.$+0’+$0 #!"#
KATA SAMBUTAN
Banyak masyarakat miskin di pedesaan yang belum mendapatkan air bersih yang layak. Selain itu adalah masyarakat di wilayah peri-urban yang mana masyarakatnya berpenghasilan rendah, pemukiman dan lingkungannya rawan serta tidak/belum tersedianya sarana sanitasi yang layak. Air bersih yang layak tersebut adalah layak secara kualitas maupun layak secara kuantitas. Kebutuhan air itu sudah sepantasnya dapat terpenuhi. Dan upaya penyediaan air minum di masyarakat harus sejalan dengan penanganan kesehatan dan sanitasinya. Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas), pemerintah berupaya untuk (i) meningkatkan jumlah masyarakat pedesaan dan periurban untuk mendapatkan akses air minum, kesehatan dan sanitasi, (ii) mengurangi jumlah penduduk terserang penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan, serta (iii) meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan maupun penanganan pasca proyek. Sehingga, pada akhirnya pencapaian target MDGs bidang air minum, dan penyehatan lingkungan (AMPL) dapat terwujud. Program Pamsimas dilaksanakan di 15 provinsi. Dan merupakan program lintas kementerian: Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Koordinasi lintas kementerian, juga di tingkat pusat maupun daerah sangat penting. Oleh karena itu, amat perlu adanya Buku Pedoman, Buku Petunjuk Pelaksanaan, maupun SOP Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan program Pamsimas, yang dapat menjadi acuan dalam menjalankan seluruh kegiatan. Semoga dengan Buku Pedoman dan Buku Petunjuk Teknis yang cukup lengkap ini dapat memberikan arahan pada seluruh siklus kegiatan Pamsimas; baik dalam hal peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, mampu melaksanakan pengoperasian, sampai dengan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang sehat.
Jakarta, Mei 2012 Direktur Jenderal Cipta Karya,
Budi Yuwono P. NIP.110020173
0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
ii
.$+0’+$0 #!"#
KATA PENGANTAR Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kualitas maupun kuantitas. Namun masih banyak masyarakat miskin di Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak. Program Pamsimas adalah program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat bagi masyarakat miskin di pedesaan. Sejak 2008 Pamsimas dilaksanakan, dampaknya positif bagi masyarakat desa yang tersebar di 15 provinsi. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Agar lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Buku Pedoman, Buku Petunjuk Teknis, maupun SOP Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan program Pamsimas. Bukubuku ini merupakan penyempurnaan buku-buku tahun lalu, dan banyak manfaat dapat dipetik, antara lain: · · · · · ·
Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pendampingan masyarakat dalam pembuatan semua bentuk dokumen program Pamsimas Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan pendampingan masyarakat dalam hal pembuatan segala bentuk dokumen terkait program Pamsimas Memantau dan evaluasi proses pendampingan masyarakat untuk membuat semua pelaporan dan pertanggungjawaban Panduan untuk memfasilitasi masyarakat dalam membuat segala jenis dokumen dalam kegiatan Program Pamsimas Memahami secara menyeluruh segala bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban di tingkat masyarakat Memastikan semua pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dibuat oleh masyarakat dan memuat informasi yang benar
Dengan demikian diharapkan seluruh aspek kegiatan di tingkat masyarakat dapat berjalan dengan baik. Masyarakat dapat menikmati air bersih dan sanitasi yang layak sepanjang massa dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Jakarta, Mei 2012 Direktur Pengembangan Air Minum - DJCK,
Ir. Danny Sutjiono
0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
iii
.$+0’+$0 #!"#
DAFTAR ISI
BAB 1. Pendahuluan............................................................................................................. 1 BAB 2. Tujuan Pengukuran Kinerja....................................................................................... 1 BAB 3. Kegunaan Indikator Pengukuran Kinerja Pengelolan Keuangan di Masyarakat ........ 2 BAB 4. Tanggung jawab Pelaksanaan Pengukuran Kinerja .................................................. 2 BAB 5. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan........................................................ 3 BAB 6. Prosedur Pelaksanaan Pengukuran Kinerja .............................................................. 4 BAB 7. Sasaran Pemeriksaan Pengukuran Kinerja ............................................................... 5 BAB 8. Ketentuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan ............................................ 5
0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
iv
.$+0’+$0 #!"#
SOP PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
BAB 1. PENDAHULUAN Salah satu faktor kunci sukses dan keberlanjutan organisasi adalah adanya sistem pelaporan keuangan dan monitoring yang kuat. Tanpa hal tersebut sulit untuk diketahui bagaimana seluruh posisi keuangan organisasi, dan bagaimana sumber daya organisasi digunakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin adanya proses pelaporan yang konsisten dan menerus, serta dapat digunakan sebagai fungsi monitoring pengelolaan keuangan adalah dengan melakukan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan. Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab fasilitator CD dengan DMAC FM dan DMAC CD secara langsung dan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan dan menjamin bahwa pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) di tingkat LKM yang secara operasional dilakukan oleh bendahara. Kegiatan pengukuran kinerja ini selaras dengan tujuan umum dan tujuan khusus dalam manajemen keuangan LKM.
BAB 2. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA Tujuan dilakukannya Pengukuran Kinerja pengelolaan keuangan di LKM adalah: 1. Memastikan bahwa seluruh kebijakan keuangan di tingkat LKM (bendahara) telah ditetapkan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis Pamsimas 2. Memastikan seluruh transaksi keuangan telah dilakukan sesuai dengan prinsip dasar manajemen keuangan 3. Memastikan seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan tepat waktu dan layak 4. Memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga dapat ditunjukkan kepada pihak pemberi dana dan penerima manfaat bahwa keuangan proyek telah digunakan sebagaimana mestinya. 0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
1
.$+0’+$0 #!"#
Pengukuran kinerja keuangan wajib dilakukan di lokasi regular, replikasi, dan Hibah Insentive Desa (HID). Laporan pengukuran kinerja dilaporkan secara rutin setiap bulan secara berjenjang.
BAB 3. KEGUNAN INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAN KEUANGAN DI MASYARAKAT 1. Merupakan wujud nyata adanya proses pendampingan yang benar-benar dilakukan secara langsung oleh fasilitator berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Proses pendampingan ini secara nyata ditunjukkan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, dimana setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan didasarkan pada AD/ART LKM dan standar manajemen keuangan yang telah ditetapkan. 2. Pembelajaran kepada masyarakat berkaitan dengan proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar untuk menjamin adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pembelajaran ini ditunjukkan dengan dilakukannya proses pencatatan seluruh transaksi keuangan dengan tepat waktu dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan didasarkan atas rencana kegiatan yang telah disusun dan diputuskan oleh masyarakat setempat dan sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Proaksi). Tidak satu kegiatan pun yang dilakukan atas dasar keputusan sepihak atau sebagian orang atau anggota LKM. Seluruh kegiatan dijamin dan diputuskan secara bersama dalam musyawarah (rembug desa).
BAB 4. TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh fasilitator CD. Pengukuran kinerja ini sebagai wujud pernyataan fasilitator bahwa proses pengelolaan keuangan yang dilakukan LKM benar-benar telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Secara umum, pengukuran kinerja ini memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan LKM. Kelayakan dan keabsahan Pengukuran Kinerja sepenuhnya menjadi tanggungjawab fasilitator (pendamping lapangan). Sedangkan uji kebenaran dan keabsahan dilakukan oleh DMAC FM, DMAC CD, PMAC FM, dan team CMAC dampingan.
FM secara acak dan representatif dari sejumlah desa
0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
2
.$+0’+$0 #!"#
BAB 5. INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Tidak terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana. 2. Laporan keuangan dan kemajuan kegiatan tersedia pada saat dibutuhkan dan ditempelkan di papan pengumuman. 3. Setiap transaksi paling lambat dibukukan 1 hari setelah transaksi terjadi oleh bendahara LKM. 4. Tanda bukti lengkap dan disusun rapi sesuai dengan urutannya. Bukti bukti asli harus dilampirkan. Dokumen Pendukung adalah berupa bukti-bukti pembelian dan pembayaran seperti bon, kwitansi, nota, slip pengambilan, bukti transfer dan bukti-bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dengan selalu terdapat stempel penjual untuk bukti yang berasal dari pihak luar dan stempel LKM dan penerima untuk bukti yang berasal dari dalam/dikeluarkan sendiri oleh LKM, dokumen ini disimpan sampai sepuluh (10 tahun setelah berakhirnya program. Pastikan bahwa bukti yang ada merupakan bukti asli dan tanggal bukti sesuai dengan pengeluaran pembiayaan apakah bukti tersebut dibiayai dari kas atau bank. Bukti disajikan secara rinci dan jelas dan tidak bersifat global/gabungan. Semua format formulir diisi dengan benar dan jelas serta tidak terdapat kesalahan didalamnya. 5.
Pencatatan rapi dan tersedia apabila dilakukan pemeriksaan setiap saat.
6.
Jumlah saldo buku kas sama dengan uang tunai yang terdapat dalam kas LKM (form kas opname terlampir). Dana tunai dan semua bukti transaksi sebaiknya disimpan ditempat yang aman (lemari yang terkunci/brankas).
7.
Saldo Buku Kas tidak diperbolehkan melebihi nilai Rp 2.000.000 paling lama 5 hari
8.
Setiap tanggal 25 laporan keuangan ditutup, dijumlahkan dan dibuat saldo akhirnya. Saldo akhir bulan yang lalu menjadi saldo awal bulan berikutnya yang seterusnya akan berpengaruh pada jumlah bulan berikutnya, oleh sebab itu harus dilakukan penjumlahan secara teliti dan benar.
9.
Laporan keuangan LKM harus ditandatangani oleh ketua dan bendahara dan diverifikasi oleh fasilitator.
10. Laporan keuangan Bulanan ditempelkan dipapan informasi atau di tempat yang strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Fasilitator wajib menjelaskan kepada LKM mengenai arti dari hasil penilaian tersebut, juga mengarahkan cara-cara perbaikan yang perlu dilakukan.
0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
3
.$+0’+$0 #!"#
BAB 6. PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA 1.
Proses Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan LKM dilakukan secara terus menerus dan periodik oleh fasilitator CD dengan menggunakan form Pengukuran Kinerja, untuk seluruh desa dampingan setiap bulan. Pengukuran dimulai sejak diterimanya in-cash sampai progres fisik telah mencapai 100% atau kegiatan LKM telah selesai dan LPD terakhir sudah dipertanggungjawabkan.
2.
Fasilitator harus melakukan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan di LKM berkisar antara tanggal 25 sampai dengan akhir bulan berjalan.
3.
Paling lambat pada akhir bulan, fasilitator CD wajib melaporkan hasil pengukurannya kepada DMAC CD dan DMAC FM.
4.
Fasilitator harus menjelaskan hasil Pengukuran Kinerja pengelolaan keuangan LKM beserta rencana tindak lanjut perbaikan (jika ada) kepada LKM dan memberikan salinan hasil pengukuran kinerja kepada LKM. Seluruh Instrumen Pengukuran Kinerja, diarsipkan dan dijadikan sebagai lampiran dalam laporan bulanan Tim Fasilitator.
5.
Setiap awal bulan DMAC FM mengkompilasi seluruh hasil rekapitulasi Tim Fasilitator, dan kemudian memberikan laporan ke PMAC dengan tembusan ke DPMU paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan. Selanjutnya PMAC mengirimkan hasil uji petik ini kepada CMAC paling lambat tanggal 10 setiap bulan, dengan tembusan ke PPMU.
6.
DMAC FM akan membantu memonitor terlaksananya pelaksaan pengukuran kinerja di level desa dan memastikan uji petik terlaksana sesuai dengan jadwal. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja dengan komposisi: a. Fasilitator melakukan Pengukuran Kinerja sejumlah 100% dari seluruh LKM setiap bulan (form PK 1 dan PK 2) b. DMAC CD dan DMAC FM melakukan uji petik sejumlah 50% dari seluruh LKM setelah pencairan, setiap bulan (form PK 3) c. PMAC melakukan uji petik 10% dari seluruh LKM yang telah dinilai oleh DMAC setelah pencairan, setiap bulan (form PK 3) d. CMAC melakukan uji petik 3% dari seluruh LKM di Propinsi yang telah dinilai oleh PMAC setelah pencairan, setiap bulan (form PK 3)
7.
Paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya FMS CMAC akan memuat (upload) hasil pengukuran kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh fasilitator CD dan summary uji petik ke dalam website pamsimas (kompilasi form PK 3 dan PK 4 serta form PK 5). 0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
4
.$+0’+$0 #!"#
No
Pelaku
Dokumen yang dikirim
Ke
Tanggal
1
Fasilitator CD
PK 1 dan PK 2
DMAC FM
25 – 30 bulan berjalan
2
DMAC CD dan DMAC FM
Kompilasi PK 1 dan PK 3
FMS PMAC
1-5 bulan berikutnya
3
FMS PMAC
Kompilasi PK 1, kompilasi PK 3, dan PK 4
FM CMAC
5-10 bulan berikutnya
BAB 7. SASARAN PEMERIKSAAN PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan pencatatan transaksi lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan, termasuk bukti-bukti ,serta dokumen pendukung. Program Pamsimas di tingkat LKM melalui unit-unit yang ditunjuk. Dalam hal ini yang menjadi responden dalam pemeriksaan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan program dan pelaporan dalam hal ini organisasi LKM. Format Pengukuran Kinerja dan rekapitulasinya dapat dilihat di Lampiran Instrumen Pengukuran Kinerja
BAB 8. KETENTUAN PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN Untuk dapat menentukan nilai (skor) disetiap item, berikut ini diberikan ketentuan
cara
pengisian
instrumen
Pengukuran
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan; a.
Semua item jika jawabannya ”Ya” maka nilainya 1 dan jika jawabannya ”Tidak” nilainya 0
b.
Pengukuran Kinerja dinyatakan sangat baik jika total skor mencapai angka 15,
c.
Pengukuran Kinerja dinyatakan memadai jika total skor mencapai angka 9 - 14,
d.
Pengukuran Kinerja tidak memadai jika total skor kurang dari 9 (0 - 8).
Note: Apabila ada penyimpangan dana, maka point no 14 nilainya 0. Bila point 14 nilainya 0, maka nilai akan langsung menjadi tidak memadai. 0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
5
.$+0’+$0 #!"#
INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN LKM
Nama LKM Desa/Kel.
: :
No
Kecamatan Kab/Kota Aspek Pengukuran
: : Nilai
Catatan
Kebijakan Keuangan 1
Semua Kebijakan disusun LKM berdasarkan AD/ART
2
LKM menyusun dan menetapkan RKM I dan II. Tidak ada pemberian/pemotongan uang kepada pelaku pamsimas
3
Semua penerimaan dan pengeluaran diketahui oleh kooridnator LKM
keuangan
Sistem Akuntansi 4
Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan dengan bukti transaksi yang absah.
5
Pencatatan dilakukan tepat waktu dan laporan ditutup tanggal 25 setiap bulan
6
Rekening Bank menggunakan nama Lembaga bukan nama pribadi
7
Dana Kas Satlak Pamsimas hanya boleh dipegang oleh Bendahara Satlak; tidak boleh dititipkan kepada pihak manapun juga atau disimpan dalam rekening apapun.
8
Specimen Rekening Bank di tandatangani 3 orang dari LKM dan satlak
9
Pembayaran dalam jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas menggunakan mekanisme transfer
10
Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai ditangan bendahara § Buku Kas : - Tanggal : ................................. - Jumlah : Rp. ........................... § Uang Tunai Di Bendahara: (form Berita Acara Penghitungan Kas- form PK 6) Tanggal : ............................... - Jumlah : Rp. ..........................
0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
6
.$+0’+$0 #!"#
No
Aspek Pengukuran
Nilai
11
Saldo buku bank sama dengan saldo di rekening bank
12
Dana Kas Operasional di tangan Bendahara, tidak boleh lebih dari Rp. 2.000.000,00 dan lebih dari 5 hari
Catatan
Pelaporan dan Monitoring 13
Laporan keuangan Bulanan di pasang di papan informasi pada tempat yang strategis. LKM memiliki salinan hasil pengukuran kinerja dan melakukan perbaikan (jika ada) yang disarankan.
14
LKM melakukan pengambilan dana dari rekening LKM berdasarkan RPD yang telah disetujui
15
LKM membuat Laporan Penggunaan Dana untuk pencairan Tahap II dan III jika penggunaan dana telah mencapai ≥ 90%)dan setelah dana 100% digunakan dan kegiatan 100% selesai dilaksanakan. did Total Skor (TS)
....................................., ...... - .................... – 20.....
Fasilitator CD
Koordinator LKM
(………………………….)
0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
7
.$+0’+$0 #!"#
INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
A. Petunjuk Umum 1. Semua pertanyaan diberi nilai 1 untuk ”Ya” dan 0 untuk ”Tidak” 2. Kolom catatan diisi sesuai dengan informasi tambahan sebagai klarifikasi keadaan yang sesungguhnya yang mungkin harus dijelaskan lebih rinci, termasuk apabila ada penyimpangan sejumlah dana. Contoh : Jika nilainya 0 penjelasan catatan sebagai berikut ; § Rekening Bank bukan atas nama lembaga § Saldo Kas tidak sama dengan saldo tunai di tangan bendahara dan tidak dapat dijelaskan § Rekomendasi apa yang akan dilakukan oleh LKM sebagai tindak lanjut fasilitator sehingga nilai berubah 1 dalam pengukuran mendatang. B. Penjelasan Rinci per Item Pertanyaan
1.
2.
Aspek Pengukuran
Penjelasan
Semua Kebijakan disusun LKM
Adalah kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang
berdasarkan AD/ART
ditetapkan dan harus diterapkan berdasarkan pada AD/ART
LKM menyusun dan menetapkan RKM
RKM I dan II disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka nilainya = 0 Tidak ada pemberian sejumlah uang atau pemotongan yang
Tidak ada pemberian uang kepada pelaku pamsimas
dilakukan oleh pelaku pamsimas termasuk pemberian. Pemotongan yang diperbolehkan adalah hanya untuk pajak, administrasi bank. Apabila ada pemberian/pemotongan kepada pihak yang tidak berhak (misalnya narasumber) maka nilainya: 0
3.
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui oleh ketua LKM
§ Semua penerimaan dan pengeluaran dana di LKM menggunakan Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran yang diketahui (ditandatangani) oleh LKM (koordinator satlakyang ditetapkan). § Jika terdapat satu saja bukti tidak ditandatangani oleh ketua LKM, maka nilainya =0 0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
8
.$+0’+$0 #!"#
Aspek Pengukuran 4.
Penjelasan
Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan dengan bukti transaksi yang
§ Seluruh proses administrasi (notulensi, surat menyurat, pencatatan keuangan, penyajian laporan keuangan dan pengarsipan) dilakukan oleh sekretariat LKM
memadai.
§ Pencatatan transaksi menggunakan format-format baku standar § Fasilitator melakukan cross-check penjumlahan kebawah dan kesamping § Seluruh transaksi keuangan harus memiliki bukti pendukung yang memadai (transaksi dengan pihak ketiga harus memiliki bukti pendukung dari pihak ketiga (seperti; Bon, Kwitansi, Nota atau bukti lainnya) § Seluruh bukti pendukung harus berisi informasi yang lengkap (contoh: nama barang, jumlah, dan harga satuan) § Jika terdapat satu transaksi saja tidak dicatat atau tidak memiliki bukti maka nilainya =0
5.
Pencatatan dilakukan tepat waktu dan laporan ditutup tanggal 25
§ Pembukuan dilakukan paling lambat 1 hari setelah transaksi
setiap bulan
§ Pencatatan transaksi keuangan (keluar atau masuk) dilakukan tepat waktu dan laporan keuangan pada bulan tersebut disajikan (ditutup) pada tanggal 25 setiap bulannya. § Apabila salah satu kriteria diatas tidak dilakukan, maka nilainya: 0
6.
7.
Rekening Bank menggunakan nama Lembaga, bukan nama
Rekening Bank menggunakan nama; LKM .......... sebagaimana yang tertera dalam akta notaris, apabila
pribadi
menggunakan nama pribadi nilainya=0
Dana Kas Operasional Satlak Pamsimas dilarang dipegang/dititipkan kepada pihak
Apabila dipegang atau dititipkan kepada pihak manapun selain bendahara Satlak atau disimpan kedalam rekening pribadi bendahara atau rekening manapun, maka nilainya=0
manapun juga atau disimpan dalam rekening apapun, dan hanya boleh dipegang oleh Bendahara Satlak.
0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
9
.$+0’+$0 #!"#
Aspek Pengukuran 8.
Pembukaan Rekening Bank (Specimen) di tandatangani oleh 3 orang dari LKM
Penjelasan § Penandatanganan rekening bank (spesimen) terdiri dari 3 orang anggota LKM yaitu Koordinator LKM, Bendahara dan Satuan Pelaksana (satlak). Termasuk pada saat penarikan dana dari bank, § Bila kurang dari 3 orang nilainya=0
9.
Pembayaran dalam jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas menggunakan mekanisme transfer
10. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai ditangan bendahara
Pembayaran dalam jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas sekaligus dalam satu pembayaran kepada 1 pihak (satu nama) harus melalui transfer baik transfer bank/lembaga perbankan atau kantor pos. Apabila tidak dilakukan melalui transfer maka nilainya=0 Penghitungan kas/dana tunai yang ada di bendahara dicocokkan dengan buku kas, pada tanggal yang sama harus bernilai sama. Penghitungan dilakukan dengan Berita Acara Perhitungan Kas (form PK 6). Jika ada perbedaan (contoh biaya/penerimaan yang belum dibukukan), buku kas harus diperbaiki. Apabila setelah perbaikan, saldo buku kas berbeda dengan kas tunai, , nilainya 0
11. Saldo buku bank sama dengan saldo di rekening bank
Saldo pada buku kas (catatan sekretariat LKM) harus memasukkan nilai saldo akhir setiap bulan. Untuk itu buku rekening bank harus dicetak sebelum penutupan buku.
12. Dana Kas Operasional di tangan Bendahara, tidak boleh lebih dari Rp. 2 juta
Dana Kas Operasional di tangan Bendahara, tidak boleh lebih dari Rp. 2 juta dan tidak lebih dari 5 hari.
13. Laporan keuangan dan RKM di pasang di papan informasi pada tempat yang strategis
Laporan Keuangan Bulanan yang disajikan setiap bulan harus dipasang dipapan informasi selambat-lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya. Bila tidak ada, maka nilainya: 0
14. LKM melakukan pengeluaran dana berdasarkan RPD yang telah
§ Untuk melakukan pengendalian dalam penggunaan dana, maka untuk pengambilan dana dari rekening bank LKM, harus dilakukan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan disetujui ketua LKM dan diperiksa oleh fasilitator,dan DMAC
disetujui
Apabila jumlah uang di Bendahara lebih dari Rp 2.000.000 selama lebih dari 5 hari dan tidak dapat dijelaskan alasannya, maka nilainya: 0
§ Apabila tidak berdasarkan RPD nilainya 0
0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
10
.$+0’+$0 #!"#
Aspek Pengukuran 15. LKM membuat pembukuan Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD)
Penjelasan § LPD merupakan dokumen pertanggungjawaban Satlak Pamsimas untuk setiap dana yang telah dicairkan dari Bank.. § LPD yang diperiksa adalah LPD pada pencairan tahap II dan III dan setelah dana 100% digunakan. LPD dibuat jika penggunaan dana telah mencapai lebih dari 90%. § LPD dibuat oleh Ketua Satlak Pamsimas dan disetujui oleh Koordinator LKM dan diketahui oleh Konsultan kabupaten/kota § Jika LPD tidak berdasarkan RPD yang disetujui, maka nilainya=0
Catatan : ·
Semua
hasil
pemeriksaan
akan
menjadi
dasar
Pengukuran
Kinerja
Pengelolaan Keuangan LKM oleh fasilitator CD terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan LKM dan menjadi bukti sebenar-benarnya terhadap halhal yang berakibat atas validasi data tersebut. ·
Laporan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan yang tidak dikirim sampai dengan 2 (dua) bulan, dianggap fasilitator tidak melakukan pengukuran.
0-.
.%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
11
.$+0’+$0 #!"# Form PK 1
REKAP PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN Status per …. - ……………….. – 20…. Kabupaten : No
Nama LKM
Nama Desa
Kecamatan
Aspek Pengukuran 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TS
Tingkat Kinerja
TS = Total Skor Summary:
…………………..,……/………/…….. (Lokasi, tanggal dilakukan)
Sangat Baik : …. desa (…%) Memadai : …. desa (…%) Tidak Memadai: …. desa (…%)
Diketahui oleh: PMAC FM
Dibuat oleh: Fasilitator CD / DMAC FM
( ........................................... )
(………………………………………..)
.%12,(2) 1%),’0
0-. .%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
12
.$+0’+$0 #!"# Form PK 2
RENCANA TINDAK LANJUT dan CAPAIAN TINDAK LANJUT PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN LKM
Periode : ..................... s/d ........................... 20..... Kabupaten : No
Nama LKM
Desa
Kecamatan
Tingkat Kinerja (awal)
Rencana Tindak Lanjut Aktivitas
Capaian tindak lanjut
P.Jawab
…………………..,……/………/…….. Dibuat oleh
Diketahui oleh
Fasilitator CD/DMAC FM
( ........................................... )
PMAC FM
(…………………………………….)
( ........................................... )
Catatan: Penyelesaian tindak lanjut ditindaklanjuti satu bulan berikutnya.
.%12,(2) 1%),’0
0-. .%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
13
.$+0’+$0 #!"#
Form PK 3
UJI PETIK PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN LKM Oleh.......................... (DMAC FM/PMAC FMS/CMAC)*
Periode: ...............................
No
Nama Desa
Nilai dari fasilitator
Nilai dari hasil uji petik
Sesuai (Y/N)
Keterangan
…………………..,……/………/……..
Jumlah desa di kab/kota/provinsi* ……..…… : ………. desa Uji petik oleh ……………………. : …….% Penilaian sesuai : …….% Kesimpulan : ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. *: pilih salah satu
Dibuat oleh:
( ........................................... )
.%12,(2) 1%),’0
0-. .%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
14
.$+0’+$0 #!"#
Form PK 4 RANGKUMAN HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN Status …………………..,…..…/……….…/…….. Propinsi: Kab/Kota
Kecamatan
Desa
1
2
3
Pengukuran oleh Fasilitator
DMAC
PMAC
4
5
6
Keterangan 7
Kab. ……
Kab. ……
Jumlah Desa Jumlah sangat baik Jumlah memadai Jumlah tidak memadai
Dibuat oleh: FMS PMAC
(……………………….)
Catatan 1. 2. 3. 4.
Diisi Kab/Kota Diisi Nama Kecamatan Diisi Nama Desa Diisi hasil pengukuran oleh fasilitator (sesuai dengan tingkat kinerja pada form Rekap Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh fasilitator - form PK1) 5. Diisi hasil pengukuran oleh DMAC FM (sesuai dengan tingkat kinerja pada form Rekap Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh DMAC FM - form PK3) 6. Diisi hasil pengukuran oleh PMAC (sesuai dengan tingkat kinerja pada form RekapPengukuran Kinerja yang dilakukan oleh PMAC - form PK3) 7. Keterangan apabila ada kondisi yang perlu dijelaskan .%12,(2) 1%),’0
0-. .%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
15
.$+0’+$0 #!"# Form PK 5
REKAP PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN Status per …. - ……………….. – 20…. Propinsi: Status Update No
Kota/Kab
Desa Reguler
Desa Replikasi
HID
Keterangan
Fasilitator 100%
Total Desa
Kinerja LKM Sangat Baik
Memadai
Desa
Desa Tidak Memadai
Sudah Dinilai
Permasalahan Belum Dinilai
Sudah Selesai
Belum Selesai
Total
Keterangan: Desa sudah selesai dan belum selesai dinilai dari segi fisik/pembangunan infrastruktur. Direkap oleh,
(………………….) CMAC
.%12,(2) 1%),’0
0-. .%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
16
.$+0’+$0 #!"#
Form PK 6
BERITA ACARA PENGHITUNGAN KAS
Pada hari ini (…..sebutkan nama hari…) tanggal….bulan….tahun ….., jam……..WIB/WITeng/WIT, telah dilakukan penghitungan uang/kas di bendahara LKM…………bertempat di …………….LKM……….desa…….kecamatan……kabupaten……. Hasil penghitungan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
@ Rp 50 @ Rp 100 @ Rp 500 @ Rp 1000 @ Rp 2000 @ Rp 5000 @ Rp 10000 @ Rp 20000 @ Rp 50000 @ Rp 100000
sebanyak………. koin sebanyak…….… koin/lembar sebanyak………. koin sebanyak………. koin/lembar sebanyak……… lembar sebanyak……… lembar sebanyak……… lembar sebanyak……... lembar sebanyak……... lembar sebanyak……… lembar
Jumlah
: Rp…………………. : Rp…………………. : Rp…………………. : Rp…………………. : Rp………………….. : Rp………………….. : Rp…………………. : Rp…………………. : Rp…………………. : Rp…………………. : Rp………………….
Jumlah uang tersebut telah dikembalikan ke kas bendahara LKM setelah penghitungan selesai. Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dihitung oleh:
Disaksikan oleh:
Bendahara LKM……………..
Fasilitator/DMAC/PMAC/CMAC
(…………………………………..)
(………………………………..)
Diketahui oleh: Koordinator LKM
(………………………………) .%12,(2) 1%),’0
0-. .%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
17
.$+0’+$0 #!"# REKONSILIASI KAS
A.
Kas di Bendahara (pada saat perhitungan)
B.
Pengeluaran: 1. No Bukti …………………. 2. No Bukti…………………..
Rp……………………. Rp……………………
3. No Bukti…………………..
Rp…………………….
Jumlah pengeluaran kas
Rp…………………
Rp………………….
C.
Jumlah
(A+B)
Rp……………….....
D.
Penerimaan kas (penarikan dari bank) 1. Slip Bank tangga,,,,,,,,….. Rp……………………. 2. Slip Penarikan Bank tanggal Rp…………………… Jumlah Penerimaan kas
Rp………………….
E.
Jumlah (C-D)
Rp………………….
F.
Saldo Kas pada buku Penerimaan dan Pengeluaran
Rp…………………..
G. Selisih
Rp……………0.…..
Catatan: ·
Form ini digunakan apabila nilai kas di bendahara berbeda dengan saldo kas pada buku penerimaan dan pengeluaran.
·
Form ini dibuat oleh Fasilitator/DMAC FM/PMAC/CMAC pada saat melakukan pengukuran indikator kinerja pengelolaan keuangan.
·
Apabila terdapat selisih penelusuran lebih lanjut.
atau tidak sama dengan 0 (nol), maka harus dilakukan
Dibuat oleh:
(…………………...) .%12,(2) 1%),’0
0-. .%,&2)2/$, )’,%/($ .%,&%*-*$$, )%2$,&$,
18
