BAB II PERATURAN HUKUM GO PRIVATE DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA. dari tindakan go public. Pada tindakan go public suatu perusahaan menjual

BAB II PERATURAN HUKUM GO PRIVATE DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

A. Pengertian Go Private Tindakan go private merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan go public. Pada tindakan go public suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka. Sebaliknya, pada tindakan go private perusahaan terbuka berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Menurut Black’s Law Dictionary, Go Private adalah “ the process of changing a public corporation by terminating the corporation’s status with Security Exchange Commision as a publicly held corporatioan and by having its outstanding publicly held shares acquiered by a single shareholder or a small group”. 19 Sedangkan menurut Young Moo Shin, yang dimaksud dengan going private adalah : “… Any Transaction or series of transactions engaged by an issuer or its affiliate, which would if successful, permit or its affiliate, which would if successful, permit the issuer to cease filingreports under the securities law and return privately held status…” Pengertian sebelumnya memberi kesimpulan bahwa go private adalah perubahan status dari perusahaan yang terbuka menjadi perusahaan tertutup. Go private artinya perusahaan yang sahamnya semula dimiliki oleh publik

19

Black’s Law Dictionary, Op.Cit. Hal 69

Universitas Sumatera Utara

(perusahaan tertutup), berubah kembali menjadi perusahaan tertutup yang hanya dimiliki oleh segelintir pemegang saham saja.

20

Secara nasional kepentingan terhadap berkembangnya budaya keterbukaan merupakan hal yang sangat mendasar. Keterbukaan dimaksud tidak hanya menyangkut masalah politik juga terkait dengan aspek lainnya termasuk keterbukaan di bidang ekonomi. Keterbukaan di bidang ekonomi, khususnya yang berhubungan dengan masalah keuangan (financial disclosures) merupakan masalah mendasar dan mau tidak mau, akan menjadi keharusan melaksanakan keterbukaan ini. Tanpa disadari bahwa pengembangan pasar modal telah membawa banyak perubahan baik bagi pelaku bisnis sendiri maupun regulator. Perubahan tersebut mencakup

adanya

keberhasilan

dalam

penerapan

financial

technology,

pengembangan SDM di bidang keuangan, dan lain-lain. Dibalik kemajuan ini, ada indikasi mulai munculnya ide untuk melakukan go private bagi beberapa perusahaan yang telah go public. Berdasarkan logika, setiap perusahaan berhak juga untuk go public, setelah memenuhi aturan main dan, berhak juga untuk membeli kembali saham yang dimiliki masyarakat. Hal ini merupakan prinsip dasar dari sistem ekonomi pasar yang dianut serta praktik yang lazim berlaku di pasar modal yang telah maju.

21

Dalam UUPT ditegaskan pada pasal 37 ayat (1), disebutkan bahwa Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan : 20

Young Moo Shin, Securities Regulation in Korea, (Seoul, Korea : National University Press,1993), Hal 338, dikutip dari artikel hukum bisnis 21 www.hukumonline.com /fenomena go private. Diakses Tanggal 11 Februari 2010.


a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroandan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. B. Dasar Hukum Go Private Sampai saat ini belum adanya peraturan khusus yang mengatur go private. Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan go private adalah peraturan mengenai Benturan Kepentingan dan peraturan mengenai Penawaran Tender.

22

Kedua aturan ini meliputi peraturan Bapepam dan juga peraturan yang

dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Disamping itu proses go private juga harus mengacu pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-undag No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). 23 Dalam praktik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang melakukan go private, dapat ditemukan adanya berbagai dasar hukum yang menjadi acuan atau kerangka atau pijakan dalam melaksanakan go private itu sendiri. Secara umum dasar hukum dan peraturan tersebut dapat disebutkan dan dijelaskan sebagai berikut : 22 23

Gunawan Wudjaja dan Wulandari Risnamanitis, Op.Cit. Hal 72. Ibid. Hal. 75.


1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas Ketentuan dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjadi sandaran awal dilaksanakannya go private adalah: a. Pasal 21 Ayat (1) UUPT “ Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri” b. Pasal 21 Ayat (2) UUPT “Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 1) Nama Perseroan dan /atau tempat kedudukan perseroan 2) Maksud dan Tujuan Perseroan serta kegiatan usaha perseroan; 3) Jangka waktu berdirinya perseroan 4) Besarnya modal dasar 5) Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor; dan/atau 6) Status perseroan yang tertutup

menjadi perseroan terbuka atau

sebaliknya”. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pasal 21 Ayat (2) UUPT itu memberi dasar hak perubahan status bagi perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut merupakan dasar hukum go private yang bersifat umum, karena tidak mengatur lebih lanjut bagaimana seharusnya prosedur dan tata cara perusahaan publik itu melakukan go private.

24

24

Pasal 21 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Pereroan Terbatas.


c. Pasal 19 Ayat (1) UUPT “ Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS”. Berdasarkan ketentuan ini perubahan anggaran dasar perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh pemegang saham utama maupun pemegang saham minoritas.

25

Pembelian kembali saham (stock buy back) merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh emiten atau perusahaan publik untuk menaikkan harga sahamnya yang karam.

26

Menurut Hasan Zein, mengenai fenomena ramainya emiten atau perusahaan publik yang melakukan buy back saham mereka di penghujung tahun 1997, kembali menjadi sesuatu

yang aktual saat ini.

27

Adapun dasar-dasar

hukum bagi pembelian saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan secara umum adalah Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 UUPT. d. Pasal 37 Ayat (1) UUPT “ Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan : 1. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditetapkan ditambah cadangan diwajibkan yang telah disisihkan. 2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atau saham yang dipegang oleh

25

UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 19. www.hukumonline.com /buy back, Diakses Tanggal 11 Februari 2010. 27 Hasan Zein. Fenomena Stock Buy Back www. hukumonline.com. Diakses Tanggal 12 Februari 2010. 26


perseroan tanah ini dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.” e. Pasal 37 Ayat (2) UUPT “ Perseroan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dngan Ayat (1) batal karena hukum”. f. Pasal 37 Ayat (3) UUPT “ Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) g. Pasal 37 Ayat (4) “ Saham yang dibeli kembali perseroan sebagimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 Tahun”. Pada pasal 37 Ayat (1) UUPT mengingatkan kepada konsep go private yang merupakan proses pembelian saham publik oleh perseroan dalam rangka implementasi buy back atau repurchase saham yang wajib memenuhi persyaratan pokok jumlahnya. 28 Selain itu, jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliiki perseroan bersama dengan yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki perseroan anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal

28

Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Go Public dan Go Private di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), Hal. 74.


yang ditempatkan (Pasal 37 Ayat (1) butir b UUPT) dan dana yang digunakan untuk buy back adalah dana dari laba bersih perseroan. Selanjutnya ketentuan Pasal 37 Ayat (2) UUPT sudah memberikan rumusan yang jelas bahwa perolehan saham, baik langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UUPT adalah harus dikembalikan ke perseroan. Ketentuan Pasal 37 Ayat (3) UUPT adalah batal demi hukum dan pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan ke perseroan. Ketentuan Pasal 37 Ayat (3) UUPT menjelaskan tentang tanggung jawab direksi apabila pemegang saham mengalami kerugian.

29

h. Pasal 38 Ayat (1) UUPT “ Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.” i. Pasal 31 Ayat (2) UUPT “Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagai mana dimaksud Ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, quorum, dan persetujuan jumlah suara untuk pembahasan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Inti sari dari Pasal 38 Ayat (1 ) UUPT ini bahwa buy back hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS. Dengan demikian, tanpa dilakukannya RUPS, maka proses buy back tidak dilakukan dan dengan

29

Pasal 37 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


sendirinya menjadi batal demi hukum. Di mana keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan sah apabila dihadiri sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dan jumlah suara tersebut atau sebagimana diatur lain dalam anggaran dasar. j. Pasal 61 Ayat (1) UUPT “ Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris”. Isi ketentuan Pasal 61 Ayat (1) UUPT ini memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan kepada Pengadilan Negeri jika ia dirugikan atas tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS yang mengagendakan buy back sebagai pembahasnya.

30

k. Pasal 62 Ayat (1) UUPT “ Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apbila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

30

Ibid


a. Perubahan anggaran dasar; b. Pengalihan atau penjaminan, seluruh kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan perseroan atau pemisahan” l. Pasal 62 Ayat (2) UUPT “ Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1), perseroan wajib mengusahakan gar sisa saham dibeli oleh pihak lain.” Proses go private juga harus memperhatikan penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju terhadap go private. Hal ini diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugian pemegang saham atau perseroan, berupa : perubahan dasar anggaran dasar, Perubahan anggaran dasar; Pengalihan atau penjaminan, seluruh kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan perseroan atau pemisahan perseroan.

31

Sedangkan pada ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UUPT ini mengandung arti bahwa adanya hak setiap pemegang saham untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dan apabila hal

31

Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Op.cit. Hal. 78.


ini yang diminta melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham, maka perseroan punya kewajiban untuk mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain. 2. Peraturan Bapepam Tentang Benturan Kepentingan Kegiatan ekonomi pada umumnya tercermin pad aktifitas pasar dan karenanya orang sering menyebut kegiatan ekonomi tidak berorientasi pada pasar nerupakan salah satu bentuk penyimpangan yang harus diperbaiki. Untuk menciptakan sistem ekonomi yang ideal hendaknya perlu ada satu perangkat yang mampu menjamin berjalannya system mekanisme pasar. Untuk dapat dipercaya, setiap pasar termasuk financial market, pasar uang dan pasar modal haruslah memiliki kriteria atau kondisi sebagai berikut : adanya fairness, tegaknya hukum, lengkapnya infrastruktur, dan adanya profesionalisme pelaku dan pengawas pasar. Setiap pasar termasuk pasar tradisional biasanya memiliki pengawas. Tanpa pengawas sulit dicapai adanya pasar efisien dan teratur. Fungsi pengawas pasar ini sangatlah penting mengingat yang bersangkutan bertindak tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas dan dalam beberapa hal sebagai investigator atau penyidik.

32

Namun, peran dan fungsi pengawas pasar ini perlu diawasi agar keberadaaannya tidak menjadi halangan atau penghambat. Sebab kekuasaan yang diberikan kepada pengawas pasar sekaligus menjadi potensi yang dapat menghambat pasar. Apabila pengawas pasar memiliki kewenangan yang

32

I Putu Gede Ary Suta. Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta: SAD Satria Bakti, 2000), Hal. 166.


berlebihan dan penyalahgunaan wewenangnya itu sehingga menjadi beban bagi pasar.

33

Transaksi Berbenturan Kepentingan terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut

34

:

a. Adanya transaksi, yaitu suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan/atau mendapatkan pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali, atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas terseebut b. Adanya benturan kepentingan c. Benturan kepentingan tersebut adalah antara perusahaan dengan komisaris atau direktur atau pemegang saham utama d. Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis Menurut peraturan khusus mengatur mengenai Benturan Kepentingan transaksi tertentu, yaitu Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-12/PM/1997 (Peraturan No.IX. E. 1) maka yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi kreditur, komisaris atau pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Dalam peraturan tersebut, maka apabila suatu transaksi di mana seorang Komisaris, Direktur, atau pemegang saham utama mempunyai benturan

33 34

Ibid, Hal 170 Munir Fuady, Pasar Modal Modern, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 190.


kepentingan, maka transaksi dimaksud harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang secara sah.

35

Di Indonesia lembaga yang dapat dikategorikan sebagai pengawas pasar adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai Pengawas Pasar Modal, Bank Indonesia (BI) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Pengawas Industri Perbankan, Departemen Keuangan sebagai Pengawas Industri Asuransi, Dana Pensiun, dan Modal Ventura, Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagai Pengawas Pasar Bursa Berjangka. Fungsi yang dilaksanakan lembaga-lembaga pengawas tersebut di atas memang berbeda satu dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan profesionalisme dan diikuti semakin banyaknya perusahaan yang menjual dan mencatatkan sahamnya pada bursa efek di Indonesia, maka fungsi Bapepam kemudian lebih difokuskan pada pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar modal, sedangkan pengelolaan bursa efek diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1548/KMK.013/1990, Bapepam mengalami perubahan peran dan fungsi. Sejak diberlakukannya keputusan tersebut, Bapepam tidak lagi menjadi penyelenggara pasar, tetapi hanya memfokuskan peranannya di bidang pengawasan. Hal ini ditegaskan dalam UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam pasal 3 Ayat (1) disebutkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam. Berikutnya pada Pasal 4 ditegaskan peran Bapepam itu bertujuan mewujudkan

35

Ibid, Hal. 188.


terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. 36 Selanjutnya kewenangan Bapepam diatur lebih rinci dalam Pasal 5 UU Pasar Modal, yang meliputi : a. Memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliringa dan penjaminan, lembaga penyimpanan, dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. b. Memberi izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi. c. Memberi persetujuan bagi bank kustodian. d. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat e. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan direktur yang baru. f. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan,

menunda,

dan

membatalkan

efektifnya

pernyataan

pendaftaran. g. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undangundang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya.

36

Ibid, hal 174


h. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal, dan juga mengambil langkah-langkah yang timbul akibat dari iklan atau promosi tersebut. i.

Melakukan pemeriksaan terhadap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.

j.

Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam.

k. Mengumumkan hasil pemeriksaan l.

Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.

m. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentut dalam hal keadaan darurat. n. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi yang dimaksud o. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal


p. Melakukan

tindakan

yang

diperlukan

untuk

mencegah

kerugian

masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal. q. Memberikan penjelasan lebih lanjut

yang bersifat teknis atas undang-

undang ini atau peraturan pelaksanaannya r. Menetapkan instrument lain sebagai efek s. Melakukan hal-hal lain untuk diberikan berdasarkan Undang-undang ini. 37

Dalam hal ini Bapepam mengeluarkan peraturan yang dapat disebutkan sebagai salah satu dasar dari pelaksanaan go private. Peraturan Bapepam ini mengenai Benturan Kepentingan yang mewajibkan suatu transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan mendapat persetujuan dari pemegang saham independen. Meskipun tindakan go private tidak mengandung benturan kepentingan, kebijakan Bapepam mewajibkan perusahaan untuk mengacu kepada peraturan sendiri.

38

Dengan kebijakan ini, meskipun tidak memilki suara mayoritas, pemegang saham independen yang tidak setuju dengan proses go private dapat menghalangi proses go private. Sampai Tahun 2005, persetujuan pemegang saham independen dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bapepam No. IX. E. I Tentang Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa go private hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS Pemegang Saham Independen yang dihadiri oleh lebih dari 50 % (Lima puluh persen) saham yang

37 38

Ibid, Hal 181 Boby W. Hermawan dan I Made B. Tirthayatra, Go Private., Hal. 2


dimiliki Pemegang Saham Independen, dan disetujui oleh lebih dari 50 % (Lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independent. 39 3. Peraturan Bapepam Tentang Penawaran Tender (Tender Offer) Dalam pengertian umum, Tender Offer merupakan penawaran melalui media massa untuk membeli saham perusahaan publik yang tercatat dibursa dengan tujuan untuk mengendalikan perusahaan publik yang bersangkutan. Tender offer pada umumnya menjadi pusat perhatian setiap pengawas pasar modal dan bursa, mengingat implikasinya terhadap masyarakat. Menurut Peraturan Bapepam No. IX. F. 1 Tentang Penawaran Tender, Penawaran tender adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya. Pernyataan Penawaran Tender adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam oleh pihak yang melakukan penawaran tender. 40 Tender offer dapat berakibat beralihnya pengendalian perusahaan publik dari satu tangan (group) ke tangan (group) lainnya. Makna yang dapat timbul seperti adanya perubahan Direksi, Komisaris, atau bahkan kebijakan penting yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan publik.

41

Untuk perusahaan publik, pengendalian tak lagi diukur dari pemilikan saham yang melebihi 50 % (lima puluh persen), melainkan jauh lebih luas. Pemilikan 25 % (dua puluh lima persen) suara sudah dianggap mengendalikan, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya. Pelaksanaan Tender Offer dapat mempengaruhi masyarakat pemodal untuk menjual atau tak menjual efek atau 39

Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis. Op.Cit Hal 78 Peraturan Bapepam No. IX. F. I Tentang Penawaran Tender 41 I Putu Gede Ary Suta, Op.Cit. hal 323 40


saham yang dimiliki. Disinilah peran pengawas pasar modal dan bursa untuk memastikan bahwa kesepakatan mengenai penawaran sahan tersebut jujur dan transparan. Pemodal harus memperoleh informasi lengkap dan terlindungi dari praktik tak jujur. Masyarakat pemodal adalah pihak yang harus selalu dilindungi. Sebab mereka selalu di pihak yang lemah, terutama dalam perolehan informasi yang penting dan relevan. Beda dengan pengelola perusahaan publik yang memiliki posisi lebih menguntungkan. Penawaran tender adalah tindakan yang terbalik jika dibandingkan dengan penawaran saham perdana (Initial Public Offering - IPO). Dalam IPO, yang ada adalah penawaran jual, berarti yang diambil pemodal adalah keputusan untuk membeli efek. Jumlah pemegang saham akan meningkat sejalan dengan bertambahnya modal perusahaan. Sedangkan dalam Tender Offer, yang dilakukan merupakan penawaran beli dan yang diambil pemodal adalah keputusan untuk menjual. Salah satu hal yang terpenting dalam Tender Offer adalah adanya kemungkinan perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagi perusahaan publik, dalam arti bahwa perusahaan tersebut telah go private. Konsekuensinya adalah terhentinya pencatatan di bursa, tertutupnya mekanisme jual beli saham perusahaan yang bersangkutan, yang berarti berakhirnya likuiditas.

42

Karena luasnya dampak tender offer bagi pemodal, aturan main tentang hal ini harus memberi jaminan bahwa pelaku tender offer memberi informasi yang

42

I Putu Gede Ary Suta. Op.Cit. Hal 325.


benar dan tidak menyesatkan. Harus memberikan informasi atau fakta materil yang seharusnya diketahui pemodal, tidak menggunakan informasi orang dalam (insider informasi), dan informasi yang diberikan harus tepat waktu dan merata. Untuk mengantisipasi hal itu, Bapepam selaku pengawas pasar modal mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Penawaran Tender pada tahun 1995. Peraturan itu untuk mencapai sasaran penting, antara lain memberikan perlindungan kepada masyarakat

pemodal dari praktik pengambilalihan

perusahaan publik secara tidak transparan, menciptakan harga penawaran yang wajar serta tidak merugikan kepentingan masyarakat pemodal, terutama dari praktik manipulasi harga, dan memberikan waktu dan informasi cukup bagi masyarakat pemodal sebelum mengambil keputusan untul menjual atau tidak menjual efek yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran diatas, peraturan Bapepam memuat hal penting yang wajib diikuti oleh pihak yang akan melakukan Tender Offer, antara lain meliputi pembelian saham di bursa, sehingga pemilikan mencapai 20 % (dua puluh persen) atau lebih dengan tujuan pengendalian harus dilakukan penawaran tender, offeror harus mengumumkan transaksi tersebut dalam dua surat kabar. Lalu offeror wajib menyampaikan pernyataan penawaran tender kepada Bapepam, harga penawaran tender pun harus lebih tinggi dari harga selama enam bulan terakhir. 43 Di Indonesia, secara umum pengambilalihan perseroan diatur dalam Bab VIII UUPT , Pasal 125 UUPT mengatur cara pihak-pihak yang dapat melakukan

43

Gunawan Widjaja dan Risnamanitis. Op.Cit. Hal 71.


pengambilalihan dan prosedur pengambilan. Pasal 126 mengatur tentang mengenai perbuatan hukum pengambilalihan di mana harus memperhatikan kepentingan perseroan , pemegang saham minoritas, karyawan perseroan dan kepentingan masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan pihak yang melakukan usaha dan dalam Pasal 83 UU Pasar Modal ditentukan bahwa setiap pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang ditegaskan oleh Bapepam.

44

Selanjutnya mengenai pengambilalihan bagi emiten atau perusahaan publik diatur dalam Pasal 84 UUPM. Apabila rencana go private telah disetujui oleh para pemegang saham independen, maka harus dilakukan penawaran tender oleh pemegang saham perusahaan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham publik. 45 Adapun

pihak

yang

dapat

melakukan

penawaran

tender

wajib

mengumumkan di surat kabar, yang mengenai rencana penawaran tender, yang memuat : a. Identitas dari pihak yang melakukan tender offer b. Persyaratan dan kondisi khusus dari penawaran tender yang direncanakan c. Jumlah efek bersifat ekuitas dari perusahaan sasaran yang dimiliki oleh pihak yang melakukan penawaran tender. d. Pernyataan akuntan, bank, atau penjamin emisi efek yang menerangkan bahwa pihak yang melakukan penawaran tender telah mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai penawaran tender yang dimaksud. 44 45

Ibid. Ibid, hal 79


Tata cara dan prosedur penawaran tender diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX. F. I Tentang Penawaran Tender. Peraturan ini mensyaratkan harga penawaran tender harus lebih tinggi dari dua harga berikut : a. Harga penawaran tender tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari sebelum pengumuman. b. Harga pasar tertinggi atas efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman.

46

Bagi pasar modal Indonesia, aspek penting lainnya yang perlu memperoleh perhatian adalah kesiapan masyarakat menerima go private, yang pada dasarnya merupakan proses kebalikan dari go public. Di tengah usaha memasyarakatkan pemilikan saham perusahaan besar, dapat terjadi penciutan pemilikan saham publik. Hal demikian haruslah diantisipasi dan telah merupakan bagian dari kehidupan pasar modal yang bersifat global. Dari sisi ini, pengelola perusahaan publik harus paham bahwa sekali perusahaan masuk bursa, dia sudah memasuki arena yang setiap saat dapat menjadikannya perusahaan sasaran sudah diakuisisi. Peraturan penawaran tender (Tender offer) ini harus diarahkan kepada perlindungan kepada pemegang saham publik. Inti dari Tender Offer ini adalah kewajaran (fairness), transparansi dan perlindungan kepada masyarakat. 47

46 47

Ibid, hal 80 I Putu Gede Ary Suta, Op.Cit, Hal 441


4. Peraturan BEJ No. 1. 1 Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa Saham yang telah tercatat di bursa (listed) dapat mengalami yang disebut delisting, yaitu penghapusan pencatatan dari daftar saham di bursa yang dikarenakan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di bursa tersebut. Pada saat perusahaan melakukan go private, hal tersebut pada umumnya diikuti dengan tindakan delisting oleh bursa. Pada saat perusahaan yang berstatus terbuka mengubah statusnya menjadi perusahaan tertutup.48 Delisting adalah perpindahan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek karena perusahaan tersebut tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku atau keadaan keuangannya jauh dibawah standar yang berlaku secara umum.

49

Sedangkan menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, yang dimaksud dengan delisting adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat pada bursa.

50

Menurut Black law dictionary, delisting adalah “ The suspension of having a security listed on an exchange, delisting result from failing to meet the exchange’s listing requierements, as by not compliying with the minimum net asset requirement”.

51

Menurut kamus istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, delisting adalah pengeluaran pencatatan suatu efek dari daftar efek yang tercatat di 48

Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Op.Cit, Hal 43 Victor Purba, Kamus Umum Pasar Modal. (Jakarta: UI Press, 2000), Hal 44 50 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan, Tanya Jawab, (Jakarta : Salemba Empat, 2006) , Hal 70. 51 Black’s Law Dictionary, Op.Cit, Hal 428 49


bursa efek. Hal ini biasanya dilakukan untuk saham-saham emiten yang tidak diperdagangkan dalam rentang waktu tertentu atau emiten saham tersebut merugi terus menerus selama tiga tahun dan atau beberpa kondisi lainnya. Saham-saham yang telah di delist tetap dapat diperdagangkan di luar bursa, dan status emiten tersebut tetap sebagai perusahaan publik. 52 Pencatatan kembali (Relisting) merupakan pencantuman kembali suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di Bursa, setelah efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Bursa.

53

Delisting pada dasarnya merupakan akibat dari wanprestasinya emiten atau tidak dipenuhinya isi, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat dan diwajibkan oleh bursa efek. Delisting merupakan tindakan yang membawa akibat hukum pada tidak memperbolehkan efek emiten yang bersangkutan diperdagangkan lagi di bursa. Hukuman dalam bentuk delisting tersebut, yang dijatuhkan oleh otoritas bursa hanya akan diambil oleh bursa efek , setelah memerhatikan dan mempertimbangkan ketidakmampuan dari emiten sebagai perseroan untuk memenuhi kriteria yang dapat menyebabkan terjadinya delisting. Penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat dari daftar efek yang tercatac di bursa dapat terjadi karena : a. Permohonan penghapusan pencatatan saham

yang diajukan oleh

perusahaan tercatat sendiri, yang biasanya disebut voluntary delisting;

52

Johar Arifin dan M. Fakhruddin, Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, (Jakarta : Elex Media Computindo, 1999), Hal 116 53 Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakrta No. Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan No.I-1 Tentang Penghapusan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa


b. Dihapus pencatatannya oleh bursa sesuai dengan ketentuan bursa karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa, yang biasanya disebut dengan forced delisting. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya delisting pada perusahaan di bursa dapat berbeda-beda antara satu bursa dengan bursa yang lain, meskipun suatu pedoman umum dapat juga dikemukakan. Penyebab delisting antara lain : Harga di bawah minimum, Nilai kapitalisasi pasar di bawah minimum, dimana nilai kapitalisasi merupakan total nilai dari harga pasar saham dikali seluruh jumlah saham yang beredar, kemudian Nett income di bawah minimum serta kepailitan perusahaan. 54 Syarat-syarat

delisting

tidak

ada

ketentuan

umum

di

dalam

pelaksanaannya pada pasar modal, namun setidaknya harus memiliki syarat-syarat berikut : a. Harus memenuhi persyaratan minimum distribusi saham b. Bursa akan mempertimbangkan untuk mendelisting perusahaan apabila perusahaan gagal memenuhi persyaratan nilai kapitalisasi pasar tertentu. c. Bursa akan mendelisting sebuah perusahaan apabila rata-rata harga penutupan saham kurang selama 30 (tiga puluh) hari perdagangan berturut-turut. d. Bursa akan memberikan waktu selama enam bulan kepada perusahaan untuk tetap pada standar delisting.

54

Jonathan Macey, Down and Out In Stock Market : The Law and Finance of The Delisting Process, (Jhonson Graduated School of Management, Cornell University, 2003), Hal 7


Ada beberapa kriteria-kriteria lainnya yang dapat dikeluarkan oleh bursa dari waktu ke waktu, khususnya yang terkait dengan kebijakan untuk mendelisting perusahaan, yaitu apabila asset operasional perusahaan menurun drastis dalm nilainya dengan alasan apa pun, atau jika perusahaan tersebut mengajukan permohonan pailit atau mengumumkan tujuan dari permohonan kepailitannya berdasarkan Undang-undang Kepailitan. Hal-hal tersebut dapat menjadi dasar bagi bursa untuk mempertimbangkan proses delisting. 55 Peraturan ini mensyaratkan harga penawaran tender sekurang-kurangnya harus sama dengan harga tertinggi dari harga berikut : a. Harga nominal b. Harga perdagangan tertinggi di pasar regular selama dua tahun terakhir sebelum

pemberitahuan

RUPS

setelah

memperhitungkan

faktor

penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga SBI satu bulan dalam periode tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai delisting; c. Nilai wajar berdasarkan penilaian penilai independen.

55 56

56

Ibid, Hal 8 Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Op.Cit, Hal 80


Secara umum dapat dikatakan bahwa bursa akan melakukan delisting apabila terjadi hal-hal berikut : a. Bursa menerima pendapat dari pihak yang berwenang bahwa saham tersebut tidak lagi bernilai b. Registrasi saham tersebut tidak lagi berlaku c. Para pemegang saham tidak lagi diundang dalam rapat pemegang saham d. Perusahaan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan listing e. Pada semua klasifikasi, pengeluaran atau serangkaian saham tidak berlaku lagi karena pembayaran atau penarikan kembali f. Perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan operasional yang menurut bursa itu melanggar kepentingan publik. Selain hal- hal tersebut diatas, bursa juga melakukan delisting apabila kondisi-kondisi berikut terjadi pada perusahaan, yakni jumlah saham yang diselenggarakan oleh publik kurang dari 1000 (seribu) saham, jumlah pemegang saham kurang dari 100 (seratus) pemegang saham, dan akumulasi nilai pasar tersebut kurang dari 1.000.000 (satu juta).

57

Terakhir bursa berhak untuk

memberikan persetujuan dan memutuskan berdasarkan pertimbangannya sepihak untuk melanjutkan listing berdasarkan fakta-fakta jika sebuah saham gagal memnuhi beberapa kriteria tersebut.

57

Ibid, Hal 46


Adapun persyaratan umum Relisting sebagai berikut : 58 a. Perusahaan tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar efek yang tercatat di bursa, dapat mengajukan relisting sahamnya kepada bursa paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan delisting oleh bursa; b. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam masih tetap menjadi efektif c. Telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya delisting oleh bursa atau merealisaikan hal-hal yang mendasari permohonan delisting saham saat menjadi perusahaan tercatat sebelumnya. d. Adanya pernyataan Direksi dan Komisaris yang menyatakan bahwa calon perusahaan tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum atau sedang menghadapi suatu masalah yang secara material diperkirakan dapat

mempengaruhi

kelangsungan usaha perusahaan; e. Calon perusahaan tercatat boleh merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari perusahaan tercatat. f. memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. g. Memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota jajaran; h. Memiliki Komite Audit i. Memiliki Sekretaris Perusahaan

58

Lihat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakrta No. Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan No.I-1 Tentang Penghapusan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa


j. harga saham dan nominal saham calon perusahaan tercatat sekurang-kurangnya Rp.100 (seratus rupiah). k. Direksi dan Komisaris calon perusahaan tercatat harus memiliki reputasi yang baik. Calon perusahaan tercatat akan mencatatkan kembali sahamnya di bursa, haruslah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan, setelah seluruh prosedur pencatatan kembali, maka Bursa akan mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham calon perusahaan tercatat. C. Peranan Penilai (Appraisal) dalam Pelaksanaan go private Perusahaan

penilai (Appraisal Company) atau Usaha Jasa Penilai, di

Indonesia merupakan bentuk usaha yang relatif masih baru, sehingga badan usaha ini belum diatur secara khusus. Disamping itu juga, badan usaha ini belum begitu banyak dikenal masyarakat, kecuali masyarakat pengusaha, ini pun terbatas pada pengusaha golongan tertentu saja. Sehingga banyak kalangan yang belum mengerti apa yang di maksud dengan Usaha Jasa Penilai. Secara umum, kata penilaian berasal dari kata nilai (price, value, yaitu harga, dalam arti taksiran harga). Penilai (appraiser) yaitu orang yang melakukan penilaian atau yang disebut juga juru taksir. Kemudian kata penilaian, yang dalam bahasa Inggris “Appraisal”, mempunyai arti penilaian, penaksiran, pengharapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penilaian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menilai, pemberian biji (biji, kadar, mutu, harga), penelaahan.

59

59

Joni Emirzon. Aspek-aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai (Jakarta : Gramedia, 2000), hal 8


Menurut Black’s Law Dictionary kata Appraisal berarti : A valuation or an estimation of value of property by disinterested persons or suitable qualification. The process of ascertaining a value of an asset or liability that involves expert opinion rather than explicit market transsection. Dan pengertian dari Appraiser : to fix or set a price or value upon; to fix and state the true value of a thing, and usually in writing. To value property at what it is worth.

Dari beberapa defenisi tersebut, dapat disebutkan bahwa

Penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan suatu estimasi dan pendapat atas nilai analisis suatu harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, berdasarkan fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode-metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. 60 Penilai adalah seorang yang telah terdaftar untuk dapat melakukan kegiatan penilaian berdasarkan aturan profesi dan etika penilai serta ketentuanketentuan lain yang ditetapkan. Sedangkan nilai adalah hasil penilaian dari seorang penilai mengenai arti ekonomis suatu harta pada tanggal tertentu yang dinyatakan dengan satuan mata uang. Metode penilaian yang dihunakan untuk melakukan penilaian antara lain dengan : a. Metode Perbandingan Data Pakar b. Metode Kalkulasi Biaya c. Metode Kapitalisasi Pendapatan

60

Ibid. Hal 10.


Secara umum, dalam menentukan penilaian, dapat menggunakan satu atau lebih metode penilaian yang spesifik, 61 yakni : a. Income Approach (Pendekatan Pendapatan) Penilaian bisnis atau usaha saham, yang didasarkan pada pendapatan merupakan inti dari teori penilaian. Penilaian yang didasarkan pada pendekatan pendapatan berlandaskan pada teori-teori ekonomi dan keuangan yang juga merupakan landasan dan orientasi dari pemilikan dan pengelolaan suatu bisnis. b. Market Approach (Pendekatan Pasar) Pendekatan penilaian berdasarkan data pasar adalah cara umum untuk menentukan indikasi nilai dengan berpedoman pada data transaksi yang pernah terjadi ssebelumnya atau suatu business interest dari perusahaa yang sepadan dan sebanding. Metode penilaian ini pada dasarnya dilakukan dengan cara mencari dan membandingkan perusahaan yang dinilai dengan perusahaan yang diperkirakan sepadan dan sebanding, dari bidang yang sama yang sudah ada harga pasarnya. Data transaksi yang terjadi pada perusahaan yang sepadan dan sebanding ini kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan nilai. Indikasi nilai saham perusahaan yang dinilai diperoleh dari harga saham perusahaan pedoman secara proprosional. c. Asset Based Approach (Pendekatan Aktiva) Pendekatan ini adalah suatu cara umum untuk menggunakan indikasi nilai saham dengan menggunakan satu atau lebih metode yang didasarkan langsung pada nilai-nilai aktiva dan kewajiban yang dimiliki perusahaan. Pendekatan ini 61

Saiful M Ruky. Menilai Penyertaan dalam Perusahaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), Hal. 89


didasrkan pada premis dasar bahwa, hanya pada situasi yang amat jarang sekali terjadi, nilai buku dapat mencerminkan suatu indikator yang tepat untuk nilai pasar. Aktiva tak berwujud yang sering terdapat dalam neraca harus dapat diiddentifikasi dan dinilai.

62

Usaha Jasa penilaian adalah perusahaan yang berbentuk badan hokum Perseroan Terbatas yang memberikan jasa penilaian atas suatu property, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud atas permintaan pemberi amanat dengan menerima imbalan. Usaha jasa penilai diharuskan memiliki keahlian khusus, integritas, kejujuran dan objektivitas dalam memberikan pendapat menegnai penilaian asset. Kegiatan perusahaan jasa penilai tidak saja meliputi kegiatan keperdataan seperti mengadakan perjanjian penilaian, tetapi juga kegiatan administrasi yang harus dipenuhi untuk keabsahan kegiatan penilaian. Dasar hukum untuk mengatur dan membina usaha jasa penilai di Indonesia tersebar pada berbagai peraturan yang terkait dengan badan usaha lainnya, seperti 1. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 2. UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 3. Keputusan Menteri Perdagangan No.161/Kp/VI/77 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Penilai 4. Keputusan Menteri Keuangan No. 57/KMK.017/1996 Tentang Jasa Penilai

62

Ibid, Hal. 113


Untuk bentuk badan usaha penilai ini dapat berupa perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), dan juga dapat berbentuk usaha sendiri, usaha kerja sama.

63

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 57/KMK.017/1996 bahwa Usaha Jasa Penilai mempunyai kegiatan pokok penilaian yang sesuai dengan kode etik dan standar penilaian. Untuk melakukan kegiatan penilaian, seorang penilai harus melakui beberapa tahap, yaitu :

64

1. Identifikasi semua unsur yang berkaitan dengan kegiatan penilaian, yaitu meliputi : identifikasi Aktiva/barang, identifikasi hak/status, nilai per tanggal, tujuan penilaian 2. Melakukan survey pendahuluan dan rencana penilaian, yang meliputi : mencari data yang dibutuhkan, mencari sumber data, kebutuhan tenaga kerja, melakukan penjadwalan, membuat bagan arus penyelesaian, dll 3. Tahap pengumpulan data, setelah melakukan survey pendahuluan dan penyusunan rencana kerja penilaian, si penilai melakukan pengumpulan data ke lapangan dan menganalisisnya. 4. Tahap Melakukan penerapan tiga pendekatan, yaitu pendekatan biaya, pendekatan data pasar, pendekatan pendapatan. 5. Melakukan pemanduan indikasi nilai 6. Melakukan penaksiran akhir atau nilai aktiva yang bersangkutan.

63 64

Joni Emirzon, Op.cit, Hal 18 Lihat SK Menteri Keuangan No. 57/KMK.017/1996


BAB II PERATURAN HUKUM GO PRIVATE DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA. dari tindakan go public. Pada tindakan go public suatu perusahaan menjual

Recommend Documents