ANGGARAN DASAR PATROLI KEAMANAN SEKOLAH SMA NEGERI 1 BOYOLANGU
PEMBUKAAN Berbagai akftifitas positif warga negara dalam menjalankan aktifitas kehidupan merupakan implementasi riil bela negara. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) adalah pembentukan tekad, sikap dan tindakan setiap warga Negara secara teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air untuk selalu membela keutuhan / kepentingan bangsa dan Negara dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Untuk mengatasi segala kemungkinan tersebut diperlukan pembekalan kepada segenap warga bangsa suatu kemampuan bela negara sehingga berbagai kemungkinan yang sengaja mengancam kelangsungan hidup bangsa mampu di cegah secara dini. Patroli Keamanan Sekolah sebagai bagian dari implementasi Pendidikan bela Negara memiliki peran penting dalam mencetak pemuda yang tangguh dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengabdian pelajar dalam pengamanan lingkungan sekolah dan masyarakat pemakai jalan. Sebagai upaya dalam membentuk landasan dasar pengembangan Patroli Keamanan Sekolah dan panduan kepengurusan dalam mewujudkan visi dan pelaksanaan misi, ditetapkan pedoman pelaksanaan kinerja dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Patroli Keamanan Sekolah SMA Negeri 1 Boyolangu sebagai berikut :
BAB I UMUM Pasal 1 Identitas Organisasi : 1) Nama organisasi : Patroli Kemanan Sekolah SMA Negeri 1 Boyolangu 2) Nama khusus : Smaboy Smile Police Department yang disingkat dengan nama SSPD 3) Jenis organisasi : Ekstakulikuler sekolah 4) Kedudukan : SMA Negeri 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung 5) Kedudukan dalam organisasi sekolah : Sub Seksi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara OSIS SMA Negeri 1 Boyolangu Pasal 2 Dasar a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Penjelasan Pasal 200 Ayat (3) Huruf a)
b. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Pasal 9) c. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol. : Juklak / 05 / V / 2003 tanggal 29 Mei 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Anggaran dasar rumah tangga PKS SMA Negeri 1 Boyolangu ini dibuat berdasarkan asas : a) Keadilan b) Kerjasama c) Kekeluargaan d) Efisien, Efektif dan Mandiri Pasal 4 Anggaran Dasar Rumah Tangga PKS SMA Negeri 1 Boyolangu dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas dan panduan bagi pengurus PKS dalam menyelenggarakan kepengurusan. Pasal 5 Anggaran Dasar Rumah Tangga PKS SMA Negeri 1 Boyolangu dibuat dengan tujuan : a) Menciptakan kesamaan visi dan misi jangka panjang PKS b) Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan kepengurusan c) Menjadi rujukan penyelesaian masalah yang timbul selama kepengurusan Pasal 6 PKS bertugas untuk : a) Melaksanakan pengaturan lalu lintas pada jam masuk dan pulang sekolah serta pengaturan lalu lintas pendukung pada penyelenggaraan kegiatan sekolah b) Membuat manajemen dan rekayasa lalu lintas di lingkungan sekolah dan manajemen dan rekayasa lalu lintas sementara pada penyelenggaraan kegiatan sekolah khususnya terkait pengaturan parkir, penataan rambu sementara, dan pengaturan lain terkait lalu lintas. c) Melaksanakan tindakan pengamanan represif dengan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak kriminal dilingkungan sekolah. d) Memberikan dukungan pengamanan pada penyelenggaraan kegiatan sekolah
e) Tugas bantuan untuk penegakan kedisiplinan siswa BAB III KOMPONEN STRUKTUR ORGANISASI Pasal 7 Komponen Struktur Organisasi PKS SMA Negeri 1 Boyolangu terdiri dari : a) Lambang PKS b) Janji PKS c) Anggota d) Pengurus e) Pembina f) Alumni Pasal 8 Lambang PKS sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a) adalah lambang khusus untuk PKS SMA Negeri 1 Boyolangu yang didalamnya memuat filosofi tentang visi dan misi PKS dalam jangka panjang. Pasal 9 Janji Anggota Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PKS, anggota berpegang teguh pada janji yang berbunyi : Kami anggota PKS SMA Negeri Boyolangu : a) Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa b) Mengabdi dengan Ikhas dan Bertanggungjawab c) Berprilaku jujur dan disipin dalam bertugas d) Menjaga nama baik almamater organisasi dan sekolah Pasal 10 Anggota PKS Terdiri dari : a) Anggota PKS Aktif b) Anggota PKS Cadangan Pasal 11 Pengurus PKS bertanggung jawab kepada pengurus OSIS dengan struktur kepengurusan PKS terdiri dari : a) Ketua b) Sekretaris c) Bendahara d) Seksi Pengaturan Lalu Lintas e) Seksi Pengamanan f) Seksi Perlengkapan g) Perwakilan OSIS
Pasal 12 Pembina adalah guru SMA Negeri 1 Boyolangu yang ditugaskan melalui Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah Tugas (SPT) untuk menjadi Pembina PKS sesuai dengan waktu yang ditentukan yang bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan dan persetujuan terhadap pelaksanaan program kerja PKS. Pasal 13 Alumni merupakan komponen diluar struktur organisasi aktif yang berperan dalam memberikan dukungan materi, bantuan dana, solusi penyelesaian masalah dan sharing ilmu pengetahuan lain yang bermanfaat bagi kepengurusan PKS BAB IV PENDIDIKAN DAN LATIHAN Pasal 14 PKS SMA Negeri 1 Boyolangu menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan untuk anggota PKS yang terdiri dari : a) Diklat Dasar b) Latihan Mingguan c) Diklat Pembentukan Pasal 15 Anggota PKS baru wajib mengikuti Diklat Dasar yang diselenggarakan oleh Pengurus PKS Pasal 16 Instruktur Diklat PKS bersumber dari : a) Pembina b) Pengurus PKS c) Instansi Pemerintah d) Alumni Pasal 17 Materi Diklat PKS disusun dalam buku pedoman materi PKS yang diperbarui dan diperbanyak pada setiap masa kepengurusan BAB V PROGRAM KERJA Pasal 18 Pengurus setelah dilantik wajib membuat dan melaksanakan program kerja yang telah disahkan
Pasal 19 Program kerja yang disusun paling sedikit harus memuat : a) Jenis kegiatan (Diklat, Kunjungan, Acara Intern, Acara Ekstern) b) Rencana bulan penyelenggaraan c) Target peserta d) Sumber dana e) Hasil yang ingin dicapai Pasal 20 Anggaran dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program kerja kepengurusan berasal dari : a) alokasi dana OSIS untuk PKS b) Iuran Anggota c) Sumbangan Alumni d) Sumber pendapatan lain yang sah. BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 21 Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat diubah atas persetujuan Rapat Umum Anggota yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut. BAB VII PENUTUP Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
ANGGARAN DASAR INI DIBUAT OLEH :
DENNI PRAMA SASMITA Ketua PKS SMAN 1 Boyolangu Kab. Tulungagung tahun 2005-2007 Email :
[email protected] Blog : dennisasmita.wordpress.com FB : denni sasmita HP : 085735001999 Untuk bahan rujukan pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Patroli Keamanan Sekolah tingkat SMP dan SMA
