ANGGARAN DASAR TELAPAK MUKADIMAH
Keberadaan sumber daya alam hayati sangat tergantung pada upaya pengelolaannya untuk menopang kesejahteraan hidup rakyat banyak. Untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya sistem pengelolaan sumber daya alam hayati yang adil yang bertumpu pada kemampuan rakyat untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan penghidupan rakyat. Menyadari bahwa telah dan sedang terjadi (1) Pertentangan yang semakin menguat antara tujuan-‐tujuan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan perlindungan sumber daya alam hayati, (2) Menguatnya dominasi dan penguasaan atas pengetahuan dan informasi di tangan lembaga-‐lembaga riset dan konservasi internasional, (3) Laju kerusakan ekosistem hutan dan laut yang sangat tinggi, serta (4) Adanya pemahaman konservasi yang berkembang sebagai pengawetan alam yang “anti-‐rakyat”, yang mengakibatkan kondisi masyarakat/komunitas di dalam dan sekitar kawasan sumber daya alam hayati yang semakin miskin dan terpinggirkan. Dengan demikian keinginan untuk terlibat dan melibatkan diri dalam setiap usaha-‐ usaha untuk mengurangi dan atau untuk mencegah kondisi-‐kondisi seperti tersebut di atas merupakan sikap dan perilaku luhur yang diharapkan menyebar ke berbagai golongan masyarakat. Dalam kaitan itu, dengan berasaskan keadilan sosial dan ekologi, kami anggota Telapak yang didirikan pertama kali dalam bentuk Yayasan pada tanggal 21 Januari 1997 dan yang berdasarkan perkembangan dan aspirasi para anggota dengan berdasarkan Rapat Anggota Perkumpulan pada tanggal 27 Januari 2002 yang mengubah bentuk organisasi menjadi Perkumpulan, bersepakat menyelenggarakan sejumlah kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur pada Anggaran Dasar. Pelaksanaan Anggaran Dasar ini dijiwai dan diikat oleh sebuah janji, yang disebut JANJI TELAPAK sebagai berikut: JANJI TELAPAK Dengan bersaksi kepada Tuhan dan alam semesta, aku berjanji selalu adil, disiplin, jujur, percaya diri, rendah hati dan bersahaja, dalam menjalankan kewajibanku.
Aku berjanji membangun kesetaraan, perkawanan, kekeluargaan, keterbukaan, kasih sayang, bertanggung gugat, untuk keadilan di hati, keadilan di negeri, kejatian diri, dan kelestarian bumi. Aku berjanji mematuhi konstitusi, arah gerakan Telapak, dan kepemimpinan organisasi, untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. BAB I NAMA, BENTUK, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN WAKTU Pasal 1 Organisasi ini bernama Telapak. Pasal 2 Bentuk organisasi ini adalah Perkumpulan. Pasal 3 Telapak untuk pertama kalinya berkedudukan di Bogor dengan wilayah kerja yang tidak terbatas dan dapat dibentuk badan-‐badan teritorial dan badan-‐badan usaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Telapak. Pasal 4
Telapak didirikan pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua (27-‐ 01-‐2002) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 5 Telapak berasaskan keadilan sosial dan ekologi.
Pasal 6 Telapak bertujuan mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya alam hayati yang bertumpu pada masyarakat setempat (tempatan/lokal/adat) dan didasarkan pada nilai-‐nilai keadilan, keragaman, dan kelestarian ekosistem di Indonesia. Pasal 7
Telapak berfungsi sebagai: 1. Wadah pemersatu anggota untuk melakukan tindakan bersama. 2. Wadah komunikasi sesama anggota. 3. Wadah untuk menggalang kesetiakawanan sosial antar anggota, antara anggota dengan konstituen utama dan pendukung gerakan Telapak, serta antara anggota dengan masyarakat. 4. Wadah aktualisasi diri anggota. BAB III VISI DAN MISI Pasal 8 Visi Telapak adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkeadilan, baik antar generasi maupun unsur-‐unsur alam. Pasal 9 Pencapaian Visi Telapak ditunjukkan dengan tanda kondisi yang selanjutnya dipaparkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 10 Misi Telapak yaitu: 1. Melakukan kampanye anti perusakan sumber daya alam hayati. 2. Melakukan promosi dan penguatan pengelolaan sumber daya alam hayati lestari yang berbasis komunitas lokal. 3. Melakukan advokasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. 4. Melakukan pengorganisasian korban dan pendukung korban ketidakadilan ekologis. BAB IV NILAI -‐ NILAI Pasal 11 Nilai-‐nilai yang menjiwai Telapak adalah sebagai berikut: 1. Nilai-‐nilai personal, yaitu: adil, disiplin, jujur, percaya diri, rendah hati, dan bersahaja.
2. Nilai-‐nilai interaksi, yaitu: non-‐diskriminatif, kesetaraan, non-‐dominasi, perkawanan, kekeluargaan, keterbukaan, kasih sayang, solidaritas, anti kekerasan, dan saling belajar. 3. Nilai kerja, yaitu: bertanggung gugat. BAB V LAMBANG Pasal 12
Lambang Telapak adalah: 1. Gambar sepasang jejak telapak kaki manusia yang melambangkan aktivitas Telapak secara langsung di lapangan, dan gambar daun Monstera sp. yang melambangkan sumber daya alam hayati, yang dirangkai dengan kata ”Telapak”. 2. Ketentuan penggunaan lambang organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 13 Keanggotaan Telapak adalah anggota individu. Pasal 14 Syarat-‐syarat keanggotaan Telapak adalah: 1. Memahami dan menyetujui visi dan misi Telapak. 2. Bersedia menjunjung tinggi nilai-‐nilai Telapak. 3. Bersedia terlibat dalam salah satu program atau kegiatan Telapak. 4. Bersedia membela kepentingan Telapak. 5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 6. Bukan anggota TNI/POLRI Pasal 15 Mekanisme penerimaan anggota, untuk selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 16 Setiap anggota Telapak berhak: 1. Berbicara dan memiliki 1 (satu) suara dalam Rapat Anggota Telapak (RAT) dan Rapat Anggota Telapak Luar Biasa (RATLB). 2. Mengusulkan RATLB. 3. Memperoleh laporan tertulis tahunan dari Badan Pengurus Telapak (BPT). 4. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota BPT.
5. 6. 7. 8.
Mengusulkan dan/atau mendukung usulan calon anggota kepada BPT. Memantau dan mengevaluasi kinerja BPT. Mengusulkan pemberhentian anggota kepada BPT. Memperoleh dukungan dari perkumpulan yang dibutuhkan untuk memperjuangkan visi dan misi Telapak. 9. Mengajukan mosi tidak percaya terhadap BPT. 10. Mengusulkan pembentukan badan-‐badan teritorial dan badan-‐badan usaha kepada BPT. 11. Membela diri terhadap sanksi organisasi, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 17 Setiap anggota Telapak berkewajiban untuk: 1. Menghadiri RAT dan RATLB. 2. Memelihara dan mentransformasikan visi serta melaksanakan misi Telapak. 3. Membayar iuran tahunan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam RAT. 4. Menginternalisasi, memperkuat dan mengimplementasikan nilai-‐nilai Telapak dalam kehidupan sehari-‐hari. 5. Melaporkan secara tertulis upaya-‐upaya yang telah dilakukan dan hasil-‐hasilnya dalam memperjuangkan visi dan melaksanakan misi Telapak kepada BPT dan RAT. 6. Berperan aktif dalam kegiatan-‐kegiatan yang diselenggarakan oleh Telapak dalam pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkeadilan. 7. Mematuhi dan melaksanakan segala keputusan BPT. Pasal 18 Seorang anggota akan kehilangan status keanggotaan Telapak apabila: 1. Menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada BPT. 2. Ditetapkan oleh RAT atau RATLB berdasarkan: a. Usulan dari sekurang-‐kurangnya 3 (tiga) orang anggota Telapak dengan alasan yang kuat. b. Usulan dari BPT berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban sebagai anggota Telapak. Pasal 19 1. Seorang anggota akan mendapatkan sanksi apabila: a. Melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. b. Melanggar nilai-‐nilai Telapak. c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota Telapak. d. Mencemarkan nama baik Telapak. 2. Sanksi ditetapkan oleh BPT. 3. Sanksi yang telah ditetapkan oleh BPT dapat dikukuhkan, ditingkatkan, dicabut, atau dibatalkan berdasarkan keputusan RAT atau RATLB.
4. Jenis-‐jenis sanksi berupa: teguran tertulis, pemberhentian sementara status keanggotaan, dan pencabutan status keanggotaan. 5. Tahapan penetapan sanksi diatur lebih lanjut dalam ART. BAB VII ALAT KELENGKAPAN TELAPAK Pasal 20 Alat Kelengkapan Telapak terdiri dari: 1. Badan Pengurus Telapak (BPT). 2. Badan Perwalian Anggota Telapak (BPAT). Bagian Pertama BADAN PENGURUS TELAPAK Pasal 21 1. Badan Pengurus Telapak (BPT) adalah badan kolektif, yang dibentuk berdasarkan hasil RAT atau RATLB, bertugas untuk melaksanakan segala hasil RAT atau RATLB. 2. Masa kepengurusan Badan Pengurus Telapak (BPT) adalah selama 4 (empat) tahun. Pasal 22 Ketua Badan Pengurus Telapak dipilih dari anggota yang hadir dalam RAT atau RATLB, selanjutnya Ketua Telapak terpilih mengangkat Wakil Ketua Badan Pengurus Telapak yang disahkan dalam RAT. Pasal 23 1. Syarat untuk menjadi BPT adalah: a. Anggota Telapak yang aktif sekurang-‐kurangnya 2 (dua) tahun. b. Tidak rangkap jabatan dan bersedia bekerja penuh waktu. 2. Mekanisme pemilihan BPT diatur dalam Tata Tertib RAT atau RATLB. Pasal 24 Badan Pengurus Telapak (BPT) berwenang untuk: 1. Mengangkat dan memberhentikan staff yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas Telapak. 2. Mendirikan Badan Teritorial, Badan Usaha, Badan Urusan Politik, Badan Urusan Kebudayaan, Badan Tanggap Darurat Bencana, dan Badan Kaderisasi dan Keanggotaan. 3. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan Badan Teritorial, Badan Usaha, Badan Urusan Politik, Badan Urusan Kebudayaan, Badan Tanggap Darurat Bencana, dan Badan Kaderisasi dan Keanggotaan setelah melalui pembahasan, pertimbangan serta persetujuan dari BPAT.
Pasal 25
1. BPT berhak untuk mendapatkan kompensasi atas pekerjaan yang dilakukannya untuk menjalankan tugas-‐tugas BPT. 2. Besarnya kompensasi bagi BPT ditentukan berdasarkan rancangan anggaran dan pendapatan belanja yang diketahui dan diawasi BPAT dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi. Pasal 26 Tugas dan tanggung jawab BPT adalah: 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan keputusan RAT atau RATLB. 2. Mengangkat dan menetapkan pimpinan Badan-‐Badan Teritorial setelah melalui pembahasan, pertimbangan serta persetujuan dari BPAT. 3. Memilih, mengangkat dan menetapkan Badan SSPR, Badan Usaha, Badan Urusan Politik, Badan Urusan Kebudayaan, Badan Tanggap Darurat Bencana, dan Badan Kaderisasi dan Keanggotaan setelah melalui pembahasan, pertimbangan serta persetujuan dari BPAT. 4. Mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab kepada RAT atau RATLB. 5. Mewakili organisasi secara politik dan hukum. 6. Mewakili organisasi dalam mengambil keputusan-‐keputusan dan tindakan-‐ tindakan yang bersifat strategis bagi organisasi. 7. Menggerakkan anggota untuk pencapaian visi dan misi dan tujuan-‐tujuan strategis. 8. Mengundang anggota untuk hadir dan menyelenggarakan RAT dan/atau RATLB. 9. Membentuk, menggabungkan, dan membubarkan Alat Kelengkapan Pengurus Telapak sesuai dengan kebutuhan pencapaian visi, misi, dan tujuan-‐tujuan strategis setelah melalui pembahasan, pertimbangan dan persetujuan BPAT. 10. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program kerja Alat Kelengkapan Pengurus Telapak. 11. Menggalang dukungan untuk organisasi dan program kerjanya. 12. Menjamin pemenuhan hak anggota. Bagian Kedua BADAN PERWALIAN ANGGOTA TELAPAK Pasal 27 1. Badan Perwalian Anggota Telapak (BPAT) adalah badan kolektif yang merupakan wakil region dan disyahkan pada RAT atau RATLB. 2. Region adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali-‐Nusa Tenggara-‐ Kepulauan Maluku-‐Papua. 3. Masa kepengurusan Badan Perwalian Anggota Telapak (BPAT) adalah selama 4 (empat) tahun.
1. 2.
1.
2.
Pasal 28 Badan Perwalian Anggota Telapak (BPAT) beranggotakan 5 (lima) orang yang merupakan perwakilan setiap region. Keanggotaan BPAT berakhir karena selesainya masa jabatan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia. Pasal 29 Syarat untuk menjadi anggota BPAT adalah: a. Tidak sedang menjadi unsur-‐unsur lain dalam Alat Kelengkapan Telapak. b. Telah menjadi anggota yang aktif sekurang-‐kurangnya selama 2 (dua) tahun. Mekanisme pemilihan BPAT diserahkan kepada masing-‐masing region. Pasal 30
Badan Perwalian Anggota Telapak (BPAT) berfungsi: 1. Mengetahui dan mengawasi rancangan anggaran dan pendapatan belanja Telapak yang diajukan oleh BPT. 2. Pengawasan dan Kepenasehatan kinerja BPT. 3. Merumuskan kebijakan organisasi terkait dengan: anggaran pendapatan dan belanja Telapak setiap tahunnya; GBHK Telapak; pembentukan, penggabungan, pembubaran BT tertentu; pembentukan, penggabungan, pembubaran badan usaha Pasal 31 1. Setiap anggota BPAT berhak mendapatkan insentif untuk menunjang kelancaran tugas-‐tugas BPAT. 2. Besarnya insentif bagi anggota BPAT dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi. Pasal 32 Tugas dan tanggung jawab BPAT adalah: 1. Menerima, menyaring, dan merumuskan aspirasi anggota di region masing-‐ masing, serta mengusulkannya untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPT menjadi kebijakan organisasi. 2. Meminta BPT, Alat Kelengkapan Pengurus, dan anggota Telapak untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan organisasi dan cita-‐citanya, dengan bersumber dari fakta dan bukti yang kuat, atau karena adanya opini yang belum memiliki bukti-‐bukti yang berkembang dalam dinamika organisasi. 3. Mengajukan rancangan amandemen AD/ART Telapak dan rancangan Peraturan Telapak kepada RAT.
4. 5.
Menyelenggarakan RATLB apabila BPT tidak bisa menyelenggarakannya sesuai AD dan ART Telapak. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan AD, ART, GERPAK, APBT, serta kebijakan BPT.
Pasal 33 Alat Kelengkapan Pengurus Telapak terdiri dari: 1. Badan Teritorial. 2. Badan Usaha. 3. Badan Urusan Politik. 4. Badan Urusan Kebudayaan. 5. Badan Tanggap Darurat Bencana. 6. Badan Kaderisasi dan Keanggotaan. Bagian Pertama BADAN TERITORIAL Pasal 34 Badan Teritorial adalah Alat Kelengkapan Pengurus yang bertanggung jawab untuk mengurus agenda Telapak pada teritori tertentu sesuai Gerpak. Bagian Kedua BADAN USAHA Pasal 35 Badan Usaha (BU) adalah Alat Kelengkapan Pengurus yang bertanggung jawab untuk mengurus agenda ekonomi Telapak sesuai Gerpak. Bagian Ketiga BADAN URUSAN POLITIK Pasal 36 Badan Urusan Politik (BUP) adalah Alat Kelengkapan Pengurus yang bertanggung jawab untuk mengurus agenda politik Telapak sesuai Gerpak.
Bagian Keempat BADAN URUSAN KEBUDAYAAN Pasal 37
1. Badan Urusan Kebudayaan (BUK) adalah Alat Kelengkapan Pengurus yang bertanggung jawab untuk mengurus agenda budaya Telapak sesuai Gerpak. 2. Hal-‐hal lain menyangkut fungsi, tugas, dan kewenangan diatur secara terpisah dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bagian Kelima BADAN TANGGAP DARURAT BENCANA Pasal 38 1. Badan Tanggap Darurat Bencana (BTDB) adalah Alat Kelengkapan Pengurus dalam upaya-‐upaya penanganan kebencanaan dan kondisi darurat yang menyangkut keselamatan jiwa anggota dan organisasi. 2. Badan Tanggap Darurat Bencana (BTDB) berkedudukan di bawah kepemimpinan langsung dan bertanggung jawab kepada BPT. 3. Berdasarkan situasi, kondisi dan tingkat keperluannya setelah melalui pertimbangan dan keputusan BPT, BTDB memiliki kewenangan kebijakan khusus atas segala sumber daya material dan immaterial di dalam Telapak, dalam hal ini melampaui kewenangan dan otoritas Alat Kelengkapan Telapak dibawah Badan Pengurus Telapak lainnya. 4. Hal-‐hal yang belum diatur dalam AD ini mengenai BTDB, diatur secara terpisah dalam ketentuan tambahan yang terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari AD/ART Telapak. Bagian Empat BADAN KADERISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 39 Badan Kaderisasi dan Keanggotaan (BKK) adalah Alat Kelengkapan Pengurus yang bertanggung jawab untuk mengurus agenda kaderisasi dan keanggotaan Telapak sesuai Gerpak.
BAB VIII SISTEM JAMINAN SOSIAL ANGGOTA Pasal 40 BPT membentuk dan mengelola sistem jaminan sosial untuk anggota setelah berkoordinasi dengan BPAT. BAB IX MOSI TIDAK PERCAYA Pasal 41
1. Mosi tidak percaya adalah pernyataan ketidakpercayaan anggota kepada BPT Mosi tidak percaya diajukan secara tertulis sekurang-‐kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah total anggota. 2. Mosi tidak percaya disampaikan melalui BPAT. Pasal 42
Jika anggota BPT telah dijatuhi mosi tidak percaya maka BPAT segera melakukan RATLB yang khusus untuk memilih dan menetapkan BPT yang baru. Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut tentang Mosi Tidak Percaya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB X JENIS RAPAT Pasal 44 Telapak memiliki beberapa jenis rapat, yaitu: 1. Rapat Anggota Telapak (RAT). 2. Rapat Anggota Telapak Luar Biasa (RATLB). 3. Rapat Badan Pengurus Telapak (Rapat BPT). 4. Rapat Badan Perwalian Anggota Telapak (Rapat BPAT). 5. Rapat-‐rapat lain untuk menjalankan aktivitas Telapak. Pasal 45 Rapat Anggota Telapak (RAT) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Pasal 46 RAT berwenang untuk membahas dan menetapkan: 1. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban BPT dan BPAT. 2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 3. Memilih dan mengangkat BPT dan BPAT untuk periode berikutnya. 4. Menerima dan/atau memberhentikan anggota. 5. Menetapkan sanksi bagi anggota. 6. Keputusan-‐keputusan penting dan strategis lainnya. Pasal 47 RATLB diselenggarakan jika terjadi penyalahgunaan kewenangan dan/atau pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh BPT, dan/atau melalui Mosi Tidak Percaya. Pasal 48 Rapat BPT merupakan rapat yang diselenggarakan oleh BPT yang penyelenggaraannya diatur sebagai berikut:
1. Rapat BPT diselenggarakan sekurang-‐kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 2. Rapat Kerja Telapak diselenggarakan sekurang-‐kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 3. Dihadiri oleh BPT serta pihak lain yang diundang. 4. Keputusan rapat BPT bersifat mengikat. 5. Hasil rapat BPT disosialisasikan secara tertulis kepada anggota melalui media komunikasi Telapak (surat, milis hayati).
Pasal 49 Rapat BPAT merupakan rapat yang diselenggarakan oleh BPAT yang penyelenggaraannya diatur sebagai berikut: 1. Diselenggarakan sekurang-‐kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Dihadiri oleh BPAT serta pihak lain yang diundang. 3. Keputusan rapat BPAT bersifat mengikat. 4. Hasil rapat BPAT disosialisasikan secara tertulis kepada anggota melalui media komunikasi Telapak (surat, milis hayati). BAB XI MUSYAWARAH BESAR Pasal 50 Musyawarah Besar (Mubes) Telapak berisikan agenda diskusi dan pembahasan yang akan merumuskan rekomendasi-‐rekomendasi perubahan dan pemantapan keorganisasian dan Gerakan Telapak untuk dibawa pada Rapat Anggota Telapak. BAB XII SUMBER-‐SUMBER KEUANGAN Pasal 51 Sumber-‐sumber keuangan Telapak adalah: 1. Iuran anggota besarnya ditetapkan 1% dari pendapatan bersih selama satu tahun. 2. Sumbangan anggota yang besarnya tidak ditentukan (sukarela). 3. Hasil usaha yang tidak bertentangan dengan visi dan misi. 4. Sumber-‐sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan visi, misi, dan nilai-‐ nilai Telapak. BAB XIII PENGELOLAAN PROYEK DAN KEGIATAN DANA HIBAH Pasal 52
1. Pengelolaan proyek dan kegiatan dana hibah yang mengatasnamakan Telapak diatur oleh BPT. 2. Implementasi berbagai proyek dan kegiatan dana hibah yang mengatasnamakan Telapak diatur dalam ART. BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 53 Perubahan Anggaran Dasar dilakukan apabila diusulkan oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) anggota dan disetujui oleh sekurang-‐kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang menghadiri RAT. BAB XV PEMBUBARAN Pasal 54 1. Telapak hanya dapat dibubarkan atas usul sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari total jumlah anggota yang disampaikan secara tertulis kepada BPT dengan disertai alasan yang jelas. 2. Pembubaran Telapak dilakukan melalui RAT yang diselenggaran oleh BPT dan memiliki agenda yang khusus membahas pembubaran Telapak. 3. Apabila Telapak dibubarkan, maka BPT bersama-‐sama dengan BPAT berkewajiban untuk melakukan likuidasi, kecuali ditentukan lain oleh RAT. 4. Bilamana Telapak dibubarkan maka harta kekayaannya diserahkan kepada pihak seperti yang ditetapkan dalam RAT atau badan sosial dan/atau masyarakat dimana harta kekayaan itu berada. 5. Apabila Telapak dibubarkan maka BPT berkewajiban untuk mengumumkannya secara jelas kepada anggota, konstituen utama dan pendukung Telapak. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Semua ketentuan yang tidak diatur dalam AD ini atau masih memerlukan penjelasan lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan di dalam peraturan-‐peraturan Telapak lainnya. Ditetapkan di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo – Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal: 26 Februari 2012
