ARAHAN DAN SAMBUTAN PEMBUKAAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA Pada Acara Rapat Koordinasi Awal Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Yang Kami Hormati, 1. Direktur Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 2. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Kementerian Hukum dan HAM; 3. Para Anggota DPRD kabupaten/kota; 4. Para Kepala Bappeda kabupaten/kota atau yang mewakili; 5. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya kabupaten/kota atau yang mewakili; 6. Bapak/Ibu Narasumber; dan 7. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia.
Assalaamu’alaikum Wr.Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua, Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas Karunia dan Rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat bersama pada hari ini dalam keadaan sehat wal-afiat, untuk menghadiri
Acara
Rapat
Koordinasi
Awal
Pendampingan
Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, Indonesia telah memasuki era Milenium Urban sejak tahun 2010 lalu yang ditandai dengan pertama kalinya pada tahun 2010 proporsi populasi di perkotaan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk di perdesaan. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi urbanisasi secara signifkan di Indonesia. Dengan peningkatan populasi perkotaan akibat urbanisasi dalam arti luas tersebut, maka pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya di perkotaan menghadapi tantangan yang semakin besar. Upaya besar dibutuhkan untuk mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat perkotaan, termasuk lahan, perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas pendukungnya secara memadai. Keterlambatan atau ketidakmampuan perkotaan dalam
mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat,
dapat
mengakibatkan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain itu, keterlambatan dalam penanganan terhadap kekumuhan yang terjadi akan memperparah kondisi kekumuhan dan pada akhirnya akan
mengakibatkan
permukiman.
Degradasi
degradasi
lingkungan
lingkungan
yang
perumahan
parah
dalam
dan suatu
perumahan dan permukiman akan menjadi titik balik penurunan produktivitas dan kesehatan masyarakat, peningkatan frekuensi bencana seperti banjir maupun kebakaran, serta terganggunya kepentingan dan ketertiban umum. Hadirin yang saya hormati, Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP), maka program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi satu amanah yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam UU PKP diatur bahwa salah satu tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah yaitu memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Terkait dengan permasalahan kumuh, UU PKP mengamanahkan dua bentuk upaya yang wajib dilakukan, yaitu pencegahan untuk perumahan dan permukiman yang tidak kumuh serta peningkatan kualitas untuk perumahan dan permukiman yang sudah kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dilakukan melalui polapola penanganan pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali sesuai dengan hasil penetapan lokasi. Sebagai Pedoman dalam kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Nasional
(RPJPN)
Tahun 2005 - 2025, salah satu skala prioritas nasional pada periode RPJM III tahun 2015-2019 yaitu mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. Menindaklanjuti amanah dan komitmen nasional tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya menjadikan program penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang merupakan bagian dari pengembangan perkotaan sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya periode tahun 2015 – 2019. Bapak, Ibu, Para Hadirin sekalian, Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disadari urgensi dan tingginya intensitas program penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan program penanganan perumahan dan permukiman kumuh di daerah, baik melalui alokasi APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, maka dibutuhkan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah. Secara yuridis, Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diamanahkan dalam UU-PKP. Pada Pasal 98 Ayat 3 disebutkan bahwa ‘Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 97 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh”. Disamping itu, berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan permukiman
Daerah, kumuh
pencegahan
merupakan
perumahan
tanggung
jawab
kumuh
dan
pemerintah
kabupaten/kota. Untuk itu, perlu disusun Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh
sebagai
landasan
hukum
dan
acuan
pelaksanaan yang komprehensif di daerah dalam mewujudkan kota tanpa kumuh. Mengingat banyaknya urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan, disadari
bahwa
pemerintah
kabupaten/kota
dapat
memiliki
keterbatasan atau menghadapi hambatan dalam penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan inisiasi untuk memberikan fasilitasi pendampingan penyusunan Raperda tersebut kepada lokasi kota terpilih, yang selanjutnya secara bertahap akan dilanjutkan dengan fasilitasi pendampingan penyusunan untuk kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan pilot project pendampingan penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud pada 6 kota terpilih. Dalam melaksanakan pilot project tersebut, telah disusun model peraturan daerah tentang Pencegahan dan
Peningkatan
Kualitas
terhadap
Perumahan
Kumuh
dan
Permukiman Kumuh berserta model draf naskah akademis yang akan digunakan sebagai instrumen dasar untuk kemudian dilengkapi dengan
substansi yang sesuai kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal di daerah. Dari hasil penyusunan yang telah melalui serangkaian pembahasan Raperda di 6 kota tersebut, draf Naskah Akademis dan Raperda sebagaimana dimaksud, telah masuk dalam Prolegda untuk dibahas dan disahkan oleh pemda bersama DPRD
pada tahun 2016 ini.
Pelaksanaan pilot project pendampingan pada tahun 2015 tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dan penyempurnaan untuk pelaksanaan pendampingan di tahun 2016 yang akan dilaksanakan di 68 kabupaten/kota terpilih yang telah memenuhi readiness criteria. Bapak, Ibu, Para Hadirin sekalian, Akhir kata, kami berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi proses percepatan penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tidak lupa kami menyampaikan selamat berdiskusi dan semoga sukses bagi seluruh peserta dan pendukung kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim,
Acara Rapat
Koordinasi Awal Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara resmi kami buka. Wassalamualaikum Wr, Wb. Direktur Jenderal Cipta Karya Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc.
