ANTUAN Japan Bank for International Coorporation (JBIC) untuk meningkatkan

PANTON PASOE LAM BERITA Geutuleh le : Namialus Rahab

Assalamualaikum saleum kamoe bri Keu muda mudi rakan syedara Baik di Bireuen atawa di Sigli Keu Paska ngon TI seulamat keureja Bak Tabloid Jroh neupeugah beuhabeh Bandum neutuleh mangat dibaca Soe-soe yang korupsi pasoe peng lam keh Nyan dilee neutuleh oh lheuh neupareksa Bantuan diyue jok keu korban tsunami Bek le mengungsi eh di yub tenda Maka nyan tugas droneuh wahai tim TI Neujak selidiki bantuan nyan hoka diba

JR H

Email: [email protected] website: www.ti.or.id

GRATIS

MEDIA MONITORING REKONSTRUKSI ACEH

>TERBIT

16 HALAMAN >

EDISI. 07 >15 - 30 JANUARI 2007

Banka neuteumeung bandum neutuleh Pasoe beuhabeh dalam berita Lheuh nyan neubagi berita Jroh nyan Rata jeut simpang jeut tayue baca Mangat geuturi buet ureung rame Mangat geuteubee siapa mereka Ureung korupsi di dalam nanggroe Nyan musoh tanyoe wahe syedara Tanggai dua ploh nam buleun duablah Bala geupeuleumah buet Allah Ta’ala Seubagoe peringatan keubandum tanyoe Mangat bek tuwo pujoe Rrabbana Bek gadoh pajoh mangat, duek dalam nanggroe Bek gadoh peusaho makanan riba Oh ban kana peng hana ngieng saho Peng beurang kapo peusapat saja Hana peuduli haleu ngen hareum Asai jeut keu umpeun tamakan saja Nyan keuh ureung nyan wahe teungku droe Yang peugot kasyo ateuh rueng donya Mumada dilee haba bak kamoe Semoga tanyoe jioh dari bala Yang hey–hey bala buet ureung kuto Lam Nanggroe tanyoe adak jeut bek na Meunyo sit mantong ureung peukasyo Sumpom lam moto kirem u luwa Bek le jeut di duek lam nanggroe tanyoe Atawa pasoe dalam penjara. Meunasah Paya, Trienggadeng, Desember 2006

salam redaksi Tak Lagi Full Colour PEMBACA YANG BUDIMAN.

K

ALAU Anda membaca Jroh edisi khusus Desember lalu (yang merupakan gabungan edisi 5-6) dan edisi yang sekarang ada di tangan Anda, tampak nyata perbedaan dengan edisi-edisi sebelumnya. Dalam edisi 1-4, semua halaman terlihat full colour. Warnanya cukup mentereng yang ditunjang dengan kertas HVS yang bagus. Berbeda dengan dua edisi terakhir, tidak semua halamannya berwarna. Hanya halaman cover depan dan belakang serta halaman tengah yang berwarna, sisanya hitam putih semua. Apakah Jroh sedang melakukan efisiensi? Alasan utamanya bukan itu, tapi lebih bersifat teknis semata. Selama ini, untuk mencetak halaman full colour, kami butuh waktu lebih dari seminggu, karena hambatan teknis di percetakan tempat kami mencetak produk ini. Kalau menginginkan semua halaman berwarna, itu hanya dimungkinkan untuk dicetak di mesin kecil. Menurut petugas percetakan, mesin besar tak mampu melakukannya. Akibatnya, Jroh seringkali terlambat sampai ke tangan pembaca, meski sudah lama disiapkan oleh jajaran redaksi. Untuk mengatasi kendala teknis tersebut, kami terpaksa harus mengurangi jumlah halaman berwarna. Dengan begitu, waktu cetak Jroh bisa lebih cepat dari biasanya. Dengan demikian para pembaca setia Jroh akan lebih awal menerima tabloid ini. Terakahir, meski agak terlambat, izinkanlah kami segenap jajaran redaksi mengucapkan Selamat Tahun Baru 2007. Semoga di tahun ini kita bisa berbuat yang lebih baik dari sebelumnya. Saleum jroh sebenar-benar jroh.

PROYEK IRIGASI YANG TAK KUNJUNG SELESAI Dana pembangunan irigasi yang melewati sebelas desa di Tripa Bawah, Kabupaten Nagan Raya yang dikucurkan sejak 2002 hingga kini masih bermasalah. Selain macet, jumlah bantuan masih diperdebatkan oleh masyarakat dan pelaksana proyek.

M. Istijar/Yayasan Papan Meulaboh masalah. Pelaksana proyek hanya mampu menyelesaikan 17 km. Hingga memasuki tahun ketiga, ANTUAN Japan Bank for International Coorporation proses pembangunan terhenti tanpa (JBIC) untuk meningkat- ada kejelasan dari pelaksana proyek. kan ekonomi desa-desa ter- Bahkan hingga akhir tahun keempat, tinggal di Nagan Raya, 2006, proyek itu masih macet. Tentu Aceh kembali dipersoalkan warga. saja ini membuat sebagian besar warga Pasalnya, dana bantuan berupa yang desanya belum dibangun irigasi proyek Pengembangan Prasarana bertanya-tanya. Terbengkalainya pembangunan iriDesa Tertinggal (P2DT) senilai ratusan juta rupiah yang diwujudkan gasi ini, membuat warga mencurigai dalam bentuk pembangunan jaringan adanya praktik penyelewengan yang irigasi di sebelas desa, Kecamatan dilakukan pelaksana proyek yang melDarul Makmur (sebelum pemekaran ibatkan pejabat Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya dari Aceh Bawah (pengganti Kecamatan Darul Makmur setelah pemekaran KabupatBarat), macet di tengah jalan. Sejak 2002, pembangunan irigasi en Nagan Raya). Hal itu bisa dilihat pada alur sepanjang 25 kilometer (km) tersebut mulai dilaksanakan. Pada tahun per- pencairan dana. Proyek yang dananya tama tidak terjadi hambatan dalam bersumber dari JBIC itu ditransfer proyek itu. Memasuki akhir tahun melalui rekening organisasi masyakedua, pembangunan mulai ber- rakat sipil (OMS) yang sengaja diben-

B

tuk untuk pelaksanaan proyek tersebut. Dalam kenyatannya, dana tersebut dipegang dan dicairkan oleh bendahara proyek yang juga staf di Kantor Camat Darul Makmur. Peran OMS hanya sebatas sebagai pengawas di lapangan saja dengan digaji sekali pada awal proyek. Indikasi penyalahgunaan bantuan tersebut dikemukakan oleh beberapa kepala desa dan warga setempat. “Saya curiga banyak dana proyek ini yang dikorup oleh Camat Darul Makmur (Tripa Bawah),” ujar Zainuddin dan Rusli B, warga Desa Kuala Tripa. Pihak-pihak yang dituding bertanggung jawab dalam proyek ini adalah dua camat setempat di dua periode yang juga bertindak selaku penanggung jawab proyek, serta pelaksana lapangan dan seorang kepala desa. Meski tudingan warga belum dilengkapi dengan bukti yang memadai, agaknya kasus tersebut perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum Nagan Raya untuk memastikan kebenarannya. Jangan sampai isu tersebut hanya sebatas kabar burung yang hilang ditiup angin.  n (BERITA TERKAIT HAL 3)

K HALAMAN

2

Kapal PLTD Apung Berubah Fungsi

SURAT PEMBACA Minta Kejelasan Tanah

Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk bersikap transparan dalam membuat monumen tsunami di atas tanah warga. Soalnya kami selama ini tidak mengetahui dengan jelas mengenai proyek pembuatan monumen tsunami itu. Bukan kami tidak setuju, tetapi kami hanya meminta kejelasan. Apakah tanah kami itu akan diganti rugi atau tidak? Perlu diketahui, kami sebagai pemilik tanah meminta ganti rugi. Kami tidak mau menderita lagi lantaran pemerintah setempat tidak mau mengganti rugi tanah kami yang akan dijadikan monumen tsunami itu. Kami mohon kepada pemerintah kabupaten agar transparan dalam membangun monumen tersebut.    Ijul Wasaton Padang Seurahet Johan Pahlawan, Aceh Barat     

Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan rehab jembatan serta jalan menuju masjid. Pembangunannya oleh pihak perangkat desa dan kecamatan. Namun anehnya, kami sebagai warga tidak pernah dilibatkan. Padahal, sebelumnya musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat telah diadakan. Namun tetap saja tidak ada penyelesaian. Pihak yang bersangkutan tidak datang. Kami memohon agar aparat desa melibatkan kami. Karena itu kan untuk kepentingan warga juga.   M Saleh Ali

   

Rimba Langgeh Arongan Lambalek Aceh Barat

Rumah Kami Kapan Dibangun?

Sudah hampir dua tahun kami tinggal di barak yang segala fasilitasnya sangat minim. Tidak ada pusat kesehatan. Padahal kami membutuhkan. Kami sangat menginginkan rumah. Tetapi kapan ya dibangun. Beberapa kali BRR Tidak Melibatkan berjanji akan membangun, tetapi tidak pernah direalisasikan. Hingga kami Warga bosan mendengarkannya. Yang kami Di Desa Rimbah Langgeh, Kecama- sedihkan, tan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh BRR sepertinya tidak mampu memBarat, rencananya akan dibangun bangun rumah bagi seluruh warga yang tinggal di barak. Kami tinggal di barak Padang Rumpek, Kuala, Nagan Raya. RALAT Kami mohon kepada BRR atau pemerDalam Berita berjudul, “Harapan Besar Di intah untuk segera membangun rumah Pundak ‘Tgk Agam” Edisi khusus halaman kami. Kami sudah bosan tinggal di ba13 disebutkan bahwa Irwandi Yusuf adalah rak pengungsi. Mantan, Staf Ahli Khusus Kontra Intelejen  M Hassan Komando Pusat Tentara Nasional Aceh Padang Rumpek, Kuala (TNI), yang benar singkatannya (TNA) Nagan Raya

Kapal PLTD Apung di tengah perkampungan penduduk.

S

UDAH dua tahun pula kapal Pembangkit Tenaga Listrik Diesel (PLTD) Apung milik PLN berada di tengah-tengah permukiman masyarakat Punge Blang Cut, Kecamatan Jayabaru (dulu Kecamatan Meuraxa), Banda Aceh. Keberadaan PLTD Apung ini menjadi saksi bisu ganasnya tsunami dan menjadi objek “wisata tsunami” yang menarik perhatian banyak orang. Sebelumnya, kapal yang berbobot 200 ton ini ditambatkan di pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Awalnya berfungsi sebagai pembangkit listrik yang menyuplai aliran listrik ke Banda Aceh, dengan kapasitas mencapai 10,5 MW, atau sepertiga dari kebutuhan listrik di seluruh

FOTO/ISTIJAR

kota itu. Tapi gelombang tsunami menghantam kapal ini hingga terseret sekitar 3,5 kilometer dari pelabuhan ke kawasan Punge Blang Cut. Kini, kapal ini “terduduk manis” di atas tanah warga yang hingga kini masih menuntut ganti rugi yang tinggi bila tanahnya dijadikan kapling “wisata tsunami”. Kini kapal PLTD Apung itu hanya difungsikan sebagai penyimpan aliran listrik sementara. Untuk mengurangi beban masyarakat, Pemko Banda Aceh memberikan ganti rugi kepada setiap pemilik tanah tempat terdamparnya bangkai kapal tersebut. Nilainya Rp 450 ribu/meter, sedangkan nilai ganti rugi bangunan, disesuaikan dengan jenis bangunannya. M. Istijar

SUSUNAN TIM MEDIA: Penanggung Jawab/Pimpinan Umum: Rizal Malik Pimpinan Redaksi: Mochamad B Winoto Redaktur Pelaksana: Tony Alexander, Wakil Redaktur: Fadjar Pratikto Reporter: M Istijar, Aceh Jaya: Muhammad, Banda Aceh: Muhammad Purna. Nagan Raya/Meulaboh: Jaka Rasyid. Distribusi: Vera Deniza; Amir Yunus Sirkulasi: Masyarakat Partisipatif (Aceh Jaya) Paska Pidie (Pidie) Paska Bireuen (Bireuen) GeRAK (Banda Aceh) GeRAK (Aceh Barat), Papan - Meulaboh ALAMAT REDAKSI: Transparency International (TI) Indonesia Jl. T Iskandar Km.5 (M Nuri) Lam Ujong, Meunasah Baet, Aceh Besar Phone/Fax: +62(0) 651-22 780 Email: [email protected] website: www.ti.or.id

HALAMAN

3

Menanti Irigasi Mengalir di Desa Tertinggal M. Istijar/Yayasan Papan Meulaboh EBUAH

faat proyek. Tugas OMS melaksanakan pembangunan di desanya masing-masing. Ren-

alat berat

cananya dalam pendanaan,

proyek kontsruksi yang

OMS diberi kepercayaan untuk

biasa disebut beko ter -

mencairkan uang melalui rek-

onggok di tengah hutan

eningnya. Effendy Ibrahim,

yang berlokasi di perbatasan

mantan Camat Darul Makmur

Desa Kabu dengan Desa Lung

menjelaskan bahwa pembicar -

Kupujagad, Kecamatan Tripa

aan awal proyek ini dilakukan

Bawah, Nagan Raya. Daerah

di Banda Aceh bersama dengan

ini dulu masuk wilayah Keca-

perwakilan JBIC, konsultan,

matan Darul Makmur, Aceh

dan Pemprov NAD.

S

Barat sebelum pemekaran. Kon-

Dalam pembicaraan itu,

disi beko itu mengenaskan

JBIC memberikan bantuan

karena tidak terawat dan su-

sebesar Rp 700 juta untuk

dah mulai berkarat. Besi ber -

membangun irigasi sepanjang

mesin itu seperti rongsokan

25 km. Dana itu dipotong 10

yang tidak berguna meski mu-

persen untuk honor konsultan

ngkin masih layak pakai.

atau sekitar Rp 70 juta. Na-

Untuk menemukan beko sisa

mun, menurut Ibrahim, dana

proyek pembangunan irigasi

tersebut sebenarnya jauh dari

Jroh harus menempuh

cukup untuk membuat irigasi

perjalanan yang jaraknya men-

sepanjang 25 km. Karena desa-

capai puluhan kilometer dari

kan masyarakat, maka ia men-

pusat keramaian. Bersama in-

yanggupi proyek itu. Entah

vestigator dari Yayasan Papan-

mengapa di tengah jalan, pro-

Meulaboh, beberapa minggu

yek itu tidak bisa dilanjutkan

ini, tim

Jroh

Proyek irigasi bantuan Jepang macet di tengah jalan, karena dananya habis. Warga sejumlah desa di Tripa Bawah, Nagan Raya, mempertanyakan kelanjutan proyek yang tak jelas kepastiannya itu. 

coba men-

sesuai target. Effendy men-

yambangi hutan yang diindi-

yalahkan OMS. “Karena mere-

kasikan sebagai tempat disem-

ka tidak biasa membuat lapo-

bunyikannya beko tersebut.

ran keuangan dengan baik.

Dirahasiakannya tempat beko

Coba kalau diserahkan kepada

senilai Rp 200 juta ini, tentu

kontraktor maka pertanggung-

mengundang tanda tanya.

jawabannya akan lebih mu-

ketika proses penarikan uang,

Masalah inilah yang dipert-

tan tidak pernah meninjau ke

dah,” ujarnya.

ketua-ketua OMS hanya diberi-

anyakan oleh warga setem-

lapangan atau proyek itu. Ma-

lalu, reporter

Apakah alat berat ini sengaja

Alat berat-Beko yang disembunyikan ditengah hutan.

FOTO/ISTIJAR

disimpan rapat-rapat untuk

Berbeda dengan Ibrahim, staf

kan slip penarikan dana kosong

pat.Belakangan tudingan pe-

salah ini sempat dimediasi oleh

menghilangkan jejak ketidak-

kantor Kecamatan Darul Mak-

oleh bendahara proyek, Sofian

nyelewengan itu dibantah So-

Transparency International (TI)

beresan dalam proyek irigasi yang

mur, Darmi S malah menyebut-

Sarong. Kemudian dana itu di-

fian Sarong. Selaku bendahara

Indonesia bersama mitranya,

didanai Japan Bank for Interna-

kan nilai proyek itu lebih besar.

transfer kembali ke rekening

proyek, menurutya, proyek pem-

Yayasan Papan Meulaboh untuk

tional Coorporation (JBIC), atau

Menurut Darmi, dana yang

pribadi Sarong, dengan alasan

bangunan itu bukan di bawah

mencari jalan keluarnya pada 17

sekadar disimpan karena proyek

diberikan dari JBIC bukan Rp 700

keamanan dana.

tanggung jawab kecamatan,

Desember 2006 lalu. Hanya saja

itu dianggap sudah selesai oleh

juta, melainkan Rp 1,5 miliar.

Dalam pengadaan barang dan

melainkan tanggung jawab OMS

pertemuan itu tidak dihadiri para

pelaksana proyek?

Bahkan informasi lain menyebut-

biaya operasional, seluruhnya

di sebelas desa. Karena itu, pros-

pihak yang terkait dengan proyek

Bagaimanapun, “bangkai”

kan dana bantuan itu mencapai

dikendalikan ketua dan benda-

es penggunaan dana pemban-

tersebut, seperti perwakilan JBIC

beko itu merupakan saksi se-

lebih dari Rp 2 miliar. Dari dana

hara proyek. Tudingan indikasi

gunan dikendalikan langsung

atau dinas pekerjaan umum se-

jarah dalam proyek pemban-

itu, dialokasikan sebesar Rp 750

penyelewengan dana bantuan itu

oleh OMS. Oleh JBIC, dana

tempat. Satu-satunya yang ha-

gunan irigasi yang bermasalah

juta untuk pembangunan irigasi

semakin mengerucut kepada ke-

proyek itu langsung ditransfer ke

dir dalam acara itu adalah man-

di Kecamatan Tripa Bawah,

di 11 desa. Pencairan dana terse-

pala dan bendahara proyek. In-

rekening kades di sebelas desa.

tan Camat Darul Makmur, Haji

Nagan Raya. Tahun 2002 lalu,

but melalui rekening OMS di set-

dikasi awal adalah jika dana yang

“Pihak kecamatan hanya tempat

Effendy.

JBIC bekerja sama dengan pi-

iap desa masing-masing. “Setiap

diakui pihak kecamatan hanya

melakukan koordinasi saja, bu-

hak Kecamatan Darul Makmur

desa memiliki 3 anggota OMS,”

sebesar Rp 700 juta, sedangkan

kan pelaksana,” ungkapnya.

membangun irigasi sepanjang

ujarnya. Lantas ke mana dana

menurut informasi warga sebe-

Untuk itu, Sofian mempert-

bersalah dalam menyingkapi ka-

25 km. Irigasi ini diharapkan

sisanya itu?

narnya mencapai hampir Rp 1,5

anyakan tudingan kepada dirin-

sus tersebut, dan upaya mencari

miliar. Lantas ke mana sisa ang-

ya. Menurut Sofian, setiap pen-

jalan keluar akan terus dilaku-

garan itu?

gambilan dana ketua OMS-

kan supaya proyek irigasi itu bisa

ketidakjelasan

OMS disaksikan badan pimpi-

berjalan kembali. Sayangnya,

akan mengatasi masalah pen-

Beberapa

keuchik

yang ter -

Dari mediasi itu disimpulkan perlunya asas praduga tak

gairan pertanian di sebelas

daftar sebagai anggota OMS

desa yang dilaluinya, yakni

mengatakan bahwa meski rek-

Desa Panton Pange, Mondua,

ening atas nama OMS, akan

penggunaan anggaran, proyek

nan proyek (bapimpro) kecama-

sampai berita ini diturunkan,

Ujung Krung, Neubok YPP, Neu-

tetapi proses pengambilan uang

ini sempat dilaporkan warga ke

tan. Kemudian dana itu dibeli-

pihak JBIC Perwakilan Jakarta

bok YPK, Pasi Kebedom, Kabu,

tetap dilakukan pihak kecama-

Pemda dan DPRD setempat.

kan untuk pengadaan perala-

belum bisa memberikan keteran-

Lung Kupujagad, Drient Tujoh,

tan. “Memang dana ditransfer

Sayangnya, kedua institusi itu

tan pembangunan, mulai dari

gan. Begitu juga Dinas Pekerjaan

Kuala Tripa, dan Babahlung.

melalui rekening OMS,” ujar

menanggapi dengan dingin, se-

membeli beko, hingga pengatu-

Umum Nagan Raya. Karena kon-

Desa-desa tersebut kini terma-

Zainuddin, salah satu anggota

hingga pengaduan ini tidak

ran honor dan operasional

troversi itulah proyek irigasi

suk ke dalam Kecamatan Tripa

OMS

Dalam praktiknya, OMS

ditindaklanjuti. Spekulasi ber -

proyek lainnya.

tersebut masih terbengkalai

Bawah, Nagan Raya.Agar pro-

tidak memiliki wewenang men-

munculan atas pelaksanaan

Sekadar contoh, untuk mem-

hingga sekarang. Sangat disay-

yek ini berjalan baik, JBIC

cairkan dana. Selama ini, pe-

proyek irigasi tersebut yang

beli beko saja, uang dikeluar -

angkan. Lagi pula para petani

menunjuk konsultan kontrak-

narikan dana selalu dilakukan

macet di tengah jalan. Mulai

kan mencapai Rp 200 juta. “Se-

hingga kini belum bisa menik-

tor dari Jakarta, yakni PT Spa-

oleh pelaksana proyek dari ke-

dari tidak profesionalismenya

lain itu juga peralatan yang di-

mati segarnya air yang melewati

sia Indonesia.

camatan dan OMS hanya dim-

para pelaksana proyek hingga

beli telah tua, sehingga sering

irigasi di desa mereka. Tak ayal,

Hasil penunjukan itu, Spa-

inta menandatangani slip pe-

indikasi penyelewengan dana

rusak di tengah jalan,” ujar

jika musim panas, sawah dan la-

sia Indonesia menyarankan

narikan bank. “Kami hanya

bantuan tersebut. Usut punya

Sofian. Masalah lainnya, me-

dang mereka tetap kekeringan.

agar dalam pelaksanaan proyek

memperoleh honor di awal

usut yang diketahui warga,

nurut Sofian, saat dilaksana-

Sebaliknya pada musim hujan

ini dibentuk Organisasi Masya-

proyek senilai Rp 500 ribu.”

ternyata pelaksana proyek ke-

kannya proyek itu, situasi di

mereka tergenang air. Sampai

rakat Sipil (OMS). Sebuah or -

Penarikan uang oleh pihak ke-

habisan dana untuk melanjut-

Aceh masih dalam keadaan

sekarang, mereka dengan setia

ganisasi yang terdiri atas para

camatan juga diakui Darmi.

keucik (kepala desa) di sebelas

kan proyek irigasi itu. Lalu ke

konflik antara GAM dan TNI.

masih menanti pembangunan

Pria mantan Sekretaris Camat

mana uangnya dan kenapa bisa

Situasi konflik tersebut, mem-

irigasi yang direncanakan akan

desa yang akan menerima man-

Darul Makmur ini mengaku,

kekurangan dana?

buat pihak JBIC dan konsul-

mengalir ke desanya. ■

.

Lantaran

HALAMAN

4

Rapor BRR (Masih) Merah S Fadjar Pratikto/Istijar

ELAMA ini, kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi

(BRR) Aceh-Nias dianggap

sejumlah pihak masih belum

memuaskan. Wajar saja jika bany-

ak masyarakat yang kecewa terhadap hasil kerja lembaga pemerintah se-

Setelah dikritik rendahnya penyerapan dana oleh BRR yang masih di bawah 30%, tiba-tiba pada Desember 2006 terjadi lonjakan penyerapan dana hingga target penyerapan 50%. Tapi penyerapan dana yang cukup besar ini dicurigai tidak riil. 

lama dua tahun terakhir ini. Terutama puluhan ribu pengungsi kor -

daus Ilyas (Indonesia Coruption

iat, keuangan, informasi dan komu-

iap kegiatan. Masih banyak juga dite-

ban tsunami yang kini masih ting-

Watch/ICW) mengungkapkan hasil

nikasi BRR.

mukan praktek pelaksanaan peker -

gal di barak pengungsian.

temuannya itu.

Diungkapkan juga adanya indika-

jaan yang tidak sesuai dengan prose-

Imej kinerja yang kurang baik di

Penyerapan dana BRR yang mel-

si korupsi dalam kerja sama perceta-

dur dan mekanisme yang seharus-

lembaga pimpinan Kuntoro Mang-

onjak drastis pada Desember 2006

kan buku yang melibatkan sembilan

nya.

kusubroto ini terus memuncak, pas-

diduga bersifat manipulatif. “Bisa

rekanan/perusahaan yang tersebar

Kegiatan rekonstruksi juga masih

saja dana yang dikeluar -

dalam 16 kontrak kerja sama senilai

dipandang sebagai kegiatan pem-

kan itu diparkir di satk-

Rp. 3.632.472.190. Kasus korupsi ini

bangnan fisik belaka tanpa memper -

er -satker (satuan kerja

sempat ramai dan sudah dilaporkan

timbangkan dampak di masa depan,

BRR,red),” tandas Akhi-

ke aparat penegak hukum.

dimana ukuran keberhasilan hanya

AGUS SARWONO

ruddin.

Ada juga indikasi korupsi senilai

dilihat dari berapa banyak dana yang

Rp. 1.356.911.000 dalam pekerjaan

bisa dibelanjakan. “Kegiatan rehab

indikasi

jaringan irigasi SUB di Arakuno,

dan rekons, prestasinya bukan dili-

penyimpangan dalam

Jambo Aye Aceh Timur yang rekan-

hat dari besarnya anggaran yang bisa

kegiatan rehab-rekons

nya PT Citra Tampeng Penara.

diserap, tapi dilihat dari ketepatan

T im monitoring juga menemukan

yang dilakukan BRR.

Menurut tim monitoring ini, to-

sasaran, efisiensi, dan memenuhi

sama

tal belanja yang bermasalah sesuai

prinsip transparansi,” ujar Firdaus

Emerson

dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksa-

Ilyas dari ICW.

Asia Pasific dalam pe-

na Anggaran) 2006 yang dikeluarkan

Menanggapi temuan tersebut,

kerjaan “sebagai Kon-

BRR mencapai Rp. 97.096.982.900.

Juru Bicara BRR Mirza Keumala

BRR”

Seperti diketahui, untuk periode

mengungkapkan, penyerapan dana

2006

tahun anggaran 2006, pemerintah te-

yang besar di bulan Desember 2006

lalu dengan nilai kon-

lah mengalokasikan dana APBN sebe-

dikarekanan BRR mengikuti ke-

trak Rp. 538.890.000.

sar Rp. 15 triliun. Jumlah anggaran

wenangan baru dari Departemen

Juga kerja sama den-

ini berasal dari sisa DIPA 2005. Se-

Keuangan (Depkeu) RI. Dalam ke-

gan PT Semar Kembar

mentara untuk pengelolaanya diser -

wenangan tersebut, Depkeu mengin-

Sakti dalam dua paket

ahkan kepada sembilan departemen,

struksikan kepada BRR untuk men-

pekerjaan “pengadaan

termasuk di dalamnya BRR Aceh-

galihkan dana sebesar Rp. 7,462 tri-

inventaris kantor BR-

Nias. Untuk pelaksana teknis dilaku-

liun atau setara dengan 49,65% dari

R” tanggal 1 April 2006

kan oleh satuan kerja (Satker). BRR

total anggaran.

lalu senilai Rp. 747.-

sendiri yang mengelola 93,65% dari

Menurut Mirza, tindakan tersebut

404.000.

keseluruhan anggaran 2006 atau set-

selaras dengan Peraturan Presiden

ara dengan Rp. 14 triliun.

(Perpres) Nomor 36 Tahun 2005.

Misalnya dengan

sultan pada

kerja

PT

Media

Februari

Dan,

kerja

sama dengan PT Wastuwidyawan

dalam

Selama tahun anggaran 2006 hing-

“Artinya, BRR memiliki kewenangan

enam paket pekerjaan

ga 27 Desember ini, untuk pembaya-

multiyear. Dalam artian, bisa mena-

senilai

ran kegiatan pengadaan barang dan

brak tahun anggaran normal yang dia-

jasa, gaji dan lain-lain, KPPN Banda

tur pemerintah,” ujarnya kepada Jroh.

Rp.

26.692.-

289.000. Mereka juga meng-

Aceh yang mengelola dana BRR telah

Pengamanan Kuntoro

ungkapkan beberapa in-

menerbitkan 31.819 Surat Perintah

Mengenai biaya pengamanan Ke-

dikasi pemborosan atau

Pencairan Dana (SP2D). Pencairan

pala BRR Kuntoro Mangkusubroto

tidak

dana-

dana terbesar terjadi pada periode

sebesar Rp 6,8 miliar, Mirza men-

 yang dikeluarkan untuk

April dan Desember karena pada bu-

gungkapkan sebenarnya bukan se-

sejumlah proyek. Seper -

lan itu BRR harus membuat laporan.

nilai itu, melainkan hanya kurang

ti proyek pengadaan per-

Selain itu, hasil penelusuran ang-

lengkapan Polri di Aceh

garan (budget tracking) terhadap

“Itu sudah berdasarkan Kepmen

yang jumlahnya menca-

proyek rehabilitasi dan rekonstruk-

Keuangan nomor 3/2006. karena

pai lebih dari Rp 10 mil-

si Aceh yang dilakukan Gerak dan

Pak Kuntoro kan jabatannya juga

iar serta belanja perala-

T ifa menyimpukan bahwa secara

sudah setingkat menteri. Jadi, be-

capublikasi hasil Laporan Hasil Pe-

tan dan perlengkapan pertahanan

umum kegiatan itu masih banyak

liau pantas menggunakan anggaran

meriksaan Badan Pemeriksa Keuan-

keamanan yang mencapai lebih dari

masalah. Antara lain, lemahnya as-

pengamanan,” ujarnya. Namun,

gan (LHP BPK) tentang pelaksanaan

Rp. 39 miliar. Juga indikasi pembo-

pek perencanaan kegiatan baik yang

pada dasarnya di lapangan dana itu

pembangunan rumah bantuan BRR

rosan anggaran dalam belanja keg-

didanai APBN maupun dana asing.

digunakan bukan untuk kepala BRR

tahun 2005-Oktober 2006 lalu.

iatan “representasi/pelayanan/

Hal itu juga terlihat dari sangat

saja, melainkan juga untuk pejabat

Dalam LHP BPK itu, menunjuk-

pengawalan Kepala BRR” senilai Rp.

kurangnya pelibatan masyarakat

tinggi negara maupun tamu negara

kan banyak proyek yang dikerjakan

6.875.000.000 yang dikelola sekretar-

atau penerima manfaat dalam set-

yang datang ke Aceh.

Kepala BRR Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto dalam suatu acara

tepatnya

dari Rp 1 miliar.

n

BRR amburadul. Ribuan rumah ditelantarkan, ribuan lagi dikerjakan berkualitas rendah, dan beragam penyimpangan lainnya yang merugikan masyarakat luas. Seper ti adanya warga yang menerima bantuan rumah lebih dari satu, bahkan ada warga yang mendapat sepuluh rumah. Belum redup temuan BPK itu. Kini T im Monitoring Aceh Komisi Darurat Kemanusiaan (KDK) juga menemukan banyak indikasi penyimpangan. Di mana hasil evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias tahun anggaran 2006 yang dijalankan BRR sampai 27 Desember 2006, menunjukkan adanya penarikan dana yang mencapai Rp. 7,462 triliun atau setara dengan 49,65% dari total anggaran. Anehnya pada bulan Desember 2006 ini, rata-rata belanja proyek melonjak menjadi Rp. 117,940 miliar. Padahal sebelumnya BRR selalu dikritik karena penyerapan anggarannya masih rendah. Cukup fantastis! Kecurigaan diungkapkan dalam konferensi pers di Cafe Pante Pirak, Banda Aceh, akhir Desember lalu. Di hadapan wartawan, Akhiruddin Mahjuddin (GeRAK Aceh) dan Fir -

Tuwanku Mirza Keumala,  Juru Bicara BRR :

Itu Hanya Pengalihan

T

AK putus dirundung kritik. Itulah yang kini dihadapi pejabat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR) Aceh-Nias. Penilaian kinerja yang lemah dalam kegiatan rehab-rekons Aceh pasca tsunami tak kunjung padam. Terlebih dengan tudingan penyimpangan penggunaan anggaran yang nilainya hampir sepertiga dari total anggaran APBN pemerintah pusat. Namun tudingan dan kecurigaan masyarakat luas terhadap pejabat dan pegawai BRR itu ditanggapi dingin oleh Mirza Keumala, juru Bicara BRR. Sebaliknya dia berteri-

Mirza Keumala

makasih kepada semua pihak yang dengan suka-rela memonitoring kinerja lembaga yang dibentuk bulan April 2005 ini. Menurut Mirza, para pejabat BRR tidak ‘asal’ bekerja. Karena mereka selalu diawasi oleh dewan pengawas internal, Satuan Anti Korupsi, BPK (Badan pengawas Keuangan) dan KPK. “Karena itu kita bekerja dengan hati-hati sekali,” tepisnya. Mirza menjelaskan, hasil temuan tim monitoring Aceh KDK atau lembaga lainnya terhadap indikasi penyimpangan anggaran di tubuh BRR sudah berlebihan. Menurutnya, yang terjadi bukan penyimpangan. Cuma prosedur pelaporan ke-

uangan saja yang berbeda. Misalnya, dalam kasus melambungnya penyerapan dana di bulan Desember ini hingga capai Rp 7,462 triliun. Kumala menyebutkan itu karena terjadi pengalihan anggaran saja. Itupun dibawah kewenangan Departemen Keuangan (Depkeu) dan sejalan dengan Perpres (Peraturan Presiden) No. 36/ 2005. “Jadi dimana penyelewengannya dan pemborosannya,” tangkisnya. Mirza memastikan bahwa saat ini anggaran yang berhasil diserap oleh BRR mencapai 53 persen, termasuk pengalihan sisa dana anggaran tahun 2005 yang telah mencapai 70 persen. “Namun detailnya saya belum bisa katakan karena belum mendapatkan laporan keuangan,” ujarnya. ■

HALAMAN 5

Bantuan Ganda, Nikmat di Atas Penderitaan Kisruh bantuan rumah ganda (lebih dari satu) terus mencuat. Pihak BRR mengancam akan mempidanakan penerima bantuan rumah lebih dari satu jika tidak melapor hingga Maret nanti.

dalam mencegah terjadinya korupsi

mah Korban Bencana Gempa dan

di lingkungan sendiri hanya cerita

Tsunami. Pembentukkan sudah se-

omong kosong. Terlebih dengan pem-

jak November tahun lalu. Tim ini

bentukan Satuan Antikorupsi (SAK).

diketuai Sulaiman AB, mantan

“Hal itu bukti konkret bahwa tim

Danpom TNI.

verifikasi dan pengawasan perumaya

optimal kerjanya,” tegas Surya Dar -

mengecek ke setiap penerima ban-

ma.

tuan. Istilah sederhananya, pen-

DPRD Aceh tidak hanya men-

A

tersiar dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

(45), warga Desa

(LHP BPK) dari 2005 hingga Okto-

Padang Rubek, Kuala, Kabu-

ber 2006. Temuan tersebut sempat

paten Nagan Raya, terlihat

membuat seantero Aceh geger. Ban-

putus asa. Rumah bantuan

yak kalangan mempertanyakan

permanen yang diharapkan

perkara ini. Mulai dari masyarakat

setahun lalu tak kunjung dibangun.

awam, korban tsunami, hingga ja-

Jejeran papan berbentuk rumah mini

jaran pejabat tinggi Aceh. Kok bisa?

berukuran setengah lapangan voli

Mungkin ada yang tidak beres dalam

menjadi tempat bertahan hidup.

proses rehabs-rekons. Lebih khusus

Jika dikalkulasikan, jumlahnya

lagi, ada yang tak beres pada skuad

mencapai 114 unit. Bukan tanpa

pengawasan perumahan BRR yang

usaha. Beberapa kali dia dan per -

tentulah bergaji tinggi.

wakilan barak setempat mendatan-

Beberapa pihak mengarahkan kri-

gi Kantor Badan Rehabilitasi dan

tis dan ocehan kepada BRR. Kiner -

Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Han-

ja lamban dan pengawasan minim

ya janji muluk yang diperoleh.

lembaga pemerintah ini dituding

Ratusan kilometer dari dari bar -

menjadi penyebab utama. Hal itu

ak Aminullah, terdapat seorang kor -

dikemukakan Sekretaris Komisi C

ban tsunami mendapatkan rumah

DPRD Aceh Teuku Surya Darma.

lebih dari satu. Bahkan jumlahnya

Menurutnya, komitmen BRR untuk

mencapai sepuluh unit. Perkara ini

pengawasan yang ketat dan berlapis

ke

lapangan

ertiban setiap penerima bantuan rumah

sendiri menjadikan perkara ini

Aceh, lembaga yang bertanggung

sebagai perkara pidana. Untuk

jawab dalam persoalan perumahan

melakukan itu, BRR telah berk-

di lingkungan Pemrov Aceh.

oordinasi dengan pihak kepoli-

lebih

dari

satu.

BRR

Menurut Surya, lembaga ini tidak

sian dan Pengadilan T inggi Aceh.

mampu menjalankan amanah untuk

“Bila ada razia penertiban rumah

melaksanakan pengawasan terhadap

bantuan, maka di samping ru-

BRR. Padahal, Dinas Perkim juga

mahnya disita, yang bersangku-

diberikan beban untuk melaksana-

tan juga akan diproses secara

kan pembangunan rumah BRR pada

hukum,” tegas Mirza. Namun, sanksi pidana ini tidak

Cukup rasional tudingan yang

akan berlaku jika para penerima

dilontarkan kalangan DPRD Aceh.

bantuan rumah lebih dari satu itu

Pasalnya, jika pengawasan dilaku-

segera melapor ke BRR dan me-

kan secara ketat dalam pendistribu-

ngembalikannya dengan sukarela.

sian rumah bantuan, maka perkara

Karena itu, Mirza mengungkap-

duplikasi bantuan ini kecil kemu-

kan, tim telah membuka telepon

ngkinan terjadi. Karena pengawasan

khusus yang siap melayani 24 jam

lemah dari tim verifikasi dan penga-

bebas pulsa bagi yang enggan me-

was BRR, maka perkara ini bisa ter -

laporkan secara langsung kepada

jadi. Namun, tudingan itu ditepis

tim. Sedangkan yang berani mem-

pihak BRR, melalui juru bicaranya,

buat laporan secara tertulis dengan

Tuwanku Mirza Kumala. BRR men-

rinci, tim akan membuka Po Box

gungkapkan pihak tim verifikasi te-

pengaduan bantuan rumah BRR

lah bekerja secara optimal. “Kami

dan NGO. 

nya.

Hasilnya? “Nanti tunggu dua bulan (Maret) ke depan. Sekarang tim

Menurut Mirza, yang melakukan

M. Istijar/Gerak Banda Aceh MINULLAH

terjun

Perkotaan dan Permukiman (Perkim)

sudah bekerja optimal kok,” tepis-

FOTO/AGUS SARWONO

akan

yalahkan BRR. Tetapi juga Dinas

2005 lalu.

Rumah bantuan dari sebuah NGO.

Menurut Mirza, tim ini nantin-

han intern BRR lemah dan tidak

masih bekerja,” kilah Mirza.

mekanisme pengawasan terhadap

Temuan BPK itu, lanjutnya,

proyek rehabs-rekons di Aceh tidak

sangat mengugah BRR untuk bisa

hanya BRR saja. Namun, semua

bekerja lebih maksimal lagi dalam

stakeholder yang ada di Aceh, mulai dari koordinator barak, keuchik (ke-

pengawasan pemberian bantuan rumah kepada korban bencana gem-

pala desa), camat, pemkab/kota

pa dan tsunami. Karena itu, BRR

hingga kepolisian. “Bahkan kalan-

berjanji ditahun 2007 ini, per -

gan LSM pun harus melakukan pen-

masalahan rumah akan terselesai-

gawasan,” ujarnya.

kan tanpa berbekas sedikit pun.  

Meski menepis tudingan, kesala-

Janji dan komitmen boleh mu-

han ini telah terjadi. Negara telah

luk. Tanpa kerja konkret, semua

dirugikan. Jika mengacu LHP BPK

itu akan nihil hasilnya. Untuk

dalam satu kasus penerima ban-

itu, Surya Darma menegaskan ke-

tuan rumah yang mendapatkan

bijakan dan program yang akan

sepuluh unit. Maka negara telah

diambil BRR itu konsepnya cuk-

dirugikan sekitar Rp 394,8 juta.

up baik. Tapi yang dibutuhkan

Itu baru satu kasus saja yang ter -

masyarakat saat ini adalah tin-

ungkap. Lantas berapa total keru-

dakan di lapangan. Tanpa pen-

gian negara yang sesungguhnya,

indakan tegas, temuan BPK tidak

pihak BRR pun tidak mengetahui

akan memberikan pelajaran bagi

secara pasti. Untuk mengurangi

warga yang serakah dan tamak,

kerugian negara, BRR telah mem-

tapi malah melukai hati puluhan

bentuk T im Verifikasi dan Penert-

ribu korban yang kini masih ting-

iban Bantuan Pembangunan Ru-

gal di barak. ■

Dimulai dari “Aji Mumpung” TANPA

diduga, bulan Oktober lalu

Badan Pemeriksa Keuangan mengelu-

orang yang pernah menyewa rumah-

untuk menempati rumah bantuan

Kasus hampir serupa terjadi di

nya.

selama tujuh tahun tanpa membayar

Gampong Blang, Lambung, Gampong

arkan Laporan Hasil Pemeriksaan

Hal ini berawal ketika ada pemban-

sewa. Setelah batas waktunya selesai,

Baro, Banda Aceh.

(LHP) tahunan. Seperti biasa, laporan

gunan rumah oleh BRR di kampung

maka mereka harus kembali mem-

bantuan ganda memang sangat ru-

Masalah rumah

itu membuat kaget banyak kalangan.

itu. Entah apa yang ada di dalam

bayar.

mit diatasi. Sebagian korban memang

Bagaimana tidak, dalam laporan itu

pikirannya, Darwati lantas memang-

Kalau modus yang dilakukan Ny

berlomba-lomba mendapatkan ban-

terungkap bahwa kasus penyimpan-

gil sembilan mantan penyewa rumah-

Darwati hanya khusus rumah bantu-

tuan lebih dari satu, apalagi letak

gan pengunaan dana terus terjadi.

nya, salah satunya Bani Amindani,

an BRR saja, berbeda dengan seorang

dan kondisi tanah yang berbeda, se-

Salah satunya kasus penemuan au-

Palmer Alue, dan Teuku Nasrudin.

warga Desa Cot Lamkeuweuh, Kut-

hingga lebih memudahkan mereka

ditor BPK di Kelurahan Kampung

Setelah itu, pelaku meminta fotokopi

araja, Banda Aceh. Modus yang dia

mendapatkan bantuan rumah di tem-

Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh, di

KTP para penyewa yang kemudian

lakukan adalah mendaftarkan diri ke

pat lain.

mana seorang korban tsunami pen-

didaftarkan sebagai korban untuk

semua lembaga pemberi bantuan sep-

Munculnya kasus rumah bantuan

duduk setempat bisa memperoleh ru-

bisa memperoleh bantuan rumah.

erti BRR, NGO, dan lembaga donor.

ganda juga diakibatkan adanya pema-

mah bantuan sebanyak sepuluh unit.

Karena niatnya sudah buruk, pel-

Seorang warga yang namanya tak mau

haman yang berkembang dalam

Nama penerima bantuan itu adalah

aku selaku pemilik kontrakan dan la-

disebut mengungkapkan bahwa ia

masyarakat bahwa rumah bantuan

Darwati (60), seorang hajjah.

han untuk pembangunan rumah ban-

mendapatkan bantuan rumah seban-

tersebut adalah rumah yang diberikan

Modus yang dilakukan cukup unik.

tuan, melakukan perjanjian dengan

yak lima unit. Bantuan itu bera-

secara cuma-cuma oleh pemerintah,

Dengan menyodorkan sembilan nama

para mantan penyewa rumahnya itu.

sal dari BRR alokasi 2005, 2006, dan

sehingga sah-sah saja diperoleh lebih

korban penerima bantuan rumah dari

Dalam surat perjanjian tersebut, dis-

UN Habitat yang lokasinya berbeda-

dari satu. “Kalau kita tidak ambil leb-

BRR. Sembilan orang itu bukan ker -

ebutkan bahwa kesembilan orang itu

beda. “Kalau tidak sekarang kapan

ih dari satu, kapan lagi,” ujar mereka

abat atau sanak saudara, melainkan

hanya akan diberikan kompensasi

lagi,” ujarnya.

yang loba.

n

HALAMAN

6

Menanti Rumah yang Tak Kunjung Dibangun Para penghuni barak Padang Rubek, Kuala, Kabupaten Nagan Raya masih menunggu janji BRR untuk membangun rumah. Sebaliknya di Desa Kuala Trang, ada warga yang mendapat bantuan rumah ganda.

M. Istijar/Aceh Barat EJAK

ya sanggup membangun sepuluh rumah dari 115 rumah yang diajukan.

pertengahan 2006, T.I Amin

Terkait persoalan pembangunan rumah

(45), selalu risau. Pasalnya ia ter-

bantuan di Kabupaten Nagan Raya, staf

us memikirkan kepastian rumah

BRR pernah menjelaskan hingga akhir

permanen yang bakal dijadikan

tahun 2006 akan dibangun sebanyak 173

tempat tinggalnya. Dia sudah bosan ting-

rumah permanen. Dan itu termasuk un-

gal di barak pengungsi Padang Rubek,

tuk warga korban tsunami yang masih

Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan

tinggal di barak pengungsian Padang

Raya. Pikirannya semakin berkecamuk,

Rubek. Bagaimana cara pembagiannya,

ketika bantuan rumah yang dijanjikan

BRR tidak menjelaskan lebih detail.

S

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kasus serupa juga terjadi di De-

(BRR) Aceh-Nias tak kunjung dibangun.

sa Kuala Trang, Kuala, Nagan Raya. Di

Padahal, Amin selalu berharap, keluarg-

sini terdapat 120 KK korban tsunami yang

anya bisa menjalani hidup dengan layak

juga belum mendapatkan rumah. Bukan

kalau sudah tinggal di rumah permanen.

karena belum dibangun rumah permanen

Maklum, di barak pengungsian, kehidupan-

oleh BRR. Tetapi pendistribusian rumah

nya jauh dari memadai. Tempat berteduh dari

tersebut dinilai tidak adil. Kasus ini sudah

hujan dan panas hanya terbuat dari kayu

terjadi sejak awal tahun 2006.

tripleks beratap seng sekadarnya. Tak heran

Menurut warga, permasalahan itu ter -

jika hujan turun, air merembes ke tempat

jadi karena data penerima korban tsuna-

itu dari atap yang bocor di sana-sini.

mi yang digunakan BRR dianggap tidak

Kalau musim panas, hawa panas ma-

valid. Di mana data yang digunakan BRR

tahari terasa menyengat di dalam barak.

merupakan hasil pendataan awal korban

Di tempat pengungsian itu, juga terdap-

tsunami dua tahun silam. Padahal, sete-

at 115 kepala keluarga (KK) yang masih

lah dua tahun berlalu, di desa tersebut

menetap. Entah sampai kapan dirinya

terdapat NGO Amerika yang membangun

dan warga lain menetap di sana. 

beberapa rumah di desa ini. Namanya

Bukan tidak ada usaha untuk memin-

Samarintans Purse.

ta bantuan kepada pihak terkait, BRR.

Karena itu, terdapat beberapa warga

Pada pertengahan Agustus 2006 lalu, dia

yang telah mendapatkan bantuan rumah

bersama keuchik (kepala desa) mengirim-

dari Samarintans Purse, juga ikut menda-

kan surat ke Kantor BRR di Banda Aceh.

patkan rumah BRR. “Ternyata data yang

Dalam surat itu tertera permohonan ban-

dimiliki BRR berasal dari data

tuan rumah permanen sebanyak 115. Tiga

yang sebenarnya sudah banyak yang harus

bulan kemudian, pertengahan November

dicek lagi kebenarannya. Sebagian data

2006, pihak BRR mendatangi barak mere-

tersebut telah mengalami banyak peruba-

ka. Satu-per satu warga diminta keteran-

han setelah tsunami,” ujar Tengku Alai-

gan, mulai dari administrasi hingga sta-

din, koordinator barak pengungsian Kua-

tus tanah yang dimilikinya.

la Trang dalam pertemuan konsultasi

keuchik

Selanjutnya, BRR mendata semua war-

publik yang difasilitasi Transparency In-

ga yang masih tinggal di barak pengung-

ternasional (TI) Indonesia, belum lama ini.

sian Padang Rubek, Kuala. Namun, hing-

Alidin menyebutkan, tidak validnya

ga awal Januari ini, tak satu pun rumah

data itu membuat pendistribusian rumah

hasil pendataan itu yang dibangun. Yang

bantuan korban tsunami tidak tepat

membuat kesal warga, pihak BRR tidak

sasaran. Selain terdapat korban yang

memberikan penjelasan mengenai ketidak-

mendapatkan lebih dari satu rumah.

pastian informasi pembangunan rumah.

Juga terdapat warga yang bukan korban

Menurut keterangan warga, pihak BRR pernah mengatakan bahwa mereka han-

FOTO/ISTIJAR Berdasarkan penelusuran tim

Kondisi Barak Padang Rubek, Kuala, Nagan raya yang memprihatinkan

Jroh dan

Gerak Aceh Barat, terdapat beberapa warga yang mendapatkan bantuan rumah lebih dari satu.

Keucik yang seharusnya men-

jadi tangan perantara korban tsunami ke

tsunami ikut mendapat rumah bantuan

BRR malah sering bertindak tidak adil.

tersebut.

Kriteria penerima bantuan rumah yang digunakan BRR pun dianggap tidak jelas. Di mana dalam kriteria itu, yang menjadi

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN YANG DIPERSOALKAN NO

1.

NAMA (INISIAL) DESA

LJ

Kuala Trang

IDENTITAS RUMAH

BRR 11

perioritas penerima rumah bantuan adalah korban tsunami dan KK induk. 

PERMASALAHAN

Seperti yang terjadi di Desa Krueng

Menurut sebagian besar warga Kuala Trang, dia memang penduduk asli Kuala Trang namun ia telah menetap lebih dari 10 tahun di Desa Purwosari yang tidak terkena tsunami. Orang tuanya yang terkena tsunami juga telah memperoleh bantuan rumah dari Samaritans Purse.

Mane, sebagian warga yang telah memperoleh rumah dari Samarintans Purse, juga turut memperoleh rumah dari BRR. Warga yang belum memperoleh rumah bantuan diacuhkan setelah menemui

keuchik untuk menyampaikan data bagi mereka yang belum memperoleh rumah.

2.

3.

Jn

Sp

Dusun Sukabakti, Desa Kuala Trang

Kuala Trang

BRR 3

Nomor tidak diketahui.

Penerima bantuan rumah BRR ini merupakan penduduk asli Meulaboh dan bukan warga Kuala Trang. Ia juga telah memper oleh bantuan berupa kedai untuk berjualan. Warga ini merupakan penduduk asli Kuala Trang namun telah puluhan tahun menetap di Dusun Kebon Meurebo, Gunung Tanok, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

Namun, jawaban yang diberikan

keuchik

adalah bahwa laporan atau data tersebut telah hilang dan perlu data baru. Menanggapi masalah tersebut, BRR memastikan bahwa data yang digunakan untuk memberikan bantuan rumah kor ban tsunami merupakan hasil musyawarah dengan masyarakat. Sehingga data yang digunakan BRR sangat valid. Pros-

4.

Sk

5.

Am

6.

Ja

7.

Mr

Dusun Damai, Desa Kuala Trang

BRR 5

Dusun Damai, Desa Kuala Trang Dusun Gunung Mulya,

BRR 3

Dusun Gunung Mulya, Kuala Trang

BRR 13

BRR 10

Sejak jauh sebelum tsunami, dia telah menetap cukup lama di Sinabang, Aceh Barat, namun pada saat pembagian rumah un tuk para korban tsunami, ia kebagian. Dia merupakan anak seorang Kapolsek dari kecamatan lain yang namanya tidak diketahui sebagai warga Kuala Trang. Namanya juga tidak tercatat sebagai warga Kuala Trang Desa Kuala Trang dan warga selama ini merasa tidak pernah berjum pa dengannya. Ternyata ia adalah menantu seorang polisi. Dia juga bukan warga Kuala Trang tapi ia berasal dari Desa Padang Panyang. Setelah tsunami ia pindah ke Desa Kuala Trang dengan tujuan memperoleh rumah bantuan dari BRR maupun Samaritans.

es pembangunan bantuan rumah yang dikerjakan BRR di Kecamatan Kuala sekedar meneruskan sisa-sisa pekerjaan Samaritans Purse yang belum selesai. Menurut Koordinator Satker Perumahan BRR Faisal, dalam pendataan BRR, masih terdapat 120 KK yang belum mendapatkan bantuan rumah. Untuk memvalidasi data tersebut, pertengahan Maret 2006 lalu BRR menggelar dialog publik dengan warga. Dalam dialog tersebut, warga yang mengaku belum mendapatkan bantuan rumah permanen bertambah, yakni 130 KK. Terkait verifikasinya, dalam rapat itu BRR

8.

Spd

Dusun Guna Mulya, Kuala Trang

BRR 14

Dia dan istrinya telah mendapatkan bantuan ganda karena sang suami memperoleh rumah dari BRR sedang istrinya mendapat rumah dari Samaritans ■ Sumber:

Diolah berbagai sumber

menyerahkan kepada

keuchik. “Jadi kita

yakin data yang kita pakai,” ujar Faisal. Sayangnya, pihak BRR tidak jeli saat melakukan pengecekan di lapangan, sehingga terjadi bantuan ganda. ***

HALAMAN

7

Lamanya Menunggu Perbaikan Rumah Rumah bantuan Save The Children di Desa Mesjid, Panteraja, Pidie yang oleh warga dianggap tidak layak kini terbengkalai, dan banyak yang rusak. Warga bahkan sepakat untuk menolak bantuan rumah itu disaat pemberi bantuan sedang berupaya untuk memperbaikinya. Oleh: M. Istijar, Fadjar/ Paska Pidie

S

ing jejeran papan terlihat pecah.

san dari hasil musyawarah warga

Kondisi lantai banyak bergelombang

Desa Mesjid, Panteraja pada 25

dan pecah. Kerangka rumah terlihat

Nopember 2006 lalu. Alasannya, ru-

tak ada keanehan

jelas terbuat dari kayu dengan kual-

mah itu dibangun asal-asalan, dima-

pada rumah bergaya tradision-

itas yang rendah. Kondisi itu diper-

na kayu kontruksinya sebagian be-

al Aceh berukuran satu lapa-

parah dengan dibiarkannya rerum-

sar lapuk dan mulai dimakan rayap.

ngan bulutangkis itu. Poton-

putat tumbuh subur.

Tidak tegasnya STC untuk mengatasi

EKILAS

gan papan tersusun kokoh

“Rumah itu tidak layak huni,”

perbaikan rumah bantuannya juga

membentuk bagian rumah-rumah

ungkap Adi Azhar (40), koordinator

dianggap menutup peluang warga

yang disangga tiang kayu sebesar

barak setempat. Ia bersama puluhan

untuk mendapat bantuan rumah

paha orang dewasa. Berderet rapih di

warga sebenarnya sudah berhak

yang lebih baik dari lembaga pemerintah (BRR) atau dari LSMLSM lain. “Dengan masih adanya Save The Children di tempat kami, menurut kami BRR, NGO dan donatur lain tidak mau menyelesaikan permasalahan rumah kami karena tidak ada satu keputusan dari Save The Children untuk menyelesaikan masalah rumah kami yang terbengkalai,” demikian pernyataan warga, yang sebagian besar masih tinggal di barak Huntara. Masalahnya, mereka juga was-was karena sebentar lagi sewa lokasi barak mereka akan berakhir pada Februari 2007 ini, yang itu berarti mereka harus ke luar dari tempat itu. . “Kami harus tinggal dimana,” keluh Adi Azhar, seorang penghuni barak setempat. Sikap warga tersebut, didukung oleh pemerintah kabupaten Pidie. Dalam suratnya yang ditujukan kepa-

Rumah Bantuan dari Save The Children yang dibangun di Panteraja, Pidie.

da pimpinan STC, Wakil BuFOTO/AGUS SARWONO

pati Drs. H. Jalaluddin Harun mempersoalkan permasalahan rumah di Panter-

Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja,

menghuni rumah tersebut. Pemberi

aja itu. Dikatakan Pemda memahami

Kabupaten Pidie. Jumlahnya menca-

bantuan telah menyodorkan surat

kesulitan yang dihadapi STC, namun

pai sekitar 77 rumah. Rumah itu

tanda terima, namun karena diang-

di lain pihak kebutuhan masyarakat

merupakan bantuan dari Save the

gap belum layak huni, mereka eng-

akan rumah sangat mendesak. “Ber-

Children (STC), satu dari LSM asing

gan menerima. Akibatnya, sebagian

kaitan dengan persoalan tersebut,

yang mencoba membantu korban tsu-

besar rumah bantuan itu dibiarkan

pemkab Pidie mengharapkan kepada

nami.

kosong dan rusak.

Save The Children agar kiranya dapat

Nyaman kelihatannya. Namun

Lebih jauh lagi, sebanyak 77 war-

segera menyerahkan kembali kepada

ketika dilihat dari dekat, terdapat

ga penerima rumah tersebut akhirn-

pihak pemerintah Pidie untuk dapat

banyak celah di bangunan tersebut.

ya sepakat untuk menolak bantuan

direalisasikan agar supaya nama Save

Susunan papan yang terlihat rapuh,

tersebut. Penolakan yang dilampiri

The Children tetap mendapat tempat

beberapa bilah kayu terlihat terlepas

tanda tangan seluruh calon peneri-

yang baik dimata masyarakat,” bunyi

dari kerangka rumah. Dinding-dind-

ma bantuan itu merupakan keputu-

surat dari Wakil Bupati Pidie, tertang-

gal 1 Desember 2006. Sebenarnya menurut

Keucik Mes-

jid, Pante Raja, Innu Barkar, ketidak-

puasan itu telah terjadi awal 2006 lalu. Warga sudah merasa bosan untuk menagih janji. Beberapa kali mereka mendesak STC untuk memperbaiki kembali rumah bantuannya yang dibangun sejak Mei 2005 itu. “Penduduk marah. Pemberi bantuan hanya mengumber janji-janji, tetapi tidak diwujudkan,” ujarnya. Terakhir, kabarnya mereka akan memperbaiki rumah yang dianggap tidak layak itu pada September tahun lalu, tapi hingga kini belum ada kepastian. Barangkali memang STC terlalu sibuk. Seperti diketahui, lembaga asing ini berkomitmen untuk membangun rumah di empat daerah yakni Pidie, Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Utara. Jumlahnya mencapai 3.660 rumah. Dana yang dikucurkan untuk proyek itu mencapai US$ 140 juta (sekitar Rp 1,4 triliun). Dari dana itu, biaya yang dianggarkan untuk membangun satu rumah mencapai Rp 43 juta. Menurut laporan yang dilansir

Tempo,

dalam proses pem-

bangunan, STC menunjuk PT Golden Cakra sebagai konsultan. Dalam nota kesepakatan, kedua pihak memilih sekitar 20 kontraktor untuk melaksanakan proyek tersebut. Sayangnya, proyek mulia itu tidak semulus yang direncanakan. Sebagian besar kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan rumah bantuannya, tidak mampu memenuhi kreteria teknis yang dirancang pemberi bantuan, di samping lemahnya pengawasan di lapangan. Tak heran jika hasil kerja dari para kontraktor tersebut terkesan asalasalan, dan tidak profesional. Lebih kacau lagi, proyek bantuan rumah itu dilakukan bukan oleh kontraktor yang telah ditentukan oleh STC, melainkan subkontraktor yang diberikan proyek oleh para kontraktor yang telah ditunjuk. Penyerahan proyek kepada subkontraktor ini membuat rantai pelaksanaan proyek itu menjadi panjang, sehingga wajar saja jika mutu rumah STC dianggap rendah. Asumsinya, nilai satu rumah yang ditentukan STC kepada kontraktor Rp 43 juta. Jika proyek itu dilaksanakan oleh subkontraktor, maka nilainya akan berkurang. Atas permasalahan tersebut, Koordinator Informasi dan Komunikasi STC, Patricia Norimarna menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pengkajian terhadap struktur perumahan secara berskala. Menurutnya, tidak semua rumah harus dibongkar total. Jika tim menemui rumah yang mutunya bisa ditolerir, maka cukup

Kabar Burung Tinggalkan Mesjid ADA kabar baru yang diterima warga desa Mesjid, Panteraja. Disebutkan bahwa Save The Children akan meninggalkan desa itu. Tapi, benarkah STC akan meninggalkan desa itu begitu saja? Kabar burung itu dibantah oleh A.A. Ilyas, Information Officer, Aceh Program Save The Children. “Segala desas - desus yang mengatakan Save the Children akan keluar dari desa Mesjid, Pante Raja adalah isapan jempol belaka, itu tidak benar,” tandasnya kepada Jroh. Sekali lagi, pihaknya masih tetap berkomitmen memperbaiki segala kerusakan atas rumah sesuai dengan lampiran dokumen serah terima rumah dengan para calon pemilik perumahan. Lampiran dari surat itu memperlihatkan bagian mana yang membutuhkan perbaikan tambahan. Selama ini, Save The Children telah mem-

bangun sebanyak 424 rumah di Pidie melalui beberapa kontraktor lokal. Kini, perjanjian dengan kontraktor sudah selesai dan masih menyisakan masalah. Dari 424 rumah yang dibangun, harus membongkar 64 rumah yang bermasalah. Sebelumnya STC telah berjanji akan menggantikan rumah tersebut dengan struktur yang sama dengan bahan impor, yang telah diawetkan dan kayu pre-cut. Saat ini, mereka sedang melakukan pelatihan kepada tukang dalam pembangunan yang menggunakan material ini. Mereka juga akan memasukan fasilitas air dan sanitasi dan juga bekerjasama dengan PLN untuk menyediakan listrik untuk bantuan rumah itu. Sedangkan 360 rumah lainnya membutuhkan perlakukan terhadap serangga penggerek dan juga beberapa per-

baikan. “Kami melatih tukang kami dan bagaimana menggunakan kayu tersebut. Kami akan melakukan penandatanganan perjanjian secara individual serah terima dengan pemilik 36 rumah tersebut sehingga mereka bisa menempatinya,” jelas Nilgun Ogun, Chief of Party STC dalam pernyataan tertulisnya tertanggal 14 November 2006 lalu. Surat serah terima itu akan memperlihatkan laporan inspeksi, dan juga gambar yang dibuat terhadap rumah-rumah bantuan itu. Meski warga sudah protes, saat itu Nilgun Ogun belum bisa memastikan waktu penyelesaiannya. Hal itu disebabkan karena terbatasnya jumlah tim dan supervisor yang berkualitas, dan mereka tetap melanjutkan pencarian tenaga terlatih untuk pekerjaan tersebut. ■

hanya diperbaiki ulang mana yang kurang beres. Mengenai terbengkalainya rumah, pihak STC memohon warga bersabar karena pihaknya akan segera mengecek ke lapangan. Jika laporan itu benar adanya, pihaknya tetap berkomitmen untuk tetap merampungkan pembangunan rumah-rumah tersebut. Kini, STC memang telah mencoba berbenah diri supaya kegagalan itu tidak terjadi lagi. Tetapi sayang, tindakan itu belum dirasakan sebagian besar warga penerima bantuan. Bukan tidak berterimakasih kepada si pemberi bantuan, namun mereka hanya ingin menikmati nyamannya tinggal di rumah sendiri. Warga sebenarnya memahami masalah itu bukan kesengajaan STC, tapi warga kecewa karena kondisi rumah itu dibiarkan berlarut-larut.

■

HALAMAN 8

Mempertajam Berita Lewat Training Investigasi Jurnalistik M. Istijar/Banda Aceh EBANYAK

S

padat, dan tepat sasaran. Setelah menjelaskan

12 investigator

pemahaman tentang tata

LSM mitra kerja Tranparen-

cara menulis investigasi,

cy International (TI) Indone-

para peserta “diajak” un-

sia dari enam daerah di Aceh

tuk berdiskusi dan praktik

dan empat aktivis pers ka-

secara langsung menulis

mpus mengikuti Training Investi-

laporan investigasi. Con-

gasi Jurnalisitik II pada 18-20

toh laporan yang telah dik-

Desember lalu. Kegiatan yang di-

erjakan peserta, langsung

fasilitasi TII ini diadakan di Wis-

dikoreksi oleh fasilitator.

ma Daka, Banda Aceh. Bertindak

Baik dari sisi tata cara

sebagai fasilitator dan pembicara

penulisan laporan, mau-

dalam training ini adalah Farid

pun metode pencarian data

Gaban, mantan wartawan

investigasi. Cara itu di-

Tempo

dan Agung Abiyasa, Koordinator

nilai efektif, karena peser-

Komisi Pemberatansan Korupsi

ta langsung mengetahui di

Perwakilan (KPK) Aceh.

mana kesalahan yang ha-

Kegiatan yang merupakan ke-

rus diperbaiki.

lanjutan dari training serupa pada

Pada hari kedua, para

awal Oktober lalu itu dimaksud-

peserta diberikan kesem-

kan untuk meningkatkan kemam-

patan setengah hari untuk

puan menulis berita investigasi.

menulis laporan investiga-

Dalam kegiatan kedua ini, ada dua

si yang sudah direncana-

materi yang menjadi fokus utama.

kannya. Data-data kasus

Metode investigasi jurnalistik dan

merupakan hasil investiga-

cara

pe-

si para peserta di masing-

nulisan berita, serta pengalaman

masing wilayah kerjanya.

KPK dalam memanfaatkan berita

Setelah hampir tiga jam

investigasi sebagai bahan pen-

menulis laporan investiga-

indakan korupsi. Materi pertama

si, secara satu per satu fa-

diberikan Farid Gaban, sedangkan

silitator, Fadjar Pratiko,

indikasi korupsi dijadikan acuan

materi kedua disajikan Agung Abi-

langsung mengoreksinya hingga sore

awal dalam mengungkap sebuah

yasa.

hari.

penyajiannya

dalam

Karena terdapat beberapa peser -

Kegiatan Training Jurnalistik Investigasai yang diadakan TI di Banda Aceh.

Awal penelusuran

praktik korupsi. Namun Agung mengungkapkan,

ta yang tidak mengikuti training in-

Di hari terakhir training, pe-

terkadang pemberitaan tentang

vestitasi jurnalistik sebelumnya,

serta diajak untuk berdiskusi ten-

indikasi korupsi di sebuah media

maka Farid Gaban sedikit mengu-

tang pengalaman KPK meman-

massa tidak objektif. “Persoalan-

lang materi dasar -dasar jurnalitik

faatkan hasil investigasi media

nya, kadang kala pers mengung-

dan teori dasar investigasi jurnalis-

massa. Menurut Agung Abiyasa,

kapkan berita sesuai dengan ke-

tik. Namun, hal itu tidak membuat

berita investigasi itu sering kali

pentinganya, atau kepentingan pi-

kegiatan ini kehilangan makna.

menjadi titik awal penelusuran

hak tertentu. Itu yang menjadi

“Agar pemahamannya utuh dan pe-

tim penyelidik lembaga pemberan-

kelemahannya,” ujarnya.

serta bisa dengan mudah memaha-

tasan korupsi, seperti KPK. Media

Karena itu, Agung meminta,

mi materi investigasi,” ujar Farid.

massa dianggap memiliki tiga per -

agar laporan yang ditulis hasil in-

Lebih lanjut Farid menjelaskan,

an, yakni sebagai sumber informa-

vestigasi harus benar -benar aku-

dalam menulis berita investigasi

si, alat sosialisasi, dan alat eduka-

rat dan berimbang. Selain itu, KPK

juga dibutuhkan fokus atau keta-

si. Karena tiga peran itu, maka

juga membagikan buku saku Tata

jaman. Tulisan itu pendek, singkat,

sering kali, berita-berita tentang

Cara Pemberantasan Korupsi yang

menjelaskan pasal per pasal yang berkenaan dengan korupsi. Pada kesempatan ini, tidak sedikit peserta yang mempertanyakan peran KPK dalam mengurangi praktik korupsi di Aceh. Bahkan terlihat beberapa peserta yang memberikan informasi tentang adanya indikasi korupsi di wilayahnya. Di akhir training dilakukan evaluasi dan rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah akan dilibatkannya para peserta training dalam peliputan

Jroh.***

dan penulisan berita yang sesuai dengan misi tabloid

Meeting Koordinasi, Siapa Takut? Agus Sarwono, staf TI Indonesia di Aceh

Talkhow yang difasilitasi oleh TI Indonesia di radio komunitas (Rakom) Meuraxa, kota Banda Aceh pada 7 Desember 2006 lalu. Kegiatan di studio jaringan ARRNET ini menghadirkan para narasumber yakni Ir. A. Achmad Ichyak (Kepala Satker BRR bidang Pengembangan Perumahan dan Pemukiman NAD), Camat Meuraxa Drs. Tarmizi Yahya, MM, dan Ketua Komite Pemantau Kecamatan Meuraxa, Syahril. Acara yang dipandu oleh penyiar dari Rakom ini membahas masalah rumah bantuan dari BRR di kecamatan Meuraxa.

ISTILAH itu adalah istilah yang paling tepat dikatakan, selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung di NAD. Selama ini, kami melihat meeting koordinasi hanya dilakukan di tingkat kabupaten, sementara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ada di kecamatan. Ironisnya, pihak kecamatan banyak yang tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan. TI Indonesia, UNORC, Camat Simpang Mamplam, Paska Bireuen, serta tim dari Bappeda dengan formasi lengkap, bertemu dalam satu meja untuk membicarakan pelaksanaan koordinasi meeting di tingkat kecamatan pada 15 Desember 2006. Seperti yang ditekankan pada hasil survei barubaru ini kepada beberapa masyarakat, salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi penuh di dalam monitoring proyek oleh masyarakat korban tsunami adalah kurangnya ketersediaan dan kesiapan informasi tentang proyek yang sedang berlangsung tersebut. Dalam pertemuan tersebut, TI Indonesia mencoba untuk menyo-

sialisasikan penguatan sistem akuntabilitas dan koordinasi di tingkatan kecamatan, sebagai diskusi langkah depan untuk implementasi sistem yang terintegrasi. Selain itu, diupayakan untuk melembagakan koordinasi di tingkat kecamatan. Soalnya, kecamatanlah yang mempunyai otoritas untuk memimpin rapat koordinasi di tingkat kecamatan. Salah satu perhatian dari proses rekonstruksi adalah kegiatankegiatan NGO sering kali berdasarkan pada kepentingan proyeknya, karena itu upaya konkret untuk bertindak langsung atau secara konsisten mengacu pada kebutuhan masyarakat menjadi berkurang. Dalam akhir pertemuan, disepakati untuk melakukan pertemuan selanjutnya pada 17 Januari 2007, dengan agenda mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan di wilayah kerja masing-masing, juga membicarakan mekanisme Subdistric Coordination Meeting (SDCM) yang lebih efektif serta mengagendakan pelaksanaan SDCM di tingkat kecamatan. n

HALAMAN

9

Dipersoalkan, Dana Koperasi Nelayan Para anggota koperasi nelayan di Meulaboh, Aceh Barat, mempersoalkan minim kesadaran dalam hal membesarkan koperasi. Buktinya masih banyak anggota yang tidak mau menyetor angpenyaluran dana pinjaman lunak. Sudahkah sesuai prosedur? M. Istijar/Aceh Barat ENGGUNAAN dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Koperasi Panglima Laot (Koppal) Haureukat Laot, Meulaboh, Aceh Barat, senilai Rp 600 juta hingga kini masih misteri. Padahal, dana yang disalurkan melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ini sudah dikucurkan lima tahun yang lalu. Apalagi banyak anggotanya yang tidak tahu kepindahan alamat koperasi itu dari Jalan Sudirman ke Jalan Swadaya, Meulaboh. Pengucuran dana yang dianggap tidak transparan ini membuat sebagian nelayan mencurigai pimpinan Koppal Haureukat Laot telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana pinjaman itu. Masalah ini telah dibahas dalam konsultasi publik. Namun, hingga diadakannya pertemuan konsultasi publik yang difasilitasi Tranparency International (TI) Indonesia bersama Gerak Aceh Barat pada akhir November 2006, belum berhasil dicapai solusi yang jitu. Seperti diketahui, untuk memberdayakan para nelayan korban tsunami, sekitar pertengahan tahun 2001, pemerintah melalui DKP menyalurkan program PEMP. Dalam program itu, diberikan dana senilai Rp 600 juta untuk koperasi nelayan yang dianggap aktif. Pencairannya melalui DKP daerah setempat. Sifat dana itu bukan hibah yang diberikan secara sukarela kepada nelayan, melainkan pinjaman lunak yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya supaya masyarakat belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab dengan mengelola dana bantuan tersebut. Istilahnya untuk mendapat ikan, harus lebih dulu diberi kail. Koppal Haureukat Laot dipercaya untuk menyalurkan dana bantuan pemerintah tersebut untuk wilayah Aceh Barat. Koperasi ini satu-satunya dari empat koperasi yang diseleksi DKP Aceh Barat. Koppal Haureukat Laot sendiri berdiri tanggal 5 April 2001. Pendiriannya berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah RI. Namun, entah mengapa penggunaan dana itu dianggap ke luar dari aturan yang ditentukan DKP. Sebagian nelayan mengaku tidak mengetahui, terlebih merasakan manisnya dana pinjaman itu. Padahal, mereka berharap, dana itu bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha untuk meningkatkan produksi perikanan mereka. “Kami tidak tahu bagaimana dana itu digunakan,” ujar Samsudin, salah seorang anggota Koppal Haureukat Laot dalam pertemuan konsultasi Publik di Meulaboh. Dalam pertemuan itu juga, Samsudin melaporkan bahwa ada indikasi pemalsuan tanda tangan pada dokumen koperasi. Praktik tidak transparansi dalam sebuah lembaga, termasuk koperasi, memang selalu menimbulkan kecurigaan. Akibatnya, saling tuding sesama pengurus dan anggota terjadi. Dugaan peny-

P

Nelayan dari Johan Pahlawan, Aceh Barat yang seharusnya mendapat pinjaman usaha dari koperasi Harekat Laot.

impangan penggunaan dana pinjaman usaha ini sempat membuat gejolak di kepengurusan koperasi ini, dan mengakibatkan pergantian kepengurusan pada rapat tahunan 2004 lalu. Jabatan sekretaris yang awalnya dipegang oleh Teuku Irwansyah digantikan Neldi SH, dan wakil sekretaris dari M Nazir digantikan Ismet Ubit. Sedangkan kepengurusan lainnya tetap. Padahal seharusnya, pergantian kepengurusan baru berlangsung pada tahun 2006 ini, di mana lamanya masa kepengurusan lima tahun, terhitung pembentukan koperasi ini tahun 2001. Karena sifatnya pinjaman, bagaimana proses pembagian dana sebesar Rp 600 juta kepada anggota. Apakah sudah melalui proses yang transparan atau tidak? Apakah proses pencairannya hanya untuk pengurus saja atau semua anggota? Kalau semua anggota, lantas mengapa dalam penyaluran dan penggunaan dana PEMP ini menebar kecurigaan? Tudingan penyalahgunaan dan tidak tepat sasaran dalam penyaluran dana pinjaman tersebut dibantah keras oleh Ketua Koppal Haureukat Laot, Teuku Risman. Dalam pertemuan konsultasi publik, Risman mengungkapkan, karena sifatnya pinjaman maka pencairan dana PEMP itu dilakukan seteliti mungkin. “Karena ini harus dikembalikan lagi,”

tegasnya. Meski merupakan bantuan dari pemerintah, namun proses pencairan pinjaman itu juga tidak mudah. Pasalnya, pemerintah memberikan persyaratan tertentu sebelum proses pencairan dana. Karena itu, meski dana PEMP ini diprogramkan sejak tahun 2001 lalu, tapi proses pencairannya hingga kini baru 50 persen, dari total Rp 600 juta. Dari jumlah itu, Risman mengaku telah menyalurkan dana itu hingga mencapai Rp 296 juta. Nilainya berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta setiap nelayan/kelompok usaha. Untuk pinjaman Rp 2 juta diberikan tanpa anggunan, sedangkan untuk Rp 5 juta ke atas dikenakan anggunan. Penyaluran pinjaman kepada perseorangan maupun kelompok ini dianggap sudah berhasil. Meski demikian, kredit lebih diprioritaskan kepada kelompok usaha bukan perseorangan, karena pengalaman telah membuktikan bahwa kredit perseorangan lebih berpeluang untuk macet. Risman memberi contoh pembinaan kelompok perempuan nelayan yang dianggapnya cukup sukses. Indikasi dari keberhasilan yang dimaksud adalah di mana dari pinjaman untuk modal usaha Rp 2 juta, dalam beberapa bulan telah berkembang menjadi Rp 4 juta. Ketua Koppal Hareukat Laot ini juga menilai bahwa anggotanya masih sangat

suran wajib dan angsuran pokok, bahkan enggan untuk mengembalikan pinjamannya. Senada dengan itu, dinas kelautan setempat menjelaskan, proses pencairan dana PEMP itu sebenarnya tidak terlalu mudah. Pasalnya, pemerintah memberikan persyaratan-persyaratan tertentu kepada si pemohon. Penyalurannya pun melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Aceh Barat. Dalam program ini, DKP bekerja sama dengan BSM. Karena melalui lembaga perbankan, maka proses pencarian dana pinjaman PEMP itu juga mengikuti persyaratan perbankan. Di mana setiap proses pencairan dana PEMP harus memiliki dana penjamin. Nilainya tergantung dengan dana penarikan. Karena itu, menurut keterangan Helmi, dana yang disalurkan ke Koppal Haureukat Laot sebenarnya bukan dana pemerintah, melainkan dana BSM. “Dan itu sudah dicairkan sejak tahun 2001. Tidak ada alasan kami menahan dana itu,” ujarnya. Masalahnya, apakah penyaluran dana pinjaman itu merata? Karena sebagian nelayan yang tinggal di kawasan Meulaboh masih banyak yang belum merasakan nikmatnya pinjaman tanpa bunga itu. Seperti yang dikeluhkan Rusli, warga yang tinggal di barak pengungsian Barak Pasir Putih, Padang Seurahet, Aceh Barat, dalam PCM beberapa waktu lalu. Sebagai nelayan, dirinya belum pernah merasakan dana bantuan PEMP. Dia menganggap, bantuan modal usaha itu merupakan jalan keluar untuk membantu membangkitkan perekonomian keluarganya yang hancur akibat diterjang tsunami. “Meski pinjam kami berani, tetapi jangan menggunakan anggunan. Kami takut tambah hancur, karena tidak mampu,” ujarnya. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Aceh Barat, TM Ali mengatakan bahwa koperasi sangat berpeluang untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat kecil. Karena koperasi merupakan satu dari dua lembaga, yang diakui pemerintah dalam penyaluran dan pengumpulan dana masyarakat, di luar perbankan. Hanya saja persoalannya seperti yang sering terjadi di lapangan, yakni komunikasi antara pengurus dan anggota tidak jalan. “Itu yang saya rasakan di Koppal Haureukat,” ujarnya. Akibat lemahnya komunikasi, kecurigaan menyelimuti hubungan antara pengurus dan anggotanya. TM Ali mengakui, Koppal Hareukat Laot agak kurang berkoordinasi dengan dinas, padahal dinas ini yang akan membina keberlanjutan koperasi. “Apabila ada permasalahan di dalam tubuh koperasi harus dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jangan bila ada masalah diselesaikan dengan pengadilan,” pintanya. Menurutnya, agar kasus ini bisa ditemukan jalan keluarnya, maka pihak pengurus dan anggota memiliki suatu kemauan dalam menyelesaikan kasus ini dengan cara ikhlas. “Tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota, bukan salah satu orang dari pengurusnya,” ujar TM Ali. n

HALAMAN

10

Rehabilitasi Hutan Belum Tersentuh Kerusakan hutan di Aceh pascatsunami kian memprihatinkan. Dari sekitar 3,6 juta ha bentangan hutan, 2,1 juta ha di antaranya dilaporkan hancur. Selain pembalakan liar masih marak, proses rekonstruksi juga belum banyak menyentuh perbaikan hutan yang rusak akibat tsunami.

Selatan, dan Utara Aceh. Karena jika tidak, maka masyarakat Aceh tidak akan terbebas dari bencana. Yang pasti, kerusakan hutan di Aceh harus segera ditangani. Meski terlambat asal kelak

berlomba-lomba memenuhi per-

semua selamat. Pepatah itu

mintaan pasar. Entah itu kayu

bisa juga diterapkan dalam

dari mana asalnya, yang pent-

mencegah penambahan kerusa-

ing kebutuhan pasar atas per -

kan hutan di Aceh. Memang

mintaan kayu terpenuhi.

sudah ada beberapa upaya un-

Vanda yang alumnus Fakul-

tuk mencegah kerusakan hutan

tas Ekonomi Unsyiah ini me-

di Aceh. Sejumlah LSM telah

nyebutkan, sekitar 36 persen

menanam kembali bibit-bibit

kebutuhan kayu untuk proses

pohon bakau di sepanjang pan-

rehab-rekon di Aceh atau seki-

tai barat, namun karena ku-

tar 250 ribu meter kubik, diam-

rangnya pemeliharaan banyak

bil dari penebangan liar. Artin-

pohon yang mati.

ya, kayu ilegal.

Salah satu yang baru mena-

Menurut Vanda Mutia, pe-

nam pantai kritis adalah WWF

nebangan liar itu sangat mu-

Indonesia bekerja sama dengan

ngkin terjadi, karena BRR tidak

Panglima Laot Aceh.

bisa memastikan pasokan kayu

Penanaman 5.000 bibit ba-

yang sah dan tidak yang di-

kau itu dilakukan Direktur

gunakan untuk rehab-rekons di

Penanganan Bantuan World

Aceh. Sehingga, jangan heran

Wildlife Fund (WWF) Amerika

jika banyak sumber kayu yang

Serikat untuk Aceh, Anita Fan-

tidak jelas dalam proses rehab-

breda bersama Direktur WWF

rekons Aceh. “Itu sama saja

Indonesia Dr Mubariq Ahmad

dengan melegalkan pemasok

di Desa Alue Naga, Banda Aceh

kayu curian atas nama rekon-

pada 12 Januari 2006.

struksi,” tegas Vanda.

Bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Aceh.

M. Istijar UJUH

T

Aceh

kabupaten —dari

di

Bireuen

hingga Aceh Tamiang— belum lama ini dilanda

banjir hingga menewaskan puluhan orang. Meski banjir itu dimaklumi akibat curah hujan yang tinggi sekarang ini, tapi banyak kalangan yang menilai musibah itu terkait dengan kerusakan ekologis. Pasalnya, kerusakan hutan di Aceh pascatsunami dinilai sejumlah kalangan semakin mengkhawatirkan. Menurut Direktur Flora Fauna Indonesia (FFI) Frank Momberg, pada tahun 1988 hingga tahun 2000, telah terjadi

FOTO/ISTIJAR

Multi Donor Fund (MDF),

Masih leluasa

lembaga donor di bawah World

Anehnya lagi, pemerintah

Bank, juga mengaku telah men-

pusat dalam hal ini mengaku

gucurkan dana hibah sebesar

tidak bisa mengeluarkan kebi-

17,53 juta dolar US plus 9,81

jakan mencegah kerusakan hu-

juta dolar US untuk pelestari-

tan di Aceh. Lagi-lagi alasan-

an ekosistem Leuser yang di-

nya, personel untuk memben-

lakukan Yayasan Leuser Inter -

Cukup menyedihkan me-

mbah bebannya. Banyak kasus

dung pembalakan hutan di

nasional. Selain itu, juga diku-

mang. Kerusakan hutan tersebut

terindikasi bahwa proses re-

daerah itu masih jauh dari

curkan dana hibah sekitar 7,72

menjadikan Aceh saat ini rawan

hab-rekons yang sedang ber -

memadai. Sehingga pembala-

juta dolar US untuk melestari-

bencana banjir dan tanah long-

langsung di Aceh saat ini mem-

kan liar masih terus leluasa.

kan ekosistem Ulu Masen yang

sor. Lebih menyedihkan lagi, set-

perparah kondisi hutan di

“Kami sudah berupaya optimal

dijalankan oleh FFI. Pemilihan

elah dua tahun tsunami berlalu,

Aceh.

mengamankan hutannya. Na-

Leuser dan Ulu Masen karena

kerusakan hutan justru bertam-

Pelaku rehab-rekons, Badan

mun, pembalakan liar terus

dua hutan ini merupakan hu-

bah. Selain akibat diterjangan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

saja terjadi,” kilah Menteri Ke-

tan terbesar di Asia Tenggara.

tsunami, proses rehab-rekons

(BRR) Aceh-Nias dan yang pasti

hutanan MS Kaban kepada

Selain dua hutan lindung itu,

diduga menambah kerusakan

pemerintah terkesan membiar -

wartawan di Jakarta belum

pada awal 2006 lalu, Dephut te-

hutan di Aceh. T idak sedikit

kan meningkatnya pembalak-

lama ini, sebagaimana dilansir

lah menyediakan anggaran sebe-

dalam kegiatan rehab-rekons

kan liar dan pembukaan hutan.

tempointeraktif.com.

sar Rp 800 miliar. Anggaran itu

terjadi penebangan dan pembu-

“Itu saya lihat terjadi di per -

Bukan mereka menghambat

untuk merehabilitasi lahan

kaan hutan secara membabi-

batasan daerah Teunom, Aceh

proses rehab-rekons yang se-

mangrove seluas 200 ribu ha.

buta serta pengerukan tanah

Barat, dan Aceh Jaya,” ungkap

dang terjadi di Aceh saat ini.

Besarnya dana itu karena, menu-

perbukitan untuk memenuhi ke-

Frank Momberg.

Tetapi perlu dikeluarkan per -

rut data resmi Dephut tahun

Pembangunan rumah untuk

aturan yang ketat, agar hutan-

2000, hutan mangrove yang kon-

korban tsunami memang mem-

hutan di Aceh tidak rusak. Se-

disinya baik hanya seluas 30 ribu

Padahal seharusnya, kerusa-

butuhkan kayu. Karena ting-

lain itu, juga ada program jelas

ha. Itu pun berada di pesisir Pu-

kan hutan akibat tsunami seg-

ginya permintaan kayu itu,

tentang perbaikan hutan man-

lau Simeuleu dan Pulau Bany-

era diatasi. Bukan malah dita-

membuat para pemasok kayu

grove di pesisir pantai Barat,

ak, Kabupaten Aceh Singkil.

butuhan proyek perumahan dan pertanian.

kerusakan hutan sekitar 750 ribu hektare (ha). “Angka itu terus meningkat pasca-MoU Helsinki,” ujarnya kepada war tawan di sela-sela peresmian Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, awal Januari lalu. Data kerusakan hutan di Aceh tidak kalah seramnya juga dikeluarkan Analisa Sistem Informasi Geografis Nasional Greenomics Indonesia. Menurut mereka, luas kerusakan kawasan hutan lindung di Aceh mencapai 2,1 juta ha. Dari luas itu, sekitar 1,43 juta ha kondisi hutan lindung rusak parah karena alih fungsi. Sementara sekitar 665 ribu ha hutan konservasi di Aceh rusak parah. “Ini akibat dari pembalakan hutan yang sebagian besar masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser,” kata Koordinator Nasional Greenomic Indonesia, Vanda Mutia Dewi.

Penataan Ulang Hutan dan Permukiman

M

ASYARAKAT Aceh tak sepi dihadang bencana. Setelah diterjang gempa dan tsunami akhir 2004, kini sebagian besar wilayah timur Aceh dihadang banjir, terutama Aceh Tamiang. Bahkan kawanan hewan liar yang tinggal di hutan dilaporkan mengamuk di wilayah Barat dan Utara Aceh. Lengkap sudah penderitaan mereka. Sebenarnya kondisi ini bisa dihentikan. Jika ada keinginan dan niat serius dari semua pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan di Aceh. Hal itu bisa diawali dengan perubahan mendasar dalam paradigma kebijakan dan kelembagaan pengelolaan alam dan lingkungan. Prof Hadi S Alikodra, Ketua Tim Working Group Recovery Aceh (WGRA) Institute Pertanian Bogor (IPB), mengungkapkan kondisi riil selama ini wilayah pesisir di Aceh banyak yang berubah fungsi menjadi permukiman penduduk yang tidak dilengkapi tanaman

penahan abrasi atau fasilitas pemecah gelombang. Oleh karena itu, diperlukan penanaman kembali hutan mangrove. “Sehingga akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Aceh dari sapuan ombak besar dikemudian hari,” ungkap Alikodra. Dalam konsep itu, sepanjang 500 meter dari bibir pantai tidak boleh terdapat aktivitas ekonomi dan perumahan. Itu berarti, tambak-tambak yang lokasinya berdekatan dengan bibir pantai harus direlokasi. Pembenahan lain yang harus dilakukan adalah dengan mengembalikan hutan yang kini telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, karet, dan lainnya. Karena, dengan adanya konversi lahan hutan untuk perkebunan sawit dan monokultur dengan skala besar, membuat laju kerusakan alam yang terjadi tidak hanya di kawasan pegunungan, namun juga di pesisir. Selama ini, lanjut Hadi S Alikodra, reaksi pemerintah pusat dalam menghadapi

rentetan bencana alam di sejumlah daerah di Tanah Air hanya terbatas tanggap darurat semata yang tidak memberikan sumbangan dalam menyelesaikan akar masalahnya. Hal lain yang perlu diperhatikan, menurutnya, adalah moratorium (jeda tebang) untuk hutan alam yang tersisa, serta ubah rencana tata ruang, karena selama ini tidak dilandaskan kondisi objektif. Soal hutan di Aceh, Departemen Kehutanan memang tidak bisa mengeluarkan kebijakan sebagaimana di provinsi lain. Seperti diakui Sekjen Dephut, Boen M Purnama, Dephut kini tengah membahas operasional HPH dan menyusun peraturan mengenai pengelolaan hutan di wilayah Aceh. “Kita harus proporsional. Kita akan bicarakan masalah ini karena ada kekhususan dalam pengelolaan HPH di Aceh,” katanya sebagaimana dilansir Serambi Indonesia. *

n

HALAMAN

11

Ketika Suara ”Embek” tidak Lagi Lantang Ada indikasi bantuan kambing dari BRR di Jeunieb, Bireuen, disunat  pelaksana proyek. Dari delapan ekor ternak kambing yang seharusnya diterima ternyata hanya tujuh ekor yang dibagikan.

M. Istijar/ Paska Bireuen INAL

A

diberikan kepada 50 peternak di Desa Meunasah Keutapang dan

Mardhiah, anggota

Matang Teungoh, Jeunieb. Tek-

Kelompok Peternak Meu-

nis pembagiannya diserahkan

nasah Keutapang Jeu-

kepada Dinas Peternakan Bi-

nieb, Kabupaten Bireuen

reuen. Bantuan itu terdiri atas

hanya bisa mengelus dada

dua paket yang jumlahnya mas-

melihat kambing bantuan yang

ing-masing sebanyak 200 ekor

diterimanya satu per satu mati.

kambing atau senilai Rp 150

Dari tujuh kambing bantuan

juta. Totalnya mencapai 400 ekor

Badan Rehabilitasi dan Rekon-

dan uang Rp 300 juta. Setiap

struksi (BRR) Aceh-Nias yang di-

anggota kelompok direncanakan

terimanya kini tinggal dua ekor.

akan diberi delapan ekor kamb-

Sudah lima kambing yang mati,

ing, dan uang tunai sebesar Rp

terpaksa dipotong atau dijual

1,1 juta untuk pembuatan kan-

akibat penyakit yang dideritan-

dang dan pakan. Masing-masing

ya. Sejak diserahkan, kambing

kelompok 25 orang.

yang diterima Ainal sudah dalam kondisi tidak sehat. Pengakuan yang sama di-

Sebagian besar anggota kelompok mengaku sangat senang mendapatkan bantuan itu. Den-

ungkapkan anggota kelompok

gan bantuan itu, mereka berharap

peternak yang sama, yakni Cut

bisa meningkatkan pendapatan-

Nuraini. Hanya saja lebih berun-

nya. Setelah beranak-pinak, ka-

tung karena kambing bantuan

mbing tersebut bisa dijual untuk

yang diterimanya masih lima

menambah penghasilan keluar -

ekor, sedangkan dua ekor kamb-

ganya atau meningkatkan taraf

ing sudah mati akibat penyakit

hidup peternak, yang sebelumn-

meski pernah disuntik sekali.

ya hancur diterjang tsunami. “Iya

“Waktu diserahkan kondisi

senang banget,” ungkap Nurhari-

kambing sudah dalam keadaan

wati, salah seorang anggota kel-

sakit, sehingga hanya bertahan

ompok peternak Desa Matang Te-

hidup selama beberapa hari saja

ungoh, Jeunieb. 

karena kambing tidak bisa me-

Namun harapan para peternak

nyesuaikan diri dengan lingkun-

terancam pupus. T idak hanya

gan. Akibatnya, kambing itu mati

kambingnya banyak yang mati,

secara spontan,” ujarnya pasrah.

tapi bantuan yang mereka dap-

Kondisi yang sama dialami ka-

atkan tidak sesuai dengan yang

mbing bantuan yang diterima Ab-

dijanjikan. Hal itu terlihat keti-

dullah, anggota kelompok Ma-

ka dia bersama puluhan peter -

tang Teungoh.

nak lainnya, dikumpulkan di ru-

Sebenarnya bantuan kambing

mah salah satu petugas Dinas

dari Satker BRR dimaksudkan

Peternakan. Dalam pertemuan

untuk meningkatkan perekono-

itu, diumumkan setiap anggota

mian masyarakat. Bantuan itu

kelompok

hanya mendapatkan

Pengakuan Setelah Tersudut SUPAYA masalah penyunatan bantuan ternak dari BRR itu bisa dicari jalan ke luarnya, Paska Bireuen bersama Dinas Peternakan Bireuen berinisiatif menggelar pertemuan mediasi. Acara itu dihadiri pendamping dari Dinas Peternakan Saifuddin Abdullah, ketua kelompok tani dan anggotanya, serta staf Transparency Internasional (TI) Indonesia di Aceh dan mitranya, Paska Bireuen. Proses mediasi itu diawali dengan pembacaan hasil temuan tim lapangan Paska Bireuen, mengenai dugaan penyelewengan bantuan ternak. Namun, temuan itu dibantah keras oleh Saifudin. Ia memastikan tidak ada ”penyunatan” bantuan ternak yang diberikan kepada kelompok tani. “Mana ada, buktinya masyarakat tetap menerima delapan ekor,” ujarnya. Peryataan Saifuddin diperkuat oleh sebagian besar peserta yang hadir, tak ada ban-

tahan sedikit pun. Para anggota kelompok yang hadir pada acara tersebut mulutnya seakan terbungkam untuk membuat pengakuan yang berlawanan dengan hasil investigasi yang sudah diakui kebenarannya oleh Dinas Peternakan Bireuen dan petugas lapangan di kecamatan pada saat mediasi sebelumnya pada 6 Desember 2006 lalu. Suasana ruang pertemuan sempat sedikit kaku, hingga terpaksa Nazar, anggota Tim Investigasi Paska menegaskan kembali kebenaran kasus tersebut. Tim Paksa meminta bukti pembayaran sejumlah pemotongan berupa tanda terima yang sah dari masyarakat. Setelah didesak, Saifudin membenarkan temuan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta maaf atas pengurangan penyaluran jumlah kambing dan dana yang diberikan.

Saifuddin meminta Kepala Dinas segera memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selaku pendamping dari Dinas Peternakan Bireuen, dia meminta kepada ketua kelompok untuk segera menyelesaikan perkara ini. Bentuknya, meminta kepada anggota PPL (Panitia Penyuluh Lapangan) kecamatan dan ketua kelompok ternak untuk mengembalikan seluruh bantuan yang ditilep. “Itu milik anggota kelompok tani. Saya imbau agar segera dikembalikan dan diberikan kepada anggota kelompok,” ujarnya. Dari pertemuan itu, direkomendasikan agar diadakan pertemuan mediasi lanjutan yang menghadirkan seluruh anggota kelompok penerima bantuan. Dalam kesempatan itu, petugas kecamatan dan kedua ketua kelompok telah menyanggupi untuk segera menyelesaikan kasus itu. n

Beberapa ekor kambing bantuan.

FOTO/IST

bantuan tujuh ekor kambing,

Nilainya beragam, antara Rp 350

ditambah uang tunai antara Rp

ribu hingga Rp 650 ribu. Lantas

500 ribu hingga Rp 750 ribu.

ke mana satu ekor kambing yang

Tentu saja itu membuat tan-

hilang? Dinas Peternakan tidak

da tanya sebagian besar anggota

tahu-menahu. Malah Saifuddin

peternak. Prasangka buruk mun-

mengatakan yang menyunat ban-

cul dibenak para anggota kelom-

tuan bukan institusi resmi Di-

pok. Ke mana satu ekor kambing

nas

lagi, dan sisa uang kandang itu.

oknum dan pimpinan kelompok.

Peternakan,

melainkan

Apakah ditilep oleh ketua kelom-

Dugaan penyunatan bantuan

pok, atau petugas Dinas Peter -

kambing tersebut ternyata juga

nakan. Atau petugas Satker BRR

diakui oleh Kepala Desa Meu-

sendiri?

nasah Keutapang, Ridwan Idris.

Selain itu, ada juga dugaan

Keuchik itu mengungkapkan

penyimpangan dalam penetapan

bahwa dirinya pernah menerima

anggota kelompok calon peneri-

uang yang nilainya sekitar Rp 4

ma bantuan. Laporan peternak

juta dari beberapa ketua kelom-

lain yang tidak mendapatkan

pok peternak penerima bantuan.

bantuan menyebutkan bahwa

“Setahu saya uang itu juga

banyak anggota kelompok pener -

dibagikan kepada orang lain

ima bantuan yang sebenarnya

juga,” ujarnya.

tidak layak menerima, bahkan

Jika pengakuan itu benar, be-

sebagian besar penerima berasal

rarti cukup besar juga dana yang

dari kerabat dekat oknum petu-

berhasil disunat. Hitung-hitun-

gas dinas di kecamatan.

gannya, jika anggota peternak

Menanggapi kasus itu, Saifud-

hanya mendapatkan tujug ekor

din Abdullah, pendamping dari

kambing, berarti satu ekor ditilep.

Dinas Peternakan Bireuen, me-

Kalau seekor dihargai Rp 750.-

nyebutkan bantuan kambing itu

000, dan jumlah penerima dua

bukan atas inisiatif BRR, tapi

paket sebanyak 50 orang, berarti

permintaan masyarakat. Mereka

dari potongan satu kambing saja

mengajukan bantuan kambing

bisa disunat Rp. 37.500.000. Itu

kepada BRR, setelah beberapa

belum dari penyunatan uang

pekan, pengajuan tersebut dis-

pembuatan kandang dan pakan,

etujui. Sifat bantuan itu bergu-

yang diperkirakan mencapai se-

lir sebagai alat ”pancingan” un-

kitar Rp 30.000.

tuk meningkatkan perekonomi-

Namun, tindakan pemotongan

an. Jika kambing tersebut sudah

dana kandang kambing dan pa-

berkembang biak, maka sang in-

kan dibantah keras sebagian be-

duk harus diberikan kepada pen-

sar ketua kelompok. Salah satu-

erima

“Di

nya ketua kelompok ternak Desa

mana itu sebagai penyemangat

Meunasah Ketapang Fakhrizal

agar

Nurdin. Dia mengungkapkan,

bantuan

para

lainnya.

peternak

serius,”

ujarnya.

sudah sesuai dengan ketentuan

Setelah disetujui, Satker BRR

yang ditetapkan Dinas Peterna-

meminta kepada kelompok peter -

kan Bireuen dalam pembagian

nak untuk membuat Rencana

bantuan ternak. “Jadi, kami

Umum Keanggotaan (RUK), Ren-

tidak menyimpang,” ujarnya.

cana Dasar Keanggotaan (RDKK)

 Kini muncul kekhawatiran

dan rekening bank. Nah, karena

bahwa program bergilir bantuan

mereka dianggap kelompok pem-

ternak tersebut tidak akan ber -

ula maka Dinas Peternakan mem-

jalan mulus seperti yang diharap-

butuhkan biaya administrasi dan

kan. Pasalnya kini banyak kamb-

pembenahan lainnya. “Adanya

ing bantuan yang mati atau ter -

pemotongan dana untuk menut-

paksa dipotong atau dijual lant-

upi kekurangan kas dan keper -

aran sakit. Keadaan ini juga bisa

luan kelompok demi kelancaran

dipahami mengingat lemahnya

usaha kelompok,” ujar Saifudin.

pendampingan dan pengawasan

Keperluan yang dimaksud ad-

dari dinas peternakan setempat,

alah alat kebutuhan kantor,

khususnya untuk kesehatan ter -

stempel, materai, dan lainnya.

nak.

n

HALAMAN

12

Menakar Komitmen Lembaga Publik Dalam Pemberantasan Korupsi Opini : Afrizal

P

ENEGAKAN

korupsi di

Aceh Barat lemah. Pandangan korupsi sebagai tindakan yang biasa dan

hal lumrah menjadi penyebab praktik korupsi di Aceh Barat masih tinggi. Terlebih di era proses rehab-rekons saat ini. Lembaga yang dipercaya sebagai penegak hukum, seperti Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Kepolisian, berjalan ditempat. Tidak sedikit perkara tindak korupsi hanya dijadikan lembaran data di kantor lembaga ini. Tidak ada kejelasan kelanjutannya.  Menurut penulis, permasalahan ini membuat persoalan korupsi di Aceh Barat cukup rumit. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya pemahanan tentang praktik korupsi di tingkat masyarakat awam (grassroot). Sehingga boleh dikatakan korupsi telah menjadi suatu tradis, dianggap sebagai hal yang biasa. Indikasinya sangat sederhana. T idak sedikit masyarakat yang menilai orang atau sekelompok orang yang melakukan praktik korupsi sebagai hal yang dimaklumi. Bukan tindakan pidana atau melanggar hukum. Ini tidak hanya terjadi di Aceh Barat saja. Tetapi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Atau bahkan masyarakat Indonesia. Contoh kecil saja. Untuk membuat surat keterangan perijinan di instansi pemerintah, kita harus menunggu lama dan mengeluarkan uang tidak sedikit. Jika tidak. Jangan harap surat keteragan tersebut bisa dikerjakan. Bisa berbulan-bu-

jadi sudah begitu lama men-

rupsi membuktikan bahwa pe-

 Kami rasa masyarakat atau

gakar. Maka perbuatan itu se-

ran Pemda dalam memberantas

media sekalipun masih takut

cara tidak sadar telah menjadi

korupsi sangat kecil. Bahkan

dengan intimidasi dari pihak-

tradisi dan hal yang wajar. Ak-

tidak ada. Padahal mereka

pihak yang melakukan korup-

ibatnya adalah, menurut saya

(Pemda)

telah

si. Itu mungkin persoalan yang

masyarakat tidak menganggap

berkomitmen untuk memberan-

belum terselesaikan. Jika hal

dana yang dikorupsi oleh in-

tas korupsi. Yakni dengan mem-

itu menjadi salah satu penye-

stansi pemerintah atau siapap-

bentuk Tim Pengawas Anti Ko-

babnya, saya juga bisa memak-

un itu bukan dana mereka. Itu

rupsi di bawah Bawasda (Badan

lumi. Karena saya bersama re-

bukan kepentingan mereka. Itu

Pengawas Daerah). Tetapi hasil-

kan-rekan Gerak Aceh Barat

bukan dana hak mereka.

nya nihil. Omong kosong doang.

juga pernah mendapatkan pen-

Contoh kongretnya adalah

Data hasil monitoring tersebut

galaman diintimidasi. Namun

korupsi dana APBD (Anggaran

juga sempat kami kirimkan ke

Alhamdulillah, hingga saat ini

Pendapatan Belanja Daerah).

kepolisian dan kejaksaan. Na-

baru sekedar SMS (Short Mes-

Sebagian besar masyarakat

mun sayangnya, hingga kini

sage System) ancaman saja.

menilai itu bukan dana mere-

kedua kasus tersebut masih

Selebihnya belum. Tetapi saya

ka. Itu dana Pemda. Jadi bu-

gantung. Tidak jelas tindakan-

menganggap itu bagaikan em-

kan tanggungjawab mereka.

nya oleh pihak penegak hukum.

busan angin saja.. Karena itu

Tanggungjawab segelintir orang

Padahal itu termasuk kasus

bagian dari perjuangan untuk

yang menjabat di instansi Pem-

besar di daerah. Lemahnya

memberantas korupsi di daer -

da. Anehnya, jajaran pejabat

proses penyidikan yang dilaku-

ah ACeh Barat yang tercinta

elit Pemda terkesan membiar -

kan instansi penegak hukum

ini.

kan praktik korupsi yang di-

telah membuktikan bahwa in-

 Di sisi lain, pasca tsunami,

lakukan jajaran birokrasi mere-

stansi tersebut juga belum me-

Aceh, khususnya Aceh Barat,

ka. Mereka terlihat menutup

miliki komitmen yang tegas

mendapatkan bantuan yang

mata. Hal itu wajar. Karena

dalam memberantas korupsi,

cukup besar untuk melakukan

mereka (mungkin) juga orang

apalagi mencegahnya. Oleh

rehab-rekons. Baik dari BRR

yang ikut merasakan manisn-

mereka, perkara indikasi korup-

(Badan Rehabilitasi dan Rekon-

ya korupsi. Jadilah korupsi ber-

si hanya diendapkan saja.

struksi) maupun NGO lokal dan

sebelumnya

 Yang saya herankan juga.

jamaah.

internasional serta lembaga donor.

 Saya ingin memberikan con-

Komitmen untuk menjadikan

toh dari hasil pengamatan tim

Aceh bebas dari praktik korup-

Banyak laporan proses re-

Gerak Aceh Barat. Dalam pen-

si masih kecil di kalangan se-

hab-rekons yang dilakukan in-

gamatan tim kami, biasanya

bagian media lokal. Mengapa

stansi ini bermasalah. Memang

praktik korupsi banyak terjadi

saya katakan ini. Karena saya

tidak bisa dinafikan juga. Be-

di instasi yang berhubungan

pernah memiliki pengalaman

lakangan saya melihat proses

dengan pengadaan barang dan

kurang enak dengan media

rehab-rekons yang dilakukan

jasa. Seperti Dinas Prasarana

lokal disini. Ketika sekitar bu-

instansi tersebut cukup lumay-

Wilayah (Praswil) daerah. Le-

lan Februari tahun lalu saat tim

an prosesnya. Tim pengawasan

mahnya mekanisme kontrol

Gerak Aceh Barat menggelar

yang dibentuk BRR cukup lu-

oleh pejabat Pemda, seperti

jumpa pers tentang indikasi

mayan berjalan. Saya melihat

Bupati atau DPRD, menjadi-

korupsi mantan Pj Bupati Aceh

lembaga ini sudah sangat hati-

kan praktik korupsi di lembaga

Barat sebesar Rp 70 miliar.

hati. Karena memang taruhan-

ini terus terjadi. Bisa dimaklu-

Saat itu beberapa media lokal

nya penjara.

mi memang. Mengapa saya men-

datang baik koran maupun ra-

 Praktik korupsi sebenarnya

gatakan

Karena

dio. Tetapi mereka tidak berani

bisa diminimalisasikan atau

tidak sedikit kasus indikasi

memuatnya. Bahkan dengan

dicegah dengan cara memban-

korupsi dalam pengadaan ba-

Serambi Indonesia sempat

gun gerakan rakyat anti korup-

rang dan jasa tersebut dilaku-

kami datangi kantornya di Ban-

si. Gerakan ini mesti dibangun

kan oleh pejabat Bupati atau

da Aceh. Mereka juga enggan

secara serentak, baik masya-

para anggota Dewan.

memuatnya.

rakat, NGO, media, dan Pem-

demikian.

 Contoh yang dapat saya

 Agar bisa terpublikasikan

da. Gerakan ini sebagai sebagai

berikan adalah indikasi korup-

indikasi penyimpangan ini,

langkah tepat untuk member -

si yang dilakukan oleh seorang

maka kami mencoba memohon

antas korupsi. Langkah perta-

Pj Bupati Aceh Barat, Drs Nas-

untuk beriklan di Serambi In-

ma yang bisa dibangun adalah

rudin. Pada sekitar Februari

donesia. Tetapi juga ditolak.

meningkatkan daya kritis ma-

2006 lalu, kami mengungkap

Saya juga tidak tahu alasan

syarakat. Partisipatisi masyara-

kasus indikasi korupsi yang di-

mereka mengapa menolaknya.

kat dalam mengawasi semua

lakukan Pj Bupati tersebut

Padahal kami waktu itu me-

kebijakan publik harus dit-

sebesar Rp 70 miliar. Data yang

nilai bahwa indikasi itu benar.

ingkatkan. Ini harus dibangun

kami peroleh itu sempat kami

Dan kasus ini telah merugikan

bersama-sama. Jika sudah ber -

gelar dalam acara jumpa pers.

negara. Bayangkan saja, dana

jalan, maka kesan gerakan anti

Contoh lain hasil pengamatan

APBD sebesar Rp 70 miliar

korupsi dibangun hanya seg-

tim Gerak Aceh Barat adalah

tidak jelas laporannya. Itu dana

elintir orang saja akan hilang.

adanya indikasi penyimpangan

rakyat. Bukan dana pribadi Pj

Semoga saja langkah awal ini

dana proyek di Dinas Praswil

Bupati. Kami juga sangat men-

bisa dilakukan.

sebesar Rp 1,4 miliar. Dan,

yanyangkan sekali. Padahal

proyek pembuatan jembatan di

media memiliki peran yang sig-

tor Advokasi dan Pendidikan

Mesjid Baru, Aceh Barat.

nifikan dan besar dalam gera-

Publik Gerak (Gerakan Rakyat

kan anti korupsi.

Anti Korupsi) Aceh Barat.

 Kedua indikasi praktik ko-

 ■

Penulis adalah Koordina-

lan menunggunya. Tetapi jika menggeluarkan uang pelicin, surat itu cepat sekali jadinya. Padahal itu sudah termasuk perbuatan korupsi.  Karena konsep tersebut ter -

REDAKSI Menerima Artikel Opini dari luar yang berkaitan dengan proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh atau tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh. Panjang tulisan maksimal 8.500 karakter. Tulisan yang dimuat akan mendapat honor yang memadai. Artikel bisa dikiram ke Alamat Redaksi Jroh: Jln T Iskandar Jl. T Iskandar Km.5 (M Nuri) Lam Ujong, Meunasah Baet, Aceh Besar Phone/Fax: +62(0) 651-22 780, atau email: [email protected]

HALAMAN 13

Ironisme Sebuah Peraturan Pemerintah Reaksi keras muncul dari sejumlah kalangan atas ditetapkannya PP No. 37 Tahun 2006 yang dianggap mencederai perasaan keadilan masyarakat. Tanggapan yang sama juga muncul di Aceh.

Dengan demikian, jika setiap

jauh, mereka menilai PP

anggota DPRD mendapat Rp 80

37/ 2006 itu merupakan cara

juta, daerah harus mengeluar -

baru yang legal untuk meram-

kan dana sekitar Rp1,2 triliun

pok uang negara. Karena itu

bagi 15.000 anggota DPRD yang

mesti dicabut.

tersebar diseluruh Tanah Air.

Peraturan pemerintah itu di-

Sungguh uang yang luar biasa

anggap semakin memperbesar

manis, sekaligus inilah racun

jurang kaya dan miskin. Di tengah meningkatnya penganggu-

Oleh: Fadjar Pratikto EJUMLAH

S

ran, di tengah bertambahnya penduduk miskin yang mencapai 100 juta orang, ada segelin-

LSM di Aceh

tir elite anggota DPRD yang

sepakat untuk mendesak

jumlahnya 15 ribu orang yang

pemerintah agar segera

semakin kaya karena peraturan

mencabut dan merevisi

pemerintah itu. Masih ada dam-

Peraturan Pemerintah

pak negatif lain, yaitu semakin

No. 37/ 2006 tentang Kedudu-

maraknya pungutan daerah

kan Protokoler dan Keuangan

untuk menambah kas daerah.

Pimpinan Anggota DPRD. Mereka juga sepakat

Berbagai pungutan itu diperlu-

kalau kinerja

kan untuk menutupi defisit

anggota DPRD perlu ditingka-

pendapatan asli daerah akibat

tan, tetapi tidak secar tentang

membayar gaji anggota DPRD.

Kedudukan Protokoler dan

“Pungutan-pungutan itu akhir -

Keuangan Pimpinan Anggota

nya menyebabkan ekonomi ong-

Dewan otomatis harus dengan

kos tinggi, yang membuat inves-

meningkatkan tunjangannya

tor semakin enggan datang ke

dengan jumlah yang cukup be-

negeri ini,” demikian kajian

sar.

GeRAK Aceh.

“Lebih penting dari itu ad-

Sudah pasti, peraturan pe-

alah bagaimana re-orientasi

merintah itu menambah beng-

menjadi anggota dewan dan

kaknya anggaran negara yang

pembenahan internal partai

digunakan untuk keperluan kon-

sendiri. Jangan jadikan kursi

sumtif. Padahal, tanpa adanya

”DPRD” sebagai ujung tombak

Peraturan Pemerintah Nomor 37

untuk mengisi kas partai.

Tahun 2006 itu pun, proporsi

Karenanya, rakyat harus terus

pengeluaran rutin untuk keper -

bersuara: cabut dan revisi seg-

luan konsumtif sudah lebih be-

era PP No.37/2006,” demikian

sar. Adalah menyedihkan bahwa

kesimpulan dari kajian yang

yang bertambah bukan untuk

dibuat GeRAK Aceh, mitra ker -

keperluan pembangunan yang

ja Tranparency International

dapat menciptakan lapangan

(TI) Indonesia dalam menyikapi diberlakukannya peraturan tersebut. Atas inisiatif yang dilakukan

kerja dan mengentaskan rakyat

Bahas Qanun: Puluhan anggota DPRD Aceh Barat sedang membahas Qanun tentang pedesaan dalam rapat paripurna, Selasa (16/1). FOTO/ISTIJAR

masuk di dalamnya TI Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan diubahnya PP No. 37/2006 yang dianggap mencederai perasaan keadilan masyarakat, tak terkecuali rakyat Aceh yang sedang bangkit dari keterpurukan pasca tsunami. Mereka sepakat perjuangan itu akan dilakukan bersama melalui wadah Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) Aceh yang belum lama terbentuk. Ada beberapa agenda kegia-

dari kemiskinan. Memang sebagian pemerintah daerah menyatakan kesia-

Gerak Aceh, beberapa LSM ter -

pannya untuk melaksanakan pimpinan dan anggota DPRD

ran, pendapatan yang diterima

yang paling mematikan bagi

PP tersebut dengan membayar

mendapat tambahan tunjangan

ketua DPRD propinsi bisa men-

daerah yang miskin.

rapel tunjangan komunikasi

komunikasi intensif setiap bu-

capai Rp36,269 juta, itu jauh

Biaya untuk gaji anggota

dan operasional 2006 yang ber -

lan sebesar paling tinggi 3 kali

melebihi pendapatan yang di-

DPRD itu ternyata bisa lebih

laku surut. Tak sedikit pula

lipat uang representasi ketua

terima oleh Ketua Mahkamah

besar daripada pendapatan asli

kepala daerah yang menge-

DPRD. Dan untuk pimpinan

Agung (Rp24,390 juta) dan Ket-

daerah. Betapa ironis, jika

mukakan keberatannya untuk

DPRD juga mendapatkan tam-

ua Badan Pemeriksa Keuangan

pendapatan asli daerah minus

melaksanakan peraturan itu.

bahan dana operasional setiap

(Rp23,940 juta).

setelah membayar gaji DPRD.

Belakangan atas munculnya

bulannya dengan patokan pal-

Lebih aneh lagi, sekalipun

Semua fakta itu diungkapkan

protes dari sejumlah kalangan,

ing tinggi sebesar 6 kali uang

peraturan itu baru ditandatan-

15 akademisi dan aktivis yang

Presiden SBY telah meminta

repersentasi ketua dan empat

gani Presiden SBY pada Novem-

berkumpul di Pusat Kajian An-

agar aturan baru itu dikaji

kali untuk wakil ketua DPRD.

ber lalu, namun dibuat berlaku

tikorupsi Universitas Gadjah

kembali. Semoga ini bukan

Akibatnya, sebagai gamba-

mundur sejak 1 Januari 2006.

Mada, belum lama ini. Lebih

basa basi politik semata. ■

tan yang akan dilakukan oleh koalisi ini untuk mengadvokasi peraturan pemerintah ini. Dari mulai diskusi kelompok kerja mengkritisi PP ini, berdialog dengan pimpinan legislatif daerah, sampai mengadakan kampanye dan tekanan untuk menolak produk hukum yang menguntungkan kalangan ter tentu ini. Mereka akan terus mengupayakan agar peraturan yang kontraversial ini ditinjau kembali oleh pemerintah, bahkan dicabut. Seperti diketahui, PP No. 37/ 2006 ini mengatur pendapatan pimpinan anggota DPRD, yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan,

tunjangan

No.

panitia

musyawarah, tunjangan komunikasi, dan tunjangan panitia anggaran. Selain itu, boleh per caya boleh tidak, anggota DPRD masih mendapat tunjangan kesejahteraan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, serta biaya akibat perjalanan dinas. Dengan peraturan baru itu,

Perjalanan Singkat PP Kontraversial

A

NEH atau pun tidak, jika kita perhatikan ada semacam ”ketidakberesan” dengan perangkat aturan yang berhubungan dengan ”pundi” pejabat di negeri ini. Bayangkan, sejak para wakil rakyat hasil Pemilu 5 April 2004 lalu dilantik, perangkat hukum yang mengatur pendapatan anggota dewan ini kerap kali bongkar pasang. Dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun, hukum kebijakan pendapatan anggota dewan telah direvisi sebanyak 3 kali. Masih segar dalam ingatan kita, ketika Mahkamah Agung (MA) menyatakan jika PP No. 110 Tahun 2000 batal dan diganti dengan PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang berlaku 28 Agustus 2004. Usia PP ini hanya seumur jagung. Kurang dari 14 bulan, PP No. 24/ 2004 tentang Kedudukan Protkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD itu, lagi-lagi kembali direvisi. PP ini diubah dengan PP

baru yaitu PP No. 37 Tahun 2005 per tanggal 12 Oktober 2005. PP No. 37/ 2005 ternyata lebih cepat ”diutak-atik” lagi ketimbang PP Nomor 24 tahun 2004. Jika PP No. 24/ 2004 memiliki masa berlaku 14 bulan, maka PP No. 37/ 2005 justru berumur 13 bulan saja, hingga akhirnya ditetapkanlah PP No. 37/ 2006. Dalam konsideran yang menjadi pertimbangan lahirnya peraturan ini adalah untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat di daerah. Pertimbangan tersebut dipandang oleh GeRAK Aceh tidak tepat. Lebih ekstrem dari itu adalah bentuk ketidakkonsistenan pemerintahan yang bersemangat mengelola negara ini dengan landasan efisiensi anggaran, bukan pemborosan. Menurutnya, dengan ditetapkannya PP No. 37/ 2006 ini, maka sebenarnya menjadi alat justifikasi jika pengalokasian anggaran belum berpihak kepada ketersediaan pelayanan publik yang lebih baik.

“Sebenarnya, PP Nomor 37 Tahun 2006 ini hanya bentuk penjarahan baju baru untuk menguras kas negara. Tidak ada bedanya dengan kasus bagi-bagi uang sebesar Rp 75 juta/ anggota dewan seperti yang pernah terjadi di DPRD NAD Periode 19992004 lalu. Dan jika ditinjau dalam konteks kebijakan pemerintah, sebenarnya PP baru ini hanya pergantian dari bentuk dana aspirasi yang dialokasikan untuk kalangan DPRD di Indonesia,” jelasnya. Kajian ini juga sangat memungkinkan peraturan yang mengatur alokasi dana tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional anggota DPRD ”bertabrakan” dengan sejumlah perangkat aturan hukum yang lebih tinggi. Yakni melanggar UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bukan hanya itu, PP ini juga tidak sesuai dengan UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara. ■

HALAMAN 14

Secercah Harapan buat Penghuni Barak Puluhan penghuni barak Desa Cot Kumbang, Aceh Barat dipastikan akan direlokasi oleh BRR di Desa Pasung Peuribu. Untuk itu BRR akan membangun jalan untuk persiapkan rumah mereka.

KONDISI Barak Desa Cot Buloh yang sudah rusak parah.

Oleh Ikwan Nursyujoko/ Gerak Aceh Barat

S

ETELAH

sekian lama menunggu dan menghabiskan hari-hari di barak, akhirnya 49 warga pengungsi dari Desa Cot Kumbang yang menempati barak Desa Cot Buloh, Kecamatan Arongan Lambalek, dapat tersenyum lega.  Wajah mereka terlihat bahagia tatkala Tommy A Hasan, Pelaksana Harian BRR Regional IV Meulaboh, sepakat memperbaiki barak yang sudah tak layak huni. Tak hanya itu, ia juga berjanji  memindahkan

FOTO/ISTIJAR

warga barak ke rumah baru paling lambat 3 bulan setelah pertemuan di barak Cot Buloh hari itu, 23 November 2006. Untuk sementara waktu, warga diharapkan bertahan di baraknya masing-masing. Kesepakatan untuk merelokasi warga ke Desa Pasung Peuribu yang berjarak sekitar 13 km dari lokasi barak itu merupakan salah satu hasil pertemuan konsultasi public yang difasilitasi Transparency International (TI) Indonesia dan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat. Pertemuan yang dihadiri oleh seki-

tar 90-an orang terdiri atas warga barak dan tokoh masyarakat ini secara khusus dimaksudkan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan di barak Cot Buloh yang kian komplek. Permasalahan yang muncul bukan hanya telah begitu lamanya mereka menjadi penghuni barak melainkan juga kondisi barak yang sudah tak layak huni lagi. Setelah lebih dari 2 tahun, terhitung sejak Februari 2005  mereka menghuni barak, kondisi barak yang terdiri atas 10 blok itu kian rusak parah.   Awalnya, dalam dialog tersebut BRR menawarkan tiga opsi untuk mengatasi kesulitan warga penghuni barak. Opsi pertama melakukan perbaikan barak yang telah rusak akibat banjir. Namun BRR segera menjelaskan, jika opsi ini dipilih maka mereka akan tinggal di barak dalam waktu lebih lama. Opsi kedua ialah membuat rumah sementara (bongkar pasang) yang akan ditempati warga hingga datangnya bantuan dari lembaga pelaksana rekonstruksi lainnya. Terhadap opsi ini, BRR juga memberikan arahan bahwa rumah sementara tersebut boleh jadi akan menjadi tempat tinggal cukup lama bagi mereka karena itu berarti permasalahan di barak sudah teratasi dengan rumah bongkar pasang tersebut. Opsi ketiga yang ditawarkan ialah dilakukannya relokasi oleh BRR ke Desa Pasung Peuribu, sebuah desa yang 60 % wilayahnya masih berupa hutan. Dengan opsi ini, warga memang tidak memperoleh perbaikan barak yang kondisinya rusak parah. Warga juga tidak memperoleh rumah sementara yang akan berasal dari International Federation of Red Cross (IFRC). Namun jika opsi

Kondisi Barak yang Mengenaskan Secara keseluruhan, kondisi barak Cot Buloh yang dihuni sekitar 600-an pengungsi yang berasal berasal dari Desa Arongan, Suak Ie Beuso, Suak Keumude, Suak Bidok, Suak Uleu, dan Pante Mutia memang sangat memprihatinkan. Selain air bersih yang sulit diperoleh, sanitasi di lokasi barak ini juga sangat buruk. Hanya ada 7 fasilitas MCK yang dapat dipergunakan oleh seluruh penghuni barak. Dapat dibayangkan jika ratusan jiwa harus mengantri fasilitas yang jumlahnya sangat terbatas itu. Apalagi pas jam hendak berangkat kerja atau sekolah. Buruknya sanitasi ini telah menimbulkan berbagai macam penyakit. Sejumlah warga barak menderita penyakit kuit berupa gatal-gatal yang menjalar di sekujur tubuhnya. Bahkan sejak pertengahan 2005, kondisi barak semakin diperparah dengan datangnya banjir yang berasal dari sungai Cot Buloh. Lokasi barak yang hanya berjarak puluhan meter dari sungai tersebut, menyebabkan air luapan sungai itu menggenangi barak hingga ketinggian 1 meter. Luapan air sungai itu menyebabkan lantai barak menjadi lapuk dan mudah jebol. Saat hujan tiba, sebagian warga

yang hendak buang air besar juga terpaksa melobangi lantai baraknya. Kondisi ini terjadi terutama di blok 6, dan 7 yang dihuni sekitar 49 KK yang berasal dari Desa Cot Kumbang, Arongan Lambalek. Yang membuat hati warga barak semakin merana ialah saat hari raya Idul Fitri lalu. Hujan yang turun sejak dua hari sebelumnya menyebabkan kawasan ini digenangi air. Akibatnya, untuk melaksanakan Shalat Ied di mushalla yang terletak persis di tengah lokasi barak, warga harus menggunakan sampan. Demikian juga saat melakukan silaturahmi lebaran dengan warga barak lainnya, mereka harus mengayuh sampan yang dimuati 3-4 orang. Kesedihan warga barak tak sampai di sini. Ultimatum dari pemilik lahan agar penghuni barak segera mengosongkan barak tersebut, semakian membuat mereka resah. Desakan itu berkaitan sudah berakhirnya masa perjanjian sewa terhitung 12 Februari 2006. Razali Is, salah seorang dari dua orang pemilik areal yang tanahnya didirikan barak pengungsi di Desa Cot Buloh itu mengirimkan surat tertanggal 31 Maret yang dikirim

kepada ketua barak Cot Buloh. Kabarnya, pemilik lahan tersebut akan memanfaatkan areal seluas 3 hektar itu sebagai tempat usaha. Surat tertanggal 31 Maret 2006 yang juga ditandatangi Kepala Desa Cot Buloh itu bahkan hanya memberi hingga 10 hari bagi penghuni barak untuk mengemas barangnya. Mereka meminta kejelasan dari Pemkab Aceh Barat terhadap status tanah mereka dengan meminta uang sewa sebesar Rp 120 juta untuk masa satu tahun. Persoalan ini akhirnya dapat ditangani oleh Pemkab Aceh Barat di masa kepemimpinan almarhum Sofyanis, mantan Pj.Bupati yang meninggal Oktober 2006 lalu. Tak mau peristiwa pengusiran itu terulang warga barak memanfaatkan forum pertemuan publik pada 23 November 2006 lalu untuk mendesak BRR agar memberikan kepastian rencana relokasi. Upaya ini membuahkan hasil. Selain memperoleh jawaban menyejukkan dari BRR, warga barak bersama TII dan GeRAK Aceh Barat juga melobi pemilik lahan untuk meminta kesediannya menyewakan lahan hingga relokasi ke Desa Pasung Peuribu selesai.

ke tiga ini dipilih, maka warga akan menempati rumah meski harus menunggu selama 3 bulan. Masa tunggu itu akan digunakan BRR untuk membuat jalan yang memudahkan masuknya kendaraan pengangkut material ke lokasi relokasi. Akhirnya, sekitar 50-an warga yang telah lama menunggu keputusan ini secara bulat menyepakati rencana relokasi meski harus bertahan sementara di barak mereka yang telah compang camping. Tak ada perdebatan lagi kecuali wajah-wajah yang penuh semangat menanti janji relokasi itu ditepati BRR. Kehadiran BRR memang telah ditunggu warga barak sejak lama. Menurut mereka hanya lembaga pemerintah inilah yang diyakini dapat mengakhiri penantian panjang mereka di barak. Selama ini, sejumlah NGO datang silih berganti untuk mengambil data dan foto. Namun setelah apa yang mereka perlukan diperoleh, warga tidak tahu lagi kabarnya. Tak ada informasi rencana-rencana rekonstruksi yang berasal dari NGO yang telah mengambil data tersebut. Palang Merah Spanyol, adalah salah satu NGO yang datang ke Cot Buloh bahkan tak hanya mengambil data dan foto. NGO asing ini juga mengantongi proposal permohonan dari Ketua Barak, Keuchik Cot Buloh, serta warga penghuni barak tertanggal 13 Desember 2005 yang berisi permohonan agar lembaga ini membantu pembangunan rumah bagi warga desa korban tsunami dan gempa yang mengungsi ke barak Cot Buloh. Namun hingga pertemuan ini digelar, lembaga asing tersebut tak kunjung merealisasi janjinya. Pertemuan mediasi ini sempat diwarnai adu argument yang cukup seru antara warga barak dengan BRR. Hal ini terjadi karena warga merasa nasib mereka tidak diperhatikan terutama oleh BRR dan Pemda Aceh Barat. Namun setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya warga memahami bahwa keterlmbatan pembangunan rumah yang diprakarsai BRR disebabkan ketidakjelasan janji sejumlah NGO di kecamatan tersebut. Menurut BRR, NGO yang berjanji memberikan rumah kepada masyarakat banyak yang ingkar. Akibatnya, warga sangat dirugikan. BRR juga menegaskan bahwa pembangunan rumah yang akan dilakukannya tak akan berjalan sebelum terdapat kepastian dari NGO untuk membangun.

HALAMAN 15

Akhir dari “Bancakan” Dana Proyek Dana proyek P2KP yang dilaksanakan oleh KERAP di Desa Lampo Daya, Jayabaru, Banda Aceh dipastikan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Warga dan P2KP mendesak kelompok swadaya itu untuk mengembalikan sisa proyek sebesar 55 juta yang diduga disunat. Oleh: Fadjar Pratikto/ Gerak Aceh

yang masih disimpan direken-

sebagian besar mulai rusak,

ing KERAP segera ditransfer ke

yang melibatkan para anggota

rekening BKM (Badan Kes-

KERAP dan warga. Nilai kerja

50 orang leb-

wadyaan Masyarakat) Perjuan-

bakti ini mungkin bisa untuk

ih berkumpul di se-

gan Lampo Daya, wadah baru

menggantikan jumlah dana

buah meunasah, De-

yang dibentuk P2KP menggan-

yang tidak bisa ditanggung ang-

sa Lampo Daya, Jay-

tikan KERAP.

gota KERAP.

abaru, kota Banda

bank itu paling lambat dilaku-

Sebenarnya jumlah uang

Aceh pada Minggu siang, 14

kan pada 9 Februari nanti. Se-

yang harus dipertanggung-

Januari 2007 lalu. Semangat

dangkan yang Rp 18 juta lagi,

jawabkan oleh KERAP tersebut

mereka sama yakni ingin me-

harus dikembalikan oleh mas-

berbeda dengan hasil investiga-

nyelesaikan kasus pemban-

ing-masing anggota KERAP pal-

si Gerakan Anti Korupsi (Ger -

gunan sarana dan prasarana

ing lambat 5 bulan ke depan.

ak) Aceh sebelumnya yang

yang dilaksanakan oleh P2KP

Pengembaliannya bisa dicicil

menyebutkan bahwa jumlah

(Program Penanggulangan Ke-

setiap bulannya Rp. 300.000,

dana yang disunat KERAP se-

miskinan di Perkotaan). Sete-

atau dibayar tunai.

kitar 180 juta. Namun karena

S

EKITAR

Pengiriman ke

lah kasus dugaan penyimpan-

Nah, yang masih cukup alot

semangatnya ingin menyelesai-

gan dana proyek yang dilaku-

diperdebatkan dalam forum tadi

kan kasus tersebut, Gerak se-

kan oleh KERAP (Komite Reha-

adalah pengembalian dana

laku mitra kerja Transparency

bilitasi Pemukiman) selaku pel-

yang Rp 19,86 juta. Sebagian

International (TI) Indonesia

aksana proyek ini terkatung-

warga dan P2KP sebetulnya

akhirnya menyepakati hasil ver-

katung selama setengah tahun

mengingkankan uang tersebut

ifikasi yang dilakukan oleh

lebih, kini tercapai kesepaka-

masih menjadi tanggungjawab

P2KP. Apalagi ada kekuatiran

tan.

KERAP, namun ada juga yang

jika kasus ini tidak bisa segera

Rinciannya adalah sebagai

kan ke tempat ibadah. Sedang-

Kesepakatan itu menyebut-

berpendapat lain bahwa kelom-

diselesaikan maka desanya

berikut. Dari dana BLM tahap

kan penggunaan dana di luar

kan bahwa dana sebesar Rp

pok itu tidak mungkin bisa

tidak bisa mendaptkan bantu-

pertama

itu, mereka tidak bisa memper -

55.850.000 yang tidak bisa

mengembalikan uang sebesar

an regular Rp. 300 juta yang

yang dapat dipertanggung ja-

dipertanggungjawabkan oleh

itu. Sebab sebelumnya mereka

akan dikucurkan MDF melalui

wabkan secara administrasi

Meski temuan P2KP berbeda

KERAP dalam menjalankan

juga pernah berjanji akan

P2KP ditahun ini.

dengan temuan Gerak Aceh,

proyek Bantuan Langsung

mengembalikan uang itu, tapi

Perbedaan Temuan

hanya berjumlah Rp.34.330.000, sisanya Rp 79.670.00 di-

mereka mencoba mencari titik

Masyarakat (BLM) senilai Rp

hingga sekarang tak pernah di-

Kasus dugaan penyimpan-

anggap digunakan. Sedangkan

temu guna menyelesaikan ka-

300 juta, harus dikembalikan

lakukan.

gan dalam proyek P2KP ini be-

dana tahap kedua sebesar

sus tersebut. Pada 12 Januari

sebesar Rp.120 juta

tanggung-jawabkan.

kepada warga. Hasil verifikasi

Akhirnya disepakati, dana

rawal dari pengaduan ma-

Rp.180.000.000, yang belum

2007, mereka sepakat

yang dilakukan oleh P2KP

Rp.19.86 juta yang merupakan

syarakat pada pertengahan

digunakan menurut Gerak ad-

tidak mempersoalkan perbe-

menunjukan bahwa dari jum-

selisih perhitungan hasil veri-

tahun 2006 lalu yang dikum-

alah sebesar Rp.101.500.000.

daan nilai dana yang tidak bisa

lah dana tersebut, 18 juta

fikasi pekerjaan, akan diminta-

pulkan oleh Komite Pemantau

Hasil temuan itu sempat di-

dipertanggungjawabkan oleh

masih berada direkening KER-

kan kesediaan KMW-1 P2KP-3

Kecamatan Jaya Baru. Laporan

laporkan ke World Bank di

KERAP, namun mereka setuju

AP, dan Rp. 18 juta lainnya

NAD untuk memfasilitasi adan-

ini kemudian ditindaklanjuti

Jakarta pada 24 Agustus 2006,

pelaksana proyek harus me-

dibagikan kepada anggota kel-

ya kebijakan final dari instan-

oleh Gerak Aceh selaku mitra

dan telah ditindaklanjuti oleh

ngembalikan sejumlah dana

ompok itu, sedangkan sisanya

si berwenang (Pemerintah dan

kerja Transparency Internation-

Konsultan Management Satu-

yang tak sesuai peruntukannya.

yakni sebesar Rp. 19,86 juta

World Bank-MDTF). Ada juga

al (TI) Indonesia dengan cara

an Wilayah Kerja (KMW-SWK)

Terakhir diadakan pertemuan

masih belum jelas pemanfaa-

alternative lain yang sempat

melakukan investigasi. Saat

I P2KP di Banda Aceh dengan

mediasi dengan warga pada

tannya.

ditawarkan P2KP tapi tidak

itu ditemukan indikasi kerugian

membentuk tim khusus yang

Minggu, 14 Januari lalu. “Su-

Pertemuan tersebut dengan

ditetapkan yakni dengan men-

sebesar Rp.181.170.000 dari

melakukan penelitian untuk

dah tiga puluhan kali kami

mufakat merekomendasikan

gadakan kerja-bakti memper -

total dana yang disalurkan

menyelesaikan kasus tersebut.

mengadakan pertemuan untuk

supaya dana sebesar Rp 18 juta

baiki kembali saluran air yang

sebesar Rp.300 juta.

T im dari P2KP ini telah

menyelesaikan masalah ini.

meverifikasi administrasi baik

Mudah-mudahan ini yang ter -

pembukuan KERAP, KSM serta

akhir,” harap Sujahri Van Go-

Laporan-laporan lainya. Selain

bel Tim Leader P2KP.

Pengakuan Anggota Kerap:

Saya Siap ke Luar dari Desa Dari sebelas anggota KERAP di Desa Lampo Daya, Jaya Baru, hanya satu orang yang berani menampakan batang hidungnya di forum mediasi yang digelar oleh P2KP. Dia adalah Zamzami. Dengan tanpa beban, ia mengikuti proses penyelesaian masalah ini hingga selesai. “Saya gentlemen menerima esekusi. Saya juga siap ke luar dari desa Lampo Daya jika itu sangsin-

ya,” tutur Zamzami. Meski demikian, ia tidak mau kasus ini diproses secara hukum. Selama masalah ini bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, baginya akan ada pelajaran yang berharga, baik buat dirinya ataupun warga desa Lampo Daya. Zamzami pun menceritakan bagaimana KERAP akhirnya memutuskan memakai dana proyek itu.

Menurutnya, waktu itu ada sisa dana proyek, sehingga diputuskan dibagi di antara para anggota kelompok. Masing-masing anggota mendapat Rp 1,5 juta. “Kalau pun nanti ada masalah, tinggal dikembalikan saja,” ujarnya. Ia juga mengaku tidak tahu menahu mengenai dana sebesar Rp 19,86 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh KERAP.

untuk

itu dilakukan verifikasi tekhnis

Pertemuan pimpinan P2KP

lapangan, dengan cara melihat

dengan warga akhirnya mela-

hasil pekerjaan fisik berdasar -

hirkan berita Acara kesepaka-

kan administrasi yang dibuat

tan warga Desa Lampoh Daya

oleh KERAP maupun KSM.

tentang pertanggung jawaban

Dan, juga berkoordinasi dan

dana BLM Perkim P2KP. Berita

berkomunikasi dengan Pemer -

acara ini ditanda tangani oleh

intah Kota, PJOK, serta Kepa-

beberapa perwakilan diantaran-

la Desa Lampoh Daya. Hasiln-

ya dari unsur P2KP sendiri,

ya, P2KP menemukan indikasi

GeRAK, TI Indonesia, Keucik

penyimpangan sebanyak Rp

Lampo Daya, BKM dan Kerap.

55.850.000. KERAP sempat

Dengan kesepakatan baru itu,

mengakui sebagian penggunaan

warga memberi kelonggaran

dana itu, yakni masing-masing

kepada pengurus KERAP untuk

anggota dibagi 1,5 juta, dan

mengembalikan dana proyek

sebesar Rp 3 juta disumbang-

yang dipakainya.

HALAMAN 16

SENJA DI PANTAI MEULABOH Menjelang sore hari, Pantai Batu Putih, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat biasanya ramai dikunjungi warga. Terlebih pada akhir pekan. Pantai ini menjadi salah satu tempat alternatif rekreasi pada sore hari bagi sebagian warga Meulaboh yang ingin menikmati suasana rileks setelah penat bekerja. Mereka melakukan berbagai aktivitas; memancing, bermain bola, berenang hingga sekadar menikmati pemandangan pantai alam yang cukup indah, meski sempat rusak akibat digerus tsunami. Tak kalah ramainya adalah Pelabuhan Ujung Karang, Meulaboh. Pelabuhan ini sempat hancur diterjang tsunami dua tahun lalu. Namun, berkat bantuan dana dari pemerintah Singapura, sejak April tahun lalu, pelabuhan tersebut telah berfungsi kembali. Pelabuhan ini sering digunakan sebagai dermaga angkutan semen dan peralatan bahan bangunan lainnya. Selain sebagai dermaga, pelabuhan ini juga dijadikan warga setempat sebagai tempat nongkrong menjelang magrib sambil menikmati sunset (matahari tenggelam) yang duhai menawan. ● FOTO-FOTO: M. ISTIJAR