Mempersiapkan Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan
CALON TUK UB MALANG
LSP/TUK/ ASOSIASI
STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
Surat Keputusan MENAKERTRAN RI No. 81 Tahun 2012
Sektor : Jasa Kemasyarakatan
Jabatan : Fasilitatator Pemberdayaan Masyarakat
Merupakan Arah/ acuan / pembanding untuk penilaian kompetensi kerja dari fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
Memberikan gambaran prosedur kerja, sikap yang dibutuhkan, pengetahuan yang harus dimiliki serta ketrampilan / keahlian yang harus dikuasai
BIDANG KERJA UTAMA
FUNGSI KUNCI
FUNGSI UTAMA 1.1 Mengembangkan komunikasi dialogis
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. PENYADARAN 1.2 Memberikan motivasi
2. PEMBELAJARAN
2.1 Mengembangkan proses pembelajaran 2.2 Mengembangkan profesionalitas fasilitator 3.1 Pengorganisasian masyarakat
3. PELEMBAGAAN/ PENGORGANISASIA 3.2 Melakukan mediasi N 3.3 Mendinamisasikan sistem sosial 4. PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN /OTONOMI/ KEDAULATAN
FUNGSI DASAR 1.1.1Membangun relasi sosial 1.1.2Membangun jejaring dan kemitraan 1.1.3Membangun solidaritas sosial 1.2.1 Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik 1.2.2 Merancang perubahan kehidupan masyarakat 1.2.3 Mengembangkan kemandirian masyarakat 2.1.1 Mengelola Pembelajaran di masyarakat 2.1.2 Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat 2.2.1 Mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator
3.1.1 Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan 3.1.2 Memperkuat posisi tawar 3.2.1 Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan 3.2.2 Mengelola konflik di dalam masyarakat 3.3.1 Membangun visi dan kepemimpinan masyarakat 3.3.2 Mengembangkan sistem kontrol sosial 3.3.3 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat
4.1.1 Mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat 4.1 Memfasilitasi pembaruan di 4.1.2 Memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di masyarakat bidang/sektor kegiatan tertentu
SJK.PM01.001.01 SJK.PM01.002.01 SJK.PM01.003.01 SJK.PM01.004.01 SJK.PM01.005.01 SJK.PM01.006.01 SJK.PM02.001.01 SJK.PM02.002.01 SJK.PM02.003.01 SJK.PM02.004.01 SJK.PM02.005.01 SJK.PM02.006.01 SJK.PM02.007.01 SJK.PM02.008.01 SJK.PM02.009.01 SJK.PM02.010.01 SJK.PM03.001.01 SJK.PM03.002.01
UNIT KOMPETENSI UMUM Membangun Relasi Sosial Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat UNIT KOMPETENSI INTI Membangun Jejaring dan Kemitraan Membangun Solidaritas Sosial Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal Memperkuat PosisiTawar Masyarakat Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Mengembangkan Kemandirian Masyarakat Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial UNIT KOMPETENSI KHUSUS (PILIHAN) Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu
Untuk LSP FPM; dengan mengacu kepada SK MENAKERTRANS No. 81 Tahun 2012 Tentang SKKNI FPM; maka dikembangkanlah SKEMA SERTIFIKASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
Skema Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat; meliputi :. 18 Unit Kompetensi (UK)
74 Elemen Kompetensi (EK) 289 Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
Skema ini termasuk dalam Jenis Skema Kualifikasi Okupasi
Menjadi acuan untuk pendekatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi FPM
Dalam Dokumen Skema Sertifikasi FPM ; memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses sertifikasi kompetensi kerja fasilitator pemberdayaan masyarakat; antara lain : Persyaratan dasar mengikuti asesmen kompetensi kerja FPM Berpendidikan SMA /sederajat ; harus memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan minimal 7 tahun Berpendidikan Dilpoma 3 / D3 ; harus memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan minimal 5 tahun Berpendidikan S1; harus memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan minimal 3 tahun Berpendidikan S2 /S3; harus memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan minimal 3 tahun
PROSEDUR ASESMEN KOMPETENSI KERJA FPM Permohonan Persyaratan Pendaftaran Keputusan Menjadi Peserta Asesmen Kompetensi Pemberitahuan mengikuti sertifikasi / asesmen kompetensi Biaya Sertifikasi
Evaluasi Pelaksanaan Proses Sertifikasi Metoda Asesmen Kompetensi Keputusan Sertifikasi Asesor KOmpetensi Tempat Uji KOmpetensi Penerbitan dan Penggunaan Sertifikat KOmpetensi Penerbitan Sertifikat Kompetensi Penggunaan sertifikat Surveilen Pelaksanaan Surveilen Metodologi Surveilen Sertifikasi Ulang
I
DAFTAR & PERMOHONAN ASESMEN MELALUI WEB LSP FPM
Memilih rencana waktu asesmen Memilih tempat uji kompetensi Mengunduh SKKNI FPM; Form APL-01; serta Form AOL-02. Mengisi dan melengkapi Form APL-01 dan Form APL-02 disertai kelengkapan portofolio. Meng-emailkan form APL-01 dan APL-02 beserta kelengkapan bukti kompetensi; ke
[email protected] dengan di CC ke :
[email protected]
[email protected] Alamat email TUK yang dipilih
2
PENGKONDISIAN ASESMEN KOMPETENSI
Dokumen Calon Asesi Tolak Kirim
Verifikasi Dokumen
Ya
Pemberitahuan penyetoran biaya sertifikasi
Undangan Mengikuti Asesmen di TUK
Lengkapi
Tidak
Penetapan Asesor Kompetensi
Analisis Portofolio berkas calon asesi
3 Calon Asesi
Pelaksanaan Asesmen Asesor KOmpetensi
Supervisor LSP FPM
TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)
Penjelasan proses yg akan dijalani Klarifikasi bukti portofolio Kesepakatan asesmen
Dengan metoda tes tertulis, lisan dan/atau praktek Untuk lisan atau praktek; dilakukan oleh 2 asesor
KONSULTASI PRA ASESMEN
PELAKSANAAN ASESMEN
UMPAN BALIK ASESMEN
KEPUTUSAN & REKOMENDASI ASESMEN
MENINGGALKAN T U K
Refleksi dan feedback terhadap proses Saran-saran pengembangan kompetensi
Penyampaian hasil asesmen Penandatangan berita acara asesmen
C
B 1
2
3
4
5
6
T
Untuk Diperhatikan !!!! Pada waktu ke tempat uji kompetensi ( TUK ) sudah membawa berkas “printout” kelengkapan asesmen yang telah ditandatangani; yang meliputi :
Lampiran bukti kompetensi yang dibawa hanyalah bukti-bukti yang tertulis pada form Asesmen Mandiri ( Form APL-02 ) Berkas tersebut dimasukkan ke dalam map otner berwarna “biru” Berkas tersebut diserahkan kepada asesor penguji saat dilakukannya konsultasi pra asesmen
4
Pelaporan Pelaksanaan Asesmen
Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Asesmen Kompetensi Dilengkapi dengan : Hasil Analisa Portofolio Asesi Lembar hasil penggunaan perangkat asesmen Dokumen ASC-01 hingga ASC-03
Laporan Proses Pelaksanaan Asesmen di TUK Dilengkapi dengan : Berita Acara Proses Pelaksanaan Asesmen* Daftar Hadir Pelaksanaan Asesmen Dokumentasi Proses Asesmen
Laporan supervisi Pelaksanaan Asesmen di TUK Dilengkapi dengan : Dokumentasi Proses Asesmen
5
Pleno Komite Teknis LSP FPM
Mereview rekomendasi hasil asesmen Membuat tindaklanjut bila ada banding dari asesi Membuat keputusan untuk pemberian sertifikat kompetensi Membuat laporan hasil keputusan Pleno Komite Teknis
C
B 1
2
3
4
5
6
T
6
Penerbitan Sertifikat Kompetensi
7
Direktur Eksekutif LSP FPM membuat surat keputusan untuk penerbitan sertifikat kompetensi kepada asesi yang kompeten untuk disampaikan kepada BNSP Penerbitan sertifikat akan dilakukan oleh BNSP, dengan pemberian nomor seri sertifikat yang terdaftar/teregistrasi pada BNSP Sertifikat kompetensi ditandatangani oleh Direktur Eksekutif LSP FPM dan Manajer Sertifikasi LSP FPM
Pemberian Sertifikat Kompetensi
Pemberian sertifikat kompetensi dilakukan dengan menandatangani TANDA TERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI dan Pakta Integritas Penggunaan Sertifikat kompetensi oleh fasilitator pemegang sertifikat Juga diserahkan Logbook Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat; untuk diisi oleh pemegang sertifikat kompetensi dan menjadi salah satu bukti surveilen kompetensi Sertifikat kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat berlaku selama 3 tahun
8
Asesmen Ulang Untuk peserta asesmen kompetensi; yang keputusan dan rekomendasi hasil asesmennya dinyatakan “BELUM KOMPETEN “ diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk mengajukan asesmen ulang; dengan cara :
9
Surveilen Kompetensi Kerja Pemegang sertifikat kompetensi; wajib mengikuti surveilen yang dilakukan oleh LSP FPM; untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja fasilitator pemberdayaan masyarakat. Surveilen dilakukan minimal 1 kali setahun terhitung sejak diterimanya sertifikat kompetensi kerja Surveilen dilakukan dengan penelusuran dokumentasi aktivitas kerja pemegang sertifikat melalui pencatatan pada logbook dan lampirannya; dan atau proses uji profisiensi
10
Perpanjangan sertifikat kompetensi Pemegang sertifikat kompetensi; wajib melakukan perpanjangan sertifikat kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat menjelang masa berlaku sertifikat akan habis Pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat kompetensi; dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada LSP FPM 3 bulan sebelum berkahirnya masa berlaku sertifikat
1.Uji Portofolio 2.Uji Tertulis
3.UJI Uji Wawancara 4.Uji Simulasi/Bermain Peran
Uji Portofolio dan Uji Tertulis bersifat Wajib. Uji Wawancara dan Simulasi menyesuaikan hasil uji portofolio dan uji tertulis
Bukti: suatu bahan yang dikumpulkan dalam rangka membuktikan pencapaian kompetensi asesi sebagaimana dipersyaratkan unit/sejumlah unit standar kompetensi
Jenis-Jenis Bukti: • Bukti Langsung – pengamatan Langsung di tempat kerja • Bukti Tidak Langsung – Lap/Ket. Pihak ke-3 • Bukti Tambahan – Foto, rekaman, dll.
Bukti Tidak Langsung 1. Keterangan Pihak 3 2. Menerangkan pekerjaan/kegiatan asesi, dan menyebutkan nama asesi. Yang Bisa digunakan sebagai Bukti: 1. Keterangan dari Atasan Langsung 2. Keterangan dari Penerima Manfaat 3. Sertifikat Pelatihan, Workshop, seminar, dll 4. SPT, SPK, EVKIN, BA, dan sebagainya
sahih/valid, sebagai contoh: • memperhatikan elemen dan kriteria unjuk kerja • merefleksikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagaimana dikemukakan oleh unit kompetensi terkait • memperlihatkan penggunaan sebagaimana dikemukakan pada batasan variabel • mendemonstrasikan kinerja keterampilan dan pengetahuan yang digunakan, baik pada kondisi kerja real ataupun simulasi
terkini, sebagai contoh: • mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi • memenuhi standar keterkinian
memadai, sebagai contoh: • mendemonstrasikan kompetensi setiap saat • mendemonstrasikan kompetensi secara berulang • tidak berkurang kemampuan/persyaratan bahasa, literasi, numerasi
Otentik/Asli, sebagai contoh: • asesi pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud • dapat diakui/diverifikasi
1. FORM APL-01 2. FORM CV 3. FOCO IJASAH DAN TRANSKRIP NILAI 4. FORM APL-02 5. FORM BUKTI
CATATAN LAIN :
Biaya pendaftaran Biaya asesmen Biaya Surveilen Biaya Sertifikat
: : : :
Rp. 100.000,Rp. 1.500.000,Rp. 400.000,Rp. 100.000,-
Kompeten VS Belum Kompeten
Asesmen ulang tersebut hanya untuk unit-unit kompetensi yang dinilai belum kompeten
MANFAAT SERTIFIKASI Bagi Anggota/ Fasilitator
1.
2.
3.
Amanat Perpres 70 thn 2012, bahwa setiap konsultan yang Direkrut oleh pemerintah harus bersertifikasi. Menjamin hak rakyat untuk memperoleh pendampingan dari orang-orang yang benar-benar berkompeten sebagai seorang fasilitator pemberdaya masyarakat. Menjamin keberadaan dari profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang sejajar dengan profesi-profesi lainnya dan dapat memenuhi kebutuhan daerah, nasional maupun internasional.
Bagi Masyarakat
Bagi Pemerintah
1.
2.
3.
4.
Memberikan kepastian standar kualitas dan jenjang karier kepada fasilitator pemberdayaan masyarakat. Tersedianya acuan baku terhadap program pelatihan yang dilaksanakan untuk para fasilitator. Justifikasi terhadap jumlah remunerasi yang diterima oleh fasilitator. Mengurangi persoalan fasilitator bermasalah (tdk kompeten, tdk jujur, dll).
1. 2.
Ada jaminan di fasilitasi oleh fasilitator yang kompeten. Manfaat program dapat lebih optimal.
Untuk Informasi Lebih Lanjut : Website : www.lsp-fpm.or.id :
LSP FPM
:
@lspfpm
Untuk menyampaikan saran dan informasi :
[email protected]
Salam Pemberdayaan !!!