ASPEK HUKUM PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC SKRIPSI

ASPEK HUKUM PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH SADLI AZHARI 050200322

Departemen Hukum Ekonomi

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

ASPEK HUKUM PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH SADLI AZHARI 050200322

Departemen Hukum Ekonomi Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH NIP. 131 570 45

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Dosen Pembimbing II

Dr. Sunarmi,SH, M.Hum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb Segala puji kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan yang tak terhingga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibunda, Ayahanda, Abang-abangku, Adikku, Kak Ima, Etek Hot, Kak Hatdra, Murobbi, Bang Pondi, Halimah, Cut Najla dan Dek Safir atas segala perhatiannya, doa, dan dukungan moril serta materil yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 1. Bapak Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, SpAk sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara, karena kebijakan beliau dengan memberikan kesempatan yang besar terhadap jalur penerimaaan mahasiswa melalui PMDK walaupun USU berstatus PT BHMN. Penulis merupakan salah satu mahasiswa yang lulus melalui jalur PMDK 2. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, karena sudah berusaha untuk memberikan perubahan yang maksimalkan kepada fakultas dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan kampus Fakultas Hukum USU.

Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH sebagai Pembantu Dekan I yang telah membantu para mahasiswa memenuhi segala kebutuhan akademik dan administrasi. 4. Bapak Pembantu Dekan II Safrudin Hasibuan, SH, MHum, Dfm yang telah membantu mahasiswa di pembayaran SPP dan sumbangansumbangan kegiatan kampus. 5. Bapak Pembantu Dekan III Muhammad Husni, SH, MHum yang telah banyak membantu mahasiswa di bidang kemahasiswaan, beasiswa. 6. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH sebagai Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengkritisi, memberikan saran-saran dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 7. Ibu Dr. Sunarmi, SH, MHum sebagai Dosen Pembimbing II yang telah menyetujui judul, outline skripsi, membimbing, mengkritisi

dan

memberikan saran-saran yang konstruktif serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 8. Ibu T. Darwini sebagai Dosen Wali Penulis yang selama delapan semester telah membimbing dan memotivasi penulis untuk meraih hasil maksimal disetiap semesternya. 9. Para staf dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama delapan semester. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

10. Untuk kak Yani, kak Lia dan kak winta yang telah banyak membantu penulis selama delapan semester ini. 11. Bang Juliandi Silalahi, SH., bang Untung, SH., bang Samsiruddin, SH yang telah membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data. 12. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum USU yang telah membantu secara moril penulis selama beraktifitas di kampus maupun di luar kampus. 13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum USU stambuk 2005 yang telah banyak membantu penulis selama kuliah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kita lakukan mendapat Rahmat dan Ridho Allah SWT. Penulis memohon maaf kepada Bapak/Ibu dosen pembimbing, dan dosen penguji atas sikap dan kata yang tidak berkenan selama penulisan skripsi ini. Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmad dan karunia-Nya. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Medan,

Februari 2009

Penulis,

(Sadli Azhari) Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………….i DAFTAR ISI……………………………………………………………………iv ABSTRAKSI…………………………………………………………………...vi BAB I

PENDAHULUAN………………………………………………1 A. Latar Belakang .................................................................... ..1 B. Perumusan Masalah………………………………………….6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan………………………………7 D. Keaslian Penulisan…………………………………………..8 E. Tinjauan Kepustakaan……………………………………… 9 F. Metode Penelitian ............................................................... 11 G. Sistematika Penulisan.......................................................... 13

BAB II

PENGATURAN MENGENAI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DI PASAR MODAL INDONESIA...16 A. Latar Belakang dan Sejarah Pembentukan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).......................................16 B. Landasan Hukum Keberadaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)..................................................................18 C. Keberadaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Struktur Pemerintahan................................................19


D. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)..................................................................24

BAB III

KETENTUAN PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC DI PASAR MODAL………………………….…………………..33 A. Pengertian Perusahaan Go Public………………………….33 B. Manfaat dan Konsekuensi Perusahaan Go Public………….37 C. Tata Cara Perusahaan Go Public…………………………...46

BAB IV

PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC.......................................................................................76 A. Keberadaan/Posisi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Proses Perusahaan Go Public………….76 B. Kebijakan dan Peraturan Yang Dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Proses Perusahaan Go Public Di Indonesia.....................................82

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN……………………………….94 A. Kesimpulan ………………………………………………..94 B. Saran ……………………………………………………....98

DAFTAR PUSTAKA


ASPEK HUKUM PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC *) Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M.H **) Dr. Sunarmi, SH. M.Hum ***) Sadli Azhari ABSTRAKSI Perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak selalu dapat berjalan dengan baik, banyak masalah-masalah yang timbul sejalan dengan berkembangnya perusahaan tersebut. Antara lain masalah keuangan perusahaan yang merupakan faktor pendorong untuk membantu berkembangnya perusahaan tersebut. Untuk itu perusahaan melakukan penawaran umum yang mana penawaran umum ini adalah merupakan suatu usaha dari perusahaan untuk menawarkan beberapa saham-saham yang dimilikinya kepada masyarakat melalui PT Bursa Efek Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan dana segar bagi perusahaan tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Pasar Modal Indonesia danperannya dalam proses perusahaan go public melalui Pasar Modal serta bagaimana ketentuan proses perusahaan go public di Pasar Modal. Metode penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan bahanbahan dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud tujuan dari pada penyusunan karya ilmiah ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Badan Pengawas Pasar Modal selanjutnya disebut Bapepam merupakan lembaga yang menentukan berhak tidaknya suatu perusahaan tersebut untuk go public. Pada dasarnya Bapepam memberikan pernyataan efektif atau tidak terhadap pernyataan pendaftaran yang dilakukan oleh Perusahaan yang akan go public. Namun Bapepam didalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan Pasar Modal terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, hal inilah yang dianggap menjadi faktor yang membuat Bapepam terlihat lambat didalam mengeluarkan keputusan-keputusan baru bagi perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum atau yang biasa disebut Go Public. Sehingga sebaiknya Bapepam di bentuk menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri tidak lagi berada dibawah Menteri Keuangan. Kata kunci : Go Public (Penawaran Umum) dan Bapepam *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Fakultas Hukum Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Suatu perusahaan pada awal berdirinya telah dipandang cukup mampu bersaing dengan perusahaan lain dan mampu mengembangkan diri menjadi suatu perusahaan yang

besar, namun perjalanan untuk mengembangkan dan

menumbuhbesarkan suatu perusahaan tidaklah semudah apa yang difikirkan, banyak hal-hal yang terjadi di luar dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Di dalam upaya mengembangkan suatu perusahaan terdapat adanya persainganpersaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada. Untuk itulah maka diperlukan adanya strategi-strategi di dalam memenangkan persaingan tersebut dan berupaya untuk tetap eksis. Berbagai perusahaan dengan giat melakukan ekspansi dengan memperluas usahanya memasuki lingkup ekonomi global sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia yang semakin meningkat. Upaya ekspansi perusahaan ini antara lain dengan melakukan penanaman modal di berbagai Negara di luar batas wilayah negaranya. Dalam menjalani siklus hidup seperti ini perusahaan juga membutuhkan darah segar. Dalam kenyataan sehari-hari darah yag diperlukan ini berupa modal usaha yang terutama dalam bentuk uang tunai. Memang sulit disangkal bahwa modal yang dibutuhkan, apapun bentuknya pada dasarnya adalah uang. Uang yang sangat diperlukan perusahaan adalah uang yang nyata, bukan yang hanya Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan 1 Go Public, 2009. USU Repository © 2009

ada dalam catatan pembukuan, laporan keuangan, neraca, laporan laba/rugi, ataupun aliran kas (cash flow) 1. Untuk itu Pasar Modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam hal pendanaan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (go public). Banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh perusahaan dengan menjadi perusahaan terbuka. Manfaat pendanaan hanyalah salah satu dari berbagai manfaat yang ada. Bahkan bagi perusahaan yang tidak membutuhkan dana pengembangan sekalipun, masih banyak manfaat lain yang dapat dinikmati dengan menjadi perusahaan terbuka. 2 Pasar modal sendiri pada hakikatnya merupakan jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial asset (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan fortofolio investasi (melalui pasar sekunder), berlangsungnya fungsi Pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan “kriteria pasarnya” secara efesien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan. 3 Kalau Pasar Modal merupakan Pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka Pasar Uang (money market) pada sisi yang lain merupakan pasar surat

1

Asril Sitompul, Penawaran Umum & Permasalahannya, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 10. 2 Http://www.idx.co.id/Portals/KhususPDF/go%20public%20new2.pdf, “Panduan Go Public”. terakhir kali diakses pada tanggal 15 Desember 2008. 3 Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal.5. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

berharga jangka pendek. Baik Pasar Modal maupun Pasar Uang merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). 4 Menurut Marzuki Usman, pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasa sebagai jembatan penghubung antara pemilik modal dalam hal ini disebut dengan investor dengan peminjam dana dalam hal ini disebut dengan nama emiten (perusahaan yang go public) 5. Sebenarnya kegiatan pasar modal ini sudah sejak lama dikenal di Indonesia, yaitu pada zaman penjajahan Belanda hal ini terlihat dari didirikannya bursa efek di Batavia yang diselenggarakan oleh Vereniging Voor de Effectenhandel pada tanggal 14 Desember 1912 meskipun diketahui pada awalnya tujuannya adalah untuk menghimpun dana guna mengembangkan sektor perkebunan di Indonesia. Investor yang berperan pada saat itu adalah orang-orang Hindia Belanda dan orang-orang Eropah lainnya, sedangkan efek yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi milik perusahaan Belanda yang ada di Indonesia maupun yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. 6 Kebangkitan pasar modal di Indonesia dimulai pada tahun 1970, pada saat itu dibentuk tim uang dan pasar modal, disusul tahun 1976 berdirinya Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal) serta berdirinya perusahaan dan investasi, PT DanaReksa. Hal ini ditindak lanjuti dengan diresmikannnya aktivitas perdagangan 4

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 1. 5 Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Loc.cit., hal.5. 6 Ibid.,hal. 30. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

di Bursa Efek Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tahun 1977. 7 Dengan adanya lembaga pasar modal ini maka akan sangat membantu suatu perusahaan dalam melakukan penawaran umum atau go public sehingga suatu perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Penawaran umum sendiri atau yang biasa di sebut dengan go public dapat di ketahui pengertiannya yaitu di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yaitu : 8 “Penawaran umum adalah kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”. Secara mudah, go public merupakan penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali di sini berarti bahwa pihak penerbit pertama kalinya melakukan penjualan saham atau obligasi. Kegiatan ini disebut sebagai pasar perdana (primer market). Selanjutnya, pemegang saham ini dapat mentransaksikannya di pasar sekunder (secondary market). Pasar sekunder ini di lakukan di bursa efek. Jadi, saham yang telah di jual ke masyarakat umum, selanjutnya akan dicatatkan di bursa efek. Di Indonesia saat ini terdapat dua bursa efek, yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa

7 8

Ibid.,hal. 33. Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


Efek Surabaya (BES). 9 Yang kemudian Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) merger menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) . 10 Apabila suatu perusahaan tertutup ingin menjadi perusahaan terbuka atau disebut juga go public, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini yaitu Badan Pengawas Pasar Modal selanjutnya disingkat Bapepam. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di Pasar Modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan pasar modal yang teratur, wajar, trasparan, efisien, penegakan peraturan, dan perlindungan terhadap kepentingan investor di pasar modal. Bapepam secara struktural berada di bawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan. 11 Pada prinsipnya Bapepam berperan: 12 1. Mengawasi kegiatan perdagangan efek, agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada, terutama terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

9

Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Op.cit., hal. 46. http://www.antara.co.id/arc/2007/9/8/menkeu-bej-dan-bes-merger-jadi-bursa-efekindonesia/, Menkeu: BEJ dab BES Merger jadi Bursa Efek Indonesia, terakhir kali diakses tanggal 4 februari 2009. 11 Tjiptono Darmadji, Op.cit., hal. 37. 12 Sawidji Widoatmodjo, Jurus Jitu Go Public. (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2004), hal. 60. 10


2. Melakukan pengujian terhadap semua personil yang menyandang profesi tertentu di Pasar Modal, seperti pialang, manajer investasi, penasehat investasi dan yang lainnya. 3. Memberikan izin kepada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan di Pasar modal. Bapepam merupakan lembaga penentu berhak tidaknya suatu perusahaan untuk melakukan penawaran umum.

B. Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Pasar Modal Indonesia? 2. Bagaimanakah ketentuan proses perusahaan go public di Pasar Modal? 3. Bagaimanakah peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam proses perusahaan go public melalui Pasar Modal?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Pasar Modal Indonesia Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

2. Untuk mengetahui ketentuan proses perusahaan go public di Pasar Modal. 3. Untuk

mengetahui peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

dalam proses perusahaan go public melalui Pasar Modal Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, pastilah pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dapat menimbulkan pemahaman baru di dalam pengetahuan terhadap peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) terhadap Proses Perusahaan Go Public. Di ketahui bahwa go public merupakan jalan terbaik untuk mempertahankan kelangsungan bahkan meningkatkan skala perusahaan, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan lembaga yang mengawasi jalannya pasar modal di Indonesia, maka diharapkan pembaca semakin mengetahui tentang go public dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

2. Manfaat Praktis Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca terutama para pihak yang ingin merubah perusahaan tertutupnya menjadi perusahaan terbuka atau go public dan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang Pasar


Modal khususnya dalam peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) terhadap Proses Perusahaan Go Public.

D. Keaslian Penulisan Judul yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terutama yang berkaitan dengan Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Terhadap Proses Perusahaan Go Public. Penulis menyusun melalui referensi buku-buku, media cetak dan media elektronik dan bantuan dari berbagai pihak. Setelah melakukan penelusuran kepustakaan fakultas dan kepustakaan Universitas Sumatera Utara, judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan kalaupun ada substansi pembahasannya berbeda dengan pembahasan yang dipaparkan penulis dalam skripsi ini.

E. Tinjauan Pustaka Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) adalah sebuah otorita yang dibentuk Pemerintah untuk mengawasi kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai otoritas tertinggi merupakan palang pintu hukum Pasar Modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan penegakan hukum (law Inforcement) dari kaidah-kaidah


hukum Pasar Modal. Oleh karena itu, ditangannyalah terletak baik buruknya praktik Pasar Modal di Indonesia. 13 Sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang wajar, teratur, dan efisien, serta melindungi kegiatan Investor dan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14 Pasar modal sendiri pada hakikatnya merupakan jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial asset (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan fortofolio investasi (melalui pasar sekunder) . Berlangsungnya fungsi Pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan “kriteria pasarnya” secara efesien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan. 15 Pasar Modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam hal pendanaan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (go public). 13

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2007/pdf/SP281207.pdf, “siaran pers pasar modal” terakhir kali diakses pada tanggal 15 Desember 2008. 14 Tjiptono Darmadji, Op.cit., hal. 38. 15 Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Op.cit., hal. 5. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

Go Public secara harfiah berarti pergi kemasyarakat. Secara konotatif, istilah go public memang khusus digunakan di dunia Pasar Modal. Artinya juga memang pergi kemasyarakat, yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jadi, jika suatu perusahaan ingin menambah modalnya, maka bisa pergi kemasyarakat untuk mendapatkan modal tersebut.16 Penawaran umum atau go public dapat di ketahui pengertiannya didalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yaitu : 17 “Penawaran umum adalah kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”.

F. Metode Penulisan Dalam hal ini, apa yang dikemukakan dalam tulisan ini merupakan pengambilan bahan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik mengingat tulisan ini kerap diaktualisasikan melalui media cetak dan media elektronik. Maka haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian 16 17

Sawidji Widoatmodjo, Op.cit., hal. 26. Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Op.cit., hal. 47.


yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum 18 2) Data dan Sumber Data Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan-keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa bukubuku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain. 3) Teknik Pengumpulan Data Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library Reseach). 18

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ,Suatu Tinjauan Singkat, ( Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2007), hal. 33. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

Penelitian

ini

dilakukan

dengan

menggunakan

suatu

penelitian

kepustakaan (library reseach). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau di sebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Metode library reseach adalah mempelajari sumber-sumber atau bahanbahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, Koran dan majalah.

4) Analisis Data Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan: 19 1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 2. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian. 19

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 45. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

3. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin. 4. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. 5. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif.

G. Sistematika Penulisan. Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I

:

PENDAHULUAN Merupakan penghantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang

penulisan

skripsi,

perumusan

masalah

kemudian

dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan. BAB II :

PENGATURAN MENGENAI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DI PASAR MODAL INDONESIA Merupakan pembahasan tentang pengaturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Pasar Modal Indonesia dimana yang diuraikan


mengenai latar belakang dan sejarah dibentuknya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Indonesia, serta landasan hukum dan keberadaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam struktur pemerintahan serta tugas dan wewenangnya. BAB III :

KETENTUAN PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC DI PASAR MODAL Merupakan pembahasan tentang ketentuan Go Public di Pasar Modal dimana

yang

diuraikan

mengenai

pengertian,

manfaat

dan

konsekuensi serta tata cara Go Public. BAB IV :

PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC MELALUI PASAR MODAL Merupakan bab yang membahas tentang Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Proses Perusahaan Go Public melalui Pasar Modal dimana yang diuraikan yaitu mengenai keberadaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam proses perusahaan go public dan kebijakan apa yang dibuat oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam proses perusahaan go public.

BAB V :

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan yang akan go public dan orang-orang yang membacanya.


BAB II PENGATURAN MENGENAI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DI PASAR MODAL INDONESIA A. Latar Belakang dan Sejarah Pembentukan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Setahun setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia. Didahului Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

dengan diterbitkannya Undang-undang Darurat No. 13 tanggal 1 September 1951, yang kelak ditetapkan sebagai Undang-undang No. 15 tahun 1952 tentang Bursa, pemerintah RI membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952, setelah terhenti selama 12 tahun. Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bank negara dan beberapa makelar Efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat.20 Sejak itu Bursa Efek berkembang dengan pesat, meskipun Efek yang diperdagangkan adalah Efek yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia II. Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli obligasi banyak warga negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum. Semua anggota diperbolehkan melakukan transaksi abitrase dengan luar negeri terutama dengan Amsterdam. Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958, karena mulai saat itu terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di 16 Bursa. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia.

21

Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu larangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua Efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di 20

http://www.bapepam.go.id/old/hukum/kepmen/index.htm, Terakhir kali diakses pada tanggal 15 Desember 2008. 21 Ibid., hal. 2.

”kelahiran

Bapepam”.


Indonesia, termasuk semua Efek yang bernominasi mata uang Belanda, makin memperparah perdagangan Efek di Indonesia. 22 Langkah demi langkah diambil oleh pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang rupiah. Di samping pengerahan dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito, pemerintah terus mengadakan persiapan khusus untuk membentuk Pasar Modal. Dengan surat keputusan Direksi BI No. 4/16 Kep-Dir tanggal 26 Juli 1968, di BI di bentuk tim persiapan (PU) Pasar Uang dan (PM) Pasar Modal. Hasil penelitian tim menyatakan bahwa benih dari PM di Indonesia sebenarnya sudah ditanam pemerintah sejak tahun 1952, tetapi karena situasi politik dan masyarakat masih awam tentang pasar modal, maka pertumbuhan Bursa Efek di Indonesia sejak tahun 1958 s/d 1976 mengalami kemunduran. 23 Setelah tim menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dengan surat keputusan Kep-Menkeu No. Kep-25/MK/IV/1/72 tanggal 13 Januari 1972 tim dibubarkan, dan pada tahun 1976 dibentuk Bapepam (Badan Pembina Pasar Modal) dan PT Danareksa. Bapepam bertugas membantu Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank Sentral. Dengan terbentuknya Bapepam, maka terlihat kesungguhan dan intensitas untuk membentuk kembali Pasar Uang (PU) dan Pasar Modal (PM). Selain sebagai pembantu Menteri Keuangan, Bapepam

22 23

Ibid. Ibid.


juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek. 24 Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun akhirnya dualisme pada diri Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No. 53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990. Keluarnya Keppres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No. 1548 tahun 1990 itu menandai era baru bagi perkembangan pasar modal. Dualisme fungsi Bapepam dihapus, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan pasar modal 25.

B. Landasan Hukum (Bapepam).

Keberadaan

Badan

Pengawas

Pasar

Modal

Landasan hukum dibentuknya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) adalah berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1976, bab III dan Pasal 8-15 yang berbunyi : ” Untuk melakukan pengendalian dan melaksanakan pasar modal sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah, dibentuklah Badan Pelaksana Pasar Modal”. 26 Dan berdasarkan kepada Keppres No. 53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990 serta KepMen Keuangan No.KMK.606/KMK.01./2005 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). 27

24

Ibid. Aristides Katoppo dkk, Pasar Modal Indonesia retrospeksi lima tahun swastanisasi Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 88. 26 BO Economica-FE UI-PT(Persero) Dana Reksa, Pasar Modal Indonesia gagasan dan tanggapan, (Jakarta: FE UI (dan) danareksa, 1987), hal.39. 27 http://www.bapepam.go.id/old/hukum/kepmen/index.htm, ”kelahiran Bapepam”.,Ibid. 25


C. Keberadaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Dalam Struktur Pemerintahan. Secara struktural Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berada di bawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) adalah pelaksana tugas dibidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Pasar Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan dipimpin oleh seorang Ketua. 28 Dalam menjalankan Bapepam, Ketua bertugas: 29 1. Memimpin Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan, dan membina aparatur Bapepam agar berdaya guna dan berhasil guna, 2. Membuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan teknis di bidang Pasar Modal yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi visi dan misi dari Bapepam antara lain: 30 Visi Menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional, yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global, dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. 28

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal. 38. BO Economica-FE UI-PT(Persero) Dana Reksa, Op.cit., hal. 40. 30 http://www.bapepam.go.id/old/hukum/kepmen/index.htm, ”kelahiran Op.cit., hal. 7. 29

Bapepam”.


Sedangkan yang menjadi misi dari Bapepam antara lain: 31 Misi Ekonomi I Menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien guna menunjang perekonomian nasional. Misi Ekonomi II Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam melakukan alternatif investasi. Misi Sosial Budaya Mengembangkan masyarakat yang berorientasi pasar modal dalam membuat keputusan pembiayaan dan investasi. Misi Kelembagaan Mewujudkan Bapepam menjadi lembaga independen dan berkualitas internasional yang selalu memperbaharui dan mengembangkan diri.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-lk) terdiri dari 1 Ketua Badan dan membawahi 1 Sekretariat dan 11 Biro Teknis, dimana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Biro teknis Bapepam-LK terdiri atas: 32

31

Ibid., http://www.bapepam.go.id/old/profil/struktur bapepam.htm, “struktur Bapepam” . Terakhir kali diakses tanggal 15 Desember 2008. 32


1. Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum; 2. Biro Riset dan Teknologi Informasi; 3. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan; 4. Biro Pengelolaan Investasi; 5. Biro Transaksi dan Lembaga Efek; 6. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa; 7. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil; 8. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan; 9. Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan; 10. Biro Perasuransian; 11. Biro Dana Pensiun. Struktur organisasi Bapepam telah mengalami beberapa perubahan struktur, menyesuaikan kebutuhan perkembangan dan dinamika yang terjadi selama ini. Struktur organisasi Bapepam yang terakhir saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 302/KMK.01/2004 Tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Struktur Organisasi Bapepam terdiri dari 1 buah jabatan eselon I, 8 buah jabatan eselon II, 5 buah jabatan eselon III dan 110 jabatan eselon IV. Struktur/Bagan Organisasi Bapepam : 33 Sekretaris Bapepam membawahi 5 Kepala Bagian : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia; 33

http://www.bapepam.go.id/old/old/profil/fungsi/index.htm,”profil bapepam”. Terakhir kali diakses pada tanggal 28 Januari 2009. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

2. Kepala Bagian Perencanaan Dan Teknologi Informasi; 3. Kepala Bagian Keuangan; 4. Kepala Bagian Informasi Pasar Modal; 5. Kepala Bagian Umum. Kepala Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum membawahi 4 Kepala Bagian : 1. Kepala Bagian Perundang-Undangan; 2. Kepala Bagian Penetapan Sanksi; 3. Kepala Bagian Bantuan Hukum; 4. Kepala Bagian Bina Profesi Hukum. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan membawahi 4 Kepala Bagian : 1. Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi; 2. Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek; 3. Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik; 4. Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Sektor Riil. Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset membawahi 4 Kepala Bagian : 1. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi; 2. Kepala Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; 3. Kepala Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi; Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

4. Kepala Bagian Kepatuhan Pengeloaan Investasi; 5. Kepala Bagian Riset. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek membawahi 4 Kepala Bagian : 1. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek; 2. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Efek; 3. Kepala Bagian Kepatuhan Lembaga Efek; 4. Kepala Bagian Pengawasan Perdagangan; 5. Kepala Bagian Wakil Perusahaan Efek. Kepala

Biro

Penilaian

Keuangan

Perusahaan

Sektor

Jasa

membawahi 3 Kepala Bagian : 1. Kepala Bagian Usaha Jasa Keuangan; 2. Kepala Bagian Usaha Jasa Property; 3. Kepala Bagian Usaha Jasa Perdagangan dan Perhubungan; 4. Kepala Bagian Usaha Aneka Jasa. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil membawahi 3 Kepala Bagian : 1. Kepala Bagian Usaha Industri Barang Konsumsi; 2. Kepala Bagian Usaha Aneka Industri; 3. Kepala Bagian Usaha Industri Dasar dan Kimia; 4. Kepala Bagian Usaha Pertambangan dan Agribisnis.


Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan membawahi 4 Kepala Bagian : 1. Kepala Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan; 2. Kepala Bagian Akuntan dan Penilai; 3. Kepala Bagian Kepatuhan Akuntansi; 4. Kepala Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola.

D. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) adalah ”tiang utama” yang fatwanya harus dipegang oleh semua pelaku pasar modal lainnnya antara lain: Penyelenggara Bursa, Perusahaan Efek, Akuntan Publik, Investor, Emiten dan sebagainya. Tanpa Bapepam yang kuat, pasar modal dikhawatirkan akan menjadi bursa yang menganut ”hukum rimba”, dimana berlaku ketentuan siapa yang kuat dialah yang menang. Bapepam adalah lembaga pengawas yang menjaga kegiatan pasar bisa berjalan secara transparan, wajar dan jujur. Sehingga, investor yang berkelakuan baik terlindungi dari investor yang berkelakuan jahat. Untuk itu, oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Bapepam diberi kekuasaan yang besar agar fungsinya sebagai pengawas bisa berjalan sebaik-baiknya. 34 Menurut Keppres No.52/1976, Bapepam bertugas: 35

34 35

Aristides Katoppo dkk, Op.cit., hal. xxvii. BO Economica-FE UI-PT(Persero) Dana Reksa, Op.cit., hal. 40.


1. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik; 2. Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien; 3. Terus-menerus

mengikuti

perkembangan

perusahaan-perusahaan

yang

menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. Sesuai Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, Bapepam mempunyai tugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang wajar, teratur, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 36 Sesuai dengan Pasal 3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, Bapepam mempunyai fungsi sebagai berikut: 37 1. Penyusunan Peraturan dibidang Pasar Modal; 2. Penegakan peraturan dibidang pasar modal; 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, pendaftaran dari Bapepam, dan pihak yang bergerak di bidang usaha Pasar Modal;

36 37

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal.38. Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Loc.cit.


4. Penetapan Prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik; 5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP); 6. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal, dan; 7. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi Bapepam seperti tersebut, apabila dapat dilaksanakan dengan benar, sebenarnya memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Pasar Modal secara global. Sebab, dimana-mana yang namanya pasar modal, seperti Securities Exchange Act di Amerika Serikat, selalu mempunyai 3 fungsi utama , yaitu: 38 1. Fungsi Rule Marking Dalam hal ini otoritas pengawas dapat membuat aturan-aturan main untuk Pasar Modal disebut juga sebagai fungsi Quasi Legislative Power. Jadi , merupakan kewenangan Legislative. 2. Fungsi Adjudicatory Ini merupakan fungsi otoritas pengawas untuk melakukan fungsiny sebagai Quasi judicial Power. Jadi, merupakan kewenangan judicial seperti yang 38

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 115. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

dilakukan oleh suatu badan peradilan. Termasuk kedalam fungsi ini misalnya mengadili dan memecat atau mencabut izin ataupun melarang pihak-pihak pelaku di Pasar Modal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di Pasar Modal. 3. Fungsi Investigatory-Enforcement Fungsi ini membuat otoritas pengawas mempunyai wewenang Investigasi dan Enforcement. Dan ini

dilakukan dengan memberikan kepada Bapepam

kewenangan penyelidikan dan penyidikan, yang membuatnya menjadi semacam polisi Khusus. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas, Bapepam melakukannya dengan cara: 39 1. Preventif, yakni dengan membentuk aturan main yang jelas, membuat pedoman, bimbingan, dan pengarahan. 2. Represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksisanksi. Di samping memiliki berbagai tugas dan fungsi yang dipegang oleh Bapepam, Bapepam juga memiliki berbagai kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam ditujukan terhadap dua jenis komponen Pasar modal, yaitu: 40 1. Kegiatan Pasar Modal Itu sendiri; 2. Instrumen-instrumen pelaksanaan kegiatan Pasar Modal.

39

Ibid., hal. 64. Irfan Iskandar, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian. (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 100. 40


Di dalam Pasal 5 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 ditegaskan bahwa, dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 dan 4 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Bapepam berwenang untuk: 41 a. Memberi : 1) Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; 2) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan 3) Persetujuan bagi Bank Kustodian; b. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru; Calon anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi

41

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam. Persyaratan tersebut meliputi, antara lain: 42 1. Orang perseorangan warga Negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum; 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; 4. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di Pasar Modalpada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; 5. memiliki akhlak dan moral yang baik; 6. Memiliki keahlian dibidang Pasar Modal; 7. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal. d. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undangundang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; f. Mewajibkan setiap Pihak untuk : 1) Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau 42

C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 59. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud; g. Melakukan pemeriksaan terhadap : 1) Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, Persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini; h. Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g; i.

Mengumumkan hasil pemeriksaan;

j.

Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;

k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat; l.

Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;

m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;


n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal; o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya; p. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan ”melakukan hal-hal lain” dalam huruf ini adalah kewenangan selain yang ditetapkan pada huruf a sampai dengan huruf p. Kewenangan lain

yang diberikan kepada Bapepam, antara lain

mengenai: 43 1. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3); 2. Persetujuan atas peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; 3. Penetapan jasa lain yang dapat diberikan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3); dan 4. Rencana Anggaran Tahunan dan Penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang wajib

43

Ibid., hal. 69.


disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (4). Dengan sedemikian luasnya kewenangan Bapepam, Kwik Kian Gie berpendapat, seharusnya Bapepam disejajarkan dengan Gubernur Bank Sentral atau Menteri Keuangan dan berhak menjadi anggota dewan Moneter. 44

BAB III KETENTUAN PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC DI PASAR MODAL A. Pengertian Perusahaan Go Public. Setiap perusahaan didirikan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dengan pesat dan dapat eksis untuk jangka waktu yang panjang. Pada awal pendirian perusahaan, pada umumnya perusahaan tersebut telah dipandang cukup untuk dapat bertahan dalam aktivitas usahanya. Namun dengan berjalannya waktu, terjadi persaingan usaha yang semakin meningkat sehingga diperlukan strategi-strategi yang tidak hanya membuat perusahaan bertahan, namun mampu membuat perusahaan tersebut memenangkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam melaksanakan strategi untuk memenangkan persaingan, banyak sekali kendala yang dihadapi perusahaan. Salah satu di antaranya adalah 44

Aristides Katoppo dkk, Op.cit., hal. 93.


kebutuhan pendanaan. Keterbatasan sumber daya perusahaan dan keterbatasan akses kepada perbankan untuk perolehan tambahan dana merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh perusahaan. Penambahan modal dari para pendiri atau pinjaman dari pihak ketiga hanyalah merupakan solusi sementara karena adanya keterbatasan dari pihak-pihak tersebut untuk menyuntikan dana seiring dengan makin berkembangnya perusahaan. 45 Untuk itu Pasar Modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam hal pendanaan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (go public). 33 Penawaran umum sering disebut juga dengan istilah go public . istilah ini semakin sering di dengar dengan semakin maraknya instrumen pasar modal, khususnya saham yang merupakan salah satu alternatif investasi. 46 Penawaran umum dalam praktiknya dilaksanakan melalui pasar perdana (Primary Market) yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dalam hal ini penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan para Penjamin Emisi Efek dan para agen penjualan (kalau ada). Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjual belikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa). Harga penawaran efek (Offering Price) pada pasar perdana ditetapkan bersama antara Emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada 45

Http://www.idx.co.id/Portals/KhususPDF/go%20public%20new2.pdf, “Panduan Go Public”. Op.cit., hal. 2. 46 Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Op.cit., hal. 46. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

hukum permintaan dan penawaran yang berlaku dalam Peraturan Bapepam Nomor IX A.8. Emiten diperbolehkan untuk melakukan penawaran awal (Book Building), sebelum memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam. Penawaran awal adalah ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan prospectus awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli efek dan ataupun perkiraan harga penawaran efek. 47 Pasal 1 angka 15 Undang-undang Pasar Modal memberikan defenisi dari Penawaran umum yang sering juga disebut dengan go public yaitu : 48 “Penawaran umum adalah kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”. Karena merupakan penawaran, berarti melibatkan pihak penerbit dan pembeli baik saham ataupun obigasi. Penerbit di sini sering disebut dengan emiten, sedangkan pihak pembeli sering disebut dengan investor. Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum disebut dengan perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham dari perusahaan bersangkutan. Besarnya kepemilikan tergantung dari besarnya persentase saham yang dimiliki oleh investor. Secara mudah perusahaan yang telah go public mudah dikenali oleh masyarakat, karena dibelakang nama perusahaan dicantumkan atau ditambahkan istilah “Tbk” (terbuka), sedangkan dalam bahasa Inggris 47

M.Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 213. 48 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

ditambahkan istilah “Plc” (Public Listed Company). Kegiatan dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana disebut dengan IPO (Initial Public Offering). Dalam rangka IPO, ada yang disebut prospectus, yaitu salah satu media informasi yang digunakan untuk penyebaran informasi ke masyarakat. Yang mana Prospectus ini berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 merupakan setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

49

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan beberapa persyaratan minimum sehingga suatu penawaran efek dikategorikan sebagai suatu penawaran umum yaitu adanya penggunaan media, wilayah penawaran dan kepada siapa penawaran umum terrsebut ditujukan. 50 Ada beberapa indikator yang dapat dipedomani sebagai anjuran untuk bahan pertimbangan sebelum memutuskan akan melakukan penawaran umum perdana , pertimbangan ini antara lain adalah : 51 1. Perusahaan memiliki piutang yang dapat ditagih, persediaan barang, tanah, pabrik dan peralatan (mesin-mesin) dalam jumlah yang cukup besar yang tidak sedang dijadikan agunan. Bila terdapat indikator ini pada perusahaan maka pendanaan yang dilakukan melalui pinjaman dengan jaminan aset-aset perusahaan adalah merupakan alternatif yang cukup baik.

49 50

Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Op.cit., hal. 46. Hamud M. balfas, Hukum Pasar modal Indonesia, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006), hal.

29. 51

Asril Sitompul, Op.cit., hal. 13.


2. Perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membeli tanah, pabrik ataupun peralatan. Hal ini bukan merupakan hal yang luar biasa, pendanaan dari sumber-sumber komersial dapat menjadi alternatif yang baik. 3. Teknologi yang diterapkan perusahaan belum canggih, akan tetapi mempunyai prospek yang menarik dimasa depan. Untuk ini joint venture atau kerja sama riset dan pengembangan merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan untuk mendapatkan dana atau suntikan modal, dan juga dapat merupakan suatu komitmen untuk memberikan suatu bagian yang lebih besar dalam peningkatan perusahaan kepada mitra kerja. Sebagai alternatif, mitra kerja sama lebih besar dapat melihat komitmen pendanaan dan kerja sama sebagai suatu pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan penjualan, pasar, produksi, ataupun jaringan distribusi yang cukup baik yang telah ada. Hal ini akan mengurangi resiko pendanaan atau ketidakpastian bila dibandingkan dengan memasuki bisnis sendiri dengan meniru teknologi tersebut.

B. Manfaat dan Konsekuensi Perusahaan Go Public Pada awalnya seseorang atau sebuah keluarga mendirikan perusahaan dimulai dari nol. Dengan bekal ketekunan dan keuletan, usaha tersebut semakin hari semakin berkembang. Modal semakin bertambah, tenaga kerja semakin bertambah, bahkan jangkauan pemasaran juga semakin

luas. Tetapi biasanya

pemegang peranan kunci perusahaan tersebut adalah dari anggota keluarga tersebut sendiri. Hal inilah yang sering kali menjadi penghambat pertumbuhan Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

suatu perusahaan. Di samping kontrol yang lemah karena bersifat kekeluargaan, seringkali untuk hal-hal yang bersifat keuangan bercampur antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan pribadi si pemilik. Akibat selanjutnya adalah tidak adanya kontrol keuangan, baik untuk pengeluaran perusahaan maupun besarnya keuntungan yang diperoleh, yang seharusnya berguna untuk mendukung jalannya perusahaan. Hal inilah yang sering kali membuat perusahaan yang dikelola oleh keluarga tidak dapat berkembang secara maksimal. Hal lain yang membuat perkembangan suatu perusahaan kurang maksimal adalah kurangnya kemampuan dari pengelola untuk mengelola perusahaan dengan baik. 52 Kenyataan yang seringkali terjadi, dan seiring dengan persaingan yang semakin tajam, maka perusahaan pun membutuhkan strategi-strategi untuk dapat menang dalam persaingan. Pengelolaan yang professional dan ditunjang dengan modal yang memadai disertai dengan strategi yang tepat merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Latar belakang inilah yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan go public. Egoisme si pemilik perusahaan yang berfikir bahwa perusahaan yang didirikan oleh keluarga dengan susah payah harus tetap dikelola oleh keluarga, kini telah mulai ditinggalkan dan telah berfikir untuk melakukan. Adanya beberapa kelemahan bila perusahaan dikelola sendiri, baik dari segi kemampuan mengelola maupun dari segi permodalan sudah memberikan

52

Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Op.Cit., hal. 48.


kesadaran kepada pemilik untuk mau bekerja sama dengan pihak lain untuk dapat mengembangkan perusahaan yang dimilikinya yaitu dengan cara go public. Semua perusahaan tertutup memiliki kesempatan untuk go public yang artinya menjual sebagian sahamnya kepada publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa. Keputusan untuk go public merupakan keputusan bisnis yang dipilih setelah memperhitungkan berbagai manfaat dan konsekuensinya. Setiap perusahaan yang melakukan penawaran umum akan mendapatkan manfaat yang banyak bagi kelangsungan hidup perusahaannya. Dengan menjadi perusahaan publik, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh perusahaan, di antaranya : 53 1. Memperoleh Sumber Pendanaan Baru Dana untuk pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi usaha, adalah faktor yang sering menjadi kendala banyak perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik kendala pendanaan tersebut akan lebih mudah diselesaikan, yaitu perolehan dana melalui hasil penjualan saham kepada publik. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan diterima sekaligus dengan costoffund yang relatif lebih kecil dibandingkan perolehan dana melalui perbankan. Selain itu di masa mendatang, dengan telah menjadi perusahaan go public, perusahaan juga dapat melakukan secondary offering tanpa batas. Mempermudah akses kepada perbankan.

53

Http://www.idx.co.id/Portals/KhususPDF/go%20public%20new2.pdf. “Panduan Go Public”. Op.Cit., hal. 2. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, kalangan perbankan akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat setiap saat perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui Bursa. Dengan kondisi demikian, tidak hanya proses pemberian pinjaman baru akan lebih mudah dibandingkan pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, namun tingkat bunga yang dikenakan juga mungkin akan lebih rendah dan hal ini akan mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 54 Umumnya pembeli surat hutang tentunya akan lebih menyukai jika perusahaan yang menerbitkan surat hutang tersebut sudah menjadi perusahaan publik. Dengan menjadi perusahaan publik, citra dan nama perusahaan dengan status Tbk (Terbuka) akan lebih dikenal di komunitas keuangan. Kondisi demikian umumnya tidak hanya akan sangat membantu mempermudah penerbitan surat hutang, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat hutang dengan tingkat bunga yang lebih bersaing karena tingkat kepercayaan pasar terhadap bond issuer yang sudah go public lebih tinggi dibandingkan bond issuer yang belum go public. 2. Memberikan Competitive Advantage untuk Pengembangan Usaha Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak competitive

54

Ibid.


advantages untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang, yaitu antara lain melalui penjualan saham kepada publik perusahaan berkesempatan untuk mengajak para partner kerjanya seperti pemasok (supplier) dan pembeli (buyer) untuk turut menjadi pemegang saham perusahaan. Dengan demikian, hubungan yang akan terjadi tidak hanya sebatas hubungan bisnis tetapi berkembang menjadi hubungan yang lebih tinggi tingkat kualitas dan loyalitasnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka sebagai salah satu pemegang saham akan memberikan komitmen yang lebih tinggi untuk turut serta mernbantu pengembangan perusahaan di masa depan. 55 Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja operasionalnya, seperti dalam hal pelayanan kepada pelanggan ataupun kepada para stakeholders lainnya, sistem pelaporan, dan aspek pengawasan. Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu perusahaan dan seluruh karyawannya untuk dapat selalu memberikan hasil yang terbaik kepada para stakeholdersnya. Bila kondisi ini tercapai, maka perusahaan dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik dalam rnenyajikan produknya sehingga akan membuka peluang untuk pengembangan operasi selanjutnya.

Banyak

perusahaan

yang

mampu

mempertahankan

kelangsungan usahanya dalam waktu yang sangat panjang dengan menjadi perusahaan publik.

55

Ibid.


3. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiyaan melalui penerbitan saham baru. Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan. Saham perusahaan publik yang diperdagangkan di bursa memiliki nilai pasar tertentu. Dengan demikian, bagi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa pembiayaan untuk merger atau akuisisi dapat lebih mudah dilakukan yaitu melalui penerbitan saham baru sebagai alat pembiayaan merger atau akuisisi tersebut. 56 4. Peningkatan Kemampuan Going Concern Kemampuan going concern bagi perusahaan adalah kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, seperti terjadinya kegagalan pembayaran hutang kepada pihak ketiga, perpecahan di antara para pemegang saham pendiri, atau bahkan karena adanya perubahan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di bidang usahanya. Dengan menjadi perusahaan publik, kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tertutup seperti pada beberapa contoh berikut ini : Bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, hingga suatu tahap pengembangan tertentu sering terjadi perbedaan cara pandang di antara

56

Ibid.


pendiri yang dapat menimbulkan perpecahan di antara mereka. Dengan menjadi perusahaan publik hal tersebut dapat diselesaikan tanpa mengakibatkan perusahaan harus dilikuidasi terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi mudah karena dengan menjadi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, setiap saat pihak pendiri dapat menjual seluruh atau sebagian porsi kepemilikannya kepada pihak lain melalui Bursa. Selain itu, basis harga penawarannya juga dapat dengan mudah diperoleh karena harga pasar saham setiap saat dapat diperoleh di Bursa. Dengan menjadi perusahaan publik, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk bertahan dan berkembang tidak lagi semata hanya menjadi persoalan pendiri perusahaan tetapi juga rnenjadi permasalahan banyak pihak yang menjadi pemegang saham perusahaan. Banyak pihak yang akan turut memikirkan solusi-solusi terbaik agar perusahaan dapat terus berkembang. 57 Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran hutang kepada pihak ketiga sehingga diperlukan suatu restrukturisasi tertentu, dengan menjadi perusahaan publik, maka proses restrukturisasi dapat menjadi lebih mudah. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, akan tersedia jalan keluar bagi kreditur yaitu melalui konversi hutang menjadi saham di mana saham tersebut selanjutnya dapat dijual kepada publik melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa. 58 5. Meningkatkan Citra Perusahaan 59

57

Ibid. ibid 59 Ibid. 58


Dengan go public suatu perusahaan akan selalu mendapat perhatian media dan komunitas keuangan. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut mendapat publikasi secara cuma-cuma, sehingga dapat meningkatkan citranya. Peningkatan citra tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha di masa depan. Hal ini sangat dirasakan oleh banyak perusahaan yang berskala kecil menengah karena dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, citra mereka menjadi setara dengan banyak perusahaan besar yang telah memiliki skala bisnis yang besar dan pengalaman historis yang lama. 6. Meningkatkan Nilai Perusahaan 60 Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. 7. Peningkatan Likuiditas perusahaan terhadap kepentingan pemegang saham utama dan pemeggang saham minoritas. 61 8. Dapat melakukan penawaran efek di pasar skunder. 62 9. Kemampuan untuk mengadopsi karyawan kunci dengan menawarkan opsi. 63

60

Ibid. M.Irsan Nasaruddin dan Indra Surya,Op.cit ., hal. 216. 62 Loc.cit. 63 Loc..cit. 61


Secara umum perusahaan yang melakukan penawaran umum (go public) jelas mencatat beberapa hal positif, misalnya catatan keuangan yang baik, perolehan keuntungan, perbesaran volume usaha karena membesarkan potensi laba, posisi perusahaan di masyarakat. Perusahaan yang melakukan penawaran umum jelas ingin mempertegas posisinya di masyarakat dan memperbesar volume usaha dengan menghimpun dana masyarakat. 64 Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh perusahaan ketika menjadi perusahaan yang go public namun ada pula beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan untuk menjadi perusahaan yang go public, yaitu: 1. Dengan malakukan penawaran umum, berarti perusahaan dituntut untuk lebih terbuka dan harus mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan. Segala sesuatu mengenai keuangan baik pemasukan maupun

pengeluaran

harus

dicatatkan

secara

terperinci

dan

dipertanggungjawabkan. Perusahaan harus selalu membuat pelaporan yang diwajibkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan keuangan juga harus selalu dipantau dengan baik oleh pemilik modal maupun oleh masyarakat umum, sehingga bila terjadi penyimpangan dapat segera diketahui. Dengan adanya laporan ini, maka akan dapat diketahui seberapa jauh perkembangan dari perusahaan. 65 2. Untuk perusahaan yang sudah go public, tuntutan untuk mengembangkan perusahaan akan semakin kuat, karena pemilik menginginkan keuntungan 64 65

Ibid., hal . 214. Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Op.Cit., hal. 48.


yang semakin meningkat juga, sehingga akan berpengaruah terhadap besarnya dividen yang akan dibagikan. Disamping itu, dengan pertumbuhan dan perkembangan yang bagus akan meningkatkan citra dari perusahaan, sehingga harga saham di pasar sekunder juga akan semakin meningkat. 66 3. Berbagi Kepemilikan. Hal ini dapat diartikan bahwa prosentase kepemilikan akan berkurang. Banyak perusahaan yang hendak go public merasa enggan karena khawatir akan kehilangan kontrol/kendali perusahaan. Sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah minimum saham yang dipersyaratkan untuk dijual kepada publik melalui proses Penawaran Umum tidak akan mengurangi kemampuan pemegang saham pendiri untuk tetap dapat mempertahankan kendali perusahaan.

67

4. Mematuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku. Pasar modal memang menerbitkan berbagai peraturan. Namun semua ketentuan tersebut pada dasarnya justru akan membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. Para pemegang saham, pendiri dan manajemen perusahaan tidak perlu khawatir dengan

66 67

Ibid.,

Http://www.idx.co.id/Portals/KhususPDF/go%20public%20new2.pdf. “Panduan Go Public”. Op.Cit., hal. 4. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

berbagai pemenuhan peraturan tersebut karena cukup banyak pihak profesional yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk membantu. 68

C. Tata Cara Perusahaan Go Public Ketentuan yang berlaku menentukan beberapa persyaratan untuk dapat menjadi perusahaan publik, Secara keseluruhan, setiap Perseroan Terbatas (PT) yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan, memiliki Aktiva Bersih Berwujud sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan laporan keuangan auditan tahun buku terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Bapepam, menjual sekurangkurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau 35 (tiga puluh lima persen dari jumlah saham yang diterbitkan (mana yang lebih kecil) dan jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) pihak, dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa. 69 Untuk membantu kelancaran penyiapan berbagai dokumen yang diperlukan, termasuk proses penawaran umum saham kepada publik, calon perusahaan publik menunjuk Penjamin Emisi yang bertugas membantu semua persiapan yang diperlukan hingga saham perusahaaan dapat diperdagangkan di Bursa. Calon perusahaan terbuka dapat memilih satu atau lebih Penjamin Emisi untuk menunjang proses go public. 70

68

Ibid. Ibid., hal. 5. 70 Http://www.idx.co.id/Portals/KhususPDF/go%20public%20new2.pdf, “Panduan Go Public”. Loc.cit., 69


Syarat-syarat bagi perusahaan yang akan melakukan go public yaitu : a) Emiten berkedudukan di Indonesia; b) Pemegang saham minimal 300 orang; c) Modal disetor penuh sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah; d) Setelah diaudit, selama dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba; e) Laporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan publik untuk dua tahun terakhir berturut-turut dengan pernyataan wajar tanpa pengecualian untuk tahun terakhir; f) Untuk perbankan harus memenuhi kriteria sebagai bank sehat dan memenuhi kecukupan modal sesuai ketentuan Bank Indonesia 71. Hal-ha1 yang harus dipersiapkan calon Emiten dalam rangka penawaran umum: 72 1.

Untuk melaksanakan Penawara Umum wajib dipenuhi hal-hal berikut: a. Emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk seta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.I tentang Ketentuam Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; 71 72

Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Op.Cit., hal. 51. Bismar Nasution, Diktat Hukum Pasar Modal, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2008),

hal. 1. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

b. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a harus sudah menjadi efektif. 2.

Pada waktu menerima Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, Bapepam membuat tanda terima sebagai bukti penyerahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.A.3.

3.

Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.

Setiap pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas pendapat dan keterangan yang diberikannya.

5.

Emiten atau Pihak yang mewakilinya dapat melengkapai atau memperbaiki isi

Pernyataan

Pendaftaran

yang

telah

disampaikan

semula

jika

dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran. 6.

Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:


a. Mengumumkan Prospektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan Prospektus Ringkas tersebut dalam media masssa yang lain. Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan Menengah dan kecil atau ditujukan kepada pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan b. Menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman Prospektus Ringkas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas dimaksud. 7. Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Awal (Book Building) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah adanya Prospektus Ringkas. Dalam hal Perusahaan Menengah dan Kecil akan melakukan Penawaran Awal (Book Building) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

8. Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada Emiten untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada umum. Hal ini dimaksudkan agar Emiten dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang Penawaran Efek yang n keadaan keuangan serta kegiatan usaha Emiten. 9. Dalam hal Bapepam meminta Emiten membuat perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Bapepam. 10. Dalam hal Bapepam tidak meminta Emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian, maka Pernyataan Pendafataran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan. 11. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: 1. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaram; atau Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

2. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau b. Atas dasar Pernyataan Efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. 12. Pernyataan efektif dari bapepam dapat diberikan setiap saat setelah kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendafatran selesai ditelaah oleh Bapepam. 13. Pernyataan efektif harus dibuat berdasarkan Formulir Nomor : IX.A.2-1 Lampiran Peraturan Nomor IX.A.2 14. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum , Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran bagi masyarakat atau pembeli b. Mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus ringkas dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan perbaiakan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas tersebut dalam media masaa yang lain; kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

dilakukan oleh Perusahaan Menengah dan Kecil atau ditujukan kepada pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas c. Menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas sebagaimana diimaksud dalam angka 15 huruf Peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud. 15. Dalam rangka Penawaran Umum, Efek dapat ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan bantuan para Agen Penjualan Efek. 16. Masa Penawaran Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja. 17. Dalam hal jumlah permintaan Efek selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor; IX.A.7 dan Formulir Nomor;IX.A.7-1. 18. Penjatahan Efek untuk suatu Penawaran Umum Efek wajib diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. 19. Dalam hal dalam Prospektus dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Jika Penawaran Umum tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan Efek pada Bursa Efek dimana Efek tersebut akan dicatatkan, penawaran tersebut harus dibatalkan dan uang pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

20. Dalam hal pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manejer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannnya pembatalan tersebut. 21. Persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesanan jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) hari kerja, harus diungkapkan dalam Prospektus, Prospektus Ringkas dan Prospektus Awal (jika ada). Bukti kepemilikan Efek harus tersedia kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, untuk Efek yang tidak dicatatkan di Bursa Efek, bukti kepemilikan Efek dimaksud harus tersedia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. 22. Apabila Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum akan dicatatkan pada Bursa Efek, maka pencatatan tersebut wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan. 23. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor: IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor: IX.A.2-4 lampiran Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

4, Formulir Nomor: IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor: IX.A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor: IX.A.2-7 lampiran 7, Formulir Nomor: IX.A.28 lampiran 8, Formulir Nomor: IX.A.2-9 lampiran 9 peraturan ini. Laporan di maksud

disertai dengan laporan penjatahan sebgaimana diatur dalam

peraturan Nomor IX.A.7. 24. Jangka

waktu

efektifnya

Pernyataan

Pendaftaran

sampai

dengan

disampaikannya laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja. Pada prinsipnya ada empat tahap yang harus dilalui perusahaan bila hendak go public,yaitu: 73

1. Tahap Persiapan Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap persiapan ini yang paling utama yang harus dilakukan sebuah perusahaan yang akan go public adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dulu (RUPS). RUPS bagi sebuah perusahaan merupakan hak penting dan merupakan kaidah yang diatur dari UU Perseroan Terbatas. Go public harus disetujui terlebih dulu oleh pemegang saham. Karena go public akan melibatkan modal baru di luar pemegang saham yang ada maka perlu diputuskan apakah kehadiran modal baru itu nantinya akan

73

http://www.madani-ri.com/2008/02/11/proses-go-public-dan-mekanisme-pencatatansaham-di-bursa-efek-indonesia/, “Proses go public dan mekanisme pencatatan saham di bursa Efek Indonesia”. Terakhir kali diakses tanggal 28 Januari 2009. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

mengubah masing-masing kepemilikan para pemegang saham lama. Berapa modal yang dibutuhkan, dan berapa modal yang mesti disetor masing-masing pemegang saham harus terjawab dan memperoleh persetujuan oleh pemegang saham lama. Mekanisme RUPS yang dilakukan perusahaan yang akan go public ini merupakan mekanisme RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh UU PT. Setelah memperoleh persetujuan go public ini maka perusahaan mulai mempersiapkan penjamin emisi (underwriter) dari perusahaan itu. Underwriter adalah perusahaan efek yang nantinya akan menjembatani perusahaan efek tersebut ke pasar modal. Sebagai penjamin maka perusahaan efek itu akan menyiapkan dokumen dan bersama dengan perusahaan menunjuk pihak-pihak seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris, perusahaan penilai (appraisal), dan faktor-faktor lain yang sifatnya adminsitrasi. Akuntan publik dibutuhkan untuk menilai berbagai pernyataan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, konsultan hukum, tentunya antara lain melakukan audit hukum atas aspek hukum dari bisnis, aset dan berbagai produk hukum yang pernah dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan perusahaan. Sedangkan notaris ditunjuk antara lain untuk mencatat setiap keputusan yang diambil perusahaan daam rangka proses go public. Tugas notaris antara lain berkaitan dengan perubahan modal disetor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Appraisal atau perusahaan penilai bertugas untuk menilai aset perusahaan khususnya dari sisi nilai. Dengan adanya appraisal ini berarti bisa diketahui nilai Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

perusahaan, nilai modal sehingga nantinya bersama dengan komponen-komponen lainnya, kinerja keuangan dan operasional bisa dikeluarkan nilai dan harga saham yang layak bila perusahaan itu akan go public. Praktis dalam tahap persiapan ini yang melakukan pengolahan data-data perusahaan, tidak lagi manajemen atau direksi, apalagi pemegang saham pendiri yang banyak terlibat, tapi sudah orang-orang di luar perusahaan ikut terlibat. Pihak-pihak luar seperti underwriter, konsultan hukum, akuntan, appraisal dan notaris. Mereka itu merupakan pihak-pihak yang sudah memahami tugas dan fungsinya bagi perusahaan. Karena itu guna kelancaran proses go public sebuah perusahaan disarankan menggunakan profesi penunjang pasar modal yang memperoleh izin dari Bapepam-LK. 2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam74 Dalam tahap ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam-LK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan minimal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk itu prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company profile, kinerja operasional perusahaan seperti, neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan. Pada tahap ini jangan heran kalau perusahaan beserta penjamin emisinya, konsultan hukum, notaris dan akuntan publik serta appraisal, akan 74

Ibid.


sering modar-mandir ke Bapepam-LK. Sebab pada tahap ini seluruh pernyataan para profesi pendukung pasar modal itu (notaris, konsultan hukum dan akuntan), termasuk appraisal dan penjamin emisi mulai diperiksa secara detil, satu per satu lengkap dengan dokumen pendukungnya. Pada tahap inilah seleksi tersebut berlangsung. Kalau penjamin emisi memperkirakan harga jual sahamya Rp 6.000 per saham, maka dokumen pendukung tentang itu harus ada, jelas dan transparan. Aspek full disclosure akan mulai terungkap di sini. Jadi dapat dipastikan para profesi penunjang pasar modal itu, tidak akan main-main dalam memberikan pendapatnya. Meleset sedikit saja, atau berbeda dengan kaidah yang berlaku ancaman bagi para profesional pasar modal itu cukup berat, dan harus dibayar mahal. Adapun sanksinya bisa berupa denda hingga sanksi pidana atau pencabutan izin. Pentingnya prinsip keterbukaan (disclosure) dalam Pasar Modal, juga telah ditekankan oleh hasil Studi Internasional Federation Of Stock Exchange (FIBV) pada tahun 1998. Disebutkan bahwa dalam rangka menuju milenium ketiga orientasi pengembangan Pasar Modal Indonesia adalah menciptakan Pasar Modal-pasar modal yang likuid dan efesien. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian, Pasar Modal dimana-mana cenderung meningkatkan hal-hal yang antara lain berkaitan dengan keterbukaan. 75 3. Tahap Penjualan Saham

75

Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana,2001), hal. 22. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

Dipastikan kurang dari 38 hari Bapepam-LK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan go public ini. Kalau setelah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi maka pada periode waktu tersebut, pernyataan tersebut otomatis menjadi efektif. Apabila perusahaan itu sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum (initial public offering/IPO). Dalam konteks pasar modal penjualan saham melalui mekanisme IPO ini disebut dengan penjualan saham di pasar perdana, atau biasa juga disebut dengan pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanismenya diatur oleh penjamin emisi. Penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor dibantu oleh agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus ringkas. Oleh Bapepam-LK bagi perusahaan yang akan tercatat di BEI penjualan saham dalam IPO ini waktunya relatif terbatas, dua atau tiga hari saja. Tapi bagi perusahaan yang setelah menjual sahamnya tidak mencatatkan di BEI maka penjualan sahamnya bisa lebih lama lagi. Dan tentunya akan sangat tergantung dari prospektus yang diajukan pada pernyataan pendaftaran. Hingga tahap IPO ini, perusahaan sudah bisa dinyatakan sebagai perusahaan publik. Gelar di belakang perusahaan menjadi Tbk (kependekan dari Terbuka). Sebagaimana diungkap sebelumnya, perusahaan bisa langsung mencatatkan sahamnya di BEI setelah IPO bisa juga tidak. Jadi setelah menjadi perusahaan publik sama sekali tidak ada keharusan bagi saham sebuah perusahaan Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

untuk langsung tercatat (listed). Ingat ketika PT Abdi Bangsa Tbk perusahaan penerbit harian Republika pertama kali go public tidak langsung tercatat di BEI, melainkan beberapa tahun kemudian. Kendati tidak langsung listing namun perusahaan yang telah IPO tersebut tetap mengikuti aturan mengenai keterbukaan di pasar modal. Itu berarti laporan keuangan, corporate action dan ketebukaan informasi lainnya harus disampaikan ke publik. 4. Tahap Pencatatan di Bursa Efek Indonesia Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang sudah menjadi emiten itu akan langsung mencatatkan sahamnya maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BEI (listing requirement). Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi suatu perusahaan untuk dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, antara lain: 76 1. Untuk dapat mencatatkan saham, maka pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum ataupun sebagai perusahaan public harus telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. 2. Laporan keuangan perusahaan tersebut untuk tahun buku terakhir telah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa syarat dari akuntan public yang terdaftar di Bapepam.

76

Asril Sitompul, Op.cit., hal. 169-170.


3. Saham yang akan dicatatkan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) lembar saham. 4. Jumlah pemegang sahamnya, baik perorangan maupun lembaga sekurangkurangnya 200 (dua ratus) ddan masing-masing memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan (1(satu) lot). 5. Telah berdiri atau beroperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. 6. Wajib mencatatkan seluruh saham yang telah disetor penuh dengan memperhatikan ketentuan tentang presentase kepemilikan bagi pihak asing. 7. Telah memperolehh laba operasional dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. 8. Memiliki total aset minimal Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) terdiri dari equity Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah rupiah) dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 9. Para direktur dan komisaris mempunyai reputasi yang baik. Apabila perusahaan telah memenuhi semua persyaratan di atas, selanjutnya perusahaan harus mengajukan permohonan pencatatan dengan mengisi formulir permohonan sesuai dengan Formulir 1.E-1 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Permohonan ditujukan kepada Direktur Utama Bursa


Efek Jakarta, ditandatangani oleh Direksi perusahaan atau pihak yang mewakilinya. Dokumen yang diperlukan untuk lampiran permohonan ini adalah: 77 1. Anggaran dasar perusahaan beserta perubahannyayang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman. 2. Stuktur organisasi perusahaan. 3. Riwayat hidup para Direksi dan komisaris. 4. Kopi pernyataan pendaftaran telah diajukan ke Bapepam. 5. Prospektus (dokumen penawaran). 6. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan public. 7. Daftar pemegang saham beserta besar kepemilikannya, jumlah saham, dan nomor sahamnya. 8. Komposisi denominasi surat saham dan specimen (contoh) surat efek masingmasing. 9. Nama biro administrasi efek dan kontrak perjanjiannya. 10. Nilai kapitalisasi saham yang dicatatkan. 11. Pernyataan bersedia memenuhi ketentuan bursa.

77

Asril Sitompul, Loc.cit.


Bila permohonan ini telah disampaikan dan jika semua persyaratan telah dipenuhi, Bursa Efek Jakarta akan memberikan jawaban persetujuannya. Perusahaan diwajibkan membayar biaya pencatatan pertama selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah menerima persetujuan. Dan bursa akan mengumumkan pencatata selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perusahaan menyetor biaya pencatatan. Kalau memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Dewasa ini papan pencatatan BEI terdiri dari dua papan: a)

Papan Utama (Main Board) Sebagaimana namanya, papan utama merupakan papan perdagangan bagi

emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan kapitalisasi pasar yang besar.

b)

Papan Pengembangan (Development Board) Sedangkan papan pengembangan adalah khusus bagi pencatatan saham-

saham yang tengah berkembang. Kendati terdapat dua papan pencatatan namun perdagangan sahamnya antara papan utama dan papan pengembangan sama sekali tidak berbeda, sama-sama dalam satu pasar. Jadi perbedaaan papan perdagangan ini hanya membedakan ukuran perusahaan saja. Papan Utama ditujukan untuk emiten atau emiten yang mempunyai ukuran (size) besar dan lamanya menjalankan usaha utama sekurangkurangnya 36 bulan berturut-turut. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

Sementara Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaanperusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar dapat dicatatkan untuk pertama kalinya di Papan Utama, yaitu: 78 1. Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham. 2. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yang sama minimal 36 bulan berturut-turut. 3. Laporan keuangan telah diaudit tiga tahun buku terakhir, dengan ketentuan laporan keuangan Auditan dua tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh Pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4. Berdasarkan laporan Auditan Keuangan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (net tangible asset) minimal Rp. 100.000.000.000,00-(seratus miliar rupiah). 5. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholders) setelah Penawaran Umum atau Perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode lima 78

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal. 99.


hari Bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya seratus juta saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil). 6. Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) pemegang saham yang memiliki rekening Efek da Anggota Bursa Efek, denggan ketentuan: a. Bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan Penawaran Umum , maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah Penawaran Umum Perdana. b. Bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya

satu

bulan sebelum

mengajukan permohonan

pencatatan. c. Bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di Bursa efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama enam bulan terakhir. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar dapat dicatatkan untuk pertama kalinya di Papan Pengembangan, yaitu: 79 1. Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham.

79

Ibid., hal. 101.


2. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yang sama minimal 12 bulan berturut-turut. 3. Laporan keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup minimal 12 bulan dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh Pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4. Memiliki Aktiva Berwujud Bersih (net tangible asset) minimal Rp. 5.000.000.000,00-(lima miliar rupiah). 5. Jika calon Emiten mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang dari dua tahun, maka wajib: a. Selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-2 seejak tercatat sudah mempeeroleh laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di Bursa. b. Khusus bagi calon Emiten yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifat usahanya yang memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai titik impas (seperti: infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum, maka berdasarkan proyeksi keuangan calon perusahaan tercatat tersebut,


selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih. 6. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholders) setelah Penawaran Umum atau Perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode lima hari Bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya lima puluh juta saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil). 7. Pemegang saham paling sedikit berjumlah 500 (lima ratus), memiliki rekening efek di Anggota Bursa Efek dengan ketentuan: a. Bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan Penawaran Umum , maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah Penawaran Umum Perdana. b. Bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya

satu

bulan sebelum

mengajukan permohonan

pencatatan. c. Bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di Bursa efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama enam bulan terakhir. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

8. Khusus calon Emiten yang ingin melakukan IPO, perjanjian penjaminan Emisinya harus menggunakan prinsip komitmen atau kesanggupan penuh (full commitment). Dalam rangka Penawaran Umum Konsultan Hukum Bertugas untuk memberikan pendapat hukum. Dalam pendapat hukum diterangkan antara lain mengenai sahnya transaksi tersebut dari segi hukum dan kewenangan Direksi atas nama perusahaan sebagai debitur untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal ini suatu “pendapat hukum” menjadi prasyarat bagi pencarian kredit yang telah diperjanjikan. 80 Standar Pemeriksaan Hukum

dalam Pasar Modal adalah pedoman dasar

dalam pelaksanaan tugas konsultan hukum secara Profesional yang sangat penting artinya bagi seorang konsultan hukum untuk menghasilkan kajian berupa analisis, pendapat, saran-saran dengan menyajikannya dalam bentuk Laporan Pemeriksaan Hukum. 81 Adapun hal-hal yang akan diungkapkan dalam rangka Laporan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum dari objek Laporan Pemeriksaan Hukum adalah sebagai berikut: 82 1. Angggaran Dasar Emiten berikut segala perubahannya. a. Akta Pendirian Emiten.

80

Bismar Nasution, Diktat Hukum Pasar Modal, hal. 32. Ibid. 82 Ibid. 81


b. Seluruh Perubahan Akta Pendirian, termasuk antara lain: 1. Rapat-rapat umum pemegang saham (RUPS) baik RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan atas Anggaran Dasar Emiten.Perlu diperhatikan apakah RUPS telah diadakan dan dibuat keputusan secara sah,dengan memeriksa apakah persyaratan kuorum dan pemberian suara dalam RUPS tersebut talah dipenuhi.Untuk kepentingan pemeriksaan hokum perlu adanya koordinasi antaraKonsultan Hukum dengan Notaris yang ditunjuk Emiten. 2. Persyaratan mengenai pengesahan akta pendirian Emiten dan persetujuan atas setiap perubahannya yaitu : a. Surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. b. Pendaftaran di Pengadilan Negeri tempat Emiten berkedudukan. c. Pengumuman dalam Berita Acara. 2. Pemodalan dan Saham. a. JumlahModal Dasar,modal ditempatkan dan modal disetor Emiten yang ada pada saat terakhir sebelum emisi,serta perubahan yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut dalam rangka emisi. b. Jenis saham yang dikeluarkan emiten. c. Buku daftar saham.


d. Susunan pemilikan saham pada saat dibuatnya Laporan Pemeriksaan Hukum dengan memeriksa pemegang identitas saham, jumlah dan jenis saham yang dimiliki serta prosentase kepemelikan saham. e. Riwayat permodalan dan Pemilikan Saham. 1.

Tiap-tiap perubahan terhadap modal saham Emiten, sejak berdiri hingga saat dibuatnya Laporan Pemeriksaan Hukum,serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Mutasi-mutasi pemilikan saham sejak berdiri hingga saat dibuatnya Laporan Pemerisaan Hukum.

f. Bukti tenteng penyetoran modal. g. Pengadilan terhadap Emiten. 3. Direksi dan Dewan Komisaris. a. Keabsahan Direksi dan Dewan komisaris yang sedang menjabat. b. Status Kewarganegaraan. c. Keterangan mengenai apakah anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersangkut atau tidak dalam perkara:Pidana, perdata, perburuhan, aritrase atau lainnya yang sifatnya material dan mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten yang dikeluarkan oleh Badan-badan Peradilan atau instansi terkait dan diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing. 4. Izin-izin dan Persetujuan.


a. Pertama kali yang dilihat aktifitas Emiten dan peraturan yang mengatur aktifitas tersebu dengan tujuan apakah izin atau persetujuan yang diberikan kepada Emiten sudah lengkap atau tidak. b. Izin atau persetujuan oleh instansi yang berwenang yang disyratkan agar Emiten dapat melakukan kegiatan usahanya,atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu, atau mendapatkan hak antara lain : 1. Izin Usaha; 2. Izin Undang-undang Gangguan; 3. IzinLokasi; 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 6. Izin untuk pabrik; 7. Analaisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang; 8. Izin pengolahan limbah; 9. Pendaftaran tentang Produk 10.Tanda Daftar Perusaan (TDP) dalam rangka Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.(UU No.3 tahun 1982). c. NPWP dan Nomor Pengusaha Kena Wajib Pajak (PKP). 5. Asset. Asset milik Emiten dan/atau asset yang dikuasai Emiten antara lain : Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

a. Tanah. Hal-hal yang perlu dipriksa antara lain bukti kepemilikan, jenis hak, letak, luas tanah dan tanggal terakhir hak tersebut. b. Bangunan-bangunan. Jika Emiten bergerak di bidang real estate, maka pemeriksa harus merinci asset yang masih dikuasai atau dimilki Emiten. c. Pemilikan saham pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan sertifikat saham atau pencatatan nama Emiten dalam buku daftar pemegang saham atau anggaran dasar perusahaan lain dimaksud. d. Hak milik intelektual (intellectual property rights) seperti hak merek,hak cipta dan hak paten. e. Mesin-mesin dan peralatan serta kendaraan bermesin. 6. Asuransi. Polis Asuransi: a. Jenis asuransi; b. Pihak yang teransuransi (tertanggung)\ c. Objek yang diasuransikan; d. Jumlah pertangunga; e. Jangka waktu asuransi dan tanggal berakhirnya.


7. Tenaga Kerja a. Bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan. b. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan. c. Penggunaan tenaga kerja asing. d. Jaminan Sosial Karyawan dan keikutsertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). e. Unit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada Emiten. f. Koperasi karyawan. g. Program dana pension untuk karyawan. h. Pemenuhan Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR). i. Izin-izin

khusus

di

bidang

ketenagakerjaan

(misalnya

untuk

mempekerjakan karyawan dimalam hari) 8. Penyertaan pada Perusahaan lain. a. Perusahaan dimana Emiten memiliki penyertaan 50% atau lebih, maka perusahaan itu harus diperiksa aspek hukumnya secara keseluruhan. b. Dalam hal penyertaan kurang dari 50%, akan tetapi merupakan pengendali atas perusahaan tersebut maka perlu diteliti mengenai keabsahan penyertaan dimaksud dengan meneliti modal ditempatkan dan disetor serta hal-hal lain yang dianggap perlu. 9. Perjanjian-perjanjian yang mengikat Emiten.


Perjanjian yang mengikat Emiten di antaranya: a. Perjanjian pinjaman (termasuk yang dibuat dalam rangka penerbitan obligasi atau obligasi konversi) berikut perjanjian agunan-agunan terkait. Ungkapan pula bila ada negative convenant (janji untuk tidak melakukan hal tertentu) dan persetujuan dari kreditur. b. Perjanjian kerja sama atau usaha patungan . c. Perjanjian penggunaan merek. d. Perjanjian lisensi. e. Perjanjian distribusi atau keagenan. f. Perjanjian bantuan tekhnik. g. Perjanjian pemasokan bahan baku. Materi-materi penting dari perjanjian tersebut perlu diungkapkan diantaranya jangka waktu, pembatasan serta biaya-biaya yang wajib di bayar termasuk royalty seperti halnya dalam perjanjian bantuan tekhnik. 10. Pejanjian-perjanjian dalam rangka Emisi Efek. a. Perjanjian penjaminan Emisi. b. Perjanjian dengan Agen Penjualan. c. Perjanjian dengan Biro Administrasi Efek.


d. Perjanjian pendahuluan pencatatan Efek. e. Perjanjian pembelian sisa Efek. f. Perjanjian perwaliamanatan (untuk obligasi). g. Perjanjian Agen Pembayaran (untuk obligasi). h. Perjanjian agunan atau penanggungan (untuk obligasi). 11. Perkara. a. Keterangan dari Pengadilan Negeri dan badan Peradilan lainnya yang mempunyai yurisdiksi tempat kedudukan Emiten. Mengenai terlibat tidaknya Emiten, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam perkara Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Perburuhan, Arbitrase atau perkara lainnya. b. Surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, mengenai keterlibatan dalam perkara Perdata, Pidana, Arbitrase, Perpajakan, Tata Usaha Negara maupun Perburuhan yang mempengaruhi jalannya usaha Emiten. c. Jika Emiten, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten terlibat dalam perkara maka hal ini perlu diungkapkan dan perlu diberi penilaian mengenai apakah perkara tersebut mempunyai dampak negative yang material terhadap Emiten atau kegiatan usaha Emiten. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

BAB IV PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC A. Keberadaan/Posisi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Proses Perusahaan Go Public. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan suatu badan atau lembaga yang mempunyai otoritas tertinggi di bidang Pasar Modal yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pasar Modal. Yakni sebagai badan yang menjaga kegiatan pasar bisa berjalan secara transparan, wajar dan jujur.


Dalam proses perusahaan go public Bapepam mempunyai peran yang sangat penting juga sebagai badan atau lembaga yang memegang otoritas tertinggi di Pasar Modal. Peranan Bapepam yang tampak dalam proses perusahaan go public yakni pada saat pengajuan pendaftaran, yang merupakan pintu pertama yang harus dilalui suatu perusahaan untuk dapat go public yang merupakan pintu yang sangat rapat untuk dapat ditembus. Dimana setiap perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum harus memenuhi segala persyaratan-persyaratan pendukung yang telah ditentukan oleh badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) bagi calon emiten yang akan menyampaikan pendaftaran kepada BAPEPAM-LK hingga BAPEPAM-LK

menyatakan

Pernyataan

Pendaftaran

menjadi

Efektif.

Adapun proses pengajuan pernyataan pendaftaran di Bapepam antara lain: 83 1. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten bersama Penjamin 76 Emisi diterima Bapepam; 2. Emiten melakukan Expose terbatas di Bapepam; 3. Bapepam melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen emisi yang terdiri atas: a. Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran; b. Prospektus Lengkap; c. Iklan, Brosur, Edaran;

83

Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin, Op.cit., hal. 84.


d. Dokumen lain yang diwajibkan; e. Rencana Jadwal Emisi; f. Laporan Keuangan; g. Rencana Penggunaan Dana (dirinci per tahun) ; h. Proyeksi jika dicantumkan dalam Prospektus; i.

Legal Audit:

j.

Pendapat dari segi hukum (Legal Opinion);

k. Riwayat Hidup Komisaris dan Direksi; l.

Perjanjian Penjamin Emisi;

m. Perjanjian Agen Penjualan; n. Perjanjian Penanggungan (untuk Emiten oblogasi): o. Perjanjian Perwaliamanatan (untuk Emiten oblogasi); p. Perjanjaian dengan Bursa Efek; q. Kontrak Pengelolaan Saham (jika diperlukan); r. Kesanggupan calon Emiten untuk menyerahkan semua laporan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; s. Bapepam dapat meminta keterangan lain yang bukan merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran, seperti NPWP, KTP Komisaris dan Direksi. 4. Evaluasi atas: a. Kelengkapan dokumen; b. Kecukupan dan kejelasan informasi; Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

c. Keterbukaan; d. Evaluasi meliputi aspek Hukum, Akuntansi, Keuangan, dan manajemen. 5. Menanggapi dalam waktu 45 hari; 6. Pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Tata cara pendaftaran di atas secara jelas diterangkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang juga menerangkan bagaimana sebenarnya peranan Bapepam dalam proses pernyataan pendaftaran, yakni: 84 a. Pada waktu menerima Pernyataan Pendaftaran dan Dokumen pendukungnya, Bapepam membuat tanda terima sebgai bukti penyerahan sebgaimana diatur dalam Peraturan nomor II.A.3. b. Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku. c. Setiap pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuan pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya, wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas pendapat atau keterangan yang diberikannya. d. Emiten atau pihak yang mewakilinya dapat melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pandaftaran yang telah disampaikan semula jika dipertimbangkan

84

Bismar Nasution, Op.cit., hal. 2.


bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran. e. Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Mengumumkan Prospektus Ringkas

yang

mrupakan bagian dari

Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.1 dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan Prospektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain. Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan Menengah dan Kecil dan ditujukan kepada pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan 2. Menyampaikan kepada Bapepam Bukti pengumuman Prospektus Ringkas selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pengumuman Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud. f. Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Awal (BookBuilding) sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah diumumkannya Prospektus Ringkas. Dalam Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

hal perusahaan Menengah dan Kecil melakukan Penawaran Awal (BookBuilding) sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. g. Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada Emiten untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada umum. Hal ini dimaksudkan agar Emiten dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran Efek yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Emiten. h. Dalam hal Bapepam meminta Emiten membuat perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud kepada Bapepam. i.

Dalam hal Bapepam tidak meminta Emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (Empat Puluh lima) hari setelah penyampaian, maka Persyaratan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.

j.

Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Atas dasar lewatnya waktu, yakni :


1) 45 (Empat Puluh Lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau 2) 45 (Empat Puluh Lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau b. Atas dasar pernyataan Efektif dari bapepam bahwa tidak ada lagi perubahan dan attau tambahan Informasi lebih lanjut yang diperlukan. k. Pernyataan efektif dari Bapepam dapat diberikan setiap saat setelah kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam. l.

Pernyataan efektifnya harus dibuat berdasarkan Formulir Nomor IX.A.2-1 lampiran peraturan Nomor IX.A.2.

Apabila Pernyataan Pendaftaran telah efektif maka barulah suatu perusahaan dapat melakukan Penawaran Umum di Bursa Efek. Sesuai dengan SK MenKeu No. 1548/KMK.013/1990, yang diperhatikan bapepam dalam permohonan untuk menjual Efek melalui Pasar Modal adalah kelengkapan permohonan beserta dokumen pendukungnya, seperti prospektus, yang menginformasikan perubahan anggaran dasar perusahaan, laporan keuangan, laporan perusahaan penilai, dan pendapat hukum dari konsultan hukum. 85

85

Aristides Katoppo dkk, Op.cit., hal. 90.


Dengan demikian Bapepam tidak melakukan penilaian yang menyangkut kualitas, keunggulan, dan kelemahan dari Efek yang ditawarkan oleh perusahaan yang akan go public. Sehingga wajar saja bila bapepam tidak memberikan jaminan atas kebenaran isi Prospektus yang meemuat berbagai aspek perusahaan, seperti keuangan, manajemen, produksi, pemasaran, dan hukum. 86 Jadi, dalam proses perusahaan go public Bapepam bertindak sebagai badan atau lembaga penentu berhak tidaknya suatu perusahaan untuk dapat melakukan Penawaran umum di Bursa Efek.

B. Kebijakan dan Peraturan Yang Dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Proses Perusahaan Go Public Di Indonesia. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Pembina, Pengatur dan Pengawas di bidang Pasar Modal, Bapepam juga mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan dalam membantu dan memberikan ketentuan bagi perusahaan yang ingin go public. Dimana antara lain Bapepam memberikan kemudahan bagi perusahaan yang akan go public kemudahan ini ditandai dengan adanya kebijakan Bapepam yang mencontoh negara AS, Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tengah melakukan pemrosesan tentang aturan baru, yang diberi nama self regulation. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi perusahaan yang akan melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) ataupun rights issue ke pasar modal. Dengan begitu, dokumen yang pernah dibuat oleh calon emiten maupun perusahaan yang sudah terbuka, yang 86

Ibid., hal. 91.


telah dilaporkan kepada Bapepam-LK sebelumnya tidak perlu membuat laporan lagi. Dicabutnya ketentuan Surat Keterangan Fiskal No. SE-04/BL/2006 oleh Kepala Bapepam-LK A. Fuad Rahmany. Selama ini, ketentuan itu dianggap sebagai penghambat sebuah perusahaan untuk go public. Keputusan telah diambil oleh Ketua Badan Pengawas Pasar ModalLembaga Keuangan (Bapepam-LK) A. Fuad Rahmany. Keputusan Ketua Bapepam-LK yang mencabut ketentuan Tax Clearance atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) diharapkan menjadi era baru di dunia pasar modal. ”Dengan pencabutan SKF ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penawaran umum atau go public,” demikian disampaikan Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany di Jakarta, Kamis (31/8). 87 Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No. SE04/BL/2006 tentang Pencabutan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. SE-03/PM/1994 tentang Tata Cara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal) Kepada Perusahaan Yang Go Public. Peraturan yang berlaku sejak 31 Agustus 2006 ini adalah untuk memenuhi komitmen pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dalam pengembangan pasar modal, khususnya pengembangan pasar primer (melalui penawaran umum/go public) sebagaimana dituangkan dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang diluncurkan pada Juli 2006. 87

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15408&cl=Berita, Bapepam Permudah Perusahaan yang akan Go Public, terakhir kali diakses tanggal 29 Desember 2008. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

Kepastian keluarnya SE Ketua Bapepam-LK ini, setelah Dirjen Pajak mencabut SE No. SE-03/PJ.44/1994 tertanggal 2 Februari 1999 tentang Tata Cara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal) Kepada Perusahaan Yang Go Public. Sebenarnya, keinginan untuk mencabut SKF ini sudah muncul sejak Kepala Bapepam dijabat oleh Darmin Nasution. Alasan Darmin waktu itu adalah rendahnya minat perusahaan untuk masuk bursa antara lain karena masalah SKF ini. Pada 2004, misalnya, Bapepam menargetkan 20 pendatang baru di bursa, namun hingga tutup tahun yang masuk hanya sembilan emiten. Tahun ini, rasanya tidak lebih baik, meski targetnya naik menjadi 30 emiten baru. Faktanya, hingga pertengahan 2005, hanya dua perusahaan yang tercatat masuk bursa. 88 Tax clearance sendiri merupakan surat keterangan fiskal (SKF) yaitu surat keterangan dari kantor pajak mengenai status wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk tahun tertentu. Jika wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang atau masalah dengan pajak, maka yang bersangkutan dinyatakan clear. Kewajiban memperoleh tax clearance bagi calon emiten memang tidak diatur dalam UU Pasar Modal. Ketentuan tersebut berasal dari kesepakatan antara Dirjen Pajak (ketika itu Mar'ie Muhammad) dan Ketua Bapepam (Marzuki Usman). Kedua lembaga tersebut sepakat SKF dijadikan salah satu syarat bagi

88

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15408&cl=Berita., Loc.cit.


calon emiten yang hendak mengumpulkan dana masyarakat melalui penjualan saham atau obligasi. Kesepakatan yang dilakukan pada saat pasar modal tengah booming itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan investor dari praktik tidak sehat yang mungkin dilakukan oleh emiten, antara lain dana yang diperoleh tersebut digunakan oleh emiten untuk melunasi utang pajaknya. Bapepam dalam pernyataan efektifnya pernyataan pendaftaran suatu perusahaan selalu melampirkan penjelasan mengenai hal-hal yang diperlukan selalu melampirkan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut: 89 Bahwa berdasarkan Pasal 173 dan 174 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1548/KMK.013/1990/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal, mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk semua Informasi secara berkala kepada bapepam. 1. Kewajiban Pelaporan secara berkala. a. Surat Ketua Bapepam Nomor: S-199/PM/1992 Tanggal 22 Januari 1992 tentang Laporan Realisasi Hasil Emisi. Ketentuan ini mewajibkan Emiten untuk menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan hasil emisi kepada Bapepam secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, juni, September dan Desember), dan disampaikan selambatlambatnya pada tangal 15 bulan berikutnya. 89

Asril Sitompul, Op.cit., hal. 114.


b. Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor: SE-24/PM/1987 tanggal 24 Desember 1987 lampiran V, tentang Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Laporan Keuangan Tahunan dan Tengah Tahunan dan Surat Edaran Ketua Bapepam

Nomor:

SE-05/PM/1992

perihal

Penyampaian

Laporan

Keuangan Tahunan. Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran tersebut telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor: SE-01/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995. Ketentuan tersebuat antara lain mengatur: 1. Penyampaian laporan Keuangan Tengah Tahunan kepada Bapepam dengan batasan waktu: a. Selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai dengan laporan akuntan. b. Selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas. c. Selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai dengan laporan akuntan (audited). 2. Kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan (audited) dengan batasan waktu selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal penutupan tahun buku. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

3. Kewajiban mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi pada sekurang-kurangnya 2 Surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya terbit ditempat kedudukan emiten selambat-lambatnya 120 hari setelah tahun buku terakhir. 4. Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Laporan Tahunan, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-17/PM/1995 tanggal 9 Juni 1995. Ketentuan ini mewajibkan emiten untuk menyampaikan Laporan Tahunan selambat-lambatnya 14 hari sebelum Rapat Umum Tahun Para Pemegang Saham dilaksanakan.

2. Kewajiban Pelaporan yang bersifat insidentil a. Peraturan Nomor: IX.C.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus segera Diumumkan Kepada Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-22/PM/1991 tanggal 19 April 1991. Ketentuan ini mengharuskan Emiten atau Perusahaan public untuk menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa. Keterangan penting atau relevan yang


mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahan atau keputusan Investasi pemodal. Adapun keterangan yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai efek atau keputusan pemodal antara lain sebagai berikut: 90 a.

Penggabungan usaha (merger), pembelian saham (acquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan.

b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividen). c.

Pendapatan atau deviden yang luar biasa sifatnya.

d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting. e.

Produk atau penemuan yang berarti.

f.

Perubahan dalam pengendalian (control) atau perubahan penting dalam manajemen.

g. Pengumuman pembelian atau pembayaran kembali efek yang bersifat hutang. h. Penjualan Tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang berarti jumlahnya. i.

Penjualan, pembelian atau kerugian aktiva yang berarti.

j.

Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.

90

Ibid.


k. Tuntutan hokum yang penting terhadap perusahaan dan/atau pengurus/pengawas perusahaan. l.

Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.

m. Penggantian akuntan public perusahaan. n. Penggantian Wali Amanat. o. Perubahan tahun fiscal perusahaan. b. Peraturan Nomor: IX.D.1 tentang Persyaratan Keterbukaan Orang dalam dan Pemegang Saham Tertentu. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-09/PM/1991 tanggal 3 Oktober 1991. Ketentuan ini mengatur bagi setiap Orang Dalam (insider) yang melakukan transaksi efek baik untuk pihak yang terasosiasi juga bagi pemegang saham yang memiliki atau kepemilikannya mencapai 5% atau lebih saham disetor wajib melaporkan kepada Bapepam selambatlambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak terjadinya transaksi. c. Surat Ketua Bapepam Nomor: S-456/PM/1991 tanggal 12 April 1991 perihal Pembalian Saham atau Penyertaan Pada Perusahaan lain. Ketentuan ini mengatur tentang prosedur yang harus dilakukan oleh emiten, apabila nilai transaksi (pembelian saham, penggabungan usaha, atau pembentukan perusahaan baru) tersebut cukup material yaitu


memenuhi kriteri berikut yaitu 5% dari pendapatan Perusahaan atau 10% dari modal sendiri. d. Peraturan Nomor: IX.D.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-04/PM/1994 tanggal 7 Januari 1994. Ketentuan ini mengatur tentang transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). Selain itu Bapepam juga menyampaikan kepada emiten, bahwa berdasarkan

Pasal

209

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor:

1548/KMK.013/1990 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1190/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal, Ketua Bapepam dapat mengenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- untuk disetor ke Kas Negara atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau Pernyataan Pendaftaran guna memenuhi persyaratan berdasarkan keputusan tersebut dan pelanggaran tersebut akan diumumkan dalam media massa. Ketentuan lainnya yang erat hubungannya dengan hal-hal diatas adalah: 1. Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: S-890/PM/1993 tanggal 4 Juni 1993 perihal Keseragaman Informasi Yang Disampaikan kepada Masyarakat. Ketentuan ini mengharuskan emiten atau perusahaan publik dalam penyampaian informasi kepada masyarakat Indonesia ataupun asing haruslah merata, tepat waktu dan tidak terdapat perbedaan penting dalam isi, sehingga


penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia maupun asing terlaksana dengan fair (prinsip equal treatment). 2. Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor: SE-01/PM/1993 tanggal 12 Juni 1993 perihal Rencana/Pelaksanaan Rapat Umum Tahunan Luar Biasa Para Pemegang Saham. Ketentuan ini mengatur tentang pelaksanaan RUPS/RULBPS dalam pelaksanaanya sedapat mungkin menghindari adanya perubahan-perubahan temapat, waktu dan agenda RUPS/RULBPS yang dapat membingungkan para pemegang saham. Ketentuan ini juga mewajibkan para Emiten untuk membentuk Corporate Secretary. pembentukan Corporate Secretary ini untuk memperlancar dan mempermudah komunikasi perusahaan dengan pemodal public dan untuk secara terus menerus mengikuti peraturan yang berlaku di Pasar Modal. 3. Surat Ketua Bapepam Nomor: S-2048/PM/1992 tanggal 29 Desember 1992 perihal Pengawasan Sertifikat Saham/Obligasi. Surat ini mengatur tentang pengawasan terhadap sertifikat saham/obligasi yang diterbitkan oleh emiten antara lain agar memenuhi kualitas tertentu, pencetakan dilakukan melalui pencetakan yang telah memiliki izin sebagai Securities Printing Company dari pihak yang berwenang dan penggunaan blanko sertifikat yang harus dilakukan oleh direksi dan/atau dewan komisaris perusahaan.


4. Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor: SE-02/PM/1994 tanggal 16 Februari 1994 perihal Rencana/Pelaksanaan Rapat Umum Tahunan Luar Biasa Para Pemegang Saham. Ketentuan ini mengatur standar akuntansi khususnya mengenai pengakuan pendapatan bagi perusahaan yang bergerakdalam bidanmg real estate dalam rangka Pasar Modal. Bagi Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum terbatas wajib mengikuti ketentuan-ketentuan: a. Peraturan Nomor: IX.A.8 tentang hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-06/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995. b. Peraturan Nomor: IX.B.8 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep07/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995. c. Peraturan Nomor: IX.B.9 tentang pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana para pemegang saham menerima efek yang sama dan terdapat penambahan modal kurang dari 35% , Lampiran 1 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995.


d. Peraturan Nomor: IX.B.10 tentang pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana para pemegang saham menerima efek yang sama dan terdapat penambahan modal kurang dari 35% atau lebih, Lampiran 2 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis yang menjelaskan tentang aspek hukum peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pada proses perusahaan go public, maka diambil kesimpulan dan saran tentang aspek hukum peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pada proses perusahaan go public sebagai berikut: 1. Penawaran umum atau go public adalah kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali disini berarti bahwa pihak penerbit pertama kalinya melakukan penjualan saham atau obligasi berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. 2. Banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang go public. Adapun

manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang go public, di

antaranya : Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

a. Memperoleh Sumber Pendanaan Baru; b. Memberikan Competitive Advantage untuk Pengembangan Usaha; c. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiyaan melalui penerbitan saham baru; d. Peningkatan Kemampuan Going Concern; e. Meningkatkan Citra Perusahaan; dan f. Meningkatkan Nilai Perusahaan.

94

3. Syarat-syarat bagi perusahaan yang akan melakukan go public yaitu : a. Emiten berkedudukan di Indonesia; b. Pemegang saham minimal 300 orang; c. Modal disetor penuh sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah; d. Setelah diaudit, selama dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba; e. Laporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan publik untuk dua tahun terakhir berturut-turut dengan pernyataan wajar tanpa pengecualian untuk tahun terakhir; f. Untuk perbankan harus memenuhi kriteria sebagai bank sehat dan memenuhi kecukupan modal sesuai ketentuan Bank Indonesia. 4. Adapun tahap-tahap yang harus dilewati dalam rangka perusahaan akan melakukan Penawaran Umum antara lain: Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

a. Tahap Persiapan b. Tahap Pengajuan Pendaftaran ke Bapepam c. Tahap Penjualan Saham. 5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan suatu badan atau lembaga yang berfungsi sebagai palang pintu bagi perusahaan yang akan go public, dimana setiap perusahaan yang akan go public terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan efektif pernyataan pendaftaran dari Bapepam. Tanpa adanya pernyataan efektif pernyataan pendaftaran suatu perusahaan yang dikeluarkan oleh bapepam, maka sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan dapat melakukan Penawaran Umum di Bursa Efek. Ini berarti bahwa keputusan bisa tidaknya suatu perusahaan melakukan Penawaran Umum di Bursa Efek sepenuhnya berada ditangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang mana badan atau lembaga ini mempunyai tugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang wajar, teratur, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat. 6. Ketentuan mengenai tugas dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) secara jelas diatur dalam Undang-undang dan peraturan lainnya yang merupakan dasar hukum sahnya tugas dari Bapepam, antara lain: 1. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, yang menyatakan bahwa Bapepam mempunyai Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

tugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang wajar, teratur, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Keppres No.52/1976, Bapepam bertugas: a. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik; b. Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien; c. Terus-menerus

mengikuti

perkembangan

perusahaan-

perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, Menyatakan bahwa Bapepam mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan Peraturan di bidang Pasar Modal; b. Penegakan peraturan di bidang pasar modal; c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, pendaftaran dari Bapepam, dan pihak yang bergerak di bidang usaha Pasar Modal; Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

d. Penetapan Prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik; e. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan

(LKP),

serta

Lembaga

Penyimpanan

dan

Penyelesaian (LPP); f. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal, dan; g. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di berikan saran sebagai berikut: 1. Hendaknya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku otoritas tertinggi di bidang Pasar Modal dapat menjadi lembaga independent yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden, sehingga Bapepam di dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang Pasar modal

tidak perlu lagi menunggu

persetujuan dari Menteri Keuangan. 2. Hendaknya Perusahaan go public mendapatkan perhatian yang sangat besar dari Pemerintah, dengan memberikan ketentuan-ketentuan berupa aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak memberatkan bagi perusahaan yang akan go public .


3. Bapepam selaku “palang pintu” yang memberikan pernyataan dapat tidaknya suatu perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum di PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) hendaknya terus mendapat perhatian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku lembaga yang berada di atas lembaga Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan memberikan kewenangan penuh kepada Bapepam dalam hal pemberian izin melakukan penawaran umum di PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI).

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku Anoraga, Pandji & Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006. Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. A. Gisymar, Najib Insider Trading dalam Transaksi Efek, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999. BO Economica-FE UI-PT(Persero) Dana Reksa, Pasar Modal Indonesia gagasan dan tanggapan, Jakarta: FE UI (dan) danareksa, 1987. Darmadji, Tjiptono, dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat, 2001. Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

Fuady, Munir, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003. ___________, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005. Iskandar, Irfan, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian. Jakarta: Djambatan, 2001. Kansil, C.S.T. dan Christine S.T.Kansil, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997. Katoppo, Aristides dkk, Pasar Modal Indonesia retrospeksi lima tahun swastanisasi BEJ, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997. M. balfas, Hamud, Hukum Pasar modal Indonesia, Jakarta: PT Tata Nusa, 2006. Nasaruddin, M.Irsan dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004. Nasution, Bismar, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2001. _______________, Diktat Hukum Pasar Modal, Medan: Fakultas Hukum USU, 2008. Sitompul, Asril, Penawaran Umum & Permasalahannya, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004. Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Widoatmodjo, Sawidji, Jurus Jitu Go Public. Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2004.

II. Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

III. Internet Sadli Azhari : Aspek Hukum Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Dalam Proses Perusahaan Go Public, 2009. USU Repository © 2009

Http://www.idx.co.id/Portals/KhususPDF/go%20public%20new2.pdf, “Panduan Go Public”. terakhir kali diakses pada tanggal 15 Desember 2008. http://www.bapepam.go.id/old/hukum/kepmen/index.htm,”kelahiran Bapepam”. Terakhir kali diakses pada tanggal 15 Desember 2008. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2007/ pdf/SP-281207.pdf, “siaran pers pasar modal” terakhir kali diakses pada tanggal 15 Desember 2008. http://www.bapepam.go.id/old/profil/struktur bapepam.htm, Bapepam” . Terakhir kali diakses tanggal 15 Desember 2008. http://www.bapepam.go.id/old/old/profil/fungsi/index.htm,”profil Terakhir kali diakses pada tanggal 28 Januari 2009.

“struktur

bapepam”.

http://www.madani-ri.com/2008/02/11/proses-go-public-dan-mekanismepencatatan-saham-di-bursa-efek-indonesia/, “Proses go public dan mekanisme pencatatan saham di bursa Efek Indonesia”. Terakhir kali diakses tanggal 28 Januari 2009. http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15408&cl=Berita, Bapepam Permudah Perusahaan yang akan Go Public, terakhir kali diakses tanggal 29 Desember 2008. http://www.antara.co.id/arc/2007/9/8/menkeu-bej-dan-bes-merger-jadi-bursaefek-indonesia/, Menkeu: BEJ dab BES Merger jadi Bursa Efek Indonesia, terakhir kali diakses tanggal 4 februari 2009.


ASPEK HUKUM PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM PROSES PERUSAHAAN GO PUBLIC SKRIPSI

Recommend Documents