APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MEMBANTU MENENTUKAN STRATEGI PADA PERMASALAHAN PENGAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MEMBANTU MENENTUKAN STRATEGI PADA PERMASALAHAN PENGAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA Nama Mahasiswa : NRP : Jurusan : Dosen Pembimbing :

Teguh Murdianto 1207 100 061 Matematika FMIPA-ITS Prof. DR. Mohammad Isa Irawan, MT

Abstrak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (archipellagic state) dengan 17.508 pulau, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni antara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam menjadi sumber permasalahan atas kasus-kasus yang terjadi antara Indonesia dengan negaranegara tetangga. Untuk itu diperlukan strategi pengamanan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia. Pada penelitian ini akan dirancang perangkat lunak yang menerapkan sistem pakar sehingga dapat membantu menentukan strategi pada permasalahan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia. Rule yang disimpan dalam knowledge-base disusun dari ciri-ciri ancaman yang terjadi pada wilayah perbatasan. Proses reasoning memakai forward-chaining dengan harapan setelah melakukan konsultasi ke sistem dapat diketahui ancaman yang mungkin terjadi dalam wilayah perbatasan tersebut. Untuk mewakili fakta-fakta yang bersifat ambigu, kurang jelas, atau tidak pasti dipakai metode certainty factor sehingga dapat ditentukan nilai keyakinannya. Kata kunci: sistem pakar, forward-chaining, certainty factor, strategi pengamanan wilayah. Contoh kasusnya adalah pencurian ikan (illegal fishing) di perairan pantai timur Sumatera Utara. Akibatnya pendapatan dan penerimaan daerah Sumatera Utara hilang, lingkungan sumber daya perikanan rusak, pendapatan nelayan berkurang, bertambahnya biaya operasional nelayan, dan timbulnya konflik antar nelayan [10]. Untuk itu diperlukan strategi pengamanan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia. Kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan salah satu cabang ilmu sains komputer yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan manusia dengan memanfaatkan komputer sebagai medianya. Dengan kecerdasan buatan, komputer dirancang seolah memiliki kemampuan berpikir yang cerdas dan dapat bernalar seperti manusia. Salah satu cabang ilmu dari kecerdasan buatan adalah sistem pakar (expert system). Sistem pakar membantu manusia dalam mengambil keputusan dari permasalahan-permasalahan yang telah dirancang ke dalam sistem pakar tersebut. Sistem pakar sebagai ilmu yang membantu manusia dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk membantu Departemen Pertahanan dan Keamanan perbatasan dalam menentukan strategi pengamanan. Keputusan ini yang nantinya akan dilaksanakan oleh aparat keamanan di perbatasan sebagai tindakan atas permasalahan yang telah terjadi dan sebagai

1. PENDAHULUAN Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (archipellagic state) dengan 17.508 pulau, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni antara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut-laut dan selat-selat di Nusantara yang merupakan laut yurisdiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya 5.110 km dan lebarnya 1.888 km, luas perairan sekitar 5.877.879 km2, luas laut teritorial sekitar 297.570 km2, perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 695.422 km2, panjang pantai 79.610 km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2.001.044 km2 [8]. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-kecil dan memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam ini menjadi sumber permasalahan atas kasus-kasus yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Sebagai contoh kasus Blok Ambalat, dimana pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya, Petronas, memberikan konsesi minyak (production sharing center) kepada perusahaan minyak Shell, atas cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi (perairan sebelah timur Kalimantan) [7]. Selain itu eksploitasi sumber daya alam oleh nelayan ilegal yang terjadi di laut sekitar wilayah perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah.

1

digunakan dengan tampilan yang user-friendly sehingga lebih mudah dipahami. Salah satu bagian dari kecerdasan buatan adalah sistem pakar. Sistem pakar merupakan program komputer yang dirancang untuk mengimplementasikan kemampuan pemecahan masalah dari seorang ahli (pakar) [4]. Program komputer ini secara spesifik berusaha mengadopsi kepakaran seorang ahli dalam bidang tertentu [6].

antisipasi untuk permasalahan yang akan terjadi. Dengan mengambil rule dari permasalahan dan strategi pengamanan sebelumnya, diharapkan keputusan yang diambil lebih tepat dan relevan. Untuk mewakili fakta-fakta yang bersifat ambigu, kurang jelas, atau tidak pasti dipakai metode certainty factor sehingga dapat ditentukan derajat kepastiannya. Untuk memudahkan penggunaan sistem pakar maka dibuat suatu perangkat lunak dengan tampilan yang bersifat user-friendly dan agar dapat mengakomodasi knowledge-base yang besar maka digunakan sistem basis data (database) sesuai kebutuhan yang dipakai dalam sistem pakar tersebut. Bahasa yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak adalah JAVA dengan Interpreter Netbeans IDE yang bersifat Open-Source. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan dalam penelitian ini ini adalah (1) Bagaimana merancang sistem pakar yang dapat membantu menentukan strategi pada permasalahan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia, (2) Bagaimana merancang suatu perangkat lunak yang mengaplikasikan sistem pakar tersebut dengan bahasa pemrograman JAVA sehingga dapat dengan mudah membantu menentukan strategi pada permasalahan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia. Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah (1) Metode yang dipakai untuk menghitung derajat kepastian adalah Certainty Factor, (2) Proses reasoning sistem pakar memakai Forward Chaining, (3) Penentuan strategi dikhususkan untuk permasalahan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia, (4) Informasi-informasi untuk menyusun rule didapatkan dari fakta-fakta yang diperoleh dari jurnal, artikel, dan media massa baik elektronik maupun non elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pakar yang dapat membantu menentukan strategi pada permasalahan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia dan membuat perangkat lunak yang mengaplikasikan sistem pakar tersebut dalam bahasa pemrograman JAVA sehingga dapat dengan mudah menentukan strategi pada permasalahan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia.

2.2 Uncertainty Management dengan Certainty Factor Terdapat sejumlah metode untuk mengatasi ketidakpastian dalam sistem pakar, antara lain probabilitas klasik, probabilitas Bayes, teori Hartley berdasarkan himpunan klasik, teori Shannon berdasarkan pada probabilitas, teori DempsterShafer, teori Fuzzy Zadeh, dan faktor kepastian (certainty factor). Faktor kepastian pertama kali diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam pembuatan MYCIN [2]. Nilai certainty factor (CF) merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Nilai certainty factor menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Teori ini berkembang bersamaan dengan pembuatan sistem pakar MYCIN. Tim pengembang MYCIN mencatat bahwa dokter seringkali menganalisa informasi yang ada dengan ungkapan seperti misalnya: mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti. Untuk mengakomodasi hal ini, tim MYCIN menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Secara umum, rule direpresentasikam dalam bentuk sebagai berikut: IF E1 [AND/OR] E2 [AND/OR] … En THEN H (CF=CFi) dengan: E1, E2, E3,…, En : Fakta-fakta yang ada (Evidence) H : Konklusi yang dihasilkan (Hipotesis) CF : Tingkat keyakinan (Certainty Factor) terjadinya hipotesa H akibat adanya fakta-fakta E1, E2, E3,…, En Ukuran yang menunjukkan peningkatan keyakinan pada suatu hipotesis berdasarkan evidence disebut sebagai measure of belief (MB). Sedangkan ukuran yang menunjukkan penurunan keyakinan pada suatu hipotesis berdasarkan evidence yang ada disebut sebagai measure of disbelief (MD). Nilai dari MB dan MD dibatasi sedemikian hingga

2. DASAR TEORI 2.1 Sistem Pakar Salah satu cabang ilmu komputer yang membantu menyelesaikan permasalahanpermasalahan manusia sehari-hari adalah kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Dengan kecerdasan buatan, komputer dapat “berpikir” dan “bernalar” seperti manusia sehingga dapat membantu manusia dalam membuat keputusan, mencari informasi lebih akurat, atau membuat komputer lebih mudah Ukuran MB secara formal didefinisikan sebagai: 2

( )

) ( ) ) ) Jika nilai dari masing-masing evidence Sedangkan MD didefinisikan sebagai: ( ) diketahui, maka untuk mendapatkan ( ) , ( | ) ( )( ) { ( ) pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut ( ) [5]: dengan: ( ) ( ) ( ) ( ) : Ukuran yang menunjukkan peningMaka dari rumusan diatas ( ) katan keyakinan pada suatu hipo- didapatkan. Nilai ( ) ini nantinya dipakai tesis (H) jika evidence (E) terjadi. sebagai nilai keyakinan atas konsultasi yang telah ( ) : Ukuran yang menunjukkan penu- dilakukan oleh pengguna sistem pakar. runan keyakinan pada suatu hipotesis (H) jika evidence (E) terjadi. 2.3.2 Propagasi Keyakinan untuk Rule dengan ( ) : Peluang kejadian hipotesis (H) Beberapa Premis ( | ) : Peluang kejadian hipotesis (H), bila Pada rule dengan beberapa premis terdapat evidence (E) terjadi. dua macam penghubung yang biasa digunakan untuk Karena dalam proses observasi kepercayaan menghubungkan premis-premis tersebut, yaitu dapat bertambah atau berkurang, maka diperlukan konjungsi dan disjungsi. ukuran ketiga untuk mengkombinasikan MB dan MD yaitu Certainty Factor. Certainty Factor 2.3.2.1 Rule dengan Konjungsi didefinisikan sebagai berikut [2]: Pada rule dengan konjungsi, pendekatan ( ) ( ) yang digunakan adalah sebagai berikut [2]: ( ) ( ) , ( )( ) dengan nilai CF dibatasi oleh: ( ) ( ) Nilai 1 berarti sangat benar, nilai 0 berarti ( ( ) ( ) ) tidak diketahui dan nilai -1 berarti sangat salah. Nilai ( ) CF negatif menunjuk pada derajat ketidakpercayaan ( ) sedangkan nilai CF positif menunjuk pada derajat ( ( ) ( ) ) kepercayaan. Maka dengan pendekatan diatas ( ) didapatkan. Jika nilai dari masing-masing 2.3 Propagasi Keyakinan Rule evidence diketahui, maka untuk mendapatkan Propagasi keyakinan/kepercayaan adalah ( ) pendekatan yang digunakan adalah proses menentukan derajat kepercayaan pada sebagai berikut [5]: kesimpulan pada kondisi dimana fakta/bukti/ ( ) ( ) evidence yang ada tidaklah pasti. Nilai MB dan MD ( ( ) ( ) ) untuk menentukan nilai CF tidaklah konstan, tetapi * + akan mengembalikan nilai Fungsi berubah sesuai dengan nilai MB dan MD di setiap paling kecil dari 1 set evidence yang ada. evidence yang membentuk hipotesis tersebut. Untuk menghitung nilai perubahan MB dan MD 2.3.2.2 Rule dengan Disjungsi didefinisikan rumus sebagai berikut [2]: Pada rule dengan disjungsi, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut: { ( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ) dan ( ) ( ( ) ( ) ) { ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ) 2.3.1 Propagasi Keyakinan untuk Rule dengan ( ( ) ( ) ) Satu Premis Maka dengan pendekatan diatas ( ) Untuk rule dengan satu premis, ( ) didapatkan. Jika nilai dari masing-masing didapat dengan rumusan berikut [2]: evidence diketahui, maka untuk mendapatkan ( ) ( ) ( ) pendekatan yang digunakan adalah ( ( ) ) sebagai berikut [5]: (

)

{

, ( | ) ( )( )

( )

(

3

(

(

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Lebih khususnya, strategi adalah tindakan yang bersifat ( ( ) ( ) ) * + akan mengembalikan nilai incremental (senantiasa meningkat) dan terusFungsi menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang paling besar dari 1 set evidence yang ada. tentang apa yang diharapkan oleh para pengguna di masa mendatang. Dengan demikian, strategi hampir 2.3.2.3 Rule dengan Konjungsi dan Disjungsi Pada rule dengan dua jenis penghubung, selalu dimulai dari apa yang akan terjadi dan bukan pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut dimulai dari apa yang telah terjadi. [2]: Misal premis yang terbentuk adalah sebagai berikut: 2.5.2 Perumusan Strategi ( ) Perumusan strategi merupakan proses Solusinya adalah sebagai berikut: penyusunan langkah-langkah kedepan untuk ( ) membangun visi dan misi pengamanan terhadap ( )) ( wilayah perbatasan di Indonesia. Beberapa langkah ) ( ) ( )) ( ) ( ( yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk ( ) menyusun strategi, yaitu: ( ) ( ) ( ) ( ))/ . ( a. Mengidentifikasi lingkungan terutama negara ( ) tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. ( )) ( b. Melakukan analisa lingkungan internal dan ) ( ) ( )) ( ) ( ( eksternal untuk mengukur kekuatan dan ( ) kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan ) ( ) ) ( ))/ . ( ( ( dihadapi oleh Pemerintah dalam menjalankan Maka dengan solusi diatas ( ) misinya. didapatkan. Jika nilai dari masing-masing evidence diketahui, maka untuk mendapatkan c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang ( ) pendekatan yang digunakan adalah dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. sebagai berikut [5]: d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengeva( ) ( ) luasi berbagai alternatif strategi dengan memper( )) ( timbangkan sumber daya yang dihadapi dan ( ) dimiliki. )) ( ( ) ( ) ( e. Memiliki strategi yang paling sesuai untuk ( ) mencapai jangka pendek dan jangka panjang. ( ( ) ( ))) ( ( ) ( ) 2.5.3 Ancaman di Wilayah Perbatasan Indonesia 2.4 Rule dengan Konklusi yang Sama Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, Dalam proses eksekusi rule, mungkin sekali terjadi bahwa beberapa rule memiliki hipotesis atau baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai kesimpulan yang sama. Maka, perlu ada mekanisme membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah untuk mengkombinasikan beberapa hipotesis negara, dan keselamatan segenap bangsa. tersebut menjadi satu buah hipotesis saja. Persamaan Macam ancaman: untuk menggabungkan dua buah adalah sebagai 1. Ancaman Militer Ancaman militer adalah ancaman yang berikut: ( ) menggunakan kekuatan bersenjata yang ( )) ( terorganisasi yang dinilai mempunyai kemam( )) ( puan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan ,| || |{ segenap bangsa. Ancaman militer bisa berbentuk: 2.5 Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan  Agresi oleh negara lain Indonesia  Pelanggaran wilayah 2.5.1 Definisi Strategi  Spionase Definisi strategi secara umum adalah proses  Sabotase penentuan rencana para pemimpin puncak yang  Aksi teror bersenjata berfokus pada tujuan jangka panjang suatu  Pemberontakan bersenjata (

)

(

)

4

 Perang saudara 2. Ancaman Non-Militer Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum.

Setiap ancaman yang akan dihadapi memiliki ciriciri atas ancaman tersebut. Ruang lingkup permasalahan wilayah perbatasan dapat dilihat pada gambar 1. Dari ruang lingkup ini dibuat sistem pakar yang membantu menentukan strategi pengamanan atas ancaman yang terjadi pada wilayah perbatasan tersebut. Dengan memakai metode penghitungan nilai propagasi keyakinan certainty factor, diharapkan nilai keyakinan atas solusi/saran yang diberikan sistem dapat serelevan mungkin.

2.6 Permasalahan yang Dihadapi Beberapa permasalahan utama di daerah perbatasan adalah sebagai berikut: 1. Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut maupun darat. 2. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitasnya. 3. Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti penyelundupan kayu (illegal lodging), tenaga kerja dan lain-lain. 4. Pengelolahan perbatasan belum optimal, meliputi kelembagaan, kewenangan maupun program. 5. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil hutan dan kekayaan laut. 6. Munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal yang memperbesar terjadinya out migration, “economic asset” secara ilegal. 7. Mental dan professional aparat (stake holders di pusat dan daerah serta aparat keamanan di pos perbatasan). 3. 1. 2. 3. 4. 5.

Permasalahan Wilayah Perbatasan Kategori Wilayah Perbatasan Ancaman

Ciri Ancaman

Ancaman

Ciri Ancaman

Ancaman

Ciri Ancaman

Ciri Ancaman Ciri Ancaman Ciri Ancaman

Ancaman

Ciri Ancaman

Ciri Ancaman Ciri Ancaman Kategori Wilayah Perbatasan

Ciri Ancaman

Gambar 1: Ruang Lingkup Permasalahan Wilayah Perbatasan 4.2 Diagram Use Case Pada sub bab ini akan dijelaskan diagram use case konsultasi dengan aktor pengguna biasa. Konsultasi dilakukan melalui proses tanya-jawab atas evidence (ciri ancaman) yang membentuk hipotesis (ancaman). Dari setiap pertanyaan atas evidence akan dijawab sesuai kondisi yang sedang dialami. Kemudian dari hasil jawaban dihitung nilai CF sesuai dengan konektor antar evidence. Pada use case ini terdapat sub-sub use case yaitu mulai konsultasi dan simpan hasil konsultasi. Penjelasan dari masing-masing sub use case sebagai berikut:  Sub use case mulai konsultasi. Pada sub use case ini digambarkan pengguna biasa memulai sesi konsultasi dengan menjawab pertanyaanpertanyaan.  Sub use case simpan hasil konsultasi. Pada sub use case ini digambarkan setelah pengguna biasa melakukan konsultasi, maka ditampilkan hasil konsultasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab serta nilai CF atas kesimpulan yang diberikan. Kemudian hasil konsultasi ini akan disimpan dalam database. Use case konsultasi dapat dilihat pada Gambar 2.

METODOLOGI PENELITIAN Studi literatur. Analisa dan perancangan sistem. Implementasi sistem. Pengujian dan evaluasi perangkat lunak. Penarikan kesimpulan.

4. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 4.1 Identifikasi Permasalahan Permasalahan perbatasan merupakan permasalahan yang kompleks. Hasil wawancara dengan pakar yang ditunjuk bahwa hampir disetiap batas wilayah perbatasan di Indonesia terjadi berbagai permasalahan yang berujung pada eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang terkenal melimpah. Hal ini yang dirisaukan para penjaga di wilayah perbatasan saat ini. Wilayah perbatasan Indonesia digambarkan sebagai kategori wilayah perbatasan dengan permasalahan yang digambarkan sebagai ancaman-ancaman yang akan membahayakan keamanan wilayah perbatasan. 5

Gambar 2: Use case konsultasi 4.3 Diagram Aktivitas Pada sub bab ini akan digambarkan diagram aktivitas yang ada pada proses konsultasi. 1. Diagram aktivitas mulai konsultasi. Pada diagram ini digambarkan alir proses dimana pengguna biasa melakukan konsultasi ke perangkat lunak. Proses konsultasi dimulai dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan diambil dari database yang sebelumnya telah dibuat rule oleh administrator. Diagram aktivitas mulai konsultasi dapat dilihat pada Gambar 3. 2. Diagram aktivitas simpan hasil konsultasi. Pada diagram ini digambarkan alir proses penyimpanan data konsultasi yang dilakukan oleh pengguna biasa ke database. Diagram aktivitas simpan hasil konsultasi dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 5: ER-Diagram 4.5 Desain Tatap Muka Dalam sub bab ini akan ditampilkan desain tatap muka yang dirancang untuk memudahkan user memakai perangkat lunak. Tampilan form konsultasi dapat dilihat pada Gambar 6. Tampilan laporan hasil konsultasi dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 6. Tampilan form konsultasi

Gambar 7: Tampilan laporan konsultasi 4.6 Implementasi Sistem Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang implementasi ke dalam algoritma dari proses-proses yang ada dalam perangkat lunak. Proses utama pada perangkat lunak sistem pakar ini yaitu proses penghitungan nilai dengan melihat hasil konsultasi dan konektor yang menghubungkan antara evidence satu dengan evidence lain ( ).

Gambar 3. Diagram aktivitas mulai konsultasi

Gambar 4: Diagram aktivitas simpan hasil konsultasi

5. UJI COBA DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Coba Proses Memasukkan Data Permasalahan Data permasalahan meliputi data kategori ancaman, ancaman-ancaman pada kategori tersebut, serta data ciri-ciri ancaman yang nanti dipakai sebagai evidence. Data kategori ancaman dapat dilihat pada tabel 1. Dari data kategori tersebut ancaman-ancaman yang ada dapat dilihat pada tabel 2. Ciri ancaman merupakan ciri-ciri terjadinya

4.4 ER-Diagram Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang ER-D hasil analisis diagram-diagram use case dan diagram-diagram aktivitas. ER-D menggambarkan hubungan antara enitas-entitas yang dibutuhkan dalam membangun perangkat lunak sistem pakar agar dapat menyimpan knowledge base secara terstruktur ke dalam database. Gambar ER-D dapat dilihat pada Gambar 5. 6

Belum jelasnya perbatasan maritim Indonesia dan Singapura

ancaman-ancaman yang ada. Data ciri ancaman dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 1: Data uji coba kategori wilayah perbatasan Nama Kategori

Deskripsi Kategori

Perbatasan Maritim Indonesia – Singapura

Permasalahan – permasalahan yang akan/telah terjadi di sekitar wilayah perairan Indonesia dan Singapura

Tabel 2: Tabel data uji coba ancaman Nama Ancaman Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan

Gangguan terhadap nelayan sekitar wilayah penambangan pasir

Tenggelamnya pulau kecil akibat penambangan pasir

Deskripsi Ancaman Pengerukan pasir di sekitar kepulauan Riau yang berlebihan dapat menimbulkan permasalahan terhadap keberadaan kepulauan Riau itu sendiri

Secara tidak langsung kegiatan penambangan pasir mengancam sumber daya ikan yang menjadi sumber penghasilan nelayan

Penambangan pasir yang berlebihan dan tidak ada respon atas kegiatan tersebut dari pemerintah dapat mengakibatka n tenggelamnya pulau kecil, sebagai contoh Pulau Nipah.

Illegal Fishing daerah perbatasan Indonesia dan Singapura

Strategi Pengamanan 1. 2.

3.

1. 2.

3. 4.

1.

2.

Peninjauan Lokasi. Peneguran kepada pihak yang melakukan kegiatan pengerukan. Penghentian kegiatan penambangan pasir yang sebelumnya dilakukan penilaian dan penelaahan yang arif dan bijaksana agar tak menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat, khususnya rakyat kecil yang banyak menggantungkan penghidupannya dari kegiatan ini

Kerusakan ekosistem pantai daerah perbatasan Indonesia dan Singapura

Peninjauan kegiatan penambangan pasir. Diskusi terbuka dengan pihak penambang pasir dan nelayan sekitar. Relokasi tempat penambangan pasir. Penghentian kegiatan penambangan pasir yang sebelumnya dilakukan penilaian dan penelaahan yang arif dan bijaksana agar tak menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat, khususnya rakyat kecil yang banyak menggantungkan penghidupannya dari kegiatan ini Penambangan pasir harus segera dihentikan yang sebelumnya dilakukan penilaian dan penelaahan yang arif dan bijaksana agar tak menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat, khususnya rakyat kecil yang banyak menggantungkan penghidupannya dari kegiatan ini. Mengangkat kasus penambangan pasir ke pengadilan.

Kurang jelasnya perbatasan maritim antara Indonesia dan Singapura dapat mengakibatka n timbulnya permasalahan permasalahan perbatasan Penangkapan ikan secara ilegal oleh warga asing yang terjadi di perairan perbatasan Indonesia dan Singapura Kerusakan yang terjadi di sekitar pantai daerah perbatasan Indonesia dan Singapura

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

Melakukan perundingan antara pihak Indonesia dan Singapura Memperjelas batas maritim antara Indonesia dan Singapura Mengkondisikan lapangan dengan cepat berdasarkan hasil perundingan

Melakukan patroli berkala di perairan perbatasan Indonesia Singapura Menangkap dan memproses secara hukum pihak yang terlibat melakukan Illegal Fishing

Harus dilakukan pengawasan di daerah sekitar pantai oleh Dinas Lingkungan dan Sumber Daya Alam Rehabilitasi dan pemulihan kondisi pantai yang telah rusak

Tabel 3: Tabel data uji coba ciri ancaman Deskripsi Ciri Pengerukan pasir dilakukan setiap hari Pengerukan yang dilakukan melebihi standar kondisi pesisir Banyak nelayan sekitar yang mengandalkan hasil laut pesisir sebagai mata pencaharian Banyak nelayan sekitar bereaksi negatif atas penambangan pasir Kegiatan penambangan pasir berpotensi besar menenggelamkan pulau dalam jangka waktu tertentu Belum ada kesepakatan perbatasan maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara Singapura Kegiatan pengerukan tidak dilengkapi surat-surat ijin resmi dari Indonesia Belum ada campur tangan dari pemerintah Indonesia terhadap kelestarian pantai di sekitar perbatasan Indonesia dengan negara Singapura Terdapat nelayan asing yang berlayar di perairan perbatasan Indonesia dengan negara Singapura Nelayan asing yang berlayar di perairan Indonesia dengan negara Singapura tidak disertai surat-surat ijin resmi

7

Deskripsi Question Apakah pengerukan dilakukan setiap hari? Apakah pengerukan yang dilakukan melebihi standar kondisi pesisir? Apakah banyak nelayan sekitar yang mengandalkan hasil laut pesisir sebagai mata pencaharian? Apakah banyak nelayan sekitar bereaksi negatif atas penambangan pasir? Melihat kondisi sekarang di pesisir, apakah kegiatan penambangan pasir berpotensi besar menenggelamkan pulau dalam jangka waktu tertentu? Apakah belum ada kesepakatan perbatasan maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara Singapura? Apakah kegiatan pengerukan tidak dilengkapi surat-surat ijin resmi dari Indonesia? Apakah belum ada campur tangan dari pemerintah Indonesia terhadap kelestarian pantai di sekitar Perbatasan Indonesia dengan negara Singapura?

Apakah terdapat nelayan asing yang berlayar di perairan perbatasan Indonesia dengan Singapura? Apakah nelayan asing yang berlayar di perairan Indonesia dengan negara Singapura tidak disertai surat-surat ijin resmi?

Belum dilakukan perundingan yang membahas perbatasan maritim indonesia dengan negara Singapura Hasil perundingan belum mewakili seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan negara Singapura Garis batas ZEE masih memakai garis batas lama yang dibuat pada waktu penjajahan Belanda

Gangguan terhadap nelayan sekitar wilayah penambangan pasir

Apakah belum dilakukan perundingan yang membahas perbatasan maritim indonesia dengan negara Singapura?

Jika perundingan sudah dilakukan, apakah hasil perundingan belum mewakili seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan negara Singapura? Apakah garis batas ZEE masih memakai garis batas lama yang dibuat pada waktu penjajahan Belanda?

Atau Atau

-

Atau

Atau

Atau Kerusakan ekosistem pantai daerah perbatasan Indonesia dan Singapura

-

Atau

Illegal Fishing daerah perbatasan Indonesia dan Singapura

-

Atau

Atau

Ciri Ancaman (Evidence) Pengerukan dilakukan setiap hari Kegiatan pengerukan tidak dilengkapi surat-surat ijin resmi dari Indonesia Pengerukan yang dilakukan melebihi standar kondisi pesisir Belum dilakukan perundingan yang membahas perbatasan maritim indonesia dengan negara Singapura Belum ada kesepakatan perbatasan maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara Singapura Garis batas ZEE masih memakai garis batas lama yang dibuat pada waktu penjajahan Belanda Hasil perundingan belum mewakili seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan negara Singapura Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan Belum ada campur tangan dari pemerintah Indonesia terhadap kelestarian pantai di sekitar perbatasan Indonesia dengan negara Singapura Terdapat nelayan asing yang berlayar di perairan perbatasan Indonesia dengan negara Singapura Belum jelasnya perbatasan maritim Indonesia dengan negara Singapura Nelayan asing yang berlayar di perairan Indonesia dengan negara Singapura tidak disertai surat-surat ijin resmi

MD

0.8

0.1

0.9

0.3

0.7

0.1

0.9

0.2

0.8

0.2

0.9

0.2

0.9

0.5

-

Atau

[Atau]

[Then]

Perhitungan berikut: {

(

) (

nilai

( )

adalah

) ( ) (

( (

(

)) ))

(

)

{

( ) ( )

(

) (

)

)

0.1

{ 0.8

0.1

0.7

0.1

(

) (

( )

) ( ) (

( (

0.8

0.1

(

) -

,

,

8

)) ))

(

( ) ( )

( (

0.1

(

)

{

0.5

0.1

0.7

0.05

0.9

0.1

0.87

0.1

0.7

0.05

0.9

0.1

( ) 0.8 Pengerukan dilakukan ( ) 0.1 setiap hari ( ) 0.9 Kegiatan pengerukan ( ) 0.3 tidak dilengkapi suratsurat ijin resmi dari Indonesia ( ) 0.7 Pengerukan yang ( ) 0.1 dilakukan melebihi standar kondisi pesisir Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan

[If]

( 0.9

0.8

Berikut ini akan dijelaskan proses penghitungan nilai secara manual dari rule dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan”, Rule dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan”, dengan susunan rule sebagai berikut: [Atau]

MB

Atau

Atau

Tabel 4: Data susunan rule Konektor

Atau

Tenggelamnya pulau kecil akibat penambangan pasir

5.2 Proses Membuat dan Memasukkan Rule Baru Proses membuat rule baru adalah menyusun ancaman-ancaman pada tiap kategori yang dipilih dengan ciri ancaman dari ancaman tersebut sebagai evidence. Evidence juga bisa dibuat dengan mengambil data rule yang sebelumnya telah tersimpan dalam perangkat lunak, disebut sebagai rule as evidence. Ancaman dalam sistem pakar merupakan hipotesis yang akan menjadi kesimpulan atas proses konsultasi. Proses membuat rule membutuhkan data susunan rule. Data susunan rule dapat dilihat pada Tabel 4.

Ancaman (Hipotesis) Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan Belum jelasnya perbatasan maritim Indonesia dan Singapura

Banyak nelayan sekitar yang mengandalkan hasil laut pesisir sebagai mata pencaharian Kerusakan ekosistem pantai daerah perbatasan Indonesia dengan negara Singapura Banyak nelayan sekitar bereaksi negatif atas penambangan pasir Kegiatan penambangan pasir berpotensi besar menenggelamkan pulau dalam jangka waktu tertentu Kerusakan ekosistem pantai daerah perbatasan Indonesia dengan negara Singapura Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu Berlebihan

-

-

) (

(

)

,

(

( )

)

) ) (

)-

sebagai

Hasil lengkap perhitungan nilai pada Tabel 5.

Setelah menjawab semua pertanyaan, maka akan ditampilkan form yang berisi hasil konsultasi. Hasil konsultasi diperoleh dari perhitungan nilai berdasarkan rule-rule yang berhubungan dengan kategori wilayah perbatasan serta evidence-evidence dengan masing-masing konektornya. Hasil perhitungan nilai secara lengkap dapat dilihat pada tabel 7. Berikut ini dijelaskan perhitungan nilai secara manual dari eksekusi rule dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan”, Rule dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan”, dengan susunan rule sebagai berikut:

dapat dilihat

Tabel 5: Hasil lengkap perhitungan nilai Ancaman (Hipotesis) Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan Belum jelasnya perbatasan maritim Indonesia dan Singapura

0.994

0.433

0.9894

0.9998

0.744

0.9992

Kerusakan ekosistem pantai daerah perbatasan Indonesia dan Singapura

0.98

0.19

0.9753

Illegal Fishing daerah perbatasan Indonesia dan Singapura

0.97

0.271

0.9588

Gangguan terhadap nelayan sekitar wilayah penambangan pasir

0.994

0.2305

0.9922

Tenggelamnya pulau kecil akibat penambangan pasir

0.9961

0.2305

0.9949

[If]

5.3 Uji Coba Proses Konsultasi Oleh User Tipe Akses Pengguna Biasa Proses konsultasi dimulai dengan memilih kategori wilayah perbatasan. Dari kategori perbatasan ini kemudian perangkat lunak akan mencari ancaman dengan nilai CF tertinggi. Setelah memilih kategori wilayah perbatasan, maka akan ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang didapat dari evidence pada tiap rule yang telah disimpan dalam database. Hasil jawaban dapat dilihat pada tabel 6.

[Atau]

[Atau] [Then]

Perhitungan nilai adalah sebagai berikut:  Inisialisasi nilai hipotesis, yaitu .  Menghitung perubahan nilai

Tabel 6: Hasil jawaban konsultasi Evidence Question

Jawaban

Nilai

Apakah pengerukan dilakukan setiap hari?

ya

0.8

Apakah kegiatan pengerukan tidak dilengkapi suratsurat ijin resmi dari Indonesia?

ya

0.8

Apakah pengerukan yang dilakukan melebihi standar kondisi pesisir?

ya

0.8

ya

0.8

ya

0.8

ya

0.8

ya

0.8

ya

0.8

ya

0.8

ya

0.8

ya

0.8

ya

0.8

ya

0.8

Apakah belum dilakukan perundingan yang membahas perbatasan maritim indonesia dengan negara Singapura? Jika perundingan sudah dilakukan, apakah hasil perundingan belum mewakili seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan negara Singapura? Apakah garis batas ZEE masih memakai garis batas lama yang dibuat pada waktu penjajahan Belanda? Apakah belum ada kesepakatan perbatasan maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara Singapura? Apakah belum ada campur tangan dari pemerintah Indonesia terhadap kelestarian pantai di sekitar Perbatasan Indonesia dengan negara Singapura? Apakah terdapat nelayan asing yang berlayar di perairan perbatasan Indonesia dengan negara Singapura? Apakah nelayan asing yang berlayar di perairan Indonesia dengan negara Singapura tidak disertai suratsurat ijin resmi? Apakah banyak nelayan sekitar yang mengandalkan hasil laut pesisir sebagai mata pencaharian? Apakah banyak nelayan sekitar bereaksi negatif atas penambangan pasir? Melihat kondisi sekarang di pesisir, apakah kegiatan penambangan pasir berpotensi besar menenggelamkan pulau dalam jangka waktu tertentu?

Pengerukan dilakukan setiap hari Kegiatan pengerukan tidak dilengkapi surat-surat ijin resmi dari Indonesia Pengerukan yang dilakukan melebihi standar kondisi pesisir Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan

( 

(

)

)

Jika ada rule lain yang sama maka perlu dihitung . Karena pada uji coba tidak ada rule lain yang memiliki hipotesis sama, maka dipakai sebagai atas ancaman “Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan”.

Tabel 7: Hasil lengkap perhitungan nilai Ancaman (Hipotesis) Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan Belum jelasnya perbatasan maritim Indonesia dan Singapura Kerusakan ekosistem pantai daerah perbatasan Indonesia dan Singapura

9

0.7915 0.7994 0.9517

Illegal Fishing daerah perbatasan Indonesia dan Singapura Gangguan terhadap nelayan sekitar wilayah penambangan pasir Tenggelamnya pulau kecil akibat penambangan pasir

0.767 0.7938 0.7959

Berdasarkan hasil perhitungan maka dengan melihat nilai disimpulkan bahwa: Kerusakan ekosistem pantai daerah perbatasan Indonesia dan Singapura. Kerusakan yang terjadi di sekitar pantai daerah perbatasan Indonesia dan Singapura. Strategi Pengamanan: 1. Harus dilakukan pengawasan di daerah sekitar pantai oleh Dinas Lingkungan dan Sumber Daya Alam 2. Rehabilitasi dan pemulihan kondisi pantai yang telah rusak. Nilai =

6. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Perangkat lunak sistem pakar mampu membantu dalam penentuan strategi pada permasalahan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia. 2. Semakin banyak dan tepat data ciri ancaman yang dimasukkan untuk menyusun rule, maka semakin tinggi pula nilai pada rule tersebut. 6.2 Saran Berdasarkan hasil yang sudah dicapai pada penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 3. Untuk penelitian selanjutnya, penggunaan metode certainty factor sebagai uncertainty management dapat diterapkan pada permasalahan di bidang lain. 4. Data-data ancaman dan ciri-ciri atas ancaman yang akan dimasukkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pakar. Hal ini akan membuat hasil konsultasi yang diberikan perangkat lunak lebih baik.

Heuristic Programming Project. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. [3] Diamar, Son. Pembangunan Perkotaan http://www.scPerbatasan Maritim. drr.org/Presentasi_Son_Diamar.pdf. Diakses pada tanggal 4 Mei 2011. [4] Durkin, John. 1994. Expert Systems Design and Development. New Jersey: Prentice Hall. [5] Gonzales. J. Avelino dan Dankel D. Douglas. 1993. Engineering of Knowledge Based System. New Jersey: Prentice Hall. [6] Handojo, Andreas, Irawan, M. Isa., Ongko, Fendy. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pakar untuk Permasalahan Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan. Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Kristen Petra. http://puslit.petra.ac.id/journals/pdf.php?Publish edID=INF04050105. Diakses pada tanggal 27 April 2011. [7] Ladh, Sam-el. Sengketa Blok Ambalat Antara Malaysia dan Indonesia, menerapkan “Forgiveness in Politics” dan “Just Peacemaking”. http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/328/jiptumm pp-gdl-jou-2009-samelladh-16357-Sengketa..pdf. Diakses pada tanggal 4 Mei 2011. [8] Poetranto, Tri. Bagaimana Mengatasi Permasalahan di Daerah Perbatasan. http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vno mor=14&mnorutisi=6. Diakses pada tanggal 10 Desember 2011. [9] Pressman, Roger S. 2001. Software Engineering : A Practitioner’s Approach 5th Edition. New York: McGraw-Hill. [10] Silalahi, Lambok. 2006. Tindak Pidana Pencurian Ikan (Ilegal Fishing) di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara (Study Kasus Keputusan PN Medan NO.1028/PID.B/2005/PN MEDAN). Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. http://library.usu.ac.id/download/fh/06012396.p df. Diakses pada tanggal 4 Mei 2011.

Daftar Pustaka [1] Bock, Heiko. 2009. The Definite Guide to NetbeansTM Platform. USA: Apress, Inc. [2] Buchanan, Bruce G., Shortliffe, Edward H. 1984. A Model Of Inexact Reasoning in Medicine in Buchanan, Bruce G., Shortliffe, Edward H (Ed). Rule-Based Expert Systems : The MYCIN Experiments of the Stanford

10