Apa saja Struktur Ruang dan Pola Ruang itu??? Menu pembangunan atau produk dokumen yang kita buat selama ini ada dibagian mana??

21/05/2014

DASAR 

PENATAAN RUANG DAN PENGGUNAAN LAHAN

Semakin menurunnya kualitas permukiman Alih fungsi lahan Kesenjangan antar dan di dalam wilayah Kolaborasi bangunan yang tidak seirama Timbulnya bencana Mamanasnya suhu udara Keberpihakan terhadap kaum marginal masih kurang  Dan masalah lainnya      

BHK-DJPR/Presentasi/DR

MAKA

PERLUNYA PENATAAN RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN YANG TEPAT

RUANG adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Apa saja Struktur Ruang dan Pola Ruang itu ???

Menu pembangunan atau produk dokumen yang kita buat selama ini ada dibagian mana ??

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pola Ruang

Ps. 17 ayat (2)

Tata Ruang adalah : wujud struktur ruang dan pola ruang susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional

fungsi budi daya BHK-DJPR/Presentasi/DR

Kaw/Wil mana yang menjadi pusat kegiatan ?

distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk

fungsi lindung

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Ps. 17 ayat (3)

Peruntukan Kawasan Budidaya

Peruntukan Kawasan Lindung Ps. 17 ayat (4)

Sistem Wilayah Sistem internal Perkotaan

Struktur ruang adalah :

Pola ruang adalah :

Rencana Sistem Pusat Permukiman

Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Energi & Kelistrikan Sistem Jaringan Telekomunikasi Sistem Persampahan & Sanitasi

Kaw mana yang dilindungi tidak boleh ada bangunan ?

Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Kegiatan Sosial Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi Kegiatan Pertahanan & Keamanan

Kaw mana yang boleh di manfaatkan dan didirikan bangunan ?

Sistem Jaringan SDA, dll.

dan peruntukan ruang untuk

Seperti apa sistem jaringan prasarana di Kaw/Wil kita ?

Ps. 17 ayat (5)

dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS

BHK-DJPR/Presentasi/DR

1

21/05/2014

KAIDAH PERENCANAAN TATA RUANG

MUATAN RTRW TINGKAT KABUPATEN & KOTA

Menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang Peraturan Daerah Kabupaten

RENCANA UMUM

RENCANA RINCI

TATA RUANG

TATA RUANG

Ps. 26 ayat (7)

sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang disusun apabila:

RTR PULAU / KEPULAUAN RTRW NASIONAL RTRW PROVINSI

RTR KWS STRA. NASIONAL

a.

RTR KWS STRA. PROVINSI RTR KWS STRA KABUPATEN

RTRW KABUPATEN

b.

RDTR WIL KABUPATEN RTR KWS METROPOLITAN RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTR BAGIAN WIL KOTA RTRW KOTA

RTR KWS STRA KOTA RDTR WIL KOTA

rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan

Sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi

Ditetapkan dengan

 RTRWN & RTRWP;  pedoman & petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan  RPJPD Ps. 25 ayat (1)

Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan

Ps. 25 ayat (2)

RTRW Kab/Kota.

disusun dengan memperhatikan

 perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten  upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kabupaten;  keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup  RPJPD  RTRWK yang berbatasan  RTR kawasan strategis kabupaten

Ps. 26 ayat (1)

Ps. 26 ayat (3)

Ps. 26 ayat (2) Ps. 26 ayat (4)

20 tahun Ps. 26 ayat (5)

ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun

 penyusunan RPJPD  penyusunan RPJMD  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor  penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis kabupaten/Kota

ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau Ps. 26 ayat (6) kab./Kota BHK-DJPR/Presentasi/DR

 tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah kabupaten/Kota  rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten/Kota  rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten/Kota & kawasan budi daya kabupaten/Kota  penetapan kawasan strategis kabupaten/Kota  arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi. 26

LATAR BELAKANG PERLUNYA RENCANA PEMBANGUNAN KELURAHAN PENATAAN RUANG

RENCANA PEMBANGUNAN RPJM-N RPJM-P RPJM-K

Bagaimana hubungan RTPLP dengan perencanaan di atas ?

RENCANA PEMBANGUNAN KELURAHAN

RTRW-N RTRW-P RTRW-K RDTRK

RPK MUATAN

• Dapat mengakomodasi semua perencanaan sektoral • Visi • Misi • Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan •Indikasi program

2

21/05/2014

Kedudukan RTPLP dalam penataan ruang

RTPLP

RTRW NASIONAL RTR PULAU

PRINSIP RTPLP SEPERTI RTBL

RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL RTRW PROVINSI RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

RTRW KOTA

RDTR KOTA

*

PERBAIKAN KAWASAN

RTR KAWASAN STRATEGIS KOTA

PENGEMBANGAN KEMBALI KAWASAN

RTR KAWASAN PERKOTAAN

PEMBANGUNAN BARU KAWASAN

RDTR KABUPATEN RTRW KABUPATEN

*

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

PELESTARIAN/PELINDU NGAN KAWASAN

RENCANA TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Kaw Prioritas PERBAIKAN KAWASAN PERMUKIMAN diutamakan warga miskin PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN diutamakan warga miskin

RTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN RTR KAWASAN PERDESAAN RTR KAWASAN AGROPOLITAN

Penataan Ruang

PERATURAN DAERAH BANGUNAN GEDUNG

PROSES IMB DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Penataan Bangunan dan Lingkungan

RENCANA KELURAHAN/DESA

* Termasuk Peraturan Zonasi

Kajian tingkat Kota yang mempengaruhi kaw prioritas

CONTOH PETA HASIL PERENCANAAN RTRW KAB/KOTA – RDTRK - RTBL

Kajian wilayah kelurahan/desa yang mempengaruhi kaw prioritas

Kajian tingkat kawasan prioritas

3

21/05/2014

RTRW KABUPATEN / KOTA Muatan : RTRW kabupaten/Kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota rencana struktur ruang wilayah kabupaten/Kota; rencana pola ruang wilayah kabupaten/Kota; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/Kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/Kota. Manfaat : 1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kab/Kota 2. Mewujudkan keserasian wil Kab/Kota dengan wil sekitar 3. Menjamin terwujudnya tataruang wil Kab/Kota yang berkualitas

RENCANA PEMBANGUNAN KELURAHAN DAN RTPLP Tujuan : 1. Menyusun perencanaan yang mampu menangani persoalan utama dan optimalisasi pemanfaatan potensi untuk mewujudkan lingkungan permukiman kawasan prioritas yang tertata, bersih, sehat dan produktif, sesuai visi yang disepakati warga 2. Menyusun perencanaan kawasan prioritas yang mampu mendorong terjadinya perubahan perilaku warganya ke arah yang lebih baik 3. Menyusun acuan dan alat kontrol/pengawasan pembangunan bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan donor yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan penataan dan pembangunan permukiman di kawasan prioritas

LANDUSE PETA RDTRK

RDTRK

KEDETAILAN AMALISIS

PEMBAGIAN BLOK PENGGUNAAN LAHAN ZONNING REGULATION Tujuan : 1. Sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan 2. Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian periijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan Kedudukannya untuk : 1. Operasional action plan (rencana operasional arahan pembangunan kaw) 2. Area development plan (Renc peruntukan & pengembangan kaw) 3. Urban design guidelines (panduan rancang bangun)

K-2 K-2

FS4

R-8 Brandang

R-8

K-2

BERDASARKAN ATURAN PERUNDANGAN PENGGUNAAN PETA DALAM PENATAAN RUANG

RTRW NASIONAL 1 ; 1.000.000

RTRW PROVINSI 1 ; 250.000 RTRW KABUPATEN 1 ; 50.000 RTRW KOTA 1 ; 25.000

Keluaran : 1. Rumusan konsep/gagasan dasar penanganan Kawasan Prioritas 2. Rencana penataan permukiman (sosial, ekonomi dan lingkungan) di kawasan prioritas.

RDTRK 1 ; 10.000 RTPLP 1 ; 5.000 ATAU 1.000

4

21/05/2014

RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN TATA BANGUNAN INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN

DETAIL_ANALISIS_RTPLP

KOMPONEN PENATAAN  KDB  KLB  KDH  KTB  TDR

KOMPONEN PENATAAN  pengaturan blok lingkungan  pengaturan kaveling  pengaturan bangunan  pengaturan ketinggian & elevasi lantai bangunan

Sumber: Berbagai Media

RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN SISTEM SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG KOMPONEN PENATAAN  jaringan jalan & pergerakan  sirkulasi kendaraan umum  sirkulasi kendaraan pribadi  sirkulasi kendaraan umum informal setempat  pergerakan transit  parkir  jalur servis lingkungan  sirkulasi pejalan kaki & sepeda  jalur penghubung terpadu

RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN SISTEM RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU

KOMPONEN PENATAAN  ruang terbuka umum  ruang terbuka pribadi  ruang terbuka pribadi untuk umum  pepohonan & tata hijau  bentang alam  jalur hijau

Sumber: Berbagai Media

TATA KUALITAS LINGKUNGAN KOMPONEN PENATAAN  konsep identitas lingkungan  konsep orientasi lingkungan  wajah jalan

SISTEM PRASARANA DAN UTILITAS LINGKUNGAN KOMPONEN PENATAAN  jaringan air bersih  jaringan air limbah & air kotor  jaringan drainase  jaringan persampahan  jaringan listrik  jaringan telepon  jaringan pengamanan kebakaran  jaringan jalur evakuasi

Sumber: Berbagai Media

5

21/05/2014

Langkah- langkah mengurus IMB 1. 2. 3. 4.

Mengambil formulir di Dinas Pekerjaan Umum setempat Formulir diisi dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000 oleh pemohon Formulir dilegalisir kelurahan dan kecamatan dimana bangunan akan didirikan Lampiran-lampiran yang diperlukan masing(-masing 3 rangkap) adalah: a. Gambar denah, tampak (minimal 2 gambar), potongan (minimal 2 gambar), rencana pondasi, rencanaatap, rencana sanitasi serta site plan. b. Gambar konstruksi beton serta perhitungannya. c. Gambar konstruksi baja serta perhitungannya d. Hasil penyelidikan tanah serta uji laboratorium mekanika tanah untuk bangunan berlantai 2 atau lebih. e. Surat keterangan kepemilikan tanah/sertifikat HM (Hak Milik)/HGB (Hak Guna Bangunan). f. Surat persetujuan tetangga, untuk bangunan berhimpit dengan batas persil. g. Surat kerelaan tanah bermaterai Rp.6000 dari pemilik tanah yang diketahui oleh Lurah serta camat, apabila tanah bukan milik pemohon h. Surat Perintah Kerja (SPK) apabila pekerjaan diborongkan i. Ada izin usaha (HO) untuk bangunan komersial j. Ada izin prinsip dari pejabat Kepala Daerah bila lokasi bangunan menyimpang dari Tata Ruang Kota. 5. Formulir yang telah diisi beserta lampiran-lampirannya diserahkan ke DPU. 6. Pemohon (yang mengurusi mb) akan diberitahu apakah permohonan izin bangunan disetujui atau tidak.

6