I.aporan Akhir
Ansrnnx %ffis5sE69€+*z4t:is,':,r'].G'^:g.Ftq}-:::r:a1r/a"]tl.'xrx'*1:.i.;i:i3r|1/f;:J...:1|.7',.a'vF:*'.r.
Sejak diterapkan PP 129 tahun 2000 tentang Persyaratan pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah telah terjadi penambahan daerah otonom baru hingga mencapai lebih dari 100 kabupaten/kota (data Depdagri Januari tahun 2004). Berdasarkan kajian PP 729 tahun 2000 tentang Persyaratan pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan -Daerah, dapat disimpulkan beberapa indikator kriteria dari perkembangan suatu daerah otonomi baru. Namun demikian pada banyak hal ternyata kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi, karena adanya berbagai permasalahan yang dihadapi yang akhirnya bermuara kepada rendahnya tingkat pelayanan kepada masyarakat.
Kajian ini dimaksudkan sebagai suatu upaya yang diharapkan dapat menyajikan berbagai strategi kebijakan, program dan rencana tindak yang dapat menjadi petjnjuk " 6agi daerah otonom baru agar terjadi proses percepatan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kesiapan wilayah masing-masing. Sasaran kajian ini diharapkan akan mampu mengidentifikasi permasalahan di dalam pembangunan daerah otonomi baru (antara lain: status kepemilikan aset, retribusi/perpajakan dan lain-lain), sektor-sektor strategis yang dapat menjadi andalan dalam pengembangan potensi ekonomi daerah otonom baru, dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penciptaan suasana kondusif pada daerah otonom baru. Dalam kajian ini, pemilihan sampel yang menjadi lokasi penelitian lapangan didasarkan pada kriteria tertentu yang dapat mewakili variasi daerah dalam pembiangunan pada daerah otonom baru. Adapun sampel lokasi kajian terplih 5 (lima) meliputi Sumatera Utara (Kabupaten Serdang Bedagai), Kalimantan Barat (Kabupaten- Sekadau), Sulawesi Utara (Kota Tomohon), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Sumbawa Barat), dan lawa Barat (Kota Tasikmalaya). Di masing-masing kabupaten kota tersebut dilakukan pengumpulan data sekunder dan primer serta observasi lapangan. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam kajian ini diarahkan untuk merumuskan konsep ciirn strategi percepatan pembangunan daerah otonomi baru ini adalah metode SWOT. Dar.i hasil analisis SWOT ini diharapkan teridentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari masing-masing bidang pada daerah otonom baru (DOB). Selanl-utnya disusun program dan rencana yang merupakan bentuk operasional strategi terpilih. Program dan rencana tindak ini disusun bersamaan dengan dimensi waktu implementasi. Dari hasil kajian yartg dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa daerah otonom baru masih
memiliki banyak permasalahan yang perlu segera dituntaskan. Adapun strategi yang diaggap sesuai dengan kondisi masa ini, maka urutan prioritas straiegi per-epatan pembangunan DOB yang dimaksucl adalah sebagai berikut: (1) pemben-trkan sistem pemerintahan yang mengarah pada good governance, (2) pemiluatan kebijakan yang jelas, tetap dan pasti, (3) optimalisasi potensi ekonomi dengan meningkatkan jumlalr investor, (4)Optimalisasi potensi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, (5) Optimalisasi PAD ntelalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta peningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan, (6) peningkatan penclapilt;*n daerah dengan mengeksplorasi/pemanfaatan SDA atau sumberdaya ekonomi serta penuntasan masalah, (7) Aset Pembangunan prasarana dan sarana deianl penyelenggaraan pemerintahan clan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan investor/swasta dan penyediaarr utilitas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
i X uj ia n Pe rcvp a I a n lten rbu ng u n a n I)aerah Otonorrt llaru'fafiun Anggurun 200i J a s a K o ns ulluns
Lanoran Akhir
dengan cara pengelolaan privatisasi, dan (8) Percepatan penetapan dokumen Rencana Tata Ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
Setelah kedelapan strategi ini diimplementasikan, maka untuk tahap selanjutnya pemerintah daerah dapat mengimplementasikan strategi bidang lainnya yaitu: (1) Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Kerukunan Sosial, (Z) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal, (3) peningkatan kualitas SDM aparatur, (4) Pengembangan kesempatan / lowongan kerja bagi pencari kerja baru.
Namun demikian, bahwa rekomendasi yang diusulkan di atas bukan merupakan rekomendasi yang bersifat mengikat, mengingat tiap daerah memiliki keadaan yang berbeda, sehingga tiap daerah perlu mengkaji kembali dan menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing, terutama dengan kemampuan dan sumber diya
yang dimiliki.
Sebagai daerah otonom baru, maka untuk terjadinya proses percepatan yang diinginkan kiranya masih perlu adanya campur tangan pemerintah pusat dan propinsi datam hal tertentu, namun bukan berarti propinsi mengatur segala proses yang terjadi di daerah otonom baru. Adapun strategi yang diarahkan untuk dilakul€n oleh pemerintah pusat adalah: (1). Membuat kebijakan yang jelas, tetap dan pasti. Tujuan strategi ini adalah untuk menciptakan situasi yang jelas bagi daerah sehingga kesalahan interpretasi atas peraturan yang berlaku tidak terjadi, (2) Menyusun pedornan-pedoman dalam proses pembentukan sistem pemerintahan yang mengarah pada good governance, sehingga daerah yang baru terbentuk bisa mengawali pembangunan di daerahnya dengin
membentuk sistem yang mengarah pada strategi ini, yang dikemudian hari bisa mendukung proses percepatan pembangunan di daerahnya,(3) Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah Kabupaten/kota. Akibat keterbatasan dana yang dimiliki oleh DOB, tugas peningkatan SDM daerah sebaiknya di tahap awal menjadi tugas pemerintah pusat, karena dengan proses pembangunan di daerah yang cenderung pada upaya pernbangunan sarana fisik dan sistem pemerintahan, umumnya daerah menjadikan strategi ini menjadi strategi lanjutan atau strategi sekunder. Sementara strategi yang diarahkan untuk dilakukan oleh pemerintah propinsi tidak terlalu berbeda dengan pusat, yaitu: (1) Membuat kebijakan yang jelas, tetap dan pasti, dengan mengatur berbagai kebijakan yang ada di daerahnya dan berusaha menyusun kebijakan yang sinergis antar daerah atau menjembatani kebijakan antar daerah sehingga upaya ke arah kerjasama antar kabupaten/kota bisa diinisiasi dan dilaksanakan dengan baik, (2) Meningkatkan kualitas SDM daerah. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah otonom baru, maka tugas ini juga bisa diemban oleh propinsi hingga daeiah otonom baru bisa mengembang tugas ini di kemudian hari, (3) Memfasilitasi kerjasar.na antar kabupaten untuk membina kerjasama program lintas lcabupaten atau arrtar kabupaten, (4) Memfasilitasi penyelesaian batas wilayah serta memfasilitasi masaiah pengalihan aset aDtara daerah otonom baru hasil pemekaran dengan kabupaten induknya.
J uss K o ns ullans i K aj ian Perceput
a
n Pan bang u nu n
Daerah Otonom llaru Tohun Anggarsn 2005
Laooran Akhir
DnrrnR lsl
DAFTAR ISI
I
DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
Y
vlll lx x
DAFTAR PUSTAKA
BABI
1.1 LatarBelakang ......... L.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan 1.3
I.4
1.5 1.6 1.7 1.8 BAB
II
t-1
PENDAHULUAN..........
L.2.L Tujuan L.2.2 Sasaran
Manfaat Kegiatan Ruang Lingkup Lokasi Kajian Metodologi Keluaran Pekerjaan Sistematika Penyajian .....
GAMBAMN UMUM DAERAH OTONOM BARU 2.L Kabupaten Serdang Bedagai 2.L.L Sejarah Pembentukan...... 2.L.2 Pemerintahan Daerah 2.L.3 Perkembangan Perekonomian 2,L.4 Keadaan Sosial dan Budaya......
Jasa Konsultansi Kajion Percepalon Pembangunau Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
..r......
1-1 1-3 1-3 1-3 1-3 L-4 1-4 1-8 1-9 1
-
11
2-l 2-L 2-1 1-5 2-5 2-6
Lanoron Akhir
2.2
2.t.5 Kondisi Sarana dan prasarana......... 2.t,6 Keuangan dan pendanaan ........ 2.t.7 Kaitan dengan Kabupaten Induk (Deli Serdang)....
Kabupaten Sekadau ?.2.1 Sejarah pembentukan......... 2.2.2 Pemerintahan Daerah 2,2.3 Perkembangan perekonomian
2.2,4KeadaanSosialdanBudaya.............
2.2,5 ?.2.6
Kondisi Sarana dan prasarana......... Keuangan dan pendanaan..... Kaitan dengan Kabupaten Induk (Sanggau)......... ?..2.7 _ 2.3 Kota Tomohon......... 2.3.L Sejarah Pembentukan............ 2.3,2 Pemerintahan Daerah 2.3.3 Perkembangan perekonomian 2.3.4 Keadaan Sosial dan 8udaya............ 2.3.5 Kondisi Sarana dan prasaiana........ 2.3,6 Keuangan dan pendanaan...... ?.3..7 Kaitan dengan Kabupaten Induk (Minahasa)........ 2.4 Kabupaten Sumbawa Barat 2.4.L Sejarah Pembentukan...,........ 2.4.2 Pemerintahan Daerah ?.4.3 Perkembangan perekonomian 2.4.4 Keadaan Sosial dan Budaya...... 2.4,5 Kondisi Sarana dan prasarana ,.. ?.4,6 Keuangan dan pendanaan . ?..4.7 _Kaitan dengan Kabupaten Induk (Sumbawa) ........ 2.5 Ko_ta Tasikmalaya 2.5.1 Sejarah Pembentukan......... 2.5.2 Pemerintahan Daerah perekonomian ?.1.3 Perkembangan 2.5.4 Keadaan Sosial dan Budaya...... 2.5.5 Kondisi Sarana dan prasarana ... 2.5.6 Keuangan dan pendanaan.... 2.5.7 Kaitan dengan Kabupaten Induk (Tasikmalaya) ... BAB III HASIL ANALISIS DAN SWOT
3.1
ANALISIS 3.1.1 Analisis DOB per Bidang 3.1.1.1 Kabupaten Serdang Bedagai A1. Kebijakan dan peraturan.......... . 81. Perekonomian C1. Sosial Demografi. D1. Prasarana dan Sarana
E1. F1.
Kelembagaan....... Pendanaan dan penrbiayaan 3.1.1.2 Kabupaten Sekadau 42. Kebijakan dan peraturan... 82. Perekonomian.... C2. Sosial Demografi D2. Prasarana dan Sarana E2. Kelembagaan.... F2. Pendanaan dan pembiayaan 3.1.1.3 Kota Tomohon,..... 43. Kebijakan dan peraturan Jasa Konsultonsi Kajian Percepotan pembangunon Daerah Otonom Eoru Tahun Anggaron 2005
2-6
2-7 2-7 2-B 2-B
2-r0 2-!7 2-t5
2-L6 2-L7 2-L7 2_IB 2-18 2-20
2-2r
2-25 2-26 2-27 2-29 2-29 2-29 2-37 2-33 2-37 2-37 2-38 2-4L 2-42 2-42 2-44 2-45 2-47 2-48 2-48 2-49
3-l 3-1 3-1 3-1 3-2
3-3 3-3
3-4 3-6 3-6 3-7 3-6
3-B 3-B
3-9
3-10
3 - 11 3 - 11
Laooran Akhir
B3. Perekonomian C3. Sosial Demografi D3. Prasarana dan Sarana E3. Kelembagaan F3. Pendanaan dan pembiayaan
3-L2 3-12 3-13 3-13 3-15 3-16 3-16 3-16 3-L7 3-18 3-18 3-20 3-20 3-20 3-27 3-22 3-22 3-23
3.]-t.4 Kabupaten Sumbawa Barat........
44.
Kebijakan dan peraturan
B,4. Perekonomian
C4. Sosial dan Demografi D4, Prasarana dan Sarana E4. Kelembagaan F4. Pendanaan dan pembiayaan 3.1. 1.5
3.L.2
Kota Tasikmalaya
A5. Kebijakan dan Peraturan 85. Perekonomian C5. Sosial dan Demografi D5. Prasarana dan Sarana E5. Kelembagaan F5. Pendanaan dan Pembiayaan
RANGKUMAN HASIL
ANALISA
3.1.2.1 Kebijakan dan peraturan 3.L.2.2 Perekonomian ...
A.
Sektor Ekonomi Strateois Peluang Investasi Sosial Demografi A. Ketenagakerjaan B. Potensi Sosial Kapital. prasarana dan Sarana A. Fasilitas Umum dan Sosial. B. Utilitas Kelembagaan .... pendanaan dan pembiayaan.
B.
3.1.2.3
3.L.2.4
3.2 3.3
3.L.2.5 3.L.2.6 SWOT
INTERAKSI SWOT PER BIDANG....... 3.3.1 Sosiat dan Demografi....... 3.3.1.1 Sosial Budaya 3.3.1.2 Ketenagakerjaan 3.3.2 Perekonomian.......... 3.3.3 Prasarana dan Sarana 3.3.4 Kebijakan 3.3.5 Kelembagaan 3.3.6 Pendanaan Pembangunan
BAB IV PERUMUSAN STMTEGI DAN RENCANA TINDAK
4.L
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
........
Sosial dan Demografi... 4.7.1 Sosial Budaya .............. 4.1.2 Ketenagakerjaan Perekonomian........... Prasarana dan Sarana Kebijakan. Kelembagaan ....., Pendanaan Pembangunan ......... Rangkuman Strategi dan program
losu Konsuttonsi Kajion percepalan penbongunun Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3 -.24
3-24 3-24 3-25 3-25 3-26 3-26 3-26 3-26 3-27 3-27 3-27 3-28 3-29 3-30 3-48 3-48 3-49 3-51 3-52 3-53 3-55 3-56 3-58
4- I
4444A
A .t-
4-
4A
2 2
4 B
11 13 T4 L7
III
Lanoran Akhlr
BAB
V
REKOMENDASI ...........
5.1 Ciri-Ciri Daerah Otonom 8aru....... 5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 5.3 Interaksi Strategi
5.4 5.5
percepatan pertumbuhan DoB
5.3.1 Strategi Bidang Sosial Budaya 5.3.2 Strategi Bidang Ketenagakerjaan 5.3.3 Strategi Bidang perekonomian.......... 5.3.4 Strategi Bidang prasarana dan Sarana 5.3.5 Strategi Bidang Kebijakan dan peraturan .... 5.3.5 Strategi Bidang Kelembagaan.......... 5.3.7 Strategi Bidang pendanaan pembangunan...
Rekomendasi Strategi.............. Rekomendasi Kebijakan Bagi pusat dan propinsi ............
Jasa Konsultonsi Kajian Percepatun penbongunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggarun 2005
5-l 5-2 5-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-7 5-B 5-B 5-B
5-10
lv
Laooran Akhlr
DnTTnR TABEL
Tabel Kriteria dan Indikator perkernbangan Daerah otonomi Baru Berdasarkan Pp 129 Tahun 2000 -...... Angka Kemiskinan 2004 PDRB 2003 ....... Kepadatan penduduk Kabupaten Serdans .dun Bedagai, 2004...... lumlah Pegawai Menurut Golongan pegawai Estimasi Pendapatan Daerah Luas, Jumlah dan Kepadatan penduduk Kabupaten sekadau, 2004, Jumlah Pegawai Eselon I], IIII IV (Tersedia, Terisi, Lowong) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, 2003 dan 2004............... Luas Lahan dan produksi ranaman pangan dan Hortikurtura Kabupaten Sekadau 2004., Luas Lahan dan Produksi Tanaman perkebunan Rakyat Kabupaten Sekadau 2004..... Populasi rernak Besar dan Ternak unggas Kabupaten sekadau 2004 Luas, Jumlah dan Kepadatan penduduk Kota Tomohon, 2004. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, 2OO4 ....... Luas Lahan dan hasil produksi Menurut Jenis Komoditi Kota Tomohon, 2004 Hasil Produksi'Perikanan Menurut :ents fom;il"' Kota Tomohon, 2004 Jumlah rernak Menurut Jenis Ternak, Kota Tomohon, zoo4.,, Luas Areal dan produksi perkebunan Menurut Jenis T'anaman, Kota Tomohon, 2005 Jumlah Alat Transportasi Menurut Jenis Kendaraan, KotaTomohon 2004
1.1 L.2 1.3
2.t
::i1^lq:l
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
2.L\ 2.12
2.13 2.L4 2.15
2.t6
J asa Ko
Hal.
n su
lta nsi KaJia a pcrc epata n pemba n g u n o n
Dacroh Otonom Boru Tohun Anggaran 2005
L-2
1-5
1-6
2-Z 2-4 2-7 2-9 2-11 2-12 2-13
2-14 2-15 2-19 2-22 2-22 2-23 2-23 2-24
2-24
Laoorsn Akhir
2.17 2.18 2.79 2.20 2.2L 2.22
2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 3.1 3.2
Jumlah Fasilitas Keuangan Menurut Jenis Nama, Kota Tomohon 2004.. Keadaan Umum pendidikan Kota Tomohon, 2004 Realisasi Pendapatan dan Beranja Daerah Kota Tomohon, 2004 ..... Luas, Jumlah dan Kepadatan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, 2OO4..
PDRBAtasDasarHargaBerlaku,20O3dan2oo4..,... Luas Lahan dan produksi ranaman pangan dan Hortikurtura Kabupaten Sumbawa Barat, 2OO4 ...... Luas Lahan dan produksi ranaman perkebunan Kabupaten Sumbawa Barat, 2004........ Populasi rernak dan Luas Lahan penggembaraan Kabupaten Sumbawa Barat ZOO4.. .............
Pemanfaatan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa Barat 2004.. Jumlah sarana Menurut unit Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat... Pendapatan dan penerimaan Kabupaten sumbawa Barat i.A tod;. Alokasi Belanja dalam APBD Kabupaten sumbawa Barat r.A 2005.. Luas, jumlah dan kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya, 2001 dan 2004 .. fDRB Atas Dasar Harga Berlaku, ZOO4 . Jumlah Perda Kabupaten Serdang Bedagai ........... Jumlah Unit organisasi perangkat Daerah Kabupaten serdang Bedagai
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11
3.t2 3.13
3.t4 3.15 3.16 3.L7 3.18 3.19 3.20
3.2t 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30
Tingkat Pendidikan pNS Kabupaten Serdang Bedagai ...,... Jumlah Perda Kabupaten Sekadau Jumlah Unit organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sekadau....... Data Eseloning Kabupaten Sekadau .... Jumlah Perda Kota Tomohon.......... Jumlah Unit Organisasi perangkat Daerah Kota Tomohon Data Eseloning Kabupaten Tomohon .. Tingkat Pendidikan pNS Kabupaten Tomohon .. Belanja Kota Tomohon 2005.. Jumlah Perda Kabupaten Sumbawa Barat.. Jumlah Unit organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat........ Kondisi Eseloning Kabupaten Sumbawa Barat.... Perda Kota Tasikmalaya..... Jumlah Unit organisasi perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.......... lumlah Perda Yang Diterbitkan...... PDRB Perkapita dan pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota 2004.... IDRP Atas Dasar Harga Berraku Menurut Kabupaten/Kota 2oo4....... Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan pengangguran Menurut Kabupaten/Kota 2004.. Rangkuman Potensi Sosial Unit Organisasi..... Jumlah Pegawai.. Kapasitas Eselon. Latar Belakang Pendidikan Non Guru dan Non Medis Indikator Pendanaan dan pembiayaan Menurut Kabupaten/Kota 2005.... SWOT Kebijakan dan Peraturan...... SWOT Perekonomian.... SWOT Sosial dan Demografi (Ketenagakerjaan) ...... swor sosial dan Demografi Lanjutan (potensi Sosial Kapital)
Jasa Konsultottsi Kajion Percepalan pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
2-25 2-26 2-28 2-30 2-33 2-34 2-35
2-35 2-36
2-39 2-40 2-41
2-43 2-46 3-2
3-4 3-5 3-6 3-9
3-10 3 - 11
3-13 3-L4
3-15
3-16 3-16 3-20 3-20 3-21 3-23 3-24 3-25 3-25
3-26 3-27 3-28 3-28 3-28 3-29 3-29 3-30 3-33 3-36 3-37 VI
Laooron Akhir
3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.4L 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49
3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56
4.r 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4,LL 4.72 4.13 4.L4
SWOT Prasarana dan Sarana (Fasilitas Umum) SWOT Prasarana dan Sarana Lanjutan (Utilita;) Kelembasaan...............
:y9I
SWOT Pendanaan :WOT Pembiayaan ................
Hasi|MatriksInterna|SWoTBidangSosia|Budaya
-
Hasil Matriks Ekste,rnal SWOT Bidang Sosial Budaya Nilai Pembobotan Bidang Sosial Budiya Hasil Matriks Internal SWOT Bidang Ketenagakerjaan HasilMatriksEkterna|sWoTBidangKetenagak"i1uun Nilai Pembobotan Bidang Ketenagakerjaan Hasil Matriks Internal SWOT Bidang perekonomian .......... Hasil Matriks Eksternal SWOT Bidang perekonomian .......... Nilai Pembobotan Bidang perekonomian ......... Hasil Matriks Internal swor Bidang prasarana dan sarana Hasil Matriks Eksternal swor Bidang prasarana dan Sarana Nilai Pembobotan Bidang prasarana dan Sarana ........... Hasil Matriks Internal SWOT Bidang Kebijakan Hasil Matriks Ekste_r.nal SWOT Bidang t<ebiiakan Nilai Pembobotan Bidang Kebijakan :....... Hasil Matriks Internal SWOf eidang Kelembagaan ..,...... : : : : : : : : ::. : :: : Hasil Matriks Eksternal SWOT Bidang Kelembagaan .... Nilai Pembobotan Bidang Kelembagaan .... Hasil Matriks Internar swor Bidang pendanaan pembangunan....... Hasil matriks Ekste-rnar swor Bidang pendanaan pembangunan..... Nilai Pembobotan Bidang pendanaan pembangunan..... Matriks Strategi Sosial Budaya Kebijakan, Program, Rencana Tindak Bidang Sosial Budaya Matriks Strategi Ketenaga kerjaan Kebijakan, Program, Rencana Tindak Bidang Ketenagakerjaan ....... Matriks Strategi Perekonomian ..... Kebijakan, Program, Rencana Tindak Bidang perekonomian ........... Matriks Strategi prasarana dan Sarana Kebijakan, Program, Rencana Tindak Bidang prasarana dan sarana Matriks Strategi Kebijakan Kebijakan, Program, Rencana Tindak Bidang Kebijakan Matriks Strategi Kelembagaan....... Kebijakan, Program, Rencana Tindak Bidang Kelembagaan............ Matriks Strategi Pendanaan pembangunan....... Kebijakan, Program, Rencana Tindak- Bidang pendanaan pembangunan
Iosa Konslaltansi Kajian percepatan pembungunan Daeroh Otonom Earu Talun Anggaran 2005
3-38 3-39 3-42 3-45 3-47 3-49 3-50 3-50 3-51 3-51 3-51
3-52 3-52 3-53 3-53 3-54 3-54 3-55 3-55 3-56 3-56 3-57 3-57 3-58 3-58
3-59
4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-B 4-9 4-IL 4-L2 4 -13
4-L4 4-15 4-16
vll
Laooran Akhir
DnTTnR GAMBAR
Hal. 1.1
2.L 2.2 2.3 2.4 2.5 5.1 5.2
Bagan Alir pendekatan Kajian percepatan pembangunan DoB Logo Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai......:... Peta Kabupaten Sekadau ...... Logo dan Peta Kota Tomohon Logo dan Peta Kabupaten Sumbawa Barat Logo dan Peta Kota Tasikmalaya ...... Interaksi Strategi Antar Bidang Prioritas Strategi
Jasa Konsultansl KaJlon pcrcepatan pembongunon Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
1-10
2-1 2-B 2-18 2-30 2-43 5-4 5-9
vlll
Laooran Akhir
Dnrrnn LnuptRAN Lamp. 1
2 3
Hal. Hasil FGD Penilaian SWOT Kondisi dan Urgensi ..... Dokumentasi Foto
Josa Konsullansi Kojlan pcrcepotart pembangunon Dacrah Otonom Baru Tahun Anggoron 2005
L- 1 L- 15 L-26
IX
Laooran Akhir
DnTTnR PUSTAKA
Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sekadau. pemerintah Kabupaten Sekadau. 2005.
Estimasi Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. pemerintah Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai. 2005.
Gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten serdang Bedagai. 2005. Geografis Kabupaten sekadau. Kabupaten sekadau dalam Angka. 2004.
Keputusan Bupati sekadau No. 04 Tahun 2oo4 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilansusunan Rakyat Daerah Kabupaten sekadau Tahun 2004. Pemerintah Daerah Kabupaten sekadau. zoo4. Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 01 Tahun 2004 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 2005.
Kota Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2004. Bapeda Kota Tasikmalaya kerjasama
denganBPS Kota Tasikmalaya. 2OO4.
Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya No. 13 Tahun 2003 Seri D peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya. 2003.
Josa Konsultansl Kajian Pcrccpotan Pembongunon Daeroh Otonom &aru Tahud Anggaru 20AS
Laooran Akhir
Lembaran Daerah Kota Tomohon No. 6 Tahun 2005 seri c Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 6 Tahun 2005 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan sekretariat DPRD. Bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Tomohon. 2005.
Matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten sumbawa Barat Tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. 2005. Paparan Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau: Gambaran pembangunan DoB Kabupaten sanggau, Pontianak, 12 oktober 2005. Bappeda Kabupaten sekadau. 2005.
Pendapatan Regional Kabupaten dan Kecamatan, Kabupaten Sekadau 19992003. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sekadau danTahun Badan pusat Statistik Kabupaten Sanggau. ZOO4. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 02 Tahun 2oos. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 2005.
Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten sumbawa Barat dan Kecamatan Sekabupaten sumbawa Barat Tahun 2oo3 - 2004. Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat kerjasama dengan BPS Kabupaten Sumbawa Barat. ZOOS. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Menurut Lapangan Tahun 2004. Bapeda Kota Tasikmalaya kerjasama denganBpS Kota Tasikhatiya. usaha 2004. sumbawa Barat dalam Angka Tahun 2004. Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat dengan BPS Kabupaten Sumbawa Barat. 2005.
Surat Pengantar Data Alumni Diklat Pimpinan Tahun 2004. Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. 2004.
Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RpJM) Kota Tomohon Tahun 2005 - 2010. Bappeda Kota Tomohon. 2005.
Tomohon dalam Angka Tahun 2005. Bps Kabupaten Minahasa. 2005.
Jasa Konsultansi Kajian Percepotan Pembangunan Daerah Otonom Baru Tohun Anggoran 2005
xl
Laporan
Akhir
PeToaHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Sejak diterapkan PP L29 tahun 2000 tentang Persyaratan pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah telah terjadi penambahan daerah otonom baru hingga mencapai lebih dari 100 kabupaten/kota (data Depdagri Januari tahun 2004). Penambahan daerah otonom baru dengan penerapan UU No. 22 tahun 1999 ini terhitung cukup besar jika dibandingkan penambahan pada penerapan UU No. 5 tahun 7974 tentang pemerintahan Daerah. Hingga tahun 20d4, jumlah kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai 440 kabupatenfkota (sampai bulan Januari 2004) dan tidak ada kasus penghapusan dan penggabungan daerah. Penambahan jumlah daerah otonom baru tersebut telah memberikan dampak yang besar bagi pemerintah pusat yakni pembengkakan anggaran perimbangan terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan perangliat eksekutif, tuntutan untuk merekrut pegawai baru, dan menyusun struktur pemerintahan di
wilayah daerah otonom baru.
Berdasarkan kajian PP 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dapat disimpulkan beberapa indikator kriteria dari perkembangan suatu daerah otonomi baru (Taiet 1.1). Namun demikian pada banyak hal ternyata kriteria tersebut tidak dapit dipenuhi, karena adanya berbagal permasalahan yang dihadapi.
Jasa Konsukonsl Kajlan Percepaton Pembangu nan Daenh Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
l-l
Laooran Akhir
rJSlPllil*
KRTTERTA DAERAH OTOI{OMI "r""ENruKAN BARU BERDASARKAN PP L29 TAHUN 2OOO
"^*
Syarat/Kriteria Kemampuan
Ekonmt
Indikator 1,
Sub Indikator 1.
PORB
PORB perkapita
2. Pertumhuhan 3. Kontribusi
Potensi Oae?ah
ekonomi
PORB terhadap pDRg
Total
2, Penerimaan oaerah Sendiri
4. Rasio Penerirnaan Daerah Sendiri terhadap pengelueran rutin 5. Rasio Penerimaan Oaerah Sendiri tert'adap pDRg
3, Lembaga Keuangan
6. Rasio bank per 10,000 oenduduk 7. Rasio bukan bank per 10,000 penduduk
, Sarana dan Prasarana Ekonon 3. Rasio kelomFok peftoksan per 10.OO0 penduduk J. Rasio pasar per 10.000 penduduk 5. Sarana Pendidikan
10. 11, 12. 13,
s:r:na Keaeh:tan
Rasio 5O per penduduk usia gD Rasio SLTP per penduduk usia SLTP Rasio CLTA per ponduduk u5ia ILTA Rasio penduduk usia perguruan tinggi per penduduk usia 19 tahun ke atas
14. p.asio fasilitas kcrchetan ppf lO.OO0 pendrrdLrl
Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk 7, Sarana Transportasi dan
16. Persentase rumah tanqga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2lJ atiu perahu rnotor lT Pergentase rumah tanqga yanq mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau kaDdl motor 18, Persentase pelanggan telepon terhadap jumlah rumah tangga 19. Persentase pelanggan listrik terhad6p jumlah rumdh tanggB 20. Rasao kantor pos termasuk jasa-jasa per 10.000 penduduk 21. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor
Komunikasi
l,
sostal Budaya
Sarana Pariwisata
9. Ketenagakerjaan
25. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal 5LTA terhadap penduduk usia 1B tahun ke atas 26. Tingkat p:rtisipasi angkatan kerja 27. Persentase penduduk bekerja 29. Q:cio peg:w:i Neged Sipil tcrh:dap pcnduduk
10. Tempat Peribadatan
29. Resio sarana peribadrt€n per 10.000 penduduk
11. Tempat/Kegiatan Instrtusi
12. Sarana Olah Raga
Soslal
hlltlk
lutnlah Pendudu( Luas
dterah
Lain-laht
12, Jrrmlah hotel/akomodasi lainnya ?3. Jumlah restoran/rumah makdn ?4. Jumlah obyek wlsata
S
30. Rasio tempat pertunjukan seni per 10.000 pendudut 31. Rasio panti sosial per 10.000 penduduk 32. Rasio fasilitas olahraga per 10.000 penduduk
13. Partisipasi masvarakat dalan 33. Rasio penduduk yanq ikut pemilu terhadap penduduk./ang memF,unyai hak oilih berpolitik 14. Organasasi Kemasyarakatan
34. Jumlah orqanisasi kemasyar;krtan
15. Jurnlah Penduduk
15. Jumlah penduduk
16. Luas oaerah
36. Rasio jrmlah penduduk urbsn terhadEF jumlah penduduk 17. Lu3s wilayah keseluruhan 18. Luas wilayah efektif y:ng dapat dimanfaatkan
17. Keamanan dan ketertiban
39. Angka kriminilitas per 10,000 penduduk
18. Ketersedtaan sarana dan prasarana Pemarintahan
10. Raslo gedunq yang ade terhadap kebutuhan mrnrmat geounq pemennranan
)
11. Rdsio lahan yang ada terhadap ketiutuhan nlinlrnal untuk garana dan prasarana
petfrBrIrtdlrdrI
19. Rentang Kendali
42. Rata-rata Jarak Kacamatan ke pusat Pemerintahan (lbukota cropinliTrauupat"n rnautl '13. nctc-rcto lcmo woktu pcrjrltnon dcri kocomotcn ko nurrt Fqmcrintchon (lbukota Propinsi/Kabupaten lnduk)
Jaso Kowultawl Xalan Poccpatan Pcmbangunan Daerah Otonom Bara Tahun Anggaran 2005
t-2
Laooran Ahhb
Dari Hasil Kajian Evaluasi pembentukan Daerah Otonom Baru tahun ZOO4 dapat diketahul bahwa terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh daerah otonom baru, yaitu: sistem kelembagaan yang belum mendukung untuk peningkatan Pendapatan Asll Daerah dan pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana perka-ntoran pemerintah daerah yang terbatas, pengalihan aset dari daerah asal ke daerah otonom baru yang masih bermasalah, aparatur lini terdepan pelayanan yang kurang berkualitas serta kebiJakan untuk mendukunq perekonomian daerah yang belum tercipta. Permasatahan tersebut akhirnya berriuara kepada rendahnya tin!tai pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan kondisi ideal yang diharapkan dengan adanya pembentukan daerah otonom baru adalah terselenggaranya pelayanan masyarakat yang lebih baik dan percepatan pembangunan dl wllayah daerah otonom baru, dl samplng kondlsl ldeal latnnya seperg peningkatan keamanan dan ketertiban serta penciptaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Apabila dibandingkan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kenyataan yang terdapat di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kesenlangai yang cukup berarti antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu,- unluk menunjang keberlangsungan daerah otonom baru perlu adanya suatu upaya strategis dan terencana yang dapat mempercepat pembangunan di daerah otonom baru. Satan satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun suatu kebljakan, strategi, program dan rencana tindak yang diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi daerih otonom baru untuk mempercepat pembangunan sesuai dengan kondisi dan kesiapan wilayah masing-masing.
L.2
TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
1.2.1
Tujuan
Tujuan utama yang akan dicapai dari penyusunan Kajian Percepatan pembangunan Daerah Otonomi Baru ini adalah memformulasikan suatu strategi dan menyusun keb'tjakan, , program dan rencana tindak untuk mendorong percepatan pembangunan daerah otonomi baru.
t,2,2
Sasaran
sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam kajian ini adalah:
1. 2. 3.
Teridentifikasinya permasalahan di dalam pembangunan daerah otonomi baru (antara laln: status kepemlllkan aset, retrlbusl/perpalakan dan laln-laln) Teridentifikasinya sektor-sektor strategis yang dapat menjadi andalan dalam pengembangan potensi ekonomi daerah otonom baru, Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penciptaan suasana kondusif pada daerah otonom baru.
1.3
MANFAAT KEGIATAN
Manfaat dari kegiatan ini adalah:
1. Bagi pemerintah daerah otonomi baru adalah sebagai masukan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan. 2. Sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam proses pengembangan wilayah atau daerah otonoml baru secara leblh Jelas, sehlngga lmplementasi
Jasa Konsultaasl Kajian Pcrccpotan Pcmbangunan Daemh Otonom Baru Tahua Anggaran 2005
itau
pelaksanaan
l-3
Lanoran Ahhir
pembangunan di daerah otonorni baru akan sesuai dengan strategi dan rencana untuk meminimalkan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
yang ditetapkan serta
L.4
RUANG LINGKUP
[uang lingkup dalam melakukan kajian ini merupakan kegiatan berdasarkan turunan darl tuJuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnyaf yaitu sebagai berikut:
1.
PenJabaran kegiatan pada sasaran'Teridentifikasinya permasalahan didalam pembangunan daerah otonom baru (antara lain: staius kepemilikan aset, retribusi/perpajakan dan lain-lain),, adalah : a. Melakukan studi kepustakaan b. Mengidentifikasi permasalahan dalam daerah otonom baru melalui seminar/FGD c. Menginventarlsasi data potensi daerah serta kebijakan pemerintah daerah.
2.
Penjabaran kegiatan pada sasaran 'Teridentifikasinya sektor-sektor yang dapat menjadi andalan dalam pengembangan potensi ekonomi daerah otonom baru,,
adalah: a. Mengidentifikasi sektor-sektor strategis.
b.
Mengidentifikasi
dan inventarisasi kebutuhan infrastruktur yang
menunJang percepatan pembangunan daerah otonom baru.
3.
dapat
Penjabaran kegiatan pada sasaran 'Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penciptaan suasana konduslf pada dlerah otonom baru" adalah:
a. b.
1.5
Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah otonom baru yang berkaitan dengan investasi, ekonomi dan pembangunan infrastruktur Melakukan analisis serta memberikan penilaian teihadap kinerja/akuntabilitas kebiJakan yang tetah diambil.
LOKASI KAJIAN
Kriteria Kabupaten/Kota yang akan dijadikan sebagai sampel adalah:
1. 2. 3. 4. 5.
Berdasarkan data dan informasi DOB mengenai Angka Kemiskinan yang terendah dan PDRB tertinggi, Prosentase Angka Kemiskinan terendah dengan asumsi apabila Angka Kemiskinan di kabupaten induk nilai prosentasenya kecil, hal yang sama juga terjadi pada DOB (Kota Tasikmalaya, Kota Tomohon dan Kabupaten sumbawa -Ba-rat), Tidak semua lokasi sampel dapat oipilih berdasarkan pDRij DoB karena keterbatasan data, Faktor aksesibilitas, dengan asumsi semakin dekat dengan kabupaten induk atau propinsi, maka DOB tersebut lebih maju dibandingkan DOB lainnya (Kab. Serdang Bedagai dan Kab. Sekadau), Mempertimbangkan hasil kajian sebelumnya (dengan tidak memilih kabupaten/kota yang telah ditetiti).
Berikut ditampilkan Tabel !..2 yang menggambarkan tentang angka kemiskinan serta 1.3. tentang data besaran PDRB, untuk masing-masing DOB dan Kabupaten I"Pgt Induknya di lima wilayah provinsi yang clijadikan sampel.
lasa Konsullansl KaJlan Pcrccpatan Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggarun 2005
I -4
Loooran Ahhir
Tabel 1.2 Angka Kemiskinan 2OO4 Sumatera Utara No L
2 3 4
5 6
Kab/Kota DOB
Kota Padartg Sidemouan Kab. Nlas Selatan Kab. Pakpak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir
Angka Kemiskinan (o/ol 13,65 32,L5
Angka Kemiskinan
Kabupaten
fnduk
(o/ol
kat
Tapanuli Selatan
Dairi
20,t!
Tapanuli Utara
Ket.
II
Nias
22,62
VI V
III
Toba Samosir
Kab. Serdang Bedaqal
Pering
20,37
IV
Kajian
7,91
I
Terpilih
Angka Kemisklnan
Pering
Deli Serdang
2004
Kalimantan Barat No 1
2 3
Kab/Kota DOB Kota Singkawano Kab. Melawl Kab. Sekadau
Angka Kemiskinan (o/ol 9,78
Kabupaten
Induk
(o/ol
kat
Bengkayang
Sintanq Sangqau
I
16.61 10,93
III
Ket. Kajlan
2004
II
Teroilih
Pering kat
Ket.
Sulawesi Utara No 1
2
3
4
Kab/Kota DO8 Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara
Angka Kemiskinan
Kabupaten
(o/ol
Induk
L4,03
Kep. Sangihe Talaud
Angka Kemiskinan (o/o)
IV
Minahasa
iI
9,L2 7,53
Jasa Konsukansl Xafion percepatan pcmbangunan Dacrah Otoaom Baru Tahun Anggeraa 200i
Minahasa
f
I
Kajian 2004
Terpilih
Minahasa
9,25
III
I -5
Laoonn Ahhlr
Nusa Tenqgara Barat No
Kab/Kota DOB
1
Kota Bima
2
Kabupaten Sumbawa Barat
Angka Kemiskinan
Kabupaten
Induk
(o/o)
Angka Kemiskinan
kat
Ket.
I
Kajian 2004
26t35
II
Terpilih
AnEka Kemiskinan
Pering
(o/ol
Bima
13,43
Pering
Sumbawa
Jpwa Barat No 1
2 3
Kab/Kota DOB
Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar
Angka Kemiskinan
Kabupaten
Induk
(o/o) 8,85
8,48 10,33
(o/ol
kat
Ket.
Banduno Tasikmalaya
II I
Terpilih
Ciamis
III
Kajian
2004
Tabel 1.3 PDRB 2OO3 Sumatera Utara
No 1
2 3
4
5
6
Kab/Kota DOB Kota Padang Sldemouan Kab. Nias Selatan Kab. Pakpak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedaoai
PDRB
Prosen tase
(milyar rupiah)
(o/o)
Tapanuli Selatan
4,257
15.90
Nias
2,960
Dairi
!,947
Tapanuli Utara
2,434
Toba Samosir
1,966
PDRB
Kabupaten
(milyar ruoiah)
Induk
677
Jasa Konsullansl Kafian Pcrccpotan Pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
Deli Serdang
Pering kat
Ket.
KaJian
2004
r0,216
I -6
Laoran Ahhlr
Kalimantan Barat
No
Kab/Kota DOB
7
Kota
2
Sinokawano Kab. Melawl
3
PDRB
PDRB
(milyar rupiah)
fnduk
1,081
tase
Pering
(o/o)
kat
815
L32.64
Bengkayang
Kab. Sekadau
Prosen
(milyar ruoiah)
Kabupaten
Sintano
t,397
Sanggau
2,656
Ket. KaJian
2004
Sulawesi Utara
NO
1
2
3
4
Kab/Kota DOB
PDRB
Prosen tase
(milyar rupiah)
(o/o)
795
32.58
Kabupaten
(milyar ruoiah)
Induk
Kab.
Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara
PDRB
Kep. Sangihe Talaud
259
1,589
Minahasa
2,t49
73.94
353
Minahasa
2,L49
16.43
Mlnahasa
2,I49
Pering
kat
Ket.
KaJian
2004
Nusa Tengoara Barat
No
KablKota
PDRB
DOB
(milyar rupiah)
1
Kota Bima
2
Kabupaten Sumbawa Barat
396
PDRB
Kabupaten
Induk Bima
(milyar ruoiah) t,345
Prosen
tase
Pering
(/o)
kat
Ket. Kajian 2004
29.44
6,299
Sumbawa
Jawa Barat
No 1
2 3
Kab/Kota
PDRB
Prosen
Kabupaten
PDRB
tase
Induk
(milyar rupiah)
Pering
(o/o)
kat
Ket.
DOB
(milyar ruoiah)
Kota Clmahi Kota Tasik malaya Kota BanJar
5.L72
Bandunq
23,833
21.70
II
2,839
Tasikmalaya
4,860
58.42
I
Ter pilih
Ciamis
6,889
9.54
III
Kajian 2004
J asa Konsultansl
657
f,alan Perccpatoa Pembangunan
Dacnh Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
| -7
Laporan Athtr
Dari kedua hasil perbandingan dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka untuk pelaksanaan kajian lapangan dilakukan di beberapa Daerah Otonom Baru pada 5 (llma) Provlnsi sebagal sampel serta pada lingkup pemerintahan pusat untuk kajian kebflakan dan studl pustaka. Kelima daerah tersebut adalah:
1. 2. 3. 4. 5.
Propinsi Sumatera Utara: Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Kalimantan Barat: Kabupaten Sekadau Propinsi Sulawesi Utara: Kota Tomohon Propinsi Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Jawa Barat: Kota Tasikmalaya
1.6
METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam kegiatan pekerjaan Kajian Percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Baru ini pada setiap tahapan pekerjaan adalah sebagai berikut (gambar 1.1.) :
1.
Pekerjaan Persiapan Meliputi keglatan: menyiapkan kelengkapan administrasi dan personil, menyusun program/rencana kerja, menyiapkan checklist data, kuesioner, metode
pendekatan, kajian awal menentukan sampel daerah otonomi baru (kabupaten/kota) dan memahami kondisi awal pada segala aspek daerah bersangkutan.
2.
Pengumpulan Data dan Informasi Menggunakan metode wawancara (in depth interview), kuesioner, FGD dan kunjungan ke Instansi, yang meliputi:
1.
Pengumpulan data primer: konsultasi dengan pihak pemerintah daerah otonomi baru yang terpilih sebagai sampel aspek-aspek berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah (potensi dan kendala), wawancara,
obseryasi lapangan untuk mempertajam sense
2.
memperdalam pengenalan masalah. Pengumpulan data sekunder: dokumen-dokumen
of planning serta
yang relevan dengan pelalcanaan pembangunan daerah otonomi baru seperti dokumen pelaksanaan pembangunan (renstra), dokumen rencana tata ruang, literatur
yang relevan sebagai bahan perbandingan pengembangan kawasan sejenis di tempat atau negara lain, peraturan perundang-undangan, dan bahan lain yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.
3.
Analisis Data
Metode analisis yang digunakan umumnya adalah deskriptif kualitatif maupun analltis memakai beberapa formula yang sesuai, meliputi:
a. b.
c.
Review atas peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru, Analisis Sosial Budaya: karakteristik riil masyarakat, motivasi, persepsi dan preferensi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, kondisi fienis dan Jumlah) lembaga kemasyarakatan yang ada, kearifan tradisional masyarakat berkaitan dengan pengembangan wilayah, dan sosial kapital lainnya, Analisis ekonomi: identifikasi sektor-sektor potensial, penetapan sektor strategis, serta telaahan slstem dan mekanisme pengelolaan aset,
Jasa Konsullansl KaJlan Pcrcepatan Pcmbongunan Daerah Olonom Baru Tahun Anggaran 2005
l-8
Laporan Akhlr
d. e. f.
g.
Analisls prasarana dan sarana wllayah: indentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi strategls, Analisis kebijakan: Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah otonom baru yang berkaitan dengan investasi, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur serta analisis terhadap kinerja kebijakan yang telah dilaksanakan, Analisis pendanaan pembangunan daerah: Mengidentifikasi potensi sumbersumber dana pembangunan dan penggunaannya. Analisis kelembagaan : mengidentifikasi struktur dan kinerja lembaga yang ada di daerah, serta hubungan antar lembaga.
dan strategi, dan Rencana Tindak percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Baru Perumusan konsep dan strategi percepatan pembangunan daerah otonomi baru ini dilakukan dengan memperHmbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Perumusan konsep dan strategi ini juga diterjemahkan lagi ke dalam rekomendasi serta tahapan implementasi rekomendasi/rencana tindak. Perumusan Konsep
L,7
KELUARAN PEKERJAAN
Hasil kegiatan ini adalah dokumen hasil Kajian Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru yang di dalamnya mengakomodasi strategi berisi usulan kebijakan, program dan rencana tindak percepatan pembangunan bagi daerah otonomi baru.
Xonsultansl Xafian Perccpatan Pembongunan Daerah Otonom Earu Tahun Anggaran 2005 J asa
l -9
jH
z z
fe
3 (9
z @
E
ul
o.
z F
<= o.d
ce gr
cS EO
-e3
A-
|
:g
.?E
6a
'iao uZZ !<9 rl{F.
r--l-il il?|
6
:6
!{< Eo 11 uE
sr!
!i
a
F EE
E?O ';YE - zS
lscll E l! €ll F I A
qtl
-
I
| I
E3EJ
FI EI tgl
rc_€
l9
sfi ,< *o ul
-
lFa
FA
to € IE€ t=c to o
o
tip
zu,l
q.
tr
F{
J
z
.g !=
iF;
T?'t I Ol
lal t?l
t6l I El t3l I ol
(9
I ol
lel
l0
iuFF!,e
:
ot II Cl
tEl tbl tEt l;l tEl
l6l LI-J
l ! c
c
c
F
9
';cB c o*!
q E.i ) 0 : ii'J e .-94 ) c 56<
x*s
@
o
aEg
:s
o @
6
:
o
o
^65
4
j-;
_9
qO
E
s€ t\
Y
QT \F
E's RS$
.\l
tl !l
cl *rl
T-l tl
ti
t@l tol
{.i
l.e
I
lal tql
tNl tol tFl
se
fs
!E qa IE :ts
Fo ,:t dP
sd
Looorun Akhir
1.8 BAB
SISTEMATIKA PENYAJIAN
1
PENDAHULUAN
Bab lnl menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran kegiatan, manfaat, ruang lingkup, lokasi kajian, metodologi, dan hasil keluaran pekerjaan. BAB
2
GAMBAR,AN UMUM DAERAH OTONOM BARU
Menguraikan tentang gambaran umum wilayah daerah otonom baru di lima Kabupaten/Kota DOB sampel. Uraian yang dimaksud meliputi sejarah pembentukan, pemerintahan daerah, perkembangan perekonomian, keadaan sosial dan budaya, kondisi sarana dan prasarana, serta keuangan dan pendanaan termasuk kaitannya dengan Kabupaten Induk. BAB
3
HASIL ANALISIS DAN SWOT Pada bab ini diuraikan tentang hasil analisis yang dilakukan terhadap data sekunder maupun data primer. Hasll analisis yang dlmaksud dikelompokkan ke dalam sejumlah aspek menurut kabupaten/kota (sampel). Aspek-aspek yang diperhatikan dalam hal ini adalah kebijakan dan peraturan, perekonomian, soslal dan demografi, prasarana dan sarana, kelembagaan, serta pendanaan pembangunan.
Selanjutnya berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dilakukan penilaian terhadap masing-masing bidang dengan menggunakan metode SWOT. Hasil analisis SWOT ini diharapkan akan teridentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari masing-masing aspek pada daerah otonom baru (DoB). BAB
4
PERUMUSAN STRATEGI DAN RENCANATINDAK
Pada bab ini diuraikan interaksi antara kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman, yang kemudian akan memunculkan empat jenis strategi yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Dari empat jenis strategi tersebut, selanjutnya akan dipilih strategi yang paling penting di antara keempat strategi. Pemilihan ini didasarkan atas nilai tertinggi hasil bobot urgensi meskipun ada kemungkinan untuk memilih strategi dengan nilai yang lebih rendah, dengan alasan strategi ini sangat penting dalam proses percepatan pembangunan DOB.
Selanjutnya'akan disusun program dan rencana yang merupakan bentuk operasional strategi terpilih. Program dan rencana tindak ini disusun bersamaan dengan dimensi waktu implementasi.
BAB
5
REKOMENDASI Pada bab ini diuraikan tentang susunan strategi terpilih berdasarkan urutan prioritas implementasi. Pada tahap ini akan diuraikan mana strategi dasar atau bisa dikatakan strategi primer dan mana strategi yang bersifat mendukung, atau strategi sekunder. strategi primer adalah strategi dasar yang sangat penting perannya dalam proses pembangunan, sementara strategi sekunder, meskipun penting, namun bukan merupakan pondasi bagi proses percepatan pembangunan DOB.
Jaso Konsultansl Xolan Pcrccpatan Pcmbangunan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
l - ll
Laooran
Akhlr
GnrilsARAN Uruun
DnennH OroNoM Bnnu 2.I
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2.L.1 Sejarah Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 bersama dengan Kabupaten Toba Samosir (Sumatera Utara), Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten induknya Deli Serdang. Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan di Sei Rampah.
Gambar
2.1 Logo Pemerintah Kabupaten Serdang
Jasa Konsuhansl Kafian Pcrccpotan Pembangunan Daeroh Olonom Boru Tahan Anggoran 2005
Bedagai
al
Laooron Ahhir
Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas wilayah: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan dan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kecamatan Raya Kahean, dan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Ular dan Sungai Buaya.
a. b.
Di dalam Undang - Undang Nomor 36 tahun 2003, Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu: 1. Kecamatan Pantai Cermin, 2, Kecamatan Perbaungan, 3. Kecamatan Teluk Mengkudu, 4. Kecamatan Sei Rampah, 5. Kecamatan Tanjung Beringin, 6. Kecamatan Bandar Khalipah, 7. Kecamatan Tebing Tinggi, 8. Kecamatan Dolok Merawan, 9, Kecamatan Slplspls, 10. Kecamatan Dolok Masihul, 11. Kecamatan Kotarih, L2. Kecamatan Bangun Purba. 13. Kecamatan Galang Akan tetapi dalam laporan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai jumlah kecamatan hanya sebanyak 11 kecamatan. Kesebelas kecamatan tersebut memiliki luas t,9OO,22 Km2, dimana kecamatan terluas adalah Tebing Tinggi 324 Kmz dan terkecil TanJung Berlngin dengan hanya 64 Km2 (Tabel 2.1). Namun demiklan, hingga klnl (2004) jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai diperkirakan sebanyak 597.499 Jiwa atau 131.844 KK dengan kepadatan penduduk 305 jiwa/Km2. Banyaknya penduduk menunut kecamatan belum diketahui (tidak ada data).
Kecamatan
1. Pantal Cermin 2. Perbaungan 3. Teluk Mengkudu 4. Sei Rampah
Luas (km")
2004 lumlah penduduk
Kepadata_n
(iiwa/kmz)
86,77
21r,84
538
79,91
496
278,37
5. Tanjung Beringin
64,45
6. Bandar Khalipah 7. Tebing'llnggi
72,45 324,85
B. Sipispis
108,32
9. Dolok Merawan
222,60
10. Dolok Masihul
240,30
11. Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai
209,95
1.9oo,22
537
126
s97.499
305
Sumber: Bappeda Serdang Bedagai, 2005
Jasa Konsullansl Kallan Pcrccpatan Pembangunan Daeruh Otonom Baru Tahua Anggaran 2005
1.)
Laoorsn Akhlr
Dalam kerangka untuk memenuhi tujuan pembentukan kabupaten, pada fase awal pemerintahan sudah disusun sejumlah langkah-langkah strategis yang diikat dalam visi Kabupaten Serdang Bedagal: "Terwujudnya masyarakat maJu dalam kondisl mandiri, tenteram, seJahtera melalui pemberdayaan bidang pertanian, pariwisata dan perindustrian dalam gerakan terpadu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai".
2.L.2 Pemerintahan
Daerah
Pemerintahan Daerah dl Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislatif dan Bupati dan Wakil Bupati sebagai eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk pertama kali dibentuk melafui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Komposisi dewan (tidak ada data). Selama masa ini dewan sudah menghasilkan sejumlah Perda dan keputusan. Adapun Perda yang dimaksud antara lain adalah:
.
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
.
Nomor
2
Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lambang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Disahkan tanggal 9 Juni 2005).
.
Nomor 3 Tahun 2OO5 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Disahkan tanggal 9 Juni 2005)
.
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Disahkan tanggal 9 Juni 2005)
.
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai (Disahkan tanggal 9 Juni 2005)
. .
Nomor 6 s/d Nomor 14 tentang pajak-pajak (Dlsahkan tanggal 9 Junl 2005)
Nomor 15 200s)
s/d
Nomor 50 tentang retribusi-retribusi (Disahkan tanggal 9 Juni
Dengan adanya perda dan keputusan ini, maka pelaksanaan pemerintahan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Sementara sebagai rujukan dalam ketiadaan perda tertentu, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Deli Serdang tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabrlpaten Serdang Bedagai sampai perda dan keputusan selanjutnya ditetapkan.
Pada saat ini, jumlah kecambtan di Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 11 kecamatan dengan Jumlah desa sebanyak 243 buah yang diantaranya terdapat enam desa berstatus kelurahan.
Dalam menjalankan pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai sudah menetapkan perangkat daerah yang pembentukannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peratui-an perundang-undangan. Adapun perangkat daerah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
Jasa K.onsultansl Kalan Pcrccpatan Pcmbangunaa Doerah Olonom Baru Tahun Anggonn 2005
Laooran Akhir
Jumlah dinas yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 13 dinas yang terdiri dari:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.
t2.
13.
Dinas Pendidlkan Naslonal Daerah Dinas Kesehatan Daerah Dlnas Pekerjaan Umum Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Dinas PendaPatan Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Dlnas Soslal Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Daerah Dinas Pasar dan Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Daerah Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Daerah
lumlah badan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 4 badan yang terdiri darl:
1. 2. 3. 4.
Badan Badan Badan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Pengawas Daerah KePegawaian Daerah Pemberdayaan Masyarakat Daerah
Jumlah kantor yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 3 kantor yang terdiri da ri:
1. 2, 3. 4.
Kantor Kantor Kantor Kantor
Ketahanan Pangan Daerah Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah SatPol Pamong Praja
Dalam menjalankan roda pemerintahan diperankan oleh aparatur yang sesuai dengan golongan iibatannya. Kebutuhan tentang aparatur yang dapat mengisi Eselon IIa iampii dengan Eselon IVb belum teridentifikasi dengan jelas. Hanya saja sudah terisi jabatan dengan parrgkaVgolongan kepegawalan sebagai berikut:
Golonqan IVd IVc IVb IVa
IIId IIIc IIIb IIIa
Keteranqan
lumlah 0 1
Asisten Tata Praia
28 675 1.165
t.233 825 616
Sumber: Bappeda Serdang Bedagai, 2005
Jasa Konsultansl Xalan Puccpatan Pcmbangunan Deenh Olonom Beru Tahun Anggaran 2005
2-4
Laooran A*hir
Namun demlkian, jabatan yang terisi sampai dengan bulan Oktober 2005 sudah meliputi sebagian besar jabatan eselon. labatan yang eselon lowong belum diketahui secara pasti (tidak ada data).
2.1.3 Perkembangan Perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai hanya mewarisi perkebunan kelapa sawit, karet, kakao dan sedikit tembakau. Selain itu, daerah inijuga mendapat sebagian wilayah dataran rendah Deli Serdang di sebelah Timur. Perikanan, pertanian tanaman pangan, Industri, dan perdagangan mulai berkembang sebelum Serdang Bedagai memisahkan diri. Wilayah yang dilewatl Jalan trans-Sumatera, mengelilingi Kota Tebing Tinggl, dan berbatasan dengan Selat Malaka merupakan keuntungan tersendiri untuk modal awal pembangunan sebuah kabupaten baru.
Potensi lainnya adalah pertanian tanaman pangan. Predikat Deli Serdang sebagai daerah utama penghasil padi harus dihapus. Dengan luas areal 40.568 hektar, wilayah ini menghasilkan 354.355 ton padi. Surplus produksi 134.115 ton didistribusikan ke daerah-daerah lain di Sumatera Utara. Hal Ini ditunjang oleh areal pertanian 84.689 hektar, kondisi topografi datar, dan penduduk yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan 31 persen. Tetapi manfaat surplus produksi tersebut tidak dapat dinikmati langsung oleh petani dan konsumen. Penyebabnya adalah panen raya sering kali bersamaan dengan musim hujan sehingga kualitas gabah rendah. Kemudian harga beras turun saat panen tiba yang mengakibatkan nilai tukar petani rendah.
Untuk itu, diperlukan sarana penyimpanan penunda waktu penjualan. Departemen Pertanian bekerja sama dengan beberapa pemerintah kabupaten di Sumatera Utara seperti Kabupaten Slmalungun, Labuhan Batu, dan Dell Serdang membangun slstem
lumbung desa modern (LDM). Sistem LDM membuat kepentingan petani dan konsumen
tefasllitasi. Petani menyerahkan gabah kering panen ke LDM. SelanJutnya
LDM
melakukan penggilingan, penyimpanan, dan pemasaran hasil. Sebelum hasilnya terjual, petani bisa memperoleh uang lebih dahulu. Konsumen pun menerima beras dengan kualitas baik.
Tanaman palawfia dan hortikultura juga tumbuh subur. Bahkan luas lahan kering 44.t21 hektar melebihi areal sawah. Ubi kayu merupakan unggulan palawija dengan produksi terbesar 272.L73 ton. Pisang barangan menjadi unggulan tanaman hortikultura yang didominasi buah-buahan, 14.388 ton. Produksi palaw'rja dan hortlkultura dlolah dl Serdang Bedagai. Industri kecil dan rumah tangga mengolah menjadl makanan kecil seperti keripik ubi Jalar, keripik nangka, keripik sanjai khas Sumatera Barat, dan emping melinjo. Industri kecil yang sebagian besar berlokasi di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan ini cukup berkembang. Sedang diupayakan untuk memasarkan produk-produk tersebut ke berbagai tempat. Perikanan merupakan harta karun yang belum maksimal dikembangkan. Didukung oleh
garis pantai sepanjang 98 kilometer dan melewati lima kecamatan, seharusnya perikanan dapat lebih maju. Perkembangan perikanan budidaya payau seringkali
terkena wabah penyakit udang monodon baculo virus (MBV). Tidak sedikit tambak yang tidak terpakal dan tldak berproduksi lagl. Perikanan laut juga belum dimanfaatkan sepenuhnya, padahal produksi perikanan laut 25.313 ton, lebih besar dari budidaya air payau. Produksl perlkanan darat L0.027 ton tidak sebesar perlkanan laut. Namun, budidaya air tawar ini patut dikembangkan lebih lanjut. Ikan lele dan nila gip merupakan lkan yang banyak dipelihara.
Melihat potensi perikanan tersebut, investor swasta menanam modal di Serdang Bedagai. Industri pengolahan ikan Aqua Farm mengalengkan ikan nila. Selanjutnya komoditas ini dipasarkan ke luar negeri. Selain itu, industri di Kecamatan Pantai Cermin Jasa Konsultansl Kaflan Pcrcepatan Pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
2-5
Laporan Akhir
ini juga melakukan pemblbltan ikan nila. Namun, proses pengembangbiakan tersebut tiOat
Ji perjitun air tawar Serdang berbau lumpur. Oleh karena itu,
pengembangblakan dllakukan di Danau Toba. didukung pula oleh 16 persen penduduk yang bekerja irerklmbangan perdagangan -usaha perdigangan besar dan 4.723 usaha perdagangan sebagai pe?aguhg, 5-97 eceran. Sebelum menjadi daera'h otonom, beberapa investor menanam modalnya, jalan Sei seperti bangunan pertokoan Asia Bussrness Centre yang dibangun di ruas Rampah-Perbaungan oleh lnvestor dari Medan.
2.L.4
Keadaan Sosial dan BudaYa
di Kabupaten ciri perkebunan menandai keadaan sosial dan budaya masyarakat dikelola oleh utama dihuni oleh beragam etnis. ,Perkebunan Serdang Bedagai yang 'pert<ebunan yang meng.elola IV NusantarJ (PTPN) II, III, dan negara yaitu pf yang di 11 tersebar p"i["Uuti"n kelapa sawit, karet, coklat, tebu, dan tembakau 35 persen icecamatan. pada lahan sz.Jqs hektar, perkebunan negara menguasai hampir wilayah yang didominasi kebun kelapa sawlt 2L.B7B hektar.
sawit, kelapa, sementara ltu, perkebunan milik rakyat berupa perkebunan karet, kelapa menanam mereka umumnya kecamatan. seluruh dan kakao tersebar merata di karena primadona menjadi sawit Kelapa pekarangan. tanaman perkebunan di lahan sekitar 2002 pr6duksi tahun rakyat sawit kelapa tebih ekonomis dan menguntungkan. -kelapa pengolahan industri-industri oleh sawit ini ditampung 100.000 ton TBS. Hasil CPO swasta.
2.1.5
Kondisi Sarana dan Prasarana
ini sangat Kabupaten Serdang Bedagai dilalui trans-sumatera ini menjadikan daerah Sei Perbaungan, poierisiaf untuk b6rfemOing. Aktivitas perdagangan di Kecamatan pusat Lokai nampan, dan Tebing Tinggi yang dilalui trans-sumatera cukup ramai. purJigi;tgan Sei ia-mpan-j-ugi tertetat di pinggir Jalan trans-sumatera' Hal ini sering mengikiOitkan terjadinya lemacetan lalu lintas terutama pada siang hari' pelabuhan Bedagai jika dapat terwujud maka sementara itu rencana pembangunan 'ini akan lebih ramai tagi. Saat ini pelabuhan di Kecamatan perdagangan di daerah iar,juig 6eringin direncanakan dapat disinggahi kapal berbobot 40-50 ton. Jaraknya produksi membuatnva dapat Vinii Crtup altai dengan Medan dan sentra-sentra Pelabuhan Belawan dan selain Utara oU"Oiti" pllabuhan laui alternatif di Sumatera Tanjung Balai Asahan. pembangunan Kantor Bupati pada areal ex Kantor Camat Sei Rampah diatas tanah lebih yang kurang n.. Ketersediaan tanah tersebut adalah berkat partisipasi masyarakat pembangunan Adapun yang layak' mau rienJual tanahnya dengan standard harga Jual B unlt tersebut terdiri clari I unit pembangunan Gedung IndUk Kantor Bupati dan Sekda,
i
pembangunan Kantor Sekretariit Daerah/eidan dan 2 (dua) Dinas' 1 unit' pembanlunan Rumah Jabatan Bupati dan 1 unit pembangunan MesJid' serta iremuan6unan Aula dan telah hampii selesai seluruhnya. Disamping itu.Pembangurran informasi Gedung Kantor tersebut merupakan inisiatif Pemkab karena karena mendapat Pemerintnh dari dan pemerintah propinsi yaitu dari Pemerintah sebesar Rp. 4 Mityar. dan propinsi sebesar i,7S Vityur. Pembangunan ini juga dapat terlaksana adalah bei'ttat adanya dukungan dari pengusaha lokal yang mau mendahului pelaksanaan pembangunannya, berupa Prasarana dan sarana Dasar Pemerintah.
Jasa Xonsullawl XaJIan Pcrccpataa Pcmbangunan Dacruh Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
2-6
Laporsn Ahhir
Pembangunan prasarana dan sarana jalan di Kabupaten Serdang Bedagai terbesar pada hampir semua kecamatan yang meliputi peningkatan dan pengembangan jalan dan jembatan (melalui Pelebaran Jalan Lintas Sumatera/JALINSUM), pembuatan studi pembangunan Jalan Llngkar Luar Kota Sel Rampah, peningkatan Jalan penghubung menyusuri Pantal Timur dan peningkatan, pengaspalan jalan serta rehabilitasi/ penggantian lantai Jembatan talud parit.
Pada sektor lrlgasl telah dilaksanakan pembuatan bronJong intake, pembuatan krib bendungan/cerucuk dan normalisasi saluran, peleningan saluran sekunder dan primer, normalisasi saluran pembawa dan pembuatan tali air serta rehabilitasl lenlng saluran prlmer, pembuatan bendung dan DAM bendung pembagi, peninggian tanggul sungai, operasi dan pemeliharaan Jaringan lrigasi kecll pleningan dan saluran pembuangan.
2.1.6
Keuangan dan Pendanaan
Estimasi pendapatan daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2.3
2,L.7 Kaitan dengan Kabupaten Induk (Deli Serdang) . Tidak ada kucuran bantuan pendanaan dari Kabupaten induk Deli Serdang sejak awal berdirinya Kabupaten Serdang Bedagai. . Pengalihan aset di Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan sepenuhnya. Hal ini karena proses pengalihan berlangsung. . Belum ditetapkannya tapalmasih batas secara definitif, dimana terjadi 'permasalahan' 9
.
desa yang kembali masuk ke Kabupaten Deli Serdang walaupun Kecamatannya berada di Kabupaten Serdang Bedagal. Dikarenakan Kabupaten Serdang Bedagai belum memiliki RTRW, maka untuk pemanfaatan ruang sementara menggunakan RTRW lama dari Kabupaten Deli Serdang.
Uraian
No 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pajak Daerah
8.519.430
b. Retribusi Daerah
L.796.042
c. Pendapatan lain-lain yang sah 2
Jumlah (000 ruoiah)
Bagl hasil paJak/bagi hasi bukan pajak
a.
2.s80 29.140.990
PaJak pusat
b. Pajak Propinsi 3
Dana Perimbangan
214.594.530
a.
DAU
188.714.000
b. DAK
8.000.000
c. Dana Ad hoc I
10.103.000
d. Dana Ad hoc II
5.000.000
e. Dana Pilkadasung Mendagri
2.777.530
Sumber: Bappeda Serdang Bedagai, 2005
J asa Konsullansl X.ajlan Percepatan
Pcmbangunan
Daerah Olonom Baru Tahun Anggaran 2005
2-7
Laooran Akhlr
2.2 KABUPATEN SEKADAU
2.2.L
Sejarah Pembentukan
Kabupaten Sekadau adalah salah satu kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Melawi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun zo03 tahun 149, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344). pembentukan kabupaten ini sebagai bentuk perwujudan aspirasi masyarakat yang 'berkembang di tujuh kecamatan di. Kabupaten Sanggau. Pemekaran wiiayah ini mlnjadi KabupJten tersendiri dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyaiakat di OiAang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dasar pertimbangan lainnya adala6 bahwa berdasarkan kriteria dan indikator perkembangan Daerah Otonom Baru menurut PP. 129 tahun 2000.
Gambar
2.2 Peta Kabupaten
Jasa Konsultansl Ka/an Pcrccpalan Pcmbangu nan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
Sekadau
2-8
Laporan Akhir
Kabupaten Sekadau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dengan ibu kota kabupaten berkedudukan di Sekadau. Wilayah Kabupaten Sekadiu meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu:
a. b. c. d. e. . g.
Kecamatan Nanga Mahap; Kecamatan Nanga Taman; Kecamatan Sekadau Hulu; Kecamatan Sekadau Hilir; Kecamatan Belitang Hilir; Kecamatan Belitang ; Kecamatan Belitang Hulu
f
Jumlah pemerintahan kecamatan ini, pada masa mendatang direncanakan akan ditambah dua kecamatan lagi yaitu kecamatan Seberang xapuaJdan Kecamatan Kayu Lapis.
Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:
a. b. c. d.
Sebelah Utara berbatasan dengan'Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ketungau' Tengah, Kecamatan Ketungau Hilir, dan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintanb; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sandai, Kecamatan Sungai Laur, dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Meliau, Kecamatan kapuas, Kecamatan Mukok, dan Kecamatan Jangkang Kabupaten sanggau.
Pada tahun 2OO4 jumlah penduduk Kabupaten Sekadau sebanyak L7O.264 jiwa, sedangkan pada tahun pembentukannya (2003) jumlah pendudui< adalah sebanyak 168.132 jiwa. Kepadatan penduduk kabupaten ini sebesar 31jiwa per Kmz.
Nanga Mahap
568,60
22.634
40
Nanga Taman
944,9O
23.539
25
Sekadau Hulu
869,70
2s.322
29
Sekadau Hilir
853,00
47.5r8
56
Belitang Hilir
764,30
20.3r9
27
Belitang
281,00
r0.783
3B
L.162,70 _tl
17.926
15
Belitang Hulu
Total
s.444,2O1 L68.O4Ll
31
Sumber: Draf Sek ldau dalam Angka, 2005
Jasa Konsukansl KaJian Pcrcepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
2-9
Laporan Ahhir
Dengan pembentukan kabupaten ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerlntahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensl daerah. Oleh karenanya, dalam menyongsong pembangunan ke depan (RPJMD Tahun 20052010), Kabupaten Sekadau telah menetapkan visi, yaitu: 'Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sekadau yang maju, mandiri dan demokratis". Dalam upaya mencapai visi yang telah dicanangkan, Kabupaten Sekadau menjabarkannya ke dalam misi yang dinyatakan sebagai berikut:
. . . . . . .
Penguatan struktur ekonomi dengan menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim investasi yang semakin kondusif, serta peningkatan kegiatan industri pengolahan termasuk pengembangan usaha mikro dan usaha kecil menengah. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, dan potensi daerah lainnya. Mengembangkan dunia usaha dan sektor swasta dalam membangun kabupaten Sekadau menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Membangun prasarana dasar (infrastruktur) perkotaan, perdesaan, pedalaman. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan kehidupan sosial, agama, demokrasi, rasa aman serta ketahanan budaya. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan serta dekat dengan masyarakat.
2.2.2 Pemerintahan
Daerah
Pemerlntahan Daerah dl Kabupaten Sekadau terdiri dari Dewan Perwakllan Rakyat sebagai legislatif dan Bupati dan Wakil Bupati sebagai eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau untuk peftama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, Selama tahun 2004 sampai September 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau telah menghasilkan sejumlah Peraturan daerah (perda) dan keputusan. Lima Perda yang telah disyahkan oleh DPRD adalah sebagai berikut:
1. 2.
3. 4. 5.
Perda No. 01, tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimplnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
Perda No. 02, tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau. Perda No. 03, tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Sekadau. Perda No.'04, tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2005. Perda No. 05, tahun 2005 tentang Investasi Pembangunan Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
Sejumlah Raperda yang hingga saat ini masih digodok di DPRD, adalah sebagai berikut:
1. 2. 3. 4. 5.
6.
Raperda No. 07 tentang RetribusiTerminal Raperda No. 0B tentang Pajak Restoran Raperda No. 09 tentang Pajak Hotel Raperda tentang Izin Tempat Usaha Raperda tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi Raperda tentang Bangunan Gedung
Jasa Konsuilansl Kalan Pcrccpatan Pcmbangunan Daetah Otonom Bam Tahun Anggaran 2005
2-r0
Laooran Ahhir
7. 8. 9.
Raperda tentang Retribusi Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Raperda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Kecuali Perda dan Raperda, selama tahun 2005
ini untuk memperlancar
roda
pemerintahan daerah, telah diterbitkan sebanyak 108 Keputusan Bupati Sekadau.
Pusat pemerintahan Kabupaten Sekadau berada di daerah Sungai Sekadau yang bermuara di Sungai Kapuas. Pusat pemerintahan tersebut menggunakan gedung yang sebelumnya digunakan sebagai pengadilan kecamatan saat masih bergabung dengan Kabupaten Sanggau. Tempat tinggal bupati untuk sementara menggunakan rumah yang dulunya merupakan bagian dari proyek perkebunan. Kantor Bapeda dan dinas-dinas disewakan oleh Pemda Provinsi di sebuah Kompleks Ruko dekat Termlnal Bls selama 3 tahun.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2004, perangkat daerah terdiri dari 3 Badan, I Dinas, dan 1 Kantor. Dari inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jumlah pegawai yang ada saat ini masih sangat kekurangan. Saat ini, kondisi ketersediaan pegawai yang terdapat di Kabupaten Sekadau disajikan pada Tabel 2.5.
Keterangan
No.
Eselon
Tersedia
Terisi
Lowong
1.
II
15
t4
1
2.
III
65
35
30
Sudah diklat: 22 Belum diklat: 13
3.
IV
151
L02
49
Sudah diklat: 2 Belum diklat: 9
237
L52
BO
Sudah diklat: 44 Belum diklat:77
]UMLAH
Sudah diklat: 2 Sedang diklat: 3 Belum diklat : 9
Sumber: Sekda Kabupaten Sekadau, 2005
2,2.3
Perkembangan Perekonomian
Sebagal kabupaten baru, posisi Sekadau cukup strategis karena dilintasi oleh Sungai menjadi tulang punggung transportasi sungai dan pusat perdagangan. t
Daerah baru pecahan dari Kabupaten Sanggau ini juga dilewati jalan negara yang menghubungkan Pontianak di sebelah barat Provinsi Kalimantan Barat menuju ke arah timui di Kabupaten Kapuas Hulu, perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Timur. Jalan negara ini berfungsi sebagai jalan lintas pengiriman barang-barang kebutuhan pokok beberapa kabupaten di bagian timur, seperti Kabupaten Sintang, Melawi, dan kapuas Hulu dengan melalui Sekadau. Mobil-mobil pengangkut barang biasanya mampir Jaso Konsultansl Kafian Pctccpaton Pembangunan Daerah Aonom Baru Tahun Anggaran 2005
2-tr
Laooran Ahhir
di
Sekadau, hanya sekadar melepas lelah ataupun menginap semalam di lima penginapan yang tersedia. Toko-toko milik penduduk siap melayani kebutuhan pelintas. Penjual sekaligus pembuat bak truk juga mebel dari kayu mudah ditemui di sepanJang jalan. Industrl kayu berskala kecil ini memanfaatkan kayu-kayu di hutan rakyat sebagai bahan baku. Efek darl keberadaan jalan negara ini, aktivitas niaga, rumah makan, dan penginapan menjadi nomor dua dalam penciptaan kegiatan ekonomi kabupaten. Tercatat, usaha ini menyumbangkan 20 persen kegiatan ekonomi kabupaten. Secara garis besar struktur perekonomian Kabupaten Sekadau pada tahun 2003 didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi terhadap PDRB mencapai 45,680/o disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 2O,8Oo/o, sektor Industri Pengolahan sebesar L4,59o/o dan sektor lainnya kurang dari lima persen. Dari sektor pertanlan yang memberlkan kontrlbusl terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sekadau relatlf besar adalah Sub sektor Perkebunan dan Sub sektor Pertanian Bahan Makan (food crops). Bila mendasarkan diri pada hasil analisis input-output oleh BPS, besaran kontribusi ini mengindikasikan pemerataan perekonomian yang cukup baik, dimana sektor-sektor tersebut dapat memberikan multiplier effect yang maksimal dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Hasil analisis input-output oleh BPS menunjukkan bahwa hotel dan restoran, perikanan dan peternakan sapi mempunyai daya penyebaran yang besar dalarn percepatan pertumbuhan ekonomi.
Lapangan usaha Pertanian
2042
luta
Ro
252.66A
Pertambangan dan galian
t4.693
Industri pengolahan
74.392
Listrik, gas, air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan Restoran
Pengangkutan dan komunikasi Jasa usaha persewaaan & jasa perusahaan Jasa-jasa
Total
L.t23 28.352 105.586 12.359 21.383 L9.799 530.751
2003
o/o
47,60 2,77 14,05
luta
Rp
o/o
256.044 15.113
45,68
81.759
14,59
2,70
0,2t
2.000
0,36
5,38
29.191
5,31
116.588
20,80
13.804 23.196
2,46
19,89 2,33 4,03 3,73 100,00
22.800 560.499
4,L4 4,O7
100,00
Sumber: Bappeda dan BPS Sekadau, 2005
Adapun perkembangan PDRB perkapita secara riil atas dasar harga konstan, PDRB perkapita Kabupaten Sekadau meningkat dari Rp 1.081.108 pada tahun 1999 merrjadi Rp 1.250.559 pada tahun 2003, mengalami peningkatan sebesar 3,92o/o atas harga berlaku dan peningkatan 0,47o/o atas harga konstan. Sebagian besar lahan pertanian di Sekadau berbentuk lahan kering, bahkan 95 persen dari areal persawahan merupakan sawah non-irigasi yang mengandalkan air dari hujan. Sawah yang memanfaatkan pengairan darl anak-anak Sungai Kapuas hanya ada di
Kafian Pcrcepatad Pembangunan Dacruh Otonom Baru Tahun Aaggaran 2005
J asa Konsultansl
2-t2
Laooma Afthir
bagian selatan, mulai dari Kecamatan Sekadau Hllir hingga Nanga Mahap dengan jumlah yang sedikit. Hasil panen padi sawah tadah hujan belum cukup memenuhi kebutuhan pangan penduduk Sekadau. Tambahan beras dldatangkan darl Pulau Jawa untuk menutup kekurangan, Namun bagi penduduk Sekadau, mereka lebih memilih mengkonsumsl beras produksi mereka sendiri yang dikenal sebagai "beras kampung" dibandlngkan beras dari luar pulau untuk kategori beras kualitas menengah. Menurut mayarakat Kabupaten Sekadau, beras kampung terasa lebih segar dibandingkan beras
dari luar yang telah disimpan lama saat proses pengirlman dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Tabel 2.7, memaparkan luas lahan dan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sekadau tahun 2OO4. Sekarang sayur-mayur yang dlhasilkan penduduk Sekadau leblh beragam setelah adanya transmigran dari Pulau Jawa dan sekitarnya. Dengan adanya pendatang lewat program transmigrasi, budaya menanam sayuran tebih berkembang. Sawi, bayam, dan kangkung telah dltanam dan dihasilkan di daerah baru ini meskipun sayuran yang dibudidayakan di dataran tinqgi, misalnya kubis (kot) masih harus didatanqkan dari Pulau Jawa. Program transmigrasl Jenis laln juga terdapat dl Sekadau adalah transmlgrasi yang dladakan serta dibiayai oleh perkebunan besar kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Para pendatang lewat program ini umumnya ditempatkan dl Kecamatan Belitang Hulu dan Belitang Hilir.
Jenis komodlti pertanian tanaman pangan yang telah dikem.Qangkan dl Kabupaten Sekadau selaln padi adalah patawiJa seperti jagung, kacang tanah, kacang hUaq, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun 2O04 luas areal tanaman padi telah mencapai L2, 623 Ha dengan produksl sebanyak 60.063 ton.
A. Tanaman P
2. leruk besar
Sumber: Draf Sekadau dalam A
Juo
Xonsuhansl
Dqcrah
Xojen Petccpatan Panthongunan
Aonan Btrlr Tahun Anggaron
2005
2-t3
Laooran Akhir
Produksi tanaman buah-buahan meliputi jeruk siam, jeruk besar, mangga, nangka, pepaya, sawo, pisang, Durian dan Duku/Langsat. Pisang dan Durian merupakan usaha tanaman buah yang cukup menjanjikan dengan masing-masing produksinya 5.698 tons dan 2447 tons. Dari ujung utara di Kecamatan Belitang Hulu kemudian ke arah selatan di Kecamatan Belitang Hilir dan Belitang hingga mendekati pusat pemerintahan di Kecamatan Sekadau Hilir, dapat ditemukan beberapa perkebunan sawit skala besar. Luas lahan kering di Kabupaten Sekadau adalah terdiri dari hutan rakyat 87.064 Ha dan hutan negara 34.223 Ha, perkebunan 78.357 Ha dan lahan usaha tani Tegal 50.t24 dan ladang 31.938, serta lahan lain-lain sebesar 89.484 Ha. Sedangkan perkebunan besar kelapa sawit yang telah dan akan beroperasi di Kabupaten Sekadau berjumlah 16 perusahaan. Sembilan perusahaan telah beroperasi dengan luas lahan yang ditanaml sebesar 44.2O7$ Ha, dan yang baru sampai tahap informasi lahan seluas 3.500 Ha. Untuk pengolahan produksi kelapa sawit ini direncanakan akan dibangun dua pabrik pengolah CPO sawit di Kecamatan Belitang Hilir dan Kecamatan Nanga Taman. Hutan-hutan yang tersebar di Sekadau juga menjadi lahan mata pencarian bagi 4,3 persen penduduk setempat. Kayu-kayu dari hutan produksi seluas 27,L25 hektar diambil dan d'tJadikan bahan baku industri kayu di Kabupaten Sanggau dan Juga di Pontianak. Beberapa industri kayu berskala kecil yang diusahakan secara perorangan oleh penduduk terdapat di pusat kota Sekadau dan beberapa kecamatan lain. Sementara itu, sekitar 58.000 hektar hutari dilarang oleh Pemda untuk dieksploitasi karena berstatus hutan lindung.
Jenis komoditi
Luas areal (Ha)
1. Karet
Produksi
(ton)
29.L32,O0
15.412,00
2. Kopi
392,OO
LO2,66
3. Kelapa hibrida
L92,00
82,L4
78,50
L6,72
9,00
4,82
L72,O0
58,94
4. Lada 5. Kakao
6. Kelapa dalam Sumber: Paparan Ka.Bapeda Kabupaten Sekadau, 2005
Komoditi perkebunan rakyat yang telah diusahakan terdiri dari karet, kopi, kelapa hibrida, kelapa dalam, kakao, dan lada. Tanaman karet menempati urutan pertama yang paling banyak diusahakan oleh warga masyarakat. Total luas lahan perkebunan rakyat ini mencapai 34.526,50 Ha. Jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat setempat sampai saat ini adalah sapi, kambing, dan Babi (ternak besar) sedangkan ternak unggas meliputi ayam buras, ayam ras, dan itlk. Lebih jelas populasi ternak besar dan ternak unggas ini disajikan pada tabel 2.9.
Jasa Konsultansl Kalan P.rccpatan Pcmbangunon Daerah Otonom Baru Tahan Anggaran 2005
2-14
t
Laooran Akhlr
Jenis ternak
14.810
302.70I
Pertambangan yang saat ini telah diusahakan adalah tambang emas, diusahakan oleh warga masyarakat secara tradisional. Lokasi pertambangan emas ini tersebar di beberapa kecamatan yaltu: Nanga Mahap, Belitang Hllir, sekadau Hilir, Belitang, Sekadau Hulu, dan Nanga Taman. Beberapa jenis bahan tambang dianggap berpotenii adalah Platina di Belitang Hilir, Perak di Sekadau Hilir, Batubara di Selitlng Huiu, dan
Granit di Sekadau Hulu.
Beberapa tokasi potensi pariwisata terdapat di beberapa kecamatan yaitu Makam Raja Sekadau, Gua Batu Lawang Kuari, Danau Padung di Sekadau Hilir; Air terjun Semirah di Sekadau Hulu; Air Terjun Sirin Punti dan Sirin Meragun di Nanga tamln; Air Terjun Tangayi, Sosah Kain dan Entugun di Kecamatan Nanga Mahap.
2.2.4
Keadaan Sosial dan Budaya
Kondisi sosial dan budaya di suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek. Sejumlah aspek yang dapat diperhatikan adalah sebagai berikut:
'
Pendidikan. Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat esensial dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu terwujudnya masyarakat yJng semakin seJahtera dapat diperoleh melalui peningkatan pendidikan SDM yang tercermin dari meningkatnya Angka Partisipasi Kumulatif (APK) dan Angka RartisipaS Murni (APM) dari pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan dita Dikbudpar Kabupaten sekadau, tahun 20a4 APM sD sebesar 92,34o/o dan ApK sebesar 7L5,24o/o dan terus semakin kecil pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Data tersebut menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sekidau masih cukup rendah. Bahkan masih ditemukan penduduk dengan usia 10 tahun keatas masih buta huruf aksara latin yang mencapai 16%. Sedangkan rata-rata lama waktu sekolah warga masyarakat baru mencapai 5,6 tahun. Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah daerah Kabupaten Sekadau menyelenggarakan program Paket A, B dan c. Biaya pendidikan bagi masyarakat masih dirasakan minat sehingga tidak terjangkau terutama sekolah lanjutan pertama sampai perguruan tinggi. Sementara itu pendidikan yang telah diperoleh dirasakan oleh warga masyarakat-belum mampu memberikan nilai tambah bagi warga masyarakat sehingga pendidikan belum diniiai sebagai investasi.
'
Kesehatan. Salah satu komponen dasar ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kesehatan. Indikator untuk mengukui tingkat kesehatan masyarakat ini antara lain: angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, angka gizi buruk. Di Kabupaten Sekadau angka dari indikator tersebut masih tinggi. - nngka
Jasa Konsultansl KaJIaa Pcrccpatan pcmbangunan Dacrah Otonom Baru Tahan Anggaran 2005
2-ts
Laooran Akhlr
kematlan bayl 54,1 per serlbu kelahiran hidup, status gizi bayi dan balita yang kurang energi protein masih sebesar 5.0 persen. Masalah kesehatan ini selain bersumber dari warga masyarakat sendiri yaitu kesadaran akan arti kesehatan dan lingkungan sehat yang masih rendah, juga disebabkan sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai.
.
Kesejahteraan. Berdasarkan kriteria yang dipakai oleh Badan Koordinasi Keluarga berencana Nasional, warga masyarakat Kabupaten Sekadau yang masih tergolong Keluarga Pra sejahtera sebesar 990 KK, tergolong Keluarga Sejahtera I sebesar 13.258 KK. Sedangkan jumlah KK yang sudah termasuk sejahtera II, III dan IV sebanyak 20.698 KK. Angka tersebut menunjukan bahwa di Kabupaten Sekadau ini masih lebih dari 50olo keluarga tergolong keluarga miskin. Jumlah keluarga miskin ini tersebar di empat wilayah kecamatan yaitu di Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Sekadau Hilir, dan Kecamatan Belitang Hulu.
2.2.5
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana dalam hal inl dibedakan antara sarana prasarana umum dan sarana dan prasarana pemerintahan. Sarana dan prasarana umum meliputi aspekaspek yang terkait dengan misalnya, kesehatan, pendidikan, transportasi, pengairan, energi, pasar dan fasilitas umum dan sebagainya.
. .
. . . . . . .
Kesehatan: Posyandu (151 unit), Polindes (79 unit), Puskemas Induk (9 unit), Pustu (46 unit), Puskesmas Keliling (7 unit). Dengan tenaga medis dan paramedis sebagai berikut: Dokter urnurn (9 orang), dokter gigi (2 orang), Bidan (50 orang), perawat (64 orang), dan tenaga kesehatan lainnya berjumlah 53 orang. Perhubungan dan transportasi: Status jalan (Nasional 56,5 Km, Provinsi 59,65 Km, Kabupaten 169,59 Km); Kondisi jalan nasional (baik: 7 Km; sedang 32,2 Km; Rusak 12,3 Km;dan rusak berat 5 Km), Kondisijalan provinsi (baik: 7 km, sedang 24,L5 km, rusak 27,5 km dan rusak berat 7 km). Kondisi jalan kabupaten (baik 12,00 Km; Sedang 27,65 Km; Rusak 69,44 Km; dan rusak berat 80150 Km), Terminal bis 1 buah. Pariwisata: Hotel melati (7 buah), rumah makan (27 buah). Postel: Kantor pos (1 unit), kantor telekomunikasi (1 unit). Pendidikan:.TKswasta (12 buah), SD negeri (185 buah), SD swasta (2 buah), SLTP Negeri (L2 buah) dan SLTP swasta (16 buah), SMU Negeri (3 buah) dan SMU swasta (7 buah), SMK Swasta (2 buah), guru TK (35 orang), guru SD (973 orang), guru SMP (326 orang), guru SMU (116 orang). Peribadatan: mesjid (64 buah), Gereja (pesantren (2 buah). Fasilitas perbankan: BNI cabang pembantu (2 buah), Bank NTB cabang pembantu, BRI Unit (3 unit) dan BPR 2 buah. Energi:PLTD Semboja Sanggau (daya mesin 1.480 kw, Beban puncak 2.180 kw), kekurangan daya sebesar 700 KW. Air Bersih: PDAM (5 unit, di Llma Kecamatan dengan kapasitas air bersih sebesar 5 liter per detik). Dengan kemampuan tersebut jumlah cakupan pelanggan di Kabupaten Sekadau baru mencapai 37,O2o/o.
Sementara itu, sarana dan prasarana pemerintahan meliputi sarana dan prasarana untuk menunjang Jalannya pemerintahan. Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan sesungguhnya sangat terkait dengan proses peralihan kepemilikan dan pembangunan seiring dengan berjalannya pemerintahan di Kabupaten Sekadau. Pada saat permulaan pemerintahan, kabupaten Sanggau mendapat tanggung jawab dalam menginventarlsasl, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan
lasa Konsultansl Xalan Pcrccpatan Pcmbangunan Doerah Otonom Bara Tahan Anggsran 2005
2-t6
Loooran Akhit
perundang-undangan kepada Kabupaten Sekadau. Hal-hal yang terkait yang dinyatakan dalam peraturan-perundangan (Kepmendagri) antara lain adalah sebagai berikut:
.
Barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau ypng berada dalam wilayah Kabupaten Sekadau Badan Usaha t"lilik Daerah Kabupaten Sanggau yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Sekadau
.
2.2,6
Keuangan dan Pendanaan
Aspek keuangan dan pendanaan bagi pemerlntahan baru merupakan salah satu hal
yang krusial. Kabupaten Sekadau sebagai kabupaten pemekaran, maka perihal keuangan dan pendanaan ini dengan sendirinya perlu disegerakan agar aspek:aspek dalam pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah otonom adalah:
.
Kabupaten Sekadau memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Sekadau
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
.
Kabupaten Sekadau berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Disamping itu juga hal yang terkait dengan soal keuangan dan pendanaan yang disebut di atas adalah:
.
Kabupaten Sanggau sebagai kabupaten Induk, wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Sekadau selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan
o
pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat wajib mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menunJang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sekadau yang merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Sanggau, pada tahun 2003 relatif kecil yaitu sebesar Rp. 488.958.474,00 (dibulatkan 500 juta rupiah). Sedangkan pada tafrun 2004, sampai dengan bulan Juni realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 128.710. 400,00. Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2005 belum ada.
2.2.7 .
' '
Kaitan dengan Kabupaten Induk (Sanggau) Tidak ada masalah dalam penentuan tapal batas. Kabupaten Sanggau membantu Kabupaten Sekadau untuk menata dirinya termasuk memberikan dana bantuan secara berturut-turut selama 3 tahun, yang saat ini telah memasuki tahun kedua. Pengalihan aset lancar, dimana Kabupaten Sanggau juga memberikan pinjaman kendaraan dan peralatan perkantoran kepada Kabupaten Sekadau sebagai sarana untuk memperlancar roda pemerintahan di daerah ini.
J asa Konsultansl
Kajlan Pcrccpatan Pcnbangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
2-r7
Laooran Ahhir
2.3
KOTA TOMOHON
2.3.1
Sejarah Pembentukan
Kota Tomohon adalah salah satu kota baru di Provinsi Sulawesi Utara yang preses pembentukannya dilakukan bersamaan dengan Kabupaten Minahasa Selatan yang diundangkan berdasarkan undang-Undang Nomor 10 rahun 2003. Tujuan pembentukan kedua daerah tersebut pada dasarnya dimaksudkan dalam rangka untut< memacu kemaJuan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya, Kabupaten Minahasa pada khususnya. Hal ini seiring dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dan dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Proses pembentukan kedua daerah ini juga sudah memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politit<,
jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya. Secara khusus, pembentukan Kabupaten/Kota ini diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.
KECAi\{ATAN
KECATII,CIAN
PINH-L\C
PI'iELENG
KECAT,UTAN
TONOANO
KECAIATAII SONDER
Y€CAI\'U\TAN Rt
Gambar
2.3
lri8OK€ti
Logo dan Peta Kota Tornohon
Saat memisahkan diri dari kabupaten induknya, Kota Tomohon yang "dikepung" oleh wilayah kabupaten induknya ini dimekarkan menjadi tiga kecamatan. Tiga kecamatan yang menjadi wilayah Kota Tomohon ini adalah: Jasa Konsuluttsl Kotlan Pcrccpalon Panbongunan Daerah Aonom Boru Tahun Anggomn 2005
2-l8
Laporan Ahhir
a. Kecamatan b. Kecamatan c. Kecamatan
Tomohon Utara; Tomohon Tengah; dan Tomohon Selatan.
Namun dalam perjalanannya, jumlah kecamatan yang ada mengalami pertambahan menjadi lima kecamatan. Adapun dua kecamatan yang baru dibentuk yang berasal da1 induknya Kecamatan Tomohon Tengah adalah sebagai berikut:
d. e.
Kecamatan Tomohon Barat Kecamatan Tomohon Timur
Luas wilayah Kota Tomohon keseluruha n tL4,2O km2 yang mempunyai batas wilayah:
a. b. c. d.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pineleng, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa; Sebelah Tlmur berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Remboken, Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.
Pada saat Ini (200a) jumlah penduduk Kota Tomohon sebanyak 86.997 jiwa, sedangkan pada waktu pembentukannya (2003) jumlah penduduk adalah sebanyak 83.544 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 43.936 laki-laki dan 43.061 perempuan. Dengan luas keseluruhan kota (1L4,20 ktt), penduduk kecamatan tergolong dengan kepadatan penduduk padat. Kecamatan Tomohon merupakan kecamatan yang memiliki penduduk paling padat dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya, dengan kepadatan ratarata 762 jiwa/ km' (Tabel 2.10).
2004 Kecamatan
Luas (kmz)
lumlah
Kepadatan
penduduk
(jiwa/km')
Tomohon Selatan
24,L6
20,688
856
Tomohon Barat
26,47
13,2t0
499
Tomohon Tengah
16,85
L9.434
1.153
Tomohon Timur
fi,47
9.707
818
Tomohon Utara
34,85
23.958
687
1L4,20
46.997
762
Kota Tomohon
Sumber: Draf Tomohon dalam Angka, 2005
Dalam kerangka untuk memenuhi tujuan pembentukan kota, pada fase awal
pemerintahan sudah disusun sejumlah langkah-langkah strategis yang diikat dalam visi Kota Tomohon: "MenJadlkan Tomohon Kota Budaya yang indah, dimana masyarakat merala nyaman, bangga dan bersatu. Dimana masyarakat menjunjung tinggi norma kehidupan beriman, mapalus dan demokrasi". Sedangkan strategi yang diambil untuk Jasa Konsultansl Kalaa Pcrccpatan Pcmbaagunaa Daerah Otonom Baru Tahun /nggaran 2005
2-t9
Lonoron Ahhlr
mewuJudkan vlsl Inl ditempuh dengan dua strategi, yattu: (1) strategi penataan kota yang diarahkan agar tetap berkembang pluralisme dan keragaman dengan prinsip Bhineka. Tunggal Ika, 9un (z) strategi pembangunan kota, yang diarahkan' pada pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.
2.3.2 PemerintahanDaerah Pemerintahan Daerah di Kota Tomohon terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif dan Walikota dan Wakil Walikota sebagai eksekutif. Dewan perwakilan Rakiat Daerah Kota Tomohon untuk pertama kali dibentuk melalui hasil pemillhan Umum Tahun 2004. Komposisl dewan dari 20 anggota adalah: yang terbanyak adalah partai Golkar (B kursi)'-disusul PDIP (5 kursi), Partai Demokrat- 1f kursi), partai Damai Sejahtera (2 kursl) dan masing-masing satu kursi untuk PKB dan ppD. Selama masa ini dewan sudah menghasllkan sejumlah Perda dan keputusan. Adapun perda yang dimaksud antara lain adalah:
. ' ' r' r o . .' ' r . ' ' ' ' . r' r
Nomor 22 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah
Nomor 2L Tahun 2005 tentang Retribusi Daerah Perdagangan
di Sektor Industri
dan
Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retrlbusi Pelayanan dan perizinan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 19 Tahun 2005 tentang Izin Pengendalian dan Pembuangan Limbah Cair Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pengawasan Norma Keselamatan dan KeseJahteraan KerJa Nomor L7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin di Bidang pariwisata dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2005 tentang paJak Restoran Nomor 15 Tahun 2005 tentang pajak Hotel Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan dan Pelayanan Kebersihan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewenangan dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Pada Dlnas Perhubungan dan Telekomunlkasi Nomor 11 Tahun 2005 tentang pajak Reklame Nomor 10 Tahun 2005 tentang ApBD TA 2005 Nomor 9 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Nomor I Tahun 2005 tentang Susunan Qrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Nomor Tahun 2OO5 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretarlat DPRD Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Penjualan Miniman Beralkohol Nomor 2 Tahun 2005 tentang paJak penerangan Jalan Nomor l Tahun 2005 tentang eaJak pengam5ilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
7
din
Dengan adanya perda dan keputusan inl, maka pelaksanaan pemerintahan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Sementara sebagai rujukan dalam ketiadaan perda tertentu, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Minahasa tetap berlaku dan dilaksanakan di Kota Tomohon sampai perda dan keputusan selanjutnya ditetapkan. Dalam menJalankan pemerintahan, Walikota dan Walikota, di xota iomohon dibentuk perangkat daerah yang pembentukannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun perangkat daerah yang sudah terbentuk adatah sebagai berikut:
Xalan Pcrccpatan pcmbaagunan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
J asa Ko nsullansi
2 -20
Laooran Ahhir
Jumlah dinas yang ada di Kota Tomohon sebanyak 13 dinas yang terdiri dari,
1. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 3. Dinas Perindustrian, perdagangan dan penanam Modal 4. Dinas Pariwisata dan Budaya 5. Dlnas Pekerjaan Umum dan pertambangan 6. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi 7. Dinas Peftanlan, perkebunan, peternakan dan perikanan 8. Dinas Pendapatan Daerah 9. Dinas Tenaga KerJa dan Transmigrasi 10. Dinas Pendtdikan Nasional 11. Dinas Tata Kota dan pertamanan 12.Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil 13. Dlnas Koperasl dan Usaha Kecll Menengah
Jumlah badan yang ada dl KotaTomohon sebanyak 6 badan yang terdiri dari,
1. Badan pemberdayaan Masyarakat 2, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Perencanaan pembangunan Daerah 4. Badan Pengawasan 5. Badan Kepegawalan Daerah 6. Badan Keluarga Berencana dan pembangunan Ketuarga
sejahtera
lumlah kantor yang ada di Kota Tomohon sebanyak 2 kantor yang terdiri dari,
1.
2.
Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Kantor Ketahanan pangan dan Informasi penyuluhan pertanian
Dalam menjalankan roda pemerintahan diperankan oleh aparatur yang sesual dengan golongan jabatannya. Kebutuhan tentang aparatur yang dapat meigisi Eselon IIa sampai dengan Eselon IVb adalah sebanyak 559. Namun aemikian, iabaian yang terisi sampai dengan bulan luli 2005 hanya sebanyak 25g. Ini mengindikasikan bahwa terdapat sebanyak yang masih lowong. Jabatan Jumlah eieton yang lowong .310_ terbanyak pada Eselon sebanyak 154, disusul E]selon IVa sebanyak 151. untuk IV! Eselon IIIa sendiri masih lowong satu. Untuk Eselon IIIa terdapat 16 sebagai plt dan Eselon IVa 32 Plt.
2.3.3 Perkembangan perekonomian Kota Tomohon sendlrl terllhat sepertl sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Mlnahasa dengan luas wilayah 2,7 persen dari luas wilayah Minahasa. Letak Kota Tomohon sangat strategls dan potensial karena berada pada posisi silang yang menghubungt:an Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan ke Koti manado, sefagai Ibukota Provinsi, juga sebagai Jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Bolaa-ng Mangondow ke Kota Bitung sebagai kota pelabuhin. Namun demikian, kecamatan yang seluruh wilayahnya terletak pada topograii dataran tinggi ini mempunyai kekuatan atau potensi untuk menjadi daerah otonom. Angka pertumbuhan ekonoml Kota Tomohon sebesar 4,7o/o dan pDRB Kota Tomohon pada tahun 2004 sebesar 120 Mllyar. Kontribusi sektor pertanian cukup signifikan dengan persentase sgb.e?a.l 27,60 persen. Diurutan kedua adalah perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,!4o/o. Sementara industri pengolahan senesJif r,iZvo. Xonsullansl Kofi an Pcrccpalaa pcm bang unan Daenh Otonom Batu Tahrn Anggaran 200i
t_asa
2 -21
Laooran Akhir
Lapangan usaha Pertanian Pertambangan dan galian Industri penqolahan Listrlk, qas, air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan Restoran Pengangkutan dan komunikasl Jasa usaha persewaaan & jasa perusahaan
2004 lumlah Persen (Milyar Rp) (o/o) 33.165 27.60
Jasa-Jasa
0
0
13,370 L,724 L4,997 16,998 LL,257 4,54O
Lt,12
20,184
Total
120,L75
L,44 L2,46 T4.T4 9,37 4,54
t6.70 100,oo
Sumber: RPIM Kota Tomohon, 2005
Tomohon Juga dikenal sebagai pusat perkebunan bunga di Sulawesi Utara. Tidak hanya itu, letaknya yang diapit oleh tiga gunung aktif: Lokon, Mahawu, dan Masarang menjadikan wilayah ini daerah wisata karena hawanya yang sejuk. Keglatan pertaniah Tomohon tahun 2002 adalah sebesar Rp 76 miliar yang tidak nanyi berbasis pada ekonoml pertanlan. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani adalah sekitar 30 persen.
Potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura relatif memadai terutama untuk pengembangan sayur-sayuran sebagai bahan pangan dan bunga-bungaan. Hal inl Juga dldukung dengan penerapan pola budidaya yang cukup maju. otefr mrenanya tanamin hortiku.ltura yang ada di Kota Tomohon teruji kualitasnya iehingga mampu dipasarkan di tingkat regional, nasional dan bahkan ke pasar inteinasional.-Luas lahan dan hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kota Tomohon sebagai dicantumkan pada tabel 2.12 berikut.
No
lenis komoditi
1
Padi sawah Jaquno Ubi kavu Ubi ialar Kacang tanah Kubis/Kol Wortel Rempah-remoah Bunqa-bunqaan
2 3
4 5 6 7
I
9
Luas lahan(Ha) 1.775 3.401 50 100
226 340 225 140 130
Hasil produksi (ton) 8.355 9.904 557 2.200 226 s.1 00 2.70A 840 990
Sumber; Kota Tomohgn dalam Angka, 2005
Tomohon lebih mengkhususkan pada pengembangan tanaman hias. Sejumlah tanaman
hias seperti krisan, gladiol, aster, gerbera, dan anthurium tumbuh subur di Desa Kakaskasen, Tomohon Utara. Produksi tanaman hias pada tahun 2002 adalah yang
Jasa Konsultansl Ka/an Pcrcepetan Pembangunan Doerah Otonom Baru Tahua Anggaran 2005
2-22
Laoaran A*hb
terbesar di Sulawesl Utara yaitu 48.000 tangkai. Tomohon juga mulai mengembangkan komoditas tanaman hias lain, yaitu bunga krackleli dan kracknahel. Kedua bunga yang menjadi unggulan Tomohon ini merupakan varietas lokal. Krackleli bentuknya unik seperti terompet. Sedangkan kracknahel lebih mirip bunga mawar dengan kuntum lebih tebal. Harganya cukup mahal, satu kuntum Rp 2.000. Proses pengembangbiakannya dengan sistem stek memakan waktu cukup lama, sekitar 6 bulan. Pemasaran tanaman hias sangat mudah, terutama pada saat Natal dan Tahun Baru. Petani memasarkan tanaman hias tersebut ke pasar-pasar yang ada di Manado, Amurang, Tondano, dan Bitung. Kegiatan jual beli tanaman hias ini membuat kegiatan perdagangan, hotel, dan restoran di Tomohon semakin maju. Pada tahun 2002, Kontribusi untuk kegiatan ekonomi adalah sebesar Rp 41 miliar. Potensi perlkanan yang ada adalah perikanan darat. Namun potensi ini belum digarap secara intenslf dan maksimal. Sebagian besar nelayan masih menggunakan cara tradlsional dan hasll tangkapannya digunakan untuk konsumsl lokal. Pembudidayaan ikan air tawar perkembangannnya dilakukan dalam kolam, karamba ataupun Jaring apung. Hasif produksi perikanan di dapat dtlihat pada tabel 2.13.
lenis Komoditi
Hasil Produksi (Ton)
Sumber: Draf Kota Tomohon dalam Angka, 2005
Usaha di bidang peternakan cukup memadai terutama jenis ternak ayam, itik dan babi. Produksi daging relatif sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, bahkan banyak yang dipasarkan ke daerah lain. Usaha peternakan ayam dan babi ini cukup maju sehingga mampu mendukung dalam upaya meningkatkan pendapatan dan keseJahteraan masyarakat. Jumlah ternak dapat dilihat pada tabel 2.14.
No' 1
2 3
4 5
6 7
Jenis Ternak
lumlah Ternak (Ekor)
Avam Buras Avam Pedaoino Irik Sapi Kambino Babi Kuda
87.7t6 40.500 3.649 3.162 218 11.335
1.764
Sumber: Draf Kota Tomohon dalam Angka, 2005
Komoditi perkebunan yang diusahakan oleh penduduk setempat adalah cengkeh, vanili, cacao dan kopi. Pola penanam masih sederhana dan merupakan perkebunan rakyat tasa Konsultansl Kafiaa Perccpolan Pcmbaagunan Dacruh Otonom Baru Tahua Aaggaran 2005
) -)?
Laooran A*hlr
yang dikelola secara turun-temurun. Luas area dan produksi perkebunan dilihat pada tabel 2.15 berikut.
No
Jenis Tanaman
1
Cengkeh
2
Kelapa
3
Luas Areal {Ha)
Produksi
ffon)
t429.22
225.95
518.15
209.69
Kopi
33.69
14.08
4
Aren
63.40
10.60
5
Carsiafera
136.05
15.20
6
Vanila
91
124
7
Cacao
I
2
Sumber: Draf Kota Tomohon dalam Angka, 2005
Perdagangan dalam dan luar negeri Kota Tomohon cukup berkembang. Hal inl didorong oleh industri rumah panggung yang cukup berkembang di Desa woloan. Nilai ekspor tahun 2OO2 mencapal 173.600 dollar AS dengan volume 2L4 ton. Industrl Inl berkembang sejak tahun 1960-an, tetapi baru sekitar tahun 1980-an merambah pasar luar negeri. Namun, keberadaan industri yang memakai bahan baku kayu besi, natoh, dan cempaka Inl belum mengangkat keglatan ekonomi industri. Pada tahun 2002 hanya menyumbang Rp 32 miliar terhadap kegiatan ekonomi. Potensi perdagangan Kota Tomohon didukung dengan adanya 33 pengusaha besar, 633 toko, kios/warung serta 41 restoran dan 1 lokasi pasar.
Sektor jasa dl Kota Tomohon dapat dilihat dari jasa angkutan dan jasa perbankan. Angkutan di Kota Tomohon telah mampu memberikan pelayanan terhadap jasa perhubungan. Dengan ditunjang oleh panjang yang memadai maka dengan sendirinya Kota Tomohon telah mampu memberlkan pelayanan terhadap jasa perhubungan. Gambaran angkutan di Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel oerikul:
No 1
Bus
2 3
Mlkrolet Sepeda Motor/oiek Truk Kendaraan pribadl Taksi
4 5
6
Jumlah
Jenis kendaraan
66 380
746 131
Sumber: Draf Kota Tomohon datam Angka, 2O0S
855 25
Jasa perbankan juga sangat berperan dalam memperlancar kegiatan perekonomian
sepertl
perdagangan,
lnvestasi dan
J asa Konsultaasl KaJlaa Petccpataa Pembangunan
Dacrch Otonom Earu Tahun Anggaran 2005
Jasa
keuangan lainnya. Kehadiran bank 2 -24
Laooran A*hlr
sesungguhnya menggambarkan suatu kondisi perekonomian dengan stabilttas suatu daerah. Gambaran lembaga keuangan perbankan/non perbankan adalah sebagai berikut:
No 1
2 3
4 5
6 7 8 9 10 11
Nama
Bank Sulut BRI BNI 46 Bank Mandiri Bank Danamon
lumlah
I 4 1
1 1
BCA
1
BPR
3
Kantor Bank PPI Asuransi Kantor Peqadaian Koperasi
1
2 1
158
Sumber: Draf Kota Tomohon dalam Angka, 2005
Kota Tomohon memiliki potensi di bidang pariwisata yang meliputi wisata atam dan budaya yang pengembangannnya dilaksanakan melalui pendekatan sistem yang utuh terpadu berslfat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, sosial budaya, hemat energi, melestarikin alam a-an tiOat< merusak lingkungan. Dengan terbangunnya kawasan pariwisata, diharapkan mampu menjadi pemasok devisi negara dan PAD di sektor ini. Karakterlstik Kota Tomohon sangat ditentukan oleh elemen-elemen visual. Penonjolan ditentukan oleh wisata atau unsur lanskap yaitu pemandangan terhadap sebagian besar elemen kota. Selaln ltu adanya pemandangan akan daya tarik. Potensi wisata Kota Tomohon adalah sebagai berikut:
. . . . . .
Wisata danau Linow di desa Lahendong wisata hutan pinus dan pemandian air panas belerang Lahendong Wlsata alr terJun di desa Kinilow, pinaras, dan Tara-Tara wisata agrlowisata visual di desa Rurukan dan Kumelembuai Wisata vlsual alam gunung Lokon, l'lahawu, dan Bukit Wawo Wisata budaya musik dan tarian
Dalam menunJang pariwlsata di Kota Tomohon didukung oleh sejumlah hotel. Jumlah hotel non bintang saat ini terdapat sebanyak 18 buah dengan 265 kamar dan 530 tempat tidur. Pada tahun 2004 tercatat 1.518 wisman, dan 11.025 wisnu.
2.3.4
Keadaan Sosial dan Budaya
Kota Tomohon yang kecll ini sejak zaman penjajahan Belanda sudah kaya predikat. Daerah inl dikenal sebagal pusat agama Kristen dl Kawasan Indonesia Timur. iomohon berfungsi sebagai pusat sinode Gereja Masehi Injili Minahasa. Pada tahun 2002 jumlah pedagang di Tomohon adalah 554 orang, sedangkan di Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa, ada 401 pedagang. nal ini menuniukkan bahwa kegiatan perdagangan bukan merupakan suatu hal-yang baru di Tomohon. Selaln pedagang lokal, pedagang di Tomohon Juga ada yang Uirasll dari Mlnahasa dan lasa Xonsullansl Kafion Puccpotaa Pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
2-25
LaoorunAlhlr
Gorontalo. Perdagangan di Tomohon juga terkenal sampai Tondano. Mayoritas pembeli berasal dari Tondano. Jarak yang sekitar t2 kilometer atau 15 menit perjalanan dari Tondano membuat penduduk Tondano lebih senang belanja ke Tomohon. Selain itu, kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan juga lebih banyak dan bervariasi. Letak Kota Tomohon yang berdekatan dengan Manado membuat distribusi perdagangan dan jasa di Tomohon lebih lancar.
Kota Tomohon juga dikenal dengan sebutan kota pendidikan dan daerah wisata. Terdapat sembilan perguruan tinggi negeri dan swasta di Tomohon, yang mengakibatkan timbulnya perdagangan dan jasa penunjang pendidikan seperti wartei, warnet, fotokopi, rumah kos, dan perbankan.
Karakteristik Uraian
Taman Kanak-Kanak SD SLTP
SLTA PT
Jumlah
Jumlah guru
Jumlah 44 65
123 656 367 319
79 13 9
50s
150
L970
lumlah murid/mahasiswa 1.301
9.056
4.450 7.L39 4.875 26.821
Sumber: Draf Kota Tomohon dalam Angka, 2005
Jumlah pasangan usia subur L3.672 dengan jumlah peserta KB 9.571. Jumlah panti l1uhan 5 dengan jumlah anak asuh 365. Jumlah sasana tresna werda 2 dengan linsia 65. Jumlah penyandang cacat 1.586 yang terdiri dari cacat tubuh 778, tuna netra 22, cacat mental 557, tuna rungu wicara 179 dan lainnya 50. Begitu juga Kota Tomohon sebagai daerah wisata, mendorong munculnya hotel dan restoran. Walaupun belum tersedia hotel berbintang, Tomohon telah difasilitasi 21 hotel kelas melati yang kebanyakan berlokasl di lereng-lereng pegunungan. Hal ini juga membuat sekltar 28 persen penduduk Tomohon bekerJa dl sektor jasa.
2.3.5
Kondisi Sarana dan Frasarana
Kondisi sarana dan prasarana dalam hal ini dibedakan antara sarana prasarana umum dan sarana dan prasarana pemerintahan. Sarana dan prasarana umum meliputi aspekaspek yang terkait dengan misalnya, kesehatan, pendidikan, transportasi, pengairan, energi, perpasaran dan fasilitas umum dan sebagainya.
o .
. .
Kesehatan: Puskemas Induk (3 unit), rumah sakit swasta (dua buah) masingmaslng dengan tempat tidu 213 dan 250, Dokter umum 17, Dokter gigi2 Perhubungan dan transportasi: Panjang jalan 272,94 Km, kondisi baik Il,B2o/o, sedang 40,17o/o, rusak 23,80o/o dan rusak berat 24,2!o/o. Status jalan (Nasional 22,50 Km, Provinsi 16,50 Km, Kota 252 Km, jalan desa 2,9g Km); Kondisi jalan kota (aspal 185,39 Km, berbatu 24,23 Km dan tanah 63,32 Km).
Terminal Kota Tomohon.
Jumlah kendaraan bermotor: bus 23 buah, mobil barang 62 buah, mobil penumpang 440 buah dan sepeda motor 975 buah.
Jasa Konsuftantl KaJlan Pcrccpatan Pcmbangunan Dacruh Otonom Baru Tshun Anggaran 2005
2 -26
Laporon A*hir
'
umum: aula tempat pertemuan
o
Pariwlsata: Jumlah obJek wisata alam 9 buah, wisata budaya 9 buah, Hotel non bintang (18 buah) dengan 265 kamar dan 530 tempat tidur densan 1.518 wlsman, dan 11.025 lokal.
. o . . o
4 buah, fasilitas
lapangan tenis dan satu kolam renang.
olahraga terdiri dari satu
Postel: Jumlah wartel 61, SST/pelanggan 7.469. Pendidikan: TK (70 buah), SD 65 buah(negeri 21 buah, swasta 44 buah), SLTp 15 buah (Negeri 4 buah, swasta 11 buah), sMA 10 buah, sMK 4 buah, pr Swasta (9 buah). Peribadatan: gereja (85 buah), mesjid (3 buah), musholtah (2 buah), Vihara (2 buah).
Energl:PLN dengan jumlah pelanggan L5.224 yang terdiri dari 14.906 rumahtangga, 28 industri, 348 sosial dan 42 lainnya. Jumlah daya tersambung L2,282 MV dengan jumlah energl listrik terjual L.629.724 t{ th Perusahaan daerah air minum dengan Jumlah air minum yang disaturkan pada (rz butan) sebanyak 1.122.683 m3. Jumlah pelanggan4J22.
tahun 2oo4
.
Hanyd terdapat 1 pasar dengan 12 ruko, g7 kios dan 11 los
Penyerahan barang milik pemerintah Kabupaten Minahasa kepada Pemerintah Kota Tomohon telah dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2004, yaitu:
1.
Kantor Kecamatan (Kecamatan Tomohon Tengah, Kecamatan Tomohon Selatan, Kecamatan Tomohon Utara berupa lnventaris tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan) 2- Puskesmas (Puskesmas Kecamatan Tomohon Tengah, Puskesmas Kakaskasen, Puskesmas berupa inventaris tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan) 3. Cabang Dinas P&K (SMU N 1 Tomohon, SLTP N 4 Tomohon, SLTP N 3 Tomohon, SLTP N 2 Tomohon, SLTP N 1 Tomohon, SD Inpres Kakaskasen II, SD Inpres Tinoor, SD Inpres 6/86 Kakaskasen I, SD Negeri II Tomohon, SD Inpres TaraTara II, SD Inpres Tara-Tara I, SD Inpres Waloan II, SD Inpres Wailah, SD N Sarongsong, SDN Lahendong, SD Inpres Kumelembual, SD Inpres Rurukan, SD Inpres Kayawu, SD Inpres Kinilow, SD Inpres Pinaras, SD Inpres Lahendong, SD Inpres Tumatangtang, SD Inpres Perumnas, SD Inpres Walian, SD inpres Lansot, SD Inpres Kakaskasen III berupa inventaris tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan) 4. Pasar (Tanah pasar) 5. Dlnas Perhubungan dan Telekomunikasi (Tanah, bangunan gedung) 6. Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikurtura (BangunJn gedung) 7. Dinas kehutanan (Tanah, bangunan gedung, alat studio dan telekomunikasi) B. Dlnas Perkebunan (tanah, Bangunan gedung, alat kantor dan rumahtanggaj
2.3.5
Keuangan dan pendanaan
Aspek keuangan dan pendanaan bagi pemerintahan baru merupakan salah satu hal yang krusial. Kota Tomohon sebagal daerah pemekaran, maka perihal keuangan dan pendanaan ini dengan sendirinya perlu disegerakan agar aspek-aspek dalam pembangunan dapat berJalan dengan lancar. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah otonom aoatin: Jasa Konsaltanst Xalan Perccpatan Pcmbangunan Dacrah Otonom Baru Tshun Anggarcn 2005
aa1
Laooron Akhlr
o
Da,n? yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, . p-elaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Kabupaten Minahasa sampai dengan ditetapkannya Anggaran pendapatan dan BelanJa Daerah Kota Tomohon. Dana sebagaimana dimaksud bersumber dari sebagian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum Kabupaten Minahasa, serta B'agi nasil pbjak oan gukan pujil Kabupaten Minahasa yang diterima dari pemerintah d'an provinsi.
' '
Pembaglan secara proporsional dana yang bersumber dari Dana Alokasi umum sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh gupati Minahasa atas persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Mlnahasa pada Anggurin punaapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Mlnahasa.
'
Provlnsl Sulawesi Utgra mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi riiara untut< menunjang kegiatan pemerinta.han dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.
Pemerintah
Pada tahun anggaran 2004, realisasi pendapatan pemerintah kota tercatat sebesar 49 Milyar rupiah. Penerimaan terbesar berasal'dari bagian dana p"iiroingan sebesar +z Milyar rupuah. Sementara target PAD hanya berhas-il dicapai sebanyak 5go/o dari yang dianggarkan Rp rupiah. Pajak daerah hanya dapat dicapai 5go/o, ?.939 .Milvar sedangkan retribusi daerah 60o/o.
2004
Uraian
Tarqet Pendapatan A.
B.
2005 Realisasi
Tarqet
Realisasi
PAD
3.039.000
1.687.166
3.L77.O00
1. Pajak daerah
1.225.000
704.0L4
965,000
2. Retribusi daerah 4. Lain-lain
r.739.520
857.220
2.212.000
74.480
167.930
49.150.000
47.957.3t9
6s.600.87s
64.265.000
7.04L.072
6.350.251
LL.127.875
9.000.000
2. DAU 2. DAK 4. Dana perlmbangan dari provinsi
34.9s5.865
34.95s.86s
44.775.OOO
44.775.O00
4.000.000
4.000.000
7.290.OOO
7.290.000
3.153.629
2.651.203
2.408.000
3.200.000
Jumlah
52.189.568
49.644.486
68.777.875
56.015.000
Bagian dana perimbangan
1. Bagl hastl paJak
1.750.000
catatan: uraian lainnya tidak dicantumkan karena nilainya masih nihil
Sumbe' Bappeda
Xo,u
Jasa Konsaltand Kafon pcrcepatan pembangunan Dacrah Oloaom Baru Tohun )nggaran 200i
2-28
Laoorun Akhlr
Untuk Tahun 2005, berdasarkan perda No. 10 Tahun 2005 tentang ApBD TA 2OOS, bersama DPRD Kota Tomohon dan Walikota Tomohon, APBD TA 2005 sebagai berikut:
yang disusun dengan persetujuan
. . . . .
Pendapatan Rp 106.526.875.000 Belanja
Rp 106.526.875.000
Surplus/defisit Rp
-
Pembiayaan Rp 3.562.437.444 Pengeluaran Rp 3.562.437.444
Sementara itu, terdapat:
. . . . .
Piutang daerah Pinjaman daerah Investasi (penyertaan modal) daerah Aktlva tetap daerah Dana cadangan.
2.3,7 . .
Kaitan dengan Kabupaten fnduk (Minahasa)
Kantor Parisawata yang letaknya berbatasan, masuk ke Kabupaten Minahasa Pengalihan aset di Kabupaten Kota Tomohon belum berjalan sepenuhnya. Masih ada bangunan (ex BKpMD di Kasuang) dan sarana lainnya yang belum diserahkan oleh kabupaten induk Minahasa maupun proplnsi Sulawesi Utara (bangunan ex Depsos di Tomohon). Bantuan dana darl Kabupaten Induk Minahasa berjalan hanya pada tahun pertama.
'
2.4 2.4.t
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sejarah Pembentukan
Kabupaten Sumbawa Barat adalah salah satu kabupaten baru di provinsi Nusa Tenggara Barat yang dlbentuk berdasarkan Undang-Undang irlomor 30 Tahun 2003. fabupaten int dibentuk sebagai perwujudan aspirasi -masyarJkat yang berkembang di Kabupaten sumbawa, untuk meningkatkan pelayanan kepada maiyaiakat di bidan6 pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dasar pertimbangan lainnya - adalah bahwa berdasarkan kriterla kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya.
Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa. Ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat berkedudukan dl Taliwang. Kabupaten Sumbawa Barat terdlrl darl 5 (ltma) kecamatan, yaltu:
a. b. c. d. e.
Kecamatan Seteluk; Kecamatan Brang Rea; Kecamatan Jereweh; Kecamatan Sekongkang; dan Kecamatan Taliwang.
Jasa Konsultansl Kajlaa pcrccpotan pembangunan Dacrah Oloaom Earu Tahun Anggoran 2AAS
2-29
Laporan Akhir
Gambar
2.4
Logo dan peta Kabupaten Sumbawa Barat
Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai batas wilayah:
a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
b. Sebelah Timur berbatasan
dengan Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa; Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Alas
ini (200a) jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak g2.4}s sedangkan pada waktu pembentukannya (2002) jumlah penduduk adalah sebanyak 84.391 Jiwa. Jumlah ini terdiri dari 47.690 laki-laki dan 44.426 perempuan. Kecamatan Seteluk, sebagai pintu gerbang pulau-pulau di sebelah timur Lombok, merupakan daerah landai yang memiliki penduduk paling padat dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya, dengan kepadatan 96 jiwa/km2 bahkan Jibanainglan dengan Kecamatan Taliwang sendiri tempat dimana ibukota berada yang hanya sebesar 72 jiwa/km2 (Tabel 2.2O) Pada saat
jiwa,
2004 r-uas
ttrhi)
Sekongkang Jereweh Taliwang
305,13 574.67 516,83
Branq Rea
2r2,07
Seteluk
Total
Jumlah
oenduduk 8400 L3,T2T
Kepadatan
(iiwa/km2) 28
37,41o
23 72
240,32
10,381 23.O93
49 96
1.849,O2
92,405
50
Sumber: Qqaf Sumbawa Barat dalam Anqka, 2005
Jasa Konsultansl KQlon Pcrcepaan Pembaagudan Daetah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
2-30
Laoorun Ahhlr
Dengan pembentukan kabupaten ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerlntahan, pembangunan, dan kemasyaiakatan,' serta memberlkan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah. Oleh karenanya, dalam menyongsong pembangunan ke -depan (RpJMb Tahun 20052070.)'. Kabupaten Sumbawa Barat tetah mlnetapkan visi, yaitu: 'Terwujudnya . 'misyarakat perubahan yang lebih baik pada seluruh aspek kehidupan Kabirpatirn sumbawa Barat menuJu kabupaten percontohan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam ridho Allah". Dalam mencapal visi tersebut, Kabupaten Sumbawa garathenjaUart
o
Menata kelembagaan dan sistim pemerintahan yang profesional, baik, berslh,
tra nsparan, demokratis da n bertan ggun gjawab,
' ' '
Membangu.n.sumberdaya manusia yang berdaya saing dan partisipatif yang dilandasi oleh nllai-nllai keagamaan dan hukum, Memanfaatkan sumberdaya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan agar tercipta pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Menyediakan sarana dan prasarana, teknologi dan permodalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuju sistim kabupaten kota terintegrasl, Mengembangkan segenap potensi unggulan daerah.
r
2.4.2 Pemerintahan
Daerah
Pemerintahan Daerah dl Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari Dewan penruakilan Rakyat sebagai legislatif dan Bupati dan Wakil Bupati sebagai eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk fiertama katt dibentuk melalul hasil Pemilihan Umum Tahun 2A04. Komposisi dewan diri 20 anggota adalah: y-ang.terbanyak adalah Partat Golkar (4 kursi), dtsusul Ppp, pAN, pKS m-Jstng-mastng tiga kursi, kemudian PDIP dan PBB masing-masing dengan dua kursi. Selaria t.t ui 2004, dewan sudah menghasilkan sejumlah perda dan keputusan. Adapun perda yang
dimaksud adalah sebagal berikut:
o Nomor l Tahun 2005 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah e Nomor 2 Tahun 2005 tentang tentang ApBD TA 2005 Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil ' Kepala Daerah
' '
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD Nomor 5 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah, Motto Daerah dan Hari Lahir Kabupaten Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan perkotaan Kota Taliwang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
fengal adanya perda dan keputusan Inl, maka pelaksanaan pemerlntahan dtharapkan dapat berjalan dengan baik. Adapun Rancangan Perda yang sudah disetujui meiiputi retribusi lzln usaha perdagangan dan induitri, retribusi ianda daftar perusahaan, retribusi tanda daftar gudang, retribusi pelayan'an persampahan, retribusi pelayanan pasar'. pedoman pelaksanaan-pemberian izfn usaha jasi konstrrliri, r"triOrri izfn usaha jasa konstruksi, dan retribusi izin gangguan. Sementara sebagai rujukan dalam ketiadaan perda tertentu, Peraturan bagrin dan Keputusan Bupati Sumbawa tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Baiat sampai perda dan keputusan selanjutnya ditetapkan.
pcrccpatan pcm bangunan Dacrah Otonom Baru Tahun Aaggaron 2005 .l,asa Konsaltansl EaJlan
2-31
Laporun Akhlr
Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat yang sekarang dipilih dan disahkan setelah pengucapan sumpahfi91:i anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati terpilih dllantlk 13 Agustus 2005. Pada tahun 2004, jumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari lima kecamatan dimana jumlah ini masih sama dengan awal pembentukannya. Sementara jumlah desa ada terdapat 37 desa.
Dalam menjalankan pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk perangkat daerah yang pembentukannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun z9a4, perangkat daerah terdiri dari 11 Dinas, 4 Badan, dan 5 Kantor. Adapun perangkat daerah yang sudah terbentuk adalah sebagai berlkut:
lumlah dinas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 11 dinas yang terdiri dari,
1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dlnas Kesehatan dan Keluarga Berencana 4. Dinas Koperasi, Perindustriai dan perdagangan 5. Dinas Parlwisata 6, Dinas Pekerjaan Umum 7. Dlnas Perhubungan 8. Dinas Pertambangan dan Energi 9. Dinas Pertanlan, Peternakan, dan Ketahanan pangan 10. Dlnas Tenaga KerJa dan Transmigrasi tr
1. Dinas Pendidikan Nasional
Jurnlah badarl yarlg ada di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak dari,
4 badan yang terdiri
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat 2. Badan Pengelola Keuangan Daerah 3. Badan Perencanaan pembangunan Daerah 4. Badan Pengawas Daerah Jumlah kantor yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 5 kantor yang terdiri dari,
1. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Informatika 2. Kantor Satuan Pollsi pamong praja 3. Kantor Soslal 4, Kantor Kesbang Llnmas 5. Kantor Catatan Sipil Dalam menjalankan roda pemerintahan diperankan oleh aparatur yang sesuai dengan golongan Jabatannya. Kebutuhan tentang aparatur yang dapat menglsi Eselorr -IIa sampal dengan Eselon IVa adalah sebanyak 269. Namun demlliian, Jabatan yang terisi sampai dengan bulan Agustus 2005 hanya sebanyak L46.Ini mengindikasikan bahwa terdapat, sebanyak 123 jabatan yang masih lowong. Jumlah esllon lowong yang terbanyak pada Eselon IIIb sebanyak 88, disusul Eselon IIIa sebanyak 32. Untuk Eselon IIa sendiri masih lowong satu dan Eselon IIb lowong dua.
Jasa Xonsullansl KaJlan Pctccpalaa pembangunoa Daerah Otonom Baru Tahun Anggtran 200J
2-32
Laoorln A*hlr
2.4.3 Perkembangan perekonomlan Kabupaten Sumbawa Barat berada dt Pulau Sumbawa yang bisa dtcapat dari pulau Lombok dengan menggunakan kapaf penyeberangan (feri) irenyeberangi Selat Afas, Waktu yang ditempuh dari Pelabuhan Kayanga-n di Pulau Lombok ie pelabuhan penyeberangan di kecamatan paling utara, Kelamatan Seteluk (poto fanbl sekitar setengah Jam. Kemydia.n Taliwang sebagai ibukota kabupaten dapat dicapai dengan kendaraan melintasi jalan negara ke irah selatan selama tiga' puluh menit dari pelabuhan penyeberangan poto Tano. secara garis besar struktur perekonomian Kabupaten sumbawa Barat pada tahun 2003 didominasl oleh sektor pertambangan yang memberikan kontribusi terhadap pDRB mencapai 93p6a/o.dlsusul sektor pertanian sebesar 2,650/o dan lainnya hanya kurang dari dua persen. walaupun secara keseluruhan bahwa kontribJsi i"f.toi pertimbangai non migas terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sumbawa Barat retaiif besar, afan tetapi peningkatan kontribusi ini sampai saaf ini belum dapat memberikan muitiplier effect yang maksimal dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Hasil analisis input-outpuf oleh BPS, sektor pertambangan dan galian tidak mempunyai daya penyebaran (forward ltnkage) terhadap sektor tilnnya. sebaliknya, ydng mengindikasikan daya- penyebaran yang besar yang mengakibatkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi antara lain adalah listrik, ga! danlir bersih, hotel'dan restoran, bangunan, angkutan, perikanan dan peternakJn sapi, usaha persewaan dan jasa perusahaan.
Adapun perkembangan PDRB perkapita secara riil atas dasar harga konstan, pDRB perkaplta Kabupaten Sumbawa Barat meningkat dari Rp 1.310.688g pada tahun 1999 menJadl Rp 1.926.522 pada tahun 2003 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,41o/o. Jumlah inl meningkat lagi dengan rata-rata pertumbu'h an 4,3!o/o pada tahun 2004..
Lapangan usaha
2003
2004
2,65
Tanpa Mioas 37,20
93,36
Industri pengolahan
Migas
Pertanlan
Migas
Tanpa Miqas
2,lo
34,37
6,74
94,30
6,76
0,16
2,2O
0,t4
2,23
Listrik, gas, air bersih
0,02
O,26
0,60
O,26
Bangunan
0,69
9,48
O,O2
g,g5
Perdagangan, hotel dan Restoran
1,38
1935
1,19
19,53
Pengangkutan dan komunlkasi
0,95
13,31
A,B7
14,18
Jasa usaha persewaaan & jasa peruhasahaan
0,o7
1,O2
O,07
1,10
Jasa-Jasa
o,74
10,43
O,72
LL,74
100,00
100,00
100,00
100,00
Pertambangan dan galian
Total
Sumber: Bappeda dan BpS Sumbawa Bqrat, 2005
Jasa Konsullansl XaJlan Percepatan pem bangunan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggtran 200j
2-33
Laporon A*hlr
Menurut Sensus Penduduk 20OO, sekitar 49 persen penduduk Kabupaten Sumbawa Barat memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sebelum menjadi daerah otonom baru, persawahan yang berada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat adalah penyuplai pangan di Nusa Tenggara Barat. Tahun 2002, produksi padi Sumbawa Barat 24,38 persen produksi total Kabupaten Sumbawa. Luas panen mendekati 22 persen luas panen total di Kabupaten Sumbawa. Persawahan di Sumbawa Barat menggunakan
sistem irigasi. Pada awal Juni 2004 telah diletakkan batu pertama pembangunan irigasi teknls yang akan mendukung produktivitas padi di selatan sumbawa Barat.
Jenis komoditi pertanian tanaman pangan telah dikembangkan di Kabupaten Sumbawa Bgrat selain padi adalah palawija seperti jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, yli kaVu dan ubi Jalar. Pada tahun 2004 luas areal tanaman padi telah mencapai 12, 623 Ha dengan produksi sebanyak 60.063 ton. Produksl hortikultura mellputi Jeruk siam, jeruk besar, mangga, nangka, pepaya, sawo dan pisang. Mangga dan nangka merupakan usaha hortikuliura yang cutcrip dominan dengan masing-masing luas lahan yang diusahakan di atas 1.000 Ha. Beberapa komoditi hortikultura dlusahakan dengan tuJuan pemasaran di Pulau Bali dan"Lombok. Jeruk besar misalnya, buah berdaging manis berwarna merah muda, sebagian dipanen di Sumbawa Barat kemudian dikirim ke Bali dan dijual dengan labeljeruk bati.
lenis komoditi A. Tanaman Pangan 1. Padi
Luas lahan (Ha)
Produksi
(ton)
2. Jagung 3. Kedelai 4. Kacanq tanah 5. Kacanq hilau 6. Ubl kavu 7. UbiJalas
L2.623 1.718 3.759 756 3.950 99 25
60.036 4.103 5.163 9L2 2.84L 1.L43 282
B. Hortikultura 1. Jeruk siam 2. Jeruk besar 3. Mangga
153 L87
L7
1.070 1.162
1.700 190
51
4
4. Nangka
1B
5. Pepaya 6. Sawo 7. Pisang
15
3
232
B. Cabe 9. Bawang merah
27
25
9B
100
400
Sumber: Draf Sumbawq Barat dalam Anqka 2005
Komoditi perkebunan yang telah diusahakan terdiri dari kelapa, jarak, kopi, coklat, asam, kemiri, dan jambu mete. Total produksi dari tanaman perkebunan mencapai 7.043.7L2 ton dimana tanaman kelapa mendominasi produksi sebanyak 537.760 ton atau 53,587o. Jasa Konsultaasl Kalan Pcrccpaton Pcmbanganon Dacrah Otoaom Baru Tahua Anggarcn 2005
2-34
Laooran Akhir
Jenis komoditi
Luas areal (Ha)
Produksi
(ton)
1. Jambu Mete
682,00
64,877
2. Kopi
23r,00
110,553
3. Kemiri
63,00
30,115
4. Asam
L3L,75
L75,407
1.076,50
537,760
5. Kelapa 6. Lada
6,00
7. Jarak B.
145,00
Coklat (cacao)
'is,oo
145,00
Sumber; Draf Sumbawa Barat dalam Anqka 2005
J".ntt. ternak yang telah dikembangkan oleh masyarakat setempat sampai saat ini adalah sapl, kerbau, kuda, kamblng, domba, ayam buras, ayam ras, dan ltik.
Jenis ternak
1. Sapi Bali 2. Sapi Hissar
3. Kerbau
4. Kuda 5. Kambing 6. Domba 7. Ayam buras 8. rtik 9. Entok 10. Ayam pedaqlnq
Populasi
(ekor) 15.350 203 10.491 4.866 8.368 770 96.273 3.996 2.770 5.400
Luas lahan penggembalaan (Ha) 27.630 202 18.884 8.759 628 213 77
124 5
Sumber: Draf Sumbawa Barqt dalam Angka 2005
Kabupaten Sumbawa Barat dengan perairan laut seluas 57L KmZ dan perairan clarat 2.009 Ha dapat dianggap sebagai potensl tersendiri bagi perkembangan perekonori"lian. Untuk perikanan darat kegiatan yang telah dilaksanakJn adalah denlan memanfaatkan danau, rawa, tambak dan kolam. Sedangkan perairan laut yang 6aru dimanfaatkan sekitar 9.I5o/o dan untuk kegiatan budidaya laut seperti mutiara, rumput laut dan kerapu yang diperkirakan seluas 828,3 Ha. Xonsultaai KaJtan Pcrccpttaa Pembangunaa Daerah Otonom Boru Tohtn Anggarun 2005 Jasa
2-35
Laooran Akhit
Uraian
Pemanfaatan
1. Perikanan alr tawar/darat (Potensl: 2.048 Ha) 2. Perlkanan tangkap/laut (Potensi: 6.572 Km)
3. Budldaya laut (Potensi: 3.551 Ha)
4. Budidaya air payau/tambak (Potensi: 3.136 Ha)
165 Ha (7.95o/o\ 598 Km (7.69Vo)
409 Ha (LL,52o/o)
630 Ha (20,tto/o)
Jenis produksi Berbagai ikan tawar (260 ton) Berbagai jenis ikan pelagis (1.558 ton); Berbagai jenis ikan demarsal (396 ton) Mutiara 1200 Ha (168 K9) Rumput laut 1600 Ha (945 ton) Kerapu 1100 Ha (0,5 ton) Udang Vannomei (12 ton) Udang windu (3 ton)
$um!er: Draf Sumbawa Barat dalam Angka 2005
Luas hutan Kabupaten Sumbawa Barat adalah terdiri dari hutan lindung 55.000 Ha dan hutan produksi 35.000 Ha. Produksi tetap 18.000 Ha. Potensi sub sektor kehutanan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan produksinya antara lain rotan (25.000 Ha), Bambu duri untuk bahan kertas (41.000 Ha), sengon alam/sengon Bromo (5.000 Ha), kayu gaharu (1.000 Ha).
Sektoi pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat cukup memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian daerah. Sampai pada tahun 2OO4, pertambangan di daerah ini memberfkan kontribusi terbesar pada kegiatan ekoniomi di kabupaten induk, yaitu 73,3L persen. Namun demikian, sumbangan dari kabupaten induk kepada Kabupaten Sumbawa Barat hanya sebesar 3,07 persen. Hal ini mengakibatkan Sumbawa harus rela kehllangan NNT sebagai sumber utama kegiatan ekonomi pada perhitungan tahun 2004.
Di Sumbawa Barat terdapat PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang memproduksi emas dan tembaga, bagian dari perusahaan pertambangan dunia yang memulai operasinya pada tahun 2000. Keberadaan perusahaan kini mempekerjakan sekitar 7.000 pekerja Indonesia, dimana lebih dari 60 persen adalah penduduk Nusa Tenggara Barat di Batu Hljau, Sekongkang. Keberadaan perusahaan ini mampu menunlang perekonomlan daerah. Di sekitar ibu kota kabupaten juga terdapat penambangan emas yang diusahakan perorangan. Selaln itu, hamplr di setiap kecamatan terdapat potensi tambang dan gali yang cukup besar. Tambang dan galian yang dimaksud terdiri dari marmer, batu gamping, kaolin, andesit, endas, erak, tembaga.
Di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat beberapa 'industri seperti pengolahan rotan, industri marmer, indusri pengolahan batu kapur, genteng press, dan industri pengolahan kayu. Selain itu juga ditemukan berbagai industri kerajinan seperti keraJlnan kerang mutlara, mebel kayu, mebel rotan, tenun tradisionlt, anyaman bambu, tikar rotan, gula aren, kopi bubuk dan ukiran kayu.
Kecamatan Sekongkang juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata. Letak geografis kecamatan ini yang berhadapan dengan Samudra Indonesia dan dekat dengan tempat wisata populer, yakni Pulau Bali dan Lombok, membawa keberuntungan
Jasa Konsulland Kafan Pcrccpatan Pcmbangunan Daeruh Otonom Baru Tahua Aaggaran 2005
2-36
Lapomn Ahhir
bagi kegiatan pariwisata yang baru dimulai pada tahun 2000. Dengan pantai pesisir sepanJang 187 Km memiliki potensi wisata pantai dan bahari yang sangat besar.
Fasilitas yang tersedia untuk mendukung pariwisata sudah tersedia, seperti hotel dan sebuah lapangan terbang, Air Trip Tropi, milik salah satu hotel di Sekongkang juga
tersedia untuk memperpendek perjalanan dari pulau lain ke Sekongkang. Bagi pengunJung yang ingln berlayar menuJu Sekongkang, juga tersedia kapal pesiar langsung dari fulau Bali.
2.4.4
Keadaan Sosial dan Budaya
Keadaan sosial dan budaya di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dari berbagai aspek. Sejumlah aspek yang dapat diperhatikan adalah sebagai berikut:
.
Terdapdt sebanyak 57o/o KK miskln. Persentase Ini bervarlasi menurut kecamatan, persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Brang Rea (960lo) dan terendah di Kecamatan Jereweh (llo/o). Sedangkan dl Kecamatan Taliwang sendiri terdapat sebanyak 80o/o.
.
Angka partisipasi sekolah penduduk usia sekolah (7-L2 tahun) relatif masih rendah. Angka partislpasi tinggi terdapat di Kecamatan Sekongkang (70o/o) dan K€camatan Taliwang (60%) sedangkan angka partisipasi rendah di Kecamatan Brang Rea (349o), dan Kecamatan Jereweh (39olo).
.
Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SMP sebanyak 9,53o/o, SMU hanya 6,Q4o/o dan yang memiliki pendidikan perguruan tinggi sebanyak L,22o/o. Dengan kata lain terdapat persentase yang besar dengan tingkat pendidikan yang rendah. Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah daerah menyelenggarakan program Paket A, B dan C serta pengangkatan guru bantu sebanyak 60 orang dan 167 CPNS selama tahun 2004.
. . .
Jumlah anak terlantar 56 orang dan Jumlah lanjut usia terlantar 113 orang.
Unjuk rasa bidang politik 28 kasus, unjuk rasa ekonomi 16 kasus. Kecamatan Sekongkang, di selatan Sumbawa Barat dulu dikenal sebagai daerah kosong karena topografi wilayah yang berbukit dan ditumbuhi semak dan padang rumput. Sekarang, lahan tersebut telah dijadikan permukiman peserta transmigrasi. Pada tahun 2001, terdapat 402 keluarga atau L.738 orang yang berasal dari Pulau Bali dan Lombok mencari mata pencaharian di Sekongkang. Areal yang dihuni transmlgran Inl adalah areal kedua setelah Kecamatan Seteluk tahun 1997.
2.4,5
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana dalam hal ini dibedakan antara sarana prasarana umum dan sarana dan prasarana pemerlntahan. Sarana dan prasarana umum metiputi aspekaspek yang terkait dengan mlsalnya, kesehatan, pendidikan, transportasi, pengairan, energl, perpasaran dan fasllitas umum dan sebagainya.
r
Kesehatan: Posyandu (131 unit), Polindes (17 unit), Puskemas Induk (6 unit), Pustu (18 unit), Puskesmas keliling (6 unit), Klinik Praktek Dokter (15 unit), Klinik KB (6 unit), gudang farmasi (1 unit), apotik (1 unit), toko obat (3 unit); Dokter umum (12 orang), dokter gigi (4 orang), perawat (59 orang), bidan (12 orang), bidan desa (34 orang) dan lainnya.
tasa Konsultansl Kafian Paccpatan Pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggarcn 2005
2-37
Laoqran Akhlr
.
Perhubungan dan transportasl: Status jalan (Nasional 160 Km, Provinsi 4 Km, Kabupaten 162 KM); Kondisi jalan nasional (aspal 130 Km, berbatu 30 Km), KondislJalan provinsi (aspal 4 Km), jembatan 893 m dengan jumlah a9 buahj. Terminal Kelas B 2 b uah, kelas C 45 buah, dermaga 1 buah; pelabuhan 2 unit, bandara domestlk 1 buah.
r
Pariwlsata: Hotel non bintang buah)
.
Postel: Kantor pos (5 buah), kantor telekomunikasi (2 unit), wartel 29 unit, usaha jasa titlpan (4 buah), 1.356 satuan sambungan telepon.
o
Pendidikan: TK swasta (33 buah), sD negeri (79 buah), sLTp Negeri (10 buah), SMA Negeri (3 buah), PT Swasta (1 buah), guru SD (682 orangy, guru sMP (435 orang), guru sMU (232 orang), perpustakaan sD 5 buah, sMp 5 buah, SMU 6 buah, tab SMP 5 buah, Lab SMU 6 buah.
. .
Perlbadatan: mesJid (79 buah), pesantren (2 buah).
.
(U
buah), rumah makan (32 buah), travel
Fasilitas perbankan: BNI cabang pembantu pembantu, BN Unit (3 unit) dan BpR 2 buah.
(1
(2 buah), Bank NTB cabang
Energi:PLTU (4 unit), PLTD (11 unit), SPBU (1 unit), UPPDN Pertamina (1 unit).
Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi sarana dan prasarana untuk menunjang jalannya pemerintahan. Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan sesungguhnyi sangat terkait dengan proses peralihan kepemilikan dan pembangunan seiring dengan berjalannya pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada saat permulaan pemerlntahan, Bupati Sumbawa mendapat tanggungjawab dalam menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundangundangan kepada Pemerlntah Kabupaten Sumbawa Barat. Hal-hal yang terkait yang dinyatakan dalam undang-undang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat antara lain adalah sebagal berikut:
. '
Barang mllik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumbawa yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Sumbawa Barat
Dari Inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masih terdapat kekurangan utamanya adalah kekurangan sarana dan prasarana. Saat ini, kondisi ketersediian sarana dan prasara.na khususnya kantor-kantor pemerintah yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat maslh mlnim (Tabel 2.26).
Sementara itu, sejumlah kantor masih menggunakan bangunan milik dinas-dinas kabupaten lnduk dan bangunan yang disewa. Hal ini terkait dengan belum dllakukan nya penyerahan P3D oleh Kabupaten sumbawa sebagai kabupaten induk.
2.4.6
Keuangan dan pendanaan
Aspek keuangan dan pendanaan bagi pemerintahan baru merupakan salah satu hal yang kruslal. Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten pemekaran, maka perihal keuangan dan pendanaan inl dengan sendirinya perlu menyegerakan agar aspeklaspek dalam pembangunan dapat berJalan dengan lancar. Beberapa hal yang-perlu mendapat perhatian sesual dengan keberadaannya sebagai daerah otonom adalah:' Jasa Konsultansl Kalan Pcrccpataa Pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
2-38
Laooran Akhir
Unit kerja Badan Pemberdayaan Masvarakat Badan Pengelola Keuangan Daerah Badan Perencanaan Pembanqunan Daerah Badan Penqawas Daerah Dinas Kehutanan Dinas Kelautan dan Perlkanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Koperasi, Perlndustrian dan Perdaqanqan. Dinas Pariwisata Dinas Pekeriaan Umum Dinas Perhubunqan Dinas Pertambangan dan Eneroi Dinas Pertanlan, Peternakan, dan Ketahanan Panqan Dinas Tenaga Kerja dan Transmlqrasl Dlnas Pendldikan Nasional Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kantor Arsip, Perpustakaan dan Informatika Kantor Satuan Pollsi Pamong
Jenis sarana KomMesin Motor outer tik
Filling Cab
Tele-
3
1
1
1
2
1
4
4
1
1
0
1
L
1
2
Mobil
Fax
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
2
2
1
1
0
0
1
3
0
0
1
0
2
1
1
0
1
1
0
2
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
L
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
0
1
0
2
1
2
2
1
1
0
0
1
1
L
0
1
0
2
1
1
0
1
1
0
13
7
4
7
3
6
L
0
1
2
1
0
4
0
1
1
1
I
1
0
0
DOn
Praia
1
1
1
1
1
0
Kantor Soslal Kantor Kesbanq Linmas Kantor Caoil
0
1
0
1
1
0
0 0
0
1
1
1
1
0
0
1
7
T
1
1
0
0
Sumber: Sekda Kabupaten Sumbawa Barat, 2005
. .
Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Sumbawa Barat berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesual dengan peraturan perundang-undangan.
Jasa Xonsultansi Kalen Pcrccpalan Pcmbangunan Dactoh Otonom Batu Tahun Anggaran 2005
2-39
Laooran Akhlr
Disamping itu Juga hal yang terkait dengan soal keuangan dan pendanaan yang disebut di atas adalah:
. o .
Kabupaten Sumbawa wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dlmekarkan Kabupaten Sumbawa wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan Pemerintah Provinsl Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menunjang keglatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
Sumber anggaran
No 1
2
PAD
Dana Perimbanqan
a. Baqi hasil paiak b. Baoi hasil bukan paiak c. DAU d. DAK e. Baol hasil oaiak Drovinsi 3
III
d. Dana hibah 4
10r.354.207 15.585.207 40.000.000 40.269.000 4.OO0.OOO
1.500.000 5.276.OLO 1.650.000 1.376.010
Lain-laln
a. Dana ad hoc 1 b. Bantuan Pilkada c. Sumbanoan Pihak
Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan (ribu ruoiah) 2.579.694
Penerlmaan Dembiayaan a. SILPA b. Piniaman daerah
Total
2.250.000 0
3.665.996 3.665.996 0
Lr2.A75.907
Sumber: RKPD KabuDaten Sumbawa Barat 2005
Tahun anggaran 2005 merupakan tahun pertama APBD Kabupaten Sumbawa Barat, meskipun aktivitas penyelenggaraan pemerintahan sudah dimulai sejak tahun anggaran 2004. Selama tahun anggaran 2OA4 Kabupaten Sumbawa Barat belum mengelola pendapatan daerah karena belum memlliki APBD. Pada tahun anggaran 2005, PAD ditargetkan sebesar Rp 2.579.694.500 atau meningkat sebesar 2OOo/o jika dibandingkan pada tahun sebelumnya (perkiraan llma kecamatan). Kontribusi paJak terhadap pembentukan PAD Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar Rp 513.625.000 atau I asa fi.onsullaasl KaJkn Pctccpatan P.mbantunaa Daerah Otonom Baru Tahua Anggaran 2005
2-40
Laporan
Athb
L9,93o/o. Kontribusi dari retribusi daerah adalah sebesar Rp 986.839.500 atau 38,23ol0, sedangkan pos lainnya sebesar Rp 1.079,230.000 (41,84o/o).
Pendapatan dari dana perimbangan pada tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp L10.354.207.000 yang terdiri dari bagi hasil pajak sebesar Rp 15.585.207.000 (14,85o/o), Bagi hasil bukan pajak dalam hal ini PT NNT sebesar Rp 40 Milyar (39,600/o). Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 40.269.000.000 (37,73o/o). Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 4 Milyar (3,960/o). Sedangkan dari bagi hasil pajak provinsi diperoleh sebesar Rp 1,5 Milyar (1,48olo). Selain itu terdapat pendapatan sebesar Rp 3.9 Milyar (3,860/o).
APBD Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2005 menempatkan pos belanja sebesar Rp 111.499.897.600 dari total pendapatan sebesar Rp 107.833.901.500 atau mengalami defislt anggaran sebesar Rp 3.665.996.100. Dari alokasi belanJa daerah tersebut proporsi belanja aparatur mencapai Rp 68.137.215.300 (6L,LLo/o), sedangkan belanja publik sebesar Rp 43.362.682.300 (38,89o/o). Tabel berikut memperlihatkan besarnya nominal belanja pada setiap kelompoldbagian belanja TA 2005.
No 1
2
KelompoVBagian belanja
Besarnya alokasi (ribu rupiah)
Belania Aparatur a. BAU b. BOP c. Belanla modal
68.137.215
Belania oublik
43.362.6a2
a. BAU b. BOP c. Belania modal d. Belania bantuan keuanqan e. Belania tak tersanqka
Total
56.143.538 4.838.673 7.155.003 3.834.801 L2.420.744 13.923.569 10.543.915 2.639.651
111.499.897
Sumber: RKPD KabuDaten Sumbawa Barat 2005
2.4.7 Kaitan dengan Kabupaten Induk (Sumbawa)
. . . .
Pengallhan Aset maslh berlangsung dan sementara Ini berjalan lancar. Bantuan pendanaan dari Kabupaten Induk Sumbawa hanya berjalan satu tahun Kerjasama pengelolaan Jembatan Timbang di'Kecamatan Seteluk. Dengan masuknya wilayah penambangan PT Newmont Nusa Tenggara di Batu HiJau ke dalam area Kabupaten Sumbawa Barat, maka pasca pemekaran wilayah terjadi pergeseran leading sector terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa (induk) dari sektor pertambangan dan mlgas beralih ke sektor pertanian.
Kafan Perccpatan Pcmbaagunan Daerah Olonom Boru Tahaa Anggaran 2005
J asa Konsultansl
2-41
Laooran Ahhir
2.5 KOTA TASIKMALAYA
2.5.1
Sejarah Pembentukan
Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota baru di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001. Pembentukan Kota Tasikmalaya didasarkan atas pertimbangan bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Tasikmalaya pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan Kota Taslkmalaya dapat meningkatkan keseJahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
Disamping itu pembentukan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menJamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang; Hal ini juga didukung dengan kenyataan bahwa kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan " lainnya di Kota Administratif Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya menjadi alasan yang kuat Kota Tasikmalaya dimekarkan dari kabupaten induknya.
Tasikmalaya, yang awalnya berstatus kota administratif Tasikmalaya terdirl dari tiga kecamatan, yaitu:
1. Cipedes 2. Cihideung, 3. Tawang.
di
lingkungan Kabupaten
dan
Sejak dikukuhkan sebagai kota otonom pada L7 Oktober 200L, ruang lingkupnya ditimbah menjadi delapan kecamatan. Setiap kecamatan memiliki kontribusi yang sangat berarti bagi keberlangsungan kota. Kedelapan kecamatan dalam wilayah Kota
Tasikmalaya pada masa sekarang adalah:
1. Kecamatan Cihideung; 2. Kecamatan Cipedes; 3. Kecamatan Tawang; 4. Kecamatan Indihlang; 5. Kecamatan Kawalul 6. Kecamatan Clbeureum; 7. Kecamatan Tamansari; dan B.
Kecamatan Mangkubumi.
Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah:
a. b. c. d.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis; Sebeiah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.
tasa Konsaltansl Xafian Pcrccpatan Pcmbangunan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggarm 2005
2-42
Lanoron Akhir
Dalam upaya untuk tuJuan pembentukan Kota Taslkmalaya dimasa yang akan datang,
Pemerintah daerah telah menetapkan visi Kota Tasikmalaya, yaitu: "Dengan berlandaskan iman dan taqwa Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur 20L2" (Perda Kota Tasikmalaya No. 2/2003). Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu:
1. Meningkatkan kualltas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa 2. Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum 3. Menumbuhkan kekuatan ekonomi kota 4. Menciptakan pemerintah yang profesional dan bersih 5. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota 6. Mengelola sumber daya alam dan llngkungan hidup secara berkelanjutan;dan 7. Membangun dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kota.
2.5,2
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah di Kota Tasikmalaya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagal leglslatlf dan Walikota dan Wakit Walikota sebagai eksekutif. Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya untuk pertama kali dibentuk melalui hasil pemilihan Umum Tahun 2004. Komposlsi dewan pada periode 2O02-2004 dari 49 anggota adalah: yang terbanyak adalah Partal Persatuan pembangunan sebanyak 12 kursl. Kemudian disusul oleh Partai Golkar dan PDIP masing-masing tujuh kursi, lalu PAN dan pKB masing-masing 4 kursi, PBB 13 kursi. Sedangkan PK, PNU dan PKP masing-masing satu kursi. Disamping itu terdapat lima dari TNI/Polri. Sementara itu, komposisi anggota DPRD dari hasil pemilu 2004 telah berubah.
Selama masa ini dewan sudah menghasilkan sejumlah Perda dan keputusan. Adapun Perda yang dimaksud antara lain adalah:
. . . . .
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Sekretarlat Daerah Kota Taslkmalaya
Nomor L4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi sekretarlat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Taslkmalaya. Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya. Nomor 16 Tahun 20O3 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Taslkmalaya. Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya.
Dengan adanya perda dan keputusan ini, maka pelaksanaan pemerintahan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Sementara sebagai rujukan dalam ketiadaan perda tertentu, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya tetap berlaku dan dilaksanakan di Kota Tasikmalaya sampai perda dan keputuian seianjutnya ditetapkan. Pada saat ini, jumlah kecamatan di Kota Tasikmalaya terdiri dari delapan kecamatan yang terdiri dari 69 kelurahan. Jika dibandingkan. pada tahun sebelumnya, jumlah kelurahan baru sebanyak 50 buah. Ini berarti selama setahun terakhir ini terjadi perubahan desa sebanyak 19 buah sehingga secara keseluruhan di Kota Tasikmalaya menjadi 69 kelurahan.
Dalam menjalankan pemerintahan, Walikota dan Wakil Walikota, di Kota Tasikmalaya dibentuk perangkat daerah yang pembentukannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun perangkat daerah yang sudah terbentuk beradasarkan Perda No 15 dan perda No 16 adalah sebagai berikut: Jasa Konsultansl Xalan Pcrccpatan Pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
aL-11tA
Loporan Akhb
Jumlah dlnas yang ada dl Kota Tasikmalaya sebanyak 10 dinas yang terdiri dari,
1. Dinas pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas pertanian
4. Dinas Perindustrian dan perdagangan 5. Dinas Koperast dan UKM 6. Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja 7. Dlnas pekerJaan Umum 8. Dinas perhubungan 9. Dinas Pendapatan 10. Dinas Lfngkungan Hidup dan pelayanan Kebersihan
Jumlah badan yang ada dl Kota Taslkmalaya sebanyak 2 badan yang terdiri dari,
1. Badan perencanaan Daerah 2. Badan Pengawasan Daerah Jumlah kantor yang ada di Kota Taslkmalaya sebanyak 4 kantor yang terdiri dari,
1. Kantor Arsip dan perpustakaan Daerah 2. Kantor Parlwisata dan Kebudayaan 3. Kantor perlindungan Sosial 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan
Masyarakat
Dalam menjalankan roda pemerintahan diperankan oleh aparatur yang sesuai dengan golongan jabatannya. Kebutuhan tentang aparatur yang dapat meigisi Eselon IIa sampai dengan Eselon IVb adalah sebanyak 426. Samfai dengan br]tan Juli 2002, semua eselon tersebut telah dipenuhi kecuali dua jabatan lagi yan-g berada pada eselon
IIIa.
2.5.3 Perkembangan perekonomian Posisi perekonomian Kota Tasikmalaya menduduki peringkat bawah di wilayah propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari PDRB berlaku dan pDRB konstan yang masingmasing menempati urutan ke 23 dan ke 25 di Jawa Barat. Sedangkan untuk PDRB perkapita menempati urutan ke 22. Laju pertumbuhan ekonominya sindiri menempati urutan ke 18. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya sendiri mengalami kenalkan dari tahun iebelumnya yaitu 4,!s persen pada tahun 2oo1 menjadi 5,15 persen tahun 2004. Angka'inflasi pada tengah tahun 2oO5 sudah mencapai 6,78 persen.
Besarnya PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2oo4 adalah sebanyak 3,7g5 Milyar lnl menlngkat cukup berarti jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Distribusi persentase PDRB Kota Tasikmalaya Jtas oasai harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2OO4 adalah sebagai berikut: Sektor yang paling domlnan adalah perdagangan, hotel dan restoran'seblnyak 30 persen disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 16 persen. Ini berarti sektor indag ini hampir sebanyak 50 persen memberikan kontribusi pada PDRB. sefcaf ipuir demikian, Taslkmalaya sebagal kota terlihat kontribusi sektor pertanian masih cukup berarti, bahkan jika dibandingkan dengan sektor pengangkutan dan komunikasi di pihak satu jasa. usaha persewaaan dan jasa perusanuan di pihak lain, pertanian kontribusi !.a.n. tidak jauh berbeda,
ruplah. Jumlah
sementara itu, Jika dilihat pertumbuhan per sektor pada tahun terakhir ini, justru sektor pengangkutan yang lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya yaitu sebesar 9.760/o. a Xonlaltansl Eo)taa pcrccpatan pcm bang unan Dactah Otonom Baru Tahun Anggaran 200i J_as
2-45
Laoonn Akhir
Pertimbuhan sektor kedua adalah keuangan dengan 6,80/o, disusul industrl dengan pertumbuhan 4,13 persen. Sedangkan selitor perdJgangan hanya tumbuh 2,68 persen dan.sektor pertanlan 1,91 persen. l-tal inl mengindi(asikan bahwa setama tahun-tahun terakhir ini Kota Tasikmalaya sedang memasuki era baru dimana sebelumnya lebih berbasis pada perdagangan berubah sLgag pelan-pelan ke basis industri, keuangan dan dan.pengangkutan, Perlu diperhatikan bahw'a pada tahun 20CI3, PDRB kotitasilimalaya 3aa!.ah sebesar Rp.^2,8..Trilyun merupakan 58',42 o/o dibandingkan Kabupaten induknya Tasikmalaya Rp. 4,8 Trilyun.
Lapangan usaha Pertanian
Pertambangan dan galian
2002 Absolut Persen Milvar 335.0 10.52
2004 Absolut Persen Milyar 351.8 9.29
o.2
0.01
0.3
0.01
488.3
16.33
607.4
16.05
45.9
L.44
54.5
7.44
296.1
9.30
363.6
9.61
1.030.4
32.34
t.L24.5
29.7L
Pengangkutan dan komunikasi
343,1
70.77
386.0
10.20
lasa usaha persewaaan & jasa perusahaan
198.6
6.23
393.1
10.39
Jasa-Jasa
448.1
14.06
503.8
13.31
3.186.1
100.oo
Industri pengolahan Listrik, gas, air bersih Bangunan
Perdagangan, hotel dan Restoran
Total
3.78s.3 100,oo
Sumber; PDRB Kota Taslkmalaya, 2004
Tingginya kontrlbusi sektor pertanian pada PDRB yang sekarang, mengingat masyarakat Kota Tasikmalaya banyak yang bermatapericaharian-seoag-ai -petani. Usaha .:-u.oa pertanian meliputi bid.ang tanaman pangan dan hortikultura, kehut-anan, perkebunan, peternakan, dan perlkanan. Hasil tanaman pangan dan hortikultura yang paling menonjol adalah buah-buahan, seperti.salak, pisaig, jambu biji, dan mangga. salak paling banyak ditanam dl Kecamatan ctbeureum dan-Kawalu. oiriz.czztanaman yang meng.hasilk-an diperoleh 58.000 ton salak. Sementara itu, komoditas lain masih di bawah 8.000 ton.. Pro^duktjvltas padi tergolong baik, rata-rata 5,1 ton per hektar dengan total produksi 69.400 ton. Umumny- teroapat banyak areal persawahan di tiap kecamatan, kecualt Indihfang karena posisinya sebagai pusat kota.
Kelom geulis, sandal khas Tasik beralas kayu damar atau albazzia, merupakan salah satu produk industri dimana produk ini termasuk yang cukup diandalkan. ilrimadona Komoditas ini ditekuni sejak tahun enam puluhan dan sempat mengalami puncaknya dua puluh tahun kemudian. Penduduk kecamatan Cibeureum, tLpatnya di Desa Kersanegara, Muly_asari, _setiamulya, Sukahurip, dan Sumelap banyak yang piawai mengerjakannya. Tahun 2002 investasi yang ditanamkan hampir mendekati Rp 2 miliar produksi nilaf Rp 22,1 miliar. Selain di dalam negeri, sandal-sandat tersebut !enga-1 juga dipasarkan hingga ke Jepang, Italia, dan panama.
Jasa Konsultansl KaJlaa Perccpatan pcmbangunaa Daerah Olonom Bara Tahun Anggaran 200i
2-46
Loooran Akhir
Industri kerajinan rakyat Kota Tasik tidak bisa dipandang sebelah mata meski bukan tergolong padat modal dan berteknologi tinggi. Tenagi kerja yang terlibat dalam industrl keraJinan ini 70.601 orang. Jumtah iersebut merupakan 9f persen pekerja industri di kota ini. Maraknya sekt6r industri mempengaruhi majunya ierOagangan di wllayah ini. Hasil k?w_. senl masyarakat yang unik menjadi satah iat, aiya taiit< 6rangorang di luar daerah. Mereka datang berbelanla kebutuhan sendiri atau untuk kulakan.Dari aktivitas tersebut perdagangan memberi andll rata-rata tr8,5 persen per tahun bagi kegiatan ekonomi kota. Pasar tradisional dan modern, yang jumlahnya masing-masin-g terdiri dari enam unit yang dapat menampungT.668 pebagaig. tcegi'atan perOagangai di Kota Tasikmalaya sebenarnya tidak hanya sebatas Ji witayati kota, tetapi juga merambah hlngga ke Jakarta. Tradisi "Senin dan Kamis", yaitu ladwat be6ualan haiil bordir dl Pasar Tanah Abang lakarta adalah salah satu contohnyi. para pengrajin yang Jumlahnya sekltar 600. oran-g datang dua kali seminggu dan dengan peighlsiian tota] Rp 30 miliar tiap bulan. Jika diakumulasi dalam Gtahun besirnya jauh melebihi pendapatan asli daerah (PAD) kota yang hanya Rp 22p miliar. Dinamikl ini bisa jadi suatu indikasi bahwa sekalipun kontribusi sektor perdagangan terkesan menurun tahuntahun terakhlr ini, tetapi kortribusi para pedagang ini iidrgu memberi andif yang besar menarik roda industri Kota Tasikmalaya yang terus meninggi.
2.5.4
Keadaan Sosial dan Budaya
Masyarakat Kota Tasikmalaya umumnya memiliki mata pencaharian sebagai pedagang atau pengrajln. Kota Tasik, sebutan populer wilayah ini, memiliki hasil kera5ihan !an! terkenal seperti bordir, kelom geulis, tikar, anyamin mendong, dan mebel kaiu. Rangsi pasarnya pun tidak-sebatas wilayah kota atau dalam negeri, tetapi merambatL hinggjke luar benua, sepefti Eropa dan Amerika, begitu iuga dl: lingkup Asia seperti Malaysia, J.epang, Korea, dan Cina. Pusat kerajinan Of t
Tasikmalaya sebagai Kota Kerajinan.
partisipasi angkatan kerja di Kota Tasikmalaya 4lg!. 46,67 persen.
pada tahun 2004 hanya sebesar Dari.mereka yang bekerja hanya terdapat sebanyak 50,61 persen yang bekerja kurang dari 42Jam. Adapun tingkat pengangguran terdapat sebanyak 32.000 dengan pencari kerja aktlf sebanyak 1o.bo0 ieaangk;; lowongan kerja yang rersedia pad.a priode yang sama sangat teibatas. sekalipun iemikian, angka temist
dapat dicapai. Angka partisipasi anit usii 7-12 tahun adalah 97,2go/o sedangkan anak usia 13-15 tahun sebesar B1,7lo/o. Laporan Dinas pendidikan lelunJukkan angka rawan Do di Kota Tasikmaiaya cukup menghawatirkan. Dari 24'388 siswa SD-SMA selama tahun ajaran 2003/2004 yang rawan DO hanya sebagian yang teralokasikan, sedangkan sebanyak delapan ribu lebih tidak teralokasikan baik melalui APBD Kota maupun JpS.
Sedangkan untuk kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi. Angka harapan hldup Kota Tasikmalaya raia-rata 62,i tahun. Angka ini berada di bawah ratarata propinsi. Hal ini bisa jadi terkait dengan masih tingginya angka morbiditas. Jasa Konsultansl Kalan percepatan pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggarun 200i
2-47
Laooran Akhir
Berdasarkan laporan rumahsakit dan puskesmas tercatat 125 bayi yang meninggal sepanjang tahun 2003 dan Jumlah kematian ibu pada tahun yang sama ieUanyatils orang.
9epeft! halnya dengan kota-kota laln pada umumnya, masalah
penyandang kesejahteraan sosiaf di Kota Tasikmalaya masih cukup banyak. Diantaranya anal !e1lg1!a1 sebanyak 1.825 orang, lanjut usia terlantar 2.658 orang, keluarga fakfr miskin L5.279. KK, masyarakat tinggal di daerah kumuh 1.330 KK, [enyanding cacat 939 orang dan kelaurga tidak layak huni sebanyak 2.043 KK.
2.5.5
Kondisi Sarana dan prasarana
Prasarana jalan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya sepanjang 6BO,24L Km terdiri dari jalan propinsl dan Jalan kota dan jalan desa serta jalan l'inglungan. Kondisi jalan propinsi yang rusak adalah 2,7 Km, jafan kota sepanjang 19 K;, ja'ian desa rg6 rm dan jalan lingkungan 63 Km. Fasilitis perhubung'an van-g ada saai ini terdapat satu terminal Tipe A dan lima buah Tipe C. Jumlah kendaraan sebanyak 6.2L4 yang terdiri dari 2.11.1 sebagai kendaraan umu. Jumlah kendaraan umum ini terbagi menurut jenis yaitu mobil penqmpang 137 buah,.mobil bus 1,330 buah, mobil barang"seperti trutiSSO buah, pick up dan box sebanyak 22 buah.
Pelayanan dibidang kesehatan bagi warga masyarakat di Kota Tasikmalaya adalah melalui berbagai prasarana kesehatan. Jumlah puskesmas sebanyak 1a buah, pustu 23 buah, rumah skit pemerintah 1 buah, rumah sakit swasta 2 buah, rumah sakit bersalln bersalin swasta 4 buah, rumah bersalin 6 buah, polindes 13 buah, balai pengobatan 29 buah. Sementara itu, jumlah dokter spesiatis terdapat sebanyak 35 orang) dokter umum 14 orang, dokter gigi 3 orang, para medis perawatan 321 orang danJaramedis non perawatan 61 orang. Pada tahun 2o04, Jumlah rK ada sebanyak 105 buah, sD 2.625 buah, sMp gg6 buah dan SMA dan SMK sebanyak 748 buah. jumlah ini jelas merupakan suatu jumlah yang banyak tetapi mengingat jumlah penduduk Kota Tisikmalaya yang cukup besar masih dianggap belum mencukupi (RKPD 2006).
Fasilitas perdagangan di Kota Tasikmalaya terdiri dari pasar tradisional dan pasar swalayan masing-masing dengan 6 unit. Lembaga keuangan terdiri dari Bank Pemerintah 7 buah, bank swasta 12 buah, BpR 4 5uah, ruo g buah, BMT g buah.
Sarana dan prasarana lainnya meliputi pos dan telekomunikasi, kereta api dan hotel dan restoran.
Sarana peribadatan terdiri dari mesJid 8.57 buah, langgar 1.S38, mushota 34g buah, gereja 9 buah, kelenteng 3 buah, pura 2 buah. Sement-aia itu jumlah pondok pesantern sebanyak 220 buah.
2.5.6
Keuangan dan pendanaan
Aspek. keuangan dan pendanaan bagi pemerintahan baru merupakan salah satu hal yang krusial. Namun demikian, Koti Tasikmalaya sebagai daeiah pemekaran yang sudah lama tentu saja masalah transisi sudah selesai. Akln tetapi mlsatan keuangai dan pendanaan dalam melanjutkan pembangunan tentu saja masih memerlukan perhatian. Beberapa hal yang mendapat peihatian sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah otonom adalah bagaimana upaya memenuhi APBD baik melalui pAD maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.
Iasa Konsultansl KaJtan pcrccpalan pembangunan Dacruh Otonom Baru Tahun Anggaran 200i
2-48
Laooran Akhii
Pada tahun anggaran 2005, pendapatan pemerintah kota dianggarkan sebesar 299 Milyar rupiah. Penerimaan terbesar berasal dari baglan dana perimbangan sebesar 255 Milyar rupiah. Jumlah ini terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 19,9 Milyar rupiah, DAU 205,4 Milyar rupiah, DAK 7,5 Milyar rupiah serta bagi hasil pajak dan bantuan keuangan propinsi sebesar 22,2 Milyar rupiah. Sementara target pAD adalah sebanyak 32,1 Milyar rupiah. PAD ini terdiri dari pajak daerah 4,3 Milyar rupiah, retribusl daerah 25,1 Milyar rupiah, bagian laba usaha daerah 1,4 Milyar-rupiah'dan lain-lain PAD yang sah sebesar 1,2 Milyar rupiah. Sedangkan fain-lain penOapatan yang sah sebanyak t2,7 Mllyar rupiah. Selain itu Kota Tasikmalaya mendapat prograri Pendanaan Kompetlsl (PPK) dari provinsi Jawa Barat. Anggaran belanja daerah Kota Tasikmalaya pada tahun yang sama sebesar 290 Milyar rupiah. Alokasi belanJa tersebut meliputi belanJa aparatur 64,1 Milyar rupiah, belanla pelayanan publik sebanyak 226,6 Milyar rupiah.
2.5.7
Kaitan dengan Kabupaten Induk (Tasikmalaya) Tidak ada bantuan dana dari Kabupaten Induk, malah sebaliknya Kota
Tasikmalaya menyantuni Kabupaten Tasikmalaya. Pengalihan aset di Kota Taslkmalaya belum berjalan sepenuhnya. Masih banyak bangunan dan sarana lainnya yang belum diserahkan oleh kabupaten induk. Kantor Dinas/Intansi pemerintah Kabupaten masih berada di dalam Kota Tasikmalaya, karena perkantoran baru akan dtbangun di singaparna dengan bantuan pembebabasan lahan dari propinsi sebesar Rp. 5 Milyar. semua fasilitas sosial dan fasilitas umum akan menjadi 'warisan, bagi Kota Tasikmalaya. Beberapa Aset Publik masih dikelola Kabupaten induk, seperti: PDAM.
tasa Konsultans'l Kaflan Pcrcepalon pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahan Aaggaran 2005
2-49
Laooran Akhlr
ANALISIS DAN SWOT 3.1 ANALISIS 3.1.1
Analisis DOB per Bidang
3.1.1.1 Kabupaten Serdang Bedagai A.7. Kebijakan dan peraturan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sudah menunjukkan kemajuan
yang berarti dalam menghasilkan kebiJakan-kebijakan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar daerah. Dari hasil akumulasi K6berhasilan pemerintah Daerah dalam menghasilkan kebijakan-kebljakan dasar merupakan kerja keras dari lembaga eksekutif
dan . lembaga yudikatif
yang berinisiatif membuat terobosan penting dalam
mendong krak ketertinggafan daerah.
1".9.?t? urusan yalg.belum dituangan dalam peraturan daerah masih merujuk pada ke.biJakan. yang telah dihasitkan oleh kabupaten induk yang sudah
berjalan efektif. Adapun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dalrah, nuansa hegemoni pemerintahan kabupaten Induk masih terasa. Sementara kabupaten hasit pemekaran merasa mampu dan tidak memerlukan bantuan dari kabupaten induk. Arah kebijakan pembangunan daerah telah dituangjkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Pembiayaan p"rn6ungunan didukung oleh anggaran yang diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya darf dana ad-hoc prlpinsi. Bila ditinjau dari jumlah perda yang dihasilkan oleh Kabupaten ini, maka bisa dikatakan Kabupaten ini merupakan sebuah kabupaten yang cukup produktif, karena hanya daiam kurun waktu satu tahun, wilayah ini mampu menghasilkan 50 kebijakan, dengan rincian klasifikasi sebagai berikut :
Jasa Konsultonsl Kafian perccpotan pembangunan Daeroh Otonom Baru Tohun Anggaran 200i
3-l
Loporan Akhir
Klasifikasi
Retrlbusl : Biro Hukum Kantor
Bu
Dari tabel di atas bisa diketahui kalau Kabupaten ini telah menyusun berbagai kebijakan yang mengarah pada pengaturan sistem pemerintahanr terutama pada pembentukan sffuktur organlsasl pemerlntahan daerah. Dari seklan banyak kebfakan, belum ada kebijakan yang terkalt dengan slstem keuangan dan pembiayaan pembangunan, dan lebih menekankan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui 46 aturan yang terkalt dengan pajak dan retribusi. Pengutamaan pada peningkatan PAD, di satu sisi mungkin bisa mendongkrak pendapatan daerah, yang bita dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi modal pembangunan daerah. Namun di sisi lain, banyaknya aturan yang terkait dengan pajak dan retribusi, bisa berbahaya bagi kegiatan perekonomian dan penambahan beban masyarakat akibat banyaknya jenis pajak dan retribusi yang harus dibayar.
Proses Kebijakan Kebijakan bisa dibagl atas beberapa tahapan, mulai dari tahap formulasi, penetapan, implementasi, dan evaluasi. Dari data matriks swot dan wawancara mendalam, maka bisa diketahui kalau dari sisi formulasi, sudah cukup baik, karena pemerintah telah melakukan sosialisasi atas rancangan perda dan secara terbuka menerima masukan dari masyarakat. Sementara partisipasi masyarakat sendiri dalam proses pembuatan kebijakan sudah cukup baik. Menurut pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, mereka selalu melakukan soslallsasi terhadap berbagai perda yang telah ditetapkan, baik melalui surat kabar maupun melalui pertemuan, pertemuan formal tingkat kecamatan. Akibat adanya transparansi dalam proses penyusunan kebijakan, maka tingkat kepatuhan masyarakat, sekalipun tidak sangat baik, masih dianggap cukup, sehingga tidak ditemukan hambatan yang terlalu berarti dalam proses pelaksanaannya. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tergolong baru, karena baru ditetapkan bulan Juni 2005, sehingga hasil dan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan masih belum diketahui dengan pasti, namun secara rata-rata, hasil-nya masih tergolong cukup baik.
87. Perekonomian Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang, Bedagai cukup signifikan dengan angka 5,44 o/o. Sumbangan yang terbesar pada pertumbuhan ekonomi diperoleh dari sektor peftanian 55,7t o/o diikuti dengan sektor industri 17,tt o/o perdagangan hotel dan restoran yaitu sebesar 13,63 o/o dan sektor jasa sebesar 5,14 o/o serta lainnya
sejumlah 8,4L
o/o.
Dalam rangka membiayai pembangunan daerah, maka terus diupayakan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan usaha intensifikasi dan ekstensikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Disini perlu direncanakan melalui analisis makro ekonomi daerah untuk memperhitungkan faktor andalan dari Xonsultansl Xalan Pcrcepatan Pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
J asa
)-z
Laporm Akhir
potensi unggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Serdang Bedagai serta harus didukung dengan kemajuan teknologi dan kualitas SDM yang handal.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bermaksud menetapkan kebijakan yang dapat memberikan iklim usaha yang kondusif, sehingga sumberdaya ekonomi daerah ini akan dapat berkembang dan akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakatnya.
C7. Sosral Demografi Ketenagakerjaan
kerja (TPAK) di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2003 adalah sebesar 60,57o/o. Persentase ini berbmbah menjadi 54olo bhun
Tingkat Partisipasi Angkatan
2004 dan diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 650/o tahun 2005. Sementara jumlah penduduk bekerja selama 42 jam atau kurang di Kabupaten Serdang Bedagai diperkirakan sebesar 46,790/o. Sedangkan tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Serdang Bedagal pada tahun 2003 sebesar 7,71o/o dan pada tahun 2004 jumlahnya telah turun menjadi 7,5o/o.
Potensi Sosial Kapital Penduduk di kabupaten ini terdiri dari beragam etnis yaitu Melayu, Jawa, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Angkola, Mandailing, Cina, Minang, Banjar, Aceh, Betawi, dan Nias. Meski heterogen, dalam kehidupan sehari-hari selalu rukun dan damai. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat setempat bersikap terbuka dan mudah menerima budaya lain. Keterbukaan masyarakat terhadap kehadiran budaya warga pendatang menyebabkan terjadinya alkulturasi budaya yang melahirkan budaya baru. Tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak terlihat adanya budaya atau tradisi yang membelenggu, mereka dapat saling beradaptasi. Nllai-nilai ini memungkinkan untuk mendorong perkembangan daerah. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat mendukung sehingga dapat memperkokoh fundamen pembangunan.
Tingkat Pendidikan formal masyarakat masih belum merata dan kualitasnya rendah. Demikian iuga halnya dengan kesehatan masyarakat masih harus ditingkatkan. Indikator sosial laln yang menunjukan kualitas kehidupan yang rendah adalah jumlah masyarakat miskin yang masih relatif besar. Faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah, nampaknya berpengaruh pada jiwa kewirausahaan sehingga usaha kecil pedesaan belum tumbuh dan berkembang. Partisipasi dan kesadaran warga terhadap pembangunan seperti pembayaran pajak, pemeliharaan fasilitas dan sarana umum masih sangat rendah.
D7. Prasarana dan Sarana Fasllltas Umum dan Sosial Dengan kondisi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia apa adanya sebagai bekas wilayah kecamatan, maka tentunya diperlukan peningkatan dan juga pemeliharaan perangkat yang sudah ada. Sebagai Kabupaten Daerah otonom baru tentunya Serdang Bedagal akan terus berbenah diri dan siap untuk melayani daerah hinterlandnya, dengan upaya pengadaan fasum dan fasos skala regional seperti pembangunan Rumah Sakit Umum, Perguruan Tinggi dan sebagainya.
Jasa Konsullansl XaJian Pcrccpatan Pembangunon Daerah Olonom Baru Tahun Anggaran 2005
J.J
Laooran Akhir
Utilitas Demikian pula halnya dalam pemenuhan kebutuhan utilitas akan keperluan listrik telepon, air bersih untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang dirasakan masih kurang mencukupi saat ini, diharapkan dapat dilengkapi secara bertahap sehingga utilitas dapat tersedia menyebar secara merata untuk melayani seluruh pelosok Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan jalan yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai umumnya berkondisi baik, dimana panjang jalan Negara 85,31 km, jalan Propinsi 65,63 km dan jalan Kabupaten 2.141,55 km.
Et.
Kelembagaan
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Pada dasarnya, struktur organisasi pemerintah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai mengacu pada PP 8/2OO3. Jumlah Dinas yang ada di daerah ini tidak melebihi batas maksimal yang diperbolehkan di daerah. Demikian juga dengan jumlah badan dan kantor yang dibentuk. Di daerah ini ada 10 Dinas, 4 kantor, dan 8 Badan.
Kab Serdans Bedasal Dinas Kantor Badan
10
4
B Sumber: BaoDeda Sedanq Bedaqai, 2005
PP
8/2003 L4 B
Dari hasil wawancara dan isian kuisioner, maka diketahui bahwa unit organisasi yang ada di daerah ini sudah disesuaikan dengan potensi daerah yang ada. Dan dari sejauh ini, unit organisasi yang ada sudah mulai melaksanakan tugas dan fungsinya masingmasing berdasarkan tupoksi yang sudah disusun dan ditetapkan melalui perda. Jumlah unit organisasl yang cukup kecil inl (lebih kecil dari batas maksimal) mernudahkan terbentuknya perangkat organisasi yang kecil namun kaya fungsi. Disamping itu, dengan jumlah yang cukup kecil ini, koordinasi antar kantor akan semakin mudah dan sederhana.
Jumlah Pegawai
Bila ditinjau dari sisi jumlah pegawai dan perbandingan jumlah penduduk, maka diketahui bahwa jumlah tersebut masih kurang,bahkan masih jauh dari rasio PNS secara nasional. Hingga kajian dilakukan, jumlah PNS yang ada di daerah ini sebanyak 7OS orang, sementara jumlah penduduk sebanyak 26L.876. Maka ratio PNS per penduduk Kabupaten ini adalah 1 :371, atau dengan kata lain, 1 pegawai harus melayani 371 orang perrduduk. Bila dipersentase, maka persentase PNS Kabupaten Serdang Bedagai dibanding penduduk adalah Q,260/o. Bila kita bandingkan angka tersebut dengan angka nasional (7,9o/o) maka bisa dikatakan kalau jumlah PNS di Kabupaten Serdang Bedagai masih jauh dari memadai. Bahkan jumlah ini masih jauh dari angka normal yang seharusnya agar pelayanan di suatu wilayah bisa berjalan baik, yaitu 4-5o/o.
Jasa Konsullansi Kafian Pcrccpatan Pcmbangunon Daerah Otonom Baru Tohun Anggaran 2005
J -.+
Laooron Ahhir
Kapasitas Pegawai Dari hasll wawancara diketahui bahwa Pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai
telah mendesain sumber daya manusia dengan berdasar pada kebutuhan minimum daerah. Kondisi ini memungkinkan daerah untuk melakukan audit menajemen kepegawaian secara mantap dan efektif. Dari segi pelayanan publik memang masih terdapat kekurangan tetapi tidak menyangkut dengan urusan-urusan yang bersifat
substansial. Berdasarkan eseloning yang belum terisi (hasil wawancara, sementara data belum ada) maka diketahui bahwa hampir semua jabatan strategis telah terisi. Dengan terisinya jabatan-jabatan strategis maka jalannya roda pemerintahan tidak terlalu terganggu dengan manajemen pemerintahan yang belum stabil. Namun, bila ditinjau dari sisi penempatan, maka diketahui kalau masih terdapat penempatan personil ying tidak tepat (belum memerruhi azas right man in the right place).
Bila dilihat dari latar belakang pendidikannya, maka diketahui kalau sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMA, sebanyak 44,5o/o dan 51, sebanyak 39,60/o. pada dasarnya kapasitas berdasarkan tingkat pendidikan ini sudah cukup baik, meskipun l?!ul.belakang pendidikan SLTA leb-ih banyak dibanding Sarjana, namun selisihnya tidaklah terlalu besar.- .*
Tinqkat Pendidikan SD
lumlah
Persentase I
SLTP
19
SLTA
3r4
D1
25
D2 D3 D4
I
S1
s2 s3
Total
0r1 2,6 44,5 3r5 0,01
35
419
2 279 22 I 70s
0,03 3916
3,1 0,01
100
Sumber: Badan Kepeqawalan Daerah Serdano Bedaoai. 2005
Sejauh ini, kinerja aparatur masih tergolong biasa, akibat jumlah dan ketiadaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur. Hal ini disebabkan keterbatasan dana yang
ada.
Kerjasama Kabupaten serdang Bedagai dengan Kabupaten Deti serdang Dari hasil wawancara dan pengisian matriks, maka Oiketahui kalau hubungan kerjasama
antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Deli Serdang tidat berjalan harmonis. Kabupaten Deli Serdang masih ingin menguasai beberapa iset yang sudafr menjadi hak mitik Kabupaten Serdang Bedagai, diantaranya 9 desa yang masih disengketakan. Komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten Deli Serdang tetap berjalan meskipun dalam suasana yang tidak terlalu kondusif.
Jasa Konsubansl XaJlan Pcrccpatoa Pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3-5
Laooran Akhir
KerJasama Antara serdang Bedagai dengan propinsi sumatera utara
Sejauh inl kerjasama antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan Propinsi Sumatera Utara telah berjalan cukup baik. Pemerintah Kabupaten banyak menerima bantuan (baik dana maupun teknis) dari pemerintah propinsi. Propinsi selama ini juga telah menjalankan fungsinya sebagai mediator antara Serdang Bedagai dengan Deli Serdang. Kerjasama Antara Serdang Bedagai dengan daerah sekitarnya Pemerintah Serdang Bedagai belum menempuh upaya kerjasama dengan kabupaten lain untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya.
F7.
Pendanaan dan Pembiayaan
Sumber pendanaan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2005 diperkirakan masih mengandalkan dari sumber dana perimbangan. Sumber yang berasal dari PAD baru mencapai 4,06 persen dari estimasi APBD. Hal ini juga dipengaruhi oleh yang hingga saat ini belum tersusunnya kerangka APBD sebagai acuan. Akibatnya Belum terlaksina intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Oleh karenanya terdapat defisit pengeluaran yang besar. Namun demikian, pemerintah daerah sudah menyadari perlunya peningkatan pAD yang cepat. Saat ini sudah dimulai upaya-upaya seperti Optinnllsasi penranfaatan s.rmber daya kelautan dan perilatan unUk peningkatan penerimaan Pendapan Daerah, program peningkatan efesiensi pengeluaran dan belanja BUMD. Namun demikian, dari sisi pendanaan juga adanya bantuan penyediaan lahan seluas 40 Ha oleh PT. PP. London Sumatera dan adanya kontribusl perusahaan swasta dan negara dalam menyediakan sarana dan prasarana umum. Selain itu pemerintah daerah juga berupa untuk menlngkatkan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan mengeJar penunggak pajak yang tidak mampu membayar serta mengurangi beban-beban sepe.ti penggunaan dana untuk sewa kantor yang jumlahnya besar dan mencari solusi terhadap harga lahan yang relatif mahal dalam upaya pembelian lahan untuk perkantoran. Dari sisi belanja tidak diketahui secara jelas karena proses pencatatan masih berlangsung.
3.1.1.2
Kabupaten Sekadau
42, Kebijakan dan peraturan Bila ditinjau dari sisi kebijakan, sejauh ini pemerintah kabupaten Sekadau hanya mengeluarkan lima peraturan daerah, dengan klasifikasi berikut
Tahun Peneta
:
Klasifikasi
Keuanqan Daerah Fasilitas Kantor
Jasa Konsullansl Kajlan Pcrccpatan Pembangunan Daerch Olonom Baru Tahun Anggaran 2005
3-6
Laporan A*hir
Dari data di atas, kita bisa melihat betapa sedikitnya perda yang dihasitkan oleh Kabupaten Sekadau. Jenis kebijakan yang diperdakan pun masih terkait dengan hal yang pengaturan keungan dan DPRD. Belum ada perda yang menyangkut tentang perangkat daerah dan penyelenggaraan pemerintahan lainnnya. Dari hasil wawancara diketahui bahwa struktur organisasi belum diperdakan karena menunggu kebijakan pusat yang hendak merevisi PP 8/2003. Seiain itu, daerah Sekadau luga belum mengatur tentang upaya peningkatan PAD melalui perda yang mengatur tentang retribusi dan pajak atau pun ijin dan lainnya. Meskipun dari jumlah perda, masifi tergolong minim, namun Jika ditinJau dari produk kebfiakan lalnnya, maka Kabupaten ini cukup sering mengeluarkan Surat Keputusan Bupati. Hingga kajian dilakukan, daerah ini telah menghasilkan 108 surat keputusan.
Untuk mengantisipasi minimnya perda yang dihasilkan, maka Bupati terpilih mengeluarkan SK yang menyatakan bahwa untuk mengatur hal-hal yang Uetum diperdakan, maka pemerintah daerah Kabupaten Sekadau akan mengikuti atuian yang berlaku di kabupaten induk, hingga kabupaten ini mampu mengeluarkan kebijakan yan! sejenis.
Bila ditinJau dari arah pembangunan, saat ini pemerintah kabupaten Sekadau sedang berupaya menyusun RPJM yang didanai oleh propinsi, sehingga untuk sementara waktu arah pembangunan yang dipakai oleh daerah ini masih mengacu pada kabupaten induknya Sanggau.
Proses Kebijakan Bila ditinjau dari sisi proses, maka dari hasil wawancara dan kuisioner diketahui bahwa pemerintah telah melakukan tahap sosialisasi dalam penyusunan rancangan perda maupun penyusunan arah pembangunan melalui jaring aspirasi masyarakat dengan sangat baik. Partisipasi masyarakat pun cukup tinggi, karena masyarakat masih sangat antusias dengan proses pemekaran ltu sendiri. pada proses formulasi, semua peiOa yang dihasilkan tanpa, melalui perdebatan yang terlalu ketat dengan DPRD, atau dengan kata lain pada tahap formulasi, kerjasama antara pemerintah dengan DPRD cukup biik. DPRD kabupaten Sekadau juga dikenal cukup aktif, terbukti sait ini DpRD Sekadau sedang membahas 9 rancangan perda, yang semuanya merupakan inisiatif DpRD. Pada tahap implementasi, semua kebijakan yang dikeluarkan diimplementasikan tanpa hambatan yang cukup berarti, meskipun masih terbilang cukup, akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semua kebljakan yang dikeluarkan telah membuahkan hasil yang cukup baik, berupa lambang.dglFh, pembangunan fasilitas kantor, dan aturan protolioler di DPRD. Adapun dampak kebijakan, masih belum terlihat nyata, karena usia keb'rjakan yang masih baru.
82.
Perekonomiatn
Sebagai wilayah yang yang dikelilingi oleh pepohonan kelapa sawit sudah tentu pasokan terbesar pendapatan kabupaten Sekadau dari sukisektor perkebunan ini, disamping perkebunan karet yang banyak diusahakan oleh rakyat.
Juga dikarenakan lokasinya terletak di lintasan jalan negara/propinsi dan dipinggir sungai Kapuas, maka sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati peiingliat kedua. Baru kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan adanya pairik pengolah hasil perkebunan maupun hasil hutan / kayu yang banyak teidapat di Kabupaten Sekadau dan sekitarnya.
tasa Konsultansl Kafian Perccpatan Pcmbangunan Daerah Olonom Baru Tahun Anggaran 2005
)-
I
Laporan A*hir
C2,
Sosial Demografi
Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Sekadau saat lni berjumlah t64.164jlwa yang terdiri dari 84.083 penduduk laki-laki dan 80.081 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin sama dengan 105 yang artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki. Sementara itu terdapat L45.223 orang (88o/o) sebagai angkatan kerja dan diantaranya yang terserapa adalah sebanyak L40.402 orang (96,680/o). Dari jumlah jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 36,50lo terserap di sektor perkebunan dan 45,6a/o di lektor tanaman pangan. Jumtah penduduk bekerja selama 42 jam atau kurang di Kabupaten Sekadau diperkirakan sebesar 7 5,95o/o.
Potensi Sosial Kapital Kondisi tingkat pendldikan formal masyarakat Kabupaten Sekadau maslh sangat rendah. Angka rata-rata lama sekolah warga masyarakat baru mencapai 5,6 tahln. Angka tersebut dapat dibaca, bahwa sampai dengan tahun 2005 masih banyak warga masyarakat Sekadau yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Data lain yang memperkult rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini yaitu Angka Partisipasi murni (ApM), pada tingkat SD APM=92,34; SLTp=36,97 dan SLTA=L2,44. Tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong rendah. Bila dilihat dari pendapatan perkapita dan menggunakan Garis Kemiskinan 96.393 rupiah, maka indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index) yang disingkat pGI mencapai angka !,7s, Angka tersebut menglndlkasikan bahwa tlngkat kemiskinan di Kabupaten Sekadau ini mJsih cukup tinggi.
Tingkat pendidikan rendah dan miskin, tampaknya berpengaruh pada derajad
kesehatannya. Indikator rendahnya tingkat kesehatan masyaratcat ini antara lain angka kematian bayi yang masih tinggi yaitu 54 per seribu kelahiran hidup dan jumtan waiga masyarakat yang sakit. Jenis penyakit terbesar adalah ISPA, selanjutnya berturut-turut adalah Malaria Klinis, Disentri dan diare. Jenis penyakit yahg banyak diderita masyarakat ini terutama disebabkan oleh kurang kesadaran akan saniiasi dan gizi kurang. Kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah, tidak mempengaruhi kerukunan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Keragaman etnis fiawa, c1na, Dayak, Melayu, dll) dan keragaman beragama (Islam, kristen, hindu) iustru terbangun keharmonisan hubungan sosial. Namun demikian kemiskinan dan kebodohan menjadikan warga rentan terhadap pengaruh luar yang bersifat penyakit sosiat. Prostitusi teiselubung di-karaokekaraoke, dan pesta mlras relatif marak mewarnai kehidupan malam di lbukota kabupaten lnl. Nilai-nilai luhur adat-istiadat masih terjaga dibawah Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Budaya Melayu. Disamping kelembagaan tradisional ini, juga telah berdiri iembaga Swadaya Masyarakat . di bidang pendidikan dan bidang sosial yang menunjukin kepedulian untuk membangun masyarakatnya.
D2.
Prasarana dan Sarana
Fasilitas Umum dan Sosial Jumlah serta kondisi fasilitas umum dan fasititas sosial yang terdapat di Kabupaten Sekadau saat ini masih minim dan kurang memadai, terutama dalam pemenuhan standar pelayanan minimal untuk prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan.
lasa Konsultansl Kaflan Pcrccpalan Pembaagunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3-8
Laooran Ahhir
Utilitas Demikian pula halnya dengan sarana dan prasarana infrastruktur serta utilitas perkotaan, perdesaan dan pedalaman masih sangat terbatas. Jalan nasional/negara (56,5 km) dan jalan propinsi (59,65 km) umumnya berkondisi sedang dan rusak, sedangkan jalan kabupaten (169 km) banyak yang berkondisi rusak dan rusak berat. Listrik dari PLTD Semboja Sanggau pun masih kekurangan daya sebesar 700 KW dari beban puncak 2.180 KW. Untuk air bersih, cakupan pelayanan PDAM tahun 2004 pada 5 kecamatan di Kabupaten Sekadau baru 37,O2 o/o.
E2.
Kelembagaan
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Pada dasarnya, struktur organisasi pemerintah yang ada di wilayah ini juga mengacu pada PP 8/2003. Jumlah Dinas yang ada di daerah ini sangat sedikit dan sederhana, dengan totaljumlah unit organisasi sebanyak 12.
Dari hasil wawancara dan isian kuisioner, maka diketahui bahwa unit organisasi yang ada di daerah menggambarkan potensi yang ada. Menurut pemerintah daerah, unit organisasi yang ada masih belum lengkap, bahkan belum diperdakan sehingga, tiap organlsasl berJalan berdasarkan aturan yang belum pasti. Meskipun demkian,unit organisasi yang ada berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan tupoksl yang masih bersifat sementara. Tetapi jumlah unit organisasi yang cukup_kecil ini (merupakan batas minimal), memudahkan proses koordinasi serta kaya akan fungsi. Pemusatan kantor (di sebuah pertokoan) memudahkan kerjasama antar instansi dalam memberlkan pelayanan kepada masyarakat.
Jumlah Pegawai Bila dltinJau darijumlah pegawai yang ada, maka bisa dikatakan kalau Jumlah pNS yang ada, masih sangat kurang sekali. Contoh kasus, untuk Bappeda jumlah staf yang-adi saat ini hanya ada 9 orang saJa. Jumlah yang hampir sama Juga blsa ditemukan di dinas-dinas lain. Jumlah pegawai yang ada di daerah ini sebanyak 325 orang dengan jumlah total penduduk sebanyak L7O.264.Ratio perbandingan antara PNS dan fenduduk di Kabupaten Sekadau sebesar L: 524, atau dengan kata lain, 1 orang pegawai harus melayani 524 orang penduduk. Bila dipersentasekan, maka jumlah PNS Sekadau sebesar O,2o/o. Jumlah ini sangat jauh dari persentase nasional sebesar L,9o/o dan luar biasa jauh jika dibanding dengan persentase yang seharusnya yaitu 4-5o/o, agar bisa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.
Kapasitas Pegawai
Bila ditinjau dari kapasitas pegawai maka, dari sisi eselon, banyak eselon di Kabupaten
ini yang masih belum terisi.
Jasa Konsuilansl Kalaa Pcrccpatan Pcmbangunan Daerch Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3
-9
Laporan Ahhir
Dari data di atas, maka kita bisa melihat jumlah eselon yang kosong masih sangat banyak, terutama untuk eselon IV. Kekosongan eselon ini tentu saja b6rdampak beiar bagisistem pelayanan di daerah ini, karena kekosongan itu, berarti kekosongan jabatan untuk level jabatan tertentu. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa kekosongan ini sebagian akibat kurangnya SDM yang bisa dan memiliki kemampuan untuk.mengisinya. Hal ini diperkuat oleh matrik SWOT yang menyatakan bahwa kelengkapan aparatur buruk. Selain masalah banyaknya ese[on yang kosong, masalah lain yang yang dihadapi oleh daerah ini adalah kesesuaian penempatin aparatur. Masih banyak aparatur .Yang terpaksa menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan keahliannya akibat kurangnya jumlah aparat di kabupaten ini. Meskipun terjadi kekurangan tenaga, namun setiap instansi di kabupaten Sekadau berusaha menutupinya dengan melakukan pekerjaan lembur, sehingga kinerja yang dihasilkan tidak terlalu buruk, tetapi cukup baik. Sejauh ini, akibat keterbatasan dana, pemerintah Sekadau belum mampu meningkatkan kemampuan aparatnya melalui jalur pendidikan, tetapi cenderung dengan mengirimnya mengikuti berbagai diklat.
Kerjasama antar DOB dan Kabupaten Induk Tidak seperti di daerah lain, kerjasama antara kabupaten Sekadau dengan Kabupaten induk, yaitu Sanggau terjalin baik. Tidak terjadi konflik dalam pengalihan- aset, maupun dalam penentuan wilayah perbatasan. Disimping itu, Kabupatei induk dengan iela membantu Sekadau dalam menata dirinya termasuk memberikan dana bantuan secara berturut-turut selama 3 tahun, yang saat ini telah memasuki tahun kedua. Selain itu, kabupaten induk juga memberikan pinjaman kendaraan dan peralatan perkantoran kepada kabupaten baru sebagal sarana untuk memperlancar roda pemerlntahan dl daerah ini.
Kerjasama dengan' propinsi Kerjasama antara Kabupaten Sekadau dengan propinsi Kalimantan Barat tergolong baik
dan harmonis. Tdak terjadi perseteruan ai 'bidang aset,bahkan propinsi memberi bantuan dengan menyewakan ruangan kantor bagi pemerintah Sekadau selama 3 tahun. Selain itu propinsi juga memberikan bantuin sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Kabupaten Sekadau
Kerjasama dengan Daerah Sekitar Hingga kini belum. ada kerJasama yang terjalin antara Kabupaten Sekadau dengan daerah sekitarnya, kecuali dengan kabupaten induk.
Jasa Konsultansl Kalan Pcrccpatan pembaagunan Daeroh Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3-10
Lsooron Ahhir
F2.
Pendanaan dan pembiayaan
PAD Kabupaten Sekadau hingga bulan Juni 2004 baru mencapai Rp 12g.710.400. sedangkan jumlah pencapaian pada tahun 2003 sebesar ip 4gg.g5g.474. Ini menunjukkan bahwa PAD yang dapat digali di Kabupaten Sekadau tergolong relatif kecil dibanding dengan potensinya. Sebagian besar dari PAD tersebut bersumbjr dari pajak Daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD, Kabupaten Sekadau kini tengah memikirkan penerimaan selain dari pajak juga dari retribusi, Dalam hubungan ini intensifikasi dan ekstensifikasi dimaksimalkan dan juga perbaikan mekanisme pemungutan dan kinerja aparatur. Da.ri
sisi belanja terjadi peningkatan
yang sangat besar dalam alokasi anggaran untuk sektor pendidlkan, kesehatan, peningkitan -ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur khususnya di perdesaan. Besarnya alokasi untuk
aparatur dan alokasl belanJa pembangunan belum diketahul secara akuiat.
3.1.1.3 Kota Tomohon
43. Kebijakan dan peraturan Sama seperti Kabupaten lain, kota Tomohon sejak berdiri telah mengeluarkan 21 perda, dengan klasifikasi sebagai berikut :
Jenis Kebiiakan Sistem Demerintahan
Sumber: Biro Hukum Kanror
Dari data di atas kita bisa melihat ba.hwq pada dasarnya Kota Tomohon cukup produktif yang terkait dengan upaya itu pe.ngelenggaraan pemerlntahan maupu.n kebljakan yang'tertiait Oentan lajak, ijin dan retribusi. Dari data di atas kita juga bisa menyimbulkin bahwa r6ta iomohon awal pemerintahanRya mengarahkan kebijakan untuk meningkatkan pADpada dan pembentukan sistem pemerintahan. Namunj dari hasil wawancara diketahui bahwa setelah dilakukan kajian terhadap berbagai perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Tomohon, ternyata sebagian besar bersifat merugikan pemerintahan dan masyarakat di masa yang akan datang, sehingga pemerintah romohbn selanjutnya lebih berhati-hati .berbagai dan berniat mengadakan revisi atas perda yang mereka keluarkan.
dalam menghasilkan berbagai keb'rjakan baik
Proses Kebijakan Proses formulasi kebijakan di kota Tohomon berjalan baik dan metibatkan masyarakat. Kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif bedatan baik dan lancar, inl terbukti dari berbagai perda yang ditetapkan. Partisipasi masyirakat dalam *"nyurrn berbagai kebijakan di daerah ini tergolong tinggi, kaiena sebelum menyusun sebuah kebijakan, pemerintah biasanya mengundang tokoh masyarakat dan para pihak, lalu berdiskusi Iasa Konsultansl Kalan pcrccpatan pcmbangunan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggaran 200i
3
- lr
Laoorcn Ahhir
dan merumuskan secara
bersama-sama berbagai kebijakan yang menyangkut masyarakat. Pada pertemuan itu juga dilakukan sosialisasi itas teUiiakin sebelur'nya yang telah ditetapkan. Kota Tomohon juga menerapkan jaring aspirasi masyarakat dalam menyusun arah pembangunan daerahnya. Implemeniasi t<eUiiakan juga berjalan lancar, terbukti hingga kini belum ada protes atau pun demo menentang keb'rjakan pemerintah daerah. Pada saat ini Kota Tomohon sedang berusaha menyusun rencana pembangunan di wilayahnya, dan pada saat kajian dilakukan, hasilnya masih berupa draft yjng akan segera disempurnakan.
83.
Perekonomian
Keuntungan posisi geografis Kota Tomohon di pegunungan dan letaknya antara ibukota Manado ibukota Propinsi Sulawesi Utara dengan beberapa Kabupaten i'tinahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Induk, maka mlrupakan lintasan 'dari arus koleksi dan distribusi barang maupun penumpang serta menjadikannya sebagai kota Transit.
Kontribusi PDRB masing-masing sektor hampir merata. Dimana sektor pertanian :9b9:9r 27,60/o, Jasa-jasa L6,7o/o, Perdagangan hotel dan restoran L4,!4o/o, 6angunan 72,460/o,Industri Pengolahan 11,l2o/o, pengangkutan dan komunikasi 9',37o/o.
Dengan ikfim yang sejuk maka sektor pertanian berkembang kearah agribisnis dan tanaman hias. Jasa dan perdagangan cukup lengkap dengan tersedianya banyak bank di Kota Tomohon, diantaranya: BCA, Danamon, Mandiri, BRI 3, BNI gpR dan Bank Sulut. Demikian pula potensi pariwisata menawarkan beberapa obyek wisata alam, dan tersedianya rumah peristirahatan/hotel. Disamping itu' terdapat usaha pembuatan rumah kayu sistem knock down yang diekspor ke.mancanegara.
C3.
Soslal Demografi
Ketenagakerjaan Penduduk Kota Tomohon saat ini berjumlah 86.997 jiwa. pada tahun 2002 jumlah pedagang di Tomohon adalah 554 orang, sedangkan di Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa, ada 401 pedagang. Hal lni menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan bukan merupakan hal yang baru di Tomohon. Sementara jumlah yang menganggur saat ini.suatu. dlperklrakan sebanyak 3.052 orang. Sedangkan Jumiah penOuOuI bekerJa selama 42 Jam atau kurang di rota Tomohon dlperktrakan sebesar 70,L2 persen.
Potensi Sosial Kapital Sebagai kota pendidikan, tingkat pendidikan formal masyarakatnya cukup baik. Saat ini Tomohon hampir terbebas dari pendidikan dasar 9 tahun. Kola kecil yang terletak diwilayah pegunungan ini memitiki enam perguruan tinggi Negeri dan Swasta, dan SMU yang pernah memperoleh penghargaan tingkit nasiona[Tomohon selain disebut sebagai kota pendidikan juga berpredikat sebagai kota perdagangan karena. letaknya yang strategis. Tingkat kesejahteraan masyarakat kota Tomohon termasuk. kategori baik yang ditindai oe-ngan angka kemiskinan relatif kecil, hanya 7,53o/o pada tahun 2004. seirlng dengan tingfat keseJahteraan masyarakat yang baik, tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Tom-ohon jugl baik. Kesadaran akan arti kesehatan ini tidak lepas dari tingkat pendidikan masyarakat.
percepatan pcmbangunan ?sa Konsakansl KaJlan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 200j
3-12
Loooron Akhir
Letaknya yang strategis, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak, lingkungan alam yang sejuk dan indah Tomohon menjadi kota tujuan dari warga masyarakat sekitarnya. Penduduk menJadi terdiri darl beragam suku dan agama. rtehadirin para pendatang baik untuk berobat, study, maupun berdagang telah *seidang mewarnai kehidupan sosial.. masyarakat setempa.t. seperti di Kabupaten Bedagai, di Tomohon kehadiran pendatang disambut dengan tangan terbuka dan rienjadiklan' kota ini lebih dinamis. Peran tokoh-tokoh agama-men;ad'ikan dinamika sosiaf tLtip-na.monis, rukun
dan damai. Keharmonisan hubungan antar warga dan antar etnis, antar pemeluk agama serta. sikap gotong-royong yang masih kuat di kota ini mengindikasikan bahwa modal sosial masyarakat berkembang baik dan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan daerah.
D3,
Prasarana dan Sarana
Fasilitas Umum dan Sosial
5oi: Tomohon yang berpredikat sebagai kota Pendidikan dan kesehatan, memitiki fasilitas skala regional bahkan nasiona'i. sekolah sD, sMp sMU dan Unggutan dan Perguruan memiliki prestasi yang dapat dibanggakan di tingkat nasional dan Inggi; internasional. Ketersediaan 2 (dua) Rumih Sakit swasta, ns Bethesdi dan RS Gunung Maria .pun menjadi rujukan dari Kibupaten Minahasa Seiatan, Minahasa Utara, Bitung,
Manado, Maluku Utara bahkan papua.
Utilitas sebagai kota perlinlu:"!, persinggahan dan peristirahatan; utilitas di Kota Tomohon sudah cukup memadai. Bahkan terdapat potensi panas bumi Geothermal di Lahendong kapasitas 60 MW, dimana telah dioperasikan oteh pertamina sebesar 20 -y.?19 Temiliki
MW' suplal listrik dilayani secara interconnecting dari sumber paiA Tanggari I berkapasitas 18.000 Kw; PLTA Tanggari II berkapaiitas rg.0o0 KW dan pLTA Tonsea
Lama 380 Kw dengan Jumrah energi ristrik terjuar r.629.724 KWh.
Untuk sarana alr bersih yang dikelola oleh PDAM, sumber yang ada cukup memadai dan telah melayani 600lo darijumlah penduduk dan q,oo/o dari luas witayarr dengan jumlah air yang didistribusikan sebanyak t'.I22.683 m3. Pelayanan Telkom lelan m-encapai 5.450 sst, dan direncanakan penambahan sebesar 2.250 sst.
E3.
Kelembagaan
Struktur Organisasi seperti umumnya d'aerah otonom baru, kota Tomohon juga daerahnya berdasarkan No. 8 tahun 2003 tentang pedoman menyusun perangkat organisasi perangkat Daerah.
PP
8/2003
mber: Badan Kepega
Jasa Xonsultansl Xalaa percepatan pcmbangunan Daeroh Otonom Baru Tahun Anggaran 200i
3-13
Laaorsn Akhir
Bila ditinjau dari sisi unit organisasit mg\a bila ditinjau dari sisi dinas, maka jumlah dinasnya tldak bertentangan dengan Jumlah yang diiji;tan Oi Oueian, namun jika dilihat dari sisi jumlah kantor dan badin, maka ;umlainyi telah melebihi jumlah yang yang diperbolehkan dalam PP 8/2003. berdasaikan PP ini, jumlah maksimal kantor/badan adalah 8, sementara kota Tomohon 9. Tetapi bila biti ditinjau dari jumlah total unit organisasi yang ada maka, jumlahnya masih belum mele-bihi batai maksimal unit organisasi daerah..Unit organisasi yang terbentuk saat ini sudah merupat
Jumlah Pegawai pemda Bila ditinjau dari jumlahnya, maka jumtah pegawai pemerintah daerah di Kabupaten Kota Tomohon masih belum memadai_agar mampu menjalankan tugas dan iungsi pelayanan masyarakat. Saat ini Jumlah PN3 yang ada dt kota Tomohon- seban yau z1o orang, dengan tugas melayani kurang lebih penduduk seba nyak g7.719 orang. Rasio perbandlngan antara PNS dengan penluduk adalah 1 banding 114 orang, atau dengan kata lain satu orang PNS harus melayani 114 orang. Jika kita band'ingkan jumtah persentase PNS Kota.-Tomohon dengan Nasional maka bisa dikatakan kalau jumlin prus di daerah ini masih dibawah persentase PNS nasional, yaitu 0,Bo/o dibanding L,9o/o. Dan jika dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya 'yiit, 4-so/o maka bisa dikatakan kalau persentase PNS di kota Tomohon masih kurang.' Pada awal terbentuknya, pegawai yang ada di Kota Tomohon berasal dari Kabupaten Minahasa dan Propinsi Sulawesi Utara. balam proses perpindahan dari Kabupaten, tidak terjadi tarik menarik, karena pihak Kabupaten Minahasa secara sukareta memberi ijin bagi para pegawai yang ingin bekerJa di kota Tomohon.
Kapasitas pegawal pemda
Bila ditinjau dari kapasitas pegawai maka, dari sisi eselon,
banyak eselon di Kabupaten ini yang masih belum terisl, sebesar arb iabatan, dan jabatan yang paling lowong adalah eselon IV yang termasuli dalam kategori jabatan yang banyak bersifat
operasional sehingga berdampak langsung pada kemampuan memberikan pelayanan kepada publlk.
Sumber: Badan KepegEwaiJn
b@
Jika ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan, maka jumlah pegawai SLTA dan S-1 sudah hampir berimbang, sehinggJ bisa dikatakan kaliu kapasita.-s pegawai dari segi pendidikan masih kurang, kareni sebaiknya po.ri puguwai berpendid'ikan S-t lebih banyak dibanding pegawai berlatar belakang pendidikan SLTA.
Jasa Konsullansl Kalan pcrccpatan pem bangunan Daerah Otonom Boru Tohun )nggaran 200i
3-14
Laporan Akhir
Tingkat Pendidikan
lumlah
SD
Persentase 10 10
SLTP
SLTA
738 46 284 92
D1
D2 D3 D4 S1 S2 S3
5
702 26 0
Total
1913
Sumber: Badan Kepegawalan Daerah Kota Tomohon,2OOS
0.52 0.52 38.58 2.40 14.85 4.81 0.26 36.70 1.36 0
100
Berdasarkan hasll wawancbra, kapasitas pegawai pemda menurut Sekretaris Daerah sudah cukup memadai dan selama ini mampu menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya dengan baik. Meskipun ada beberapa jabatan yang masih belum terisi, nariun pihak pemerintah daerah berusaha mengisi dbngan meminta tenaga dari perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut maupun yang berasal dari Universitas Sam Ratulangi. Namun akibat keterbatasan dana, daerah ini belum memiliki strategi untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemda kecuali dengan mengirim mereka mlngikuti pelatihan di daerah lain atau pun Jakarta.
Kerjasama Kota Tomohon dengan Kabupaten Minahasa Meskipun proses pemekaran Kota Tomohon tidak menimbulkan konflik dengan Kabupaten induk dan tanpa disertai perjuangan yang panjang, namun kerjasama antara Kota Tomohon dengan Kabupaten Induk masih beluni teiiaai. Setelah m6misahkan diri dari Minahasa, praktis kota Tomohon berjalan sendiri, dan menerima bantuan dana dari
Kabupaten induk dl tahun pertama saja. Untuk tahun selanjutnya, karena terjadi penurunan pendapatan daerah Minahasa yang sangat drastis, larena harus membagi wilayahnya ke dafam 4 wilayah, yaitu kota Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan Minahasa sendiri, maka daerah ini tidak mampu menyantuni hingga tahun ke tiga. 5"tju. sama dengan daerah lain pun juga belum dirintii, karena flt us utama kota Tomohon masih pada upaya pembenahan diri sendiri.
Kerjasama Kota Tomohon dengan propinsi Kerjasama antara kota Tomohon dengan pemerintah propinsi, berjafan dengan baik dan sejauh ini propinsi selalu memberi bJntuin kepada kibupaten ini Meskipun masih ada permasalahan atas aset propinsi yang ada di kota ini, namun secara keseluruhan koordinasi yang terjalin antara kedua pemerintahan berjalan baik dan sinergia.
Kerjasama Kota Tomohon dengan Daerah Sekitar Hingga kini belum ada upaya kerjasama antara kota Tomohon dengan daerah
sekitarnya.
F3.
Pendanaan dan pembiayaan
Sumber pendanaan Kota Tomohon pada tahun 2005 masih mengandalkan dari sumber dana perimbangan. Sumber yang berasat dari PAD baru mencapii Rp 3,17 Milyar ataui Jasa Konsultansl Kafian Pcrcepatan pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggarcn 2005
3
-
15
Laooron A*hir
4,06 persen dari estimasi APBD, padahal terdapat potensi yang cukup besar dari pajak wisata, hotel, restoran, hiburan, retriobusi Uin penjualan minuman. Pada tahun-tahun mendatang pemerintah daerah akan melakukan optimalisasi terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun negara dan memperjuangkan adanya pendapatan daerah dan bagi hasil dari area Geothermal panas bumi Lahendong. Disamping itu juga mengupayakan pengembangan Kota Tomohon sebagai pusat wisata dan peristirahatan yang dapat mendatangkan retribusi dan jenis pendapatan lainnya.
Belanja rutin non gaji
Besaran (Rp) 42.973.780.419 L7.771.840.718
45.78t.253.863 Sumber: RPIM Kota T
3.1.1.4 Kabupaten Sumbawa Barat
44. Kebijakan dan Peraturan Sejak ditetapkan menjadi daerah otonom, daerah ini telah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Jumlah perda yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 22 buah, dan sebagian besar mengatur tentang pembentukan perangkat daerah dan tentang retribusi dan pajak. Hingga kajian dilakukan keb'rjakan yang menonjol adalah kebijakan di bidang sistem pemerintahan dan upaya peningkatan PAD melalui retribusi.Klasifikasi atas keb'rjakan yang dihasilkan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Sistem pemerintahan
Sumber: Sekda Ka
Dalam proses formulasi kebijakan, hubungan antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Sumbawa Barat berjalan selmbang dan dinamis. Dalam proses penetapan berbagai perda, tidak terjadi konflik yang terlalu berarti, karena semua perda, yang semuanya merupakan inisiatip eksekutif, disetujui dain disahkan oleh DPRD Kabupaten tanpa konflik yang berarti. Kontrol dari DPRD cukup besar, karena pada saat kajlan dilakukan, DPRD Sumbawa Barat membentuk tim pansus untuk menyelidiki dugaan mark-up penyusunan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat.
Upaya menarik para investor untuk menanamkan modal di daerah ini masih belum diatur secara pasti, dan dilakukan secara informal, dengan cara memudahkan sernua proses ljin secara verbal oleh Bupati. Untuk mengisi kekosongan peraturan, maka
Jasa Konsultansl Kofian P.rccpatan Pcmbongunan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3-16
Loooran Akhir
pemerlntah memutuskan untuk mengacu pada kebijakan yang diterapkan oleh kabupaten induk. Proses Kebijakan Bila ditinjau dari sisi-proses, proses formulasi kebijakan di daerah ini dilakukan tanpa melalui upaya soslalisasi kepada masyarakat, ini karena keterbatasan waktu datam proses penetapan. kebijakan yang ada. Namun setelah kebijakan diimplementasikan, maka pemerintah berupaya melakukan sosialisasi melalui pertemuan-f"rtu111uun formal dan-informal tlngkat kecamatan maupun desa. Jika dtunJau dari sisi imiiementasi, maka kebijakan yang diketuarkan tidak begitu saja aiteiima oleh masyarakat. Masyarakat yang ada dt wilyah ini sudah cukup kriiis sehingga protes terhadap kebijakan pemerintah sering dilancarkan. Namun, proses ini tiaat sampar: menghalangi implementasl kebljakan karena antusiasme'masyarakat yang masih .u[up tinggi.
84.
Perekonomlan
sebagai pintu gerbang memasuki pulau sumbawa dari arah Mataram dan Bali, maka prospek perkembangan perekonomian di kabupaten sumbawa menjanjikan. Ditambah lagi terdapatnya potensi sumber daya alam Barat cukup dengan adanya
penambangan pT Newmont Nusa Tenggara.
Potensi pertanian tanaman pangan berupa padi dan tanaman palawija merupakan andalan bagi Kabupaten sumbawa Barat.sebagai penyuplai pangan di Nusa Barat bersama Kabubaten induk sumbawal :uga produksi holtikutturaTenggara menjadi komoditas ekspor diantaranya dengan labeljeruk baii. Juga terdapat berbagai penghasilan lainnya dari perkebunan, peternakan, perikanan darat dan laut serta industri pengolahan dah kera;inan.
C4.
Sosial dan Demografi
Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten sumbawa Barat- saat ini berjumlah 92.405, Dari jumlah ini tercatat sebanyak 41.886 orang sebagai angkatan terii. Jumlah p"ngunggrran terbuka saat ini cukup besar.d-an cendLrung meningkat dari iahun ke tahun, terutama karena banyaknya pekerja dipula-ngkan d-ari rveiara :iran. Jumlah yang Jfl-yang menganggur tercatat sebanyak 4.493 9-ng'atau-sebanyau. td,zi persen. selain'itu-;uga terdapat pekerja yang kurang produktii. nal tnt jugi tertihat o"ii o"r"i""v"' jul,iun penduduk bekerja selama 42 iam atau kurang oi rib-upaten sumoawa Barat diperkirakan sebesar 61.56 persen.
Potensi Sosial Kapital Kondisi tingkat pendidikarr masyarakat kabupaten surnbawa dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Barat masih sangat rendah Angka partisipasi sekolah penduduk usia sekotah (7-12 tahun) masi6-rendafr. Angka partisipasi relatif tinggi terdapat di Kecamatan sekongkang (7ovo) dan Kecamatan Taliwang (600lo) sedangkan angka partisipasi rendah oi kecairitan Brang n". dan Kecamatan Jereweh ii+"2"), (39%o)' Jumlah penduduk yang menamatkan pendidii
Jasa Konsultansl Kalan perccparaa pembangunan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggaran 200i
3-17
Laporon Akhir
B.dan_C serta pengangkatan guru bantu sebanyak 60 orang dan t67 cpNS selama tahun 2004. Kabupaten Sumbawa Barat, seperti halnya kabupaten lain di wilayah Indonesia Timur adalah termasuk kategori Desa Terting.gal'dengan tingkat kemiskinan yanj relatif tinggi. Bahkan di satu kecamatan mencapJi- 960/o merupakan KK miskin dan di iendudik ibukota kabupaten sendiri yaitu diTaliwang masih terdapat sebanyak go% KK miskin.
9":.?t9 umum tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat masih rendah. Indikator rendahnya tingkat kesehatan masyarakai ini antara lain angka kematian bayi yang.masih tinggi.dan ju.mlah warga masyarakat yang sakit. :enis"penvakit terbesar adalah ISPA, selanjutnya berturut-turut aojtan Disentri?an diare. ' ' Didalam kehldupan warga masyarakat, hubungan antar warga dan antar etnis, antar pemeluk agama serta sikap gotong-royong yang disebut dengin "t"tapilui. masih kuat. Indikasi lain tentang modal sosiai ini'ditunluk-kan dengan petestarian nitai-nilai luhur tradisional dibawah. Lembaga Adat Tana Sumbawa. Namun demikian hubungan antar kelompok masyarakat tertentu dengan Pemerintah Daerah telah terjaoi penurunan kepercayaan yang ditandai dengan unjuk rasu bidung politik 28 kasus, unjuk rasa ekonomi 16 kasus.
D4.
Prasarana dan Sarana
Bila dibandingkan dengan dua wilayah kajian sebelumnya, yaitu Sumbawa Barat kota Tomohon, maka kota Tasikmaliya bisa ditatakan memiiiki kondisi yang jauh dan baik, terutama bila ditiniau dari sisi pendapatan dan prasarana yang ada. lebih Bahkan wilayah ini.sedang membangun sarana perkanioran baru untuk mengganiikan balai kota yang .sebelumnya alog-tai sebagai pusat pemerintahan kota administratif. Bita ditihat lebih jauh, kondisi ini disebabkan oleh sejumlah alasan, yaitu:
1. Kota ini sebelumnya
2'
merupakan daerah kota administratif, sehingga sebelum melepaskan diri dari Kabupaten ini telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Wilayah yqnq sekarang masuk menjadi wilayah Kota Tasikmalaya, sejak dulu sudah menJadi pusat jasa dan perdagangan iefta menjadi daerah transit bagi wilayah-wilayah sekitarnya menuju kota Blndung dan :akarta.
Fasilitas Umum dan Sosiat sebagai kabupaten bgtu .vqlg. tadinya berawal dari kecamatan, banyak hat yang harus disiapkan oleh Pemerintah KJbupaten termasuk purnunlnun p"nv"oiuln dan fasilitas sosial yang memadai. Termasuk pula areal dan gedung fisititas umum untuk kegiatan perkantoran.
Utilitas Demikian juga utilitas
berupa listrik, air bersih, telepon dirasakan masih belum memadai terutama untuk wilayah perdesaan. Hanya kondisi jalan dan transportasi saja yang. dianggap cukup baik, apalagi dengan adanya pelabuhan poto Tano di Kecamatan Seteluk.
Jasa Kon^sultansl Kolan percepstan p.mbangunan Daerah Otonom Baru Tahun )nggaran 200i
3
- l8
Laporon Ahhir
E4.
Kelembagaan
Struktur Organisasi pemerintah Daerah Struktur organisasi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk berdasarkan pp No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan jumlah dinas sebanyak 14 buah. Struktur ini sudah cukup lengkap dan sesuai denga-n kebutuhan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Namun struktui ini masih dan belum disahka.n melalui perda akibat adanya isu yang terkait dengan akan dikeluarkannya aturan baru tentang perangkat daerah oleh pemerintah pusat.
Kab Sumbawa Barat
Sumber: Sekda
PP
8/2003
Sumbawa Barat, 2005
Ketidakpastian ini tentu saja cukup mengganggu proses perjalanan pemerintahan dan selanjutnya proses. pelayanan kepada masyariLat. Namun dierah berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan tetap mangacu pada struktur yang suoah'disusun, dan menindaklanjuti dengan menyusun rencana strategis masing-masing dinas dan badan sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan. ti!.a bandingkan antara potensi dan perangkat daerah yang sudah disusun bisa dikatakan bahwa bahwa struktur yang aia sudah seiuai-oeng;n potensi maka yang dimiliki oleh daerah Kejelasan tugas dan furigsi dan kelengt
Jumlah Pegawai pemda Bila ditinjau dari jumlahnya, maka j'umlah pegawai pemerintah daerah di Kabupaten sumbawa Barat, s?Ta seperti jumlah pegawuioi oob lainnya ruiin-betum memadai untuk mampu menj.alankan tugis dan fungsi pelayanan masyarakat. Hingga kinijumlah pegawai yang ada di daerah ini sebanyat i.oi+ orang, dengan jumlah miiyaratjt yang harus dilayani sebanyak 92.405. Rasio antara pms dengan penduduk adalah 1: 92, atau dengan kata laln,.1 PNS melayanl 92 orang. Blta"diperbandingkan o"ngrn skala persentase nasional maka jumlah PNs di sumbawa Barat masih ietip ieOin renOjfr, namun tidak terlalu jauh. Persentase PNS di daerah ini adalah L,Lo/o, sLmentara skala nasional sebesar r,9o/o. Jika dibanding dengan persentase normal (4-So/o), maka jumlah ini masih kurang. Pada awal terbentuknya, pegawai yang ada di Kabupaten ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Sumbawa dan dari Propinsi, dan tahun berikutnyi p"r"iint"t, daerah melakukan rekrutmen melalui jalur seleksi dan dilakukan secara terbuka transparan. Proses yang transpaian ini diharapkan mampu menghasilkan jenis dan dan pegawai. seperti' yang diharapkan. l,lamun untuk sementara, \gma.1Oyan dan diperkirakan hingga tahun kelima, akibat adanya keterbatasan kuota pengangkatan pNS olglt P:*urintah pu:-a!,.maka kinerja aparat pemerintah daerah tidak bisa makstmal akibat jumlah yang tidak sebanding-dengan odnvaknva pekerjaan dan luasnya wilayah layanan
pemerintah.
J as a K on-su I tans ! K aJ t a a pcrccpa tan pcm ba n g un an
Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran
200i
3-t9
Laooren Ahhir
Kapasitas Pegawai Pemda
Bila ditinjau dari sisi kemampuan dan kapasitas, maka kapasitas pegawai pemda Sumbawa Barat bisa dikatakan masih belum memadai, dan hingga kajian dilakukan masih banyak eselon II (golongan IV) yang belum terisi dan ada beberapa jabatan struktural yang masih kosong karena belum ada orang yang mampu dan bisa
mendudukinya. Tentu ini akan mengganggu kinerja pemerintah daerah, terutama untuk pelaksanaan tugas-tugas strategis yang banyak dipegang oleh para pejabat eselon II (golongan IV).
3LJabatan
Tersedia
llla
l
eflsr
Lowong
1
0
1
16 35
2
IIIIa
18 67
IITIb IV/a Total
5
5
t7B 269
90
32 0 B8
t46
L23
rr/b
Sumber: Sekda Kabupaten Sumbawa Barat, 2005
Untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemda, pemerintah daerah telah menyusun sejumlah strategi yaitu melalui pelatihan dan meningkatkan tingkat pendidikan para pegawainya dengan membuka program megister jarak jauh, dengan tenaga pengajar berasal darl Unlversltas Mataram dan UI.
Kerjasama Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa Sejauh ini kerjasama antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Sumbawa sebagai kabupaten induk hanya bersifat konsultatif semata dan tidak ada bantuan teknis atau kerjasama maupun keputusan bersama antar kedua kabupaten. Kewajiban daerah induk untuk menyantuni Kabupaten Sumbawa Barat hanya dilakukan di tahun pertama, dan untuk tahun selanjutnya dihentikan karena ternyata untuk tahun selanjutnya pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Barat justru lebih besar dibanding kabupaten induk karena uang royalti penambangan PT. Newmont yang selama ini masuk ke kas Sumbawa, setelah pemekaran, menjadi hak Sumbawa Barat karena wilayah penambangan PT. Newmont masuk ke wilayah Sumbawa Barat.
Kerjasama Kabupaten Sumbawa Barat dengan propinsi Kerjasama antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan propinsi berjalan baik dan sinergis. Pemerintah propinsi banyak memberi bantuan kepada daerah ini, baik itu bantuan dana dan teknis serta menJadi jembatan bagi proses pemisahan dengan kabupaten induk, Sumbawa
Kerjasama dengan daerah sekitar Hingga kini kabupaten ini belum melakukan kerjasama dengan daerah lain, selain induk dan proplnsl.
F4,
Pendanaan dan Pembiayaan
J osa Xonsultansl
lhlaa
Percepatan Pembangunan
Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3 -20
Laooron Ahhir
Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat saat ini berjumlah 92.405. Dari jumlah ini tercatat sebanyak 41.886 orang sebagai angkatan kerja. Jumlah pengangguran terbuka saat ini cukup besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, telutama karena banyaknya pekerja TKI yang dipulangkan dari Negara Jiran. Jumlah yang menganggur tercatat sebanyak 4.493 orang atau sebanyak L0,72o/o. Selain itu juga teidapat pepe6a yang kurang produktif. Hal ini juga terlihat dari besaranya jumlln penauOuk bekerja selama 42 jam atau kurang di Kabupaten Sumbawa Barat diperkirakan sebesar 61.56%. Secara keseluruhan Kabupaten Sumbawa Barat pada saat ini masih mengalami defisit anggaran. Alokasi belanja daerah terdapat pada porsi belanja aparatur yang mencapai 61,LL.VI, sedangkan belanja publik hanya 38,89o/o. Ketimpangan ini disebibkan oieh terjadinya penambahan pegawai dan juga pemberiaan beasiswa untuk pegawai, sementara pembangunan sarana dan prasarana belum dipenuhi sebagaimana mestinya. Untuk mengimbangi alokasi belanja publik Ini pemerlntah Kabupaten Sumbawa Aarat masih mengupayakan bantuan pusat mapun propinsi.
3.1.1.5
KotaTasikmalaya
45. Kebijakan dan peraturan Kebijakan yang dihasilkan oleh daerah ini sudah cukup beragam dan dibagi ke dalam beberapa seri. Seri A mengatur tentang Struktur Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Seri B mengatur tentang Retribusi, Seri C tentang pajak, dan seri D mengatur tentang gegala sesuatu yang belum diatur dalam seri sebilumnya, termasuk 1i Aalamnyi kebijakan yang terkait dengan peraturan yang mengarah'pada upaya pembangunan daerah, seperti air bersih, daerah-daerah pusat pertumbuhan, pedagang kaki lima dan lain-lain.
Sistem pemerlntahan
Proses formulasi kebijakan di kota Tasikmalaya sudah cukup demokratis, yaitu melalui penjaringan aspirasi yang kemudian tingkat urgensinya diolah dan diUobot secara transparan, dan hasil pembobotan itu kemudian selanjutnya akan menjadi daftar kegiatan pembangunan di daerah ini. Kontrol masyarakat terhadap berbagai teOilatan pemerintah cukup ketat karena adanya kontrol dari para tokoh agama dan LSM.
85,
Perekonomian
Dengan adanya kegiatan perdagangan dan industri kerajinan, maka sektor perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan rirerupakan kontribusi pertama (29.7Lo/o) dan kedua (16.050/o) dalam PDRB. Sebagai kota yang yang sebelumnya merupakan Keresidenan priangan Timur, Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Administratif, teninut kegiatan ltansl K aJtaa Pcrcepatan pem b ang u n a n Dacrah Otonom Bara Tahua Anggaran 200i J as a K ons u
3-21
Laooron Akhir
yang berlangsung di Kota Tasikmalaya menunjukkan eksistensi kota ini sebagai daerah otonom baru.
C5.
Sosial dan Demografi
Ketenagakerjaan Penduduk Kota Tasikmalaya saat ini berjumlah 538.586. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya bekerja atau penduduk yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang produktif. Jumlah angkatan pada saat ini diperkirakan sebanyak 366.916 dengan Jumlah penganggur sebanyak 32,789 orang atau 8,93%o.
Mereka yang bekerJa banyak dl sekotor kerajinan yang tersebar di seluruh pelosok kota, terdapat 7.673 unit usaha bordir melibatkan LB.44O pekerja dengan nilai yang 9!f.f dihasilkan Rp 4L6,7 miliar. Hal inilah jugalah yang memberi nama liin Oagi koti Tasikmalaya sebagai Kota Kerajinan.
Potensi Sosial Kapital Sebagai kota baru, Kota Tasikmalaya telah memiliki Sumberdaya Manusia yang baik. Tingkat pendidikan masyarakat tergolong tinggi. Indikasi tingginya tingkat pendidikan masyarakat ini ditunjukkan dengan angka rata-rata lama sekolah warga masyarakat yang sudah lebih dari 9 tahun. Masyarakat warga Kota Tasikmalaya memiliki mata pencarian utama sebagai pedagang
atau pengrajin. Hasil kerajinan Kota Tasik telah membawa sebagian besar warganya termasuk kategori sejahtera. Tingkat kesejateraan warga kota ini dindikasikan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2004 yang tinggal 8,48o/o. Tingkat kemiskinan Kbta Tasikmalaya paling rendah dibanding dua kota baru yang lain di Jawa Barat yaitu Kota Cimahi dan Kota Banjar. Kota Tasikmalaya yang sebLlumnya merupakan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, sudah menjadi kota transit dan kota perdagangan. Sebagai kota transit dan perdagangan, Tasikmalaya merupakan daerah lerbuka dimana pedagang dari daerah lain dengan budayanya masing-masing datang dan bergaul deng-an masyarakat Tasik. Hubungan antar budaya yang terus berjalan b-ait<, mengindikasikan adanya saling kepercayaan antar malyarakat warga yang menunjukkan tumbuh kembangnya modal sosial.
D5.
Prasarana dan Sarana
Fasilitas Umum dan Sosial Fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Tasikmalaya sudah cukup memadai.
Utilitas Utilitas yang tersediapun sudah cukup lengkap, hanya saja ada beberapa yang rnasih dikelola oleh Kabupaten induk Tasikmalaya, seperti PDAM.-Tingkat pelayanan air her.sih oleh PDAM baru mencapai 22,Lo/o penduduk Kota TasikmalJya, dan'sebagian besar penduduk memenuhi kebutuhan air bersih melalui sumur dangkal, tapi 30olo penduduk masih kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.
Pengelolaan persampahan perlu ditingkatkan untuk melayani produksi sampah penduduk 1.225 m3/hari, dimana kemampuan pelayanan Pemerintah Kota baru sekitar 311 m3lhari,
Jasa Konsultansl Kafian Pcrcepatan pcmbangunaa Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3 -22
Laooran Akhir
Pembangunan terminal baru sedang dilakukan dan telah dibuat jalan lingkar baru yang mengitari Kota Tasikmalaya.
/ by pass
E5. Kelembagaan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Unit organisasi Kota Tasikmalaya mengacu pada PP 8/2003, dan unit yang ada sangat 1am.pi.ng sehingga mengarah pada desain yang sederhana namun laya fungli. Sedikitnya unit organisasi di Kota Tasikmalaya akan memudahkan koordinasi dan kerjasama antar instansi di daerah ini.
; Biro Kepegawaian Kantor Walikota
Jumlah Pegawai Jumlah pegawai pemda kota Tasikmalaya sebanyak 7000 orang, 5000 orang merupakan guru dan 1128 orang merupakan pegawai pemerintahan. Ratio perbandingan antara PNS dan penduduk adalah L: 478 orang. Dengan kata lain 1 orang PNS harul melayani kurang lebih 478 orang. Bila dihitung dari sisi persentase, maka persentase pNS di kota Tasikmalaya adalah O,19o/o. Jumlah ini cukup kecil bila dibandingkan dengan persentase naslonal yang t,9o/o, bahkan jauh leblh kecil jika dibandingkan dengan jumlah persentase normal, 4-5o/o, Karena dulu kota Tasikmalaya merupakan sebuah kota administratif, yang sudah memiliki pegawai dan fasilitas kantor sendiri, maka pada saat kota ini ditetapkan menjadi sebuah Kota, otomatis pegawai kotip sebelumnya berubah menjadi pegawai pemerintah kota, sehingga proses penyesuaian kepangkatan dan ja6atan, iiaut _ menimbulkan konflik dengan kabupaten induk, atau pun menimbulkin kekosongan jabatan yang berlangsung terlalu lama, tetapi berjalan lancar dan tanpa gejolak ying terlalu berarti. Meskipun ada sejumlah pegawai yang berasal dari Kabupaten induk, namun jumlahnya sangat sedikit, dan pindah atas keinginan sendiri. Sejak berdiri, kota Tasik telah melakukan rekrutmen sebanyak dua kali, din dilakukan secira terbuka dan melalui proses seleksi yang ketat.
Kapasitas Pegawai Bila ditinjau dari sisi kapasitas, maka kapasitas pegawai yang ada di daerah ini sudah cukup memadai, baik itu dari sisi pendidikan, golongan, maupun kinerja yang selama ini
ditampilkan. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berusaha menyusun sejumlah strategi untuk terus meningkatkan kapasitas mereka, karena mereka menganggap bahwa SDM aparat merupakan sebuah faktor yang sangat mempengaruhi kinerja pelayanan terhadap publik.
Untuk wilayah kota Tasikmalaya, eselon yang terisi sudah cukup lengkap dan dari data terakhir yang diperoleh diketahui kalau saat ini hanya 2 eselon y'ang betum terisi.
Jasa Konsultansl Xaflan pcrcepatan pcmbangunan Docrah Otonom Baru Tahan Anggaran 2005
3 -23
Laooran Akhir
Kerjasama dengan Kabupaten fnduk Dalam proses berdirinya, kota Tasikmalaya mengalami konflik yang cukup panjang dengan Kabupaten induk, karena daerah ini terpaksa 'mengusir' induknya keluar dari wilayahnya, sehingga hubungan antar kedua pemerintahan masih berjalan kurang harmonis. Kesepakatan yang dicapai hingga kini, hanya pada proses pengalihan aset, yang hingga saat ini masih terus berlangsung dan masih belum pasti kapan akan berakhir. Kerjasama yang dilakukan dengan daerah lain secara formal belum ada, baik itu dengan wllayah sekitar maupun dengan daerah lainnya. Kerjasama dengan Propinsi Kerjasama antara Propinsi berjalan cukup baik, dan propinsi selama ini memberikan bantuan berupa dana dan bantuan teknis.
Kerjasama dengan Daerah Lain Hingga kajian dilakukan belum ada kerjasama yang dilakukan dengan kabupaten lain.
F5. Pendanaan dan Pembiayaan Perkembangan PAD Kota Tasikmalaya sejak tahun 2003 sudah jauh meningkat dari Rp 26,3 Milyar menjadi Rp 32,1 Milyar pada tahun 2005. Dilihat dari proprsinya terhadap PAD juga terjadi peningkatan yaitu 9,58o/o pada tahun 2003 meningkat menjadi \O,77o/o di tahun 2004 dan pada tahun 2005 sendiri diharapkan menjadi LO,70o/o. Dalam tahun 2004, kontributor PAD adalah pajak daerah Rp 4,2 Milyar, retribusi daerah Rp 24,2 Milyar, bagian laba usaha daerah Rp 856 juta dan lain-lain PAD yang sah Rp 1,6 Milyar. Masing-masing kontributor tersebut mengalami pertumbuhan dimana pajak sebesar 11,30 persen per tahun, retribusi 10,08 persen dan bagian laba usaha daerah 70 persen. Sementara itu secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dirinci menurut sumbernya terjadi peftumbuhan PAD sebesar LO,4Lo/o, dana perimbangan 5,50o/o dan lain-lain sebesar 69,630/o.
Dari sisi anggaran belanja selama periode 2003-2005 telah mengalami kenaikan ratarata sebesar 7,690/o. Proporsi terbesar pada tahun 2004 adalah belanja publik sebesar 77,94o/o dan belanja aparatur 22,O60/o. Untuk perkembangan pembiayaan sendiri pada tahun 2004 mengalaml surplus sebesar Rp 13,7 Milyar.
3.1.2 Rangkuman Hasil Analisa 3.1.2.1 Kebijakan.dan Peraturan
No
Jenis Kebijakan
Serdang Bedaqai
1
Sistem pemerintahan
J
2
Keuanqan
1
3. 4
Iiin 10
5
6.
Palak Retribusi Lainnya
Total
Tomohon
Sekadau
Ba
rat
Tasik malaya 15
5
2
1
1
3
2 5
3 5
2 2 6
4
1
11
3
1
2L
7
2
36
50
Sumbawa
10
11
Sumber: Berbaqal Sumber. 2005
Jasa Konsultaasl Kaflan Pcrccpatan Pembangtnan Dacrdh Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3 -24
Laoorsn A*hir
Dari data kebijakan di atas setelah diperbandingkan maka jumlah keb'ljakan yang paling variatlf terdapat dl Kota Tasikmalaya. Ini sejalan dengan usia berdirinya Tasikmalaya yang lebih lama dibanding daerah lain.
Satu hal yang bisa disimpulkan bahwa bisa dikatakan kalau tahap kebijakan yang ada di daerah ini masih pada tahap penciptaan sistem pemerintahan dan peningkatan pendapatan daerah. Belum ada kebijakan daerah yang mengarah pada upaya pembangunan daerah dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Situasi sepefti ini tentu saja menimbulkan dampak terhadap proses pembangunan di wilayah ini. Bisa dikatakan bahwa untuk sementara waktu proses pembangunan di wilayah ini terhenti untuk sementara, hingga terbentuk suatu sistem pemerintahan yang stabil dan mumpuni. Oleh sebab itu, pada tahap awal ini, bantuan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan, melalui berbagai jenis program, di wilayah ini sangat dibutuhkan agar proses pembangunan tidak terhenti, sebelum nanti pemerintah daerah mampu berdiri dengan baik. Upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD daerahnya juga perlu dilakukan secara hati-hati untuk mencegah timbulnya efek biaya ekonomi tinggi yang akan menimbulkan dampak berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi tinggi.
3.1.2,2 Perekonomlan
A.
Sektor Ekonomi Strategis
.
PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi.
.
Struktur ekonomi: Dominan pertanian, kecuali Kota Tasikmalaya yang didominasi oleh perdagangan, hotel dan restoran.
.
Sektor strategis: Bervariasi menurut kabupaten/kota. Kabupaten Sumbawa Barat adalah pertanian, pertambangan dan pariwisata. Kota Tomohon adalah industri pengolahan dan pariwisata. Kota Tasikmalaya adalah industri pengolahan, perdagangan dan angkutan. Kabupaten Serdang Bedagai dan Sekadau adalah perkebunan.
Items 1. PDRB (Milyar rupiah) 2. Jumlah penduduk 3. PDRB perkapita (ribu rupiah) 4. Laju pertumbuhan ekonomi
Serdang Bedaoai 1.900 597.499
Sekadau 560 168.041
7.360
3.332
5,44
2,60
Kota Sumbawa Tomohon Barat L20 1.926 86.997 92.405 L.379 20.843 4,7O
Kota Tasik
3.765 593.044
6.654
4,99
(o/o\ Catatan: - tidak ada data Sumber: Berbagai Sumber, 2005
Jasa Konsultansl Kafian Pcrccpalan Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3 -25
Laooran Ahhir
Lapangan usaha Pertanian Pertambanqan dan qalian Industri pengolahan Ustrik, gas, air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan Restoran Pengangkutan dan komunikasi Jasa usaha persewaaan & iasa perusahaan
lasa-jasa
Serdang Bedaoai 55,71
17,!7
13,63
13,55* 100.oo
Total
L.44 L2,46 14,L4
Sumbawa Barat 34.37 6,76 2,23 4,26 9,85 19,53
2.45
9,37
14,18
10.20
5,46
4,54
1,10
10.39
3.89
t6,70 100,oo
Ll,74 100,oo
100.oo
Sekadau
46.72 2.L3 13.84 0.28 6.89 18.34
100.oo
Kota Tomohon 27,60 0
tt,L2
Kota Tasik
9.29 0.01 16.05 L.44 9.61 29.7L
13.31
Catatan: * adalah lainnva Sumber: Berbagal Sumber, 2005
B. Peluang fnvestasi
. .
Besarnya investasi relatif masih sedikit. Di Kabupaten Sumbawa Barat investasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) cukup besar. Peluang investasi: Bervariasi menurut kabupaten/kota. Sumbawa Barat adalah perikanan dan kelautan. Kota Tomohon adalah industri pengolahan dan perdagangan sefta agribisnis. Kota Tasikmalaya adalah industri pengolahan dan perdagangan. Kabupaten Serdang Bedagai adalah perikanan, perkebunan (kelapa sawit, kakao dan karet) serta pariwisata. Kabupaten Sekadau adalah perkebunan (kelapa sawit) termasuk agribisnis dan agroindustri.
3.1.2.3 Sosial Demografi
A.
Ketenagakerjaan
Items
Serdang Bedaqai
Jumlah penduduk Kepadatan (orang/km2) iumlah angkatan keria lumlah penganqguran Angka penganqquran (o/o)
Sekadau
Kota Tomohon
168.041
305
31
26L.876 14.272 5.45
r45.233
597.499
4.82t 3.32
86.997
Sumbawa Barat 92,405
593.O44
762
59
3.457
3.052
41.886 4.493 1o,72
366.9L6 32.789 8,93
Kota
Tasik
Catatan: - tidak ada data Sumber: Berbagai Sumber, 2005
B. Potensi Sosial Kapital Jaso Konsultansl KaJlan Perc.palon Pemhangunan Dacroh Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3 -26
Laoonn Akhlr
Uraian 1. Kabupaten Serdang Bedagal
2. Kabupaten Sekadau
Penduduk heterogen, rukun dan damai mencerminkan sikap terbuka dan mudah menerlma budaya lain. TerJadl alkulturasi budaya yang melahlrkan budaya baru. Dengan dukungan tokoh agama dan masyarakat nilai-nilai ini memungklnkan untuk mendorong perkembangan daerah. Pendidikan belum merata dan kualitas rendah, juga kesehatan masyarakat masih rendah. Penduduk menjadi kurang produktif dan miskin. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan rendah.
Tingkat pendidikan formal masih sangat rendah, kemiskinan cukup tinggi berpengaruh pada derajad kesehatan. Kurang kesadaran akan sanitasi dan gizi. Keragaman etnis dan keragaman beragama membangun keharmonisan hubungan sosial. Namun demikian kemiskinan dan kebodohan menjadikan
warga rentan terhadap pengaruh luar yang berbentuk penyakit sosial (prostitusi). Adat-lstladat terjaga dibawah Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Budaya Melayu.
3. Kota Tomohon
4. Kabupaten Sumbawa Barat
Tomohon hamplr terbebas darl pendldikan dasar 9 tahun, hal Inl karena fasilitas pendldlkan yang balk. Tingkat pendidlkan berpengaruh pada kesadaran akan arti kesehatan. Kota pendidikan dan perdagangan, penduduk menjadl beragam suku dan agama. Akulturasi budaya telah mewarnal kehldupan soslal masyarakat. Keharmonlsan hubungan antar warga dan antar etnls, antar pemeluk agama serta sikap gotong-royong yang kuat menclrikan modal sosial masyarakat yang dapat menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah. Kondisi pendidikan masyarakat rendah, APM penduduk usia sekolah (7-L2
tahun) rendah. Kabupaten tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang relatif tlnggl, tlngkat kesehatan masyarakat rendah. Hubungan antar warga dan antar etnls, antar pemeluk agama serta slkap gotong-royong yang disebut dengan "Mapalus' masih kuat. Namun demikian hubungan antar kelompok masyarakat tertentu dengan Pemerintah Daerah telah terjadi penurunan kepercayaan yang ditandai dengan unJuk rasa bldang politik dan ekonomi.
5. Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya telah memiliki SDM yang baik. Tlngkat pendidikan masyarakat tergolong tinggi. Hasil keraJinan Kota Tasik telah membawa sebagian besar warganya termasuk kategori sejahtera, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2OQ4 yang tinggal 8,48 persen. Kota Tasikmalaya merupakan kota transit dan kota perdagangan, merupakan daerah terbuka. Hubungan antar budaya yang berJalan baik, mengindikasikan adanya saling kepercayaan antar masyarakat warga yang menunjukkan tumbuh kembangnya modal soslal. Namun demlklan tetap rawan soslal.
3.L.2.4 Prasarana dan Sarana
A. Fasilitas Umum dan Sosial Kota Tomohon dan Kota Tasikmalaya sudah memiliki jumlah fasilitas umum yang memadai, seperti sekolah dan kesehatan, tetapi kabupaten Serdang Bedagai,
Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sekadau masih sangat minim. Fasilitas sosial untuk peribadatan sudah memadai tetapi untuk fasilitas sosial lainnya seperti kepemudaan, lanjut usia dan penyandang cacat masih sangat sedikit. B.
Utilitas
a
Listrik masih terbatas Air mlnum masih jauh dari cukup
a
Iasa Konsullansl Kafian Pcrcapalon Pembangunan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3
-27
Laooran Akhir
. .
Telekomunikasi belum merata Pos dan angkutan belum optimal
3.1.2.5 Kelembagaan
Kab/Kota Serdans Bedaqai Sekadau Tomohon Sumbawa Barat Tasikmalaya
lumlah Dinas
Jumlah Kantor
lumlah Badan
Total
10 8 11 11 10
3
4
1
3 6
L7 L2
4
2
20 20 16
Total
50
16
19
a5
3 5
4
Sumber: Berbaqai Sumber, 2005
Darl unlt organlsasl yang ada, maka pada dasarnya semua DOB mengacu pada PP No.8/2003 dan tidak ada yang melebihijumlah total yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut.
No.
1.
2. 3. 4
Nama Daerah
Sekadau Sumbawa Barat Tasikmalava Serdang Bedaoai Tomohon
Jumlah PNS non guru dan non tenaga medis 325 1.O24
5 Sumber: Berbagai Sumber, 2005
Rasio
Jumlah Penduduk
Jumlah PNS /penduduk
Indonesia
Normal
(o/o)
(o/o)
l19
4-5
(o/o)
L.I2B 705
L70.264 92.405 593.O44
1,11 o,19
26t.876
o126
770
87.7t9
o,88
O,2
Dari jumlah pegawai di atas maka bisa dikatakan kalau umumnya semua DOB masih kekurangan pegawai dan masih jauh dari persentase nasional dan dari persentase normal.
Kab/Kota Serdano Bedaoai Sekadau Tomohon Sumbawa Barat Tasikmalaya
Total *)
Tersedia
Terisi
Lowonq
23L
151
BO
52r
2LL L46 408
310 723
269 4L0
2
Sumber: Berbaqai Sumber. 2005
*)
Kekurangan data membuat upaya perbandingan antar DOB sulit dilakukan.
Jasa Konsultonsl Kalan Pcrccpatan Pcmbangunan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3 -28
Laooran Akhir
Latar Belakang Pendidikan Kab/Kota
Tidak Tamat
Serdang Bedaqai Sekadau Tomohon
0
Sumbawa Barat Tasikmalaya
SD
SMP
SMA
D1
D2
D3
D4
S1
S2
S3
Total
19
374
25
1
35
2
279
22
1
705
0
10
10
738
46
284
92
5
702
26
0
1913
0
92
45
685
1L4
2
125
4
4!7
52
1
t537
Sumber: Bertaqai Sumber. 2005
3.1.2.6
Pendanaan dan Pembiayaan I
I
Serdang Bedaoai
PAD/APBD (o/o) Dana perimbangan
Laln-laln Proporsi belanJa aparatur Proporsi belanja oubllk Surplus/defisit
(iuta)
Sekadau
Sumbawa Barat
Kota
Tomohon
Kota Tasikmalava
4.O6
4.62
2.24
to.t7
94.84
95.38
91.25
85.07
1.10
0
3.2L
4,24
40.34
61.11
28.27
59.65
38.89
7L.73
Negatif
Negatif
8.864
Negatif
Negatif
Sumber: Berbagai Sumber, 2005
Jasa Konsultansl KaJlan Pcrcepalan Pembangunan Dacrah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
3 -29
c'l
c
o
|E
g
o L
t!
c
J
L
o
t
o
rlt
F
ggsgsiE ggsggi;sgs;
o
o E
$sEsggt*gli
)<
58;irFfiE*='-.;E $Ff, i ggieggigi; ggrgi gg;gg, Ctg
>...y
(o
o
E
|\'
c'r
(oit
c(,
|o-c J
c(,
qlo
|o
-
>tg
;F *5
gag
ggg-
i
|!
:
t;g x
.io
$
-o (u
v, Fo 6 o (' o q, Y E
iEi Fflg ;igietsr:e$ [ ;8fi FE *f I ICE-f€{t€ i: AC o E: *s; sE'sEFEsE FEc, HE q,E FF PE E gE€ 3F o q, o E : o!F* o. tr o-c
tr o tr ou)J f o.oY o_o_< o.trF<J
+'
J
(u
a o €
CL
-o
o
)<
6
.E P'E Erts
o E f! c o to 0
nt
EE
Ei
d)
E
E
EtfiEE Egsa;gr*e*R;i=; Ee:gErr€HEEEaa;E;tiE ;sE ;
gqt iE B+; ;i-= Y Egag g€g*Fes;Et eEEn r€ n E
xo,
e hE E E
S S c\
.q
:il io -(, >-Y'
o
o o
Fb.
ol
qO
b9e
OO
\t
ais*::s
.yj=oji::q
- > cn.= gtF
'v
=
EeEE:H; 5bFb->-.9 (no-ifo.r(trq)
:l
Fl Sl
N t';
g
$
a
q
F
o tlfl= q
{
v.-
o
k
c
€ E
ao
,0
oo
2 o
J
v
€ g
co
ta
o
!(o E
J
U}
o o o
F
>4
E .€* c P fo--c;c.X HgEEAE€!
E
gt EE.E
_9
F!F;EHEF
o 'tt c('
;:6€
;g;3 Fs;; frs 5* P#
oo,
gF FFeEE q) (l) : o;.Y
u)-Y.Y =€
>Yii
6 (I'
(u
i
E g:F sx.E F H a q)
Y tr.Y i:.o o.Y E
O.O,
."fig 6-PF Ft e-; -sP, fr-
E
gt
EE
o g (q
o
tb
.o
(u
$FFFiEgFEgFfifEfftgEE*
c,)
-E
*gg$FiBa
i s*.e ; E
gF F*eFE :o;.Yooq,
Y tr -Y .ii -o
o.
Y
-ct
I
F F; AF CD Ctl€ ai
J._
or2E
q tfifi-.Es
c
E
(o
F.E F3 5 ogr
.=dZ.E
'-v (lJ= |E t\' /
9e.=
_9 0: _9 €:'g .g^EE-EPH PEEaHHH;E
E
g
|E
'c,
c(,
#tFBs:AE:
(n |E
.o o, .o
;paf8i;a:
q,
)<
=
r Sl !o
iy
-C
E E
l
c6 .uo FL
€c€EF c== P l A€;;; ii ii'o'i 3o vo g;;EE-EEEiF --Y '=E.o
OO E4-Fi[3[FEE 3 cag b d P b b b; e JO ett tr J -Y E Y O.)< O,O- h tr oo
'6
€-
!
-y
.E',E5E,E
s;
b HEo ls'a ssi E .oo.d;'EEb.EhbE
! c= a, gl'E >.q>FS l\r eJ c
ggEg- gEEEi $gEE F:<
iEgFfu EEgI
Sj
i
E FsEEIeFgFS ql:o;.Yqlo0)0)or(a Ytr.YJJ.OO-YEYEJ
scl
-Y:
!
F$
E.g ;E€E
:;
Y-
H:=xi;EhEKE
(,: ft-V 5 3:
o.
c)
--oE
;
ooo;oq)F'=oro E!-Y C.::
FEy
e
r Fi* - b
-E€;EFi :8FaE3*:gF B;:qg!i!.E;E E TEE
t(o|oaDP';XXtr ltigA t* .YO:qro(o(oa) F! trt-lz-Y-Y
ar
eP
c
o-Y
!: ts
ET
s:
$s t:
&; Ev .! .( ET
il\l FI
ol et
{l
c
o
E
o
Ol
E
G
IE
(la o<
c
ro
<:
'ri
-ES {:
As too
AE r(,3 qS
sc
C..l
5 Efr s=Ersr.sFF:3
c.)
6
o--
o E (!
:t/! |!
F o o Y
('
xrD oq, x o
oo
gu
i;gggig;
rgigi (q
q o.
o
o E o F € o
)l
x
C,
o
P
gFEigEEFEiiE
o
iFFEgiEFEEEgEE
.EE
|!
E
5
€g
= :
-E,; e ,*,=EFr-''ss' 'figgigi$ E
$e*=ai;g: =
(o
><
ggigiggIgrggig g* gggig*Eg
:l* s g* g*s gpi, s,ic;o
q)
a
Fis aE$*E*
q,
o
tg
giggcgF$$fu gft
J c |!
(L
\f, ro ll
li;
g-
giir
i$FEitE
FrE i r$eE d:'o =-Y
q . Y
ov
*eg*a-i
gsF
aI,;eeF iFE;gi$E
EEe
iggEFE s6is t
.o
OO
o4
gE-E$iE$,ffiE;
a,E. 6fFEgEE:EEEFEdF*E6
o cJ |o f l! oJ o; o tI':i (I) oJ o :e.-lcJ eg E-YE E CL! o2-J o.tt-cECLJ
.q
si qB $E
l9
{s Ev
.g .c
Il
c
.u
E
o U
t
sl
'i!
ai EOa ot \€ 3E st
: Ee= E,F'
cn
|v
c
ct
€
t!
|!
E
ro
J t (!
or
o o
F
Ee
=a='=*F isFeEgE;sr
O)
f!
h
o i; >( o A
$EFEfiEg$EFF$FgiFF
g*ggF9gigs,gigsg;gg \
F -
+P g=-; A
-eoEE -E =-g fi?. tusfrF iE Es =if eF**t: Et fr tE*$l E; s si*u si FigHC*5ge:
t
E*
llJ
€
J
aa) (u
a!
|!
\Z
vr.6-
s9
i;;t
FiFE
grEEHF€ E
E €= E ': -R sEsE'3 i; i :E bc 19: co:!: .oi:
-Y
C
'7 r
Rg
$6-s-E;agF:A;
Et'tEi(gE'tt'cccto g.nigsE;E€
s
E
E:
(o
c'r |o
0, q (\'
c.fg 3 OE o Po) U|
8(o
-oc {oo YE ao
19
v CJ
o
ig,Fsftgr tE l;F;* E is g EiiEgiigF EF iEgEs ';;Er' FIE$EE E: qFFgE€= Ftci iI i:;gi rE EiEiEEf Ef fi ; Eg$5€ es 8€.;sEss EieSgEEEF g.9f A
E
S
s(\
\t ci €s
Ela
$E
XP
{s Eo
.S .c
i.!
$l
Y* .-: 3{
ir
sg iE 6I coo
as x3 ES qt
rc
.o
sE€=E*
G
|!
E
*
c.l
F
g
cn
ga;;iE#gFg
J
UI
(g
gEgFgifrE
J!
o
5a f,g Erc
Y
fi'f,i;
c
5 F€
cE =Y
_L bo gco q(!
|v
+3
o
|D
3E. = sEis.e orcr: tux
E
o
6
('
gE3r3
(l,
Y
o o
ol
o
E .o
C'
r!
g
o
3
F
)4
;fff;lg
E EE
s€B
\t
I
'o
xc,
:'E
* seBE; o
EE^E a oro EE Y g-= tr o )a
e-E
cq)
-6R c ."'3 HE'E rZE o .g
UIT.6
|!
J
I
.ul
cn
,c
|D
aQ >. l! cc c.o t!'F J=
o o
FE*
;'c A'; ifit
J L
-2E,.i 0 5FE: |I' 6:6; J @! o.o-
(l'
gS Y'IE LO
(o
c, (l)(t'
E
a
a|!.o
J(u
a o to
o. .o
o
Y
c rD|g
\. : 5 cQ E ii'd =E3*
F'E H **Ei;:9
;i:E_tr;_.o;:
g; gs r
EAE 9E* E'S.i op E
*H:Etu
i Egg.Eegs*E€ E g'EE
g';E
'c'dac 6 uc !
E
6
.h
FFefiEE : f
E
c
E iE3'iF.Ei'sIP :EeEE'6ro.=-= iq' **alF-Ei;E€E -V q'--2- d > a.c s
L
E o,o,-9 F-ia*€ -? :-gtro+ortrlcce3a I:- rsF PEsi s>: 5EF 5Ys€?E F .= (oE: C :,
: ss iscfli€EE€
:
e*gEEsFvqi-EE 3 E:gE-ggEEEggI
C'
6
._.3: Pej E ;t -F:E35
"-E *€."'gp : *fl F;€ ; sF ;Hai;
* :6? c X._E -.- 6 P--co EE E o FdEg€gE=o q
c.,
c !, L |!
l!L
6
gFi::EE;
€ J
o (o
=
5eg€
ss o c qo
\
EESgE
i:E - a€EiE
seHFF:Ep affiF
i;
.a L
(u
E
-qg
EA
Sr P9
{s cQ
.s< bE
tr
|! E o E
o g|
c t!
:!, 4
<: is sg iE
d: EOo ot
X€
;E sd
o (!
o E
-x (./t r!
F
ot: d= 9o
E!
'o
tO
3
(E
o dt
:to
UI
€
o
)z
3EE
tI' gl
(l)co) J|EE
o (9 c)
.0
J
U,
f
o
)z
tc
E
trlo
:'= g!
; 8.9
-v
59b' -€* ctrJ {qll.:
;gg
FEr
|E
s
E
c,
aE
o (o
()
ifl
EfF€
€Ei $EHg
o a Y
iEEe'-*i
|! ol lD
I
0,
|! c o) o
o- J
5;SgEEEE = s
(UL Lo -Y -o
fo
J
ao
|o
|\' J('
P
€
a; A$e€ l
q)c cE^.c! 9vOrE
(u
iE9..l3s'F
i-c 6.9
: g :q
.D
(o 'g
Efrg E-3'tr
:'
E
Fo
_L O.
pE
g -
('
-9eF FE3
o ! 6H*;'.EHi htE 9;E
o o
(u o -cl o
6
>
-J
(!
c'l
' : b
(o
oo!l
15
€eg f(t,|!
g ,! q, 3 (!
.YtrFtqE
I
-c.6
'6
o Y g_E
(o
*n ;ro
P9E |o{
tl,
EES - o-o
FeEx o::!o
'd
Eo€
'6
_C' ccc
.. Y'
F
fg
e
J
'!:; ir a in f P a)-
CD
o o E o F o
E
oo =6
,! L
aa
g _E o 3 b=
E6
o Y
I
fit
coo. :t LO
fg
a
ca
clr=
ctO PX Or
E
ral
crc :|\'
pg
(,
E9 C. (l,:
.x
Jq,
(u
rgf,cEgc:#
Eu
-s! E€
(!
:lo
)<
c
|9
o c
(o
E
c,
:$ I
P
-3-
*€
Ed*
€ s
;6'V 8E bi
e'Ep H* 3P 3 ;:€ - i= E,€E {E Es fr * $HE: e: g,a I c :[+ E 9E q Hfi.i qFoBsE=Est:Eg6. E e3* E--b; sEf;* i;.E :R=: *E''F= F b! lx F E'E giiEiE3:Eg3R:F€ ,o
qJ O O: ! q, O dJ'; o qJ (E; O; oo- o)Y -o o- o tr !n c = tr F tr o.
'c '=
6=l
-e q0 EEi F.=€:. FE; ;$e*G::.9 t e;;: aE b =J;lz hgo€-66. 6 lgaEstp
o€ (ot
!'=
O
gE >-:
5;!5E
ss
O,
!o
L-
Eg"3
oJ(o '6 c J-^ c) E.= o
s s
E
oo
\ €:
c
fo
(g E€ f(, =
n0
'
Ei €€
$r t:
ts rO
.gt '-P
!$ .-
.a E ag
E
o (, g
tr
o o 3 I 0
v
o
€
o F
g q, x
^q
ir .sq .E
Ar troo
SE <: t!t
€e
\cl c.)
.! |E;
(! (o
o E
J
c'r
3o il o- ot.=
_C
sf;F (! (!t
E
s 3aF.s
;Eg
tt'|t, 'c€
-ox I
a
gE
.o:J
o
e-Y o(D :q qr5 c_
.Y
>{
E
o
><
fi
oE
-o E
o L
fg
3 (o
*c tE c t! lll (o c(u -:
c:
ietEE
a:E
a
FiFEiE$EE
s
:€9.E v.i
't g_ 6 dP! P x TNF c oi:
rg orc, 0) C, d)oollo
.:3
!L_
|g
:CJ a:
.
FE
ca
xt! tot cr()
Fo P3F
6C
!E E c culJt q6 d 6Ed)Y =
oo JF fr
m
to(' u{I,
Qtu r-5 e! gfi ge 8s Etg P9o rE
C
g
(u
s3a*i 5's 3;3
xlxoFIE F :F-o fi.t o oy o- (o: = >< UI
y
.o
1o,P
* 5 FE;
>Ef
(o
ao
CD
L ql
o o
('
O)
L
E, (o
L 0.)
o Oa
cn v)
lD G-= >.o o (gQ
E 1Jo
UI
J
d)r> \o
c a
qlE
o!.=
lsEF E:€E gt€ E
>0r3 - o'tr.Ec s.* 19 c -= =tD'cE coo.= .E6i
Fo r!
)<
(!
:o
fE
V)
(t)
(!
(uqJForP
=o 6E |!'! F(D _J
F(o =9 ceo
)Z
o ,-o OL
.-(o.s PqE i:h:l
.eX
(o
;:ar(, 6 Yro)z
E
E ol(I,
, -'Q
6o cc (I'(o so
L6 (o1J Oto
.u-E c !::
S
bE* (' ==J
F3
o! €o qco g
Cl .F
o
J
CY
-il {l
:l sl
st
F o 3 (,
{E c (I'
L
ao
3
cX(,c (o *P o
J!
;99 ig * Et o*
I'8fi
oo (O-O
co tr o: I o(! cL
hi-:<
==r
:E€ xRq;b c f i o c oi c
o C,|
c o
E q.
(u
3.= o.oE
Eorq) <-Y O.
g__.,
ss a
H
c |!
tg
E
o
c
>
3s.E ts ;EFE :: F.E.EE gE HFit E: E !5T; E ffi:iEEE v,
(J
-ld) 6 d!
sE4Eg6s
F
.E
Efrg
i;EifE* b
.e* E E O)l! , -'4
H 8Xs
o
:<
-to(E 998 'i:f
(oc c(o
E E c o
F(!(,
9.. F .-€=
OJ ;d) !o cc€ : €E
-oc ror! YE o y-(otr o o:;:
r re FgE
0., q,
(o
(g
F
o.
co
s*EEF'
-Et
.E€ oJc .E)
(!3
i
iFE E E:F
f;E
CL.Y.= (!
|o,o LY c,(o '-3
_9,?
b€'E H€ sE
-?
ca
E'9 I
La
E
-E fOtE
E
6
c
-x (u
I
Ei q6 Eca
$r
{::stv
.s< 'eE r(: ic .sg iE ;s EoA SE r(€
3E
sd
J!
_g
€
u}
? J
(g
:tr'
.o F-
tt
G
_L
!gro Qo +3 .6X ,O
a
ODgl
X.(' = ->-: €o. Po c-'E' o.i
riFe
(I, >a
fl€i 3.--
q
ExPe
F Pe
L
j --*r' or.coFE c.->.i
a
&;
^
H'
E EO
e;
F O
EEaE:5
s60'EaE
EF€tE;e sgEg[gp .rY
;fE -5aEs Pf taE; gEFi-siE
PE cqtS |oEOY
Ed
F
HEggf;$F; sa:€FEsE v83 3.E5P8
"-: . x0l :'sl
i
F
c-
o.c o. -O-c
E
EE€ :
9:E:
E
o * E
6 -lo(o cnF c'rE .c*c to
sisn
c g|.h tr c trP
c!fOlO E <@o-d
E'FESF.s€S troocJ(u|od):
c q|c (o 314i; (u(uo:t(oLo (L O..L i>(,) v c
i
s i;
ggE
(o
.
E*d$aaB
o-o-)
ca
o o
; o.>-.
E
PP
X
r!
t-E or P
f
Fo o
Y
(o
J
o
a o o
o
)z
P
fr
F FE
p 3.5
9EFfiAe:EFE
cn
ig rrrto t>=F
;e €E ;E C'l dtoco) C
;= P
._9
<-qrtu hi
P.-93&e e *: -I.q.E Ee$ qgg$
E;
fiEE'9 F
E
b l:-or sI^ : :-
fg€E "
F* EEE I;;f i5 gs i*"gst
=O
tF 10E (!
c'6
Fe sta-
o
c
€h ;.9: cof -*-eIE !.8 E-
i: i EEsK
.o;t-= t! c -.ul h<Jc(o
;sfig:$
;H
^;!:
FF
i:;*' ;
EEa;P P; E:E
E:
F E
E€E
ta$H;FrrFt ;F.EFEg**[e F$EgEEE$E$
FEgrEgEigE
gl
{o .g p-c o c(q
a, lf, po) g
oro :ZE (l) LO
r =€Eo c):Jl cL.c (o g 19.!
-gg3 .s63 FO'i
6--7
E
;
F.E f t
.8fi#asE p .E;g *E ;E c 6'.E o o P o P
-V
3;E F i 93 E 6 6 F= 6 5E! (L(LO-:lIEA-OO Fp
n^r-
s sc\
c'rl!.-
ae F >.-c c
_
:
0o
\s
o!'= o - ix o E
ZE€ L
L:-
^
o..q a;1 X'Yooo
.\ ,q 'v
.9
E3;T:
ri
E€ $s
t:
r-S
g
l--
:lal
3 a
\l
st
:l
{t
tr r!
o
F
rS .!{ :$l r(H
c t!
o
s! ::
G
o,
tr
OE r(€
E t!
Ctl
E
3B Xv
c
4
u
t00
:E st
EF
.g
I
E€ EF f *'Ep -:
76
E
=ul
fl s oE
F
'8q.gg .€ggg F-=Eq P Ff,fr*friffE:f ,uEEF:'i
R;:;E c).y ji
gt.o;- F
{o
ir2sEeEii,S
Y
E
oo
c(q
a.l I
9e s(o
co
aB;
c!-
3cS (' .('= eP dl
-v!lv
:E egf€iFf€3ig5g€'5$Ers o-.: bl
A'
CgEgsEFF
I
I
l(!
lrH o
_L trI' gc0 Q'o g>
I I
rE
6
L-i: cn= lg
-dgu, FEqEp
IX:L g t6.d J(U.! c'rJ o ;cc .=(o6 o c: s|EiY o>*
'r) o.)< -o
d 3._9
.5EH
;fi€FiP
u-EY clocA
)|
o
:{.6 (1,o.t'o
EEFg5f o'C
cF.a*: ,^.t
o o
c
ru
HSP;'s€Ea
o
:z
oo
-c
c o E 63
EE*
st
!-v J|-'r'X
F
9
rg*i
[Eg$fr*;
E
9!8
c
|l,
o
F
tl>c (o lc
oy @J
c(u
=caY. _f.oi' o Xo o
ri#
d
{g..o
E.en
=5g s3 X
!3s33 jvcx d'
l;FgiEEgFEs
6EE o.oJ
iEEEE :5E5;
(t
6J o€el
I
la
I
5f
o
J o (/)
c qJ
E
tscr-'
(!
EE Lr
s E#* er .ee 89€3
u f!
E5.$S?E;
o
*dE€ Ff
:z
s
2-c+ -;66 e
c(o
q)1J +u ryto g
'oro YE (u (tl
-lI,
Lq
o .o
S EF PEH lI'fitu
=-C q=
5ec |o-c =
b$* o-;
>c c
96 t c oc o* 9,9
PESFSFg ojj
I
l:
Ft 5:9
o >=i9
EagE'€t h c E+ !, (!
s'3
q5E
eE,fr3ggE :' L
-A
g;: f;EF. E: EE 9,ec "tEdA$
3EH
g $Era E
aetSh.E
P'
sg:*H6EF, :s;SE {!ttr€, !o s h -X : Y 9!>:r'; fqEIsFE'E :SHEfSSsFE{S6 PA@E9'b(o.9,: *eH63i5:r<&?
Es;fi;;En;rue€ FEEgE'FFESStgE
t
o=_!!
5ee;f;tgr
s
S (\
o
(o=
s
>'q
qc
Yo(o
\F
_t-:' '_9d (o
Yl:F OU {o=a,
,€
ri ss $s
t:
{s cQ
\l
.il {l \l
s|
sl
F
a =
o tr
o r!
x o I
.: '>9-(
c o
E
o
r!
El
E
|!
XiJ
6 c
c
ns ?a ir
=: ai E06 OE <€
3E qd
o
(! UI
c
o 3
?6
c')
0)
rg
,'f;-c
f;F o Joo gd q(o ; >.8
lL
L
-l
(o vl
o
-E(oo : o'F+l o ;co? (o
c |!
o cu € oJ
h!t; vt0.,.A
0)
fg
o-
q L
o,
C'
Y
(u
to
E
q
CJ^ qr :'o c:.o
qrxS
g
(,
!,
;6
q)
F
(9 | (tl
.5
E6--.
lc
lto t>-
o
F
rg
!l'
)<
-:tr.EsE EEgPEP E g E aegEfi" c
I
l.h (E--OOrC: l('
o E o
(o
o
ECo
lD
-Y= 'c
(/)I g
{o
)<
.g at (u
3
d) |o
J
:
|! E
.E
t:\ lo lq lo) c
I
v
ro Ju
L
|q Ia)
L |!
rO
l.n .o
P Cl
o. ,=g_ !(E: l! .Y o-t! (, |D o,:
F
(u
L
I
E
ol
o
a
o
6 (o t! v.
-g I
|o
o
J<
)4
J
(,
a
o o
fg
o 3 (o fi,
c
g>
{U
J UI f! F
L
GI
n\
I
ae
IE
G,
.Y
E
G'
E
c
(E
y
i
E |E q
(l)
E
Y
(o
.Y
o
F
|g q
o
6
E
X UI (!
ca
o
E q) 6 L c)
F
aO
'9
hc c
6
:sexE:fi
(' c 3 (/)
fit
o J o (n
L
ro
L
o
c o
L
o
:o
(!
g
(u
(o
Y
o
:
o
;=H >c6
o
o|o
cfi,
rg
l!
@=
.:|t' iiE c
V)
L
E E6g tE-c c) e .338 .g
(,
(J
o
c) ID
Y
c)
otUXE
F o!
c(o .1t
(u ah
|q Ol
o! 20) ryco g
f,ol (!o \Z! -L
o
a
|U
J
(t) q
('l
q
(g
(u
(J
L
x. ro
g--E'l;aE;q, E fi b b':"- "1 .e. aoo-d:or:*EA(,j:
FqE;;FEqsgsf: fr rB
c ;BEFgC€€;F: ;F F s iHF P H;EEtg:
o c .E
|D
ql
|o
S sl a\
,o-
C
g q
qo OO
s
-Y
o .a
to
.s
o
o
P
c,
r H
Ei5fr EHE; iE
HEEE Y
s,i $s t!
ts
v,
c o
t
<:
\r-
tr {!
t!
o
tr
I
IJ
sO .g< 'st
tU
x
3\ Et :s at 6:t
E06 -sE
\3 S!
'sd
\f
|!
I
g
C'
E
L (' q
o
an
.I'
:
(o
t
L
ct
o. a
r
(c
E
o
o
Y
)l
lg;igsigsssggggigggg
()
|o
_L
lz(g
Efi Qo +3 ;o
1J.D (I)>66
E
{!;
U)
CG
c,
q
eo,
.
gE g=
a-l
t.9-rF e FF 9s5E
E
F
(()
-o
,g
o
E
)Z
|!
f
EEF;
(\,
*Ec
3 o
(o J
o
c:o(D
x {;9 E 3gE
q,
UI
o.
e
;i=* frH .$* ,
J
o
o
J (I'. L.
FFiTgEFE;EFiEFFSsi o o E€s fri f,fl;eE€ [[EsrEE5 {!'E-
tI' au
E
0)
o-
o (o
6
or (, c,
c o
: E E-g -E f 'Ee€ €e;E .5'3= F= . s:6_ E;sariss s39q.Eb:6 FE ooE
Bs:i#eEsri;*sI
Eg$ggFEH;FEA=g EEssE'EsEi EeEzip
a=b
- -d .i.,6E-E E € €E ;€tF;E F a*pF f
'7 c
o F (o
(I]
d)
;
e E!
E
E
xo|E (o
f!
Y
F
S
*;;efs*ti+*erEE*E q H 3
: H E€
PH
c3!
h
*i: e
:"tggEgssI-EsEEg€Eq
sS OO
94
\
J
si
.qQ
Sr 9s iE
c.s
eO .! -c
tl
n'!
c o au
E
Oa
T]t
EA ; ^<:
Sc
-!s -t AI EOo ac
xs 3E {t
g;.i.g
{g
.! {O
;E E -E=E: E 3
'L-
(,
F
E (?t
c
E
J tl,
F
(ft L
ggsfii;
r!
P
o
Eegi
Y
;
ir igE E
.p
.
oJ|E
ctr> = o-o=x(u6 c s rSBs C'! E -
c-l
(o
E (l) JL
(u
6tieE; r.ni E q:
(L
= ^3E353.E8 (tt
'g;itggt L
(g q
.o
3 t!
E
a
-c x(E o-f 6E .o _
F
5 Or=
.EE
o.r.i!-ED = oe
Q)
*g*E: 69r-=E
ctE'63-' fo.:z .F tr :l 'c
sf;gREE .E
o (9 c
r!(l E F-
o
:z
i
.y
o)
a uoo ag
)z
P e b-(o :i !v!
c;PE x9: P
ocEo E(D(|)(u < o,Oo)
gl E * I *E i3I€: c E
(o
(o
=+. q€;lE
E
H*pgf
$
:oo-oo
*e (!
E;
:s i
c Ei< c c ro c'r |D
sE efi F, Ui E
j'C G c =--6i =
o -
Fg E;E Et*
o o
3 E q !!
E
c L
x
:EgFa$aBEI
t
C)
o
|g L a,
o-
ss q a
\ { I
,q
Ei -cq
$e
IP ^$E cQ
.!< .FE r(P
it
o CD
c lE
u o,
H
A
-:
€! Ai
EOO qt l(€
;E st
c.l .
oo:
(o
g
,9.
o o
E
o c>; to crl;; g|c'rtr;
E
L
F
.:y-c('; o 9>i >:'F
Y
F EHE
.I'
.Y, I/} (o
(o
F
:<
c o ('
-o
o L o
v.v.
co a!
3
L
o
q)
E
-
|E
o,
|D
o
.H c
(o
J
UI
F nfrsrg €
ao
Fg$EiEt-;;€:,; ;cEgEEseeEc[I$ of.o .o c
d 6 Pss G,
.9y
EEE
ini :pp € :iir E=; i;€ a €EF'E
F
-cn |!E Eq) -J -v. c =(o
E
0)
!
=
(o
-o
(g
g
c
(o
E 0.)
c
_sgi;Ffie' E #Sif :5=E='€Hoo gEFg '= E:IHt€:E-anE;EF
dAs!; a ==;-*9 l.5E
f
o, lo
U)
= .o= c or
c,
(E-
>6
E
h
a E Fo o
9lr
o
P
F|\J
)4
o
Y
(!C
9E^$;;' s? pgG t gfrt; i* a;; s- F5E f;;sEEg*E;EEREEi @
F (o J (t)
v,
c o
*5;Eq-t;€ -gSg;;E:EEE
|E
xroo
€.s;:-98863 : g€:5. " E o ?
Gl
ct
o o
v EgT€TEEEgE o O C,:lz O t\' O J (D .g
)to
Xt_re;i>-roO>-0)
(It
)4
OJ
F o.(/'UIOt--C.of-
f
-L
ol A
o 3
(u
t 6 I\'
E
o (o
E
o
o)
fl
0.,
:>: 1c o (o\
L
or
l!
(/)
6:E
s g Ps:;€
gggigSilEiitli ;cEfr€
gFE
f,[5 ifrF
(o
?-
.Y
E
(!
q
c(,
-
6 |u
-9.Ec t,3 cS ic* I oO-|o
c -oEo--i E qJ l\]
\
sF5H;EigE$;g
Ei s€ g\ $E qo
v,
c
E
,! :)
o (,
c
s OO
HHiF: EH EE:
c o
sOt
F El EE i.E sfnis Es eEB
bfi:-E
=c frJ iiF o g Eq 3i f.jy o (] I(u o tno.od.-v.
S
a!
0,
Y
:t
EQ .S -t '5s r
;d ::5c ;: E50 6E r(3 gF
st
co r
r!
g o
E -)< UI
fit
F
fr-* g E-9 EE; 'e TesEe
o-
fE?f 9 *=;*FillsFrqr EEEE;lEg3,:E€;
ScEd'JPb o.o-ctof-! B'q€58 s';
F€Pg;E+P
o ;.6 A HE E Y JYo.(E>qtr
eqE eegFfiEFEHE
c-
{g
;gr
Eg
es5
ar;: s5 gi g': gig' ES rE fo
g= 6E (/)
c
E gEe
Fti Fe 3Esn n E. F i
aqe
EEF aif
I*F;#{FEE
FeEEgEecE; E:Xy.*Ee€98 c:|Dv)Xf,au|-^G
rv
-vEEorE-9EE.-c
a
F-
L
EE'=Fgigigiii'E*F, d
v'-
-
c
o o
E
g *=:*:ssE-,;;ign;
L .c
E ,o |-
(o
o
toq)
=
E
$
Y
e aflgiE5ifiEEFaiFE;g :?E 9EE 95.'e.g g3 3.e;-98I
o,
c9c,
r; *;e *3 P E
(t
o J
-5o
ao
Ee3-9
A
o (o
Y
FEisgiEiF
P
.Y+
-
i
qc
Eg F€Eo iF=e F.rFg€H- rgr e.ex-53
;gE:gl5tss
FEsE;H; r#e t;giE; *iEE* EE-:; * i.* :;: E H E6;l€ g;*€s
i;i: t E,q;EFE Fa$ ai in-,F
(, c ;; > (!:to or E.Y 3 3 = a'Z E6 E : or :. q (l) (o ;: tr'UE-H oE =troY-o-o o ;..yJo-
(o
>r
Ec
g-*E
(o
co (l,E
2Q) l:q
CO
-oc foo !zE ao
E EE
#a
f
C
(Je C o) ^FYU =O
ei lE;; :r
sa\S E qa
*ie.e
\t
iEEi=
F
EEEHTSaHEE
:t
ET s:: S: to
ds qQ .S -c
F
o 3 o
c
soo E tDa o<
*.4
:il x3 Sr "d s! -t AI (qo OE
X€ ;E
st
rsr
sr
9E
fo
o
E
t
,lJ
=rf9t
)z
:=a,r;E-
EigEF 69F3'e Etn. o *
gSEFg
$EESEEgFEEEEEa E-ct
€; €H -EP E,fi: sE-
'6
g
E-fi Eag:*reqdfr;#"=q'o
;Ef;iE:EI:;#E 5
+iEE9etE iE;* Ee = iY Etr F> E€Ef € Ei€}z E (/) o otr F-sg tr o'lf (! < o,.=
o
J
c
E
o
l-
o
o
)Z
o o
.-
:i*
:r
E .
.= .a.-=fi'=
Ef,*icgr;,g
Ef,HF.r 'is=fr E='i;fi;HEEr
o)
o
Y
EEsaF*tsu$F'E$EgEFg _x
br.aE
.o ID
J
qo q) (o
ao
:<
al
tEtE:l(o;
F (!
o
aa
b--
L!
-rg
.x
I
!B
.Y
c c|! t (' o o,
)<
n -EF *; 5-'-o FEi Ag"EI;E
f
z u
:o
(o
E ,c c, (1,
|!
sE EE f i
-;E -F* er sE*:Ess
fi
F::
E
f,$F5
5
E H$E
o )<
aE F
;t
E
{!.O
Ol
EbF-
Po
EiBqcfi i c Oro c-O aEE;38
€E eE
9b3
5
E s,
3e
(o
is' iF 9 E v)'
uc ;'6 ci tD @
:t.o
-Or E-69
g€EEE:iigEEEE EFES€:€bi€SEB tr > ts o= o- < o,.= )z o.-o oc
s -EF €; !.s F,!t 'As.=ts PH.
v.!2-6-ro
o:9
EE,9EE Hg EE "a le€JgH:EFh E{.qEt:;!=
tiEEr*i: iE; ar:t!:O13AEC.r:
:z tr
;3i
q
>.
tr o.:E o- < o.=
Fsb-* : G, ('ro
aE;8n €sEHE
i s.3 8E >(t, o G, 'gOtr-g E -Fck 9.c9€ {lorP-
19
5 ';tl c--'i;9?c. oPXo!^
c
nJ
S a\
s g
E5o€ :td.*.Ei; ;E-:.'6DcP'-.s
\
L;YCtvo(U0J!
FxiY.8Fd6:reE iixc-:9>:".-o_ EFRtd,SFxsp' f,oi:E*Xol!hr tr ot o.c I
oJ oJ o
trJ-o).
€ .c
s_s
Sr
9S
:s {e tv
.S{ .E.
\3P
o EI
d
ql
o
o
o (J
c
= tU
A
E
iE
=: !;I
coo .st o<:
SE
si
CO
o
o o o
G o'-
J ^
v, g€ xF 3 5 .:: E'X
F
J
6c-V9
UI
FBg
EF
Ec
.qtr -a{/)
(D >tr
E = H.
e€g
E#9. =o € iS
r! g=(g !a E tr.o
sEEEg c=oE.= S s,i iP (uo:(l)cJ
fi€a383.
Er f,F - t\, 'F-o'
.Yd) t!
iigEt FSFc.c
E;
EEsi;€
E (l, X O O OJ (l) tr-YEA <('
o
)Z
ctl
E.E € R
iEE*E
o:
:fr8€6E b F E FE bg *
o
o
o
oc o(,
.f
C
vE
fie "''E
O.CL
Y
gErX to
'6
-a(tl
._ 6:6'g
ot-
I i
EE ;rEE t€s Ehc96-dE H-99:
;g$Ea ffe€* iEE I n H F *= il .n h 5t ;;E€53^4a;E€ ;^19ts-F!9;;--E y9 o c-vl F X'trt o s3:;rsE;gEiH5E: a;iE:'e,sV+EHH gsEggEE€s.gsP5sE 3.3.:3€
*n F;;
rtirFi:
P5=(!!(o|o
433 Eg
EB
aa
ll.:
-o
A$
E
ri
I) a
Fo o o
rfl I ro .9E h €F 3E 9: Po'a6.Fb
'.; :
fiFEE:
"sg
;; i.'*
Y
E
b
o-9F c o ojj- o
=-
Go o)0
b3 LX
"oo glFo
:; gE
,3 .-aleE
g)o-co ooo rqJ
SHgE+€E
$:giE
3E;€5s.E
a
i. r
9co
E! .= t..l1C
xE;
fit
o
|, (E.-
E.?,u
.Y
4cP og;
(u
(/)
o
EE tr
Fp' >a
t,J
E a; EHt qr_(o _cs
to">
E9;
Fs; -0)tE
o
:<
hoSr iX c -6c tr'6 7 fo fXoo Y ut E o.-o
-C-O r
e! e (l)q)c'r,
Ebb
.o+ c-c
:pAE (o- - c
b EEs 3 0.P
oox(U (n-o tro
ElE€gEg
YP
(or
;6
3B E-
=
ct!E 0., P4) ryco g
(gro
>zE
o
{n
(€
P
=
(o
-(' trJ
for: g):f
6
lz .:Y
:bHE:3
5:; *s afib Hi: HxHE= ; igfEg g ^=6"E9-o! iEde t i t-Ei;
€[e;E5SIF
o)
.o sr
F F
*3oEEEE-3
7'yrcA!cJEcJ(oc .=id(u:s(oE(u I;
-oa
ss s
9<
Ee
E!
Ei;
-C.o r P qJ(uCt.--
O:
€;5€EE ';nE:i5
FsrFlsg (uq'):oqroJJ
(/) -o tr .c o- o-(D
\ : ,q
ci s€ $:
t:
a.; tv .e .g .FP
EI
H ut
*ll
F
.a
c
€
(, = oJ J x tU
X!
o EN
o o)
a.
s! coo AE
X€ BE
3i 5\
s\o |!
o CD
(o
(!
g
.o
GI
RE'
E
C'
6 c d* E.oAX or- to' .-urc:o.
o
J
c
Vl
F
E
Y
o-
o
EE*=
E.E E'E E (l) O(u(U= tl o.Y:
o
E
!
U}
(|'
r
o o Y
I
I
s.g 9. E to tltD c BgF:fi
og
L
EgEE € gl2E:5 (! 0, A. U)EA
io c3 gr r!
c o
co dr -x
ETL?
tIH;E Ps_9
HHi*E. g ggig E (oC
t' .:.:i
ca
';
c('t
E:83; EF==s
-c
FgISE
< Oo
-t'J
TE
fo =(I' (/|o.
EP e E'e 6:
3 SE,gL
L
Cl
Pc f;.s. i o.! PF fr 3E ParX
'=tE
tr>.
9F eE* FRgPE 1?tr.gqr(rJ
=5-c t4c =' t!1 t 859
98. >o,tr
O.O.
a
tr .o c c-g
o E o
lYlotDc c;iDo
pl!
*6 a:
o
o o E
9 6E cE F ccFoJ|!d 6 oE E
F
o
o
Y
H
FEFFE cLo.
u'I.rt
F Sg
(o
o
.Y
c)
a
o (E
-o :o ;e;e o 0)
|o
J fO
:z F
€i:i gEF€ f
x? t'l'C onl! gttr
cfv co o!
O. l: C'C')L
|g >\c co> >.|!
-Y
9x€
F..f F CTI CL E
P-Y q)
oF cj.yo-
oE 5 FE icgr
lu
)<
!o ;
c)=
oc;1 .c rs).
'? ;
E
E- fr qq
*
Iqrc::cEe trfE:(o
:E€EifiE f tr+ r:
- lo cD=I orot(, stc I
10
tI'tr0)10tr:C, !)
Ln t
cL:ct
='o (a=
o,
>;q
=
iFSs
E
.E
g;sg
o o q)c
:.i, uo tr|Ec-
-o *.o 6 JXort oEs 3 ).JC(l, cgI). (r' {o.:: c E:'!ECJ < .sa 'rt o.
gi
Eg .06 !>
3e
EA :
>.
3F Ef; F :-l;; ' EF-E€FEEEgEE-hF
(t
x(g
c)
ro
.E
q |o
e(o
[;EEEEE::88;EH: E [EisE€,€g€F*xiE= -EE d'5
FE: FFE.SEE; 9-9E.-tii'Fi
sctr;,"c>-.=.f5Efrfr
s eBHEe€e&B.s is.gQ
v
cq) e
.Y
ss E q
€cD Cc (o$
o>6o $F
E o=(c to m-' '6 c'r ql lu o ('rc co,cJ3 E oq o
\F E
s.q
ri
:3 $E
t: ts RS
.S -c
'bP
th
q o E o ()
c
c
o (t
lds
c
o E G
:
g
Y
Y
.! !,
tr
tu
*:
is s! ;itoo o( x€
Es {t
c-.
o
C'
j
(!
C'o
o
;o - .v. ;|l'
cy.
E
J
i63 co
UI
.€
)o
F
o P3 ctE Y cf
=(o
is
iE-Egt
=€ o f.iE
AF; sd6
9E: K tr.Y
r[aEgfrE ao-F c6= 'oa=
_g H.sE3 g3
uq? e: o, El
,x,
=
E*Hi g*'rc
ia FE5;E B.F€;
E*FESAEgi.9.E -=a P 9e P 6 ES iiEi o! E E [Hg6E HF il5
q
iE E o Pl
iiee;igEieg; 0(u.= tr o o.c tr 9.ly o-Y tr cg oo o (u.:: |o
F
:(t'(lJ cJ .x
F
3a .=r rE
s.
E3.RE
HHl; :esf;* *E !:E
{t|!
cn
!9 s'
u ojj.d
d EEgc
C'rJ
ro P
v
g
tr
o)
(no.oE o->-lJE (uq.Y o
3 S
xFi*
e;
P
H:;si
I = E r 5 P0 qogtt'o;
ff
E.o13 o-oa:
aaa (o
v .o 0
. -9'i
P gs -33FE ao c tE --
e
li
o o E o
s
o
F
il
>f, tr F c -ccr(o:Y V (g.-.;: :J v 6 --? -{o9::r' .EE lYa.,trq): >- cL o.-Y g
o-
E€E;fl res€€
|!
it
ist= I cl
o
:a
F5:
ig.sE3.
I I
a |t'
eE =
PC
3T
o
o= =I c-yii
fit (o
J
Plc.
-
(l)
EsSg ( o'o!
o
o.)z (o
=
.:v =L
o 9ots _>f Y'(o +b t! to b >-g
5€ vqt
|o|t,-(!
6EeE oaBF o) {/, EI lll:crq,E{
}zE
E
g: f
aE.3
FssSeg
oo (oY
f
E:
.llcE=Juq) *-xo:o-
f,EF93 >-tr_E
o
l)c
J?E e?€
g
U)
3 3-3 = I s'P=
:<
=-Y
F
o
(n
=c
F 9'F; -rsF*gE E
o|EJ
:
E
a (tt
c|o0)
F
:
- F& -fi€e
(!
S
s
oY
>'o Aa
S€; E=;-a c
a X!
sE:f;€*s hA:rEE€E
FPsEi 5Px3'h {E€3b s a; 3.€
E=a6:-c
.-
(E o
.o;qrgq39
O OO J O rn O
i-*.c
>
-
EF SF
g
\ ri trg
EA
Ss !!
a-Y Ev
.!€
F
o (, =
o
:}E xP
F
.. ,i
is is 6:
c
cri
|o
_s5
o
E
c,
c
ot r(€
c
:
o.
.E
u
too
Srr
€c
Laooran Akhir
3.3. INTERAKSI SWOT PER. BIDANG Setelah melakukan analisa perdaerah, maka untuk tahap selanjutnya akan dilakukan analisa perbidang dengan tujuan untuk mengeluarkan rekomendasi dan kebijakan sesuai interaksi SWOT antar bidang. Pada tahap ini, interaksi antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tidak lagi berdasarkan karakteristik masing-masing daerah, tetapi akan melihat daerah sebagai sampel penelitian dan mengganggap hasil pengisian kuisioner matrik SWOT sebagai jawaban responden, dengan sistem penomoran Rl hingga R5, dengan keterangan sebagai berikut:
Rl adalah hasil kuisioner matrik R2 R3 R4 R5
adalah adalah adalah adalah
hasil hasll hasil hasil
kusioner kusloner kusioner kusioner
matrik matrik matrik matrik
SWOT untuk Serdang Bedagai. SWOT untuk Sekadau. SWOT untuk Kota Tomohon. SWOT untuk Sumbawa Barat. SWOT untuk Kota Tasikmalaya.
Untuk mengolah data yang dlperoleh dengan menggunakan matrik SWOT, maka akan dilakukan dengan metode kuantitatif dengan sistem pembobotan. Sebuah faktor menjadi S (strenght), jika rata-rata baris lebih besar dari rata-rata kolom untuk kutsircner intbrnal. Sementara sebuah faktor dikategorikan seb'agai W (weakness) jika rata-rata baris lebih kecil dari rata-rata kolom untuk kuisioner internal. Hal yang sama berlaku untuk analisis eksternal. Jika rata-rata baris lebih besar dari rata-rata kolom, maka faktor tersebut termasuk sebagai O (oppoftunity) dan jika leblh kecil, akan dianggap sebagai T (threat).
Dalam melakukan pembobotan, maka rata-rata baris dikurangi rata-rata kolom dilakukan dengan harga mutlak sehingga tak ada nilai yang negatif. Kemudian bobot kondisl Inl akan dikalikan dengan rata-rata urgensi sehingga diperoleh bobot urgensi.
Setelah memperoleh bobot urgensi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penjumlahan bobot urgensi pada setiap jenis strategi. Langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas akan dilakukan untuk tiap bidang, sehingga diperoleh interaksi SWOT. Hasil interaksi ini, selanjutnya akan diklarifikasi untuk menghasilkan matrik IFAS (/nternal Factors Analysis Summaries) dan EFAS (External Factors Analysis Summaries) yang akan dibahas selanjutnya dalam Bab IV.
3.3.1 SOSIAL DAN DEMOGRAFI Pada bidang sosial dan demografi, ada dua subkomponen utama yang dianggap memiliki peranan penting dalam proses percepatan pembangunan daerah otonom baru, yaitu sosial budaya dan ketenagakerjaan. Dua sub-bidang ini dianggap berbeda sehingga proses analisis SWOTnya pun dilakukan dengan cara yang berbeda.
3-48
Loooran Akhir
3.3.1.1 Sosial Budaya Pada bidang soslal budaYa, data hasil kulsoner matrik untuk faktor internal adalah sebagai berikut:
asil Matriks
Tabel 3.36 Kondisl
Internal
B
Bobot
K
Bobot x Urgensl
R4
R5
RataRate
3
3
2.4
0.672
z
3
3
2.4
0.192
?
2
3
3
2.6
0.728
2
2
2
2
2
2.0
0.160
S
2
2
2
2
2
7.0
0.960
0.08
s
2
3
2
2
2
2.2
0.176
4,2
0.28
s
2
3
z
1
2
2.0
0.560
4
3.8
0.12
w
z
2
a
3
2
2.2
0.264
3
4
3.8
0.12
w
2
2
1
3
z
2.2
0.264
5
?
4
3.4
0.52
w
2
3
2
?
3
2.6
1.352
3
5
3
4
3.6
0.32
w
3
z
3
2
2.4
0.768
3
5
2
4
3.4
0.52
w
2
2
2
z
2.0
1.040
Rata-
R1
R2
s
2
?
0.08
S
2
2
4.2
0.28
s
2
4
4.0
0.08
s
4
4
4.4
0.48
5
4
4
4.0
5
5
2
4
4
3
5
5
4
3
5
2
3
3
R1
R2
R3
R4
R5
4
4
5
4
4
4.2
0.28
4
3
5
4
4
4.0
3
5
5
4
4
4
4
5
3
4
5
)
4
3
4
Rata
Tingkat swaclaya
al SWOT
urgensl
Pcnllalan Responden
'R3
1
masvarakat Partisipasi
potitlk (balk dalam pemilu atarr nllkadal Sltuasl Kamtihmaq Pengaruh budaya terhadap Dembanqunan Kontrol lembaga
masyarakat terhadap
klnerja pemerintahan daerah Kontrol tomas dan toga terhadap
kinerja pemerintahan daerah Peran
tomas/toga terhadap pembangunan daerah Peran lembaga
kemasyarakat anlormas terhadap pembangunan daerah
Tingkat kesehatan
penduduklmas varakat Tlngkat pendidikan
formal masyarakat Implementasi pengentasan kemiskinan Peranan
wanita dalam pembanqunan
Jasa Konsultansl Kalan Pcrccpatan
Laooran A*hlr
Sementara untuk faktor eksternal, hasil pengolahan matrik kuisioner menghasilkan data sebagai berikut: 'Frlrat ? ?:r Trhal llecil Matrik Eksternat SWOT Bidang Sosia Penllalan Resqonden
Kondlsl Eksternal
Rata-
Bobot
I R4
R5
Rata
Bobot x Uroensl
3
2
2.40
0.000
z
2
1.80
0.720
Rata-
Urqensi
Kondlsi R1
R2
R3
R1
R2
R3
R4
R5
Rata
teknotogl
4
4
3
4
3.6
0.0
I
?
?
3
informasi Pengaruh miqrasi Kestabilan
J
4
3
3
3.2
0.4
T
2
2
politik
3
4
3
3
4
3.4
0.2
T
3
3
2
2
2.20
0.440
3
5
5
4
4
4.2
0.6
o
?
3
3
z
2.40
L.440
Perkembangan
nasional Kondisi keamanan wilavah
1
Dari hasil penghitungan dua tabel di atas maka diketahui kondisi masing-masing variable sertalumlah bobot kondisi, sebagai berikut :
id Tabel 3.38 Tabel Nilai Pembobotaan stoa lzrrqha
u Sosial Buda
/C'l
Tinokat SwadaYa Masyarakat Paftlslpasl polltlk (baik dalam pemllu atau oilkada)
0.672 0.192
SituASI KAMTIBNAS
0.728
Penoaruh budava terhadap oembanguqan Kontrol lembaga masyarakat terhadap klnerla oemerlntah daerah
0.960
Kontrol tomas dan toga terhadap kinerja oemerlntah daerah Peran Tokoh MasyarakaVAgama dalam oembanounan daerah
Total (S)
Kelemahan
Total (W)
Peluang (O) Knndici kcamanan wilavah A
3.44U o.264 o.2b4 1.352
0.768 1.040
3.688 L.440
1.440
fT)
Perkembanoan teknoloqi Informasi Penoaruh miorasi Kestabllan oolttlk nastonal
Total (T)
0.560
(w
Peran lembaga kemasyarakatan/orrnas terhadao oembanqunan daerah Tinqkat kesehatan penduduk/masyarakat TinAlat Dendidikan formal masyalqLr4 Imnlcmpnteql nendentasan kemlsklnan Peranan wanita dalam Dembanguna!
Total (O)
0.L76
0.000 0.720 0.440
1.160
Dari tabel 3.38 di atas kita bisa melihat bahwa sebagian besar kondisi merupakan kekuatan dengan jumlah bobot urgensi paling besar adalah bobot kekuatan sebesar 3.448, semeniara bobot urgensi terkecil ada pada ancaman' yaitu 1.160'
Laooran Akhir
3.3.t.2 Bidang Ketenaga kerjaa n kuisoner matriks untuk faktor untuk bidang ketenagakerjaan, setelah diolah data hasil internal adalah sebagai berikut:
rabel 3.39 Tabel HasilMatrikel-[!9rnel-9! c)TB idanq Ketenagakeq;e-en Rata-
Penllalan RcsPonden
Kondlsl
Internal Pertumbuhan penduduk terhadap daya dukung wllavah Penyebaran oenduduk Ketersediaan lapangan keria
R1 3
R2
R3
R4
2
2
2
R5 2
Rata
Bobot x Urgensl
Rata-
3
J.b
0.4
3
3.4
o.2
s
3
3
2
2
2
2.4
0.4800
3
0.6
w
3
2
IL
?
z
2.2
1.3200
3
3
3
5
2
3
3
4
K
s
R4
R2
u.rgensi
Bobot
R5 J
R3 5
R1
Rata
I
faktor eksternar adarah sebagai sementara hasir pengorahan dan pembobotan untuk berikut: I crltnT P.irl an a Kondlsl Eksternal Pengaruh mlorasl
R1
R2
R.3
R4
R.5
RataRata
3
4
2
5
2
J.U
3
5
5
4
I
3
4
3
3
4
Penllalan R€sPqn4gn-
Kondisi
keamanan wilavah Kestabllan
oolitik
Bobot
Rata-
Bobot x
R4
R5
Rata
Ura€ncl
Uroensl
5
R1
R2
R3
U.5JJ
T
2
L
1
L
2
1.8
0.9594
4.2
0.667
o
?
3
t
3
2
2.4
1.6008
3.4
0.133
I
z
z
z.z
0.2926
3
1
terhadap faktor internar maka diperoleh data Dari data orahan di atas maka dari hasil pembobotan sebagai berikut:
Tabel
3.41Tabelnil@
Ketena
ke aan
perturnOtrtrdn penduduk terhadap daya dukung
L.2520
kekuatan sama dengan Dari tabel 3.41 di atas kita bisa melihat bahwa variabel kondisi bobot peluang sebesar ancaman, dengan jumlah bobot urgensi paling besar adalah yaitu 1'2520 pada ancaman, 1.6008, sementara'nouot urgensi terkecil ada
lasa Konsukansl Kafan PercePalan
Laporon Ahhir
3.3.2 PEREKONOMIAN pada bidang perekonomian, hasil olahan data kuisoner matriks untuk faktor internal adalah sebagai berikut:
Perekonomian
Taha ?-4? Tahel Hasil Matriks trik Internal SWOT Bid Rata-
Pcnllalan RcaPonden
Kondl3l
R5
Rata
Bobot
K
urgensl
R1
R2
R3
R4
R5
Bobot x
RataRata
t roensl
Internal
R1
R2
R3
R4
Pertumbuhan
I
5
4
3
3
3.8
0.12
s
5
3
?
5
1
2.6
0.3120
3
3
5
3
3
3.4
0.28
w
3
2
2
3
3
2.6
0.7280
Ketersedlaan Lemba9a Keuangan Ekonoml Mlkm
2
5
3
3
4
3.4
0.28
W
3
3
2
3
2
2.6
0.7280
Potensl SDA
4
5
5
4
1
4.4
0.72
S
J
3
I
5
I
2.4
t.7280
3
3
4
3
4
3.4
0.28
w
2
3
2
3
2
2.4
0.6720
LPE
Ketersedlaan Jasa Dorha nka n
LaJU
penanaman
modal/lnvest asl
Sementara hasil pengolahan dan pembobotan untuk faktor eksternal adalah sebagai berikut:
Trlral ?-4? Tahel Hasil Matriks Eksternal Kondlsl Ekstcrnal Dampak peftumbuhan wilayah sekitar Kerusakan linokunoan Dampak
R1
R2
R3
R4
R5
RataRata
4
4
5
3
4
4.0
2
3
3
I
5
2.4
2
3
2
3
4
3
4
3
3.4
3
4
1
3
4
3.0
?
3
3
z
3
2.8
Penllalan Respondan
Kondisi
m0neter terhadap perekonomian daerah
3
2.8
Bobot
R1
R2
R3
R4
R5
Rata
Bobot x llrocnel
z
2
3
2
3
2,4
2.2399
T
3
/-
2
2
3
2.4
1.6001
T
2
2
3
2
3
2.4
0.640
3
3
5
3
3
3.0
0.9999
T
z
z
1
L
2
1.8
0. 120
I
3
a
z
3
2
2.4
0.6401
K
3
7
0.266 7
Rata-
Urqensl
0.933
0.665
Perekonomi an
SWO
1
Peranan
investor asing/luar daerah terhadap perekonomlan daerah Pengaruh kerjasama bilateral pusaVprovinsi terhadap perekonomlan daerah Pertumbuhan Perdagangan skala besar di wilayah sekltar
Jasa Konsultansl KaJian Parcepatan
0.333 3
0.066 7
0.266 7
I
Laooran Ahhir
internal dan eksternal Dari kedua tabel di atas maka dapat dirumuskan jumlah bobot untuk faKor sebagai berikut:
Perekonomian
Tabef 3.44Tabel Nilai Pembobotaan Kekuatan
Kelemahan (W
Feranan investor aslng/luar daerah terhadap
Dam
pat Kondisi moneter
terha dap pereko nomia n
Pett"mb"han Perdagangan skala besar di witayah
merupakan Dari tabel 3.44 di atas kita bisa melihat bahwa sebagian besar kondisi pada peluang justru terdapat paling besar urgensi jumlah bobot ancaman, namun pada kekuatan, dengan jumlah sebesar 3.2398, sementara bobot urgensi terkecil ada yaitu 2.0400.
3.3.3 PRASARANA DAN SARANA internal Untuk bidang prasarana dan sarana, data hasil kuisoner matriks untuk faktor adalah sebagai berikut:
Ii
.a.E
Sa na da sara Prasarana dan
Talral l{acilMatriks Internal SWOT B
Urg€nsl
Penllalan ResPonden Kondlsl Int€rnal
R1
TransDortasi
3
2
2
4
3.0
0.16
w
2
5
J
4
3.8
S
3
S
3
)
4
3.6
2
3
2.6
0,56
w
4
2
3
3.0
u,
ro
w
4
5
J
4
3.8
0,64
3
3
2
3
2.6
0.56 0.56
5
2
3
3
Pasar
3
3
Teleoon
3
Rekreasi
2
PDAM
L
?
Listrik
4
5
Olahraqa Peribadatan Penoairan Bangunan gedung
oemerintah
2
4
2
Rata
0.64 0.44
3
3
R1
R5
3
PersamDahan
K
R4
Pendidikan Jasa perkantoran Swacta
2
Bobot
R.3
Kesehatan
Sanitasi
R.t -
R2
z
2
4 4
2 2
3
4 4
2.6 3.4
0.24
2.8
0.36
5
4
3
4
3.4
0.16 0.04 0.84 0.24
4
2
2
3
2.6
0.56
3
4 4
Iasa Konsultansj Kafan-Percepann _
3
3
2
4
3.0
3
4
3.2
4
4
4.0
R.3
R4
R5
RataRata
Urg€n
3
2
2
2.8
0.448
3
2
2
2
2.4
1.536
3
a
3
2
2.8
r.232
z
3
2
2
2.2
1.232
z
3
5
2
2.6
0.416
2
2.6
1.664
I
?,.7.
r.232
2
2.4
1.568
0.672
R2
2
w w s w w
2
2
2
5
2
2
s
z
2
2
3
z
?
3
Bobot x
5
2
2.8
J
3
?n
1.080
3
2
3
2.4
0.384
3
2
z
2.'.1
0.088
3
3
a
?.4
2.016
1
2.2
0.528
2
2.E
1.568
5
3
3
sl
S
2
2
3
?
w
3
3
3
3
Laooran Ahhir
dicermati pada tabel berikut: sementara untuk penghitungan faktor eksternal, dapat
dan Sar
Trhat ?-46 Tabel HasilMatriks Eksternal SWOT Fidgng Bobot Penllalan RcsPonden Kondlsl Eksternal
R2
R1
Rata-
Bobot
4
3.2
U.I
4
3.0
0.1
R3
R4
R5
4
?
1
3
K
Urgensl
a
R2
R3
R4
R5
o
3
2
z
3
3
2.6
0.260
T
3
2
1
2
2
2.0
0.200
R.ata
DOB
Privatisasi nenoelolaan
4
maka kita bisa mengetahui di Dari hasil pengolahan terhadap kedua tabel pembobotan .atas, sebagai berikut: adalah eksternal jumlah pembobotan darimasinj- masing faktor internal dan
Tabel 3.47 Tabel Nilai Pembobotaan Bida
Prasarana CeBlSle!3
Kelemahan (W)
Pe n i n q
kata n tra
n s
po
rta L vvlll eyg!;91
Total (o) Ancaman (T)
Total (T)
kondisi merupakan Dari tabel 3.47 di atas kita bisa melihat bahwa sebagian besar kelemahan bobot adalah paling besar kelemahan dengan jumlah bobot urgensi yaitu 0'200 pada ancaman, ada sebesar 7.gz[,, sementara bobot urgensi terkecil
Iasa Konsulland Kafan Pcrccpa:an
_
-
Bobot x Urgensl
R1
Rat!
Peningkatan
transportasi wilayah sekitar
Rata-
Loooran Akhir
3.3.4 KEBIJAKAN Sementara jika ditinjau dari sisi kebijakan, maka hasil pengolahan matrik SWOT untuk faktor internal adalah sebagai berikut:
Tabel 3.48 Tabe HasitMatriks Internal SWQL ElQ Penllalan Respondan Kondlsl
Internal Sosialisasi Rancangan
*10
Bobot
K
Keb
kan
Urgensi R4
R5
Rata-
Bobot x Urgensl
R1
R2
R3
s
J
3
2
J
3
2.8
t.204
0.23
s
2
2
I
3
2
2.2
4.84
3.8
0.03
s
1
z
z
z
3
2.2
0.066
5
3.8
0.03
s
2
2
3
3
t.z
0.066
5
4
4.0
0.23
s
2
2
2
3
2.4
0.552
4
3
3
3.2
0.57
w
3
2
2
2
2.4
1.368
4
4
4
4
4.0
0.23
s
3
2
2
2
2.2
0.506
4
5
4
4
5
3.6
2.17
W
I
2
2
3
2
2.0
4.340
3
3
4
4
3.4
0.37
w
2
3
2
3
2
2.4
0.8B8
R5
R4
R3
R1
R2
4
4
4
I
5
4.2
0.43
3
4
4
5
4
4.0
3
J
4
4
5
3
4
4
3
3
4
4
2
4
4
R.ta
Rata
Kebiiekan Partisipasi
masyarakat dalam proses pembuatan kebiiakan Proses
formulasi kpbiiakan Proses
penetapan kehiiakan Soslallsasl
kebiiakan PartisiPasi
masyarakat dalam pelaksanaan kebiiakan Proses
penerapan kebiiakan
2
Hasil
penerapan kehllakan Dampak kebilakan
Sementara hasil pengolahan dan pembobotan untuk faKor eksternal adalah sebagai berikut:
Tabel 3.49 Tabel HasilMatriks Eksternal swoT Bidang Keb Urgensi
Penllalan Responden Kondlsl Eksternal
Rata R1
R2
R3
R4
Bobot
K
T
R5
Bobot x Urg€nsl
R1
R2
R3
R4
R5
RataRata
3
3
3
a
2
2.4
2.40
2
3
1
3
2.4
0.96
3
3
I
2
2.4
t.44
D.i5
Dampak Kebijakan PMA
/
PMDN
dari Pusat terhadap
3
3
1
3
2.6
1.0
4
4
4
4.O
0.4
5
4
4
4.2
0.6
jumlah investor vanq masuK Kebijakan Otonomi
4
Daerah
Kebijakan Nasional di bidang pembangun
o
3
an
-55 I
asa Ko nsu llansl
Kajlan
P crc cp
atan
Laooron Alchit
kita bisa mengetahui Dari hasil pengolahan terhadap kedua tabel pembobopn {i .atas, maka sebagai berikut: adalah eksternal dan jumlah pembobotan dari masinj- masing faktor internal
Tabel 3.5o Tabel Nilai pe!!bobg!ra!-E!
Kelemahan (W)
Kebijakan Otonomi Daerah Kebijakan Nasional di bidang pembangunan
Total (o) Kebijakan pMn / pNot't dari Pusat terhadap investor mlah Yang qllqEgk
Damr[
merupakan Dart tabel 3.50 dl atas kita bisa melihat bahwa sebagian besar kondisi sebesar juga pada kekuatan paling besar kekuatan dengan jumlah bobot urgensi 'aaa yaitu 2'4OO peluang, dan paou aniaman 7.234, sementara bobot Urgensi terkecil
3.3.5. KELEMBAGAAN pada bidang kelembagaan data hasil kuisoner matriks untuk faktor internal adalah sebagai berikut:
Tabet 3.51 Tabel HasilMatriks Internal swoT Bidang Kelem Urgensl
Penllalan RcsPonden Kondlsl
Internal
Rata
R1
R2
R3
R4
R5
s
z
3
2
2
?
2.4
0.72
0.9
W
3
1
2
3
2.6
2.34
3.4
0.1
W
3
3
3
3
2.8
0.28
4
3.8
0.3
s
3
3
z
2
3
2.6
0.78
s
3.4
0.1
W
3
3
z
?
3
2.8
0.28
R5
R3
R4
3
4
4
5
3.8
0.3
z
4
3
I
2.6
4
?
4
3
3
4
J
4
4
?
2
4
R1
R.2
3
Eobot x urgensl
RataRata
Bobot
K
Rata
Kesesuaian
StruKur Organisasi Pemda
den9an potensi daerah Kelengkapan Aparatur Ppmda Kesesuaian
penempatan
aoaratur Kinerja Aoaratrrr Peningkatan
Kapasibs SDM Pemda
Iasa Konsultansl KaJlan Pcrcepatan
Laporon Ahhir
Urgensl
Penllalan R€sponden Kondisi
Internal Hubungan kerja antara lembaga
eksekutif
Rata
Bobot
K
R1
R.2
Bobot x Rata-
Urgensl
R.3
R4
R5
2
3
3
2.8
0.28
R1
R.2
R3
R4
R5
5
4
4
2
5
3.5
0.1
q
J
4
I
4
3
3
3.0
0.5
W
2
2
I
3
2
2.7
1.10
4
5
4
5
3
4.0
0.7
5
2
2
2
z
z
2.2
1.54
3
4
4
?
5
3.40
0.1
W
2
?
2
5
L
2.4
0.24
Ratt
R.ata
dengan leoislatif Kerjasama
antara DOB dengan kabupaten induk Kerjasama
antara DOB dengan omninsi KerJasama
antara DOB dengan daerah sekitarnya
Sementara untuk faktor eksternal, hasil pengolahan matriks kuisioner menghasilkan data sebagai berikut: Urgensl
Penllalan Responden Kondlsi Eksternal
aan
Kelem
Tabel 3.52 Tabel Hasil Matriks Eksternal SWOI Bidi Rata
Sobot
K
R1
R1
R2
R3
R4
4
4
4
3
5
4.0
0.3
n
2
4
4
4
4
3.8
0.1
o
2
3
4
3
3
3.4
0.3
T
I
R.5
R2
Bobot x
R3
R4
R5
RataRata
Urgensl
2
I
5
2,0
0.60
'|
3
2.2
0.22
I I
3
2.2
0.66
Rata
Penempatan SDM Aparatur
yan9 diperbantukan dari luar DOB Kapasitas SDM Aparatur yang diperbantukan dari luar DOB Penerapan PP.
R/?00i
4
2
3
Dari kedua tabel pengolahan terhadap faktor internal dan eksternal, maka kita akan memperoleh kondisi dan nilai bobot kelembagaan sebagai berikut:
Nilai Pem Pembobotaan Bidang Kelemba abel 3.53TaDel abel Nrlal
n
Kekuatan (S) Kesesuaian Strukfur Organisasi Pemda dengan potensi
daerah Kineria Aoaratur Hubungan kerja antara lembaga eksekutif dengan legislatif KerJasama antara DOB dengan propinsl
Total (S)
0.72 0.78 0.28 1.54
3.32
Kelemahan (W) Kelenokaoan Aoaratur Pemda Kesesuaian Denempatan aparatur Peningkatan Kapasltas SDM Pemda
Keriasama antara DOB denqan kabuDaten Induk
Iasa Konsultansl Kajian Percepatan
7.34 0.28 0.28 1.10
3-5'l
Laooran Akhir
Kerjasama antara DOB dengan daerah sekitamya
0.24
Total(W) Peluanq (o)
4.24
Penempatan SDM Aparatur yang diperbantukan darl luar
0.60
DOB
Kaoasltas SDM Aparatur yang diperbantukalt
qOfL!tJ?I-998-
o.22
0.82
Total (O) Ancaman (T) Peneraoan PP. 8/2003
0.55
Total (T)
o.66
Dari tabel 3.38 di atas klta bisa melihat bahwa sebagian besar kondisi merupakan kelemahan dengan jumlah bobot urgensi paling besar juga pada kelemahan dengan sebesar 4.24, sementara bobot urgensi terkecil ada pada ancaman, yaitu 0.66.
3.3.6 PENDA,NAAN PEMBANGUNA.N pada bidang pendanaan pembangunan, data hasil kuisoner matriks untuk faktor internal adalah sebagai berikut: Pembangu ndanaa Pemba ida Pendanaan Tabel 3.54 Tabel Hasil Matriks Internal SWOT Bidang Penltalan RcsDonden
Kondisi
Internal
R1
Besaran APBD Proporsl pendanaan untuk belanja pembangunan/
R2
R3
R4
R5
RataReta
Urgensl
Eobot K
R1
R2
R3 2
Rata-
Eobot x Urgensl
R4
R5
3
3
2.8
0.1 12
2
2
2.8
1.008
Qrtr
3
3
2
4
3.0
0.04
W
3
5
3
3
4
4
3.4
0.36
S
3
3
2
3
3
3
4
3.0
0.04
W
3
3
2
2
3
2.8
0.1 12
3
4
2
3
4
3.2
0.16
S
3
2
J
3
2
2.6
0.416
z
3
z
2
2.6
0.44
w
3
3
3
z
2.8
1.232
3
oubllk Swadaya
masyarakat lnventarisasi aset Pengalihan kepemilikan aset
Sementara untuk faktor eksternal, hasil pengolahan matriks kuisioner menghasilkan data sebagai berikut: Tabel 3.55 Tabe Kondlsl Ekst€rnal
Matriks Eksternal H Penllalan Responden R4
R1
R2
R3
4
5
4
5
t
2
Kontribusi bantuan pusat(DAU,DA K Dpkon) Kontribusi bantuan propinsi
sw
E id a
an
Pendan aan Pemba Urgensl
R5
RataRata
Bobot
4
4,0
t.2
3.2
K
R1
R2
o
3
3
0.4
U
?
R3
Rata'
Bobot x Urgen
R4
R5
3
3
3.0
4,32
3
3,0
r,20
Rata
5l
(bantuan khusus) Kontribusi bantuan kabupaten
induk Hibahlgrant t
asa Ko ns u ltansi
Kajian
2
4
1
2
2
2.2
0.6
T
3
3
3
3
2
2.4
1.68
2
4
I
2
2
2.4
0.4
T
J
2
?
3
2
2.6
1.04
P ercep
atan
Laooran Ahhir
Kondlsl Eksternal PinJaman lokal
Loan luar negeri (melalui pemerintah
R1
R2
R4
R3
R5
Eobot
Urgensl
Pcnlhlan ResPonden RataRata
Bobot
K
R1
R2
R3
Rata-
R5
Rata
Urgen sl
1.6
1.28
2.4
0.48
1
3
1
z
?
2.0
0.8
t
2
I
1
3
1
2
5
2
3
3.0
0.2
o
3
2
1
5
3
3
DUsat)
bidang pendanaan di atas' Dari kedua tabel perhitungan hasil matrik swoT untuk maka diperoleh daia kondiii dan bobot sebagai berikut: Tabet 3.56Tabet Nilai Pembobotaan Bidan
Pendanaan
Total (s) Kelemahan (W)
alihan kePemllikan
a
Total (w)
Loan luar negeri (melalul pemerlntah
Total (o) Ancaman (T)
besar kondisi peluang dan Dari tabel 3.38 di atas kita bisa melihat bahwa sebagian peluang sebesar 6'00' ancaman dengan jumlah bobot urgensi paling besaia.dalah jumlah I'424' sementara bobot ,rgu.ii terkecil ada pada kekuatan dengan
t_asa Konsullansi
Kailan^Percep!"n
_
-
x
R4
Laooran Akhir
PenumUSAN SrnnrEGI DAN
RrucnNA
TTNDAK
Pada umumnya manajemen strategik di sektor publik memakai pendekatan dari sisi supply, sehingga langkah yang dipakai adalah SWOT (darl dalam keluar) dan bukan TOWS (dari luar ke dalam). Analisis SWOT ini meliputi analisis internal (S dan W) dan eksternal (O dan T). Analisis SWOT ini meliputi analisis faktor internal menjadi faktor kekuatan (Strength) dan faktor kelemahan (Weakness); serta faktor eksternal menjadi faktor peluang (Oportunities) dan faktor ancaman (Threat). Hasil analisis faktor-faktor tersebut telah disajikan pada bab 3, sesuai dengan masing-masing bidang yang dikaji. Didalam menentukan faktor kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman (T) kecuali didasarkan pada hasil kuesioner juga dipadukan dengan hasil wawancara mendalam, FGD, pengamatan lapangan dan data sekunder. Sifat tiga data terakhir merupakan klarifikasi atas kuisioner matriks serta menjadi akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan prioritas strategi, program dan rencana tlndak. Selain itu data tersebut juga akan dipakai sebagai pertimbangan untuk mensinergiskan strategi antar bidang sehingga strategi umum yang tercipta merupakan strategi yang utuh dan saling melengkapi.
Untuk menentukan strategi, selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap hasil penilaian kondisi dan urgensi hingga diperoleh nilai bobot akhir setiap variabel (bobot kondisi x nilai urgensi). Nilai masing-masingj variabel tersebut kemudian dikelompokkan menurut faktor yaitu internal (IFAS) dan eksternal (EFAS) Hasil IFAS dan EFAS disusun kembali dalam bentuk matrik dimana kolom IFAS berisi hasil analisa faktor-faktor internal, sedangkan kolom EFAS merupakan hasil analisa terhadap faktor-faktor ekternal. Analisis interaksi antar kedua faktor tersebut akan menghasilkan empat strategi yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Masing-masing strategi dijumlah nilai bobotnya. Untuk menentukan strategi yang akan menjadi prioritas, dilakukan dengan membandlngkan ke-empat jumlah nilai yang diperoleh masing-masing strategi. Sesuai dengan kaidah analisis SWOT, strategi prioritas adalah strategi yang memperoleh nilai tertinggi. Meskipun demikian tidak tertutup
Jasa Konsullansl Kojlan Percqatan Pembangunan Daemh Olonom Baru Tahun Anggoran 2M5
4-l
Laooran Akhir
kemungkinan untuk mengambil strategi dengan jumlah yang lebih kecil jika berdasarkan pertimbangan tertentu, strategi tersebut merupakan strategi yang bisa menjadi entry poin untuk strategi lainnya. Sebagaimana pada p.osei penetapan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, oi dalam menentukan alternatif strategi terpilih dan penjabarannya ke dalam strategi program dan rencana tindak juga mempertimbangkan hasil wawancara, FGD, data sekunder, dan observasi lapangan. Kecuali pertimbangan terhadap data, secara bersama tenaga ahli berdiskusi sehingga strategi antar bidang tidak berdiri sendiri tetapi dapat bersinergis. Setelah ditentukan strategi terpilih, maka selanjutnya akan disusun program dan rencana tindak sebagai untuk mengimplementasikan strategi terpilih tersebut.
4.T
SOSIAL DAN DEMOGRAFI
Pada bidang sosial dan demografi, seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya akan dibagi ke dalam 2 sub bidang yaitu sosial budaya dan ketenagakerjaan. Kedua sub bidang ini akan memunculkan strategi dan program sefta rencana tindak yang berbeda.
4.1.1 Sosial Budaya Dari hasil interaksi faktor-faktor internal dan eksternal di bidang sosial budaya, maka strategi yang bisa dihasilkan oleh interaksi tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 4. IFAS
abel Matril( Kekuatan (S)
. .
EFAS
Tokoh Masyarakat, Agama dan LSM lokal yang kritis Budaya tolong menolong dan kerja kelompok yang tinggi
Peluang (O)
Strategi
Kebebasan bekerjasama dengan LSM Nasional dan Internasional di bidang Sosial Budaya Akulturasi Budaya
(Hiv/Aid)
SO
(4.888)
Ancaman (T) Migran tidak trampil dan budaya luar yang negatif Rawan terjangkit penyakit baru
Sosial Budava Kelemahan (W)
Strategi
ST
. . .
Kesejahteraan masyarakat rendah Ketrampilan kurang. Rentan terhadap pengaruh gaya hidup metropolis.
Strategi WO Peningkatan Mutu Pelayanan Soslal Kepada Masyarakat
(4.128) Startegi WT 9,
Pengembangan Peran Serta Lembaga Keagamaan dan Sosial dalam ketahanan budaya
Penduduk miskin bertambah
Jasu Konsultansi Kajian Percepaton Pembongunan Daerah Otonom &aru Tahun Anggoran 2005
(4.6o8)
r:
:: '
Peningkatan Kgsejahteraan Masyarakat Berbbsis Sumberdaya Lokal
(4.848) -t-
A'
Laooran Akhir
Berdasarkan jumlah nilai interaksi pada setiap kuadran matrik tabel 4.1. dan mempertimbangkan hasil analisis data sekunder, wawancara mendalam, observasi lapangan, FGD serta hasil diskusi tenaga ahli maka ditetapkan strategi terpilih adalah Strategi So dan WT. Sasaran utama dari strategi So ini adalah tertiptanya kondisi keamanan di daerah yang kondusif untuk proses pembangunan. Data empiris menunjukkan bahwa seringkali konflik bersumber pada peimasalahan' sentimen keagamaan, maka strategi terpilih SO dengan mengangkat perpaduan faktor kekuatan (tokoh agama/masyarakat) dan faktor peluang (akulturasi budaya). Sementara sasaran program WT adalah bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mampu mencukupi dirinya dan turut serta dalam pembangunan. Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan ke dalam strategi Kebijakan, Program dan Rencana Tindak sebagai berikut:
Tabel 4.2 .z Tabet bel .Kebajakan, Program, Rencana Tindak Bidanq Sos al Budava No 1
Pelaksana DOB dan LSM/
Lembaga lokal
Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal
Program
Rencana Tindak
Peningkatan kemampuan
Pelatihan
manaiemen
SDM
Pelatihan
masyarakat
ketrampilan
bekerjasama
Pelatihan wirausaha Program beasiswa siswa tak mamou Sekolah terbuka Pemberdayaan
dengan LSM atau lembaga lokal Penguatan lembaga lokal
Waktu (Tahun)
kelompok-kelompok adat/ organisasi lokal Pelatihan kepemimpinan pemuda lokal Pelatihan
kepemimpinan lokal Menjadikan Organisasi lokal sebagai sarana penyampaian aspirasi dan
informasi Pengembangan ekonomi lokal
2
DOB
Peningkatan Peran Tokoh
Agama dan Masyarakat dalam Kerukunan Sosial
Peningkatan Kerukunan Kehidupan Sosial dan Keagamaan
Mendorong
terbentuknya kelompok usaha bersama Peningkatan kualitas bahan baku lokal Pemasaran produk lokal Pengembangan Forum Komunikasi Antar Umat Beraoama; Membangun ,
Kerukunan Sosial dan Keagamaan melalui Gelar Seni Budaya Lokal; Sosialisasi Wawasan
Multi Budaya kepada Masyarakat
Jasa Konsullansi Kojian Percepatan Penbangunan Daeroh Otonom Baru Tohun Anggaran 2005
4
-3
Laooran Akhir
Forum komunikasi antar umat beragama, jika dapat dikembangkan secara maksimal diharapkan akan tercipta saling pengertian antar kelompok umit beragama sehingga tercipta suatu kerukunan. Upaya pembinaan kerukunan antar kelompok ,*lt beragama ini paling memungkinkan dilakukan dengan cara gelar seni budaya lokal/tradisional lintas agama. Karena seni budaya paoa dasarriya tidak mengenal batasan keagamaan. Selanjutnya sosialisasi -wawasan multl budaya repada masyarakat, dimaksudkan untuk mewadahi peran intelektual kelompok umat beragama. Sosialisasi dapat dilaksanakan meialui forum seminar atau ceramahceramah yang dapat menyadarkan kepada masyarakat bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah Bhineka Tunggal lka, multi etnis dan multi budaya. Pertimbangan lain usulan rencana tindak ini adalah kondisi keuangan daerah yang relatif rendah, meskipun kegiatan ini penting dalam penciptaan kejmanan sehinggl perlu dilaksanakan secara kontinu namun dapat digelar pada event-event tertentu dalam setiap tahunnya dan diharapkan pembiayaannya sebagian dapat ditanggung oleh masyarakat (kelompok umat beragama)
4.L.2 Ketenagakerjaan Pada bidang ketenagakerjaan, hasil faktor internal dan eksternal menghasilkan strategi sebagai berikut: Tabel 4.3 Tabel Matrik Strategi Ketenagakerjaan
Kekuatan (S) IFAS
a a
EFAS
Peluang (O)
.
.
Masuknya tenaga kerja terdidik Kondisi keamanan wilayah
Penyebaran penduduk Pertumbuhan penduduk terhadap daya dukung wilayah
Strategi Peningkatan
atau .
a
Mutu tenaga kerja masih rendah Ketersediaan lapangan kerja
Strategi WO
SO :
pengembangan
kesempgtan / lapangan kerja ; : . r: ., .' (2.9608)
baru
Ancaman (T) o Pengaruh migrasi o Kestabilan politik
Kelemahan (W) a
Peningkatan pendidikan tenaga kerja dengan pemberian beasiswa
(2.e208)
Strategi ST
Startegi WT
Meningkatkan daya dukung wilayah untuk mempertahankan keamanan daerah
Peningkatan mutu tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerla (BLK)
(2.6120)
Jasa Konsaltansi Kajian Perccpalan Pembongunan Duenh Otonom Baru Tahun Anggoran 2005
(2.s720)
AA
Lanoron Akhir
Dari hasil klarifikasi dengan membandingkan antara ketiga sumber data berupa matriks kuisioner, wawancara mendalam dan sekunder, maka strategi paling
mendasar dan paling menonjol di bidang ketenagakerjaan adalah strategi SO. Untuk mengimplementasikan strategi tersebut, maka pada tahap selanjutnya strategistrategi tersebut akan dijabarkan lagi ke dalam program dan rencani tinOat< sebajai beri kut:
Tabel 4.4 Tabel Kebijakan, Program, Rencana Tindak Bidang Ketenagakerjaan Waktu (Tahun) Peningkatan dan pengembangan kesempatan / lapangan kerja baru
Peningkatan
lapangan kerja baru
Menciptakan keserasian antara pengusaha, pemerintah dan
Pelatihan angkatan Terlaksananya
pembangunan fisik dan peningkatan produksi Peningkatan
kinerja bursa
Pemutakhiran data dan informasi kerja
kerja
Talk show di radio
Konsultansi Kajian Perccpoton Pembangu Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005 J aso
n
an
4-5
Laooran Akhir
4.2
PEREKONOMIAN
Pada bidang perekonomian, hasil faktor internal dan eksternal menghasilkan strategi sebagai berikut:
Tabel 4.5 Tabel Matrik Strategi perekonomian Kekuatan (S) IFAS
o Potensi Sumber Daya Alam/
.
Ekonomi Peftumbuhan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
EFAS
Peluang (O) o Dampak pertumbuhan wilayah sekitar o Peranan investor asing/luar daerah terhadap perekonomian daerah
Strategi
SO
Optimalisasi, potensi ekonomi dengan meningkatkan jumlah
investor
Ancaman (T) o Pengaruh kerjasama bilateral pusat/provinsi terhadap perekonomian daerah . Kerusakan lingkungan . Dampak Kondisi moneter terhadap perekonomian daerah . Pertumbuhan Perdagangan skala besar di wilayah sekitar
Jasa Konsultansi Xajian Percepotan Pembongunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
'
.,
(s.27e8)
Strategi ST
Kelemahan (W)
. . .
Ketersediaan Jasa Perbankan Laju penanaman modal/investasi Ketersediaan Lembaga Keuangan Ekonomi Mikro Strategi WO
Pengembangan potensi ekonomi dengan peningkatan kapasitas investor
(s. 0378) Startegi WT
Pengembangan potensi ekonomi yang melibatkan masyarakat luas
(s. 0128 )
4-6
Laooran Akhir
Dari tabel strategi di atas, maka dari kita bisa melihat bahwa bobot urgensi paling
besar terletak pada strategi SO dan ST, yaitu optimalisasi potensi -ukono1"11i dengan meningkatkan jumlah investor dan optimalisasi potensi ekonomi untuk peningkaian
kesejahteraan masyarakat. setetah kita menentukan strategi untuk bidang perekonomian maka selanjutnya disusun program serta rencana tindak untuk bidang perekonomian.
Untuk mencapai strategi perekonomian, maka program yang ditempuh
peningkatan akses ekonomi, dengan jenis rencana tindak sebagaibeiikut: T aDel 4.6, 6 Ta No 1
Pelaksana DOB
il Kebijakan, Program, Rencana T ndak Bidanq Perekonomi Kebijakan Optimalisasi potensi ekonomi dengan
meningkatkan
jumlah investor
Program Peningkaatan pemahaman ekonomi daerah bagi investor Pengembangan potensi ekonomi
Rencana Tindak Pembuatan peta sumberdaya ekonomi
Kegiatan ekspose potensi ,dan peluang ekonomi Peningkatan nilai tambah potensi Fasilitasi pemecahan masalah bagi
berkembangnya potensi ekonomi
DOB
Optimalisasi
potensi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat
Pengembangan
ekonomi UKM
Pemberdayaan ekonomi
masyarakat
Pengembangan usaha untuk potensi ekonomi unooulan Pendaftaran usaha Proses perizinan usaha yano mudah Pelatihan manajemen bagi penqurus kooerasi Pelatihan teknologi tepat guna bagi
masyarakat (anokatan keria)
Jasa Ko nsultansi Kajian Percepatan Pembangun an Daerah Olonom Baru Tohan Anggaran 2005
n
Waktu (Tahun)
ekonomi
2
adalah
4
-7
Laooran Akhlr
4.3
PRASARANA DAN SARANA
Dari hasil pengolahan terhadap kedua tabel pembobotan di atas, maka kita bisa mengetahui jumlah pembobotan dari masing- masing faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7 Tabel Matrik Strategi prasarana dan Sarana Kekuatan (S) - Tersedia dan IFAS
tersebarnya fasilitas umum dan fasilitas sosial: Peribadatan, Lapangan Olah raga, Pendidikan dan Kesehatan. - Tersedianya utilitas: listrik, pengairan dan telepon
-
EFAS
. Peluang (O) Privatisasi pengelolaan Dapat ikut sertanya investor/swasta dalam pembangunan pasarana dan sarana daerah
Strategi
Kelemahan (\Af) Minimnya fasilitas: pasar, tempat rekreasi, jasa perkantoran swasta dan bangunan gedung pemerintah daerah Kurangnya utilitas: sanitasi, air bersih/pDAM (masyarakat masih banyak yan9 menggunakan sumur), persampahan (belum teraturnya pembuangan sampah) serta masih terbatasnya pelaya nan tra nsportasi Keterbatasan Rencana Tata Ruanq
Strategi WO
SO
Pengem ban gan/peni ng kat
an parasarana dan sarana dengan cara privatisasi pengelolaan dan melibatkan investor/swasta
(7.ee6)
Pem ba ng0_[aIt prasa rana
saranafalain'
.--: -.
tan
:, ' ..': PenyeleliggaraAh pemerintphAnj:deii '' pela ksanaan pbinbqngqnqn' dengan me1!b3,t(an, ,'.',, .; . . investor/iwasta dan penyediaan lltilftas'.untuk .
ll:,
pemenuhdn,ttdu[tunan denga4 caia fe{getolaan privatisabi..- .j,l*,:.'.. '
-
-
Ancaman (T) Peningkatan transportasi wilayah sekitar DOB Pembangunan Fasum dan fasos masih banyak terdapat di sepanjang jalan arteri Berkembangnya kawasan kumuh Bencana banjir, gempa, longsor/erosi Musim kemarau yang berkepanjangan, terputusnya aliran listrik dan saluran teleoon
Jasa Konsultonsi Kojian Percepatan Pembongunan Daerah Otonom Earu Tahun Anggaran 2005
Strateqi ST Penyediaan utilitas yang optimal dan berkesinambungan dengan menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa dan didirikan didaerah bebas
t
r
..J,;,,"
' ..
r; .^ "'. (9.;169)'' Strategi WT
o
,
Percepataplpeoetapan,., dokumen Rencdna Tata . ; Ruang sbbalaiUasar pela ksanaa n. pembangu nan '
.-
,."r *., ,. :. '
..f.d
(8:128),
banjir
(7.e36)
4-8
Loooron Akhir
Selanjutnya dengan melihat
nilai bobot urgensi disetiap kuadran
dan
mempertimbangan hasil analisis data sekunder, wawancara mendalam, observasi lapangan, serta FGD maka ditetapkan strategi terpilih adalah Strategi WT dan WO. Strategi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi Kebijakan, program dan Rencana Tindak sebagai berikut:
Tabel 4.8 Tabel Kebijakan, program, Rencana Tindak Bidang sarana dan Prasarana No
Pelaksana
Kebijakan
Program
Waktu
Rencana Tindak 1
1
2
DOB
Percepatan penetapan dokumen Rencana Tata Ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan
DOB,
Pembangunan
Investor/
fasilitas sebagai tambahan/
Swasta
pelengkap dengan
melibatkan investor/swasta
Penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah
Penyusunan RTRW Penetapan Perda
Kabupaten/Kota
Sosialisasi RTRW Penyusunan RDTR Penetapan Perda
Penyiapan Rencana Detail
Tata Ruang Kabupaten/Kota Penyiapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pembangunan pasar/ kawasan perdagangan
2
3
RTRW
HE
RDTR
Sosialisasi RDTR Penyusunan RTBL Penetapan Perda
ffi
RTBL
Implementasi RTBL Penyiapan lahan Pembangunan
pasar lokal/ oertokoan
Penyediaan
Pemilihan jenis
tempat rekreasi
atra ksi/potensi
wisata Peningkatan akses
dan daya dukung di area wisata Pelatihan
masyarakat dalam mendukung kebudayaan
Pengalokasian
jasa perkantoran swasta
setempat untuk menunjang oariwisata Penentuan lokasilokasi untuk jasa perkantoran swasta Penyediaan sistem informasi bagi
ffi
masyarakat untuk kegiatan di kantor
pemerintah
swasta Pembebasan dan pematanqan lahan Penyusunan
daerah
Master Plan
Pembangunan gedung
perka ntoran Pemda
Pembangunan
perkantoran Pemda dalam satu komplek
J asa Ko nsultansi Kajio n Perccpalan Pembangunan
Doerah Otonom Baru Tohun Anggaran 2005
4
-9
4
5
Laooran Akhir
No 3
Pelaksana DOB,
Swasta
Kebijakan Penyediaan
utilitas untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat dengan cara pengelolaan
privatisasi
Program
Waktu
Rencana Tindak 1
Kerjasama Pemda dengan Swasta untuk penyediaan dan pengelolaan Sanitasi Kerjasama Pemda dengan Swasta untuk penyediaan dan pengelolaan Air Bersih
2
3
Penyusunan
rencana/master plan sanitasi Pembuatan sanitasi Pengelolaan sanitasi
Analisa kebutuhan dan pembiayaan
air bersih Pembuatan
ffi ffi
instalasi air bersih & pemasangan Dioa-oioa Pendistribusian
Kerjasama Pemda dengan Swasta untuk penyediaan dan pengelolaan Persampahan
Kerjasama Pemda dengan Swasta untuk penyediaan dan pengelolaan Transportasi
dan pefi!elolaan air bersih Analisa kebutuhan dan pembiayaan PengaCaan TPS
dan TPA Pengangkutan dan pengelolaan samoah Sosialisasi pengelolaan samoah Analisa kebutuhan dan pembiayaan
transoortasi Penyediaan
terminal, pelabuhan Penyediaan moda anq kutan Penqaturan trayek Pengelolaan
transoortasi
Jasa Konsultansi Kajian Percepotan Pembangunon Daerah Otonom Baru Tahun Anggaron 2005
4
- l0
4
5
Laoorsn Akhir
4.4
KEBIJAKAN
Pada bidang kebijakan, hasil interaksi antara faktor internal
menghasilkan jenis strategi sebagai berikut:
dan
eksternal
T a bel 4.9 T a bel Matrik Strateqi Keb
Kekuatan (S) IFAS
EFAS
Sudah terbentuknya berbagai peraturan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintah - Proses implementasi kebija kan Akuntabilitas kebijakan yang tinggi - Sudah disusun arah pembangunan (berupa visi, misi dan rencana pembangunan) - Sosialisasi yang baik - Kontrol Kebi'iakan
Peluang (O)
Strategi
- Wewenang -
dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah Berbagai kebijakan nasional di bidang pembangunan
Penyusunan
sistem
- Hasil kebijakan
belum
dirasakan oleh masyarakat dan sebagian besar kebijakan merupakan pajak dan retribusi sehingga menclptakan
ekonomi
biaya tinggi
- Dampak
umumnya dirasakan
kebijakan belum oleh
masyarakat
- Kebijakan daerah yang cenderung berubah-ubah
Strategi WO
SO .
pemerintahan mengarah pada sistem good' . '
Menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi lokal Menyusun kebijakan jangka panjang yang menjadi arah pembangunan daerah
Ancaman (T) Perubahan kebijakan di tingkat pusat (PP No 8/2003) dan belum diterjemahka nnya kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah sehingga sering meni mbulkan interpretasi yang berbeda
Kelemahan (W)
-
Strategi ST -
Mencipta kan atu.fan,yan g .r"tetap dal.Fasti .,,.:
(s.634)-',
(8.996) Stratesi WT
Selalu menguji dampak kebijakan
(8.ee6)
Dari hasil klarifikasi dengan membandingkan antara ketiga sumber data berupa matriks kuisioner, wawancara mendalam dan sekunder, maka strategi paling mendasar dan paling menonjol di bidang ketenagakerjaan adalah strategi SO dan ST. Setelah strategi terpilih, maka strategi itu kemudian dipecah lagi ke dalam program dan rencana tindak sebagai berikut:
Jasa Konsultansi Kojian Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggoran 2005
4-ll
Lonaran Akhir
abel 4.1() Ta lel Kebiiakan, program, Rencana Tindak Bida No 1
Pelaksana Pusat,
Kebijakan
n
DOB dan
kebijakan yan9 mengarah
Induk
Waktu
Rencana Tindak 1
Penyusuna
Propinsi, Kabupaten
Program
Ke
Kebijakan yan9
partisipatif
2
3
Menyusun pedoman pelaksanaan manajemen pemba ngunan partisipatif untuk setiap program dan
sosialisasi Dedoman
pada good
Membentuk jalur formal,/informal
9OVernance
l)enyampaian aspirasi Pembangunan pusat informasi kebijakan publik Evaluasi atas pedoman dan implementasi manajemen pembangunan' Supremasi hukum
DartisiDatif Pelatihan dan pendidikan hukum Workshop dan seminar yang berkaitan dengan tema-tema pokok pembanqunan hukum
Memberi pelatihan esq yang difasilitasi oleh Pemda
Akuntabilitas dan
transparansi Kebijakan
Menyusun perda tentang keterbukaan informasi di setiao sektor Penegakan peraturan daerah/hukum Menyusun pedoman pela ksanaan transparansi
dengan batasan yanq ielas Menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat tentang jenis layanan yang
diberikan
a
Menyusun dan memperbaiki sistem 2
Pusat
Penyusuna
'n aturan
yang tetap dan pasti
Penyusunan
aturan pelaksana kebijakan
pengaduan masyarakat Menyusun peraturan pelaksanaan Melakukan uji materi Melakukan Sosialisasi
rancangan kebijakan Membentuk Sistem Monitoring Implementasi kebiiakan
J a sa Ko nsu lta nsi Kaj
ian Pe rcepatan Pem ba n g u n a n Daerah Otonom Baru Tohun Anggaron 2005
4-t2
4
5
Loooran Akhir
4.5
KELEMBAGAAN
Setelah dilakukan pembobotan terhadap faktor internal dan eksternal, maka untuk tahap selanjutnya kita akan menyusun interaksi swoT sebagai oasai ou6l p"nvrsunan strategi. Untuk bidang kelembagaan, maka interaksi yang terbentuk -menghasilkan strategi-strategi sebagai berikut:
Tabel 4.11, Tabel Matrik Strategi Kelemba m an Kekuatan (S) Kelemahan (W) IFAS - Struktur
EFAS
-
Peluanq (O)
organisasi yang sederhana dan ramping
Komunikasidan koordinasiyang baik Kerjasama yang baik antar lembaga
Strateqi
SO
yang diperbantukan dari
Optimalisasi peran dan
luar DOB
fungsi lembaga daerah
Kapasitas SDM Aparatur yang diperbantukan dari luar DOB
(4.14)
Ancaman (T) Aturan PP. 8/2003
-
kabupaten induk Kerjasama antara DOB dengan daerah sekitarnya
Tersusunya tupoksi tiap dinas
- Penempatan SDM Aparatur -
- Kelengkapan Aparatur pemda - Kesesuaian penempatan aparatur - Peningkatan Kapasitas SDM pemda - Kerjasama antara DOB dengan
Stratesi ST Optima lisasi pelayanan
publik
(3.e8)
Strategi WO Peningkatan
fcuaf
itas SDla Aparatu'i
Pernda"tli,
,
;(?.g6lr{i, ',".-r
-'
Strategi WT Mempersiapkan organisasi yang mandiri
(4.88)
Dari data di atas terlihat jelas bahwa urutan prioritas yang paling utama dalam strategi kelembagaan adalah strategi wo, yaitu meningkatkan kualitai sorrl aparatur pemda. oa-ri strategi yang terpilih, maka akan dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan menyusun strategi dan rencana tindak untuk mengimplementalikan strategi terslbut. Adapun program dan rencana tindak yang diusulkan adalah sebagai berikut:
Jasa Konsultansi Kajian Percepalon Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
, la { - lJ
Loooran Akhir
Tabel 4.12 Tabel Ke
aka
ram Rencqna Tindak Bidan
Pusat,
Peningkatan
Propinsi,
Penyusunan sistem
kualitas SDM Aparatur
rekrutmen yang baik dan benar
Induk, DOB
Pemda
Kelem
Menentukan indikator penilaian yang jelas dan benar, termasuk unsur Menyusun rencana karir kepegawaian
Peningkatan mutu Pendidikan
Aparatur Pemda
berdasarkan komoetensi Memberikan program beasiswa secara berkala Program pendidikan
Memberi keringanan biaya menempuh Program pelatihan berkala
Analisis dan pengembangan
kurikulum diklat Memberikan diklat berlanjut untuk meningkatkan keahlian a pa ratu r Memberikan pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan kemampuan organisasi Memberikan pelatihan tentang etika dan tugas aparatur pemda untuk membentuk komitmen pelayanan dan responsivitas a pa ratur Program disiplin
Membentuk sistem
kerja Meningkatkan pemahaman tentang Gerakan disiplin daerah Pemberian sanksi dan reward dalam an disiolin
4.6
PENDANAAN PEMBANGUNAN
Setelah dilakukan pembobotan terhadap faktor internal dan eksternal, maka untuk tahap selanjutnya kita akan menyusun interaksi SWOT sebagai dasar bagi penyusunan strategi. Untuk bidang pendanaan pembangunan, maka interaksi vJng terbentuk men g hasil ka n strateg i -strateg i seba ga i beri kut :
lla nsi Kajia n Pe rcepata n pem ba ngu Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005 J asa K o nsu
no n
A It a - l+
Lunoran Akhir
Tabel 4.13 .rJ Tabel |aDet Matnk Matrik
@mbangunan Kekuatan (S)
-
IFAS EFAS
Proporsi pendanaan lebih besar untuk Belanja Publik/Pembangunan - Adanya Swadaya masyarakat - Pemasukan dari pajak dan retribusi - Potensi sumber daya alam yang masih besar dan jumlah perusahaan yang cukup banyak - Meningkatnya laba usaha daerah
Peluang (O) Kontribusi Bantuan pusat (DAU, DAK, Dekon) dan Bantuan Propinsi (bantuan khusus) Kesempatan berkembang karena daerah memiliki potensi sumber daya alam atau sumber daya ekonomi
-
Ancaman (T) Beban pembayaran Loan luar negeri (melalui pemerintah Pusat) atau Pinjaman Lokal Kurang bahkan tidak adanya Kontribusi Bantuan Kabupaten Induk, Hibah/Grant Kecilnya PAD akibat banyaknya penunggak yang tidak mampu membayar pajak dan kurangnya pemasukan retribusi
Strategi
-
Kurang mencukupinya besaran dana ApBD, malah ada yang belum disahkan Inventarisasi Aset belum tuntas, dan Pengalihan kepemilikan aset kurang berjalan lancar
Strategi WO
SO
Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifi kasi pajak serta peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan :.
-
Kelemahan (W)
l
(7.424) Strategi ST
Menumbuhkan kesadaran wajib bayar pajak, menggali pendapatan yang sah dan meniadakan utang
(s.424)
Pen[pgkatan penda patan
daerah.dengan
t
geksdloras'i7p'ema nTa a, tg f "qqA. atbu sumbetidaya m en
ekorrofni serta penuntasan masalah Aset .:' "t - 'tr::' ,,.' ..,-r,'r"(7;456)
Strategi WT Segera terbitnya perda tentang APBD dan adanya kompensasi pelayanan terhadap masya rakat/wajib pajak
(s.4s6)
Dari data di atas terlihat jelas bahwa urutan prioritas yang paling utama dalam strategi kelembagaan adalah strategi SO dan Wo, yaitu Optimaiisasi pAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta peningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan (SO) dan Peningkatan pendapatan daerah dengan mengeksplorasi/pemanfaatan SDA atau sumber daya ekonomi sefta penuntasan masalah nset 1WO;. Dari strategi yang terpilih, maka akan dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan menyusun strategi dan rencana tindak untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Adapun prograrn dan rencana tindak yang diusulkan ditampilkan dalam tabel berikut ini:
Jasa Konsultonsi Kajian Percepalaa Pembangunon Daerah Otonom Baru Tahun Anggoran 2005
4
-
15
Lonoron Akhir
Tabel 4.14 Tabel Kebijakan, program, Rencana Tindak Bidang pendanaan Pemban unan NO 1
Pelaksana uvtJ, Propinsi
dan Pusat
Kebijakan
Program
upttmattsasi PAD melalui intensifikasi
Peningkatan PAD dari pajak dan retribusi
dan
daerah
ekstensifikasi potensi pajak
1
2
3
Penyusunan analisa
potensi pajak
Intensifikasi potensi pajak dan retribusi
serta
eksplorasi/pe manfaatan SDA atau sumber daya ekonomi
Waktu
Rencana Tindak
daerah tanpa
menciptakan praktek Pemanfaatan SDA dan
pendayagunaa
eKonomi biaya tinqqi Promosi potensi dan peluang investasi
Kemitraan usaha
n Sumber daya ekonomi
dengan Swasta
Pengumpulan
Efisiensi penggunaan pajak dan dana bagi hasil pajak dan bukan
pajak dan bagi hasil untuk pembangunan daerah
pajak Efektifitas dana
perimbangan (DAU,DAK, Ad Hoc, Meningkatkan
laba usaha daerah
Bantuan/Sumbanqan) Memaksimalkan/intens ifikasi usaha BUMD/Perseroda Meminimalkan
pengeluaran sesuai prioritas kequnaan Mengembangkan/
eksten-sifikasi badan 2
DOB,
Masyarakat
Meningkatka n peran sefta dan Swadaya
masyarakat
3
DOB,
Kabupaten induk,
Penuntasan masalah Aset
Propinsi
Peningkatan
keikutsertaan masyarakat datam pembangunan daerah
Inventarisasi, pengalihan dan pengelolaan Aset
usaha daerah Proporsi pendanaan APBD lebih besar untuk Belanja Publik dan memancing swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Mengutamakan pembangunan yang
langsung menyentuh masyarakat luas Menciptakan iklim qotong-royonq Mblibatkan peran qender Inventarisasi Aset Pengalihan dan
penetapan kepemilikan Aset sesuai dengan peratura n perunoanqan Pengelolaan,
pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Josa Konsultonsl Kajian Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Boru Tahun Anggaran 2005
4
- t6
4
5
I.anoran Akhir
4.7. RANGKUMAN STRATEGI DAN PROGRAM Dari berbagai strategi yang dirumuskan di atas maka secara keseluruhan ada beberapa strategi terpilih, yaitu :
1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis sumberdaya 2. Peningkatan Peran Tokoh Agama/ Masyarakat dalam KerukunanLokal Sosial 3. Peningkatan/pengembangan lapangan kerja 4. optimalisasi potensi ekonomi dengan peningkatan jumlah investor 5. optimalisasi potensi ekonomi untuk peningliatan kesejahteraan 6' Percepatan penetapan dokumen Rencana Tata Ruang masyarakat sebagai dasar
pelaksanaan pembangunan ' Pembangunan fasilitas sebagai tambahan/ pelengkap dengan melibatkan investor/swasta B' Penyediaan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cara pengelolaan privatisasi 9. Penyusunan peraturan daerah yang jelas, tetap dan pasti 10. Pef aksanaan pemerintahan dengan konsep "good governance,, 11. Pengembangan kualitas SDM aparatur 12. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensl pajak serta eksplorasi/pemanfaatan SDA atau sumber daya ekonomi 13. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan L4. Penuntasan masalah aset 7
Sementara program-program dari strategi terpilih yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
1.
Peningkatan kemampuan SDM masyarakat bekerjasama dengan LSM atau lembaga lokal 2. Peningkatan Kerukunan Kehidupan Sosial dan Keagamaan 3. Pembentukan dan Penguatan lembaga lokal 4. Pengembangan ekonomi lokal 5. Peningkatan lapangan kerja baru 6. Peningkatan kinerja bursa kerja 7. Sosialisasi lapangan kerja 8. Optimalisasi potensi ekonomi dengan meningkatkan jumlah investor 9. Optimalisasi potensi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 10. Penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 11. Penyiapan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota 12. Penyiapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 13. Pembangunan pasar/ kawasan perdagangan 14. Penyediaan tempat rekreasi 15. Pengalokasia.n jasa perkantoran swasta 16. Pembangunan gedung pemerintah daerah 17. Kerjasama Pemda dengan Swasta untuk penyediaan dan pengelolaan Sanitasi 18. Kerjasama Pemda dengan Swasta untuk penyediaan dan pengelolaan Air Bersih 19. Kerjasama Pemda dengan Swasta untuk penyediaan dan pengelolaan persampahan 20. Kerjasama Pemda dengan Swasta untuk penyediaan dan pengelolaan Transportasi 21. Kebijakan yang partisipatif 22. Supremasi hukum 23. Akuntabilitas Kebija kan 24. Penyusunan aturan pelaksana kebijakan 25. Fasilitas Pendidikan untuk Aparatur 26. Program pelatihan berkala bagi aparatur pemda 2T,Program disiplin kerja aparatur pemda 28. Peningkatan PAD dari pajak dan retribusi daerah 29. Pemanfaatan sDA dan pendayagunaan sumber daya ekonomi Jasa Konsultansi Kajian Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Boru Tahun Anggarsn 2005
4-17
Laporan Akhir
30. Pengumpulan pajak dan bagi hasil untuk pembangunan daerah 31. Meningkatkan laba usaha daerah 32. Peningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerah 33. Inventarisasi, pengalihan dan pengetolaan Aset
Josa Konsultansi Kajian Percepatan Pcmbangunan Daerah Otonom Baru Tahan Anggaron 2005
4
- l8
Loooran
Akhlr
RTXOMENDASI
Dari hasil analisa yang dilakukan, maka ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh daerah otonom baru (DOB) untuk mempercepat proses pembangunan di daerahnya. Strategi-strategi tersebut dibagi ke dalam 7 bidang (sosial budaya, ketenagakerjaan, perekonomian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasaranaf
serta pendanaan pembangunan) yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu : 1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal 2. Peningkatan Peran Tokoh Agama/ Masyarakat dalam Kerukunan Sosial 3. Peningkatan/pengembangan lapangan kerja 4. Optimalisasi potensi ekonomi dengan peningkatan jumlah investor 5. Optimalisasi potensi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 6. Percepatan penetapan dokumen Rencana Tata Ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan 7. Pembangunan fasilitas sebagai tambahan/ pelengkap dengan melibatkan investor/swasta B. Penyediaan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cara pengelolaan privatisasi 9. Penyusunan peraturan daerah yang jelas, tetap dan pasti 10. Pelaksanaan pemerintahan dengan konsep "good governance" 11. Pengembangan kualitas SDM aparatur 12. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak serta eksplorasi/pemanfaatan SDA atau sumber daya ekonomi 13. Meningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan 14. Penuntasan masalah Aset.
Semua strategi ini telah dipecahkan ke dalam sejumlah program dan rencana tindak yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai strateg i.
Jssa Konsukansl Kajian Percqatan Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2(MS
5-l
I-aooran Akhir
5.1 CIRI-CIRI DAERAH OTONOM BARU Dari hasil data empiris yang diperoleh di lapangan dan ditambah dengan data hasil kuisioner, maka ciri-ciri umum daerah otonomi biru adalah sebagai Oeri[ut: a. Sistem pemerintahan yang masih belum terbentuk denjan baik karena pada sejumlah daerah belum memiliki struktur organisasi pemOa serta instrumeninstrumen peraturan daerah yang mendukung kepastian penyelenggaraan pemerintahan. Dari lima DOB yang dijadikan sampei/lokasi penetitianl-hunyu Kota Tasikmalaya yang telah memiliki sistem dan ketatalaksanaan pemerintahan, dan sistem ini telah pula didukung dengan perda-perda yang memang dibuat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik, sementara daerah-daerah lain masih berupaya mencari sistem p6merintahan dan kelembagaan yang baik. b. SDM aparatur relatif lemah, bukan hanya dari sisi kuantitas tetapi juga dari sisi kualitas. Dari ratio antara jumlah pegawai dengan jumlah penOuOut<,-hanya Kota Tasikmalaya yang relatif paling mendekati ratio perbandingan nasional (I,9o/o), sementara daerah lain rata-rata masih dibawah ratio 16lo. Dan jika dibandingkan dengan ratio perbandingan yang seharusnya, yaitu 4-5olo, mika jelas bisa dikatakan jumlah pegawai pemda jaun aari memadai. c. Kemampuan keuangan daerah yang rendah 'dan ketergantungan keuangan terhadap pusat yang sangat tinggi. Dari semua obe yJng dijadikan sampel/lokasi penelitian, Kota Tasikmalaya dan Sumbawa Barat yang telah memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik. Kedua daerah in'i pada dasarnya bersifat khusus (tipologi berbeda dengan tiga daerah yang lain), Sumbawa Barat memiliki dana bagi hasil dari pertambangan Newmont dan Tasikmalaya sejak sebelum menjadi kota potensi perekonomian daerah telah relatif berkembang baik (sektor jasa; pengolahan; hotel, restoran). d. Prasarana dan sarana perkantoran Pemda masih belum m".udai. Sebagai daerah yang baru berdiri, umumnya DOB belum memiliki gedung perkantoran untuk melakukan segala aktifitas pemerintahan. t-okasi/gldung yang memungkinkan untuk disewa pun sangat jauh dari memadai karena memang tidak ada. e. Miskin Infrastruktur dasar dan yang ada kondisinya relatif buruk. Kecuati Kota Tasikmalaya, ibukota kabupaten/kota baru lokasi kajian adalah berasal dari kota kecamatan yang belum berkembang. f. Perencanaan pembangunan lemah. Empat dari lima lokasi kajian belum memitiki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang pasti sebagai dasar pembangunan daerah. Disamping RTRW, daerah ini juga belum memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang jelas. Sebagian besar tertundanya rencana ini bukan hanya karena faktor internal daerah sendiri, tetapi kebijakan pusat yang sering berubah-ubah juga membuat pemerintah daerah bingung
sehingga cenderung menunda penyusunan rencana pembangunan daerahnya, padahal rencana ini adalah dasar bagi proses pembangunan DOB.
9,
di di
Daerah otonom baru lokasi kajian yang baru berumur 1.5 tahun (saat kajian berlangsung) sangat disibukkan dengan berbagai proses politik dari pemilihan anggota DPR, DPRD dan Presiden (nasional) maupun Proses politik daerah
yaitu Pilkada.
Eila ditilik dari ciri-ciri diatas yaitu, rendahnya kemampuan keuangan daerah dan tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, maka interaksi startegi ini mempertimbangkan beberapa kondisi riil daerah otonom baru yaitu: rendahnya kemampuan keuangan, tingginya ketergantungan terhadap daerah, serta rendahnya sumber daya pendukung lainnya seperti SDM, sarana dan prasarana. Berdasarkan kondisi riil di atas, maka sebaiknya strategi-strategi yang dipilih adalah strategi berbiaya rendah namun efektif untuk memacu pertumbuhan di sektor lain, dan karena biasanya masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah Jasa Konsullansi Kajian Pcrccpaton Pcmbangunan Daeroh Otonom Baru Tahun Anggaron 2005
Lanoron Akhir
masalah keuangan daerah, ada baiknya daerah bergerak dimulai perekonomian yang didukung oleh strategi-strategi di bidang lain.
5,2 FAKTOR-FAKTOR
YANG PERTUMBUHAN DOB
MEMPENGARUHI
dari
sektor
PERCEPATAN
Dari ke-lima lokasi kajian, Kota Tasikmalaya merupakan kota (DOB) yang paling maju dibandingkan ke-empat DoB lainnya. Bila ini dapat diartikan sebagaiiue.un yung relatif "cepat berkembang", berdasarkan uraian kondisi umum Oae[n (bab 2)'dai kesimpulan umum diatas (a-g), maka dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab DoB cepat berkembang antara lain sebagai berikut:
o o o o o o
DOB tersebut telah memiliki infrastruktur dasar yang cukup lengkap dengan kondisi baik. SDM relatif maju, karena terdukung dengan Prasarana dan sarana pendidikan dasar hingga perguruan Tinggi. Memiliki aksessibilitas sehingga memudahkan masyarakatnya bekerjasama dengan daerah lain baik untuk belajar maupun bekerjasama dalam perekonomian. Potensi sumberdaya ekonomi daerah sebagai sumber keuangan daerah relatif telah dikelola dengan baik. Pasar telah berkembang, karena prasarana dan sarana perdagangan telah tersedia. Kondisi keamanan kondusif untuk masuknya investor ataupun perdagangan dengan daerah sekitar.
5.3. INTERAKSI STRATEGI untuk mengimplementasikan sebuah strategi, maka perlu diperhatikan keterkaitan antar strategi dan juga kondisi sumber daya pendukung implementasi strategi. Oleh sebab itu, sebelum mengimplementasikan strategi-strategi terpilih di atas, maka perlu dikaji interaksi antar strategi, sehingga keterkaitan antar strategi menjadi jelas. Penyusunan interaksi strategi ini didasarkan pada keterbatasan sumbe. dayu yung dimiliki oleh daerah otonom baru, sehingga strategi yang diusulkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah otonom baru dan mempeftimbangkan faktor-fak-tor yang mempercepat proses pembangunan yang bisa dijadikan pembelajaran bagi penyusunan strategi percepatan pembangunan DOB. Pada gambar 5.1, kita bisa melihat bagaimana interaksi dan dampak pembangunan pada setiap sektor yang kemudian diuraikan lebih lanjut lagi secara deskriptif sJbagai gambaran interaksi strategi antar bidang.
Jaso Konsultonsi Kojian Perccpatan Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
5-3
Laooran Akhir
Strategi Pendanaan Pembangunan
Strategi Ketenagakerjaan
Strategi Sosial Budaya
Gambar 5.1. Interaksi Strategi Antar Bidang Ket:
: hubungan dan dampak bersifat langsung : hubungan dan dampak bersifat tidak langsung Dari gambar interaksi strategi di atas, maka kita bisa mengetahui bahwa strategi yang memiliki dampak paling besar terhadap proses percepatan pembangunan Oi OOA, adalah kebijakan, pengembangan sarana dan prasarana, perekonomian serta pendanaan pembangunan. Sementara strategi lain, meskipun tak kalah pentingnya, merupakan strategi pendukung terhadap keempat strategi di atas dan strategistrategi ini bisa diimplementasikan jika keempat strategi dasar telah mulai berjalln sehingga bisa mendukung proses implementasi tiga strategi lainnya.
5.3.1 Strategi Bidang Sosial Budaya Strategi bidang sosial budaya pada dasarnya merupakan strategi untuk menyeimbangkan .terjadi proses sosial dan proses budaya dalam konteks pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat haruslah dipandang sebagai bagian dari
Proses pembangunan itu sendiri, mengingat peranan individu dan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan. Sebagai subjek, maka masyarakat kumpulan penduduk yang berinteraksi satu sama lain baik antar masyarakat itu sendiri maupun dengan stakeholder yang lain seperti pemerintah (eksekutif dan legislatif) maupun para pengusaha/swasta (lokal maupun luar daerah/asing). Dalam perkembangan masyarakat itu, pengetahuanmereka terhadap yang terjadi dalam proses pembangunan jelas bertambah dari waktu ke
waktu yang dalam perjalanannya mereka dapat mengambil sikap pro maupun kontra. Proses ini berlangsung secara kontinum dari masa lalu, hingga masa kini dan sampai ke masa datang.
Di dalam proses sosial ini berbagai aspek budaya yang melekat dalam proses perkembangan sosial itu sesungguhnya tidak terpisahkan. Dengan kata lain, secara Jasa Konsullansi Kojian Percepotan Pembangunan Daerah Otonom Baru Tohun Anggoran 2005
5-4
Lonoran Akhir
alamiah proses sosial dan proses budaya dapat dikatakan berlangsung bersamaan. Akan tetapi antara proses sosial dan proses budaya besar kemungkinari memiliki ciri dan dinamika yang berbeda. Misalnya, proses sosial berlangsung s6cara cepat, seperti demokrasi dan interaksi dengan dunia luar (penduduk luar dlerah maupun asing) adakalanya tidak sejalan dengan situasi dan kondisi budaya yang ada dalam lingkungan setempat' Akibatnya, benturan budaya yang seharusnya'beium waktunya dapat terjadi lebih cepat, terlebih lagi dengan semakin terblkanya lingkungin setempat baik karena kebijakan dari luar (pusat, propinsi dan daerah indukj p.o-re, globalisasi (migrasi, media, pendidikan dan lainnya). Proses sosial dan proses budaya yang dimaksud serupa itu, dalam konteks pembangunan dapat menjadi faktor penghambat maupun pendorong. Sebagai faktor penghambat muncul karena proses sosial dan proses budaya yang b-erkembing tidak selaras dengan proses bidang pembangunan lainnya. nit ini Japat menimbulkan ketegangan, rasa frustasi dan tidak diperhatikan yang pada gilirannya penduduk dan masyarakat sebagai objek mendapat penolakan atau ketidak UerOayaan yang tidak kondusif dengan proses pembangunan lainnya. Sedangkan sebaliknyi, sebagaf faktor pendorong, masyarakat yang dijadikan sebagai subjek juga, maka'hal yang bersifat benturan yang memang sering terjadi tidak menjadi lebih buruk, seperti konflik sosial, apatisme, dan bersifat mengganggu. Oleh karena itu, strategi bidang sosial dan budaya di DOB sebaiknya mengambil jalan yang lebih kompromistis. Yaitu, suatu strategi yang diarahkan untrt tetap mempertahankan budaya setempat tetapi dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial yang baru. Ini berarti bahwa setiap ada kegiatan pembangunan seyogyanya tidak mengabaikan penduduk dan masyarakat setempat. Kunci keberhasilan sesungguhnya ada pada pemerintahnya sendiri, yang bertindak tidak sebagai pengayom tetapi juga penyeleksi setiap kemungkinan yang masuk ke dalam wilaylh pembangunan setempat. Dengan demikian, pembangunan di bidang perekonomian, infrastruktur dan tata pengelolaan pembangunan itu sendiri dapat berjalan dengan baik.
Dalam proses penyusunan dan implementasi strategi di bidang sosial dan budaya ini juga dapat dipandang sebagai proses yang paralel dengan bidang yang lainnya. Akan tetapi dalam penekanannya baik intensitas dan pembiayaan tidak mLnJadi prioritas utama. Dengan kata lain, aspek-aspek bidang sosial dan budaya ini strateginya bersamaan dengan bidang yang lain tetapi intensitas (pembinaan dan pengembangan) tidak harus yang menjadi utama. Namun demikian, sebagai strategi yung selalu diperhatikan dari waktu ke waktu, maka ke depan penyelarasan yang ailakukan lebih penting dari pada upaya-upaya untuk menumbuhkembang aspek sosial budaya. Bagaimanapun proses sosial dan proses budaya akan berjalan alamiah sesuai dengan perkembangan bidang-bidang yang lain.
5.3.2 Strategi Bidang Ketenagakerjaan Strategi bidang ketenagakerjaan diharapkan direncanakan dan diimplementasikan dalam konteks pembangunan bidang ekonomi yang juga terkait dengan bidang lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana. pengembangan
potensi ekonomi setempat diarahkan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah tetapi juga memberi dampak pada bidang ketenagakerjaan. Dampak ini dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu: pertarna, bahwa terjadi proses penyerapan tenaga kerja khususnya penduduk yang menganggur maupun pencari kerja baru. Dalam jangka panjang proses ini dapat menekan angka pengangguran dan konflik-konflik yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Kedua, bahwa terjadi prosei peningkatan produktivitas, baik produktivitas usaha (pertanian, industri dan jasa) maupun produktivitas individu. Jasa Konsultansi Kajian Percepaton Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaron 2005
5-5
Laooron Akhir
Peningkatan dalam produktivitas ini dari sisi ekonomi tidak hanya mampu mempercepat proses percepatan pembangunan khsususnya di bidang ekonomi, tetapi juga dari sisi sumberdaya manusianya juga. Sebab dengan produktivitas yang tinggi akan memberi dampak pada pendapatan dan kesejahteraan penduduklmasyarakat yang pada gilirannya juga memberi implikasi pada upaya sendiri memperbaiki kualitas sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan). Dalam jangka panjang, kualitas sumberdaya manusia yang baik akan dengan sendirinya rnernp"rcepat proses pembangunan itu sendiri.
Oleh karenanya, strategi bidang ketenagakerjaan harus selaras dengan strategi
bidang lainnya, terutama strategi bidang ekonomi. Kemudian, strategi biiang-bidang lainnya dapat mengikutinya seperti bidang pendidikan, kesehatan. olngan dimikianl dalam proses percepatan pembangunan daerah, strategi ketenagatjriaan bersifat komplemen. Sebab tanpa sumberdaya manusia yang baik di bidang ketenagakerjaan tidak akan mampu memberikan hasil yang paling baik dalam p"rnbungunan bidang ekonomi. Sebagaimana strategi bidang lainnya, maka strategi bidang ketlnagakerlaan haruslah mendapat perhatian dari waktu ke waktu. Namun demikian, produktivitas, investasi dan keterbatasan dana dan anggaran seringkali mengalami trade offdengan kebutuhan dalam penyediaan lapangan kerja untuk semua pihJk sekaligus.
5.3.3 Strategi Bidang Perekonomian Strategi bidang perekonomian seyogyanya mendapat prioritas. Agar terjadi proses percepatan pembangunan di DOB, maka bidang perekonomian dalam hal ini tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi seperti peningkatan produksi, nilai tambah dan pendapatan daerah, tetapi juga secara otomatis akan lebih mampu menyediakan lapangan kerja. Peningkatan dalam penyediaan lapangan kerja di satu pihak akan memberi kesempatan untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur maupun tenaga kerja baru, sedangkan di pihak lain
akan memberikan percepatan dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat, pengurangan jumlah penduduk miskin serta peningkatan dalam daya beli masyarakat.
Akan tetapi, strategi ini hanya dapat efektif jika situasi dan kondisi dalam percepatan pembangunan ekonomi tersebut dimungkinkan. Hal yang sangat mendesak diperhatikan saat ini adalah mendesain berbagai kebijakan yang pro pada perceparan pada pembangunan ekonomi, yakni kemudahan dan kenyamanan bagi investor dalam menyusun bisnisnya, seperti proses perizinan, insentif berupa penyediaan infrastruktur maupun beban-beban finasial yang seharusnya tidak perlu dibebankan kepada investor maupun pengusaha. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun berikut, persoalan yang dianggap kritis bagi pengusaha dapat diselesaikan dengan secepatnya.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong percepatan dalam bidang ekonomi sedapat mungkin dapat mengangkat potensi masyarakat dalam bidang usaha khususnya pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah di berbagai sektor.
Bidang perekonomian sebagai bidang yang yang bersifat berkelanjutan dan
diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, dengan sendirinya upaya yang telah dilakukan selama ini di bidang perekonomian dapat terus dilanjutkan, dikembangkan serta diarahkan untuk memberi dampak yang lebih besar bagi berbagai aspek lainnya.
nsultansi Kajian Percepaton Pembongu Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
J aso Ko
na n
5-6
Lonoron Akhir
5.3.4 Strategi Bidang Sarana dan Prasarana Strategi bidang sarana dan prasarana merupakan salah satu strategi yang diprioritas dalam DoB khususnya dalam kaitan proses percepatan pembangunan yang tengah dilaksanakan. Hal ini mendapat prioritas, karena umumnya DOB merupakan bagian yang tidak sentral dalam wilayah sebelum dimekarkan. Upaya pembentukan DOB justru digagas dari persoalan kurangnya perhatian pada wilayah baru ini. Sebagai akibatnya, DOB cenderung tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Padahal dalam proses pembangunan, apalagi dalam rangka proses percepatan pembangunan, sarana dan prasarana ini menjadi syarat perlu. Namun dalam kenyataannnya, pemenuhan sarana dan prasarana ini tidak dengan mudah dilakukan mengingat kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup banyak, juga ketersediaan dana sangat terbatas. Akibatnya, pemenuhan sarana dan prasarana menjadi bersifat kritis untuk diperhatikan. Dalam hal ini pilihan strategi yang dapat dibuat adalah mengkombinasikan situasi dan kondisi perkembangan yang ada dengan hasrat untuk memenuhi semuanya. Dengan kata lain, strategi yang dibuat harus mampu menyeimbangkan semua aspek. Dari sisi perkembangan masyarakat dibutuhkan partisipasi masyarakat, dari sisi kebutuhan investor sendiri dibutuhkan kerjasama yang bersifat kemitraan dan dari sisi pemerintah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seyogyanya proporsional dan terhindar dari pengalokasian angaran yang terbatas.
Strategi bidang sarana dan prasarana dengan demikian pada satu sisi haruslah menjadi prioritas utama dan mendesak direalisasikan tetapi skenarionya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan. Ini berarti dalam proses penganggarannya, seyogianya pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana mengikuti kekuatannya sendiri tetapi tidak mengabaikan sektor/bidang-bidang yang lain. Untuk strategi kebijakan sendiri perlu ditekankan adanya efisiensi dan efektivitas. Hal ini tidak saja mengoptimalkan keperluan yang besar untuk semua bidang dengan dana dan anggaran yang terbatas, tetapi juga proses pencapaiannya dapat segera direalisasikan.
Oleh karena itu, sebagai dasar perlu dilakukan percepatan penetapan dokumen Rencana Tata Ruang yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan prasarana
dan sarana. Hal ini diperlukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya serta pemenuhan kebutuhan fasilitas dan jaringan utilitas.
5.3.5 Strategi Bidang Kebijakan dan Peraturan Sebagai daerah yang baru berdiri, maka salah satu unsur yang sangat penting untuk dikembangkan adalah terbentuknya sistem pemerintahan yang diatur melalui berbagai kebijakan sepefti perda atau pun surat keputusan bupati. Kebijakan akan menjadi dasar pijakan bagi bidang lain, baik itu dalam penyusunan maupun pelaksanaanya. Bisa dikatakan bahwa kebijakan adalah sebuah kerangka yang mewadahi semua aspek yang ada di dalamnya, sehingga jika hal ini tidak diatur dengan baik, maka bisa dipastikan semua rencana untuk proses mempercepat pembangunan akan sia-sia atau sulit mencapai tahap yang diharapkan yaitu daerah yang mandiri.
Dari hasil survei yang dilakukan kebanyakan daerah masih memiliki sistem pemerintahan yang sepenuhnya belum berjalan dengan baik karena aturan-aturan
yang terkait dengan hal ini masih sangat sedikit ditemui. Selain itu
adanya ketidakkonsistenan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kelihatannya turut mempengaruhi proses pembangunan di daerah, sehingga disarankan agar pemerintah pusat mulai membenahi sistem peraturannya sendiri dan mengeluarkan aturan-aturan yang mendukung proses percepatan itu sendiri. tasa Konsultansi Kajian Pcrcepalon Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
J-l
Laooran Akhir
5.3.6 Strategi Bidang Kelembagaan Komponen yang sangat penting dalam proses pembangunan adalah unsur sumberdaya yang mengimplementasikannya, yaitu SDM aparatur. Sebaik apa pun
sebuah program bila tidak didukung oleh aparatur yang mampu dan melaksanakannya maka rencana tentu saja akan gagal.
Namun
bisa
jika kita menilik kondisi keuangan DOB yang sangat rendah dan
ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, mata program ini akan sulit dilaksanakan oleh daerah, tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Untuk tahap awal konsetrasi pemerintah daerah yang baru terserap pada kegiatan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran. Sehingga strategi untuk peningkatan kualitas SDM aparatur sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Daerah bisa diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan strategi ini setelah kondisi keuangan mulai membaik, sistem pemerintahan terbentuk dan fasilitas untuk melakukan kegiatan pemerintahan berdiri denga,n baik.
5.3.7 Strategi Bidang Pendanaan pembangunan Seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, salah satu kelemahan utama daerah yang baru berdiri adalah lemahnya kemampuan keuangan dan tingginya tingkat ketergantungannya pada pusat dan propinsi, sehingga jika ingin menjadi daerah yang mandiri, maka strategi bidang ini merupakan strategi dasar yang sangat penting dan sangat utama untuk diimplementasikan. Jika pemerintah daerah berhasil meningkatkan kemampuan pendanaan pembangunannya maka dampaknya akan
mempengaruhi semua sektor di daerah. Namun strategi bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh peraturan dan sistem pemerintahan yang mendukung upaya di sektor ini. Tanpa aturan dan kebijakan yang jelas dibidang ini, maka upaya ini bisa menimbulkan dampak buruk di masa yang akan datang, karena tanpa aturan yang baik, maka proses peningkatan di sektor ini bisa menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi. Hal lain yang sangat mendukung adalah adanya peranserta dan swadaya masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga, agar segera dituntaskannya masalah pengalihan Aset maupun tapal batas yang mungkin masih terdapat.
54
REKOMENDASI PRIORITAS STR^ATEGI
Dari gambaran interaksi di atas, maka untuk mempercepat proses pembangunan di daerah otonomi baru, maka urutan gambaran implementasi yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 5.2. berikut ini. Lingkaran yang semakin dekat dengan lingkaran inti yaitu proses percepatan pembangunan menunjukkan kalau dampaknya lebih besar dan langsung terhadap proses itu sendiri, sementard lingkaran yang berada tebih jauh menunjukkan dampak yang bersifat pendukung.
Jasa Konsultansi Kajian Percepolan Pembangunon Doerah Olonom Baru Tahun Anggaran 2005
5-8
Laooran Akhir
Gambar 5.2 Prioritas Strategl
Bila strategi-strategi terpilih kita aplikasikan sesuai dengan gambaran ini, maka urutan prioritas strategi percepatan pembangunan DOB adalah sebagai berikut:
1. Pembentukan sistem pemerintahan yang mengarah pada good governance. 2. Pembuatan kebijakan yang jelas, tetap dan pasti 3. Optimalisasi potensi ekonomi dengan meningkatkan jumlah investor 4. Optimalisasi potensi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 5. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta peningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan 6. Peningkatan pendapatan daerah dengan mengeksplorasi/pemanfaatan SDA
7. B.
atau sumberdaya ekonomi sefta penuntasan masalah Aset Pembangunan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan investor/swasta dan penyediaan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cara pengelolaan privatisasi Percepatan penetapan dokumen Rencana Tata Ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan
ini diimplementasikan, maka untuk tahap selanjutnya pemerintah daerah bisa mengimplementasikan strategi bidang lainnya yaitu:
Setelah kedelapan strategi
1. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Kerukunan 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal 3. Peningkatan kualitas SDM aparatur Jasa Konsultansl Kaj lan Percepotan Pembangu na n Daemh Otonom Baru Tahun lnggoran 2005
Sosial
5-9
Loooran Akhir
4, 5.
Pengembangan kesempatan / rowongan kerja bagi pencari kerja baru. Meningkatkan peran serta dan swadJya maiyarakat
Namun rekomendasi ini bukan merupakan rekomendasi yang karena setiap daerah memiliki keadaan yang beri"ou,-t"niriJd bersifat mengikat, ,"i1.; iaerah pertu mengkaji kembali dan menyesuaikan denian konJisi oaeiJhnya masing-masing, terutama dengan kemampuan dan sumber oJya yang mereka miriki.
5.5 REKOMENDASI KEBIJAKAN BAGI
PUSAT DAN PROPINSI
Semua strategi di atas bisa berhasil jika ada campur tangan pemerintah pusat dan propinsi, namun bukan berarti propinsi mengatur segala proses yang terjacli di daerah otonom baru' Fungsi.pemerintah pusat dan-propinsi-di sini adalah clnderung sebagai fasilitator atau pendukung serta berusaha menciptakan situasi yang kondusif bagi DoB untuk terus berkembang dan berubah menjadi'oaerah yang mandiri. Dan bila ditilik dari situasi yang ada maka, strategi yang diarahkan untuk dilakukan pemerintah oleh pusat adalah:
1'
Membuat kebijakan yang jelas, tetap dan pasti. Tujuan strategi ini adalah untuk menciptakan situasi yang jelas bagi oaerih sehinggi interpretasi atas peraturan yang -beitaku tida-k terjadi. selain "iiu kesalahan strategi ini juga bertujuan agar berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen pusat atas aspek ya.ng sejenis dengin sistem aturan yang berbeda -pun dapat dihindari sehingga daerah bisa mJngimplementasikannya dengan baik dan mampu mendukung proses pembangunan di daerahnya. 2' Tugas lain yang terkait dengan strategi ini adalah menyusun pedomanpedoman dalam proses pembentukan siltem pemerintahan yang mengarah pada good gove.rnance, sehingga daerah yang baru terbentuk bisJ mengawati pembangunan di daerahnya dengan membentuk sistem yang mengarah pada strategi ini, yang dikemudian hari bisa mendukung proses percepatan pembangunan di daerahnya. 3' Meningkatkan kualitas sDM daerah Kabupaten/kota. Akibat keterbatasan dana yang dimiliki oleh DoB, tugas peningkatan SDM daerah sebaiknya di tahap awal menjadi tugas pemerintah pusat, karena dengan proses pembangunan di daerah yang cenderung pada upaya pembangunan saran fisik dan sistem pemerintahan, umumnya daerah menjadikan strategi ini menjadi strategi lanjutan atau strategi sekunder, padahil kualitas sDM aparatur axan sangat mempengaruhi kinerja pelayanan publik dan proses pembangunan di daerah itu sendiri. Untuk mencegah ketimpangan itu, ada baiknya pada tahap awal pemerintah pusat mengambil alih peran ini, sebelum kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
sementara strategi yang diarahkan untuk dilakukan oleh pemerintah propinsi tidak terlalu berbeda dengan pusat, yaitu:
1.
2' 3'
Membuat kebijakan yang jelas, tetap dan ,pasti, dengan mengatur berbagai kebijakan yang ada di daerahnya dan berusaha menyusun kebijatcan yang sinergis antar daerah atau menjembatani kebijakan antar daerah sehingga upaya ke arah kerjasama antar kabupaten/kota bisa diinisiasi dan dilaksanakan dengan baik. Meningkatkan kualitas sDM daerah. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah otonom baru, maka tugas ini irgu bisa diemban oleh propinsi hingga daerah otonom baru bisa mengembang tugas ini di kemudian hari. Memfasilitasi kerjasama antar kabupiten un[uk hembina kerjasama program lintas kabupaten atau antar kabupaten.
Josa Konsultansi Kajian percepatan pembangunan Daerah Otonom Baru Tohun Anggaran 2005
5- t0
Laooran Akhir
4'
Memfasilitasi penyelesaian batas wilayah sefta memfasilitasi masatah pengalihan Aset antara daerah otonom baru pemetiiin kabupaten induknya.
Josa Konsultansi Kajian percepatan pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
hasil
dengan
5-lr
Laooran
Akhir
LAMPIRAN
1. Hasil FGD
:
2. Rekapitulasi Penilaian SWOT Kondisi dan Urgensi
3. Dokumentasi Foto
Josa Konsultansi Kajian Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Angguran 2005
L-
I
Lanoron Akhir
Provinsi Sumatera Utara
.:. Kabupaten Serdang Bedagai Permasalahan pembangunan Bidang Pemerintahan seperti belum terwujudnya Good Governance, sistem pembinaan karir bersifat Merit System belum berjalan optimal, KKN belum dapat diberantas, rendahnya SDM Aparatur dari segi hentalitas maupun pendidikan, Penegakan Hukum belum berjalan baik dan perangkat masih kaku membuat pegawai tidak profesional b. Bidang SDM seperti tingkat Pendidikan masih belum merata dan kualitasnya rendah, Kesehatan masyarakat masih perlu diting(atkan, jumlah ungftu Pengangguran masih tinggi, jumlah masyarakat Miskin masih relatif-besar c. Bidang Kemasyarakatan; masih rendahnya partisipasi dan kesadaran warga terhadap pembangunan seperti pembayaran pajak, pemeliharaan fasilitas din
a.
sarana umum
d. Bidang Ekonomi seperti permasalahan:
'
Pertanian (luas pemilikan lahan sempit dan tidak memenuhi skala ekonomi, modal terbatas, rendahnya produktivitas dan mutu hasil komoditi sehingga rendahnya daya saing, penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan masih belum optimal, kurangnya SDM yang terdidik dalam pelaksanaan usaha peftanian yang profesional, sistem pemasaran dan distribusi belum efisien, penanganan panen belum baik dan pengolahan belum berkembang merata di
setiap desa,/kecamatan
'
peternak dengan lembaga keuangan)
Perikanan (armada nelayan kecil/tradisional dan kemampuan pengolahan masih rendah, terbatasnya fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI dan Balai Benih Ikan/BBI, masih banyaknya kasus penangkapan ikan illegal di laut) ' Kehutanan (rendahnya angka kecukupan luas hutan dan luas hutan hanya meliputi angka 3,57 o/o kawasan hutan dengan kondisi kritis, jauh dibawah dari angka minimal 30 o/o menurut UU No. 41 tentang Kehutanan) . Industri kecil dan rumahan (masih terbatasnya SDM yang menguasai teknologi dan manajemen, terbatasnya permodalan untuk mengembangkan usaha, sulitnya pemasaran hasil produksi) . Pariwisata (kunjungan wisatawan yang masih sedikit, belum dikelolanya obyek wisata dengan baik, akses belum memadai, promosi belum optimal) ' Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM (kualitas tenaga kerja yang masih rendah, kebijakan yang belum mendukung, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, pasar dan informasi) ' Ketenagakerjaan (tidak seimbangnya laju angkatan kerja dibandingkan kesempatan kerja yang ada / jumlah pengangguran terbuka tahun 2AO4 sebesar 15.143 orang atau 2,60/o, rendahnya kualitas tenaga kerja, hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja belum terjalin dengan baik) ' Perkebunan (pada komoditi kakao, kelapa sawit dan karet; mutu benih kurang berkualitas, mutu produksi masih rendah, keterbatasan modal, langkanya ketersediaan pupuk dan harga jual yang rendah) Bidang Infrastruktur seperti permasalahan Infrastruktur, ketenagalistrikan, pembangunan daerah dan lingkungan hidup.
'
e.
)
Peternakan (mutu genetik masih rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bisnis peternakan, terbatasnya akses permodalan antara
Jaso Konsullansi Kajion lt(rcq)oloil Penbongunon Docroh Otouon lluru Tahun Anggaran 2005
t')
Lanoron Akhir
Rekomendasi Penyelesaian Masalah 1' Bidang pemerintahan seperti mengurangi tingkat KKN serta peningkatan sistem pemerintahan yang transparan dan tanggap. Pembinaan SDM yang berkualitas seperti Keagamaan, pendidikan, IpTEK dan
2' 3' 4.
kesehata n.
5.
Membina Masyarakat yang harmonis dengan rasa keadilan, kesetaraan dan rasa persatuan. Bidang Ekonomi seperti Pembangunan Pertanian, Industri, pariwisata, Koperasi dan UMKM, Investasi, Ketenagakerjaan, pengerolaan sDA, dan peningkatan pembangunan Perdesaan, Infrastruktur seperti Percepatan pembangunan prasarana dan sarana.
.l
Kabupaten Samosir
Permasalahan 1. Struktur organisasi kurang sesuai 2, Kualitas dan kuantitas sumber Daya Manusia aparat masih kurang
3' Produk Peraturan Daerah dan peraturan Bupati masih minim 4. Pilkada mengakibatkan pembangunan terkendala 5. APBD terlambat disahkan 6. Pendapatan Asli Daerah sangat minim 7. Kegagalan panen akibat bencana alam B. Pemberdayaan rakyat dalam pembangunan sangat leman 9. Kepariwisataan semakin terouruk. Rekomendasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B.
Perlu revisi organisasi pemerintah Kabupaten Perlu pelatihan Sumber Daya Manusia Perlu supervisi pembuatan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati Perlu dispensasi waktu pelaksanaan APBD Tahun 2005 (dapat diluncurkan ke Tahun 2006) Perlu dana bantuan supaya mandiri Perlu konsep yang mendasar untuk pengentasan kemiskinan Perlu proyek pemberdayaan masyarakat Promosi Kepariwisataan perlu ditingkatkan.
.! Kota Padangsidimpuan Permasalahan pembangunan 1. Tata Batas dan Aset yang belum diserahkan: ' Belum jelasnya tata batas wilayah kota di lapangan menyulitkan kepentingan pendataan kependudukan, potensi, masalah-masalah yang terjadi oan renca na - renca na antisipasi nya
'
2,
Aset-aset belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah induk keoada Pemerintah Kota. Hingga kini sebagian besar gedung kantor bagi keperluan
Dinas, Badan dan Kantor masih menyewa dirumah-rumah penduduk, sehingga kemampuan DAU dan PAD yang seharusnya'dapat digunakan ke pembangunan sektor lain terpaksa dialokasikan bagi sewa gedung kantor dan pustu (Puskesmas Pembantu). Transportasi: Pertumbuhan jumlah lalu lintas kendaraan dalam kota terus bertambah, sementara jumlah panjang ruas jalan pertumbuhannya sangat kecil tidak seimbang dengan pertumbuhan lalu lintas. Disisi lain kendaraan berat dan besar masih diperkenankan memasuki kota mengakibatkan kemacelan pada beberapa ruas jalan terutama pada jam sibuk. Untuk itu diperlukan usaha
Jasu Konsultansi Knjinn I'crcepotan lrenthangunan Dacrah Otonom Boru Tuhun Anggarou 2005
ra L.J
Lanoron Akhir
mempercepat penyelesaian jalan Ring Road Padangsidimpuan By pass dan membuka jalan By pass di bagian utarj dan barat kota.
3.
PAD Kota yang kecil:
walaupun PAD Kota tiap tahun meningkat namun bila dibandingkan dengan kebutuhan akan pembangunan sarana prasarana perkotaan masihlah terlalu kecil. Untuk itu diperlukan kebijakan pembangunan yang bersifat,,cost Recovery", yakni prasarana fisik yang dibangun dipat mengliasilkan kegiatan lain ataupun dapat meningkatkan PAD dan memiliki kepeniingan ganda atau
4.
"Mutti Effect',. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosiar: a. Pasar dan Terminal: Prasarana Umum seperti pasar masih dibutuhkan di 3 (tiga) kecamaran yang baru, berikut terminal antar kecamatan yang diharapkan-dapat ditaksanakan Dersamaan pada satu lokasi agar dapat bersinergi. Terminal Madya yang seharusnya ada di wilJyah kota, hingga kini belum terbangun. Sedangkan berdasarkan perhitungan jarak kota pJJangsidimpuan
ke kota hinterlandnya sudah layak dibangun Terminal Madya
b.
di
Padangsidimpuan yang dihaiapkan dapat mengatasi lalu lintas, membuka lapangan usaha, rapangan kerja sekaligus meningkatkan pAD kota. Gedung Fasilitas Umum: Se.lalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dibidang generasi nruda dan pembinaannya, demikian pula halnya dengan Pemerintah kota tetap konsisten untuk membina generasi muda. Terlebih lagi, warga Kota padangsidimpuan didominasi oleh usia produktif / usia muda 15 _ 40 tahun. Pembinaan generasi muda melalui wadah-wadahnya yang terus dibentuk seperti KNPI, Karang Taruna, Naposo Nauli Bulung demikian pula dengan Sanggar Pemuda baik seni dan budaya telah tumbuh dan berkembang. Namun prasarana seperti kolam renang hingga kini belum dapat direalisir. Gedung olah Raga (GoR) dan Gelanggang Remaja belum ada sama sekali, sedangkai lahan untuk itu telah disediakan Pemerintah Kota. Diharapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dengan mudah mengadakan pembinaan pemuda,
menjauhkan pemuda dari narkoba, meningkatkan prestasi sekaligus pAD. meningkatkan
Rekomendasi penyelesaian Masalah Berdasarkan kondisi, potensi dan masalah yang dihadapi, maka direkomendasikan
kepada Pemerintah propinsi dan pemerintah pusat: 1' Mempercepat penyelesaian Tapal Batas Kota dengan Kabupaten Induk agar terdapat kejelasan yang pasti baik antar pemerintah Kabupaten dan Kota maupun bagi masyarakat secara luas, Berikut penyerahan aset yang ada agar beban biaya yang dipikul bagi biaya sewa dapat ditekan/ditiadakan dan dapat dialihkan ke pembangunan sektor-sektor lai nnva. 2' Percepatan pembangunan ruas jalan Padangsidimpuan By pass agar kerusakan jalan serta kemacetan arus lalu lintas dalam kota dapat ditek-an. Sekaligus nrembuka.lalan By Pass / Ring Road baru di bagian barat dan utara kota yakni dari desa Hapinis ke desa Hutaimbaru sepanjang i Um dan dari desa Hutaimbaru ke desa Hanopan sepaniang 6 km, serta lanjutan pelebaran Jalan Negara dalam kota yakni Jalan Sisimangaraja dan Jalan Imam Bonjol. 3' Mempercepat pembangunan Fasilitas Umum seperti Terminal Madya, Terrninal Angkot antar kecamatan, pembangunan pasar Kecamatan, Kolam Renang, GoR, Gelanggang Remaja, melalui sharing dengan Pemerintah propinsi/pusat. Sementara lahan untuk kegiatan-kegiatan tersebut telah diusahakan pemerintah Kota bagi pembebasannya. 4. Pengembangan / peningkatan dan pengadaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan menuJU Rumah Sakit Type A, berikut pengadaan peratatan Jaso Konsultansi Kojiun Pcrceputuil pembangunan Doerah Otonou Boru Tohun Auggoran 2005
L.-4
[.anorun Akhir
dan tenaga dokter spesialis guna pelayanan kesehatan warga kota khususnya dan masyarakat pantai barat Sumatera Utara umumnya.
.:. Kabupaten Pakpak Bharat Permasalahan Pertanian: Lemahnya Penguasaan teknologi dan mekanisasi pertanian .' Kurangnya Prasarana dan sarana dari dan ke kantong produksi. . Kurangnya Saluran distribusi produk pertanian . Kurangnya Modal kerja . Kurangnya Pengadaan pupuk organik r Kuraflgnya Pemasaran hasil produksi Pendidikan: . Fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai . Kurangnya tenaga guru . Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah sehingga tidak mampu untuk membiayai anak usia sekolah . Jarak tempuh dari pemukiman ke sekolah (untuk d.esa tertentu) . Minimnya arus informasi pendidikan di daerah Kesehatan: ' Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat tentang kesehatan ' Minimnya sarana pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan (obatobatan, laboratorium dan peralatan kesehatan) . Kurangnya tenaga kesehatan. . Lemahnya Sistem informasi penyediaan data kesehatan In frastru ktu r: ' Banyaknya permukaan jalan yang sudah rusak (jalan Nasional sepanjang 39,4 Km yang rusak 12 Km, jalan propinsi sepanjang 42,20 Km yang rusak 31,20 Km, ialan Kabupaten sepanjang 5OZ,4O Km yang rusak 343,75 km) r Kurangnya alat-alat berat ' Jalan menuju ibukota Kabupaten belum sesuai dengan kondisi perkembangan kota. pada setiap Kecamatan '. Belum tersedianya prasarana air bersih Belum tersedianya prasarana kantor pemkab. pakpak Bharat . Banyaknya luas lahan persawahan yang belum dialiri jaringan irigasi ( baru B DI yang sudah direhabilitasi) . Jalan poros desa menuju kantong-kantong produksi berum terbang un . Rawan longsor akibat struktur tanah yang berpasir.
Program Strategis Pertanian: 1' Program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan 2. Program mekanisasi pertanian dan peningkatan teknologi pertanian
3.
Peningkatan produksi pertanian melalui ekst'ensifikasi, intensifikasi dan
rehabilitasi serta pemberian sarana produksi dan alat mesin pertanian 4 ' Pembinaan dan fasilitasi kemitraan usaha dalam rangka pengolahaan dan pemasaran hasil pertanian. 5. Program Kerjasama B (delapan) Kabupaten Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, di bidang pertanian sesuai komoditi unggulan masing-masing Kabupaten. Pendidikan: 1. Pengembangan Program pendidikan Dasar dan Menengah 2. Pengembangan Program Ketrampilan masyarakat
Jasa Konsullaasi Kajion Percepaton Pembangunan Daerah Olonom Btru Tahun Anggaran 200,5
L-5
I.anornn Akhir
3' Peningkatan
sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Pendidikan termasuk Sarana dan Prasarana kegiatan belajar mengajar. 4. peningkatan mutu dan jumlah tenaga pengajar 5. Peningkatan Peran serta masyarakat di bidang pendidikan Kesehatan: 1. Pembangunan Sarana dan prasarana Kesehatan 2. Peningkatan mutu dan jumlah sumber daya manusia bidang Kesehatan 3. Pengadaan dan peningkatan alat-alat pendukung pelayanan Kesehatan 4. Pengkajian dan pengembangan bidang Kesehatjn 5. Program penyediaan obat-obatan dasar In frastru ktu r: 1' Peningkatan jalan yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, ibukota Kecamatan dan desa ke sentra-sentra produksi. 2. Peningkatan jalan perkotaan 3. Pemeliharaan dan peningkatan jalan Kabupaten 4. Pemeliharaan dan peningkatan jalan propinsi 5. Pemeliharaan/perbaikan jaringan irigasi termasuk jaringan irigasi desa. 6. Rehabititasi jaringan irigasi akibat bencana alam 7. Pembangunan penyediaan air bersih
B' 9.
Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman Pembangunan prasarana perkantoran pemkab pakpak Bharat.
Provinsi Kalimantan Barat
.l
Kabupaten Sekadau
Tantangan Pembangunan
'
Sarana dan prasarana pemerintahan belum memadai dan belum optimalnya aspek legalitas aset serta terbatasnya aparatur
' Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan, perdesaan dan pedalama n o Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan ' Tuntutan masyarakat terhadap transparansi pembangunan yang semakin ' o o
kompleks dan cepat berubah Jumlah penduduk miskin tahun 2OO5 masih cukup besar yaitu 42.022 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Sekadau t7O.264 jiwa (atau 25 o/o) Potensi unggulan daerah belum dimanfaatkan secara optimal Pendapatan Asli Daerah (pAD) relatif kecil.
Rekomendasi Penyelesaian Masalah 1. Mewujudkan Sekadau yang Maju dan Mandiri: a. Percepatan pembangunan infrastruktur
2.
b. c' d' e. f' g.
Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dan transmigrasi Revitalisasi oertanian Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hiduo Pemberdayaan koperasi dan UKM. Mewujudkan Sekadau yang Demokratis: a. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daeran b. Penciptaan Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. a
Jaso Konsuftansi Kajian Perccpolan Pamhangunan Dacrah Ohnom Bnru Tahun Anggarun 2005
L-6
Lanoron Akhir
* Kota Singkawang Permasalahan 1. Ketimpangan pendapatan antar sektor, sektor pedanian menyerap tenaga kerja 22,76 o/o, hanya menerima pendapatan sekitar 14,36 o/o dari PDRB. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran menyerap tenaga kerja sebesar 16,68 o/o menerima pendapatan sebesar 37,8I o/o dari Total pDRB. 2- Kemiskinan, berbagai strategi penanggulangan kemiskinan telah dilakukan ternyata belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2OO4 penduduk miskin Kota Singkawang berjumlah 76'O37 jiwa atau 9,53 o/o dari total penduduk. Angka tersebut terhitung
3. 4-
besar dan merupakan permasalahan bagi pemerintah Kota Singkawang. Pengangguran, Pada tahun 2004 tingkat pengangguran sebesar 3,20 o/o dari total angkatan kerja, angka tersebut memang relatif kecil. Me.ngingat sebagian besar penduduk bekerja disektor non formal, tetap rentan akan menjadi pengangguran. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, terbatasnya infrastruktur disegala bidang, masih kurangnya dukungan masyarakat, lemahnya komitmen terutama pihak-pihak yang berkompeten, merupakan permasalahan yang sangat mendasar yang perlu pemecahan harus dilakukan secara inteqrasi.
Strategi Penanggulangan Masalah
1'
3. 4. 5. 6.
Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi yang diharapkan mampu memperluas lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan upah rill; Membantu pengendalian harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan ookok masya ra kat; Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap permodalan; Memusatkan pembiayaan publik untuk masyarakat miskin; Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasar terutama untuk masvarakat miskin.
* Kabupaten Melawi Permasalahan 1. Di bidang politik: ' adanya pergeseran orientasi yang mengarah pada pengkotak-kotakan agama, etnik dan kedaerahan ' kecendereungan situasi politik nasional dan regional yang ada pada dewasa ini, yang memungkinkan terjadinya gejolak sosial yang mengarah pada konflik
.
bernuansa SARA Ku ra ng berkemba pen ing kata
2.
n
ng
nya system dan mekan isme n masya ra kat da la m
kema mpua
ng mem u ng kin ka n menya m pa ika n da n
ya
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dalam proses politik. Di bidang hukum dan pemerintahan:
' . , . .
Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan rendahnya integritas
moral dan profesionalisme aparat penegakan hukum
Lemahnya aparat
di dalam menangani berbagai gejala yang timbul
dan
salahnya aparat di dalam penanganan gejala tersebut, sehingga menimbulkan reaksi dan ketidakpuasan dari kalangan masyarakat Instansi pemerintah cenderung belum memiliki kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan yang efisien dan efektif termasuk pada manajemen publik Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah serta belum terwujudnya pemerintah yang bersih dari KKN Masih rendahnya kualitas pelayanan publik seperti pengurusan pembuatan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga serta administrasi publik lainnya
losa Konsullansi Kajion Pcrcepolan Pcnhongunan Daaruh Otonnn Baru Tahun Anggaron 2005
L-1
I.onoron Akhir
.
3.
4.
Maraknya petintas batas illegal dan perdagangan illegal barang dan orang (illegal business) Di bidang Ketahanan Ekonomi: . Kurangnya dukungan dalam bentuk peraturan daerah, yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi . Lambatnya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi karena terlalu mengandalkan pada eksploitasi sumber daya alam (SDA) Pemanfaatan SDA yang kurang efisien, serta berorientasi pada kepentingan ' jangka pendek Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan '
kesempatan bagi masyarakat terutama, masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi kompetitif ' Belum memadainya kemampuan lembaga-lembaga atau organisasi ekonomi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan cara kerja dengan menggunakan teknologi tepat guna . Rendahnya kondisi ekonomi dibandingkan wilayah lainnya . Eksploitasi sDA dilakukan secara berlebilran dan maraknya illegal logging Di bidang Sosial Kemasyarakatan : . Terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya yang semena-mena dan illeoal Rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) daerah ' Masih terbatasnya fasilitas pendidikan yang berkualitas serta berkurangnya guru dalam bidang studi sesuai kebutuhan setiap jenjang pendidikan ' Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang telah menyebabkan makin mahalnya biaya pengobatan, dikhawatirkan akan menurunnya derajat kesehatan masyarakat Permasalahan berkurangnya keberpihakan pembangunan pada daerah tertinggal berupa kebijakan dan strategi nasional ; ' Paradigma pembangunan di masa lalu yang lebih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia daripada wilayah tertinggal dan terisolir khususnya di wilayah perbatasan . Minimnya sarana dan prasarana, baik transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, kelistrikan, air bersih serta infrastruktur lainnya di wilayah pedalaman dan terisolir di Kabupaten Melawi ' Adanya anggapan sulitnya memindahkan faktor-faktor produksi (manusia, bahan baku, uang, teknologi dan mesin) ke daerah tertinggal dan terisolir khususnya di wilayah pedalaman akibat terbatasnya infrastruktur tersebut diatas . Belum tersusunnya suatu kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan dan strategi pengembangan daerah tertinggal yang bersifat menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh stakeholder daerah tertinggal, baik di pusat maupun daerah secara terpadu.
.
5.
Strategi Pelaksanaan Strategi Umum yang bertujuan untuk menyiapkan landasan bagi pembangunan secara UMUM:
1. 2. 3. 4. 5.
Penguatan Ekonomi Lokal Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan Kelembagaan Mitigasi dan Rehabilitasi Bencana Alam dan Lingkungan Strategi Khusus yang ditujukan bagi pengembangan pusat agrobisnis oan agro industri yang berbasis sumber daya alam: 1. Optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah . Pemberdayaan UMKM agar lebih mandiri dan produktif dalam menghadapi era globalisasi perdagangan;
Jaso Konsullansi Kajiun Percepaton Ptnbangunan Daeroh Otonom llaru Toltun Anggaran 2005
L-8
I-onoron Akhir
Peningkatan mutu dan produktifitas hasil sumber daya alam agar memiliki sumber daya saing di tingkat nasional maupun internasional; ' Peningkatan SDM yang lebih produktif, mandiri dan berdaya saing dengan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan serta kesempatan memperoleh pekerjaan; ' Mempersiapkan saran dan prasarana serta berbagai sumber daya lainnya guna mendukung terwujudnya Kabupaten Melawi sebagai pusat agrobisnis/agroindustri tahun 20 10. 2. Pengembangan kelembagaan Di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, perlunya niatan baik dari semua pihak untuk mendukung "Good Governance and Clean Governance". Untuk itu diperlukan reformasi ketatalaksanaan di semua lini aparatur pemerintah, peningkatan kualitas dan reorientasi sebagai pelayan masyarakat di berbagai bidang. Peningkatan fungsi sebagai Legislating (pengesahan), Budgetinq (penganggaran) dan Controlling (pengawasan) dalam menggiring lebih terarah yakni: ' Optimalisasi kualitas aparatur pemerintah beserta sistemnya guna mendukung fungsi sebagai pelayan masyarakat; Optimalisasi pengawasan diri semua pihak (stakeholder) di era transparansl ' serta dalam rangka akuntabilitas publik; ' Optimalisasi peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam semua kegiatan pembangunan dan proses politik; Optimalisasi kinerja Aparat Penegakan Hukum dan Lembaga Peradilan demi ' mewujudkan Keadilan Ekonomi, Sosial, Budaya dan rasa aman. 3. Pelestarian Lingkungan Hidup dan pencegahan Bencana Alam Lingkaran kemiskinan sering kali mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan illegal yang merusak lingkungan seperti illegal logging, pembangunan pabrik tanpa melalalui proses AMDAL, penambangan tanpa ijin. Masyarakat hanya memikirkan keuntungan yang diperoreh dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam sehingga diperlukan beberapa strategi yang lebih terarah yakni; . Pembentukan lembaga mitigasi bencana daerah yang berfungsi memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam dan melakukan evakuasi bila terjadi bencana alam; . Peningkatan Kualitas produk hukum dan kinerja aparat dalam pengawasan dan pencegahan kegiatan yang merugikan lingkungan terutama illegal logging; . Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak merusak lingkungan dan tanggap terhadap tanda-tanda kemungkinan terjadinya bencana.
'
Provinsi Sulawesi Utara
.l
Kota Tomohon
Permasalahan Pembangunan 1. Penyerahan aset dari Pemprov (bangunan ex Depsos di Tomohon), dan jLrga dari Pemkab. Minahasa induk (bangunan ex BKpMD di Kasuang). 2. Tiga tahun kedepan Pemkot Tomohon perlu survive untuk meningkatkan pAD
3.
Tomohon agar komposisrnya mengikat. Peningkatan ekspor rumah panggung, hasil pertanian dsbnya untuk meninqkatkan PAD.
Jasa Konsultansi Kojian Percepatun Pcmbangunan Daerolr Otonon Baru Tuhun Anggoran 2005
L-9
I-anoron Akhir
Rekomendasi Masalah 1' Diminta Pemprov Sulut & Pemkab. l"linahasa menyerahkan aset sesuar petunJuk
2. 3.
.l
UU No. 10 Tahun 2003. Sekarang ini sedang disusun program Peningkatan PAD dari Walikota untuk 5 tahun kedepan (RPJMD). Sekarang ini Pemerintah Kota Tomohon sedang membuat Program terpadu untuk meningkatkan ekspor Rumah panggung dan ekspor Hasil Pertanian.
Kabupaten Minahasa Selatan
Masalah yang Menonjol 1. Kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) belum memadai,
Z. Fasilitas Pelayanan publik belum memadai. 3. Citra Aparatur masih lemah, hal ini adanya kecenderungan masyarakat untuk kurang mempercayai aparatur pemerintah.
4. Adanya tuntutan masyarakat yang 5.
berlebihan terhadap hasil
pembangunan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang relatif tinggi.
dan
manfaat
Alternatif Pemecahan
1'
2. 3. 4' 5.
Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa selatan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi manajerial skill dan teknis fungsional, perencanaan pembangunan Daerah, manajemen
keuangan Daerah dan aplikasi penyusunan program rencana kerja. Mengadakan kerjasama dengan pihak Investor dalam penyediaan fasilitas gedung kantor Dinas / Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa selatan. Mengusulkan kepada Pemerintah Propinsi / Pusat pembangunan infrastruktur (Pelabuhan Lokal, Pelabuhan Ferry dan peningkatan Jalan). Mengadakan kerjasama dalam rangka investasi pada sektor Agribisnis untuk memperluas lapangan kerja dan menekan jumlah penduduk miskin.
Rencana Strategi 1. Mengalokasikan anggaran pendidikan S1, S2 dan S3 dalam APBD Kabupaten Minahasa Selatan bagi Aparatur dan masyarakat (bea siswa). 2. Mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial skill dan teknis fungsional, perencanaan pembangunan Daerah, manajemen keuangan Daerah dan aplikasi penyusunan program rencana kerja. 3. Pengadaan gedung kantor Dinas /Badan dan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, serta perlengkapan kebutuhan pelayanan publik. 4. Pembangunan aksesibilitas agribisnis (lndustri, Pertanian, Perikanan, peternakan) untuk men;amin kebutuhan pasar. 5. Pengkondisian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyara katan secara efektif. e Pengkondisian penrbangunan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan Lokal / Ferry dan IHP Amurang). 7. Pengawasan, monitori ng dan evaluasi program pembangunan. Pengkortdisi.:n pengendalian tingkat kemiskinan, pengembangan lapangan kerja.
Jusa Konsultansi Kojian Perctpotou Pemhangunan Doerah Otottottt Baru Tohuu Angguron 2005
L-
t0
Lnnornn Akhir
* Kabupaten Sumbawa Barat Isu Aktual
' ' ' ' r
Ekspektasi steakholder yang sangat tinggi tetapi seringkali mengabaikan norma Hukum dan Tata nilai yang berlaku secara universal. Angka kemiskinan yang ditandai dengan jumlah keluarga miskin masih cukup tinggi, yaitu 6'063 kk atau 25,73 o/o dari keseluruhan jumlah keluarga sebesar 23.560 kk. Produktivitas basis produksi relatif masih rendah terutama dalam ranoka memantapkan ketahanan pangan daerah. Biaya jasa tenaga kerja sektor perdagangan dan di basis-basis produksi sangat tinggi sehingga berdampak ke arah terciptanya ekonomi biaya tinggi. Ancaman bencana alam banjir akibat kerusakan lingkungan.
Masalah Mendesak ' Kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dan air bersih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. ' Sarana dan prasarana pendidikan dasar baik junrlah maupun kualitasnya belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan.
. Perangkat hukum daerah belum memadai (baru ada 7 perda). ' Jumlah aparatur belum sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan Struktur ' .'
Organisasi Pemerintahan Daerah. -lumlalr dan nrutLt ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat belu m memada i, seh ingga t-ra I ini sering terjadi kenda la dala m ranqka pengembangan kapasitas wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh unit perkantoran tingkat Kabupaten masih bersifat sementara. Munculnya kerawanan karena alasan ekonomi.
Prioritas Pembangunan
1. 2,
Penyusunan perangkat hukum daerah
Peningkatan partisipasi nrasyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat 3. Peningkatan basis produksi untuk memantapkan ketahanan pangan 4. Pengentasan kenriskinan melalui pemberdayaan UKM dan usaha mikro 5' Peningkatan pelayanan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat 6. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan secara memadai 7. Penggalakan upaya konservasi dan perlindungan sumberdaya alam B. Peningkatan sarana prasarana sosial ekonomi masyarakat 9. Pembangunan sarana prasarana perkantoran pemerintah Daerah 10. Peningkatan sumberdaya aparatur.
.i. Kota Bima Permasalahan 1. Isu utama permasalahan di Kota Bima adalah Pengalihan Aset. Hal ini diperlukan untuk menghindari proses penyerahan aset yang tidak menentu bahkan dapat mempengaruhi kinerja kedua pemerintahan. Disamping itu, sudah mengarah pada sebuah konflik kepentingan. Seperti yang terjadi pada'skandal Kir'antara Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota Bima serta adanya usulan bahwa aset Kabupaten yang ada dalam wilayah Kota akan dilelanq.
Jast Konsultansi Kojiun l'crctputnn Pcnhongunan Daerah Otouom Baru Tahun.4nggaran 20AS
t,- lt
I.anoron Akhir
2. 3.
Status Aset PDAM Kabupaten Bima yang saat ini juga melayani sebagian wilayah Kota Bima melalui PDAM Cabang Raba. Aset Publik, yang mempengaruhi realisasi pAD: ' Penagihan pajak Hotel dan Restoran belum berdasarka n Bilt atau nota pembayaran yang dikeluarkan oleh wajib pajak, namun hanya berdasarkan penetapan yang jumlahnya kemungkinan besar nilainya lebih kecil dari yang seharusnya.
' '
Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pungut dan wajib bayar. Belum seluruh aset Pemerintah Kabupaten Bima yang berada diwilayah Kota dan berpotensi menghasilkan PAD diserahkan kepada Kota Bima (Surat Walikota Bima tentang Laporan Aset No.02B/I4/SET).
Upaya Penyelesaian Masalah 1. Pemerintah Kota Bima melalui Keputusan Walikota No. 30/2002 tanggal 15 November 2002 membentuk Tim Inventarisasi pembahasan, penyerahan aset, keuangan/sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kepegawaian (p3D) dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima
2. 3. 4.
kepacia Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2002. Meminta Mediasi pihak ketiga sebagai Upaya Penyelesaian Proses Penyerahan Aset sesuai UU No.13 tahun 2001. Belum tuntasnya masalah penyerahan aset ini Pemerintah Kota Bima kenrbali menrbentuk Tim Aset Kota Bima, yang difasilitasi oleh GTZ Urban Quality. Fasilitasi Inventarisasi Aset Kota Bima bersama Local Urban Quality Advisory (LUQA) GTZ Urban Quality.
Provinsi Jawa Barat .i Kota Tasikmalaya Permasalahan Pem bangunan 1. Belum optimalnya pemberdayaan dan penguatan terhadap potensi ekonomi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan industri di Priangan Timur; 2. Belum memadainya prasarana dan sarana pemerintahan guna meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 3. Belum optimalnya peningkatan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang sesuai dengan prinsip-prinsip 'good
4. 5. 6.
7.
governa nce';
Kondisi prasarana jalan yang cukup memprihatinkan, terutama kondisi jalan protokol yang memiliki fungsi regional serta merupakan akses terhadap pusatpusat kegiatan ekonomi masyarakat; Drainase Kota Tasikmalaya belum terwujud menjadi suatu sistem drainase kota yang terpadu, guna menghindari terjadinya genangan-genangan air pada waktu hujan, baik pada badan jalan, maupun pada kawasan permukiman penduduk; Kota Tasikmalaya memiliki 9 Daerah Irigasi yang mengairi sawah seluas 6.030 Ha. Sebagian diantaranya mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan yang berlanjut terhadap jaringan irigasi primer maupun sekunder guna menjamin tersedianya pasokan air bagi kegiatan pertanian maSyarakat; Perkembangan kawasan perumahan dan permukiman penduduk, seiring dengan berkembangnya .lumlah penduduk, perlu diantisipasi guna menghindarkan muncul dan berkenrbangnya kawasan-kawasan kumuh, yaitu dengan melakukan penataan maupun penyediaan berbagai prasarana lingkungan yang memadai;
Jaso Konsultansi Kajian I,(rccpatan Punhanguuan Docroh Olonom Btru Tohun Anggurun 2005
I
r.)
Lottorun Akhir
B'
Tingkat pelayanan air bersih oleh PDAM mencapai 22,!o/o dari penduduk Kota Tasikmalaya, seb_agian besar penduduk memenuhi kebutuhan air bersih melalui sumur dangkal. Dilain pihak, sekitar 30o/o penduduk masih mengaiami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, sehingga perlu diupayakan pemenunannya secara bertahap oleh pemerintah; 9' Tidak seimbangnya antara produksi sampah yang dihasilkan (sekitar 1.255 m3/hari) dengan kemampuan pelayanan oleh Pemerintah Kota (sekitar 311 m3/hari) memerrukan peningkatan manajemen pengerolaan sampah, dalam seluruh aspek yang terkait; 10' Perkembangan berbagai kehidupan masyarakat yang cukup pesat perlu diantisipasi dengan penataan manajemen transportasi Kota yang baik. untuk itu, penataan perlu dilakukan terhadap terminal angkutan, sub terminal, rute angkutan, arus transportasi, termasuk pengadaan gedung pengujian kendaraan bermotor; 11' Prasarana pendidikan, khususnya bangrnun sukolah sebagian diantaranya dalam keadaan rusak. selain itu akslsibitas keluarga tJrang run1p, berada terhadap pelayanan pendidikan masih perlu ditingkatkan, khususnya menuntaskan !una program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; 12'Kondisi pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkarr, baik berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana -dan sarana, maupun terhacJap manajemen pelayanan kesehatan. Hal ini terutama perl u diorientasikan kepada peningkatan perayanan bagi masyarakat kurang mampu; 13' Potensi swadaya masyarakat yang cukup besar perlu ditingkatkan 6r"ttiuitasnya melalui pelaksanaan pernbangunan secara partisipatif; 14. Peningkatan pera ksa naan pembangunan yang berwawasan lingkungan 15' Kenyamanan dan ketertiban kota masih perlu ditingkatkan guna ; mewu;udkan motto Kota Tasiknralaya sebagai Kota RESIK. Rekomendasi penyelesaian Masalah Dengan mendasarkan kepada isu-isu pembangunan yang bersifat strategis sebagaimana telah diidentifikasi di atas, serta berkaitan dengin evaluasi terhadap kinerja pencapaian RENSTRA Kota Tasikmalaya pada tahun jOO: dan 2004, maka diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan untuk melakukan akselerasi terhadap
pencapaian Visi Kota Tasikmalaya. Arah kebijakan sebagai rekomendasi penyelesaian permasalahan pembangunan di Kota Tasikmalaya, secara umunr adalah sebagai beri kut: 1' Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan perekonomian masyarakat; 2' Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan : 3. Memperl uas lapangan ker;a dan kesempatan berusaha; 4' l'leningkatkan aksesibilitas masyarakat kurang mampu terhadap berbagai pelayanan sosial; 5' Meningkatkan kualitas prasarana dasar perkotaan, khususnya yang mendukung terhadap kegiatan perekonomian masyarakat maupun terhadap peniigkatan mutu sumber daya manusia;
6'
7. B.
Meningkatkan
kualitas partisipasi masyarakat daranr pembangunan rnelalui pengalokasian dana stimulan pembangunan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan (Block Grant); Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban Kota, Pengalihan asct.
Jasu Konsullansi Kujiun ltcrccpotan ltcnrhangunutt Dacruh Otonon Baru Tuhun Angguran ]00J
I L-
ta IJ
Lanoron Akhir
.:. Kota Cimahi 15 Permasalahan Kota
1. Lalu Lintas Padat 2. Kepadatan Penduduk tinggi 3. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal 4. Pendidikan Belum Ootimal 5. Pemukiman tidak Teratur 6. Pengangguran / Buruh 7. Pusat pertunrbuhan Belum tertib B. Kebersihan Kota kurang 9. Daya Dukung Lingkungan Menur-un (Air tanah)
10. PAD Rendah Pelayanan Masyarakat Belum paripurna 12. Pemanfaatan Lahan Belum Sempurna 13. Lingkungan 14. Kerawanan Sosial 15. Pembangunan Kantor pusat pemerintahan 11..
Enam Prioritas Kebijakan Umum (hasil AHp) 1. Meningkatkan dan memperbaiki prasarana r-ransoortasr
2. 3. 4. 5. 6,
Menyiapkan Pranata pendukung pembangunan Meningkatkan Kehidupan Ekonorni Masyarakat Mengatasi Masalah Kependudukan dan Tenaga Kerja Meningkatkan Derajat pendidikan Masyarakat Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
.i Kota Banjar Permasalahan
1, PAD yang terbatas; 2. Sarana & Prasarana pemerintahan yang belum memadai; 3. Perlu penyesuaian rencana dari RPJP, RPIM, RKP baik dari pusat maupun provinsi 4. lumlah PNS berdasarkan kompetensi masih terbatas; 5. Potensi Kota untuk Perdagangan, Jasa dan Industri belr-rm dimanfaatkan secara ;
6.
ma ksinra
I;
Luas tanah yang letaknya strategis dikuasai oleh pihak Ketiqa.
Rekomendasi Penyelesaian Masalah 1. Menggali potensi PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai denqan potensi
2' Bantuan sarana dan prasarana perkantoran dan perkoraan; 3. Pelatihan penyusunan RpJp, RpJM dan RKp dibantu oleh propinsi maupun Pusat. 4. Pelatihan PNS berdasarkan komoetensi. 5. Menggali potensi perdagangan, jasa sebagai kota transit menjadi sumber 6.
penda pa ra n.
Konsolidasi tanah (LC) oleh BpN.
Jaso Konsallonsi Kojion P(rccp(tnn Pembangunan Daerah Otonom Buru Tnhun Auggoran 2005
L-14
i il:';l::-
.lE:.
3;
E',9
'5.s
9
E
"l"l"l"l"
E
3
J
o
o o
l{
U
3
c, 01
l-{
E
z
o z o
Y
FI
ti
o o
Y
tj t{
UJ
'6 o o E o
dt
FJ
uJ
Y
ri
co
c TA
ll
tn
c
6 (g L. .to
t_.J
':QJ
i.Q
r<
UI
OJ
c o c e
o .\I\!
\|
--l
E
J
rg L
a e
'(, '(, .9
.!q (,
.g
c
e
c
c
(E
ll
o
ll 6 c := -ol
-o lz llo
:= qJ
J
c :J
.9 _o L E o-
l!, C
€
o-
o_
.Y E (o
J
-.Y
E :f
qJ
:= o -o o
c
C
U)
a_)
OJ
'(4
-o
ol
C
I I
C'
_:l
rl
J
J
E
ul
v. L
(o
oi o (ol := qJl J
tn
I
E
I I
'(, 'tr L
L
o-
LI
-l
ol
o- JI
c c
f L
c ll
0)
tl
f
-o
J
c(o Yc)
;
J
c
o-
.)z
uJ
J
a E o
C
c c
o. L al 7 0)
OJ
a
dl
c
-v.
o. := _o tO J c q) J
=a
o E
-r o
o-
f, P
(!
-)
= -o e E
c ll
ltl
;
c tltt u It I
e
c (o
J
I
-l '(n '(, ol -l ni ol lll a ol q)l := '6 OJ
(/)l
f (g u
E
c
.o !:O
Y:
o c-
=tr P
-Y
e J
a c
q)
c
a o E
J
a J
3
6
F
.;
:
a
(o
:l
l
tz .(, h
o
o-
J
c ;l-
? J
:ca
:r }I
E
co
(g
e
(tt
o_l
:-
(o
L
F
:' r-
ii ;s
(o
f
= a
iH ,n: <; ;^i iv
'l
oo
qa =i
o
q
v
o
v
q
+
f\
+
(Yl
q q
ro
dl
tt;
(vl
q 1
1
(q
(o
m m oi
q rl
(o
..i
{Yl
cn
1 (iq q m
t--\t
\f
\f,
v v
$
i-
v v
\f,
aa
N
rn
N
(n
aa
\r
cn a.)
c')
\t v v v
sr
I
a
I
t a
Et
rn
\r
tJ'
53 a"
rn
ra
rn
oo
cn
-l .ll
o a
o: E Fo
c!
,'o :IZ q,
LN
v
If)
TN
t<
\f,
lf)
0a
no
I
N
ool
Y
t
(,
co
E
z UJ
UJ
c!
aa
a! !tr
an
an N
Y 2
UJ
i
an
ut
F
-
J
z
lp
o
a
-l
I
tt)
t[t
,:'I3
v
Y
P'6
6P (uo
v
ri-
v
!i-
w
aa
c.l
c!
\r
rt')
(/)co
I
.F
crl o cl! o (ol
.g
J
olF Fl
(u
,'o |o
'C
(g
.:t. o otr,
^r
s
! EL
q) fol oqJ ".1-9 L(o u EI
Pl
I'o
>.1
r^ -
(E:
\t
(n5ln e :(o !l trb *-
\l
ll=l- oo o'f
:l
\l
nL
(o
L
!:v
ll
ol (ol -c J
L.
€l dll
ll l
I tql - = >"1 ocl c >.: Y(ol =- ocl o != L
0)
9ol c c rr6 : -Jl
- ; c
-E
Y
YOJ
lv _cl
^-
921
c
I
c o)
c
o ol
J
-l ;-l rl
I I
:l o{ (Ul
^l el -l
"J trl
al
\ll c
trl
I
(ol .-l
I
3l ol e1 pt dl
o-l
I
c
I
f,-
I
6
I
!
I
ol ol )rl
-c L 0)
J f
I
lr I
1r
l
i-
c
6l
OJ
o-
6l ol cl (ol
f,t
e
v
ol -l ci ol
il i: *l ce= o'i o ol l ? fl qJ
JIV
L f
E
dl
(o
Ic
L
(o
o.
c
L r€ J(o
LL y(O )a! f p=
f,
{rl
no nt-
^rl VI
lJ
> ol
o
L
c)
o-
cl
-l
L dl
I
el
r1l
'6
I
-l EI
(t)l
AJ
:l
-F1 o0)l
ll .9
o L o J
i:!
F-l
o
c
e
o o.] otq -oX Y^l * _c
,vl L 'aol!:
clYi
I
tol
-
I
I
-l FI
6c o.rl o o !(! ul-kol (ot !9 CO, (o(o
-l
\| *l
a
a (o
6J--c ?-l
-l
I I
-l rul
q")
:l (o
lz
(f)
c q)
:t
0)
o.
c
U)
\i is,
o P
o.
o E
6
n V,
L
:$,-
t l
is'S
S-
FS }T
Ll
q.<
(oi
:N .a' : <;
:i I
I
Y
:l 't'-'l ol q qJl a cl = = ul :l YI ll I
;s <\ qJ sa
tr
o
.g
3e
o
3-
I
lt,
-i^ i
o
53 a
(u
Y c
i
t! tr o
z z
(!
D
c)
(,
o.
z
t!
c0
f-
-l
J
E
UJ
o.
(J
IE
z
z
z
d
o
z|rI
(n
o.
z
ilt-a
o
z c
.E
o
J (t ll
.L
o 0.,
UI
c
-o
c
F
OJ
OJ
ro
co
o
o
c
.F =
=l -i \l:l
c
q)
c c o c c qJ q) !
o L
o
3
o o L L
c
c
c c
(o
ro
F
(J
(o
fo
o o rg o F
l
::6* iar it \i !or
OJ
E
c I
:l
I
o
L
o
q (o{
c o o rl c co a Ll J o 6 -:l (g ro !loi 'r-'! of, qJc Jl d) I Y.: \/l Y drl (,i l!
s
c '-c U)
OJ
\|
o.
Fi
co co
J .g .-l
d,
L
L
.J
E,
J
(g
.6 'o
c
d 6
c
c
o c c (E J L o
o ( C ro L
d
(u
a qJ
F Y
J ;c q) L
6
c) L
(o
(, a ro
o
ro
rl
(g
+Jl
E (n
o L J
L (
J
ol
o E
(oi
L
2 a C L
-c d
a
o
o
qJ
-l
c t"l (o c
ol ol ol 'u-l o,.t r1 q)l qJl
nl
:l
Ctl
c
fi
c0
o
co
c
o o ( OJ
.: i' if ti -ts
s!
<--
;!
tv ,:t ?:
.r!.ili:,i
:,fii:i:i:
.8;0
q
ro
04 04
ft f.i
Y
i-E &*= 'i'r: ;
if
(It.
::> :(U
:r!-a
v v $ v
,E ll. '6. ,(t,
l-.
o Gt',
c I I
Il)
::'
=Se
w
,5ff
ao
N
rn cn N
c\J
rn 00
\r
cn
N
an
N
a'
-
:o
€
o E .Fo
E :o-:< :(u
o
a
a
P'o
I
€E q) .c,
v
cn
(/)c0
o
oT]
C (o
? -o
'c o
.Y
l!l
J f
7
i-l
l'al rvl I-t vl .ti=i sl xi -l0rl Ih1 -l orl el ;lrli
=1 -vl
6l
\| i(l \l
il
\l
f,l
m -\l
>1
*l
I
nJl UI *l ei oi=l (,Lj > nl-l -l f,l !l nl Cl -lrul o{ O- rl Fl o-rl iloi cl ^-1 >l qJl v;! -t El
;i
I
=t 9-lol
3
c
ca o
-
P t-
o
jl -u ;J
o6
c
cL I
:
I
o-
.\l\l
tol l(,l ro
I
c,
IA
-c
OJ
co
l Y,-
:<
0)
I I
:6t
L
ic
qJ
I
el
bl (Ul 0)
-
-l
L OJ
ol
C.
E
EJ .9
ci
st4
FV vf
ro
C
:N
c -l-l Y .gE rldi .Y c
.r' : .<;
(hl o- J -l i'l E q) L
;! iv k:
'-'i
I
ol o
\ZI
o
:Q
:s 3i sa
q
N
frl .f
:j
'.."-i:
l$
;
:
.,'1,,,
,3 1;
8'8 :5,3 Q
z
z o
d
dl
D
vl
an
d
z
v
o o Fi
Y
I
d,
I
o
z
zlrJ
gJ
o
o
E
UJ
v Y
z
v
\r
t
j
t{
o
IJJ
F UJ V
l
e,
o hj
q)
'6
('
.o L
o
ca
aa
an
-c
'a
6
-o
o L
,)'
]C L f
\l
c
c
L
(n
(u
-]J F-C
ll
q)
L CJ
r'5
.5 o. !Y o.
c
c
(o -:z n\
E a (g
!-
a L
ol
.F
=3
'6
l
e
J
E
L
l1
r-
o.
o_
-o .0 = E
c c c.)
o*
(o
th
:z )l
L
'(, '= tr f f
c c
:
e
c
! = (, -o |o (t € u(g c c a
qJ
-t. ula
:l
a)
Y Y
a
-
'tr
o
_9tR J
ul (t l
o (' OJ
(trl! c €l'tn dl
DI:Z
;
is
3 '6
Ar > o
-t
:
:=
r)l gt
L
o ;51< (, clE c c o. C
dl
I
col
o.=
c
N
I
(!
L
E -o f Y
OJ
o
C
-c (g
c
c c
c
q)
:J o_
c
Jq)
.C
E E. = l B c -oe n
c E olro izqJo L E L L o qJ o
;
L
l.o
E o_qJ c c (g
!
L
cn
I
I
o ro
C
-c (o
c
.E
ro
So-
o
(u
a
fo
Ol
L
-:l
p0)
Ol c 'llt E
IZ
o
o
L 0)
I I
o
(o
\l .\|
-l-1-
ml rn
cJ
-
a
Y
c
L
o-
(' nl
J
.g
(ol
!l
c .-llll
a)l
(,I
ncc
o
c
q.* -ts
OJ
MI
\ii:
FV t'=
;
c
f
t
GS i^l
.; u')
E
'-
,:: Q'
is
k: 3{ sa
GI
Ll (,!l
0Jf
ol
"ll
zl
zl
c0f
IIJ
J
o-l
z
\rl$l.al
cn
z o
z
UI
o.
il
\t
6 L
o J (
E,
cc c
o j o
(n
o
C 'a
o
o L
-o (g
-:(g
><
AJ
f,
o_
c
o f,
c (o an
.\l
ll f
'a c :l l4
l
c
c f,
c €
co
Q
f
dt
o,
oro
c 'c
o
(n
f q :l
cv
c
c
I
'-
f,
c
lz
d
co
'(,
fr
f
fh
_o
:l {l
o o c c c c (o c n c o Y Tf \l -o :l i ir
'-
dl
;o
\l
o !'tr l -o 'tr o
q-)
(o
l( r-
iat
:aa
!i' Yf q-< :F
.t:
f
ia
ro !
:s :-
c r-
E
:i
<;
;^: i!
k: %;
;d
$,.
3u
3s C(o Lan
a:l-
o E
,o t-
E
f,
(g
J
J (/)
o
I
q
3
z
o 2 o
q)
ts'o
EH' YE (lJq)
LO co
E
Yl
ilt
I
rlorl l!l
q)
o_
7,
c
c
-o
oJl
(g
C
\l
\l:l
(o
(o
'6 '6 (o
'6
dl
(g
-l !l
c
c
-YI
rlol -oq) I
ll c lld '(, € ol c := o_ Oir ai o o ol FI o. J q) (g tri
c
C L L
(o
J
oil
-l -l c '6 (,l qJi
qJ
(gi nl
c (o
AJ
c
qJ
o- ll
o-
dl
o_l
;i*l
:l
rll OJ o-
:l qrl VI
J
3
J
c
"v.
_o
o
f
tr
-
(o
c
c)
l< L
a
o Ec L 0l Jl c)
a L
-l
-o E -l EI ol J c a c qJl (,r)l
arl
:l YI
'a
o-
-
o-
a
qJ
-o L
(u
ctt
J o dt c OJ cJ
=
ol
.q
I
:l
a)
o
a a .2 o. o. CJ 0) 3t ( (nl a '6 .at = Pi E a -o qJ I o rol i-J ^l (o fi 'r i
o
c'l tl LU
c
L
l6 l!
-l
-tol
c lq) o c lr o c (o
l-
url E
cl (Ui
lo l'F
I
lol ol ltl
I
f
.:a
liz t-
tFl
-
J
I
lEl
j
o_ '(n .Y L
ol Jo
l9
lEi t.-l
-o -
-l
J
_o
(o L (o
tr
c(o
o o := .o q)
J
fi
L
tt
-1
c ao -(,
c
L
o_
U
>l
(ol
al JI (ol
.o o (o
l4
a (u a J
o
fol
l(o l(o
t9
llzl
c
I
E
.\|
J
.E
o
o
H H
c
J
-Y
t-{
J
c
(o
Y
FI
YI
.l-
l{
o o o
ul
I
c0l uJl
(o
@
f J
= -1 lzl -!
'-l .-l
rJ
cL
a
dl
t
i.t6l o ol --'1 EI 3 .-l a (,l
\zI I
'col ^l 'rnl (ol
:t
.g ol .-l
:^l
>-
L
:la
(o{o
!i' *-1
(o
g)v
(oc
If !
iss
,c-
o. J
€ J (ol nl
:
q,)
r.\I L0i
-
_:!
sts
.ss <--
-t _c ^'-
;s iv
cl
k: !i
c'l
aJl
L
dl
oo)
Yo-
ic
N
q
a;
N
G
.g
! o o q)
vo q G'
c
g
o
z
o.
UJ
Y
(9
o
(9
o
J
IIJ
(.)
d
j
'a
v,
c.
c
d, o.
E o-
(g
-c L
a
dl
I
c
ll
o-
o
E(o
c. L
e
c(E
-c
.:l
il p
ro L rg
C't
(.r)
o
E
il
L
I
L
I
ul =t
rU
L o o o Vt
IZ
_tr fo OJ
(o
!
Lt)
.a E
ro
OJ
v
=
(o
I
o
c Y
I
c o c
F
cL -) di o ol cl c ru
:t
9l
:l
q.)
OJ
AJ
c c fi of c(ol (o
o o il
o-
rU
ln
qJl
u1
(g
-'1
cl
al
-Yl 1l
0)l
l
ol ul -l (!l
3l
-l ci nl :-| 6l
o_l
'a
I
|
dl
f
(oi I
oi -lol -l hl
tol rl
OJ
nl
9.1
-l -l
I
f,l -l vl -l
arl
-l
L dl -:<
tll c rl !i ct c -l aJl
-l
c
EI !
trl vl :i fl I
0Jl
f
L
q)
:l
:l
o' ro
c
o_ I
c
(g
o c 0) c
a
OJ
C
o o
.9
ll
I
o
o
oe
OJ
(rl
CJ
{,l (o1
m L
-lcl Jq)
o.
utl
ol
L
g
;
is ds
Sr
::'
OJ
dt
.-l
-1 cl E]
f1
:
I
3l
-
(o
(,l
(ol ol 'a-l 't-'t 'i--t qJl 0rl ol :lI VI
:lt
1=
o
fol fu
(,l
!'i
(c
{ui -l -l
-
s
frl
c c c
-v.t
c'l = a o c a L c'i cl CJ L (l) 'Ft 0.) a 0) o OJ dil .g dl Y o Y YI \z
d
o o o (o
(o
L
z
rc :o
d
-i
c
o
co rn
c ol
l
q (h
z
'o (o Lth -o o qJ J L }; o c c c (g 0 ct c ct c c
O)
ul
o_ o e L
l J l
l
rl u qJ
o_i
-
c (o
C
lvl
-l
0.,
s
.If
.9
ol
.: J
(u
f l4 a J o
-l -I
L
cL
.5
.E
CJ
I]
-?-
c
r.o c 6l :p .-t Lh (fl c (o 'u cni rg (o 5l E (/)l c c .!l -o fc o C a qJl ci tr q -v. aJl qJ c o C ! (oi m E] L o ..) c -o c VI ol J L c o fUL E oL E 0t c ;l qJ -l q) ro -l )l otrl i- 5l n
\l
o
E
0)
cfo
I
J J
c
c
J f E
I
(rl q-)
c (g
c
E L
c
o-
h
!
tr
OJ
=
o-
c)
>l \l
g,
C (o
-l -l
z
Y
j
:a
\|
rU
UJ
t|J
'rl
o
E
zut
o
ol
|!
z
ol (-i a FI qJ FI :l 0_)
,:: .<; ;^S iv
<: 9: sa
a'l i I
c.,
IN
I
av
z
I T
Y
I
Fr
rg
Ll]
xEI r.i
l-i^l L
I (o
o f
L
!
zo : taf (./)
(o
n
a
E o c c .Fc o J L
c
L
o L d
u
o
J L
c a
! o
cl
5lq) *rr
o :3 u(,
c
\IV
(n o_
IU
L
o-
(g
{l -t il
3r^
c.
E
o 3 a
.\t\l {l
I
r
o (^
q)
L 0) J AJ
AJ
F d
\
:
L
o
a
-Y
=c
a
; E
o
f,
C
a) JZ
ol
Vi
is .is :^l
\ii= :ta
^:s
t! -N .c\ j<;
;^r EV
QI ah ki sa
ql
q
Y
Nl
N
1l
o
!
N
N
I
I
tq
I
q
@
I l"
(fl
l. l.. t-
I, Nq Nfi
N
.i
N
i-
I
-l
rn
ca
an
N
cn
N N N
N ci
N N
^| N
ro
cn
I
l^
I
I
l
N
N
nl
ar)
af)
rn N
N
af)
I
I
I
/-/^
-l il
i
N
rf)
ca
I
i
-'l
I
Nl
N
N
c!
N
rN
c'-)
I
*-
I
I
c'l
I
H
E
o o
z
N
rl1
rn
N
an
il
i
c
cl
J L
L
(u
o-
ll
dl
.;c EL
L
o{
ci ol
:l :l (ol -l
ol ol zl ei ol '(nl
\l -rl \l
il
l3l (Ul 0Jl
\11
cL
-c
qJ
(g
;
c f
tr :l
f
l-
o-
il oE
o
!
o :l
L
h
-o
o
a)
c
()
c
E
Y
:0 !
Ol
c c Y
o a
:lL q)
I
-
a OJ
-c.
0)l
q
L
nl
-o f o_
(!ol
EL L dl
UI
c(o
(ol
I
c
(o({]i ro(ot
L q.)
HEI .X (/)c rl I qJO c >'= o .yl
1'l)l
q)0)1 qi .!r o ool -
I
-l
qjl
C,
f
o FL Lll
9a)
J 00
I
I I
lttlrl
I I
lltl
I
li
I
tt
I
II
tl
_tl all
I
I
I
ot
tr|| Lt
ot sl
i
I
I
I
I
I
-tl
."l cl o{ vl ol t> lo 'crll
13 cl | -
glele
ill
lul L '-l
-l ol C'ti Fl
cl trl Fl Plcl -Vl
q ol
Yl oi T)l ol -l ol -l -l o.Jl oJl ol q)l o-l o_l \zl \./
-t
I
an
I
tll
It
I I
I (,l (oiL Lt! dt.-
;l o lslHlo i;l sl ; I
-t'-t.-i(nlol | :l
I islEl sl lclcl(,l I qrl ol orl
lo-lvlvl
N N
L
:
L (o
I I I
|
l(o t6
I
to lo
I
I
I I
l(tr tet
(o
I
I
iE tl
Il.-iIi8 cl c l.er
t._l JL
tLl
l>.1 c I ol.9
i
r---_1 tl ll
t! tet
lll ttt
I
Vl^l .tl lc lG' lll t-l
itt
|_l I lrsl
I
l(g lE tl
lll lli lll
I !vt I Lt
-l
I
[T-l-
I
ce co
Et uJl Jl
I
YtlII o
cn
g
an F uJllc'Jl
ca an
C\,1
I
jll
I
LLI
I
Ei
-Ll
'-o -trI so CJ :ol ut
>l ll (O-
)z
rol Ll qJl
or cnLY
IJ
= = L
al
tYtt t
I
l-{l ot ol-l ot"l
B
Irull lrulo"r
I
-c
o_
c
rol
col
ii
-c
o
_l
L]
cn
lill
E
I
trl
N I
E
I
3l
I
.v
-l z f-ft
I
o.
I
d cl
!i
I
ot Dl
Frl Ht
UJ I
>l {lmi
ir
3
V -.1
I
I
nl N
i
tE l> lL
I
l!
|
o -:Z
c o
-o L 0,
Y)
3
=
N
I
|
IO lrt(o 16
I
| I
Ll (ol .l
iI
-l Pl
c
lul
t< tl l= ^t to El l(/) tltel a\l l
|
(Ul
L
|
c
I
|
tE
lp
I I
I
(l
(!l lqcol I u 1^\l pl (l lcol Io
6 f n
t-vl
I
I--l
cd
6wl
o-Ol
I
U 'h
tl
I
!
$,ii
GS i.
i= \i =
:u :r Y\ s:
:N
.3\
<;
QC :i
;^S
E! .:< ds a:
sd
g q o
d
Iz
Vt
z
d
(9
z
z
o.
z
6
o
E
z
o.
IIJ
zl
d,
a Fi
zl uJl o.l
II tl tl
F.'l
l-a
lcol
I
>l
ol ol ,t
I
(ol
i
!l .-l
lzl qJl
I
col
rl ol ol
I
I I
il '(,l -l
I
I
{Ul r
Lt
I
(U
I
ol ot- o 6] o cl fol o
I
0.r
t0J .\l\l
\|
-l
ol
{l
I I
c J
o (o
e J
c
:z
o :)
o
c f
(rl
fl
I
-l
cl (o
*l
I
E
J f
c
'tr
!l(ol
qrl
E
^l ll -ol ol VI *l rl
'=
El f,l ul
f,l E1 ul
a) rl
(tll col '61 rl afl '-l ul -l
cl
Li =l !l
col .-l col 1l
cl
.ol >
'iDI el vl \li
OJ
6-
lul
cl
rl
I
i
o
c c o c
I
> cl ol'tr
(, J
-1 P
^
i;
q :l
(h
I
I
\.,r1
-l
J
l
{
ol
\,/
I
r n'r
-c
€ I
JI
;lol rl
.cl
'c o q'ri -l -l rol
:l
ml
.iI :i
\i ;s
icr it \i :oa
FV i\ :-F
.l:
<:
>^i tv k: q;
ii
Lrnoran Akhir
FGD Kajian Percepatan Pertumbuhan Daerah Otonom Ba ru di Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat, M ata ra m. .luso Konsutlonsi Kojion I'crccputon penhangunan
Doerah Otonom Baru Tohun,4nggaron 2005
L-to
I.anoran Akhir
rndepth rnterview dengan Aparat Bappeda dan setda Kabupaten Sumbawa Barat (DOB), Taliwang.
lf+l-ri1";-1;1
.
*
Indepth Interview dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa (Induk), Sumbawa Besar J a :^a K o n su I I a n si K aj i a n
h, rc apa ta n pe n ba ugu Doeruh Otontn lloru l-ahun ,,lngpron 2005
no
n
I
f?
I.onoron Akhir
FGD
di Eappeda Propinsi Sulawesi Utara, Manado.
ptrc(frtun lrcnhungunan Dacrah Otonon IJaru Toltun Anggnran 2005
Josa Konsultunsi Kajion
L-28
Lanoron Akhir
Indepth Interview di Bappeda Kota Tomohon (DOB)
'is+*.,
rndepth rnterview di Bappeda Kabupaten Minahasa (rnduk),
Tondano.
Jasa Konsultttnsi Kojian lrcrc{patau lrcnthangunon Daaruh Olonont Buru Tohutt;lngguron 2005
L.-29
Lanoron Akhir
FGD
di Bapeda Propinsi Jawa Barat, Bandung.
Jca Konsullonsi Kojian Ptrccpotan
Pembangunan
Duerah Otonon Boru Tahun Anggaron 2005
L-i0
Lnoornn Akhir
Indepth Interview di Bapeda Kota Tasikmalaya
Penyelesaian Perkantoran Baru Pemerintahan Kota Tasikmalaya
Josa Konsullansi Kojian Pcrccpalon Pembangunun Duerah Otonom Buru Tahun Anggoron 2005
L-31
l.anoran Akhir
Peruntukan Terminal di Kota Tasikmalaya
Jafan Lingkar/ By Pass di Kota Tasikmataya
Jasa Konsuhunsi Kojiun P(rccputiltt ltemhuugunon Duaruh Oktnom Earu Tahun Anggorun 2005
t, - )z
[,aooran Akhir
FGD
di Bappeda Propinsi Kaliman
Barat, Pontianak. .
J,
;,,'. 1.r .j
.lll .' iii: ri ,' .'i::''
:?
.
'''*,.rr.-
,;r:1a";)2'
Indepth Interview di Bappeda Kabupaten Sekadau
Jasa Konsultuni Kajiun lt(r((putun penhongu nan
Datruh Otonont Buru Tthun,luguoron 2005
L -
-)-)
Lolornn Akhir
Perkantoran Dinas/Instansi pemKab Sekadau
:ll
,x*r:lt x* .,;,.:..,',1iil
gf:ia,q.i;.*
I::'
Pembangunan Perkantoran pemKab Sekadau
Jasa Konsultunsi Kajian Percelraton pamhongunan Dtcrah Otonom Roru Tohun Anggaron 2005
t--34
Lanoron Akhir
..
il,
..
''', -' -'], -.\-.':
Kondisi lingkungan di Kabupaten Sekadau
Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sekadau Jasa Konsultansi Kajion Perctpolan Pembangunan Daerah Obnon Baru Tahun Anggaran 2005
L-i5
Lonoran Akhir
FGD
di Bappeda Propinsi Sumatera Utara, Medan.
Jaso Konsultonsi Kajian Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggaran 2005
L-36
Laooran Akhir
Indepth Interview di Setda dan Bappeda
Kabupaten Serdang Bedagai, Sei Rampah. Jasa Konsullani Kajian Percepatan Pembangunan Daeroh Otonom Baru Tohun Anggaran 2005
L-37
Laooron Akhir
Pengolahan hasil perkebunan
lasa Konsulttnsi Kajian percepatan pembangunan Daerah Otonom Baru Tahun Anggann 2005
rEtapaffiIt
L-38
