Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
ARAH KEBIJAKAN PROVINSI DALAM PEMETAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI SDA KAWASAN PEDESAAN Disampaikan Oleh: Drs. H. NAHARUDDIN, M.TP Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
GAMBARAN UMUM WILAYAH - Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 24 -9- 2002 dan mulai operasional Tgl. 1-7- 2004.
Luas Wil : 251.810 km2 Daratan : 10.595 km2 (4%) Lautan : 241.215 km2 (96 %) Jlm Pulau pd air pasang : 1.795 Jlm Pulau pd air surut : 2.408
Wilayah Administrasi - Kabupaten : 5 - Kota :2 - Kecamatan : 66 - Kelurahan : 141 - Desa : 275 BATAS WILAYAH Utara
: Vietnam & Kamboja
Selatan : Prov.Babel, Jambi Barat
: Singapura, Malaysia, Riau
Timur
: Malaysia. Kalbar
2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
KELURAHAN
DESA
Tanjungpinang
4
18
0
Batam
12
64
0
Bintan
10
15
36
Karimun
12
29
42
Natuna
12
6
70
Lingga
9
7
75
Kep. Anambas
7
2
52
Provinsi Kepulauan Riau
66
141
275
Sumber: Kepri dalam angka 2014
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Wilayah Prov. Kepulauan Riau Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Batam Tanjungpinang
2010 1.692.816 213.479 143.020 69.416 86.513 37.629 954.450 188.309
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
Jumlah Penduduk (Jiwa) 2011 2012 2013 2014 1.748.810 1.805.089 1.861.373 1.917.415 216.146 218.475 220.882 223.117 145.057 147.212 149.120 151.123 70.423 71.454 72.527 73.470 87.026 87.482 87.867 88.274 38.210 38.833 39.374 39.892 1.000.661 1.047.534 1.094.623 1.141.816 191.287 194.099 196.980 199.723
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ISU STRATEGIS DAERAH 1. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang tinggi, khususnya Batam dan wilayah lainnya; 2. Rendahnya kualitas SDM sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulaupulau terdepan dan pulau-pulau kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan tersebut. 4. Peningkatan konektivity di semua daerah 5. Pengembangan sektor energi kelistrikan, gas, dan air bersih untuk mendukung sektor industri
ISU STRATEGIS DAERAH 6.Kurangnya pengembangan sektor tersier (industri pengolahan) untuk mendukung nilai tambah (value added) terutama untuk industri pengelolaan hasil-hasil kelautan dan perikanan; 7.Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan; 8.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat berbagai pencemaran; 9.Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial.
KEBIJAKAN Mendorong Pengembangan Wilayah Laut Dan Sektor-sektor Kelautan Dan Perikanan. Meningkatkan Keterkaitan Antar Daerah (Connectivity) Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Terdepan/Terluar. Mendorong Pertumbuhan Wilayah-wilayah Potensial Di Luar Batam Dengan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan Di Wilayah Batam. Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Environment. Keterkaitan Antara Target Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Dalam Hal - Pertumbuhan Ekonomi Di Atas 8 Persen - Pengurangan Kemiskinan Di Bawah 10 Persen - Pengurangan Pengangguran Di Bawah 4 Persen
8
STRATEGI PEMBANGUNAN
Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan dua strategi pendekatan (dual track), yaitu: Mempercepat pelaksanaan Free Trade Zone wilayah BBK (termasuk Tanjungpinang ) agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera. Selain itu, juga mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/ agro ekosistem dominan. 9
PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM PEDESAAN:
1. Gambaran Umum Pedesaan di Provinsi Kepulauan Riau: a. Kondisi Topografi Desa/Kelurahan Kab/Kota
Lereng/Puncak
Lembah
Dataran
Karimun
0
0
71
Bintan
0
0
51
Natuna
28
2
46
Lingga
4
0
77
Kep. Anambas
37
6
11
Batam
3
0
61
Tanjung Pinang
2
0
16
Prov. Kep. riau
74
8
333
Sumber: Potensi Desa Kepulauan Riau tahun 2014 (BPS Kepri)
B. SUMBER PENGHASILAN UTAMA DESA/KELURAHAN PADA TAHUN 2014 Kab/Kota
Pertanian
Pertamban gan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Perdagangan Besar/eceran dan Rumah Makan
Karimun
51
6
0
9
0
5
0
Bintan
39
0
7
1
0
1
3
Natuna
75
0
0
0
0
1
0
Lingga
75
1
0
1
0
4
0
Kep. Anambas
50
1
0
2
1
0
0
Batam
20
0
29
10
0
4
1
Tanjung Pinang
3
0
0
4
0
8
3
313
8
36
27
1
23
7
Prov. Kep. Riau
Sumber: Potensi Desa Kepulauan Riau tahun 2014 (BPS Kepri)
Angkutan Jasa Pergudangan ,Komunikasi
lainnya
C. KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2014 Kab/Kota
TK Sederajat
SD SMP sederajat Sederajat
SMU Sederajat
SMK
Akademi/ Perguruan Tinggi
SLB
Karimun
39
66
43
17
7
2
3
Bintan
27
48
26
10
7
1
1
Natuna
53
64
31
17
5
3
0
Lingga
12
79
33
11
5
4
0
Kep. Anambas
28
51
20
6
1
1
0
Batam
55
64
57
36
21
14
4
Tanjung Pinang
17
18
14
7
7
7
2
231
390
224
104
53
32
10
Prov. Kep. Riau
Sumber: Potensi Desa Kepulauan Riau tahun 2014 (BPS Kepri)
D. KETERSEDIAAN SARANA KESEHATAN DI DESA/KELURAHAN TAHUN 2014 Kab/Kota
Rumah Sakit
Rumah Sakit Bersalin
Poliklinik/ Balai Pengobatan
Puskes mas
Pustu
Polindes
Apotek
Karimun
2
4
7
9
38
7
38
Bintan
2
2
7
14
27
7
27
Natuna
2
0
1
13
32
1
32
Lingga
2
0
1
8
35
1
35
Kep. Anambas
2
0
4
8
34
4
34
Batam
12
15
37
19
45
37
45
Tanjung Pinang
3
0
7
6
13
7
13
25
21
64
77
224
64
224
Prov. Kep. Riau
Sumber: Potensi Desa Kepulauan Riau tahun 2014 (BPS Kepri)
2. Permasalahan di Daerah Pedesaan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 • Perekonomi masyarakat desa pada umumnya berbasis perikanan-kelautan, pertanian dan pengelolaan sumber daya alam dalam skala kecil dan menengah; • Ekonomi belum dibangun berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan; • Belum berdayanya kelembagaan desa dalam menciptakan akses bagi kegiatan usaha dan permodalan;
2. Permasalahan di Daerah Pedesaan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 (lanjutan):
• Masih rendahnya kapasitas dan kemampuan masyarakat desa dalam berusaha melalui organisasi atau wadah ekonomi kolektif; • Belum optimalnya upaya penggalian potensi ekonomi desa dan kelurahan untuk dikembangkan menjadi unit usaha yang dapat menghidupkan ekonomi warga setempat; • Masih rendahnya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) dan terbatasnya akses modal serta informasi pemasaran.
3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tercantum dalam: a)Misi RPJMD Tahun 2010-2015, khususnya: Misi ke-2 (Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulaupulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan masyarakat) dan Misi ke-4 (Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (wong cilik))
3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tercantum dalam: b) Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015 yaitu: • Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di desa-desa; • Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); • Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa; • Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap modal;
3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tercantum dalam: c)Program-Program RPJMD Tahun 2010-2015 yaitu: • Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan; • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; • Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; • Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal; • Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; • Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa tertinggal; • Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan • Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Sekian dan Terima Kasih
