OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PILKADA SERENTAK MELALUI DESK PILKADA Oleh Oleh DR. SUMARSONO, MDM. DIRJEN OTONOMI DAERAH DIRJEN OTONOMI DAERAH Disampaikan Pada Acara Rakor Dengan Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia di Kementerian Pertahanan
Jakarta, 14 Agustus 2015 Jakarta, 6 Agustus 2015
1
PENGANTAR
DEMOKRASI
PEMERINTRAHAN DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, DAN UNTUK RAKYAT
PILKADA SERENTAK MERUPAKAN WAHANA PENGGUNAAN HAK POLITIK RAKYAT DALAM MEMILIH KDH & WAKIL KDH
PENENTUAN KEPALA PEMERINTAHAN NEGARA (PRESIDEN) DAN KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH (GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA), DIDASARKAN PADA PILIHAN RAKYAT
2
1. MEMASTIKAN BAHWA ROTASI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN SECARA DEMOKRATIS SESUAI PILIHAN RAKYAT.
PENTINGNYA PILKADA SERENTAK
2. MEMASTIKAN BAHWA AGENDA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH KDH DAN WAKIL KDH BERJALAN EFEKTIF DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. 3. MEMASTIKAN TERWUJUDNYA SINERGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL, KARENA PEMERINTAH DAERAH MERUPAKAN SUBSISTEM DARI PEMERINTAHAN NASIONAL.
BILA TERJADI INSTABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN DI DAERAH, YANG MENGAKIBATKAN PENUNDAAN PILKADA SERENTAK, AKAN BERIMPLIKASI PADA TERGANGGUNYA PENYELENGGARAAN PEMDA DAN TERHAMBATNYA UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENTINGNYA DESK PILKADA DALAM MEMANTAU DAN MENGEVALUASI SITUASI POLITIK DAN KEAMANAN DI DAERAH 3
WILAYAH SUMATERA SUMUT 17 Pilbup/Wabub 6 Walkot/Wawalkot
SUMBAR 1 Pilgub/Wagub 11 Pilbup/Wabub 2 Walkot/Wawalkot
BENGKULU 1 Pilgub/Wagub 8 Pilbup/Wabub
JAMBI 1 Pilgub/Wagub 4 Pilbup/Wabub 1 Walkot/Wawalkot
LAMPUNG 6 Pilbup/Wabub 2 Walkot/Wawalkot
Provinsi Kabupaten Pilwalkot
RIAU 8 Pilbup/Wabub 1 Walkot/Wawalkot
Sumsel 7 Pilbup/Wabub
KEP BABEL 4 Pilbup/Wabub
KEPRI 1 Pilgub/Wagub 5 Pilbup/Wabub 1 Walkot/Wawalkot
: 4 : 70 : 13 WILAYAH JAWA
JABAR 7 Pilbup/Wabub 1 Walkot/Wawalkot BANTEN 2 Pilbup/Wabub 2 Walkot/Wawalkot
JATENG 17 Pilbup/Wabub 4 Walkot/Wawalkot Provinsi Kabupaten Pilwalkot
: : 45 : 10
DIY 3 Pilbup/Wabub
JATIM 16 Pilbup/Wabub 3 Walkot/Wawalkot
4
WILAYAH BALI, NTB DAN NTT BALI 5 Pilbup/Wabub 1 Walkot/Wawalkot
NTB 6 Pilbup/Wabub 1 Walkot/Wawalkot
NTT 9 Pilbup/Wabub
Provinsi Kabupaten Pilwalkot
: : 20 :2
WILAYAH KALIMANTAN KALBAR 7 Pilbup/Wabub
KALTARA 1 Pilgub/Wagub 4 Pilbup/Wabub
KALTENG 1 Pilgub/Wagub 1 Pilbup/Wabub Provinsi Kabupaten Pilwalkot
KALSEL 1 Pilgub/Wagub 5 Pilbup/Wabub 2 Walkot/Wawalkot
KALTIM 6 Pilbup/Wabub 3 Walkot/Wawalkot
: 3 : 23 : 5
5
WILAYAH SULAWESI SULUT 1 Pilgub/Wagub 4 Pilbup/Wabub 3 Walkot/Wawalkot
SULTENG 1 Pilgub/Wagub 7 Pilbup/Wabub 1 Walkot/Wawalkot
GORONTALO 3 Pilbup/Wabub
SULBAR 4 Pilbup/Wabub
SULSEL 11 Pilbup/Wabub
Provinsi Kabupaten Pilwalkot
SULTRA 7 Pilbup/Wabub
: 2 : 36 : 4
WILAYAH MALUKU & PAPUA MALUKU 4 Pilbup/Wabub Provinsi Kabupaten Pilwalkot
MALUT 6 Pilbup/Wabub 2 Walkot/Wawalkot
PAPUA 11 Pilbup/Wabub
PAPUA BARAT 9 Pilbup/Wabub
: : 30 : 2 6
PERAN DESK PILKADA 1. ISSUE DIRECTION FINDER
PERAN MEMAHAMI, MENYADARI, ATAU BAHKAN MEMPREDIKSI BEBERAPA KEMUNGKINAN ISU TEKNIS MAUPUN SUBSTANTIF YANG PERLU DAN TIDAK PERLU MENJADI PERHATIAN BERSAMA.
2. ISSUE INTENSIFIER
PERAN MEMBERIKAN PENEKANAN TENTANG ISUISU MANA YANG PERLU DITONJOLKAN SERTA ISU MANA YANG PERLU DIELIMINIR, ATAU PERAN SEBAGAI “PENGERAS ISU-ISU'' SEHINGGA ISU TERSEBUT DAPAT BERKEMBANG MENJADI PERHATIAN PUBLIK
3. CONFLICTS DEMINISHER
PERAN PERAN SEBAGAI PEMECAH DAN PENEDUH KONFLIK DARI BERBAGAI KEMUNGKINAN KONflIK YANG MUNCUL.
DESK PILKADA MEMBUTUHKAN SUMBERDAYA DAN RUANG GERAK YANG MEMADAI DALAM PROSES RESOLUSI KONFLIK, AGAR MAMPU MENGURANGI POTENSI INSTABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 7
REGULASI DESK PILKADA
PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2005
SE MENDAGRI NOMOR 270/1982/OTDA
KEBERADAAN DESK PILKADA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2015 MENJADI PRIORITAS UTAMA UNTUK DITINDAK LANJUTI
TUGAS DESK PILKADA
MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADA DI DAERAH. MENGINVENTARISASI DAN MENGANTISIPASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PILKADA. MEMBERIKAN SARAN KEPADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PILKADA.
MELAPORKAN INFORMASI KEPADA PEMERINTAH MENGENAI PELAKSANAAN PILKADA SECARA BERJENJANG.
9
SUMBER KONFLIK POTENSIAL
PREMANISME DAN PEMAKSAAN KEHENDAK
MOBILISASI POLITIK (SUKU, AGAMA, RAS)
SUMBER KONFLIK POTENSIAL KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) PERBEDAAN PENAFSIRAN TERHADAP ATURAN PENYELENGGARAAN PILKADA
MANIPULASI DAN KECURANGAN PENGHITUNGAN HASIL SUARA
STATUS KEADAAN KONFLIK SOSIAL DALAM PILKADA
SKALA PROVINSI: ESKALASI KONFLIK MEMILIKI DAMPAK SAMPAI PADA TINGKAT PROVINSI
SKALA KABUPATEN/KOTA: ESKALASI KONFLIK MEMILIKI DAMPAK HANYA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SKALA NASIONAL: ESKALASI KONFLIK MEMILIKI DAMPAK SAMPAI PADA TINGKAT NASIONAL
11
STRATEGI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PILKADA 1. Inventarisasi Potensi Konflik. 2. Penelitian/Pendalaman Potensi Konflik 3. Menentukan Prioritas Penanganan Potensi Konflik.
IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK
PEMULIHAN PASCA KONFLIK 1. Kegiatan rekonsiliasi. 2. Kegiatan rehabilitasi; 3. Kegiatan rekonstruksi.
PENCEGAHAN KONFLIK
PENGHENTIAN KONFLIK
1. Memelihara kondisi damai dalam msy. 2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, 3. Meredam potensi konflik. 4. Membangun Sistem Peringatan Dini.
1. Penghentian kekerasan fisik . 2. Penetapan status keadaan konflik. 3. penyelamatan dan perlindungan korban. 4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. 12
TERIMA KASIH SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
13
