ASPEK-ASPEK HUKUM PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN. Iyah Faniyah Universitas Ekasakti, Padang

Law Review Volume XIV, No. 2 – November 2014 ASPEK-ASPEK HUKUM PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN Iyah Faniyah Universitas Ekasakti, Padang [email protected] Abstract The binding fiduciary is a legal act between the giver and the fiduciary holder. In the consumer finance business binding fiduciary needs to be done as a form of legal certainty and protection for consumers and corporate finance. There are legal aspects that are involved in binding fiduciary on consumer finance business, the civil law aspects, relating to the binding fiduciary that must be made in the form of an authentic deed, the legal aspects of the state administration that the fiduciary must be registered at the registration office of fiduciary whereas criminal law aspects related with criminal sanctions for those who commit offenses in binding fiduciary. Keywords: binding guarantee, fiduciary, consumer financing. Abstrak Pengikatan jaminan fidusia merupakan suatu perbuatan hukum antara pemberi dan pemegang fidusia. Dalam bisnis pembiayaan konsumen pengikatan jaminan fidusia perlu dilakukan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen dan perusahaan pembiayaan. Ada aspek hukum yang terkait dalam pengikatan jaminan fidusia pada bisnis pembiayaan konsumen, yaitu aspek hukum perdata, berkaitan dengan pengikatan jaminan fidusia yang harus dibuat dalam bentuk akta autentik, aspek hukum administrasi negara bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sedangkan aspek hukum pidana terkait dengan sanksi pidana bagi para pihak yang melakukan pelanggaran dalam pengikatan jaminan fidusia. Kata Kunci : pengikatan jaminan, fidusia, pembiayaan konsumen.

A.

Pendahuluan Bisnis pembiayaan konsumen saat ini mempunyai pasar yang yang sangat luas. Boleh

dikatakan bisnis ini sangat diminati oleh konsumen semua kalangan terutama menengah ke bawah. Hal ini di karenakan dalam bisnis pembiayaan konsumen, para konsumen dapat memenuhi barang-barang kebutuhan harian mereka dengan pembayaran tidak secara tunai melainkan dengan cara dicicil untuk jangka waktu tertentu. Disamping itu prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah. Bisnis pembiayaan konsumen di jalankan oleh perusahaan pembiayaan konsumen, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah 267

Iyah Faniyah : Aspek-Aspek Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia dalam… badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau kartu kredit. Aktivitas yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana bagi konsumen guna memenuhi kebutuhan barang konsumsinya dengan sistem pembayaran secara angsuran. Oleh karena itu dalam melakukan usahanya perusahaan pembiayaan konsumen menghubungkan kepentingan beberapa pihak, yaitu : 1. Perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemilik modal yang akan menyediakan pembiayaan terhadap kebutuhan konsumen; 2. Konsumen adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pengguna jasa perusahaan pembiayaan konsumen; 3. Supplier adalah sebagai pihak ketiga yang menyediakan atau penjual barang yang akan dibutuhkan konsumen. 4. Asuransi atau pihak yang karena kepentingan perusahaan pembiayaan diikut sertakan untuk memberikan jaminan terhadap keadaan fisik dari objek pembiayaan dari kemungkinan musnah atau hilang. Seperti halnya perjanjian kredit perbankan, perjanjian pembiayaan konsumen memerlukan jaminan dalam arti keyakinan bagi perusahaan pembiayaan bahwa konsumen akan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani. Seperti diketahui pemberian pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen dituangkan dalam suatu perjanjian yang namanya perjanjian pembiayaan. Jaminan-jaminan153 yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank. Untuk itu, jaminan dalam pembiayaan konsumen dibagi kedalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tersebut yang diikat dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

153

Jaminan utama dalam pembiayaan konsumen adalah kepercayaan dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada debitur (konsumen). Jaminan tambahan dalam pembiayaan konsumen tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit oleh bank. Jaminan tambahan ini dapat berupa surat pengakuan utang, kuasa menjual dan lainlain .... lihat Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan: Dalam Teori dan Praktek (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 168

268

Law Review Volume XIV, No. 2 – November 2014 Fidusia

154

merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, dimana debitur (pengutang)

tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik (misalnya surat mobil) ke kreditur. Jaminan tersebut tetap berada dibawah kekuasaan debitur, namun debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain. Dalam pengikatan jaminan Fidusia ini ada beberapa aspek hukum yang harus diketahui oleh para pihak sehingga tidak timbul permasalahan hukum dalam prakteknya di masyarakat. Hal ini yang menjadi inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan aspek-aspek hukum pengikatan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai aspek-aspek hukum apa saja yang terkait dalam pengikatan jaminan fidusia? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang hanya menggunakan data sekunder untuk mengkaji permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistimatis untuk mendiskripsikan tentang Aspek-Aspek Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Konsumen.

B.

Pembahasan Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan

untuk

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.155 Pembiayaan konsumen dijalankan oleh perusahaan pembiayaan yaitu badan khusus yang didirikan untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau kartu kredit.156 Dalam bentuk pembiayaan piutang merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (consumer finance company)157. Target pasar dari mode pembiayaan konsumen ini adalah konsumen. Mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.158 154

Tahir Saleh, “Kementrian keuangan pertegas fidusia”, Harian Bisnis Indonesia, kamis, 20 Januari 2011, hal

.5 155

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 157 Tahir Saleh, loc. cit 158 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 9 156

269

Iyah Faniyah : Aspek-Aspek Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia dalam… Pranata Hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “Consumer Finance”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (Consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen. yaitu: Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuantujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa: maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi159. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Seperti hal pemberian kredit oleh bank, lembaga pembiayaan juga memerlukan jaminan dalam arti keyakinan bagi perusahaan pembiayaan bahwa konsumen akan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani. Jaminan pokok transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk “Fiduciary Transfer of Ownership” (Fidusia). 160 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

161

Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

162

Jaminan Fidusia ini wajib didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan ke kantor

pendaftaran fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK

159

Munir Fuady, Op. Cit, hal. 162 Ibid, hal. 168 161 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 162 Pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 160

270

Law Review Volume XIV, No. 2 – November 2014 010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia, jika jaminan fidusia ini belum didaftarkan, maka perusahaan pembiayaan tersebut akan dikenakan sanksi. Berdasarkan hal tersebut ada 3 (tiga) aspek hukum yang terkait dengan pengikatan jaminan fidusia yang harus diperhatikan oleh pemberi dan pemegang Jaminan Fidusia, yaitu : aspek hukum perdata, aspek hukum administrasi negara dan aspek hukum pidana.

B.1.

Aspek Hukum Perdata Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan

atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia didasarkan pada kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, artinya harus terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusiaan. Dengan demikian pemberian jaminan fidusia tidak dapat dibatalkan sepihak oleh salah satu pemberi fidusia atau penerima fidusia. Namun demikian pemberi fidusia atau penerima fidusia tidak dapat dengan sekehendak hati memperjanjikan pemberian jaminan fidusia tersebut, artinya perjanjian yang bertujuan membebani suatu benda dengan jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat pada UU Fidusia. 163 Pembebanan atau pengikatan barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen dilakukan dengan membuatkan perjanjian tambahan yaitu perjanjian pemberian jaminan fidusia yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Bila dicermati dalam praktek, masing-masing lembaga pembiayaan mempunyai jenis perjanjian tambahan yang berlaku antara satu dengan yang lainnya. Namun yang pasti, pada setiap perjanjian tambahan umumnya ada dibuat perjanjian pemberian jaminan fidusianya, sebagai berikut :

163

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan (Yogyakarta: LIberty, 1982) hal. 27-28

271

Iyah Faniyah : Aspek-Aspek Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia dalam… Judul perjanjian pokok pada perusahaan pembiayaan, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Sementara itu, perjanjian tambahan meliputi : a. Perjanjian pemberian jaminan fidusia b. Perjanjian oleh debitur c. Perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian fidusia merupakan perjanjian yang dibuat antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, dimana pemberi fidusia menyerahkan benda jaminan berdasarkan kepercayaan kepada penerima fidusia, untuk jaminan suatu utang. Pemberi fidusia adalah penerima fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan, sedangkan penerima fidusia adalah perusahaan pembiayaan.

Biasanya yang diserahkan oleh pemberi fidusia berupa BPKB

kendaraan bermotor (barang) yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan konsumen. BPKB inilah yang ditahan oleh penerima Fidusia sampai dengan pemberi fidusia dapat melunsi utang-utangnya. 164 Perjanjian pemberian jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF yang berbunyi : “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.” Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF Nomor 42 Tahun 1999, tertutup kemungkinan pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan Akta Pejabat yang ditunjuk atau akta dibawah tangan. Ini berarti, bahwa akta jaminan Fidusia harus dibuat oleh seorang notaris.

Menurut Tan Kamello alasan UU Jaminan Fidusia menetapkan bentuk perjanjian fidusia dengan akta notaris adalah : 1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna; 2. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak; 3. Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang. 165 Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempati dimana akta dibuatnya.

166

Sementara R. Supomo memberikan pengertian akta otentik sebagai

berikut: Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai alat bukti.Sedangkan akta dibawah tangan adalah surat yang 164

H. Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUP Perdata (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 136 165 Ratnawati W.Prasadja, “Pokok-Pokok Undang-undangNomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, Majalah Hukum Trisakti Nomor 33/Tahun XXIV/Oktober,1999, hal.16 166 Pasal 1868 KUHPerdata

272

Law Review Volume XIV, No. 2 – November 2014 ditandatangani dan dimuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum. 167 Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya, atau para pengganti haknya. Hal inilah yang menyebabkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Alasan lain kenapa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik (akta notaris) adalah mengingat obyek jaminan fidusia tidak saja barang-barang bergerak yang sudah terdaftar, tetapi pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia. 168 Pembuatan akta jaminan fidusia dilakukan langsung oleh para pihak, akan tetapi jika salah satu pihak ingin diwakili dalam pembuatan akta jaminan fidusia tersebut, maka pihak tersebut dapat membuat surat kuasa. Surat kuasa ini tidak harus dibuat dalam bentuk akta notariil. Artinya surat kuasa di bawah tangan dapat akan tetapi sebaliknya dilegalisasi oleh notaris dalam arti penandatanganan surat kuasa tersebut dilakukan dihadapan notaris. Akta Jaminan Fidusia ini sekurang-kurangnya memuat: a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia; b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; d. Nilai penjaminan; dan e. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

B.2.

Aspek Hukum Administrasi Negara Terkait dengan masalah hukum administrasi negara dalam pengiatan jaminan fidusia

adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia meskipun benda yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah Indonesia. Kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran dilakukan di kantor Pendaftaran Fidusia yang wilayah kerja mencakup seluruh Wilayah Indonesia dan berada di

167 168

R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal. 76-77 Gunawan Widjaja, & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 136

273

Iyah Faniyah : Aspek-Aspek Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia dalam… lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah: a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. b. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima Fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima Fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan. Pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa “apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah Penerima Fidusia”. Ketentuan pelaksana mengenai kewajiban untuk mendaftarkan jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran fidusia diatur dalam Permenkeu No. 130/PMK.010-2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang menyebutkan bahwa : Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran ini meliputi : a. Pendaftaran permohonan jaminan fidusia; b. Pendaftaran perubahan jaminan fidusia; dan c. Penghapusan jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilengkapi dengan : a. Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia; b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia; c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. 274

Law Review Volume XIV, No. 2 – November 2014 Pendaftaran jaminan fidusia dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUJF Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa :

“Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Besarnya biaya pembuatan Akta jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia ditentukan berdasarkan kategori, yang disesuaikan dengan nilai penjaminannya, sebagai berikut: TABEL 1 BIAYA PEMBUATAN AKTA NO

NILAI PENJAMINAN

BESARNYA BIAYA (PALING BANYAK)

1.

< Rp 50.000.000,00

Rp.

50.000,00

2.

< Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00

Rp. 100.000,00

3.

< Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00

Rp. 200.000,00

4.

< Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00

Rp. 500.000,00

5.

< Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00

Rp. 1.000.000,00

6.

< Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00

Rp. 2.000.000,00

7.

< Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00

Rp. 3.000.000,00

8.

< Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00

Rp. 5.000.000,00

9.

< Rp 10.000.000.000,00

Rp. 7.500.000,00

Sumber Data : Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Mengenai besarnya biaya pembuatan akta ini, dalam prakteknya para notaris tidak mengikuti ketentuan yang ada pada tabel diatas, mereka tentukan sindiri harganya sesuai dengan proposal perjanjian kerjasama yang disetujui oleh lembaga pembiayaan terhadap notaris, harga akta jaminan fidusia pada PT.Adira Dinamika Multi Finance Medan adalah Rp.120.000 untuk sebuah Akta Jaminan fidusia sepeda Motor, Untuk mobil Rp.250.000, sedangkan pada PT.Central Santosa Finance harga akta jaminan fidusia adalah Rp.110.000. 169

169

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40250/3/Chapter%2520II.pdf, diakses tanggal 27 Mei 2015

275

Iyah Faniyah : Aspek-Aspek Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia dalam… Untuk mempermudah pelayanan, pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan secara elektronik. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dapat dilakukan melalui kios pelayanan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dapat dilakukan di seluruh kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi meliputi: a. Identitas pemohon b. Identitas pemberi fidusia; c. Identitas penerima fidusia; d. Akta Jaminan Fidusia; e. Perjanjian pokok; f. Nilai penjaminan; dan g. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Setelah permohonan dilakukan pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi. Bukti pendaftaran memuat: a.

Nomor pendaftaran;

b. Tanggal pengisian aplikasi; c.

Nama Pemohon;

d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia; e.

Jenis permohonan; dan

f.

Biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bukti pendaftaran, Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran

permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi, bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak, setelah melakukan pembayaran, Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia. Notaris merupakan salah satu Pejabat yang terlibat dari pendaftaran Jaminan fidusia, hal ini disebabkan Notaris dalam Pasal 5 angka 1 UUJF dengan tegas dinyatakan bahwa pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam praktek pihak penerima fidusia, baik itu perusahaan atau perorangan mendaftarkan Jaminan Fidusia dengan cara memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan.

276

Law Review Volume XIV, No. 2 – November 2014 Kewajiban pendaftaran ini dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

170

Ketentuan mengenai kewajiban

pendaftaran ini terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan menyatakan: Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”.

Berkaitan dengan jangka waktu 30 hari untuk mendaftarkan jaminan tersebut, dalam implementasinya banyak orang yang kesulitan, hal ini dikarenakan dalam pendaftaran tersebut dibutuhkan adanya bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Walaupun pada prinsipnya faktur bisa dijadikan bukti untuk melakukan pembuatan akta jaminan fidusia bila BPKB belum jadi, karena biasanya BPKB ni selesai sekitar 1 bulan – 2 bulan setelah pembiayaan dilakukan. Notaris kerap menolak pembuatan sertifikat jaminan fidusia tanpa ada BPKB. Kegunaan dari pendaftaran ini adalah untuk memberikan kepastian hukum. Absennya kewajiban pendaftaran disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, juga menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain. 171 Bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan secara fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dibiayainya selama 30 hari sejak dibiayai akan mendapatkan sanksi yang paling berat pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan usaha. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan:

170

Sebelum terbitnya Permenkeu No.130/PMK.010-2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran fidusia. Oleh karena itu perusahaan hanya melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia yang bakal bermasalah. Biasanya yang akan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh perusahaan adalah nasabah/debitur yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan yang diproses lewat jalur pengadilan, karena untuk melaporkan nasabah yang bermasalah polisi selalu meminta sertifikat jaminan fidusia, jadi pihak perusahaan tidak perlu repot untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dibiayai seluruhnya ke kantor pendaftaran fidusia karena memang tidak ada aturan yang menentukan berapa lama waktu perusahaan untuk mendaftarkan objek jaminan tersebut. 171 Munir Fuady, op. cit, hal. 29

277

Iyah Faniyah : Aspek-Aspek Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia dalam… Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. Peringatan b. Pembekuan kegiatan usaha; atau c. Pencabutan izin usaha Walaupun pendaftaran jaminan fidusia sedemikian penting, dalam praktik perkreditan dilingkungan bank masih ada perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Demikian pula, terjadi pada perjanjian jaminan fidusia dilingkungan lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan jaminan fidusia digunakan oleh anggota masyarakat untuk menjamin kreditkredit kecil dengan benda-benda jaminan yang kecil pula nilainya. Kalau benda seperti itu didaftarkan maka dibanding dengan nilai benda jaminan itu biaya pendaftaran akan dirasakan sangat berat. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan

172

adalah

tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti droit de suite dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.

B.3.

Aspek Hukum Pidana Salah satu aspek hukum yang juga penting dalam pengikatan Jaminan Fidusia adalah

aspek hukum pidana. Hal ini harus menjadi perhatian pemberi dan pemegang Fidusia. Ketentuan pidana yang terkait dalam pengikatan jaminan fidusia terdapat dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan di dalam KUHP. Di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 35 dan 36. Adapun ketentuan isi Pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi: Pasal 35: Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

172

Ratnawati W.Prasadja, loc. Cit., hal.16

278

Law Review Volume XIV, No. 2 – November 2014 Pasal 36: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan Pidana yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah terkait dengan klausula baku, yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) d yang berbunyi: Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang di beli konsumen secara angsuran. Didalam perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen dicantumkan “Klausula Baku”. (Yang dimaksud klausula baku adalah aturan yang telah dibuat atau disiapkan terlebih dahulu secara sepihak) dan di dalam klausula baku tersebut dinyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan segala tindakan terkait objek jaminan fidusia tersebut. Dengan dalih berdasarkan kuasa dari konsumen dalam klausula baku yang dicantumkan di dalam perjanjian dibawah tangan tersebut, pihak perusahaan pembiayaan konsumen membuat akta notaris dan sertifikat fidusia secara sepihak, sehingga konsumen tidak memegang salinan akta notaris dan sertifikat fidusia tersebut karena konsumen tidak turut serta menghadap notaris, melainkan dikuasakan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen telah dengan sengaja melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan jeratan sangsi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sedangkan Ketentuan pidana dalam KUHP adalah berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia di bawah tangan. Dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa 279

Iyah Faniyah : Aspek-Aspek Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia dalam… didalam proses pembuatan satu akta harus “dihadiri oleh para penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu juga oleh notaris di depan para penghadap dan saksi, di tanda tangani saat itu juga oleh notaris dan kedua penghadap serta kedua saksi tersebut, dan masing-masing pihak diberikan salinan akta tersebut. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusianya atau yang sertifikat fidusianya dibuat secara sepihak maka objek jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi). Maka disaat terjadi „wanprestasi” atau kemacetan dari konsumen pihak perusahaan pembiayaan tidak bisa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Fakta di lapangan pihak perusahaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya pihak perusahaan pembiayaan menggunakan tangan-tangan “debt collector” untuk melakukan eksekusi, Padahal perbuatan mereka tersebut bisa dikategorikan Perbuatan Melawan hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan konsumen pun dapat melakukan gugatan ganti rugi menurut pasal ini. Dalam konsep hukum pidana, eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan masuk dalam tindak pidana apabila pihak perusahaan pembiyaan melalui tangan debt collector tersebut melakukan intimidasi, menakut-nakuti, serta melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 368 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa: Ayat (1) : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu barang, yang sepenuhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain, untuk supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan. Ayat (2) : Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku juga untuk kejahatan ini. C.

Kesimpulan Pengikatan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen mengandung 3 (tiga) aspek

hukum, yaitu aspek hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum Pidana. Aspek Hukum Perdata berkaitan dengan pengikatan jaminan fidusia yang harus dibuat dalam bentuk akta autentik. Aspek Hukum Administrasi Negara bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sedangkan aspek Hukum Pidana terkait dengan sanksi pidana bagi para pihak yang melakukan pelanggaran dalam pengikatan jaminan fidusia. 280

Law Review Volume XIV, No. 2 – November 2014 DAFTAR PUSTAKA Buku Fuady, Munir. Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 HS, H. Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUP Perdata. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 Kamelo, Tan. Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan. Bandung: Alumni, 2004 Khoidin. Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005 Sembiring, Sentosa. Hukum Dagang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001 Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo, 2000 Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan. Yogyakarta: LIberty, 1982 Sunaryo. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Supomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980 Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001 _______. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001 Artikel dan Makalah Jenie, Siti Ismijati. “Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan”. Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996 Prasadja, Ratnawati W. “Pokok-Pokok Undang-undangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Majalah Hukum Trisakti Nomor 33/Tahun XXIV/Oktober, 1999 Saleh, Tahir. “Kementrian keuangan pertegas fidusia”. Harian Bisnis Indonesia. Kamis, 20 Januari 2011

281

Iyah Faniyah : Aspek-Aspek Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia dalam… Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Permenkeu No. 130/PMK.010-2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Internet http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40250/3/Chapter%2520II.pdf

282