Aspek Hukum Korporasi dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor

Aspek Hukum Korporasi dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor

Suradiyanto Universitas MulawannanKalimantan Timur Abstract: Business transaction in a company or corporation could happened in a few form on each form having its own arrangementmodel. Arrangementof distributorand agentonly one of the businesstransac­ tion model. Company agent practicallyoften compared to distributorfrequently,though between both differentfrom law terms facet. Company agent usually interpreted as a law terms where someone ghiing power to agent for and on behalf of principalfull power do business transactionwith third party (con­ sumer). Principal full power will be in control of actions done by agent, as long as passed to authority boundary to it. While distributor action for and on behalf of alone. All law action related to business is distributor responsibility itself. Keywords: Law Corporation, Agent, Distributor

Suatu perusahaan atau badan bukum yang biasa disebut korporasi tentunya akan selaJu berusaha dan berupaya untuk mengembangkan usahanya. Salah satu cara yang sering ditempuh adalah melakukan perda­ gangan atau perniagaan. Perdagangan atau perniaga­ an adalah pekerjaan mernbeli barang dari suatu tempat atau pada suatu wak:tu dan menjuaJ barang itu di tempat Jain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam jaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkaan barang­barang yang memudahkan dan rnemajukan­ pembelian dan penjualan itu. Adapun pemberiaan perantaraan kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti misalnya: a) pekerjaan orang perantaraan sebagai makelar, ko­ misioner, pedagang­pedagang keliling dan sebagainya; b) pembentukan badan­badan usaha (asosiasi­ asosiasi), seperti: perseroan terbatas (PT), perseroan firma (VOF = Fa), perseroan kornanditer, dan Alamat Korespondensi;

Suradiyanto, Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, HP. 08123575333

..

­ ­~·­ '•'.

.'•

.•

:.~.

,~ ..... ~·­i. . ­·

••

•!'!.

sebagainya guna memajukan perdagangan, c) pe­ ngangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga, baik di darat di laut maupun di udara; d) pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup risiko pengang­ kulan dengan asuransi; e) peramaraan bankir unruk mcmbelanjai perdagangan; f) mempergunakan surar perniagaan (wesel..cek daan aksep) untukmelakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleb kredit. PERUSAHAAN ATAU KORPORASI DAN PEKERJAANTETAP Perusahaan (bedrijj) atau sering disebut korpo­ rasi adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD. Seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut "pengusaha". Walaupun dalam KUHD dipergunakan istilah "perusahaan" namun KURD sendiri tidaklah mem­ berikan penafsiran resmi (penafsiran autentik) tentang perusahaan. Pihak pembentuk undang­undang dalarn hal ini berkehendak menyerabkan penetapan pengertian tentang "perusahaan" kepada doktrin (dunia keilmuan danyurisprudensi). Berdasarkan definisi yang diberikan Molengraaff dalam Kansil (2002) dapat disimpulkan bahwa suatu

Aspck llukum Korporasi

1l:1la1•1 Perjunjian

"'.t•:ig~nan dan Distributur

perusahaan/korporasi harus mempunya.i unsur­unsur: a) terus menerus atau tidak putus­putus; br.secara

terang­terangan (karena berhubungan.dengargpihak ketiga) c) dalam kualitas tertentu (katena­dalam lapangan perniagaan; d) menyerahkan barang­barang, e) mengadakan perjanjian­perjanjian perdagangan; harus bermaksud memperoleh laba, Jadi,jelaslah bahwa seseorang baru dapat clikata­ kan menjalankan suatu perusahaan apabila iadengan teratur dan terang­terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurut imbalan lebib banyakmempergunakan modal daripada mernpergu­ nakan tenaganya sendirL Perkataan perusahaan atau korporasi atau badan hukum digunakan sebagai lawan dari perkataan pekerjaan tetap (beroep). Seseorang mempunyai suatu beroep apabila ia untuk mencari penghidupan­ nya sehari­hari bekerja terutama dengan tenaganya sendiri.

Walaupun ada seseorang yang terus-menerus dan untuk keuntungan sendiri bertindak kelnar dengan berbuat jasa terhadap masyarakat, rnaka belumlah selalu akan terdapat suatu perusahaan. Apabila jasa­jasa seseorang terutama ditinjau dari segi kedudukannya atau sifat pekerjaan­nya sebagai pegawai atau apabilajasa­jasa itu diberikan tidak untuk mencapa.i tujuanfinanciel, maka tak dapat kita berbicara tentang ia menjalankan suatu perusa­ haan. DaJam hubungan ini mungkin juga seseorang memakai sekedar modal tetapi yang penting ialah tenaganya. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan, bah­ wa seorang dokter pengacara, dosen, akuntan, arsitek daan scbagainyaa mereka itu menjalankan suatu pekerjaan tetap. Akan tetapi seorang pemilik toko, pemilik hotel, pemilik pabrik, pengangkutan dan apoteker mereka itu menjalankan suatu perusahaan. Tirtaamidjaja, SH dalam Kansil (2002) berpendapat bahwa beroep itu lebih Juas dari pengertian perusa­ haan. Pengertian pekerjaan tetap lebih luas daripada pengertian perusahaan, karena itu perusahaan adalah suatu pekerjaan tetap, sedangkan tidak setiap pekerjaan tetap adalah perusahaan dalam arti menge­ jar keuntungan pribadi.

lERAh'.RF.DIT\SI

s1,

um.II:.::'\

r>IK fl

xo,

KEAGENAN DAN DISTRIBUTOR Menurut pasal l angka l RUU Keperantaraan adalah perjanjian anrara seorang perantara, penerima tugas yang mengikatkan diri kepada prinsipal, pemberi tugas untuk melakukan pekerjaan atau jasa untuk kepentingan prinsipal. Penyebutan istilah memberikan tugas kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan akan memberikan kesan akan adanya hubungan kerja dalam perjanjian kerja. Selain itu keperantaraan yang dimaksud dala RUU ini adalah keperataraan dalam bidang pemiagaan, sehingga istilah pekerjaan akan berkaiatan dengan menjalankan pekerjaan padahal yang dimaksud adalah menjalankan perusahaan. Sehubungan dengan istilah tersebut RUU tidak konsisten dalam menggunakan suatu istilah. Terka­ dang pasal­pasal RUU menyebutkan kewajiban pihak perantara adalah untuk melakukan atau mengadakan perikatan dengan pihak ketiga. Namun terkadang digunakanjugajuga istilah melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kewajiban pihak perantara itu Jebih tepat dirumuskan untukmelakukan perjanjian dengan pihak ketiga bukan melakukan perikatan (Khairandy. 1999).

DISTRIBUTOR DALAM PERDAGANGAN Seorang pedagang terutama seorang yang menja­ lankan perusahaan yang besar biasanya tidak dapat bekerja sendiri. Dalam melaksanakan perusahaannya ia mernerlukan bantuan orang­orang yang bekerja padanya sebaga.i orang bawahan, ataupun orang yang berdiri sendiri dan mempunya.i perusahaan sendiri clan yang mempunyai perhubungan tetap ataupun tidak tetap dengan dia. Sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan yang demikian pesat dewasa ini pengusaha­pengusaha kebanyakan tidak lagi berusahaseorang diri, melain­ kan bersatu dalam persekutuan­persekutuan atau perseroan­perseroan yang menempati gedung­gedung untuk kantornya dengan sedikit atau banyak pegawai. Orang lalu membedakan antara perusahaan kecil (yang rnempunyai 1­5 pekerja). Perusahaan sedang (jumlah pekerja 5­50 orang) dan perusahaan besar (lebih dari SO orang pekerja). Pada tiap­tiap toko dapat dilihat aneka wama pekerja­pekerja seperti para penjual, penerima uang,

·BIDll\ 1111,1:.:1•12ous

ISS:\: l
Surncli~ nnto

pengepak, pembungkus barang­barang dan sebagai­ nya. Antara mereka itu sudah kelihatan adanya pem­ bagian pekerjaan, sebab seorang saja tidak dapat rnelakukan seluruh pekerjaan dalam toko itu. Dalam ruangan dari sebuah toko misalnya akan tarnpak kesibukan­kesibukan para pekerja melayani para pembeli : ada yang hanya menulis bon saja, ada yang mengantarkan barang­barang untuk dibungkus, ada yang khusus membungkus barang­barang, ada yang menerima uang kassa, ada yangmenjaga pintu dan sepeda di luar dan lain­lain. Di sini bekerja pemegang buku, pengetik, pengu­ rus pemesanan barang, mengurus pergudangaan, pengurus kepegawaian, dan sebagainya. Kesemuanya mereka itu seorang demi seorang pada tempatnya masing­masing dapatlah dianggap sebagai pengganti penguasa itu sendiri yang bertindak sebagai wakilnya dalam hubungan dengan dunia luar atau dengan pihak ketiga. Mereka itu semua adalah perantara. Mereka itu adalab orang­orang perantara yang termasuk dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Mereka ini menurut Prof. Sukardono dalam Kansil (2002) tergolong dalarn golongan pelayan­pelayan perniagaan: atau pekerja­pekerja perniagaan (Haldelsbedien­den). Termasukjuga dalarn golong­ an pekerja­pekerja perniagaan di dalam lingkungan perusahaan ialah a) pernirnpin perusahaan (manager), b) pemegang prokurasi tprocuratie houder atau general agent), pedagang keliling (commercial trav­ eller). Di samping itu, terdapat pula golongan peran­ tara yang bekerja di luar lingkungan perusahaan, seperti: a) agen perniagaan (commercial agent): b) makelar (broker); c) komisioner (factor); d) pengusaha bank (Kansil, dkk., 7002). Hal senadajuga disampaikano1ehPoerwosutjipto, (1995:43), bahwa dalam perusahaan tentu ada pembantu­pembantu perusahaan, Dalam hal ini ia juga rnembaginya menjadi dua jenis yaitu: I) pembantu­ pembantu dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filia, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan dan 2) pembanru­pembantu di luar perusahaan misalnya agen pcrusahaan, penga­ cara, notaris, makelar dan komisioner. Pelayanan toko adalah setiap orang yangrnem­ berikan pelayanan membantu pengusahadi toko untuk menjalankan perusahannya. Sedangkan pekerja keliling adalah orang yang membantu pengusaha ll'RNAL\PU"·\SI

:\I.\ '\.\Jl:::\ll:'\ I \'0Ll1!\IE81

dengan bekerja keliling di luar toko atau perusahaan dengan maksud untuk mempromosikan barang dagangan kepada pihak ketiga. Pengurus filial adalah pemegang kuasa yang mewakili pengusaha untuk menjalankan perusahaan dengan mengelola satu cabang perusahaan yang meliputi suaru daerah tertentu. Pemegangprokulasi adalah pemegang kuasa dari pengusaha untuk mengelola suatu bagian atau bidang tertentu dari perusahaan. dan pimpinan peru­ sahaan adalah pemegang kuasa untuk menjalankan perusahaan dari pemilik modal. Jika pemilik modal itu sendiri yang menjalankan perusahaan atau sebagai pimpinan perusahaan, pimpinan perusahaan ini tidak termasuk pembantu dalam perusahaan (Asyhadie, Z., 2005). Sedangkan untuk agen perusahaan dan distribu­ tor Asyhadie, Z. (2005) menyatakan bahwa agen perusahaan dalam praktik sering kali disarnakan dengan distributor, padahal di antara keduanya berbeda dari segi hubungan hukum. Agen perusahaan atau keagenen biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang (badan usaha) memberikan kuasa kepada agen untuk dan atas nama pernbcri kuasa melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga (konsumen). Pemberi kuasa akan bertanggungjawab atas tindakantindakan yang dilakukan oleh agen, sepanjang batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, jika si agen melakukan tindakan di luar batas kewenangan, hal tersebut tidak akan rnenjadi tanggungjawab pemberi kuasa. Sedangkan distribu­ tor bertindak untuk clan atas namanya sendiri. Segala tinda.kanhukum yang berkaitan dengan bisnis adalah tanggungjawab distributor sendiri, sementara badan usaha tidak bertanggung jawab karena hubungaan hukumnyaadalahhubungan bisnis biasa. Kansil, dkk. (2002) juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan agen pemiagaan ialab orang yang mempunyai perusahaan untuk mem berikan pe­ rantara pada pembuatan persetujuan tertentu, misal­ nya persetujuanjual beli antara pihak ketiga dengan seorang principal, dengan siapa ia mernpunyai hubung­ an tetap atau juga pekerjaan menurut persetujuan­ persetujuan seperti itu atas nama dan untuk principal­ nya itu.

NO:\lOI{ I I PE:BRl'AIU 2UIU

Aspl'I• Hukurn Korporuvi dulum Pcrjanjian

Kl':IJ!~nan dun Ulstrihutor

Perusahaan dari agen perniagaan itu disebut ageutur sedangkan persetujuan antara agen perniaga­ an dan principal­nya dinamakan agentuur contract. Menurut Prof Sukardono dalam Kansil (2002) pada pokoknya apabiladitinjau dari sudut pemberian perantaraan maka pedagang berkeliling tak berbeda dengan seorang agen pemiagaan yangj uga menghu­ bungkan pengusaha dengan pihak ketiga, akan tetapi pedagang keliling itu berada dalam ikatan perburuhan dengan maj ikannya, sedangkan agen perniagaan itu sebagai perantara berdiri sendiri (biasanya) terhadap beberpa pengusaha dengan mana ia tak terikat karena perjanjian perburuhan, melainkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan ievereenkomst tot het verrichten van enkel e diensteni dari pasal 160 l KUH per. Perusahaan­perusahaan yang besar biasanya mempunyai banyak pedagang­pedagang berkeliling (penjaja). Golongan perantara ini adalah orang yang bekerja pada pengusaha dan memberikaan perantara­ nya pada pembuatan persetujuan tertentu, misalnya mengadakan j ual beli barang­barang antara maj ikannya itu dan orang­orang lain yang biasanya berkunj ungi atas nama dan untuk majikan itu. Mereka itu memelihara hubungan dengan para pembel i, menerima order­order yang segera diberita­ hukannya kepada principal­nya (komitmen = yang memberi perintah) untuk diselenggarakan dan ber­ usaha untukmemperluas daerah penjualannya dengan mengadakan hubungan­hubungan baru. Mereka itu mendapat upah yang tidak tentu besarnya (disebut provosi), tetapi kadang­kadangjuga menerima gaji tetap, Menurut daerah bekerjanya, pedagang keliling ini dapat dibedakan antara pedagang berkeliiing kota, daiam negeri dan luar negeri. Mengenai pedagang keliling timbul soal bukum sampai dimanakah ia diberi kekuasaan bertindak dengan pihak ketiga. Persoalan ini adalah rnengenai boleh tidaknya ia menerima pembayaran dari pembeli, kepada siapa si pedagang keliling telah menjual barang­barang untuk keperluan majikannya, sedang­ kan telah ada pemegang prokurasi yang bertindak sebagai pembantu utama dari pengusaha. Hal ini berhubungan erat dengan isi perjanjian pemberian kuasa (perjanjian Lastgeving) antara majikan dan ;.~megang kuasa.

PerjanjiahLastgevingtidak diatur dalam KUHD tetapi diatur dalam Bab 16 Kitab ill KUH Per, yang dalam peraturan mana dinyatakan, bahwa pemegang kuasa (tasthebber) karena perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya selalu mengikat pihak pem­ beri kuasa (lastgever = majikan), asal saja pada umurnnya pihak pemegang kuasa tak melampaui batas kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya. Apabila pembatasan kuasa ini dilampaui, maka mungkin pemberi kuasa masih terikat,j ika si pemberi kuasa dengan nyata­nyata atau dengan diam­diam meneguhkan perbuatan si pemegang kuasa (vide Pasal t807 KUH per). Asas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bantuanjasa lainnya yakni bahwasi pemegang kuasa tersebut dalam segala tindakan bukumnya dengan pihak­pihak ketiga selalu bertindak atas n.ama si pemberi kuasa. Jadi pibak pemegang kuasa secara formal mewakili pihak pemberi kuasa terhadap pihak­ pihak ketiga itu. Singkatnya, perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Bab 16 Kitab ill KUH Per selalu rne­ muat unsur perwakilan ( volmacht) kepada pemegang kuasa bagi pemberi kuasa. Menurut Pasal 1799 KVH Per ditegaskan, bah­ wa pemberi kuasa dapat langsung menggugat pihak ketiga dengan siapa pihak pemegang kuasa meng­ adakan perhubungan hukum. Asas perwakilan dari KUH Per tersebut dapat dipakai untuk para pekerja perniagaan tersebut di atas (termasuk pedagang berkeliling), karena mereka bertindak atas nama penguasa, bahkan dapat juga dipakai untuk agen perniagaan yang bukan orang bawahan dari pengusaha. Asas perwakilan ini tidak berlaku bagi seorang komosioner yang bertindak bagi kepentingannya pemberi kuasa (komitmen), tetapi dalam kenyataan kehidupan hukum sehari­hari ia bertindak atas namanya sendiri. Adapun pekerjaan perniagaan yang tersebut di atas mempunyai hubungan dengan pihak maj ikannya adalah dalam ikatan perjanj ian perburuhan yang diatur dalam Bab 7 A Kitab ill KUH Per. Sifat rnutlak dari perjanjian tersebutsudah dalam hubungan subordinasi antara pekerja/buruh terhadap majikan. Walaupun pekerja­pekerja perniagaan ini berada di bawah majikannya, tetapi dalam Bab 7 A tersebut diberi e.. '.''!··.-

TEKHd{EDtT.\SI SI~ DIR.JF.'\ IJlh.11 '\0.4JiOIKI l/h.EP/2008

l~S'\: l~<JJ.:\241

-:· •.

-

Surudiv autu

peraturan­peraruran untuk mencegah perbuatan­ perbuatan kesewenangan dari pihak majikan. Dengan demikian bedanya agen perniagaan dengan pedagang keliling ialah bahwa agen pemig~ itu berdiri sendiri dan tidak berkedudukan sebagai pekerja terhadap principal­nya. Agen perniagaan biasanya berkedudukan di suatu ternpat, dimana sebuah perusahaan mempunyai relasi sedernikiaan banyaknya, sehingga perlu untuk menunjuk seorang yang setiap hari berhubungan langsung dengan langganan­langganannya, Agen perniagaan rnengusaha­kan kepentingan ­ kepentingaan perusahaan yang diwakilinya., sehingga kadang­kadang ia mewakili beberapa perusahaan. Di dalarn melakukan pelayanan itu tak boleh ia merugikan kepentingan­kepentingan seora.ng pengusaha terhadap pengusaha lain yang ia layani pula, Seorang agen perniagaan di samping tugasnya sebagai seorang perantara, juga berdagang untuk kepentingan send iri, dalam hal ini ia dilarang bersaing dengan pengusaha­pengusaha (perusahaan­ perusahaan) yang diwakilinya itu. Ia bertindak atas nama.pengusaha yang ia wakili daan tidak atas nama sendiri (seperti balnya dengan komisioner). Akhimya seorang agen pemiagaan itu meneri:ma nrovisi untuk perantaraan yang diadakannya bagi prin­ cipal­nya itu yaangterdiri dari persentase tertentu dari iumlah transaksi­transaksi yangdibuatoleh agen itu. Baik pedagang berkeliling maupun agen perniagaan tidak diatur dalam KillID, tetapi banyak terdapat dalam praktek perniagaan sehari­hari, Sedangkan distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Segala tindakan hukum yang berkaitan dengan bisnis adaJah tanggungjawab distributor.sendiri, sementara badan usaha tidak bertanggungjawab karena hubungan hukumnya adalah hubungan bisnis biasa. Perusahaan yang bekerjasama dengannya tidak ber­ hak dan bertanggungjawab atas segala keuntungan dan kerugian yang ditimbul. Karena segala keuntung­ an seratus persen milik distributor dan segala kerugian yang timbul adalah merupakan risiko dari suatu usaha.

.II Hi\ \l :\PLIK\SI ,, \'\ \.IE\IE'.'IO I\ OU \IE

KESIMPULAN Agen perusahaan atau keagenen biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang (badan usaha) memberikan kuasa kepada agen untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga (konsumen). Pemberi kuasa akan bertanggungjawab atas tindakan­ tindakan yang dilakukan oleh agen, sepanjang batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan dernikian, jika si agen melakukan tindakan di luar batas kewenangan, hal tersebut tidak akan menjadi tanggungjawab pernberi kuasa. Sedangkan distribu­ tor bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Segala tindakan bukum yang berkaitan dengan bisnis adaJah taaggungjawab distributor sendiri, sementara badan usaha tidak bertanggung jawab karena hubungan hukurnnya adaiah hubungan bisnis biasa.

DAFrARRUJUKAN Asyhadie, Z. 2005. Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksa­ naannyadi Indonesia. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Perseda, Kansil, C.S.T. 1991. Hukum Perusahaan Negara Indone­ sia J dan /I (Aspek Hukum Bisnis). Jakarta: Penerbit Pradya Paramita. Kansil, C.S.T., dan Christine, S.T.K. 2002. Pokok­pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Gratika. Khairandy, R., dan Tabroni, M .• Arifuddin, E., Santosc, D. 1999. Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Penerbit Kerjasama Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Ull) dengan Gamamedia. Yogyakana. Margene, S. 2000. Alternative Dispute Resolution dan Arbitrasi: Proses Pelembagaan dan Aspek IIukum. Jakarta: Ghalialndonesia. Poerwosutj ipto. 199 5. Pengertian Pokok Hu/cum Dagang. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Jakarta: Djambatan,

Rahayu, H. 2003. Aspek Hukum Bisnis, Cetakan Keempat. Malang: UMM Press. Riady, M. 1998. "Peranan Hu/cum dalam Era Ekonomi Global', DalamJumalHukumBisnis, Volume4, Tahun 1998. Sukardono, R. 2000. Hulum Dagcmg Indonesia] dan ll. Tirtaamidjaja, M.H .. Pokok­Pokok Hukum Perniagaan

s I \O\IOI{

11 l'ERRl. \RI !OIU