasilan implemetasi suatu kebijakan

evaluasi ini bukan hanya melihat hasil atau

tersebut dapat digunakan sebagai acuan

dampak saja tetapi dapat pula untuk

dalam

melihat

proses

evaluasi

implementasi

proses

pelaksanaanya

telah

kebijakan publik, dalam hal ini yaitu

berjalan sesuai dengan peraturan berlaku

implemetasi kebijakan mengenai peraturan

atau

daerah.

bagaimana kinerja kebijakan

Evaluasi

kebijakan

menurut

tidak,

sehingga

akan

terlihat tersebut.

Muhadjir (Widodo, 2008:112) merupakan

selain itu dapat pula dilihat dari faktor-

“suatu proses untuk menilai seberapa jauh

faktor yang mempengaruhi keberhasilan

suatu

dapat

suatu implementasi, apakah faktor faktor

dengan

pendukung tersebut telah dipenuhi dengan

kebijakan

membuahkan

publik

hasil,

membandingkan

yaitu

antara

diperoleh dengan tujuan

yang

hasil

yang

baik atau tidak.

dan/atau target

kebijak publik yang ditentukan. Evaluasi

SIMPULAN

kebijakan publik dimaksud untuk untuk

1.

Simpulan

melihat atau mengukur kinerja pelaksanaan suatu

kebijakan

publik...(Widodo,

2008:112). Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil atau dampak ,

Berdasarkan pada paparan pada Bab

IV,

peneliti

dapat

mengambil

simpulan sebagai berikut : 1. Pengolahan

arsip

pada

Seksi

akan tetapi dapat pula digunakan untuk

Penilaian dan Pelestarian Arsip

melihat

suatu

secara prosedural sudah baik, tetapi

kebijakan yang dilaksanakan (Widodo,

masih ada hambatan terkait masih

2008:122), Masih menurut Widodo bahwa

kurangnya kualitas dan kuantitas

evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam

SDM yang dimiliki. Hal ini dapat

proses

pelaksanaan

dilihat dari masih terjadi kesalahan11 Andrew Borneo Pascalis, NIM. E42010044 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


kesalahan dalam pengolahan arsip,

Selain itu, agar keamanan arsip

sehingga

pelaksanaannya

dapat terjaga, dipergunakalah roll

perlu dilakukan pemeriksaan ulang.

o’pact sebagai tempat penyimpanan

Adapun solusi yang diambil yaitu

arsip, serta diajukan anggaran guna

dengan saling mengisi kekurangan

memenuhi segala kebutuhan yang

antara

diperlukan dalam preservasi arsip

dalam

pegawai

dengankondisi

pegawai yang ada saat ini dengan

tersebut.

melakukan komunikasi, koordinasi dan arahan dari pimpinan.

2.

Keterbatasan Penelitian

2. Preservasi arsip yang dilakukan

Didalam melaksanakan penelitian

berupa preservasi prevetif, yang

ini terdapat hambatan dari inspektorat

dilakukan

kabupaten

dengan

membersihkan

ruangan

cara ,arsip,

bengkayang,

bisa

sarsip, enkapsulasi, dan fumigasi..

menyatakaan

Kondisi sarana dan prasarana yang

dikantor

dimiliki

dikarenakan

ini

tidak

dapat

kepala

inspektorat kabupaten bengkayang tidak

memberikan kamperke dalam bok

saat

dari

terbuka

di

dalam

wawancara

permasalahan

kearsipan

dan

bisa

yang

ada

perpustakaan dipbulikasikan.

menjamin keamanan arsip dalam

Keterbatasan lainya adalah ini adalah

jangka

yang

penelitian yang pertama kalinya dilakukan

sarana

oleh penulis sehingga masih terdapat

prasarana ini dapat dilihat dari tidak

banyak kelemahan dan kekurangan dalam

adanya depo, penggunaan rakarsip

penulisan ini skripsi ini.

waktu

panjang.Minimnya

yang terbuka, belum optimalnya penggunaan AC sebagai pengatur suhu

ruangan

.Anggaran

3.

Apresiasi

yang

ucapkan

terima

kasih

banyak

dimiliki masih belum memenuhi

penulis sampaikan kepada seluruh keluarga

kebutuhan yang diperlukan dalam

besar Program Studi Ilmu Pemerintahan,

preservasi arsip. Adapun solusi

Bapak

untuk menghadapi hambatan dalam

Pengasuh,

preservasi arsip saat ini yaitu

Kalimantan Barat dan semua pihak yang

dengan

telah

membersihkan

arsip,

dan

Ibu Badan

membantu

Dosen,

Pengelola,

Diklat

dalam

Provinsi

penyelesaian

memberikan kamper kedalam box

penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih

arsip, enkapsulasi, dan fumigasi.

juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi 12



Kalimantan

Barat

dan

Pemerintah

Kabupaten Bengkayang, khususnya Kantor Kearsipan

dan

Perpustakaan

Daerah

Kabupaten Bengkayang.

Suparjati. (2000). Tata Usaha Kearsipan. Kanisius. Yogjakarta.

dan

Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung. Rujukan Regulasi

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku Amsyah, Zulkifli. (2003). Manajemen Kearsipan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta. Barthos, Basir. (2009). Manajemen Kearsipan. Bumi Aksara, Jakarta. Gulo, W. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta. Grasindo. Rahayu, Tri Iin dan Ardani, Ardi T. (2004). Observasi dan Wawancara. Malang. Bayumedia Publishing. Rian Nugroho,(2003 :179). Kebijakanpublik. Formulasi, Implementasi, dan evaluasi PT GRAMEDIA : jakarta Rianse, Usman dan Abdi. (2008). Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Alfabeta, Bandung. Satori, Djam’an dan Komariah, Aan. (2011). Metedologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta Bandung. Sedarmayanti. (2008). Tata Kearsipan. Mandar Maju, Bandung. Sukoco, Badri M. (2002). Manajemen Perkantoran Modern. Erlangga, Jakarta.

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Boks Arsip Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Prosedur Tetap Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyusunan Inventaris Arsip Konvensional Setelah Tahun 1945. 13



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Rujukan Skripsi Ade Kharisma (Prodi Ilmu Pemerintahan 2013) Pengeloaan Kearsipan di Kantor

Camat Tekarang Sambas Kalimantan Barat. Septianti Riyan (Prodi Ilmu Pemerintahan 2013 ) Pengelolaan Kearsipan di Kantor Desa Paloah Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak .


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Recommend Documents