PELAKSANAAN JAM WAJIB BELAJAR BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KOTA MOJOKERTO BERLINGKUNGAN PENDIDIKAN DI KOTA MOJOKERTO
Andrian Yuniarti1 ABSTRAK: Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan guna membentuk SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. Kota Mojokerto merupakan kota yang kecil dan padat penduduknya dan tidak mempunyai SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah, maka dari itu Pemerintah Kota Mojokerto membangun Kota Mojokerto melalui masyarakatnya atau Sumber Daya Manusianya. Sesuai dengan visi pembangunan Kota Mojokerto yaitu terwujudnya Kota Mojokerto yang sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral, maka dari itu Pemerintah Kota Mojokerto mencanangkan PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan) yang mana dalam PKMBP tersebut terdapat program Jam Wajib Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan jam wajib belajar berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di masyarakat, (2) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat terwujudnya program jam wajib belajar berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di masyarakat, (3) mendeskripsikan cara mengatasi penghambat terwujudnya pelaksanaan jam wajib belajar di masyarakat. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jam Wajib Belajar berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan sudah diterapkan di masyarakat sudah hampir 3 tahun yang dalam pelaksanaannya sudah dapat dikatakan berhasil, karena sebagian besar masyarakat sudah menerapkan dan melaksanakan jam 18.00-19.00 WIB adalah sebagai Jam Wajib Belajar. Kata Kunci: Pelaksanaan, Jam Wajib Belajar, PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan) Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan yang selanjutnya disingkat 1
Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Malang.
Program KMBP adalah program yang ditetapkan oleh Walikota dalam rangka mewujudkan keluarga, sekolah dan masyarakat yang dapat menjadi tempat interaksi manusia dan kondisi alam dan soaial yang pada gilirannya dapat mengembangkan potensi dan pengalaman anak, demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan tersebut bertujuan agar para pelajar dapat belajar di rumah dengan tenang tanpa ada gangguan, karena dalam peraturan tersebut pemerintah menghimbau agar di rumah tidak menyalakan televisi, radio, PS (Play Station), dan para orang tua mendampingi putra-putri mereka dalam belajar. Adapun
rumusan
masalah
adalah
sebagai
berikut:
(1)
Bagaimanakah pelaksanaan jam wajib belajar berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di masyarakat; (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat terwujudnya program jam wajib belajar berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di masyarakat; (3) Bagaimanakah cara mengatasi penghambat terwujudnya pelaksanaan jam wajib belajar di masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi cerdas, Pemerintah Kota Mojokerto telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2007 dengan harapan sumber daya manusia warga Kota Mojokerto akan terus meningkat dan mampu menghadapi persaingan lokal, regional, maupun global. Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP) bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peduli keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, membangun kebersamaan untuk kemajuan pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa, serta menciptakan lingkungan sosial, lingkungan budaya dan lingkungan alam yang kondusif untuk mendukung proses dan hasil pendidikan sesuai amanat Undang – Undang nomor
20 tahun 20032 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kerjasama dari masyarakat sangat penting untuk terwujudnya peraturan tersebut untuk kepentingan bersama, karena apabila tidak adanya kerjasama dari masyarakat maka peraturan tersebut tidak akan terwujud secara maksimal. Pengertian dan Hakekat Belajar Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan (Syah, 2009:63)3. Belajar itu dapat juga diartikan sebagai suatu proses. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:899)4 mengartikan proses sebagai: (1) runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; (2) rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk; (3) perkara di pengadilan. Proses belajar yang dimaksud disini adalah pada pengertian yang pertama yaitu yang mempunyai konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Sobur (2003:235)5 mengutip pernyataan Reber yang mengatakan bahwa proses belajar adalah cara-cara atau langkah-langkah yang memungkinkan timbulnya beberapa perubahan serta tecapainya hasil-hasil tertentu. Pada hakekatnya, belajar adalah suatu proses kejiwaan atau peristiwa pribadi yang terjadi di dalam diri setiap individu. Proses belajar itu sendiri, apabila berjalan dengan baik, kelak akan memberi hasil, yang kita sebut “hasil belajar”. Hasil belajar itu tidak akan bisa kita capai jika dalam diri kita sendiri tidak terjadi proses belajar. Jadi, kita tidak usah heran apabila kita tidak mencapai hasil apa-apa jika memang dalam diri kita tidak pernah terjadi proses belajar itu. Kalau proses itu berlangsung kurang mantap, hasilnya pun tidak akan memuaskan. Peraturan Pemerintah Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha 2
Tim PPG Jurusan HKn FIS UM. 2010. Penilaian dalam Pembelajaran PKn (Bahan Ajar Pendidikan Profesi Guru PKn). 3 Syah, Muhibbin. 2009. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 4 Tim Penyusun. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 5 Sobur, Alex. 2003. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia.
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana, hal ini sama dengan kesadaran anak untuk belajar dirumah yang mana untuk mengingat kembali materi yang telah diperoleh disekolah. Upaya peningkatan sikap dan tekad kemandirian manusia terdidik dan masyarakat tercantum pada tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 20036 ialah bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan disusunnya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Program
Kota
Mojokerto
Berlingkungan
Pendidikan sesuai pasal 2 yaitu: 1) meningkatkan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2)
mewujudkan
Keluarga
Berlingkungan
Pendidikan;
3)
Menciptakan suasana sekolah yang berlingkungan pendidikan; 4) Membentuk lingkungan masyarakat yang berwawasan pendidikan. Sasaran Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan sesuai Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 3 yaitu: 1) Keluarga yang merupakan unit komunitas terkecil yang terdiri dari orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal yang berada di wilayah Kota Mojokerto; 2) Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal yang terdiri dari lembaga pendidikan anak usia dini, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan khusus, dan lembaga pendidikan keagamaan yang berada di wilayah Kota Mojokerto. 6
Tim PPG Jurusan HKn FIS UM. 2010. Penilaian dalam Pembelajaran PKn (Bahan Ajar Pendidikan Profesi Guru PKn).
METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, yaitu Drs. Mas’ud Yunus selaku Wakil Walikota Mojokerto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Satgas Jam Wajib Belajar di tingkat Kecamatan, Satgas Jam Wajib Belajar di tingkat Kelurahan, Kepala Sekolah, guru, warga masyarakat, dan siswa. Sumber tertulis yang didapatkan melalui sumber buku, buku terbitan pemerintah, dan dokumen resmi pemerintah serta foto. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi/pengamatan, wawancara,
dan
dokumentasi.
Analisis
data
dilakukan
dengan
cara
mengorganisasikan data, memberi kode, mencari penjelasan-penjelasan alternatif, penyajian data. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Jam Wajib Belajar Berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di Masyarakat Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dipaparkan diketahui bahwa belajar merupakan cara mengulang kembali materi-materi pelajaran yang diterima di sekolah melalui kegiatan belajar di rumah. Berkaitan dengan belajar di rumah tersebut maka Pemerintah Kota Mojokerto mengeluarkan Perwali Nomor 17 Tahun 2009 tentang PKMBP dalam PKMBP tersebut ada program Jam Wajib Belajar dimana Jam Wajib Belajar ini mengatur waktu anak dalam belajar di rumah yaitu pukul 18.00-19.00 WIB. Dari tahun 2009 dilaksanakannya Program Jam Wajib Belajar sampai sekarang maka dapat dikatakan sudah berhasil, hal ini dapat dilihat dari naiknya prestasi para pelajar di Kota Mojokerto ini.
Hal ini selaras dengan pemikiran Syah (2009)7 belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi/materi pelajaran. PKMBP Jam Wajib Belajar ini sudah diberlakukan dan dilaksanakan mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Dalam program ini Pemerintah Kota Mojokerto mempunyai 4 indikator yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan PKMBP yaitu: (1) Keluarga, Sekolah dan Masyarakat sudah
berlingkungan
pendidikan sesuai ketentuan dalam perwali nomor 17 Tahun 2009, (2) Semua anak usia sekolah bersekolah atau tidak ada nak yang tidak bersekolah di usia mereka sekolah, (3) Semua anak sekolah pintar dan perilakunya benar, (4) Menurunnya angka kriminalitas dan kenakalan remaja. Apabila dari keempat indikator diatas sudah terlaksana semua maka dapat dikatakan PKMBP Jam Wajib Belajar sudah berhasil. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 yaitu Indikator yang dapat dijadikan tolok ukur Kelurga Berlingkungan Pendidikan sesuai Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 5 meliputi: a) Adanya Motivasi pendidikan dalam Keluarga; b) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di rumah; c) Jam Wajib Belajar; d) Kontrol Belajar, Perilaku dan Pergaulan; e) Keharmonisan Keluarga; f) Pola Hidup Bersih, Sehat, Rapi, Aman dan Nyaman. Faktor Pendukung Dalam pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP) Jam Wajib Belajar harus didukung oleh masyarakat dan semua pihak yang bersangkutan. Apabila tanpa adanya dukungan dari semua pihak yang bersangkutan, maka Program Jam Wajib Belajar tidak akan terlaksana dalam masyarakat, karena masyarakat merupakan faktor yang utama dalam pelaksanaan Jam Wajib Belajar. Masyarakat sangat antusias dalam melaksanakan peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto yang sesuai dengan Perwali Nomor 7
Syah, Muhibbin. 2009. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
17 Tahun 2009 yaitu Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, karena masyarakat juga peduli dalam pendidikan anak mereka. Faktor Penghambat Dalam pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP) Jam Wajib Belajar ada beberapa penghambat terwujudnya Progaram Jam Wajib Belajar adalah (1) faktor ekonomi yaitu dimana para orang tua itu sibuk bekerja untuk mencari uang sehingga mereka tidak memperhatikan pendidikan anak mereka bagaimana sekolahnya maupun anaknya belajar atau tidak, (2) pemahaman soal anak dimana orang tua kurang memahami apa yang dibutuhkan anak mereka, (3) pendidikan orang tua juga memepengaruhi terlaksananya program Jam Wajib Belajar ini, (4) Program Laporan Rutin Satgas Jam Wajib Belajar kepada Posko PKMBP dan dari Posko PKMBP kepada Pokja PKMBP masih belum terlaksana. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya pembinaan satgas dan Posko dibidang Administrasi dan pelaporan walaupun secara riil masih dari hasil pantauan Pokja PKMBP para Satgas Jam Wajib Belajar dan Posko PKMBP telah melaksanakan dengan baik tetapi belum teradministrasi dengan tertib. Oleh karena itu, pembinaan Administrasi dan pelaporan bagi Satgas Jam Wajib Belajardan Posko PKMBP masih perlu ditingkatkan, (5) Rendahnya perhatian para orang tua dalam memantau anak mereka dalam belajar, sehingga anak belajar atau tidak belajar itu orang tua tidak perduli. Padahal belajar adalah sangat penting untuk prestasi anak mereka di sekolah, (6) Faktor teknisi, yaitu hujan yang dapat menghambat dalam monitoring pelaksanaan jam wajib belajar karena akan banyak Pokja PKMBP yang tidak hadir. Cara Mengatasi Penghambat Terwujudnya Pelaksanaan Jam Wajib Belajar di Masyarakat Cara mengatasi penghambat terwujudnya PKMBP Jam Wajib Belajar yang sesuai dengan Perwali Nomor 17 Tahun 2009 adalah dengan sebagai berikut: (1) Balai Konseling untuk menangani anak-anak yang bermasalah dimana yang menangani di Balai Konseling ini adalah gabungan dari guru-guru bimbingan konseling yang ada di sekolah yang mana setiap hari ada yang bertugas di Balai Konseling tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan dan yang juga
kerjasama dengan Satpol PP dan pihak Kepolisian untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak, (2) Pendampingan Keluarga Berlingkungan Pendidikan (KBP) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2012 yaitu Pelatihan Tim Motivator untuk Pendampingan Keluarga Berlingkungan Pendidikan (KBP) yaitu Pemerintah Kota Mojokerto bekerjasama dengan Majelis Taklim, (3) Mendirikan kelompok Belajar ini sangat bermanfaat karena para pelajar dapat belajar bersama dan saling membantu, (4) Membina anak-anak belajar di Kota Mojokerto ada rumah pintar, yang berada di kelurahan Jagalan, (5) Memberikan bantuan kepada anak-anak yang putus sekolah yaitu Pemerintah Kota Mojokerto bekerjasama dengan BAZ (Badan Amil Zakat) agar tidak ada anak yang putus sekolah atau tidak sekolah di usia sekolah untuk pemerataan pendidikan. Permasalahan yang masih belum dapat diatasi oleh pemerintah adalah masalah kriminalitas dan kenakalan remaja. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengedaran narkoba di masyarakat maupun di tingkat pelajar. Untuk mengatasi semakin meluasnya peredaran narkoba maka Pemerintah Kota Mojokerto memberikan tugas tambahan untuk Satga Jam Wajib Belajar menjadi Satgas Jam Wajib Belajar dan Anti Narkoba yang akan dilantik mulai tanggal 26 Juni 2012 yang bertepatan dengan hari anti narkoba. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa melalui Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan Pemerintah dapat meratakan pendidikan yaitu dengan cara memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak yang tidak sekolah karena keterbatasan biaya. Misalnya, ada anak yang tidak sekolah karena tiak mempunyai sepeda, maka
dari itu Pemerintah Kota Mojokerto
bekerjasama dengan Baz (Badan Amil Zakat) untuk membelikan anak itu sepeda sehingga nak itu dapat sekolah kembali. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai (1) Pelaksanaan Jam Wajib Belajar Berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di Masyarakat, (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Terwujudnya Program Jam Wajib Belajar Berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2009 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di Masyarakat, (3) Cara Mengatasi Penghambat Terwujudnya Pelaksanaan Jam Wajib Belajar di Masyarakat, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 1) Pelaksanaan Jam Wajib Belajar sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai sekarang. Monitoring PKMBP Jam Wajib Belajar dilaksanakan setiap hari senin pukul 18.00-20.00 WIB. Setiap tahun Pokja PKMBP harus membuat Laporan Rutin. Pelaksanaan Jam Wajib Belajar di masyarakat sudah dapat dikatakan berhasil walaupun masih perlu ditingkatkan lagi. 2) Semua masyarakat mendukung Jam Wajib Belajar, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang menjadikan pukul 18.00-19.00 WIB adalah Jam Wajib Belajar. Namun ada juga faktor penghambat dari Jam Wajib Belajar yaitu dari faktor ekonomi kelurga, perhatian terhadap anak, pendidikan orang tua, pemahaman soal anak, belum terlaksananya laporan rutin dari Satgas Jam Wajib Belajar ke Posko Jam Wajib Belajar dan dari Posko Jam Wajib Belajar ke Pokja PKMBP, dan faktor teknisi yaitu pada waktu hujan saat jadwal monitoring Jam Wajib Belajar. 3) Untuk mengatasi berbagai permasalahan, maka dapat dilakukan dengan cara: (1) Balai Konseling untuk menangani anak-anak yang bermasalah, (2) Pendampingan Keluarga Berlingkungan Pendidikan (KBP) yaitu Pemerintah Kota Mojokerto bekerjasama dengan Majelis Ta’lim, (3) Mendirikan kelompok Belajar ini sangat bermanfaat karena para pelajar dapat belajar bersama dan saling membantu, (4) Membina anak-anak belajar di Kota Mojokerto ada rumah pintar, yang berada di kelurahan Jagalan, (5) Memberikan bantuan kepada anak-anak yang putus sekolah yaitu Pemerintah Kota Mojokerto bekerjasama dengan BAZ (Badan Amil Zakat) agar tidak ada anak yang putus sekolah atau tidak sekolah di usia sekolah untuk pemerataan pendidikan. Saran Dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagi berikut: (1) Bagi Pemerintah Kota Mojokerto, agar lebih meningkatkan perhatian kepada masyarakatnya dan membuat programprogram lagi yang dapat membentuk masyarakat Kota Mojokerto menjadi masyarakat yang sejahtera, damai, aman, tentram dan hidup rukun berdampingan, serta menjadi masyarakat yang berkualitas dari segi pendidikan maupun
lingkungannya. (2) Bagi Pokja PKMBP harus lebih meningkatkan dalam pemantauan atau monitoring
Jam Wajib Belajar dan melakukan inspeksi
mendadak ke rumah-rumah warga jadi tidak hanya setiap hari senin saja melakukan Monitoring tetapi sewaktu-waktu. Serta dapat memperhatikan dan menindak lanjuti dalam penyediaan atau bantuan fasilitas belajar kepada warga. (3) Bagi masyarakat Kota Mojokerto harus lebih peduli terhadap pendidikan anaknya dan selalu mendukung program Pemerintah Kota yang bermaksud baik dan menjadikan Kota Mojokerto lebih maju dan berkualitas. DAFTAR RUJUKAN Dimyati & Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan. Pokja PKMBP. 2009. Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan. Mojokerto: Perc. Prima Group. 2010. Laporan Kegiatan Pokja PKMBP Tahun 2010. Mojokerto: Perc. Prima Group. 2011. Laporan Kegiatan Pokja PKMBP Tahun 2011. Mojokerto: Perc. Prima Group. Rusyan, A Tabrani, dkk. 1989. Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remadja Karya CV. Sevilla, Consuelo G. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Indonesia. Sobur, Alex. 2003. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia. Sugiyono. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suparno, A Suhaenah. Membangun Kompetensi Belajar. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Syah, Muhibbin. 2009. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Syarif, Amiroeddin. 1987. Perundang-Undangan (dasar, jenis dan teknik membuatnya). Jakarta: Bina Aksara.
Tim Penyusun. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Tim Penyusun. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Kelima. Malang: Universitas Negeri Malang. Tim PPG Jurusan HKn FIS UM. 2010. Penilaian dalam Pembelajaran PKn (Bahan Ajar Pendidikan Profesi Guru PKn). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Online), (http://www.UU 12 Tahun 2011_2.pdf), diakses 21 Desember 2011. Wiyono, Suko. 2006. Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia. (Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif). Jakarta: Faza Media. Vieira,Walter E. 1990. Sukses dalam Ujian. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo
