ANAUSA KEBIJAKAN PEMENUHAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT MISKIN 01 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TESIS Diajukan untuk memenuh i sebagian persyarat an dalam menyeles aikan Studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia
Oleh:
Ari Nur Aida NPM.060 6037065
MAGISTER PERENC ANMN DAN KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONE SIA
DEPOK, 2007
LEM BAR PEN GES AHA N
Nama
Ari Nur Aida
Temp at, tangg al lahir
Bantu l, 04 Januari 1974
NPM
06060 37065
Judul Tesis
Analisa Kebijakan Pemenuhan Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gunu ngkid ul
Jakar ta, 17 Desember 2007 Meny etujui Pembimbing
p (Dr. Vivi Yulaswati)
Mengetahui : Magis ter Perencanaan dan Kebija kan Publik Fakultas Ekono mi Unive rsitas Indon esia Ketua, ~
(
1
~
(Dr. B. Raksaka Mahi) NIP. 131.9 23. 199
ABSTRAK
"Access to safe water is a fundamental human need and a basic human right. And water and sanitation are at the heart of our quest to enable all the world's people, not just a fortunate few, to live in dignity, prosperity and peace." (Kofi A. Annan, 2006).
Keterbatasan akses terhadap air bersih akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai dimensi kemiskinan, diantaranya pengurangan pendapatan, sanitasi yang buruk, derajat kesehatan yang rendah, bahkan ketimpangan jender. Harga yang harus dibayar oleh rumah tangga miskin untuk mendapatkan air umumnya mempunyai share yang besar (lebih dari 20%) dalam pengeluaran rumah tangga miskin. Mengapa kaum miskin membayar lebih banyak untuk mendapat air? Starting-point untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah karena adanya kelangkaan air di suatu wilayah. Pada hampir semua wilayah yang mempunyai problem keterbatasan air bersih, perjuangan rutin untuk akses air bersih merupakan upaya yang dapat menguras keuangan, aset fisik, serta kehidupan bagi rumahtangga miskin. Sebagai salah satu kabupaten yang terluas di Propinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul mempunyai masalah yang terkait dengan kekeringan dan kemiskinan. Dua masalah tersebut bahkan untuk menggambarkan kondisi Kabupaten menjadi cirikhas Gunungkidul. Implikasi dari kondisi tersebut maka upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin merupakan salah satu prioritas kebijakan yang harus diatasi terutama oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Analisis kebijakan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin dilakukan dengan menggunakan metode AHP. Untuk menentukan kebijakan yang akan dipilih dilakukan dengan menyusun hirarki model perencanaan. Agar perencanaan lebih efektif digunakan penggabungan hirarki bentuk standar dari forward-backward process. Dalam kerangka model perencanaan dengan metode AHP, untuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul diperoleh lima pilihan kebijakan yang optimal, yakni : fasilitasi teknologi tepat guna, pembangunan sarana air bersih, penguatan kelemoagaan, pemoenan oantuantsubsldl, serta terakhlr pengelolaan a1r Dersin skaia lokal.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, syukur tiada tara, akhirnya proses penyusunan tesis ini selesai meski agak lambat. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah di Program Pasca Sarjana Magister
Perencanaan
dan
Kebijakan
Publik
(MPKP)
Universitas
Indonesia. Tema tesis ini didedikasikan sepenuhnya untuk seluruh warga Gunungkidul untuk ketangguhan, keuletan, dan semangat "Handayani" meski tinggal di wilayah yang dikenal kering dan juga miskin. Selain itu tesis ini juga diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Gunungkidul, khususnya terkait dengan upaya penanganan kekeringan dan kemiskinan. Tesis ini dapat tersusun sebagaimana bentuknya sekarang berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada : 1. Ibu Dr. Vivi Yulaswati, yang di antara setumpuk tugas di
Bappenas masih sempat membagi waktu untuk memberikan ide-ide agar penulisan lebih komprehensif, serta
memeriksa
revisi dengan telaten selama proses penyusunan tesis ini. 2. Seluruh staf pengajar Program
Magister Perencanaan dan
Kebijakan Publik Universitas Indonesia, yang telah menunjukkan banyak referensi untuk memperkaya isi tesis ini. 3. Bapak Dr. Ir. Anton Hendranata dan Bapak Dr. Ari Arya Perdana selaku dosen penguji, serta Bapak Iman Rozani M.Ec selaku moderator seminar atas semua saran demi perbaikan tesis ini. 4. Ternan seperjuangan MPKP XV Pagi Salemba atas semua sharing ilmu dan gagasan, comparative study, diskusi, dukungan dan kebersamaannya sehingga proses penyelesaian tesis ini menjadi lebih dinamis dan "kompetitif". 5. Ibu dan Bapak atas curahan kasih dan untaian doa-doa di setiap kesempatan, sehingga selalu ada semangat dan energi untuk menyelesaikan tesis ini segera.
Ill
6. My best brother: Binawan dan Cahya yang selalu bersedia meringankan kerepotan dan mengcover banyak keterbatasan terutama teknologi,
sehingga
proses
penyusunan
tesis
ini
menjadi lebih ringan dan "menyenangkan". 7. Para respond en dan narasumber yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan untuk melengkapi dan memperdalam analisis. 8. Keluarga besar Sekretariat Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul atas toleransi, kekeluargaan, dan back-up yang diberikan sehingga konsentrasi dalam menyusun tesis ini bisa tetap terjaga. Kepada pihak-pihak yang belum disebut namun turut memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini, tidak lupa juga disampaikan ucapan terima kasih.
The last but not least, tesis ini masih belum dapat disebut bagus. Oleh karenanya saran, kritik, dan gagasan masih tetap terbuka dan sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Atas semua saran, kritik dan gagasan yang diberikan diucapkan terima kasih. Jakarta, 17 Desember 2007 Penulis,
Ari Nur Aida
IV
DAFTAR lSI
Halaman Pengesahan Abstrak
ii
Kata Pengantar
iii
Daftar lsi
v
Daftar Tabel
vii
Daftar Gambar
viii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1.
Latar belakang
1
1.2.
Rumusan masalah ......................................................
8
1.3.
Tujuan penelitian .......................................................
9
1.4.
Manfaat penelitian ......................................................
10
1.5.
Metodologi penelitian .............................................
10
1.6.
Ruang lingkup .............................................................
16
1. 7.
Sistematika penulisan ..............................................
16
Kerangka berpikir ....... .... .. .........................................
18
TINJAUAN PUSTAKA 2.1.
Aspek-aspek kemiskinan ..........................................
19
2.2.
Akses terhadap air bersih .......................................
24
2.3.
Pentingnya air untuk kehidupan ...........................
27
2.4.
Ketersediaan Air Bersih dan Kemiskinan ............
29
2.5.
Kebijakan pemenuhan air.......................................
32
2.6.
Analisis kebijakan publik penyediaan air bersih .............................................
42
2.7.
Studi sejenis yang pernah dilakukan ...............
48
2.8.
Pembelajaran pemenuhan air bersih di negara/ daerah lain ..................................................................
v
49
BAB IIIGAMBARAN UMUM WILAYAH
3.1.
Karakteristik dan potensi sumberdaya air........
60
3.2.
Kondisi wilayah kecamatan rawan air..................
66
3.3.
Kebutuhan air masyarakat .......................................
69
3.4.
Kebijakan pemenuhan air bersih yang dilakukan Pemda ... . .. . . .. . .. .. .. .. .. . ... ..... . ..
73
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN ..............................................
79
BAB V
PENUTUP ...............................................................................
100
5.1.
Kesimpulan ................................................................
100
5.2.
Rekomendasi .............................................................
102
Daftar Pustaka Lampiran
VI
DAFTAR TABEL
hal Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1996 - 2006 .......... ............. ..... ....... .....................
2
Data Jumlah KK Pra KS/KS I (KK Miskin) Kabupaten Gunungkidul ............................... ~.....
6
Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul ................................................
7
Tabel 3.1
Wilayah Kabupaten Gunungkidul
58
Tabel 3.2
Wilayah Kecamatan Rawan Air Di Kabupaten Gunungkidul ...........................................
67
Prioritas Peran Pelaku/ Aktor dalam Hirarki Forward Dan Backward Process . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . ..
98
Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3
Tabel 4.1
VII
DAFTAR GAMBAR
hal Gambar 1.1
Kerangka berpikir : Kebijakan Pemenuhan Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gunungkidul .....................................................................
18
Diagram Lingkar Dampak Keterbatasan Akses Air Bersih Terhadap Berbagai Dimensi Kemiskinan . . . . ... . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .
30
Gambar 2.2
Kerangka Analisis Kebijakan ..............................
43
Gambar 3.1
Produksi dan Distribusi Air oleh PDAM Kabupaten Gunungkidul Tahun 1998 - 2005
72
Jangkauan Layanan PDAM Terhadap Rumah Tangga Tahun 1998 - 2005 .........................................
73
Gambar 4.1
Hirarki Model Proyeksi (Forward Process) ................
80
Gam bar 4.2
Hirarki Model Perencanaan (Backward Process) . . ..
83
Gam bar 4.3
Hasil AHP Model Proyeksi (Forward Process) ...........
87
Gambar 4.4
Diagram Skenario yang Ingin Dicapai Dalam Pemenuhan Air Bersih di Gunungkidul . . . . .. .. . . .. . .. . .
94
Gambar 4.5
Hasil AHP Model Perencanaan (Backward Process) .
96
Gambar 4.6
Diagram Alternatif Kebijaksanaan Dalam Pemenuhan Air Bersih di Gunungkidul . . . . . . .. . . .. . .. . .
99
Gambar 2.1
Gambar 3.2
VIII
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Beberapa
tahun
terakhir orientasi
pembangunan
mulai
bergeser dari orientasi pembangunan berkelanjutan ke orientasi pembangunan pro-poor growth, terutama sejak disepakatinya tujuan pembangunan millenium oleh PBB pada tahun 1990. Tujuan
Pembangunari
Milenium
(Millenium
Development
Goals=MDGs) merupakan kesepakatan komunitas internasional
untuk mengurangi kemiskinan, dan berisi target pembangunan pro-poor yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun (dari tahun
2000 sampai tahun 2015). Delapan target tersebut adalah: penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang sangat parah, pencapaian pendidikan dasar secara menyeluruh, meningkatkan kesetaraan
jender,
pengurangan
angka
kematian
anak,
memperbaiki kesehatan ibu melahirkan, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular, menjamin kelestarian lingkungan hidup,
serta
mengembangkan
kerjasama
global
untuk
pro-poor
juga
pembangunan. Pergeseran
orientasi
pembangunan
dilatarbelakangi adanya jurang perbedaan yang semakin dalam (widening gap) antara negara sedang berkembang dan negara
maju setelah proses pembangunan berjalan selama lebih dari 60 tahun sejak berakhirnya perang dunia II. Menurut data Bank Dunia (2000) dengan ukuran garis kemiskinan
= $2
perhari maka
2,8 milyar ( = 46,67°/o) dari sekitar 6 milyar penduduk dunia hid up di bawah standar hidup yang layak (miskin) 1 . Dari jumlah tersebut, 43,5% adalah penduduk di wilayah Asia Selatan dan
23,2°/o penduduk Asia Timur dan Pasifik. Bagaimana dengan kondisi kemiskinan di Indonesia? Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1998 - 2006 dengan 1
Word Bank, 2000., World Development Report 2000/2001 Attacking Poverty, Oxford University Press, 2001, him. 3.
- 1 -
ukuran
garis
kemiskinan
yang
ditetapkan
BPS
mengalami
fluktuasi. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998 dengan garis kemiskinan Rp. 86.592,00/ kapita/bulan, prosentase penduduk miskin meningkat menjadi 24,2% dari 17,7°/o pada tahun 1996 (GK = Rp. 37.474/kapita/bulan). Adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah tahun 2006 menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat kembali menjadi 17,75°/o dengan garis kemiskinan
Rp.
152.847,00/kapita/bulan.
Pada
tahun
2007
dengan garis kemiskinan Rp. 166.697 ,OO/kapita/bul2m prosentase penduduk miskin sedikit turun menjadi 16,7°/o. Tabel 1.1 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1996 - 2006 Jumlah Penduduk Miskin (Juta orang J Total Kota Des a
Tahun
Prosentase Penduduk Miskin ( 0/o) Kota De sa Total
1996
9,6
24,9
34,5
13,7
19,9
17,7
1998
17,6
31,9
49,5
21,9
25,7
24,2
1999
15,6
32,3
47,9
19,4
26,0
23,4
2000
12,3
26,4
38,7
14,6
22,3
19,1
2001
8,6
29,3
37,9
9,8
24,8
18,4
2002
13,3
25,1
38,4
14,5
21,1
18,2
2003
12,2
25,1
37,3
13,6
20,2
17,4
2004
11,5
14,6
26,1
12,6
19,5
16,6
2005
12,4
22,7
35,1
11,4
19,5
16,7
2006
14,3
24,8
39,1
16,6
23,4
17,75
Sumber: BPS, berbaga1 terbitan.
Secara konseptual umumnya kemiskinan diukur berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat yang berada di bawah satu garis kemiskinan
tertentu.
Namun
sebenarnya
kemiskinan
terkait
dengan banyak aspek, tidak hanya dari tingkat pendapatan saja. Beberapa aspek yang sering dikaitkan dengan kemiskinan antara lain ekonomi, sosial, budaya, demografi maupun kondisi geografi wilayah.
Adanya
keterbatasan - 2-
aset dan
kemampuan
untuk
memenuhi kebutuhan dasar minimum, akses ke infrastruktur dan pelayanan
dasar,
hubungan
sosial
(social
relationship),
kerentanan terhadap berbagai tekanan, rasa tidak berdaya, serta lingkungan
buruknya
hidup
adalah
beberapa
aspek
dari
kemiskinan. Selain dari tingkat pendapatan, dari aspek non moneter kemiskinan juga dilihat dari kemampuan seseorang atau komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam pendekatan kebutuhan
dasar,
kemiskinan
dilihat
sebagai
suatu
ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan,
sandang,
papan,
pelayanan
kesehatan,
pendidikan,
penyediaan air bersih dan sanitasi (Bappenas, 2004). Ketersediaan air bersih merupakan salah satu indikator kemiskinan
rumahtangga
dari
aspek pemenuhan
kebutuhan
dasar. Berdasarkan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2000 (SKPM 2000), salah satu
variabel
yang
dianggap
layak dan
operasional
untuk
penentuan rumah tangga miskin adalah variabel air minum/ ketersediaan
air
bersih. 2
Jika
suatu
rumah
tangga
masih
memanfaatkan air hujan atau sumur tidak terlindung untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya, maka rumahtangga itu termasuk dalam air
sumber
kategori
bersih
rumahtangga miskin.
terutama
pada
rumah
Keterbatasan
tangga
miskin
berdampak pada kualitas kesehatan dan lingkungan tempat tinggal yang rendah sehingga anggota rumah tangga tersebut rentan terhadap berbagai penyakit. Hal ini lebih lanjut dapat berdampak pada terganggunya kualitas pendidikan anak-anak keluarga
tersebut
karena
sering
absen
atau
penggunaan
pendapatan yang cukup besar hanya untuk pengobatan.
Tidak
adanya intervensi kebijakan yang tepat dalam penyediaan air bersih
akan
menyebabkan
rumah
tangga
miskin
tersebut
senantiasa terperangkap dalam kemiskinan. 2
BPS, Ana/isis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2005, BPS, Jakarta, 2005, him. 17.
- 3 -
Implikasinya jika suatu wilayah secara umum masyarakat masih memanfaatkan air hujan sebagai salah satu sumber air bersih, dapat dikatakan bahwa masyarakat di wilayah itu rentan kemiskinan. Terkait dengan akses air bersih, data
terhadap
Bappenas menunjukkan bahwa 100 juta penduduk Indonesia belum mempunyai akses air bersih yang aman untuk diminum. 3 Dari yang memiliki akses umumnya berasal dari penyalur air, usaha air komunitas, serta sumur air dalam. Rendahnya akses air bersih antara lain disebabkan belum tersedianya sarana yang samping
di
memadai,
rendahnya
masih
prioritas
anggaran
penyediaan air bersih dari pemerintah. dari
Selain
determinan
rumahtangga,
karakteristik
kemiskinan juga dapat dilihat dari karakteristik tingkat komunitas Karakteristik
regional.
dan
regional
umumnya
berhubungan
dengan letak dan kondisi geografis suatu wilayah. Menurut BPS secara umum tingkat kemiskinan tinggi di wilayah dengan ciri-ciri an tara lain: terpencil secara geografis, sumberdaya yang rendah, curah hujan yang rendah dan kondisi iklim yang tidak ramah. 4 Adanya perbedaan letak dan kondisi geografis suatu wilayah dapat menimbulkan disparitas antar wilayah. 5 Disparitas antar dapat
wilayah tertinggal
menimbulkan
satu
wilayah
wilayah
lain
terutama
dengan
menjadi dalam
relatif laju
pembangunan. Terkait dengan ketertinggalan suatu wilayah/daerah dalam laju pembangunan, maka pemerintah telah menetapkan 199 kabupaten
yang
dikategorikan
sebagai
daerah
tertinggal.
Penetapan kriteria daerah tertinggal berdasarkan perhitungan enam
kriteria
sumberdaya
dasar
manusia,
yakni
perekonomian
masyarakat,
prasarana
(infrastruktur),
kemampuan
keuangan daerah (celah fiskal), aksesibilitas, serta ka ra kteristi k daerah (daerah perbatasan antar negara, gugusan pulau-pulau
3 4
5
Dalam http://www. suarapublik.org/cetak.php?id= 182. BPS, Dasar-Dasar Ana/isis Kemiskinan, BPS dan World Bank Institute, Jakarta, 2002, hlm.l31. World Bank, Making the New Indonesia Work for the Poor, Indopov, Jakarta, 2006, him. 52.
-4-
kecil, rawan bencana, dan rawan konflik) yang diolah dari data Potensi
Desa
2003,
SUSENAS
2002,
serta
data
Keuangan
Kabupaten 2004 dari Departemen Keuangan. 6 Berdasarkan
kriteria
tersebut salah
satu
wilayah
yang
ditetapkan sebagai daerah tertinggal melalui Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/MPDT/I/2005, adalah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah tertlnggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, serta berpenduduk yang relatif tertinggal. 7 Berdasarkan
karakteristik regional,
walaupun
Kabupaten
Gunungkidul merupakan kabupaten terluas di Propinsi DIY yakni 46,63°/o dari luas Propinsi DIY namun dalam laju pembangunan masih
relatif tertinggal
dengan
wilayah
kabupaten
lain
di
sekitarnya. Dengan topografi wilayah yang sebagian besar berupa dataran tinggi yang dikenal dengan sebutan sebagai pegunungan seribu, kabupaten ini selalu mengalami kekeringan (rawan air) setiap
musim
beragamnya
kemarau kondisi
tiba.
geografis
Luasnya
wilayah
dan
menyebabkan
sangat
permasalahan
kemiskinan di Gunungkidul menjadi spesifik. Sebagian wilayah kabupaten Gunungkidul, terutama hampir seluruh
wilayah
(zone)
selatan
yang
dikenal
sebagai
zone
Pegunungan Seribu serta sebagian wilayah utara merupakan wilayah kering. Setiap musim kemarau tiba wilayah tersebut selalu
mengalami
kekeringan
sehingga
selalu
mengalami
kelangkaan air bersih. Situasi itu semakin parah dengan kondisi geografis
Gunungkidul
pegunungan
yang
kapur dengan
sebagian
kawasan
besar
karst yang
merupakan cenderung
gersang dan kering. Karakteristik tersebut menyebabkan jumlah cadangan air permukaan yang dapat dijadikan sebagai sumber air 6
7
Dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor : 001/KEP/M-PDT/1/2005, Tanggal 27 Januari 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal Ibid.
- 5-
bersih bagi sebagian besar penduduk menjadi sangat terbatas. Implikasinya cadangan air yang ada umumnya tidak mampu mencukupi kebutuhan air bersih penduduk untuk sepanjang tahun. Dari karakteristik rumahtangga, jumlah keluarga miskin yang dikategorikan
sebagai
kepala
keluarga
(KK)
Pra
Keluarga
Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi (Tabel 1.2). Jumlah keluarga kategori Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga. Sejahtera I dengan alasan ekonomi dari tahun 2001 - 2005, tetap di atas angka
30°/o. Tabel 1.2 Data Jumlah KK Pra KS/KS I (KK Miskin) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 - 2005
No.
Tahun
Jumlah KK Pra KS/KS I
1. 2. 3. 4. 5.
2001 2002 2003 2004 2005
83.163 77.801 75.668 71.660 69.138
Jumlah KK Keseluruhan
Prosentase (%)
200.898 203.599 205.799 209.058 210.626
41,40 38.21 36,98 35,45 32,83
Sumber : Dmas Kependudukan dan KB Kab. Gunungk1dul, 2006
Sedangkan
jumlah
penduduk
miskin
dengan
garis
kemiskinan yang disesuaikan setiap tahunnya dari tahun 2000 -
2004 di Kabupaten Gunungkidul juga masih relatif tinggi jika dibandingkan
dengan
angka
kemiskinan
nasional.
Angka
kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2000 - 2004 masih
di
atas angka
25%
(Tabel
1.3), sedangkan
angka
kemiskinan nasional pada rentang waktu yang sama berkisar antara 16 - 19°/o (Tabel 1.1). Hal ini menunjukkan bahwa dari karakteristik rumah tangga maupun jumlah penduduk miskin di Gunungkidul masih relatif tinggi dibanding angka nasional.
-6-
Tabel 1.3 Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000- 2004 TAHUN
GARIS KEMISKINAN (Rp./Kapita/bulan)
2000 2001 2002 2003 2004
85.418,00 91.936,00 96.701,00 117.572,00 121.436,00
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH PENDUDUK MIS KIN
743.282 746.451 749.875753.008 755.941
PROSENTASE PENDUDUK MISKIN
(%)
362.300 230.000 174.099 173.794 173.487
54,27 34,21 25,86 25,35 25,26
Sumber: Ind1kator Kese]ahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul, BPS - Bappeda, Th. 2004.
Terkait dengan akses terhadap air bersih, menurut release pemerintah pusat, baru sekitar 30°/o dari penduduk Gunungkidul yang mendapat akses air bersih yang aman. 8 Dengan demikian sebagian besar penduduk Gunungkidul masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Apalagi penduduk miskin di Gunungkidul, yang kebanyakan tinggal di pedesaan dengan letak tempat tinggal yang relatif terpencil dan jauh dari jangkauan layanan air bersih. Jika musim kemarau tiba ketika cadangan air telah habis, untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Gunungkidul umumnya
mengandalkan cadangan air hujan
yang
mampu
ditampung dalam bak PAH (Penampungan Air Hujan) serta dropping air bersih. Sebagian dari penduduk harus membeli air dari pedagang swasta, meski upaya itu harus mengorbankan sebagian cadangan aset yang dimiliki (dalam bentuk tabungan maupun ternak). Sedangkan bagi penduduk yang tidak memiliki cadangan aset yang cukup, mereka lebih mengandalkan dropping air dari pemerintah maupun dari donatur. Agar
penduduk
terutama
yang
miskin
tidak
semakin
terbebani dengan sulitnya mencukupi kebutuhan air bersih, maka pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Gunungkidul merupakan masalah mendesak dan penting untuk dicarikan
8
Dalam http://www.id.emb-japan.go.jp/news07 27.html.
- 7 -
alternatif pemecahannya. Setiap tahun Pemda telah menetapkan kebijakan dalam rangka pemenuhan air bersih, namun kebijakan tersebut
efektif
belum
mengatasi
persoalan
pemenuhan
kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Indikasi dari belum efektifnya kebijakan Pemda karena setiap musim kemarau tiba masalah kelangkaan air bersih masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga masih saja ada masyarakat yang membeli air untuk mencukupi kebutuhannya. Dari kenyataan tersebut, maka kebijakan Pemda dalam rangka pemenuhan air bersih bagi masyarakat sangat menarik dijadikan sebagai bahan kajian kebijakan secara mendalam.
1.2 Rumusan Masalah Kemiskinan dan kekeringan (rawan air) merupakan dua masalah klasik, bahkan telah menjadi ciri khas kondisi Kabupaten Gunungkidul. Permasalahan kemiskinan dan kekeringan dengan berbagai kondisi yang melingkupinya telah menjadi gambaran umum di kabupaten yang mempunyai luas wilayah 1.485,36 km 2 atau 46,63°/o dari luas Propinsi DIY tersebut. Implikasi dari kondisi tersebut maka pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin merupakan salah satu prioritas masalah yang harus diatasi oleh Kabupaten Gunungkidul (dalam hal ini Pemerintah Daerah). Pemenuhan air bersih bagi masyarakat selalu masuk skala prioritas dalam salah satu sasaran pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan misi pembangunan daerah 2005 2010
khususnya
Gunungkidul sejahtera
dalam
berupaya
dengan
misi
kedua,
Pemerintah
untuk mewujudkan
meningkatkan
kualitas
Kabupaten
masyarakat yang SDM
masyarakat.
Penjabaran misi kedua tersebut meliputi penyediaan air bersih, pendidikan,
pelatihan,
peningkatan
derajat
kesehatan,
pemberdayaan masyarakat pertanian, peningkatan produktivitas
-8-
dan profesionalisme kerja, lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan. Khusus dalam rangka penyediaan air bersih, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2005 - 2010 mentargetkan pemenuhan air bersih di perkotaan mencapai 85% dan di pedesaan 65%. 9 Supaya target tersebut dapat tercapai tentu saja diperlukan langkah strategis agar kebijakan pemenuhan air bersih ke depan dapat lebih efektif menjangkau masyarakat terutama masyarakat miskin. Bagaimana agar ke depan Pemda dapat menemukan formulasi kebijakan pemenuhan air bersih yang tepat agar hasilnya juga dapat lebih optimal dan efektif, terutama untuk mengatasi masalah kekeringan dan kesulitan air bersih yang masih rutin terjadi setiap tahun. Oleh karenanya penelitian ini akan mencoba mengkaji: 1)
Masalah kebijakan penanganan kebutuhan air bersih yang
selama
ini
belum
efektif dalam
memenuhi
kebutuhan air bersih bagi masyarakat, serta belum mampu memperluas akses air bersih bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gunungkidul. 2)
Mencari prioritas kebijakan pemenuhan air bersih yang dapat dilakukan secara komplementer oleh Pemda beserta stakeholders agar akses air bersih dapat menjangkau masyarakat miskin.
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Mengkaji kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Gunungkidul dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Mencari kebijakan yang optimal dan menyusun prioritas kebijakan pemenuhan kebutuhan air bersih yang efektif
9
Pernyataan Bupati Gunungkidul dalam Dhaksinarga, edisi 39 Tahun 2006, him. 5.
-9-
serta dapat lebih menjangkau masyarakat miskin di Kabupaten Gunungkidul. 1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1. Memberikan sumbangan informasi kepada para pengambil kebijakan guna menangani masalah kelangkaan air, serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di Kabupaten Gunungkidul. 2. Memberikan sumbangan bagi pengembangan studi tentang pemenuhan kebutuhan dan kemudahan akses air bersih bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang tinggal di wilayah topografi seperti Gunungkidul. 1.5 Metodologi Penelitian 1.5.1
Analisis Data - Analisis Deskriptif
Analisa data yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 10 Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan membuat interpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang
akan
terjadi,
berkembang. 11
atau
Sedangkan
kecenderungan jenis
penelitian
yang
tengah
ini
adalah
penelitian kualitatif (qualitative research) yang mengkaji konsep-konsep,
persepsi
para
pemangku
kepentingan
(stakeholders) tentang suatu fenomena dan masalah yang
ada, yang menurut Danim (2000) disebut sebagai penelitian 10
11
Fandeli, Chafid., Ana/isis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapanannya Dalam Pembangunan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992, him. 78. Sumanto, Metodo/ogi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Andi Offset, cet. Pertama, Yogyakarta, 1990, him. 47.
- 10-
kebijakan. 12 Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran setiap persepsi para pemangku kepentingan
kebijakan
masalah
memandang
dalam
pemenuhan air bersih di Kabupaten Gunungkidul. - Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)
Untuk mengkaji kebijakan pemenuhan air bersih yang selama ini sudah dilaksanakan akan digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yakni suatu model yang
fleksibel untuk membangun gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi dan memperoleh pemecahan yang diinginkan. 13 Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan terstruktur,
suatu
stratejik,
persoalan dan
kompleks
dinamik
yang
menjadi
tidak
bagian-
bagiannya, serta me nata dalam suatu hierarki .14 Pada
dasarnya
AHP
adalah
metode
pengambilan
keputusan dengan cara memecahkan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam bagian-bagian komponennya, menata bagian atau variabel ini ke dalam susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang relatif pentingnya setiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel mana memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. 15 Dalam memecahkan persoalan dengan AHP ada 4 prinsip utama yang mendasarinya yaitu : Penyusunan Hirarki (Structuring Hierarchy) Penilaian Komparatif (Comparative judgement) Penetapan Prioritas (Synthesis of Prioriy) Konsistensi Legis (Logical Consistency) 12
13 14
15
Danim, S. Pengantar Studi Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000. Saaty, Thomas L., Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin Proses Hirarki Analitik untuk Pengambi/an Keputusan da/am Situasi yang Kompleks, LPPM, Jakarta, 1993, him. 23. Marimin, Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk, Grasindo, Jakarta, 2004, him. 76. Saaty. Opcit. him. 3.
- 11 -
- Penyusunan Hirarki
Pada dasarnya membuat hirarki adalah menguraikan yang
'clusters'
menjadi
realitas
homogen
dan
menguraikannya lagi menjadi bagian yang lebih kecil dan seterusnya diintegrasikan
banyak
sehingga ke
dalam
informasi suatu
struktur
yang masalah
dapat dan
membentuk sistem keseluruhan yang lengkap. 16 Karena kajian ini difokuskan untuk perencanaan kebijakan maka penyusunan hirarki akan menggunakan hirarki standar dari model proyeksi (forward process) dan model perencanaan (backward process). Model proyeksi untuk memperkirakan kondisi
masa depan yang
mungkin atau
layak terjadi
berdasarkan kondisi yang ada atau sedang berlangsung. Sedang model perencanaan bertujuan menentukan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Untuk tercapainya perencanaan yang efektif, kedua model tersebut digabungkan dalam model AHP untuk perencanaan,
dimana
pada
tahap
awal
kondisi
yang
diinginkan di masa depan ditentukan dengan model proyeksi (forward process) dan pada tahap selanjutnya kebijakan yang diperlukan untuk mencapainya ditentukan dalam model perencanaan (backward process). 17 Penilaian Komparatif (Comparative judgement)
Pada
tahap
comparative
judgement,
dilakukan
penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. 18 Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil penilaian ini biasa disajikan dalam bentuk matriks yang dikenal dengan matriks pairwise comparison. 16 17 18
Bambang Permadi, AHP, PAU-EK-UI, Jakarta, tahun 1992, him. 20. Riyanto, Model AHP untuk Perencanaan dan Forecasting, Bahan Ajar MPK, MPKP, 2007 La Ode M.Yasir Haya, dkk., Ana/isis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang : Kasus Penangkapan Ikan yang Merusak (Sianida dan Bom) di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan, Jurnal Analisis Ekonomi Pembangunan, Pasca UNHAS, 2003.
- 12 -
Dalam
dua
relatif
kepentingan
penilaian
elemen
berlaku aksioma resiprokal (reciprocal comparison) artinya jika elemen A lebih disukai daripada elemen B dengan skala 4, maka B lebih disukai daripada A dengan skala Y4. Jika terdapat n elemen, maka akan diperoleh matriks paifWise comparison berukuran n x n. Karena matriksnya reciprocal
dan elemen-elemen diagonal sama dengan 1 (satu), maka banyaknya penilaian yang diperlukan dalam menyusun matriks ini adalah : Jumlah penilaian = _n-'-(n_-_I....:...) 2
dimana ; n = banyaknya kriteria. -
Sintesa Prioritas (Synthesis of Prioriy) Sebelum melakukan sintesa prioritas, maka setiap matriks paifWise comparison perlu dicari nilai eigenvectornya untuk mendapatkan prioritas lokal (local priority). Karena matriks paifWise comparison terdapat pada setiap tingkatan
untuk
maka
hirarki,
mendapatkan
prioritas
seluruh hirarki (global priority) harus dilakukan sintesa di antara local priority. Untuk memperoleh perangkat prioritas menyeluruh bagi suatu persoalan keputusan, kita harus menyatukan atau mensitesis pertimbangan yang dibuat dalam matriks pairwise comparison dengan melakukan suatu pembobotan
dan
menghasilkan
untuk
penjumlahan
satu
bilangan
tunggal yang menunjukkan prioritas setiap elemen. 19 -
Konsistensi Logis (Logical Consistency) Konsistensi konsisten
logis
tidaknya
menyatakan
suatu
penilaian
ukuran atau
tentang
pembobotan
perbandingan berpasangan. Pengujian ini diperlukan karena pada 19
keadaan
sebenarnya
Saaty., Op.cit. him. 87.
- 13 -
akan
terjadi
beberapa
penyimpangan dari hubungan, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Konsistensi mencakup dua hal; 20 pertama,
bahwa
pemikiran
atau
obyek
yang
serupa
dikelompokkan menurut homogenitas dan relevansinya. Kedua, bahwa intensitas relasi antar gagasan atau obyek didasarkan
pada
suatu
kriteria
tertentu
serta
saling
membenarkan secara logis. Dalam
prinsip ini,
kualitatif ·maup.un
AHP memasukkan
kuantitatif
pikiran
baik aspek
manusia.
Aspek
kualitatif untuk mendefinisikan persoalan dan hirarkinya, sedangkan
aspek
kuantitatif
untuk
mengekspresikan
penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat. AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan
atau
preferensi
konsistensi/inkonsistensi.
Batasan
melalui
suatu
diterima
rasio
tidaknya
konsistensi suatu matriks sebenarnya tidak ada yang baku, hanya menurut beberapa eksperimen dan pengalaman tingkat inkosistensi sebesar 10°/o ke bawah adalah tingkat inkonsistensi yang masih bisa diterima. 21 Jika lebih dari 10°/o maka perlu ada revisi penilaian karena inkonsistensi
yang terlalu besar dapat menjurus pada suatu kesalahan. Rumus dari rasio konsistensi/inkonsistensi (RK) dapat dituliskan sebagai berikut :
E:IJ
dimana:
RK = Rasia konsistensi IK
= Indeks konsistensi
IR = Indeks random
20
21
Ibid., him. 19. Bambang P., Op.cit., him. 17.
- 14-
Untuk indeks random nilainya sudah ditentukan oleh tabel yang didasarkan pada ukuran matriks. Sedangkan untuk indeks konsistensi, rumusnya adalah :
1.5.2 Metode Penentuan Responden
Dalam menentukan responden pada model AHP, dipilih responden
ahli
atau
expert,
yakni
responden
yang
mengerti/paham mengenai persoalan yang akan diteliti,
dan
terlibat atau pernah terlibat secara intensif dalam penanganan air bersih bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gunungkidul. Dengan
penentuan
responden
tersebut diharapkan dapat
memberikan hasil penelitian yang lebih objektif. Responden penelitian
ini
adalah
para
pemangku
kepentingan
(stakeholders) yang meliputi empat unsur aktor/pelaku dalam pemenuhan
air
bersih
di
Gunungkidul
yakni:
Pemda,
masyarakat pengguna, PDAM serta swasta/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Responden ahli dari Pemda merupakan personel institusi pengambil kebijakan terkait pemenuhan air bersih yang mengerti permasalahan air bersih di Gunungkidul. Responden dari Pemda ini terdiri dari
Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Ekonomi
dan
Pembangunan,
serta
Bappeda.
Sedangkan
responden dari unsur masyarakat adalah yang merasakan akibat keterbatasan akses air bersih khususnya mereka yang tinggal di wilayah rawan air. Untuk responden dari PDAM dan swasta/LSM diambil personel yang pernah terlibat dalam upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gunungkidul.
- 15 -
1.5.3 Jenis dan sumber data Data Primer Data
primer
diperoleh
dengan
kuesioner
maupun
wawancara mendalam (indepth interview) dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) serta kalangan yang expert
tentang
kebijakan
pemenuhan
air
bersih
di
Kabupaten Gunungkidul. Data sekunder Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan dokumendokumen penting serta penelusuran terhadap beberapa kajian yang terkait dengan objek penelitian. Data tersebut berasal dari berbagai instansi/lembaga serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang relevan dengan kajian ini.
1.6 Ruang Lingkup Kajian ini akan difokuskan pada : a. Kebijakan pemenuhan air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2000 sampai sekarang (tahun 2007). b. Lokasi penelitian mencakup wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 18 Kecamatan, dengan fokus utama wilayah kecamatan rawan air.
1.7 Sistematika Penulisan Diawali dengan Bab I pendahuluan yang
memuat tentang
latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilakukan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Selanjutnya Bab II tinjauan pustaka yang berkaitan dengan aspek-aspek kemiskinan, akses terhadap air bersih, pentingnya air
untuk
kehidupan,
Efek
persediaan
- 16 -
air
bersih
terhadap
kemiskinan, temuan
kebijakan
studi
pemenuhan
yang
terkait
kebutuhan
dengan
air,
kebijakan
temuanmengatasi
keterbatasan akses air bersih (kekeringan) dan kemiskinan, serta pembelajaran/kasus pemenuhan air bersih di daerah/negara lain. Gambaran
umum
wilayah
rawan
air
di
Kabupaten
Gunungkidul dan kebijakan yang telah dilakukan Pemda untuk mengatasi kelangkaan air bersih dimuat dalam Bab III yang merupakan uraian tentang kondisi potensi sumber air yang ada, siklus curah hujan, wilayah kecamatan rawan air, kebutuhan air masyarakat, jumlah KK miskin, kebijakan pemenuhan air bersih yang telah dilakukan oleh Pemda beserta sumber pendanaannya. Selanjutnya pada bab IV
hasil dan pembahasan diuraikan
tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasannya terkait dengan permasalahan kebijakan pemenuhan kebutuhan air penduduk di wilayah
kering,
karakteristik
yang
dominan
mempengaruhi
kebijakan pemenuhan air dan kebijakan yang efisien dan efektif dalam
penanganan
kelangkaan
air
bersih
di
Kabupaten
Gunungkidul. Pada Bab terakhir yaitu bab V tesis ini adalah penutup berupa kesimpulan dan rekomendasi.
- 17-
KERANGKA BERPIKIR KEBIJAKAN PEMENUHAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kondisi Geografis
-
Lack of capabilities
r-
KEMISKINAN ,...-
Sumberdaya rendah
Pendapatan Rendah
Curah hujan yang rendah
...
Keterbatasan akses air bersih
0
I
Kebijakan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin
I
v -
Penyediaan sarana prasarana air bersih Dropping air ( distribusi air) Pipanisasi Swadaya mandiri Fasilitasi pengelolaan sumberdaya air lokal
~
1.
Adanya sarana prasarana air bersih yang optimal
2. Pembiayaan untuk air bersih lebih efisien dan efektif 3. Target pemenuhan air bersih meningkat 4. Munculnya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan air bersih
1.
Penggunaan sarana prasarana air bersih secara optimal
2. Jangkauan pelayanan air bersih terutama bagi masyarakat miskin semakin luas. Pemanfaatan sumberdaya air lokal dengan teknologi sederhana Swadaya pengelolaan air bersih oleh masyarakat 5. Adanya penguatan kelembagaan dalam upaya pemenuhan air bersih
3. 4.
0
I
PEMENUHAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT MISKIN
- 18 -
I
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Aspek-aspek kemiskinan
Kemiskinan terkait dengan banyak aspek, bahkan Nurkse mengatakan
bahwa
negara
suatu
karena
miskin
jadi
ia
merupakan negara miskin (a country is poor because it is poor). 1 Menurutnya negara miskin karena masuk ke dalam lingkaran perangkap kemiskinan
(the vicious circle of poverty)
pengaruh adanya international demonstration effect.
serta
Ada dua
jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang pesat ; dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal. Sedang yang dimaksud dengan international demonstration effect adalah kecenderungan untuk mencontoh pola konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju. Dalam level individu/rumah tangga kemiskinan sering diukur berdasarkan
pada
melekat
indikator-indikator yang
seorang
individu atau sebuah rumah tangga. Dalam hal ini kemiskinan sering
digambarkan oleh
satu
kombinasi
atau
dari tingkat
pendapatan yang rendah, tingkat kesehatan rendah, tingkat nutrisi
rendah,
tingkat
pendidikan
yang
rendah,
kualitas
perumahan dan sanitasi lingkungan yang buruk, dan lain-lain. Kategori kemiskinan menurut indikator-indikator tersebut adalah berdasarkan akibat (consequences atau output). 2 Pendekatan
lazim
yang
digunakan
untuk
mengukur
kemiskinan adalah berdasarkan pada pengeluaran konsumsi atau pendapatan rumah tangga dengan memperhatikan setiap anggota rumahtangga miskin 1
2
(perkapita).
didefinisikan
Menurut pendekatan ini penduduk
sebagai
mereka
yang
tidak
mampu
Nurkse dalam Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masa/ah, dan Dasar Kebijakan, Kencana, Jakarta, 2006, him. 113- 114. Handewi Purwati Saliem, dkk., Identifikasi Wilayah Miskin dan Alternatif Upaya Penanggu/angannya di Propinsi D.I. Yogyakarta, BPPP PPSEP, Bogor 1993, hal. 6.
- 19 -
memenuhi makanan
kebutuhan
konsumsi
dasar,
dan bukan
makanan.
Untuk menetapkan
rumahtangga konsumsi
miskin
maka
atau
tidak
digunakan
garis
berdasarkan kemiskinan.
kemiskinan
diperoleh
pengeluaran
(consumption bundle) yang
untuk
kebutuhan
dengan
konsumsi
dasar
termasuk komponen
menentukan
dan
batasan
pengeluaran Jadi
garis
sekelompok
diperkirakan cukup selanjutnya
dengan
memperkirakan biaya dari kebutuhan dasar tersebut. 3 Garis kemiskinan
merupakan
nilai
sejumlah
pengeluaran
yang
diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara dengan 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya. 4 Dapat diartikan bahwa garis kemiskinan merupakan "garis pembatas" yang membedakan tingkat kesejahteraan berdasarkan standar kebutuhan dasar. Standar minimum kebutuhan dasar kadang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sebagai implikasinya garis kemiskinan juga bisa berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Standar minimum kebutuhan hidup sangat tergantung adat/kebiasaan, fasilitas dasar, distribusi, serta letak geografis suatu daerah. Selain atas dasar output, kemiskinan juga sering didekati atas dasar "input" yang diperkirakan menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan menurut BPS berasal dari faktor internal dan faktor eksternal 5 • Faktor internal penyebab kemiskinan diantaranya : Fisik ; cacat, kurang gizi, rentan terhadap penyakit Intelektual ; kebodohan, kurangnya pengetahuan Mental emosional ; malas, putus asa, mudah menyerah Spiritual ; tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin 3
BPS, Dasar-dasar Ana/isis Kemiskinan, BPS dan World Bank Institute, Jakarta, 2002, hal. 43.
~ BPS, Profit Rumah Tangga Fakir Miskin - Miskin Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas 5
Sosial dan BPS Propinsi DIY, 2006, hal. 36. Ibid., hal. 2 - 4.
- 20-
Sosial psikologis ; kurangnya motivasi, percaya diri rendah,
depresi,
kurangnya
relasi,
kurang
mampu
mencari dukungan Ketrampilan ; tidak punya keahlian, serta Asset ; modal kerja, tabungan, kekayaan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu/keluarga, antara lain : Terbatasnya pelayanan sosial dasar Tidak terlindunginya hak atas kepemilikan tanah Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurangnya perlindungan usaha sektor informal Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil Sistem
mobilisasi
dan
pendayagunaan
dana
sosial
masyarakat yang belum optimal Budaya
yang
kurang
mendukung
kemajuan
dan
kesejahteraan Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana Pembangunan
ekonomi
antar
daerah
yang
belum
me rata Kebijakan publik yang belum berpihak pada penduduk miskin. Sedangkan
menurut
Bank
Dunia
(2006)
determinan
kemiskinan di Indonesia antara lain adalah : 6 pendidikan,
terutama
pendidikan
dasar dan
akses
terhadap pendidikan dasar pekerjaan/kedudukan,
pekerjaan di bidang pertanian
sangat terkait dengan kemiskinan -
6
jender, perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan
The World Bank, Making the New Indonesia Work for the Poor, Jakarta, 2006, hal. 48- 53.
- 21 -
akses kepada pelayanan dasar dan infrastruktur, antara lain pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, dan infrastruktur jalan dan akses telekomunikasi, serta lokasi geografis,
lokasi
yang
kurang strategis dan
terpencil dapat menimbulkan disparitas antar wilayah. Menurut Chambers (1983f paling tidak terdapat empat dimensi
kemiskinan
yang
saling
terkait,
yakni
:
pertama,
kemiskinan adalah masalah kerentanan (vulnerability) ; kedua, kemiskinan adalah masalah ketidakberdayaan yang tercermin dari ketidakmampuan untuk menghadapi elit politik dan para birokrat dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasib serta kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Ketiga,
ketahanan
kemiskinan juga fisik
karena
merupakan
rendahnya
masalah
konsumsi
lemahnya
pangan,
baik
kuantitas maupun kualitas sehingga konsumsi gizi mereka yang rendah berakibat pada rendahnya produktivitas. Keempat, kemiskinan adalah masalah keterisolasian. Bentuk
keterisolasian ini tidak hanya berupa terisolir secara fisik tetapi juga sosial. Terisolir secara fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan pada daerah-daerah yang sulit terjangkau. Adapun terisolir
secara
sosial
tercermin
dari
ketertutupan
dan
terintegrasinya masyarakat miskin dengan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dengan beragamnya konsep kemiskinan seperti tersebut di atas,
maka
definisi
kemiskinan
kemudian
juga
beragam.
BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 8 Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat
miskin
BAPPENAS
pendekatan utama antara lain ;
7
8
menggunakan
beberapa
pendekatan kebutuhan dasar
Dalam Musiyam, M. dan Farid Wajdi, M., Kerentanan dan Jaring Pengaman Sosial, Muhammadiyah University Press, UMS, 2000, hal. 8 - 9. Dalam Gregorius Sahdan, Menanggulangi Kemiskinan Desa, http://www.ekonomirakyat.org.
- 22-
(basic
needs
approach),
pendekatan
pendapatan
(income
approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach), dan pendekatan objective and subjective. Dari empat pendekatan tersebut dipertegas dengan 13 kemiskinan,
yang
salah
satunya
adalah
indikator utama terbatasnya
akses
terhadap air bersih (indikator ke-7). Sedangkan dasar
yang
menurut
digunakan
BPS 9
indikator-indikator
untuk
membedakan
kebutuhan
rumahtangga
termasuk miskin atau tida.k miskin, meliputi komponen pangan dan non pangan. Indikator tersebut adalah : Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein. Sandang,
dinyatakan
dengan
indikator pengeluaran
rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, air. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata
untuk penyediaan obat-obatan di
rumah,
ongkos dokter, dan biaya perawatan. Dari
penjelasan
tersebut,
salah
satu
indikator
untuk
menetapkan satu rumahtangga (individu) ataupun masyarakat (komunitas) termasuk kategori miskin atau tidak, adalah sumber air minum beserta akses terhadap air bersih yang mereka miliki. Menurut UNDP : For individuals, for households and for whole societies access to clean water and sanitation is one of the foundations for progress in human development. 10
9
BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan, BPS, Jakarta, 2005, hal. 11 - 12. Human Development Report: 2006, Beyond Scarcity: Power, Poverty and Global Water Crisis, UNDP, New York, 2006, hal. 41.
10
- 23-
Jika
dikaitkan
dengan
MDGs
(Millennium
Development
Goals), peningkatan akses terhadap air bersih juga merupakan target/sasaran,
yakni
pada
tujuan
ke-7
sasaran
ke-10
menurunkan sampai setengahnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015. 11 Implikasi antara kemiskinan dan akses terhadap air bersih pada umumnya dikaitkan dengan sanitasi atau kualitas kesehatan lingkungan. Namun dalam kajian ini, pembahasan selanjutnya akan lebih difokuskan pada keterkaitan kemiskinan dengan akses terhadap air bersih serta berbagai upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.
2.2 Akses terhadap air bersih Peranan air sebagai sumber kehidupan telah disadari semua lapisan berbagai
masyarakat, pandangan.
namun
manifestasinya
Sampai
saat
ini
menimbulkan
sebagian
anggota
masyarakat masih berpandangan bahwa air sebagai sumber kehidupan semata-mata merupakan benda sosial (public good) yang dapat diperoleh secara cuma-cuma serta tidak mempunyai nilai ekonomi. Pandangan ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat menghargai air sebagai benda yang langka dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Terutama bagi masyarakat yang kurang mampu serta memiliki keterbatasan dalam mendapat akses air bersih. Bagi golongan masyarakat ini, air merupakan barang ekonomi (economic good) karena mempunyai kegunaan dan harga, serta bersifat langka. Jumlah air yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat, dan oleh karenanya air mempunyai harga. Air bersih (clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan
11
sehari-hari
yang
kualitasnya
memenuhi
syarat
Daftar tujuan, sasaran, dan indikator yang lengkap dapat dilihat di http://millenniumindicators. un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.
- 24-
kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak. 12 Menurut kriteria PBB (dalam Human Development Report;
2006), seseorang
dikategorikan memiliki akses yang baik terhadap air bersih jika mereka mampu mencukupi air bersih paling tidak 20 liter per hari dan berasal dari suatu sumber air yang kurang dari 1 kilometer dari rumahnya. Dengan pemanfaatan teknologi sumber air yang terletak lebih dari 1 kilometer juga akan mempermudah akses terhadap air bersih seperti jaringan pipa, terminal air, pompa dan sumur yang terlindung. Akses yang air bersih yang diperoleh dari penjual keliling, truk tanki, aliran sungai, serta sumur tak terlindung bukan termasuk dalam kategori akses yang baik bagi air bersih. Sedangkan dalam Dokumen Penyempurnaan National Action Plan Bidang Air Minum mendefinisikan sumber-sumber air yang memenuhi kriteria MDGs adalah : air ledeng (perpipaan), pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. 13 Air kemasan tidak termasuk dalam kriteria. Di dalam
memenuhi
kebutuhan air bersih
bagi
rumah
tangga, masyarakat umumnya menggunakan kombinasi sumber air
bersih
yang
baik
maupun
kurang
baik.
Bahkan
bagi
masyarakat miskin kadang harus membeli air dengan harga yang relatif tinggi atau mengambil langsung dari sumber air yang umumnya cukup jauh dari tempat tinggalnya. 14 Menurut studi yang
dilakukan
oleh
UNDP
di
beberapa
negara
(Human
Development Report, 2006), menunjukkan bahwa harga yang harus
dibayar
oleh
kaum
miskin
untuk
mendapatkan
air
mempunyai share yang besar dalam pengeluaran rumahtangga miskin, yakni di lebih dari 20°/o. Disebutkan bahwa : Water pricing reflects a simple perverse principle: the poorer you are, the more you pay . ... Poor people in urban areas of developing countries not only pay more for their 12 13 14
Dalam Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, Bappenas dll, Jakarta, Juni 2003. --------., Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi : Pencapaian Tujuan Pembangunan Milfenium Indonesia Tahun 2005, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2005, hal. 41 - 42. Diah Parahita, Penyediaan Air Bersih oleh Komunitas. http://www.kimpraswil.go.id
- 25-
water than high-income residents of the same city they also pay more than people in rich countries. 15
Akses terhadap air bersih merupakan hak dasar bagi setiap manusia, seperti dikatakan Kofi A. Annan berikut : 16 "Access to safe water is a fundamental human need and a basic human right. And water and sanitation are at the heart of our quest to enable all the world's people, not just a fortunate few, to live in dignity, prosperity and peace."
Mengapa kaum
miskin
membayar lebih
banyak namun
mendapat lebih sedikit air? Menurut kajian
UNDP (2006) 17
starting-point
untuk
menjawab
pertanyaan
tersebut
adalah
karena adanya kelangkaan air di suatu wilayah. Pada hampir semua wilayah yang mempunyai problem keterbatasan air bersih, perjuangan rutin untuk akses air bersih merupakan upaya yang dapat menguras keuangan, aset fisik, serta kehidupan terutama bagi rumahtangga kaum miskin. Di sisi lain pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa adanya prasarana dan sarana air minum yang sudah terbangun justru
belum
dapat berfungsi
secara optimal. 18 Salah
satu
penyebabnya adalah tidak dilibatkannya masyarakat sasaran baik dalam perencanaan, konstruksi ataupun pada kegiatan operasi dan pemeliharaan. Selain itu pilihan teknologi yang terbatas juga mempersulit masyarakat untuk dapat menentukan prasarana dan sarana yang hendak dibangun dan digunakan di daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan, budaya (kultur) setempat, kemampuan masyarakat untuk mengelola prasarana dan kondisi fisik daerah tersebut. Kemudahan akses air bersih bagi rumahtangga miskin meski sebagian dipengaruhi oleh keadaan sumberdaya yang ada, namun sebagian juga tergantung pada bagaimana bentuk kebijakan
15
16 17
18
Human Development Report : 2006. Op.Cit., hal. 51. Ibid., hal. 78. Ibid., hal. 80. Dalam Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, 2003.
- 26 -
publik menyediakan perluasan akses bagi infrastruktur dan air. dapat
Kebijakan
tersebut
misalnya
keputusan
ditempuh
investasi,
melalui kebijakan
beberapa
cara
harga,
dan
peraturan/undang-undang terkait pemanfaatan air. (Pembahasan lebih lanjut tentang kebijakan ini dalam point 2.5). 2.3 Pentingnya air untuk kehidupan
Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Bahkan .kehidupan di bumi tergantung sepenuhnya pada air. Dalam perspektif etika lingkungan menurut Budi Widianarko (2003), air dengan segala manfaatnya bagi kehidupan dari tingkat molekul hingga ekosistem, terlalu rendah jika hanya mendapat nilai instrumental (instrumental value). 19 Dengan adanya siklus hidrologi maka secara teoritis jumlah air yang berada di bumi relatif tidak berubah, kecuali wujud dan tempatnya. 20 Walaupun air air di bumi cukup melimpah namun sebagian besar merupakan air laut (sekitar 97,4°/o) sedangkan air tawar di daratan hanya sekitar 2,5%. Air tawar tersebut sebagian besar berupa gumpalan es dan glasier di daerah kutub (77%), sedangkan sisanya berupa air tanah 22% dan hanya 1°/o berupa air permukaan (sungai, danau, sumber dan waduk). Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah berasal dari aliran langsung air hujan dan aliran yang berasal dari air tanah. 21 Sedangkan air tanah atau air bawah tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air. Pembahasan mengenai potensi sumberdaya air tidak terlepas dari pemanfaatan air tersebut bagi kehidupan manusia, yang dibagi atas tiga kelompok besar yakni : untuk irigasi, domestik
19
20 21
Dalam Senci Han Serang Kadir, Reformasi Pe/ayanan Publik Sektor Air Bersih : Air Keadilan Untuk Semua, Pokja 30 & CSSP, 2003, hal. 71. Vivi Yulaswati,dkk., Sumberdaya A/am dan Lingkungan Hidup Indonesia, Antara Krisis dan Peluang, Bappenas, Jakarta, 2004, him. 52. Ibid, him. 54.
- 27 -
dan untuk industri. 22 Dari ketiga kelompok manfaat tersebut, yang relevan dengan kajian ini adalah manfaat untuk domestik yakni pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk mencukupi kebutuhan akan air bersih umumnya rumah tangga tergantung pada potensi dan daya dukung sumber air yang ada, baik air tanah maupun air permukaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan, pemanfaatan air tanah meningkat dari tahun ke tahun. Air bersih merupakan salah satLi kebutuhan manusia untuk memenuhi
standar
kehidupan
secara
layak
dan
sehat.
Pemanfaatan air yang aman bagi setiap individu meliputi tiga dimensi yakni kualitas, kedekatan (kemudahan akses), serta kuantitas (jumlah). Menurut PBB kebutuhan air bersih bagi manusia adalah sekitar 20 liter per orang per hari tanpa membedakan
kesehatan,
lokasi,
jender,
ras,
etnis ataupun
kelompok yang lain. Sedangkan menurut Budi Widianarko (2003), setiap manusia membutuhkan sedikitnya minum,
mencuci,
untuk
sanitasi
dan
50 liter air untuk
untuk
bertumbuhnya
tanaman pangan setiap hari. Ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian penting bagi setiap individu baik yang mampu maupun miskin. Ketersediaan air bersih yang cukup/baik akan berdampak bagi banyak hal terutama bagi masyarakat miskin antara lain pengurangan belanja/pengeluaran rumahtangga miskin bagi air, mengurangi kematian anak, meningkatkan kualitas kesehatan, memperbaiki pendidikan khususnya bagi perempuan, menambah waktu
bebas
khususnya
bagi
perempuan,
serta
menjamin
martabat manusia. 23 Oleh karenanya penyediaan dan kemudaHan akses air bersih bagi semua orang merupakan prioritas yang harus dicapai dalam pembangunan. Menurut Direktur eksekutif UN-Habitat Anna Tibaijuka (2002) menyebutkan ; tidak adanya
22 23
Ibid., him. 55-68 Human Development Report : 2006. Op.cit., hal. 41.
- 28 -
sumberdaya yang cukup dan keadilan dalam distribusi air bersih akan membuat semakin sulitnya upaya mengatasi kemiskinan. 24 Pentingnya air bagi kehidupan juga tercermin dalam prinsip Dublin - Rio yang menyebutkan bahwa : 0 Air adalah sumber terbatas dan rentan, penting untuk menyokong kehidupan, pembangunan, dan lingkungan. seluruh
dalam
ekonomi
nilai
memiliki
0 Air
penggunaannya, dan harus dianggap sebagai benda ekonomi. Implikasi
dari
hal
tersebut
menimbulkan
pergeseran
paradigma mengenai fungsi air, yakni air mempunyai fungsi ekonomi di samping fungsi sosial (water as economic and social goods). Oleh karenanya pola konsumsi air juga bergeser dari pola
air
penggunaan
consuming)
(water
batas
tanah
menjadi
penggunaan air hemat (water saving). Pola penggunaan air secara hemat akan tumbuh dengan adanya kepedulian dan pengetahuan masyarakat terhadap "nilai kelangkaan" air karena sebagai
barang
Sedangkan
konsep
dalam
keadilan
tingkat
mempunyai
air
ekonomi,
penggunaan
harga.
air adalah
memaksimalkan penggunaan air untuk kepentingan semuanya, sambil menyediakan akses untuk penduduk dan meningkatkan bersih. 25
penyediaan
air
instrumen
ekonomi
mempertimbangkan mendapatkan
akses
Ini
untuk
berarti
dalam
alokasi
air,
masyarakat air,
yang
masyarakat
menggunakan maka
harus
kesulitan
untuk
yang
hidup
dalam
kemiskinan, masyarakat yang rentan, serta masyarakat lokal. 2.4 Ketersediaan air bersih dan kemiskinan
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ada keterkaitan antara penyediaan air bersih dan kemiskinan atau sebaliknya. Keterbatasan akses terhadap air bersih umumnya selalu dikaitkan dengan penyediaan prasarana dasar bagi kehidupan manusia 24
25
Dalam Senci Han Serang Kadir, Op.Cit., hal. 68. Ibid., hal. 65
- 29-
yakni
sanitasi
atau
kualitas
kesehatan
lingkungan.
Buruk/
rendahnya kualitas sanitasi lingkungan akan berdampak pada kesehatan dan kemudian kemampuan ekonomi. In both urban and rural contexts, low sanitation coverage has significant health and environmental (and therefore economic) impacts, but demand for sanitation remain weak. 26
KEMISKINAN
Keterbatasan akses air bersih
Tabungan rendah
Pembentukan modal rendah Produktivitas rendah Kekurangan modal Pendapatan riil rendah
Gambar 2.1 Diagram Lingkar Dampak Keterbatasan Akses Air Bersih Terhadap Berbagai Dimensi Kemiskinan (Berbagai sumber, diolah)
26
The World Bank, Op.cit., hal. 159
- 30-
Selain dampak langsung bagi kondisi sanitasi lingkungan yang
rendah,
keterbatasan
akses
air
bersih
juga
dapat
memberikan dampak pada dimensi kemiskinan yang lain seperti gambar 2.1. Menurut UNDP dalam Human Development Report (2006) 27 , keterbatan akses terhadap air bersih dapat berdampak pada kondisi pendapatan, derajat kesehatan, jumlah kematian bayi, kesempatan pendidikan khususnya bagi anak perempuan, bahkan ketimpangan jender. Keterbatasan
akses air bersih
akan
memicu timbulnya
berbagai wabah penyakit dan sanitasi lingkungan yang buruk yang dapat menurunkan derajat kesehatan. Derajat kesehatan yang rendah dapat menimbulkan berbagai penyakit kronis dalam kehidupan manusia. Jika seseorang terkena penyakit kronis maka ia
memerlukan
(berkala/rutin).
penanganan Untuk
kesehatan
mendapat
dengan
penanganan
intensif kesehatan
tentusaja dibutuhkan biaya, karena masyarakat miskin harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk berobat. Peningkatan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin akan berdampak pada pengurangan jumlah tabungan. Jika jumlah tabungan berkurang maka modal menjadi terbatas, sehingga akhirnya kondisi kemiskinan. Penelitian
di
beberapa
negara
menurut
UNDP
juga
menemukan hubungan yang erat antara kerentanan terhadap berbagai penyakit karena derajat kesehatan yang rendah serta keterbatasan akses air bersih, dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Anak-anak miskin dengan kondisi kesehatan yang buruk tidak akan dapat mengeyam pendidikan dengan baik. Keterbatasan akses air bersih juga bisa berdampak pada munculnya ketimpangan jender, karena pembagian tugas laki-laki di
sektor publik dan perempuan di sektor domestik. Sedangkan
pemenuhan air bersih pada umumnya merupakan bagian dari tugas sektor domestik. Upaya pemenuhan air bersih bagi rumah
27
Human Development Report : 2006, Op.Cit., hal. 41 - 48.
- 31 -
tangga merupakan beban yang telah menyita banyak waktu bagi kaum perempuan. Misalnya hasil penelitian di wilayah timur Uganda
yang
menemukan
menghabiskan
waktu
bahwa
rata-rata
660
ibu
rumah
jam
setahun
tangga untuk
penyediaan air bersih. Dapat dikatakan itu setara dengan dua bulan penuh bekerja, dengan opportunity cost untuk pendidikan, pendapatan,
serta
Keterbatasan
waktu
akses
berpengaruh
air
terhadap ·
untuk bersantai
bagi
bersih
demikian
dengan
kesempatan
perempuan. dapat
perempuan
untuk
memperoleh pendidikan dan meningkatkan produktivitasnya.
2.5 Kebijakan pemenuhan kebutuhan air Pendekatan
pembangunan
pelayanan
air
bersih
bagi
masyarakat sasaran tidak lagi berdasarkan standar normatif dari pemerintah (supply driven) akan tetapi berdasarkan kebutuhan masyarakat (demand driven). 28 Dalam pengembangan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, salah satu cara yang biasa dilakukan adalah dengan mengikuti prinsip Dublin-Rio yakni pendekatan Tanggap Kebutuhan (Demand Responsive Approach). Pendekatan ini menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan termasuk di dalamnya pendanaan.
Karakteristik utama pendekatan ini
adalah : tersedianya pilihan yang disosialisasikan pemerintah berperan sebagai fasilitator terbukanya akses yang luas bagi partisipasi dari seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders), serta aliran informasi yang memadai bagi masyarakat. Dalam Dublin-Rio
konteks pembangunan air minum, prinsip-prinsip mengandung
pembangunan 28
atau
arti
penyediaan
"Jika air
ingin bersih
berhasil
dalam
maka
perlu
Dalam Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, 2003.
- 32-
mempertimbangkan
teknis,
sosial,
seperti
aspek
berbagai
keuangan, kelembagaan, jender, serta lingkungan yang dikelola secara
integratif ;
karakteristiknya
masing-masing aspek berbeda
walaupun
tingkat
mempunyai
semuanya
namun
kepentingan yang sama. Dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan (Demand Responsive Approach) tersebut, institusi pemerintah lebih berperan sebagai
fasilitator. Namun dalam kenyataan di lapangan, institusi atau pelaku yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab dalam menjamin
kemudahan
khususnya
bersih
air
akses
bagi
masyarakat miskin adalah pemerintah. Pemerintah mempunyai kewenangan
dalam
menetapkan
kebijakan
untuk mengatasi
berbagai masalah, di antaranya masalah keterbatasan akses air bersih bagi masyarakat miskin. Untuk mengatasi keterbatasan akses air bersih, menurut kajian Human Development Report (2006), paling tidak ada lima sendi pokok dalam kerangka kerja pelayanan air bersih yakni /
9
1) perencanaan nasional (national planning) Setiap negara/daerah harus memiliki perencanaan air dan
sanitasi
penanggulangan
yang
dalam
teringrasi
kemiskinan
serta
strategi
direpresentasikan
dalam kerangka pembiayaan dan prioritas anggaran jangka
menengah.
Dalam
juga
perencanaan
perlu
ditetapkan sasaran yang tepat serta sistem distribusi yang adil terhadap akses air tanpa memandang tingkat ekonomi, lokasi, jender ataupun faktor lain. 2) sistem pembiayaan (system financing) Perencanaan memerlukan estimasi pembiayaan yang jelas untuk pencapaian target.
Semua pembiayaan
umumnya berasal dari anggaran pemerintah atau para pengguna. Bagi negara/daerah berpendapatan rendah dengan
29
sumberdaya
yang
Human Development Report : 2006. Op.cit., hal. 65 - 66.
- 33-
terbatas
dan
tingkat
kemiskinan yang tinggi, indikator atau tolok ukurnya adalah pembelanjaan publik (public spending) untuk air dan sanitasi sekitar 1°/o dari PDB/PDRB (tergantung pendapatan
pada
cost-recovery
dengan
PDB/PDRB),
pendapatan
rasio
dan
perkapita
dan
pemberian
kontribusi masyarakat adalah sama jumlahnya. 3) perluasan akses bagi kelompok rentan (expansion of access to the unserved) Tantangan utama dan bersifat segera dalam penyediaan air bersih adalah perluasan akses dan perbaikan kualitas bagi kelompok yang rentan dan miskin. Paket perluasan akses air pro-poor termasuk diantaranya : o
Pembebasan tarif bagi rumahtangga miskin dengan kategori tertentu.
o
Subsidi silang antara rumahtangga berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah.
o
Kesinambungan dan keadilan ukuran cost-recovery. Meskipun pelayanan yang tersedia didesain untuk memperoleh reward, namun ada satu kaidah pokok yang perlu menjadi perhatian bahwa jangan ada rumahtangga yang harus membelanjakan lebih dari 3°/o pendapatannya untuk air.
o
Strategi untuk mendukung permintaan terhadap air (demand
for
water)
di
antara
rumahtangga
termiskin. 4) peningkatan inisiatif dari bawah (scale-up of initiatives from below) Dalam
penyediaan
dilakukan
air,
pemerintah
kerja adalah
terbaik ketika
yang
dapat
pemerintah
bekerjasama membangun energi, gerakan dan inovasi pada level komunitas, serta mendengarkan pendapat masyarakat. Kerjasama berdasar partisipasi nyata dapat
- 34-
menumbuhkan
peningkatan
potensi
keberhasilan
di
tingkat lokal. 5) pengaturan untuk pembangunan (regulation for human development)
Pelayanan
dan
penyediaan
air
bersih
memiliki
jangkauan yang luas serta jaringan pasar yang komplek, sehingga diperlukan pengaturan yang tepat. Pemerintah mempunyai
tanggungjawab
untuk
menjamin
penyediaan, keamanan distribusi, dan pasar yang tidak monopolistik, serta kemampuan yang dapat diandalkan dalam pelayanan air bersih terutama bagi masyarakat miskin. Salah satu masalah dalam kerangka pengaturan ini adalah keterbatasan pemerintah dalam menjangkau skala pelayanan yang lebih luas dan tepat terutama bagi masyarakat miskin. Peran pemerintah tidak terbatas hanya pada kemampuan kebijakan, teknis dan sumber pembiayaan, namun pemerintah harus memulai peran sebagai fasilitator bagi masyarakat, swasta
°
dan komunitas. 3 Fasilitator tidak hanya memobilisasi dukungan atas kebijakan-kebijakannya, tetapi juga membangun substansi dan kerangka kebutuhan air minum bagi lingkungan pemukiman yang sesuai secara teknis dan sosio-kultural dengan lingkungan tersebut. Meskipun
terdapat
kerangka
bagi
pemerintah
dalam
menyediakan pelayanan air bersih, namun dalam kadangkala masih
terdapat
beberapa
kendala
atau
kegagalan
dalam
penyediaan layanan. Menurut laporan Bank Dunia paling tidak ada empat bentuk kegagalan pelayanan umum kepada masyarakat miskin (termasuk pelayanan air bersih). Empat bentuk kegagalan terse but adalah
: 31 pertama, alokasi dana yang disediakan
pemerintah untuk peningkatan pelayanan umum hanya sedikit
30 31
Dalam Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi, Op,Cit., hal. 38 - 39. Laporan Pembangunan Dunia, Mewujudkan Pe/ayanan Umum bagi Masyarakat Miskin, Ikhtisar, The World Bank, Jakarta, 2004, hal. 4 - 7.
- 35 -
proporsi yang dapat dinikmati oleh masyarakat miskin. Seperti kasus yang terjadi
di
Maroko,
penduduk termiskin
yang
hanya
mempunyai
11% dari seperlima daya jangkau
untuk
mendapatkan air bersih, sementara seluruh golongan terkaya memperoleh air dengan mudah. Kedua, meskipun pengeluaran untuk kepentingan umum
dapat direalokasikan kepada masyarakat miskin namun dana bantuan
tersebut
hampir
tidak
pernah
mencapai
pihak
penyelenggara· di lapangan. Ketiga, masih rendahnya motivasi, komitmen,
etika
profesi
dan
dorongan-dorongan
lain
bagi
pelaksana/penyelenggara pelayanan untuk bekerja di berbagai bidang pelayanan secara baik. Keempat, adalah kurangnya permintaan dari masyarakat
miskin sendiri dalam menjangkau pelayanan. Permintaan yang rendah juga dipengaruhi oleh faktor budaya, terutama yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin. Dalam konteks Indonesia kebijakan pemenuhan kebutuhan air bersih terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yakni dalam kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Dalam Strategi Nasional
Penanggulangan
Kemiskinan
yang termasuk dalam
kebijakan pemenuhan hak-hak dasar terdiri atas : 32 hak dasar atas pangan hak atas layanan kesehatan hak atas layanan pendidikan hak atas pekerjaan hak atas perumahan hak atas air bersih hak atas tanah hak atas lingkungan hidup dan sumberdaya alam hak atas rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi.
32
Bappenas, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, 2005, hal. 59 - 62.
- 36-
Khusus untuk pemenuhan hak atas air bersih, kebijakan diarahkan untuk peningkatan akses masyarakat miskin atas air bersih yang dilakukan dengan ; 1) memperluas diarahkan
kesempatan
pada
melalui
kebijakan
perlindungan
peningkatan
yang
terhadap
sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih. 2) memberdayakan
kelembagaan
masyarakat
melalui
kebijakan yang diarahkan pada peningkatan peranserta lembaga
dan
organisasi
masyarakat
lokal
dalam
mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air. 3) meningkatkan dilakukan
kapasitas
melalui
masyarakat
kebijakan
yang
miskin
yang
diarahkan
pada
peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan pentingnya air bersih. 4) meningkatkan miskin
perlindungan
sosial
bagi
kebijakan
yang
diarahkan
melalui
masyarakat pada
pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di daerah rawan air. Sedang jika dikaitkan dengan
upaya
MDGs,
konferensi
nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) telah merekomendasikan tata kelola air bersih di Indonesia dalam 2 hal pokok. Rekomendasi umum tersebut :33 (1)
PDAM dan pemiliknya (PEMDA), menentukan target dan insentif
yang
pelayanannya
tepat agar
untuk
memperluas
jangkauan
mampu
memenuhi
tumbuhnya
permintaan akan air bersih, dan meningkatkan akses air bersih bagi warga miskin. PDAM diharapkan lebih tanggap terhadap
kebutuhan
masyarakat
miskin,
mendorong
partisipasi swasta, kompetisi antara penyedia independen,
33
Dalam http://www.suarapublik.org/cetak.php?id=182.
- 37-
serta mengoptimalkan kontribusi penyedia jasa swasta berskala kecil. (2)
Dalam
rangka
pedesaan,
masyarakat
Pemerintah fasilitator
menyediakan
hanya untuk
jaringan
didorong
agar
berperan sebagai menampung
air
bersih
di
lebih
mandiri.
penentu
standar,
aspirasi
warga
terkait
masalah pelayanan air bersih, dan meningkatkan kualitas produksi air serta akses pelayanan kepada publik. Sudah saatnya dipikirkan untuk menyediakan pelayanan air bersih dan sanitasi berbasis komunitas. Hasil
konferensi
tersebut
juga
menegaskan
bahwa
tanggungjawab pengadaan air bersih memang sebaiknya tidak dibebankan
hanya
kepada
pemerintah.
Pihak
swasta
dan
masyarakat umum bisa dilibatkan secara proporsional dan saling melengkapi. Salah satunya agar target pencapaian MDGs bisa didekati
karena
bagaimanapun
tujuan
akhirnya
adalah
kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin yang ada di wilayah tertinggal diperlukan kebijakan pendukung pemenuhan
hak
dasar
melalui
kebijakan
percepatan
pembangunan kawasan tertinggal. Kebijakan tersebut diantaranya dilakukan dengan pembangunan prasarana dasar bagi air bersih agar cakupan layanan air bersih dapat diperluas. Cakupan dapat diartikan sebagai suatu angka yang mewakili jumlah penduduk yang dilayani prasarana dan sarana air yang berfungsi dalam area tertentu dinyatakan
(desa, dalam
kota/kabupaten, angka
proporsi
propinsi,
negara),
(prosentase
dari
dan total
penduduk) bersifat kuantitatif tanpa mempertimbangkan aspek kualitatif, seperti apakah sarana berfungsi atau tidak. 34 Adanya pergeseran kebijakan pembangunan pada upaya peningkatan sumberdaya manusia, di mana pola pendekatan pembangunan dititikberatkan pada masyarakat sebagai pelaku 34
Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, 2003.
- 38-
utama pembangunan. Semestinya pola itu juga dapat diterapkan dalam pola pembangunan di bidang air bersih, termasuk dalam hal pembangunan prasarana dan sarana air bersih. Paling tidak ada tiga pendekatan pengelolaan air minum yang telah dilakukan Indonesia selama ini, yaitu : 35 (1) pengelolaan berbasis lembaga (tipe A) Pengambil keputusan dalam manajemen tipe ini adalah lembaga. Hubungan antara lembaga dengan pelanggan (pengguna) bersifat komersial. Lembaga dalam hal ini adalah
PDAM
yang
merupakan
badan
usaha
milik
daerah. (2) pengelolaan berbasis masyarakat (tipe C) Karakteristik paling menonjol dari pengelolaan tipe ini adalah bahwa kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan atas seluruh aspek berada di tangan anggota masyarakat,
mulai
dari
tahap
awal
identifikasi
kebutuhan pelayanan air minum, perencanaan tingkat pelayanan
yang
pelaksanaan
diinginkan,
pembangunan,
perencanaan hingga
ke
teknis,
pengelolaan
operasional. Dalam fase-fase tertentu selama proses perkembangan masyarakat dapat memperoleh fasilitasi dari pihak luar, misalnya informasi tentang berbagai alternatif teknologi dan bantuan teknis (dari kontraktor, pengusaha, atau tenaga profesional) namun keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat sendiri. (3) kombinasi keduanya (tipe B) Kerjasama pengelolaan didasarkan pada kesepakatan antara
lembaga
dan
mempertimbangkan
masyarakat aspek
dengan
komersial.
tetap Contoh
pengelolaan tipe ini terdapat dalam praktek pelayanan air minum di kawasan perkotaan padat penduduk, misalnya
35
kelompok
Ibid.
- 39-
pengguna
air
minum
yang
mengoperasikan
kran air dengan
membayar biaya
langganan ke Perusahaan Air Minum. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat membuka peluang bagi
untuk terlibat di
masyarakat pengguna
dalam
setiap
pembangunan air bersih, terutama masyarakat yang belum/tidak terlayani oleh lembaga penyedia layanan air bersih. Menurut Diah Parahita (2005) 36 , selain sebagai pengguna masyarakat juga
dapat diaktifkan
dan
difungsikan
sebagai
pengelola prasarana dan sarana air bersih. Hal itu dapat dilakukan dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat di bidang air bersih
sehingga
sangat
memungkinkan
untuk
mengelola
prasarana dan sarana air bersih dengan wilayah pelayanan terbatas atau di lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut disebutkan, penyediaan air bersih oleh masyarakat ini dapat dilakukan dengan pola pendekatan ''Tribina" yang meliputi ; bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha. Masing-masing dilakukan dengan metode dan cara yang sesuai dengan karakteristik tiap elemen. D Bina Manusia
Unsur ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan masyarakat setempat, dengan metode ;
0 Informasi,
yaitu
upaya
penyampaian
informasi
kepada masyarakat di lokasi setempat mengenai aspek teknis dan non teknis yang berkaitan dengan pembangunan
dan
pengelolaan
prasarana
dan
sarana air bersih, 0
Komunikasi, yaitu upaya menciptakan dialog di kalangan masyarakat setempat yang bersifat dua arah
sehingga
mengenali
masyarakat
kebutuhan
mau serta
dan
mampu
menangani
permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih
36
Diah Parahita, Penyediaan Air Bersih oleh Komunitas. http://www.kimpraswil.go.id.
- 40-
bagi
diri
sendiri
maupun
bagi
keluarga
dan
lingkungannya. 0 Edukasi, merupakan upaya yang dilakukan agar masyarakat mampu untuk mengelola prasarana dan sarana air bersih di lingkungannya secara teknis
maupun
keberlanjutan
non
teknis
penyediaan
sehingga air
terjadi
bersih
di
lingkungannya. 0
Bina Lingkungan Unsur ini merupakan menemukenali dihadapi
upaya
kebutuhan
sebagai
bagi masyarakat untuk
dan
individu,
permasalahan
kepala
yang
keluarga,
dan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. 0 Bina Usaha Unsur ini merupakan
upaya
bagi masyarakat untuk
belajar membentuk kelompok swadaya sesuai dengan kebutuhan
dan
kemampuan
masyarakat
setempat.
Kelompok swadaya diarahkan untuk usaha penyediaan air bersih
oleh
kemampuan
masyarakat komunitas
yang dan
disesuaikan
dengan
karakteristik
wilayah
setempat.
Lebih lanjut menurut Diah 37 penyediaan air bersih oleh komunitas seperti uraian di atas menggunakan konsep advocacy dan communications. Konsep tersebut dikembangkan oleh McKee (1992) yang
merupakan pendekatan yang didasarkan pada
people-based dan people driven. Konsep advokasi merupakan upaya penyampaian pesan untuk memperoleh kesepakatan dari unsur-unsur masyarakat sekaligus menyiapkan masyarakat untuk masalah tertentu melalui penyampaian pesan ke berbagai media komunikasi.
37
Diah Parahita, Penyediaan Air Bersih oleh Komunitas. http://www.kimpraswil.go.id.
- 41 -
2.6 Analisis Kebijakan Publik Penyediaan Air Bersih
Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) 38 adalah apapun
pilihan
untuk
pemerintah
melakukan
atau
tidak
melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Definisi ini mengandung makna bahwa : (1)
kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta ; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Dengan demikian kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu. Implikasinya kebijakan pemerintah dalam upaya penyediaan air bersih juga merupakan suatu kebijakan publik. Sedangkan analisis kebijakan menurut William N. Dunn 39 dapat dipandang sebagai proses penelitian yang melibatkan lima komponen
informasi
kebijakan.
Lima
komponen
informasi
kebijakan tersebut meliputi : 1) Masalah
kebijakan
(Policy
Problem),
adalah
nilai,
kebutuhan dan kesempatan yang belum tercapai, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. 2) Alternatif kebijakan (Policy Alternatives), adalah arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi
sumbangan
pada
pencapaian
nilai
dan
pemecahan masalah kebijakan. 3) Tindakan kebijakan (Policy Action), adalah suatu gerakan atau
serangkaian gerakan
sesuai dengan alternative
kebijakan yang dipilih, dilakukan untuk mencapai tujuan yang bernilai. 4) Hasil kebijakan (Policy Outcomes), adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang dilaksanakan. 38 39
Dalam Subarsono, Ag., Ana/isis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 2. William N. Dunn, Ana/isis Kebijaksanaan Publik, disunting oleh Muhajir Darwin, Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 2002, hal. 40 - 45.
- 42-
5) Hasil guna kebijakan, adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberi sumbangan pada pencapaian nilai.
Masalah kebijakan Perumusan Masalah
Penyimpulan Praktis
Hasil Kebijakan
Alternatif Kebijakan
Hasil Guna Kebijakan
Evaluasi
nndakan Kebijakan
Gambar 2.2 Kerangka Analisis Kebijakan Sumber : Dunn, 2002 ; 45 Gambar 2.2 menunjukkan bahwa kerangka kerja analisis kebijakan
dapat dipandang
sebagai
proses
penelitian
yang
melibatkan lima komponen informasi kebijakan yang dipindahkan dari satu posisi ke posisi berikutnya melalui penggunaan metode analisis kebijakan. Penggunaan metode-metode analisis kebijakan (perumusan
masalah,
peramalan,
peliputan,
evaluasi,
dan
rekomendasi) memungkinkan analis memindahkan salah satu tipe informasi ke informasi lainnya. Informasi dan metode saling bergantung; mereka dikaitkan dalam proses perubahan yang dinamis
melalui
transformasi
informasi
kebijakan
(policy
informational transformations). 40
Analisis kebijakan pemenuhan kebutuhan air bersih akan dikaji
berdasarkan
kerangka
kerja tersebut,
meskipun lima
komponen informasi tidak digunakan semua. Sedangkan untuk 40
Ibid. hal, 46.
- 43-
menentukan prioritas kebijakan yang akan dipilih digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP untuk perencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin, yakni dengan menyusun
hirarki model
proyeksi (forward process) dan model perencanaan (backward process).
Dengan
kerangka
hirarki
itu
diharapkan
dapat
ditentukan prioritas dari kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan di masa mendatang dengan memperhatikan faktor-faktor yang relevan. Bentuk hirarki yang digunakan adalah hirarki standar dari model
proyeksi
(forward process)
dan
model
perencanaan
(backward process).
Hirarki standar model proyeksi terdiri atas 4 level, yakni ; -
Level 1 merupakan tujuan (goal) yang berisi penentuan kondisi masa depan pemenuhan kebutuhan air bersih.
-
Level 2 diisi oleh para pelaku/aktor yang berperan/ikut · mempengaruhi pemenuhan air bersih.
-
Level 3 berisi aktivitas, kebijakan atau tindakan masingmasing aktor.
-
Level 4 berisi beberapa skenario atau target di masa depan yang mungkin terjadi. Dalam hirarki forward process ini terdapat hubungan tak
sempurna antara level 2 dan level 3, sedangkan yang lainnya hubungan sempurna. 41 Sedangkan model perencanaan (backward process) terdiri atas 5 level, yaitu : -
Level 1 merupakan
tujuan
yaitu
masa
depan
yang
diinginkan dari pemenuhan kebutuhan air bersih. -
Level 2 terdapat
skenario-skenario atau
target-target
yang diinginkan. Level ini sama dengan level
41
Bambang Permadi, AHP, PAU-EK-UI, Jakarta, tahun 1992, him. 99.
- 44-
terakhir (level 4) dari forward process. -
Level 3 adalah masalah-masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian target yang diinginkan.
-
Level 4 terdapat
aktor/pelaku
yang
berperan/
berpengaruh pada pencapaian target. Level ini sama dengan level 2 forward process. -
Level 5 merupakan adalah
hasil
akhir
suatu
kebijakan-kebijakan
perencanaan,
yang
diperlukan
untL.ik pencapaian target pemenuhan air bersih. Dalam
kajian
ini
proses
pembuatan
hirarki
forward -
backward process dilakukan sekaligus di mana hirarki tersebut dibuat secara bersamaan, tidak bertahap. Untuk kasus seperti ini menurut Bambang (1992), 42 dalam AHP akan berlaku 2 asumsi ; (1) menganggap skenario yang diproyeksikan sama dengan skenarlo yang diinginkan. (2) proses forward - backward hanya berlangsung sekali dan hasilnya dianggap sudah "converged". Kebijakan
penyediaan
air
bersih
akan
dikaji
berdasar
kerangka analisis tersebut serta pelayanan air bersih secara kontekstual di berbagai wilayah. Menurut Serang Kadir (2003) bila dicermati paling tidak ada dua hakekat dari pelayanan publik yakni ; pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah. 43 Kedua hal tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Upaya memperkuat kapasitas pemerintah merupakan bagian dari gerakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan
pelayanan
bagi
warga
masyarakat.
Sedangkan
pelayanan yang diberikan paling tidak meliputi dua hal utama yakni
membangun
kesadaran
masyarakat
atas
hak
dan
tanggungjawabnya dalam pelayanan publik, serta pemberian pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh
42
43
Ibid., hal. 107. Senci Han Serang Kadir, Op.Cit., hal. 58.
- 45-
karenanya dalam pelayanan publik antara yang memberikan pelayanan dan yang menerima pelayanan harus sinergis. Demikian halnya dengan pelayanan air bersih di Indonesia, secara umum peran dan tanggung jawab pemerintah masih dominan. 44 Besarnya peran pemerintah dalam pelayanan air bersih salah satunya karena masih rendahnya kemampuan pihak swasta untuk berinvestasi dalam bidang air bersih, sehingga pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) dalam hal ini PDAM lebih bersifat pioneer (perintisaan). Pemerintah, misalnya, terus menjadi ujung tombak dalam upaya mengatasi
keberlanjutan
dan
kecukupan
air
minum
bagi
masyarakat, terutama dengan adanya kemampuan kebijakan, teknis, serta sumber pembiayaan. 45 Besarnya peran pemerintah dalam pelayanan air bersih menurut Sutadji (2002) dengan
beberapa
literatur tentang
peran
46
pemerintah
terkait yakni
sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan sebagai pengatur (regulating) karena masyarakat telah mampu mengambil inisiatif
sendiri. Namun
peran
pemerintah
tidak
terbatas
pada
hal-hal
tersebut, karena akhir-akhir ini pemerintah juga telah memulai peran sebagai fasilitator bagi masyarakat, sektor swasta dan komunitas dalam
penyediaan
pelayanan
air bersih. 47
Peran
sebagai fasilitator lebih bertumpu pada membangun substansi dan kerangka kebutuhan air bersih bagi lingkungan pemukiman dan yang benar-benar sesuai secara teknis dan sosio kultural dengan lingkungan tersebut. Selai itu pemerintah juga menjadi penjuru
bagi
upaya
pemenuhan
kebutuhan
dasar
untuk
masyarakat rentan dan rakyat miskin, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dari beberapa problematik pelayanan pemenuhan air bersih di 44 45
46 47
Indonesia
(khususnya
pada
masyarakat
Dalam Senci Han Serang Kadir, Op.Cit., hal. 51 Dalam Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi. ... , Op.Cit., hal. 38. Op.cit., hal. 52. Loc.cit., hal. 38 - 39.
- 46-
kota)
menurut
Sutadji 48 kelemahannya berada di lini Pemerintah - swasta masyarakat. Dengan melihat pola hubungan antara pemerintah swasta - masyarakat, maka masing-masing mempunyai porsi peranan dan tanggungjawab terhadap upaya mengatasi masalah air bersih bersih bagi masyarakat.
o
Peran pemerintah Sebagai pemilik dari perusahaan air minum daerah, pemerintah daerah sangat berkepentingan mengarahkan kinerja
peningkatan
daerah juga
Pemerintah
PDAM,
menempati posisi sebagai penentu kebijakan umum air bersih. Sejalan dengan kebijakan otonomi akan semakin jelas tanggung jawab pemerintah daerah mengenai fungsi pelayanan publik air bersih karena akan dipersepsikan sebagai problema lokal dan urusan rumah tangga sendiri. 0 Peran bisnis (PDAM) Sebagai badan usaha milik daerah pemberi layanan air minum
(bersih),
PDAM
mengemban
misi
pemerintah
(daerah) juga misi bisnis yakni mencari profit. Tidak ada pilihan
maka
PDAM
harus
benar
memahami
peran
gandanya yang berarti diharapkan terus membenahi organisasi,
manajemen
dan
sumberdaya-nya
untuk
peningkatan kinerja. 0
Peran masyarakat Masyarakat
hubungannya
dalam
dengan
pemerintah
mempunyai hak-hak partisipasi dalam proses penentuan kebijakan umum air bersih. Sedang dengan PDAM dalam posisinya sebagai pelanggan adalah turut berperan dalam menentukan kelangsungan hidup PDAM. Pelanggan air bersih adalah sebagai primary stakeholder di mana interaksi pentingnya
PDAM
antara dengan
dan
hubungan
~ 6 Op. Cit., hal. 53.
- 47 -
pelanggannya antara
PDAM
sama dengan
stakeholder lainnya. Perusahaan air minum perlu terus
merespon dan menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. 2. 7 Studi sejenis yang pernah dilakukan Studi tentang pemenuhan air bersih yang pernah dilakukan di Indonesia, antara lain studi kasus yang ditulis oleh Eleonora Suk Mei Tan 49 tentang Program Air Bersih dan Kesehatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Studi ini mengkaji analisa dampak
Proyek
Air
Bersih
Sanitasi
dan
Masyarakat
bagi
Berpenghasilan Rendah Tahap Kedua (The Second Water and Sanitation for the Low-Income Communities Project = WSLIC-2).
Di Indonesia proyek WSLIC-2 merupakan kerjasama antara Bank Dunia dengan Departemen Kesehatan, BAPPENAS,
Departemen
Negeri,
Departemen
Pekerjaan Pendidikan,
Umum, dan
Departemen Departemen
Dalam Keuangan.
Proyek
ini
mulai
dilaksanakan di Kabupaten Lumajang sejak tahun 2002. Penelitian yang dilakukan selama 2 bulan dari Maret - April 2005 ini menggunakan metode penelitian
wawancara semi-
terstruktur (Semi Structured Interview) dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion), serta analisa politis dan kelembagaan, juga observasi lapangan. Dari
fokus
akses
terhadap
air
bersih,
hasil
kajian
menunjukkan bahwa proyek WSLIC-2 memberi dampak pada peningkatan akses air bersih (meskipun rasio jumlah tangki air dibanding jumlah rumahtangga masih cukup tinggi, yaitu antara 25 - 43 banding 1). Setidaknya jarak yang ditempuh warga untuk mendapat air juga berkurang di samping kualitas air juga meningkat. Kualitas hidup masyarakat mengalami peningkatan, dalam hal waktu yang diperlukan untuk mencari air berkurang, penghasilan dan tabungan bisa bertambah.
49
Eleonora Suk Mei Tan, dkk., Inovasi Pe/ayanan Pro-Miskin : Sembilan Studi Kasus di Indonesia, INDOPOV (Indonesia Poverty Analysis Program), The World Bank, edisi 2006, hal. 108- 128.
- 48-
Studi lain dilakukan oleh Nilanjana Mukherjee 50 tentang sarana air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat miskin yang dilakukan di empat propinsi di Indonesia. Propinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat. Fokus kajian ini adalah membandingkan layanan dan akses air bersih bagi masyarakat miskin di wilayah pedesaan dan perkotaan (delapan lokasi penelitian), dengan sampel setiap propinsi satu desa dan satu kota. Hasil pengamatan menyimpulkan bahwa masyarakat miskin baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan mendapat mutu terendah dengan harga tertinggi untuk air bersih. Mutu layanan air bersih
yang
diterima
oleh
masyarakat miskin
menurut
pandangan mereka juga masih rendah. Layanan air bersih yang dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin masih sangat terbatas, karena umumnya mereka memperoleh air dari pihak para pedagang (swasta). Kajian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat miskin hanya memiliki sedikit kekuat~m sebagai pengguna layanan air bersih, namun mereka tetap ingin mendapatkan layanan air bersih sebagai layanan dasar untuk mereka. Pada delapan lokasi penelitian diketahui bahwa masyarakat miskin hanya memiliki sedikit
pemahaman
mengenai
wewenang
atau
hak mereka
sebagai pengguna layanan air bersih, sehingga hubungan antara penyedia dan pengguna layanan menjadi tidak setara.
2.8 Pembelajaran pemenuhan air bersih di negara/daerah lain. 2.8.1
Beberapa pembelajaran pemenuhan air bersih di negara lain adalah: 51 Peningkatan akses air bersih bagi kaum miskin di Brasil Pelayanan publik untuk air bersih dilakukan oleh Porto Alegre's Department of Water and Sewerage.
50 51
Nilanjana Mukherjee, Suara Masyarakat Miskin : Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia, INDOPOV, The World Bank, 2006, hal. 30 - 54. Human Development Report : 2006, Op.cit., hal. 90 - 105.
- 49-
Porto Alegre's Department of Water and Sewerage di
Brasil mampu meningkatkan akses air bersih meskipun kebanyakan pelanggannya kaum miskin karena : 0 Sebagian harga rata-rata yang dipatok rendah dan sebagian lagi rumah tangga berpendapatan rendah diberikan
beban
harga
tingkat
sosial
sebesar
kurang dari setengah harga dasar. 0 Adanya
partisipasi
masyarakat
yang
tinggi,
termasuk dalam penetapan.aturan dan keputusan. 0 Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, serta 0 Pengawasan dari masyarakat sehingga pencapaian prioritas pelayanan dan akses air bersih meningkat kualitasnya. Pro-poor water pricing practices di Cote d'Ivoire
SODECI (Water Society of Cote d'Ivoire) menerapkan tiga mekanisme untuk perluasan akses bagi kaum miskin ; 0
Pemberian subsidi untuk sambungan rumah
0 Subsidi tarif tetap (block tariff) 0
Pemberian lisensi kepada para penjual air.
Paling tidak ada empat pembelajaran dari pengalaman SODECI yakni : (1) Strategi pro-poor membutuhkan koordinasi yang baik (2) Subsidi silang dapat meningkatkan layanan bagi kaum miskin (3) Kekuatan manajerial dan finansial dari pengguna (4) Regulasi yang baik relatif lebih utama daripada aturan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah maupun swasta. Standpipes --- reaching the poor di Senegal.
Kerjasama
antara
penyedia
air dari
swasta
dan
Organisasi Nasional Non-pemerintah, dapat memperluas suplai air bagi 500 ribu orang berpendapatan rendah
- 50-
melalui standpipes (warung air). Subsidi disediakan untuk konstruksi
dan
penyambungan
saluran
ke
pengguna.
Namun biaya per unit untuk layanan ini masih relatif lebih mahal daripada tarif domestik (3 kali tarif domestik). Seperti halnya di Manila Philipina, perusahaan air swasta melayani 50 ribu
rumahtangga miskin melalui
standpipes (warung air) dengan organisasi masyarakat sebagai perantara. Namun harga per unit yang harus dibayar pengguna, tetap lebih mahal daripada tarif untuk rumahtangga biasa (tarif domestik). Voice as agency for change di Bangalore India Pelayanan serta perluasan jaringan air bersih bagi rumahtangga
miskin
dilakukan
dengan
melakukan
reformasi. Perubahan manajemen yang cenderung korup dan tidak responsif kepada
kebutuhan
publik,
diubah
menjadi manajemen yang melibatkan masyarakat lokal dan asosiasi-asosiasi
setempat
dalam
kerjasama
untuk
penyediaan air bersih. Ghana's rural water supply Perubahan struktur suplai air memperluas jaringan melalui partisipasi dan efisiensi sistem penyaluran. Pada awal tahun 90an suplai air pedesaan dikelola oleh sebuah lembaga publik yang bertanggungjawab pada perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan suplai air di pedesaan. Meskipun membutuhkan investasi yang besar, sistem ini telah mampu memperluas akses sampai 200.000 orang lebih pertahun. Jangkauan meningkat dari 55% pada tahun 1990 menjadi 75% pada tahun 2004 dengan penekanan di wilayah pedesaan. Ghana dapat mencapai kemajuan itu melalui reformasi sistem pengelolaan air ke arah bottom up. Tanggungjawab penyediaan
air bersih
pedesaan
diberikan
pada
pada
pemerintah daerah dan masyarakat pedesaan. Kewenangan
- 51 -
koordinasi dan fasilitasi pengelolaan air didesentralisasikan pada lembaga masyarakat untuk air dan sanitasi di daerah. Tim
regional
menyediakan
dukungan
langsung
pada
perkumpulan wilayah dalam perencanaan dan pengelolaan pelayanan air bersih dan sanitasi. Struktur pedesaan merupakan bagian penting dari sistem baru ini. Untuk dapat memperoleh bantuan modal, masyarakat harus membentuk kelompok dan memberikan gambaran
detail
bagaimana
mereka
akan
mengelola
sistemnya, membayar kontribusi sekitar 5% dari modal dan biaya pemeliharaan.
"Some for all, not all for some" di Uganda Uganda telah menjadi pelopor dalam reformasi sektor air. Sejalan dengan kebijakan dan pembiayaan kerangka kerja yang telah dibangun sejak pertengahan tahun 1990, dengan air sebagai salah satu prioritas dalam strategi pengentasan kemiskinan. Pada tahun 1999 kebijakan air bersih menetapkan sebuah strategi dan rencana investasi dengan sasaran 100% jangkauan air bersih pada tahun 2015. Prinsip yang diterapkan adalah "Some for all, not all
for some." Langkah-langkah
yang
ditempuh
Uganda
untuk
mewujudkan sasaran tersebut antara lain ; 0
Komitmen
politik
dalam
hal
pembiayaan.
Peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk upaya-upaya
perluasan
akses
air
bersih
terutama di wilayah pedesaan. 0
Air dan sanitasi ditetapkan sebagai prioritas di bawah Uganda's Poverty Eradication Action Plan.
0
Proses perencanaan
yang
mantap termasuk
mendefinisikan mekanisme koordinasi yang baik dengan sektor-sektor terkait, pencapaian target, serta
pemantauan - 52-
secara
rutin
kemajuan
pencapaian target. Di wilayah pedesaan luas jangkauan sangat terkait dengan kondisi sosial ekonomis masyarakat, terutama kaum miskin.
Empowering rural people di Maroko --- local demand leads to increased coverage Pemberian
layanan air bersih tidak saja sekedar
pembiayaan, infrastruktur dan teknologi pemberdayaan.
Seperti
ditunjukkan
; tetapi juga oleh
Program
Penyediaan air bersih bagi masyarakat pedesaan di Maroko. Sepuluh
tahun
yang
lalu,
penyediaan
air
bersih
wilayah pedesaan di Maroko sangat tertinggal dengan perkotaan. Penduduk yang mempunyai akses terhadap air bersih hanya kurang dari 1 orang dari 5 orang di pedesaan, dibanding dengan 9 dari 10 orang di perkotaan. Pada tahun 1995 program baru penyediaan air bersih didesentralisasikan
dalam
kerangka
kerja
perencanaan
nasional. Kewenangan lokal bekerjasama dengan organisasi masyarakat
dilibatkan
terutama
untuk
mengetahui
perkiraan kebutuhan lokal. 2.8.2
Beberapa pembelajaran dalam pemenuhan air bersih berbasis masyarakat di Indonesia, antara lain : 52 Cibodas, Lembang, Jawa Barat Pengelolaan air bersih dilakukan secara swadaya dan swadana dengan membentuk Badan
Pengelolaan Air
Bersih (BPAB). Sumber pendanaan kerjasama antara masyarakat dan swasta. Cara yang dilakukan adalah dengan menyalurkan
sumber air berdebit 10 liter/detik
dan 13 liter/detik melalui pipanisasi dengan jarak
+ 7 km.
Cara ini mampu melayani 1776 sambungan rumah, dan setiap rumah dikenakan biaya retribusi air.
Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi Praktik-praktik Unggulan Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum RI, Jakarta, Oktober 2005, hal. 58 - 86.
52 -----.,
- 53 -
Desa Sejengkol, Kabupaten Bandung Pengelolaan air dilakukan oleh Badan Musyawarah Air Minum dengan anggota wakil masyarakat pengguna air ditambah wakil
pemerintah
dilakukan
kerjasama
Puslitbang
Pemukiman
dalam
yang terkait.
antara DPU.
perencanaan
Pendanaan
masyarakat
dengan
DPU terutama berperan
dan
pendampingan
teknis.
Penyediaan air bersih dilakukan dengan membangun bak penampung
da·n
penyaring
dengan
system
gravitasi
(tanpa pampa) di area keluarnya sumber mata air. Setiap pengguna juga dikenakan retribusi. Desa Jambearjo, Kabupaten Malang Pengelolaan air dilakukan oleh Badan Pengelola Sarana Air Bersih (Bapei-SAB). Sumber pendanaan berasal dari program WSLIC-2 (72°/o), pemda (8%), serta masyarakat ( 4%).
Sistem
yang
digunakan
;
air dialirkan
dari
sumbernya dengan sistem pampa dengan kapasitas 3 liter/detik untuk ditampung di tandon utama kemudian dialirkan melalui pipa secara gravitasi sejauh 8 km. Pengguna layanan air dikenakan retribusi, sedangkan untuk keluarga miskin diberikan potongan tarif 50%. Desa Kalisemut, Kabupaten Lumajang Pengelola dilakukan oleh Badan Pengelola Sarana Air Bersih
(BP-SAB).
Pendanaan
kerjasama
masyarakat dan Pemerintah Daerah
antara
untuk membangun
sarana air bersih yakni hidran umum dan kran umum, sedangkan pipa distribusi sepanjang 2 km dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Perluasan akses air bersih dilakukan dengan penambahan prasarana pembuatan
yakni
;
penambahan
bangunan
penutup
- 54-
pipa
transmisi
dan
untuk Hidran Umum.
Sumber pendanaan dari APBN dan swadaya masyarakat. Pelaku yang berperan dominan dalam perluasan akses air bersih di daerah ini adalah pemda setempat. Desa Kalirejo, Kabupaten Gresik Sumber air bersih di wilayah ini sangat sulit, karena air tanah yang ada mengandung garam sehingga berasa asin/payau
sedangkan
air
permukaan
dari
Sungai
Bengawan Solo juga mempunyai kualitas yang kurang baik. Sistem penyediaan air bersih dilakukan · dengan modul
kombinasi
yakni
SIPAS
(Sistem
Instalasi
Pengolahan Air Sederhana) dengan tangki hidran umum kapasitas 3 m 3 yang ditempatkan di masing-masing dusun dan dikelola oleh masyarakat (HIPPAM = Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Sumber dana berasal dari Program Subsidi Energi - Air Bersih. Desa Neglasari, Kabupaten Sumedang Sistem penyediaan air dilakukan dengan modul SIPAS yakni dengan membangun 3 hidran umum dan 400 sambungan rumah (SR). Sistem ini mampu melayani
1500 jiwa, dengan sumber pendanaan dari Program Subsidi BBM - Air Bersih. Dari upaya beberapa daerah seperti uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan penyediaan air bersih berbasis masyarakat di Indonesia antara lain adalah ; 0
Adanya
peran
tokoh
masyarakat
setempat
sebagai key person penggerak dan motivator partisipasi masyarakat. 0
Komunitas
lokal
memegang
strategis terutama dalam
peran
yang
kemandirian dan
ketrampilan mengelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan.
- 55-
0
Tehnologi
tepat
guna
memegang
peranan
penting dalam upaya peningkatan ketersediaan air bersih, khususnya di daerah-daerah yang secara geografis sulit air. 0
Peran pemerintah tetap dibutuhkan terutama dari segi pendanaan (budgeting) serta dalam memberikan pendampingan manajemen teknis kepada masyarakat.
0
Untuk meningkatkan sumber pembiayaan air bersih,
optimalisasi
alternatif
solusi
retribusi
yang
dapat
merupakan dikembangkan
seperti yang dilakukan di Cibodas, Sejengkol dan Jambearjo. 0
Untuk memperluas akses dan layanan air bersih khususnya
bagi
pemberian
subsidi
merupakan salah diterapkan.
Hal
masyarakat bagi satu
miskin,
maka
masyarakat
miskin
solusi
ini seperti
yang
dapat
pembelajaran
di
Senegal, Cote d'Ivoire, serta Brasil Selanjutnya ciri-ciri keberhasilan tersebut dapat dijadikan pembelajaran,
terutama
pada
komunitas-komunitas
atau
wilayah yang punya potensi penyediaan air bersih lokal, sehingga prioritas sumber publik bisa mengarah pada wilayahwilayah atau komunitas yang paling rentan/miskin.
- 56-
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
topografi
wilayah
sebagian
besar
merupakan
wilayah
pegunungan. Secara geografis Kabupaten Gunungkidul terletak pada posisi koordinat r46' - 8°09' LS dan 110°21' - 110°50' BT, yang berada di sisi tenggara dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas : -
sebelah barat
Kabupaten Bantul dan Sleman (Propinsi D.I. Yogyakarta)
-
sebelah utara
Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Propinsi Jawa Tengah)
sebelah timur
Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah)
sebelah selatan
Samudra Hindia
Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0 - 800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu
1.341,71 km 2 atau
90,33°/o berada pada ketinggian 100 - 500 meter di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari
100 meter dpl, dan 1,92 °/o terletak pada
ketinggian
lebih
dari 500 - 1.000 meter dpl. Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi 18,19°/o, diantaranya merupakan daerah datar dengan tingkat kemiringan 0% -
2°/o, sedangkan daerah dengan tingkat
kemiringan antara 15°/o - 40°/o
sebesar 39,54 % dan untuk tingkat
kemiringan lebih dari 40 °/o sebesar 15,95 %. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 desa dengan ibukota Wonosari. Kecamatan Wonosari berfungsi sebagai pusat permukiman, pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi dan jasa, pusat pendidikan dan kesehatan, pusat kegiatan industri kecil, serta
- 57 -
pusat lingkungan dan kawasan konservasi pedesaan (Perda Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2001). Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul
+ 148.536 hektar atau 1.485,36 km 2 yang merupakan 46,63% dari luas total Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara terinci disajikan dalam tabel 3.1.
Tabel 3.1. WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
KECAMATAN
1. Patuk 2. Gedangsari 3. Nglipar 4. Ngawen 5. Semin 6. Pia yen 7. Paliyan 8. Wonosari 9. Karangmojo 10. Semanu 11. Ponjong 12. Panggang 13. Purwosari 14. Saptosari 15. Tanjungsari 16. Tepus 17. Rongkop 18. Girisubo JUMLAH
LUAS (Km 2 )
JUMLAH DESA
JUMLAH PENDUDUK
72,04 68,14 73,87 46,59 78,92 105,26 58,07 75,57 80,12 108,39 104,49 99,80 71,76 87,83 71,63 104,91 83,46 94,57
11 7 7 6 10 13 7 14 9 5 11 6 5 7 5 5 8 8
31.779 40.529 35.324 36.154 55.339 60.273 32.076 78.968 57.049 58.818 56.789 28.389 22.157 37.196 28.638 39.034 32.495 27.879
1.485,36
144
758.886
Sumber : Gunungk1dul Dalam Angka, Tahun 2006
Gunungkidul mempunyai tipe iklim D - C yang menyebabkan wilayah ini cenderung kering. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 1300 - 3000 mm dengan jumlah hari hujan antara 75 - 150 hari (data tahun 2000 - 2005). Bulan basah antara 4 - 5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7 - 8 bulan. Musim hujan rata-rata dimulai bulan Oktober - Nopember dan berakhir pada bulan Maret - April setiap tahunnya. Puncak hujan dicapai pada bulan Desember -
Pebruari. Wilayah bagian utara
merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding - 58-
dengan wilayah lain. Sedangkan wilayah bagian selatan mempunyai awal hujan paling akhir. Berdasarkan kondisi topografi, jenis batuan dan tanahnya, Kabupaten
Gunungkidul
dibagi
menjadi
empat
satuan
wilayah
pengembangan yaitu : 0
Zona Utara disebut dengan wilayah pengembangan Zona Batur Agung, memiliki
ketinggian 200 - 700 m di atas
permukaan laut. Kondisi topografinya berbukit-bukit dan pada zona ini
terdapat sungai di permukaan dan sumber-sumber
air tanah serta dapat digali sumur dengan kedalaman 6 - 12 m dari permukaan tanah. Jenis tanahnya vulkanik lateristik, sedangkan batuan induk adalah Dasit dan Andesit. Wilayah ini meliputi 6 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Patuk (11 desa), Gedangsari (7 desa), Nglipar (7 desa), Ngawen (6 desa), Semin (10 desa), dan Ponjong bagian utara (3 desa). 0
Zona Tengah disebut dengan wilayah pengembangan Ledok Wonosari (Basin Wonosari), zona ini memiliki ketinggian 150 - 200 m di atas permukaan laut dengan kondisi topografinya relatif datar. Pada zona ini dijumpai sungai di permukaan dan pada musim kemarau sungai-sungai tersebut alirannya relatif kecil atau bahkan kering. Di zona ini terdapat sumber air tanah dengan kedalaman 60- 120m. Jenis tanahnya margalit dengan batuan induk penyusunnya adalah batu gamping. Zona tengah atau Zona ledok Wonosari ini meliputi 5 wilayah kecamatan yakni ; Kecamatan Playen (13 desa), Wonosari (14 desa), Karangmojo (9 desa), Ponjong bagian tengah (5 desa), dan Semanu bagian utara (3 desa).
0
Zone Selatan atau disebut dengan Zona Pegunungan Seribu. Zona selatan ini memiliki ketinggian 0 -
300 m di atas
permukaan laut dengan batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur terumbu. Zona Pegunungan Seribu ini merupakan kawasan karst dengan ciri khas bukit-bukit berbentuk kerucut (conical limestone). Pada zona ini sulit dijumpai sungai di
- 59-
permukaan, namun banyak dijumpai sungai di bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi 10 wilayah kecamatan yakni ; Kecamatan Panggang (4 desa), Purwosari (2 desa), Paliyan (7 desa), Saptosari (5 desa), Tepus (2 desa), Tanjungsari (2 desa), Rongkop (8 desa), Girisubo (2 desa), Ponjong bagian selatan (3 desa), dan Semanu bagian selatan (2 desa). D Wilayah pengembangan pesisir meliputi 6 wilayah kecamatan,
yakni ; Kecamatan Panggang (2 desa), Purwosari (3 desa), Saptosari (2 desa), Tepus (3 desa), Tanjungsari (3 desa), serta Girisubo (6 desa).
3.1. Karakteristik dan Potensi Sumberdaya Air Setiap wilayah pengembangan memilki karakteristik dan potensi sumberdaya air masing-masing. Potensi sumberdaya air yang ada meliputi air permukaan dan air tanah. Baik air permukaan
maupun
air
tanah
dapat
dimanfaatkan
oleh
penduduk untuk irigasi (pertanian) dan mencukupi kebutuhan rumah tangga akan air bersih. Menurut
wilayah
pengembangan,
karakteristik
air
permukaan dan air tanah adalah : Zona Utara (Batur Agung) Kondisi air permukaan pada wilayah perbukitan Batur Agung dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi yang berupa perbukitan struktural dengan batuan induk breksi vulkanik. Air permukaan yang ada di wilayah ini bersumber dari sungai Oya yang merupakan sungai utama di Kabupaten Gunungkidul yang mengalir melewati zona ini. Sungai ini musim
sehingga
kekeringan
pada
musim
kemarau
mengalir sepanjang tidak
walaupun debitnya sangat kecil.
mengalami
Fungsi utama
sungai ini adalah sebagai sumber air irigasi lahan pertanian di sepanjang
Daerah
Aliran
Sungai.
Selain
Sungai
Oya
ada
beberapa sungai kecil yang mengalir melewati zona Batur
- 60-
Agung, namun sungai-sungai tersebut umumnya kering di musim kemarau. Untuk air tanah, berdasarkan hasil analisis potensi air tanah
dan
hasil
aman
penurapan
air
tanah
(Bidang
Pertambangan dan Energi, DIY, 2005), menyimpulkan bahwa pada satuan geomorfologi lembah antar Perbukitan Batur Agung potensi air tanah sedang dengan ketersediaan air tanah bebas sebanyak 47.197.690 m 3 . Hasil aman penurapan air tanah bebas pada satuan ini dengan fluktuasi rerata tahunan 5 meter adalah
11.799.423
m3,
dengan
kedalaman
sumur
yang
disarankan antara kurang dari 20 meter. Pada
satuan
geomorfologi
Perbukitan
Batur
Agung
khususnya yang tersusun atas Formasi Kebo-Botak, Semilir dan Nglanggeran merupakan daerah miskin
(langka) air tanah
karena material penyusun yang kurang mampu menyimpan air tanah sehingga sulit dilakukan penurapan air tanah dalam jumlah besar. Untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, penduduk memanfaatkan atau mengelola air tanah yang keluar melalui
celah-celah
atau
rembesan dan mata air. kemarau,
penduduk
struktur
retakan
batuan
berupa
Pada saat kekeringan di musim
memenuhi
kebutuhan
air
selain
memanfaatkan dan mengelola air tanah yang keluar dari rembesan tadi, juga dari sumur-sumur gali yang terdapat
di
daerah
ledokan
atau
lembah-lembah
banyak antar
perbukitan yang secara struktur merupakan konsentrasi aliran air tanah di zona ini. -
Zona Tengah (Basin Wonosari)
Ditinjau
dari
geomorfologinya
sebagai
suatu
basin/
ledokan, secara umum zona Basin Wonosari merupakan daerah berkumpulnya air tanah. Potensi air tanah dapat ditelusur dari kondisi
mata
air yang
ada
karena
mata
air merupakan
pemunculan air tanah secara terpusat ke permukaan bumi. Mata air di Basin Wonosari dapat dikatakan tidak merata dalam - 61 -
penyebarannya. Secara umum mata air lebih banyak terdapat pada sisi utara zona ini. Selain itu hampir sebagian besar debit mata air di zona ini tidak tetap sepanjang tahun. Artinya ada sebagian mata air mengeluarkan air sepanjang tahun (mata air menahun) tetapi dengan debit yang berbeda, atau bahkan kering pada musim kemarau (mata air musiman). Hal itu menunjukkan bahwa mata air di zona ini sangat tergantung oleh kondisi curah hujan. Air hujan yang jatuh di permukaan zona ini, secara rasional akan meresap ke dalam tanah dan mensuplai cadangan air tanah. Air permukaan di zona ini juga direpresentasikan dengan keberadaan Sungai Oya yang mengalir sebagai batas bagian utara Basin Wonosari. Namun secara umum air dari sungai ini tidak dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air bersih untuk keperluan domestik karena ; pertama, fungsi utama dari Sungai Oya beserta anak-anak sungainya adalah sebagai sumber air irigasi lahan-lahan pertanian di sepanjang Daerah Aliran Sungai Oya. Kedua, kebutuhan air domestik penduduk telah tercukupi dari sumber air tanah yang relatif banyak tersedia di zona ini karena Basin Wonosari merupakan daerah berkumpulnya air tanah
di
wilayah
Gunungkidul.
Hal
itu
ditandai
dengan
banyaknya sumur-sumur gali yang dibuat penduduk untuk mengambil air tanah sebagai sumber air bersih, di samping juga dijumpainya sumur-sumur bor pada banyak lokasi, seperti di Desa Ngijorejo, Wareng, Wonosari, serta Duwet. Berdasarkan data dari Sub Dinas Pengairan, DPU Kabupaten Gunungkidul (2005), sumur bor yang ada di zona Basin Wonosari terdapat di 35 lokasi. Meskipun tidak merata penyebarannya, air tanah di zona Basin Wonosari relatif dangkal dan cukup potensial untuk diturap. Penurapan air tanah dengan sumur bor ini ditujukan untuk mencukupi
kebutuhan air bersih di wilayah sekitar
Wonosari maupun wilayah Perbukitan Karst yang merupakan wilayah rawan air bersih. Ketiga, berdasarkan uji baku mutu
- 62 -
kualitas air Sungai Oya tidak layak dijadikan sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan domestik karena air telah banyak tercemar oleh limbah cair yang berasal dari beberapa industri rumah tangga yang ada di sekitar daerah aliran sungai. Zona Pegunungan Seribu Zona ini dikenal sebagai Perbukitan Karst Gunung Sewu dengan kondisi geomorfologi dan tanah yang relatif kurang subur. Berdasarkan data tahun 1994 - 2004, curah hujan rerata tahunan yang jatuh di zona ini sebesar 1.833 mm
dengan hari
hujan rerata tahunan sebanyak 102 hari (data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul). Hari hujan rerata tahunan terendah dialami seluruh zona ini terjadi pada bulan Juli hingga Seprtember. Di wilayah ini, air hujan yang jatuh ke atap rumah umumnya dimanfaatkan dengan jalan ditampung dalam bak penampung air yang dikenal dengan bak PAH (Penampungan Air Hujan).
Bak
PAH
merupakan
penampung
buatan
untuk
menampung air hujan yang dimiliki secara perorangan/keluarga maupun
kelompok.
Air
yang
ditampung
dalam
bak
penampungan air oleh penduduk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan domestik/rumah tangga lainnya. Hampir seluruh penduduk (70 -
80%) di wilayah ini
mempunyai bak penampungan air hujan (PAH) dengan sumber dana pembangunannya berasal dari biaya sendiri (swadaya), atau dari bantuan pemerintah maupun bantuan yayasan sosial (LSM). Kisaran ukuran atau volume bak PAH antara 3 m 3 sampai 24 m 3 , tergantung dari kemampuan ekonomi penduduk yang memilikinya. Kebanyakan penduduk yang jauh dari keberadaan sistem pelayanan air bersih (sistem perpipaan), memanfaatkan bak PAH untuk menampung air hujan pada musim hujan. Hal ini dikarenakan pada saat musim hujan, sistem pelayanan air bersih (PDAM) justru mengurangi layanannya karena kondisi - 63-
sumber air yang kotor atau keruh. Sedangkan pada musim kemarau bak PAH berfungsi sebagai bak tandon pengisian air yang berasal dari pembelian kepada penjual air dengan truktruk tangki keliling. Untuk air permukaan, di zona Pegunungan Seribu sangat sedikit
ditemukan
sungai-sungai
permukaan.
Bentuk
air
permukaan yang banyak terdapat di zona ini adalah telaga, dengan jumlah sekitar 193 buah yang tersebar di 10 kecamatan (data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Guni.Jngkidul, tahun 2005). Namun demikian, tidak semua telaga atau bahkan sebagian kecil saja yang dapat dimanfaatkan sepanjang tahun dengan kualitas air relatif rendah. Ketika musim kemarau air telaga mengalami penurunan volume, bahkan banyak yang mengalami kekeringan. Pemanfaatan air telaga digunakan untuk keperluan
domestik,
seperti
mandi,
mencuci,
serta
untuk
memenuhi kebutuhan air minum ternak. Pada beberapa telaga dimanfaatkan penduduk hanya sebagai tempat mandi ternak, karena kebutuhan air telah terpenuhi oleh air bersih yang berasal dari dari mata air atau gua-gua. Menurut penelitian dari beberapa sumber, antara lain dari Sir M. Mac Donald & Partner (Desember, 1984) air tanah di zona Pegunungan Seribu sebenarnya cukup potensial karena terdapat banyak gua, luweng (lubang yang cukup dalam dan terjal di perbukitan karst serta terletak di jalur aliran sungai bawah tanah,
dengan
kata
lain
luweng
adalah
sumur alam
perbukitan karst) dan sungai bawah tanah.
di
Sungai-sungai
bawah tanah yang banyak terdapat di zona ini mengalir melalui jalur-jalur gua pelarutan batu gamping. Sungai bawah tanah ini merupakan Pegunungan
potensi Seribu.
sumberdaya
air
Beberapa
belum
yang
besar di
dapat
zona
dimanfaatkan
karena sulitnya menjangkau air dalam luweng-luweng yang dalam dan terjal. Namun beberapa di antaranya, seperti di Gua Bribin, sudah dimanfaatkan dengan cara membendung dan
- 64-
memompa air ke atas melalui pipa-pipa di dalam gua. Untuk upaya tersebut tentu saja dibutuhkan dukungan teknologi dan sumber pendanaan yang cukup memadai. Sesuai dengan topografi khusus berupa kawasan karst yang tersusun oleh batu gamping dan terumbu karang, maka jarang dijumpai aliran sungai permukaan tetapi berupa aliran sungai bawah tanah. Mata air yang umumnya berupa muaramuara sungai bawah tanah dan mata air terlindung yang terdapat di wilayah ini diperkirakan mencapai 79 buah (data terlampir). Dari 79 mata air tersebut, hanya 13 mata air yang tidak mengalir di musim kemarau. Mata air karst yang mempunyai debit sangat besar adalah mata air Baron (8.200 liter/detik), Ngobaran (180 liter/detik), Sundak (200 liter/detik), Sumuran (260 liter/detik), Kali Suci (170 liter/detik), dan Beton (100,9 liter/detik). Mata air Baron telah dimanfaatkan untuk sumber air bersih penduduk, namun pemanfaatannya masih relatif lebih kecil dibandingkan potensi yang ada. Berdasarkan Baku Mutu Lingkungan Propinsi D.I. Yogyakarta, analisis laboratorium terhadap kimia air tanah menunjukkan bahwa kualitas air di mata air karst Kabupaten Gunungkidul termasuk kategori golongan A dan B. Kualitas air golongan A merupakan air yang dapat digunakan sebagai sumber air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu, sedangkan golongan B adalah air baku yang baik untuk air minum dan keperluan rumah tangga lainnya tetapi harus diolah atau dimasak terlebih dahulu. Pada umumnya potensi sumber mata air di kawasan karst tersebut sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan penduduk.
Hal ini disebabkan
karena lokasi sumber air baku jauh dari lokasi pemukiman penduduk dan letaknya jauh di bawah permukaan tanah, sehingga memerlukan biaya yang cukup mahal dan teknologi tinggi untuk dapat mengangkat air dari sumber air tersebut.
- 65-
-
Zona Pesisir Wilayah Kabupaten Gunungkidul mempunyai garis pantai
sepanjang
+ 70 km yang membentang dari barat ke timur.
Wilayah di sekitar garis pantai merupakan wilayah pesisir, secara umum dikelompokkan ke dalam 3 zona yakni : (i)
akuifer produksi sedang dengan persebaran lokal Kualitas air tanah zona yang terletak di lembah antar bukit karst ini baik; dengan sifat fisik jernih, segar dan berasa tawar, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber
air
bersih
(air
minum
dan
kebutuhan
rumahtangga lain) di samping juga untuk irigasi sawah tadah hujan. (ii)
akuifer produksi rendah dengan persebaran lokal Kualitas air tanah
di zona
ini
relatif lebih
buruk
dibanding zona (i), karena mengandung garam yang tinggi. Sifat fisik airtanah jernih tetapi berasa payau, sehingga tidak dimanfaatkan sebagai sumber air bersih oleh penduduk. Zona ini terletak di data ran pantai. (iii) non akuifer atau daerah langka air tanah. Zona ini terletak di satuan perbukitan karst yang relatif tidak tembus air, sehingga air hujan yang jatuh di atasnya akan
langsung
hilang
dan
masuk melalui
lubang-lubang pelarutan dan mengalir menuju sistem aliran air bawah tanah yang sulit dilacak.
Hampir
sebagian besar air tanah di zona ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.
3.2. Kondisi wilayah kecamatan rawan air Hampir seluruh wilayah di Gunungkidul merupakan wilayah rawan air, yakni wilayah yang selalu mengalami kelangkaan air, di setiap musim kering (kemarau). Dari 18 kecamatan yang ada, 11 diantaranya
merupakan
wilayah
- 66-
yang
menjadi
langganan
kekeringan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin yang relatif tinggi (lihat Tabel 3.2). Wilayah kecamatan rawan air umumnya berada di zona selatan (Zona Pegunungan Seribu), kecuali Kecamatan Wonosari. Di Kecamatan Wonosari hanya 2 dari 14 desa yang merupakan wilayah rawan air, yaitu di bagian selatan wilayah kecamatan tersebut. Tabel 3.2 WILAYAH KECAMATAN RAWAN AIR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL No Kecamatan
Des a Dusun
Jumlah Jumlah KK Jiwa
%KK Miskin
% Jiwa Miskin
1 Rongkop
7
61
3869
18872
64,13
51,48
2 Girisubo
8
59
5553
17564
41,71
38,94
3 Tanjungsari
5
67
6313
26881
43,31
44,31
4 Tepus
5
52
5368
20734
58,96
48,59
5 Saptosari
7
23
3198
11617
58,19
62,80
6 Panggang
6
34
5997
21932
44,22
48,40
7 Purwosari
2
13
2448
8273
46,73
47,65
8 Paliyan
4
29
4298
14021
58,72
59,08
9 Ponjong
7
13
1068
4609
62,55
54,44
10 Semanu
4
16
2375
7046
46,48
54,04
11 Wonosari
2
6
1568
7007
65,50
58,78
373 ~2055
158556
53,68
51,68
JUMLAH
57
Sumber : Bag1an Kesra, Setda Kab. Gunungk1dul, Th. 2006, d1olah.
Wilayah kecamatan rawan air pada tabel 3.2 adalah kondisi sebelum gempa bumi yang terjadi 27 Mei 2006. Tahun 2007 wilayah rawan air di Gunungkidul bertambah sebanyak 41 desa, terdiri dari 239 dusun di 7 kecamatan yang sebagian besar berada di zona utara.
Meluasnya wilayah rawan air baru setelah gempa
bumi terjadi akibat air tanah permukaan yang ada di beberapa lokasi di zona utara menghilang atau bergeser, sehingga air tanah yang sebelum gempa tersedia cukup ban yak menjadi hilang. Implikasi dari kondisi tersebut, wilayah yang sebelumnya tidak - 67-
termasuk wilayah rawan kekeringan kemudian menjadi wilayah rawan kekeringan baru pasca gempa bumi. Data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan wilayah kekeringan di Gunungkidul Tahun 2007 bertambah 7 kecamatan di luar wilayah rawan air pada tabel 3.2 Kecamatan tersebut berada di zona tengah dan utara, yakni kecamatan ; Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Karangmojo, dan Playen. Meluasnya wilayah rawan air sudah tentu membawa dampak pada meningkatnya jumlah penduduk yang inengalami kesulitan akses air bersih, yaitu dari 158.556 jiwa ( 42.055 KK) menjadi 218.264 jiwa (58.332 KK). Dampak tersebut sangat membebani terutama bagi penduduk yang tidak terbiasa dengan kondisi rawan air karena tinggal di daerah yang semula berkecukupan air. Selama ini di musim penghujan penduduk Gunungkidul mengandalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dari PDAM, PAH, mata air, sumur gali, serta telaga. Sedangkan pada musim kemarau sebagian besar penduduk memanfaatkan cadangan penampungan air hujan (PAH), Hidran Umum (HU), atau dropping air. Cadangan air dalam dikonsumsi selama
PAH dengan volume 9 m 3 dapat
+ 2 bulan. untuk satu keluarga (5 jiwa).
Cara lain dalam pengadaan air khususnya bagi masyarakat yang lebih mampu yakni dengan membeli dari pedagang air dengan harga berkisar antara Rp. 75.000,00 - Rp. 150.000,00 pertangki untuk volume 5000 liter air. Tinggi rendahnya harga tergantung pada lokasi, semakin sulit lokasi dijangkau semakin mahal harga air. Lokasi yang sulit dijangkau umumnya adalah lokasi yang terletak jauh dari jalan beraspal sehingga tangki harus masuk ke dalam melalui jalan tak beraspal, atau letaknya yang berada di atas bukit dengan kondisi jalan yang beresiko sehingga lokasinya sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat (termasuk tangki). Jika ada pedagang air (tangki swasta) yang sampai ke wilayah sulit, harga jual air sudah sangat tinggi, sehingga bagi keluarga miskin jelas tidak mampu membeli. Harga
- 68 -
air di lokasi tersebut bisa mencapai antara Rp. 150.000,00 - Rp. 200.000,00 dengan kapasitas tidak penuh (3000 liter). Sebab jika satu tangki penuh maka armada tidak akan mampu naik sampai lokasi.
3.3. Kebutuhan air masyarakat Jumlah
kebutuhan
air
bagi
masyarakat
khususnya
masyarakat miskin di Gunungkidul, secara umum dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, cakupan pelayanan air, serta potensi sumberdaya air. Jika jumlah penduduk miskin yang mengalami
kesulitan
akses
air
bersih
bertambah,
maka
kebutuhan pemenuhan air bersih juga bertambah. Dengan menggunakan kriteria kebutuhan air bersih yang ditetapkan oleh PBB (minimal 20 liter/orang/hari), maka dari perhitungan air bersih
yang
dibutuhkan
untuk
mencukupi
kebutuhan
masyarakat di wilayah rawan air adalah sekitar 3,17 juta liter/hari (tahun 2006) dan bertambah menjadi 4,37 juta liter/hari (tahun 2007). Dari jumlah tersebut 1,58 juta liter/hari merupakan kebutuhan air bagi masyarakat miskin (tahun 2006). Dari perhitungan kebutuhan air pada level rumah tangga miskin dengan asumsi 1 kepala keluarga terdiri dari 5 jiwa, maka konsumsi air yang dibutuhkan setiap bulan adalah sekitar 3000 liter (sesuai kriteria PBB yakni minimal 20 liter/orang/ hari). Jika 3000 liter air tersebut harus dicukupi dengan cara membeli, maka paling tidak KK miskin di Gunungkidul harus menyediakan dana minimal Rp. 75.000,00 per bulan untuk konsumsi air. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 121.436,00/kapita/bula n, tentu saja pengeluaran hanya untuk air tersebut sangat tinggi karena lebih dari 50°/o pendapatan penduduk miskin digunakan untuk air bersih.
Sedangkan menurut kajian UNDP dalam
Human Development Report (2006), kaidah pokok yang perlu diperhatikan dalam perluasan akses air pro-poor bahwa jangan
- 69-
ada rumah tangga yang harus membelanjakan lebih dari 3% pendapatannya untuk air. Dengan demikian dilihat dari sisi pembelanjaan
rumah
tangga
miskin,
akses
air
bersih
di
Gunungkidul masih belum mencerminkan perluasan akses air yang pro-poor,
karena rumah tangga miskin masih harus
membelanjakan lebih dari 50% dari pendapatannya, atau jauh di atas 3% sebagaimana ditentukan oleh UNDP, untuk air bersih. Untuk cakupan pelayanan air bersih terkait dengan sistem penyediaan air bersih. Secara umum sistem penyediaan air bersih di Gunungkidul terdiri dari 2, yakni sistem perpipaan dan non
perpipaan.
Sistem
perpipaan
dikelola
oleh
PDAM
(Perusahaan Daerah Air Minum) dan OPPA (Organisasi Petani Pemakai Air), sedang sistem
non
perpipaan dikelola oleh
masyarakat secara swadaya maupun kalangan swasta. Upaya dan peranserta kalangan swasta dalam penyediaan air bersih di Gunungkidul secara umum terbagi dalam 2 kategori, yakni swasta yang bersifat profit oriented (para pedagang air) maupun swasta yang bersifat "charity" (para donatur air bersih). Dalam kajian ini selanjutnya yang dimaksud swasta adalah lembaga/ institusi donatur air bersih yang kegiatannya lebih bersifat charity.
Pada
sistem
penyediaan
air
bersih
non
perpipaan,
umumnya sumber air yang dikelola adalah mata air, air hujan, air tanah bebas, dan air tanah tertekan. Air tanah bebas adalah air tanah dangkal yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membuat sumur gali. Sedang air tanah tertekan dimanfaatkan dengan membuat sumur pompa dalam. Pemanfaatan air hujan dilakukan dengan membangun bak PAH (Penampungan Air Hujan),
sedangkan
untuk
mata
air
dilakukan
dengan
membuatkan bangunan Perlindungan Mata Air (PMA). Dalam sistem perpipaan, sumber air yang dimanfaatkan adalah mata air, sungai bawah tanah, dan air tanah tertekan.
- 70-
Untuk sistem perpipaan yang dikelola oleh PDAM cakupan pelayanan sudah mencakup hampir seluruh wilayah kecamatan di Gunungkidul, yakni 18 wilayah pelayanan. Sistem air bersih di Gunungkidul selama ini dilayani dari 4 titik layanan, yakni Sub Sistem Seropan di Kecamatan Ponjong, Sub Sistem Bribin di Kecamatan
Semanu,
Tanjungsari, Saptosari.
serta
Sub
Sub
Sistem
Sistem
Masing-masing
Baron
di
Kecamatan
Ngobaran
di
Kecamatan
sub sistem
mempunyai
cakupan
wilayah pelayanan, kapasitas volume air, serta fasilitas transmisi seperti pompa, tangki dan pipa distribusi yang berbeda. Namun demikian menurut kajian yang pernah dilakukan oleh Bappeda (2001) terhadap sub sistem Ngobaran dan Bribin, pemenuhan air bersih dengan sistem perpipaan masih terdapat beberapa kendala diantaranya ; sumber air, kapasitas produksi dan distribusi, mechanical electrical (ME), hidraulis jaringan, serta
teknik
permasalahan
pengoperasian pokok
peralatan
tersebut
kemudian
permasalahan lain yang semakin
ME.
Dari
lima
berkembang
kompleks,
diantaranya
ke ;
peletakan bangunan pembagi (reservoir), ketinggian daerah pelayanan, diameter dan panjang pipa yang digunakan, kinerja operator, dan sebagainya. Ketersediaan sumber air sangat diperlukan dalam suatu sistem penyediaan air bersih karena kepastian ketersediaan dalam
kuantitas
dan
kualitas
sangat
diperlukan
dalam
perencanaan pelayanan air bersih. Ketersediaan sumber air juga sangat mempengaruhi kapasitas produksi yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah pelayanan. Penentuan
besarnya
kapasitas
produksi
perlu
disesuaikan
dengan kapasitas dari sumber air yang bisa diambil. Besarnya kapasitas produksi inilah yang akan dijadikan acuan untuk menentukan
besarnya
berpengaruh
dalam
kapasitas penentuan
terdistribusi luasnya
yang
cakupan
sangat wilayah
pelayanan dan banyaknya sambungan di daerah pelayanan.
- 71 -
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI AIR OLEH PDAM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 1998 - 2005
9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000
.,
4,000,000
-
3,000,000
I
2,000,000 1,000,000 0
I
f-----=-19=-=9=8---, 1999
I I
I -I
I
2000
2001
2002
2003
2004
-·
2005
0 Diproduksi OTerdistribusi OTerjual
1111 Hi Ia 1'!2___
----=='------------------------
Sumber data : Gunungkidul Dalam Angka, 1998-2005.
Gambar 3.1 Diagram Produksi dan Distribusi Air Oleh PDAM Dari
data
tahun
1998 -
2005
(Gambar 3.1)
dapat
dikatakan bahwa air yang mampu diproduksi oleh PDAM sebagai BUMD yang berperan dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat masih ada kebocoran (hilang). Rata-rata prosentase kebocoran tiap tahun adalah sekitar 30,44°/o dari jumlah air yang diproduksi. Meskipun angka volume kebocoran tersebut masih dalam batas toleransi faktor kebocoran yang diijinkan yakni antara 30 - 40% (dalam Petunjuk Teknis Perencanaan Penyediaan Air Bersih Ditjen Cipta Karya, 1998), namun kondisi tersebut
tetap
berkepentingan.
merugikan Bagi
PDAM
khususnya kebocoran
bagi
pihak
tersebut
yang dapat
menurunkan total revenue karena air yang seharusnya terjual menjadi terbuang. Bagi pelanggan kebocoran menyebabkan volume air bersih yang diterima tidak optimal, sedangkan bagi masyarakat umum (non pelanggan) kebocoran tersebut dapat mengurangi akses terhadap air bersih yang didistribusikan oleh PDAM.
- 72-
3.4. Kebijakan pemenuhan air bersih yang dilakukan Pemda Pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu kebijakan prioritas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul setiap tahun. Upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dilakukan dengan berbagai alternatif kebijakan dan inovasi dari tahun ke tahun. Namun jangkauan layanan dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat masih belum dapat mencapai target, sehingga masalah kekeringan dan kelangkaan air bersih terutama di musim kemarau masih tetap merijadi prioritas kebijakan Pemda. Untuk
memperluas
layanan
air
bersih,
Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan target berdasarkan kategori
wilayah. Target jangkauan
layanan air bersih di
perkotaan 85% dan desa 65%. Namun jangkauan layanan PDAM sebagai penyedia air bersih terhadap rumah tangga dari tahun 1998 - 2005 masih sangat jauh dari target tersebut yakni antara 7,45% -
18,95%. Jangkauan layanan PDAM yang
direpresentasikan oleh jumlah rumah tangga pelanggan PDAM terhadap jumlah rumah tangga di Gunungkidul dari tahun 1998 - 2005 masih sangat rendah (Gambar 3.2). JANGKAUAN LAYANAN PDAM TERHADAPRUMAHTANGGA TAHUN 1998 - 2005 160000 1~000~~--~~~rr--~
140000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 ~000
40000 30000 20000 10000 0
~~..____,____.___
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
~---~-----·---~·~--~
l-~~
DRUMAH TANGGA EJ RT PELANGGAN PI:)~~J
Sumber: Gunungkidul Dalam Angka Th. 1998- 2005, diolah.
Gambar 3.2 Jangkauan Layanan PDAM - 73-
2005
PDAM
selama
ini
kebutuhan air bersih
memang bagi
belum
mampu
memenuhi
masyarakat di seluruh
wilayah
Gunungkidul. Pada musim kemarau bahkan PDAM terpaksa harus melakukan penjadwalan bergilir dalam mensuplai air kepada pelanggan. Kondisi tersebut semakin parah dengan adanya
kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) yang
menyebabkan biaya operasional PDAM meningkat sementara tarif air belum dapat dinaikkan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan PDAM untuk meningkatkan pelayanan adalah baru dengan perbaikan sistem perpipaannya saja. Untuk memperluas layanan air bersih bagi masyarakat Gunungkidul,
tugas dan kewenangan tidak hanya dibebankan
pada
saja.
PDAM
.
Pemerintah
dalam
hal
ini
Pemerintah
'
Kabupaten
Gunungkidul
tetap
mempunyai
peran
penting
sebagai penyedia layanan air bersih bagi masyarakat. Karena sebagai daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal, Gunungkidul
memiliki
karakteristik
wilayah
sumberdaya air yang khas menyebabkan
dan
potensi
ketersediaan air
alamiah juga berbeda dibanding daerah lain. Dalam kaitannya sebagai daerah tertinggal dan wilayah rawan air, mulai tahun 2005 Pemkab mempunyai prioritas program ; penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, ketahanan pangan, penanganan energi, serta penanganan air bersih. Khusus untuk menangani air bersih, Pemda melakukan dengan lima langkah kebijakan yakni : 1) Pipanisasi, digunakan bila secara teknis letak geografis wilayah
memungkinkan
untuk menggunakan jaringan
transmisi pipa yang selama ini dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan langsung ke pelanggan. 2) Swadaya mandiri, langkah ini dijalankan apabila wilayah tersebut tidak mungkin secara teknik menggunakan pipa karena letak geografisnya lebih tinggi dari letak bak penampungan PDAM. Tetapi memiliki sumber air yang - 74-
debitnya
memenuhi
standart.
Dalam
langkah
ini
pemerintah membantu menyiapkan dana dan peralatan untuk mengangkat air tersebut, setelah itu diserahkan ke masyarakat baik pemasangan jaringan ke rumah-rumah, operasional
dan
perawatannya
sehingga
masyarakat
harus berswadaya. 3) Penampungan Air Hujan (PAH), langkah ini dilakukan bila langkah 1 dan 2 tidak bisa dijalankan. PAH mulai tahun 2006 telah dibangun denga kapasitas yang lebih besar tidak lagi berkapasitas 5 m 3 tetapi berkapasitas 15 m 3 . Dengan perhitungan setiap KK terdiri dari 5 jiwa dan hitungan musim kemarau selama 3 bulan. Sehingga PAH dengan kapasitas 15m 3 dapat memenuhi kebutuhan air minum selama musim kemarau. 4) Dropping langkah
air ini
dengan dilakukan
menggunakan
armada
jika
1-3
langkah
tangki,
tidak
bisa
dilakukan.
Dropping
merupak~m
langkah darurat dan pemerintah kabupaten
air
dengan
tangki
sebenarnya
tidak akan melakukannya jika tidak mendesak. Namun dalam implementasi di lapangan, dropping air masih menjadi rutinitas dan kegiatan yang diandalkan untuk pemenuhan
air
bersih
bagi
masyarakat.
Hal
ini
ditunjukkan oleh masih tingginya permintaan dan usulan masyarakat kepada Pemda untuk melakukan dropping air, terutama pada saat musim kering tiba. 5) Konservasi
dan
rehabilitasi
sumber-sumber
air
dan
lingkungannya agar tetap terawat serta tidak merusak ekosistem. Manajemen
pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
kekeringan,
sejak
air
bersih
Gunungkidul
tahun
2006
perubahan pola yakni ;
- 75-
juga
yang untuk
diterapkan menangani
mengalami
sedikit
0 Untuk 11 kecamatan rawan air (sesuai tabel 3.2) langsung ditangani oleh kecamatan masing-masing. 0 Untuk 7 kecamatan yang mengalami kekeringan pasca gempa masih ditangani oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Kewenangan yang diberikan kepada kecamatan rawan air terkait dengan manajemen pelayanan air bersih mencakup antara lain: pengelolaan dana dropping air, pelaksanaan dan pengaturan distribusi air, pengelolaan dan pemeliharaan armada tangki, serta pemetaan dan data wilayah rawan air. Sedangkan
bagi
tujuh
tambahan,
manajemen
Pemerintah
kabupaten.
kecamatan
pelayanan
wilayah
masih
rawan
ditangani
air oleh
Dengan mengoperasikan 7 armada
tangki untuk melayani wilayah 7 kecamatan tersebut, dana dropping air yang disiapkan pemerintah kabupaten sebesar Rp.
533.384.000,00 dari APBD Kabupaten. Jumlah dana tersebut direncanakan untuk melayani dropping air mulai bulan Agustus - Desember. Namun menurut seorang narasumber di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, sampai bulan September
(2007) saja dana yang telah dikeluarkan untuk dropping air telah mencapai Rp. 500.000.000,00. Dana sebesar itu tentusaja belum termasuk dana dropping air yang dikelola oleh sebelas kecamatan yang termasuk wilayah rawan air. Besarnya dana yang dibutuhkan masing-masing kecamatan berbeda, tergantung dari jumlah penduduk yang mengalami kesulitan air, luas/cakupan wilayah rawan air, serta volume air yang mampu didistribusikan oleh pelaksana. Sumber dana yang dikelola oleh masing-masing kecamatan juga berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Sumber pendanaan air bersih di Kabupaten Gunungkidul tidak hanya berasal dari APBD Kabupaten saja, melainkan juga dari APBN melalui Propinsi (Dana dekon/DIPA), APBD Propinsi (DIP Propinsi), serta dari dana tugas pembantuan. Dana dari
- 76-
pusat untuk air bersih juga melalui program khusus seperti PDPSE-AB (Program
Penanggulangan
Dampak Pengurangan
Subsidi Energi untuk Air Bersih) yang dialokasikan untuk pembuatan bak PAH. Selain dari pemerintah, sumber dana pemenuhan air bersih di Gunungkidul juga berasal dari bantuan hi bah dari beberapa negara antara lain: Jerman, Jepang dan Inggris. Dana hibah dari beberapa negara tersebut umumnya digunakan untuk pembiayaan proyek pengangkatan air bersih dari sumber air bawah tanah skala besar seperti. di Bribin (Jerman) dan Baron (Jepang). Yang terbaru yakni dana hibah dari pemerintah Jepang sebesar Rp. 84,6 M untuk pembangunan proyek air bersih di Baron. Selain untuk memperluas akses layanan air bersih proyek tersebut juga untuk meningkatkan kapasitas intake sistem air minum (air bersih) yang sudah ada yakni sistem Ngobaran. Selain dari luar negeri, donatur dalam membantu upaya pemenuhan air bersih juga berasal dari kalangan lembaga non pemerintah dalam negeri. Lembaga tersebut antara lain berasal dari kalangan perbankan swasta, LPM (Lembaga Pengabdian Masyarakat) dari beberapa Universitas (Perguruan Tinggi) di Yogyakarta, serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan kondisi kekeringan di Gunungkidul. Bentuk bantuan yang
mereka
berikan
tidak terbatas
berupa
dana
(cash
transfer), namun juga berupa bantuan air bersih (dropping air),
bantuan teknis, sarana prasarana (seperti bak air, pampa, armada tangki), serta bentuk-bentuk pendampingan dalam pembangunan dan penyediaan sarana prasarana air bersih, misalnya pengembangan rancangan konstruksi pembuatan bak PAH (penampungan air hujan). Peranserta swasta dan lembaga-lembaga tersebut sangat membantu upaya Pemda
dalam pemenuhan air bersih bagi
masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh pihak ini selain membantu perluasan akses layanan air bersih, juga mampu
- 77-
menumbuhkan swadaya dan inisiatif dari masyarakat pengguna untuk upaya pemenuhan air bersih secara mandiri. Inovasiinovasi pengelolaan air bersih dan pengembangan sarana prasarana pendukung penyediaan air merupakan salah satu wujud peran swasta dan lembaga-lembaga tersebut di atas.
- 78-
BAB IV HASILDANPEMBAHASAN Analisa kebijakan pemenuhan air bersih dimaksudkan sebagai suatu bentuk perencanaan dengan menggunakan metode AHP. Analisa terhadap kebijakannya sendiri dikaji dengan menggunakan komponen informasi yang relevan (Dunn ; 2002) antara lain adalah: masalah kebijakan, alternatif kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan
hasil
guna
kebijakan.
perencanaan dengan standar
yakni
model
Dalam
metode AHP, proyeksi
penyusunan menggunakan
(forward
hirarki
untuk
bentuk hirarki
process)
dan
model
perencanaan (backward process). Penggabungan kedua model hirarki tersebut dalam satu proses analisis dimaksudkan untuk tercapainya perencanaan yang lebih efektif (Bambang Permadi; 1992). Kondisi yang diinginkan di masa depan ditentukan kemudian melalui model proyeksi dan berikutnya kebijakan yang diperlukan untuk mencapainya ditentukan dalam model perencanaan. Dalam kajian ini proses pembuatan hirarki forward - backward
process dilakukan sekaligus, yakni hirarki tersebut dibuat secara bersamaan, tidak bertahap. Untuk kasus seperti ini menurut Bambang (1992), 1
dalam
AHP
akan
berlaku
2
asumsi
akibat
adanya
keterbatasan waktu dan biaya yang merupakan kendala besar dalam penerapan model AHP. Kedua asumsi tersebut adalah: (1) menganggap skenario yang diproyeksikan sama dengan skenario yang diinginkan. (2) proses forward - backward hanya berlangsung sekali dan hasilnya dianggap sudah "converged." Berdasarkan kondisi, literatur terkait sebagaimana dijelaskan dalam bab II, dan informasi dari para ahli (expert) yang terdiri dari pejabat/staf yang memahami masalah serta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan air dan merasakan akibat kelangkaan air bersih setiap tahun, maka susunan hirarki forward - backward process 1
Bambang Permadi, AHP, PAU-EK-UI, Jakarta, tahun 1992, hal. 107.
- 79-
pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :
I
LEVEL 1: GOAL/TUJUAN
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I LEVEL 2: AKTOR
I ~
l i
LEVEL 3: TINDAKAN
PEMDA
I . Proyek PAH
Proyek Pipanisasi
I I ~
I
Fasilitasi SIPAS
Droping air
MASYARAKAT PENGGUNA
f-
1
~ rl
Perluasan jaringan pipa
Status Quo
Insiatif/swadaya pemanfaatan sumber air lokal
Manajemen penyediaan air bersih skala lokal
I
f-
Mengefektifkan jaringan yang ada
H
Pemberian subsidi tarif
Pendanaan yang efisien
rl H
I
Bantuan air bersih
Pengenalan teknologi
..__
Bantuan saran a prasarana
Penyediaan warung air
I
I LEVEL 4: SKENARIO/ TARGET
I SWASTA/ LSM
Peningkatan delivery order
Peningkatan partisipasi masyarakat
I
Penguasaan teknologi sederhana
I
Targeting bantu an/ subsidi
GAMBAR 4.1 HIRARKI MODEL PROYEKSI (FORWARD PROCESS)
Hirarki model proyeksi level pertama pada gambar 4.1 di atas merupakan tujuan utama dari analisis yang akan dilakukan yakni masa depan pemenuhan air bersih di Kabupaten Gunungkidul. Di level 2 terdapat pelaku/aktor yang dianggap mempengaruhi masa depan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin. Ada em pat pelaku/aktor yang secara umum berperan, yakni: 1). Pemda, mencakup SKPD-SKPD (Satuan Kerja
Perangkat
Daerah) yang ada di kabupaten serta terkait langsung dengan penanganan air bersih, diantaranya: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Pekerjaan
Masyarakat Umum
(Dinas
(DPU),
Pembangunan/Kesejahteraan
Rakyat
Sobermas), Bagian (Bagian
Dinas Ekonomi
Ekobang/
Kesra), serta Bappeda sebagai badan perencana daerah. - 80-
2). masyarakat pengguna, adalah masyarakat yang menjadi sa saran/target
pelayanan
air
bersih
( dalam
hal
ini
masyarakat miskin yang mengalami kesulitan air bersih). 3).
PDAM,
merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang
bertugas memberikan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sebagai sebuah badan usaha maka orientasi kegiatan
PDAM
adalah
profit,
namun
karena
status
kepemilikannya oleh pemerintah maka kegiatan pelayanan dengan orientasi publik juga tetap menjadi perhatian PDAM dalam menjalankan usahanya. 4). swasta/LSM, yaitu pihak-pihak di luar Pemda, masyarakat pengguna serta PDAM, yang terdiri dari lembaga-lembaga donatur yang terlibat mengupayakan pemenuhan air bersih di Gunungkidul, serta orientasi kegiatannya lebih bersifat charity.
Pada level 3 dijabarkan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku atau aktor dalam rangka pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin, yaitu: •
Pemda Ada 4 kegiatan utama yang telah dilakukan Pemda dalam rangka pemenuhan air bersih yakni;
pembuatan bak PAH
(Penampungan Air Hujan), proyek pemasangan sambungan pipa (pipanisasi),
fasilitasi
Sistem
Pengelolaan
Air
Sederhana
(SIPAS), serta dropping air dengan menggunakan armada tanki. •
Masyarakat Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna (khususnya masyarakat miskin) ada 3 yakni: a) status quo, masyarakat tidak melakukan tindakan apa-apa hanya berperan sebagai penerima atau pasif dalam kegiatan/upaya pemenuhan air bersih; b) swadaya, yakni masyarakat melakukan inisiatif/ swadaya mandiri
dalam
pemenuhan
- 81 -
air
bersih
dengan
memanfaatkan sumber air lokal ataupun membeli air ke pihak swasta; c) manajemen penyediaan air bersih skala lokal, dimana masyarakat secara kelompok membentuk manajemen pengelolaan
air
bersih
skala
lokal,
misalnya
dalam
pengelolaan warung air (hidran umum). •
PDAM Kegiatan utama yang dilakukan oleh PDAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih khusus bagi masyarakat miskin
ada
empat
yakni;
mengefektifkan )anngan
pipa
perluasan yang
jaringan
telah
ada,
pipa,
pemberian
subsidi/tarif berlangganan, serta penyediaan warung air. •
Swasta/LSM Tindakan yang dilakukan oleh swasta/LSM adalah ; bantuan air bersih, bantuan sarana prasarana, serta pengenalan teknologi sederhana (tepat guna) terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih skala lokal. Level
terakhir
dari
model
proyeksi
adalah
pemilihan
skenario/target, terdiri atas: •
Skenario pertama: pendanaan yang efisien Skenario pendanaan yang efisien ini yakni pembelanjaan khusus untuk pemenuhan air bersih yang dikeluarkan Pemda dapat lebih efisien namun tetap efektif/tepat sasaran.
•
Skenario kedua: peningkatan delivery order Yang dimaksud skenario ini yakni akan semakin banyak air bersih yang bisa diterima/sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
•
Skenario ketiga: peningkatan partisipasi masyarakat Yang dimaksud skenario ini yakni peranserta masyarakat dalam pemenuhan air bersih diharapkan akan semakin meningkat di masa mendatang.
•
Skenario keempat: penguasaan teknologi tepat guna
- 82-
Skenario ini yakni semakin banyak masyarakat yang mampu menguasai teknologi sederhana untuk memanfaatkan potensi sumber air lokal. •
Skenario kelima: targeting bantuan/subsidi Skenario ini yakni pemberian bantuan/subsidi air bersih bisa lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang rentan sehingga jangkauan layanan air bersih bagi masyarakat dapat diperluas. Masing-masing skenario/target tersebut bisa saling mendukung
satu sama lain.
Misalnya dalam
pencapaian target peningkatan
delivery order dan penguasaan teknologi tepat guna diperlukan adanya
peningkatan
partisipasi
masyarakat.
Demikian
halnya
dengan
peningkatan delivery order dan pendanaan yang efisien, akan dapat dicapai jika ada targeting bantuan/subsidi.
LEVEL 1: GOAL/TUJUAN
LEVEL 2: TARGET/ SKENARIO
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I Pendanaan yang efisien
Perluasan akses air
I Peningkatan Partisipasi masyarakat
I
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
l
Penguasaan teknologi sederhana
Targeting bantu an/ subsidi
l
UNGKUNGAN GEOGRAFIS
TEKNOLOGI
EKONOMI
l LEVEL4: AKTOR
PEMDA
I LEVEL 5: TINDAKAN/ KEBIJAKAN
Pembangunan Sarana Air Bersih
MASYARAKAT PENGGUNA
Pemberian bantuan/ subsidi
Manajemen air bersih skala lokal
BUMD/ PDAM
I l
Fasilitasi teknologi tepat guna
SWASTN LSM
I l
Penguatan kelembagaan
GAMBAR 4.2 HIRARKI MODEL PERENCANAAN (BACKWARD PROCESS)
- 83-
Hirarki model perencanaan (Gambar 4.2) terdiri atas lima level, dengan level pertama tujuan pemenuhan air bersih di Gunungkidul yang
diinginkan
di
masa
mendatang.
Level
kedua
merupakan
target/skenario yang diinginkan di masa depan di mana level ini hampir sama dengan level terakhir dari forward process. Sedangkan level
ketiga
adalah
masalah/hambatan yang
diperkirakan
dapat
menghambat pencapaian target yang diinginkan. Masalah/hambatan pemenuhan air bersih di Gunungkidul yang utama adalah kondisi gebgrafis,
teknologi,
serta
ekonomi.
Level
empat
merupakan
pelaku/aktor yang berperan atau berpengaruh dalam pencapaian target/skenario. Level empat backward process ini sama dengan level dua forward process. Level terakhir adalah pilihan kebijakan yang dianggap efektif untuk mengatasi masalah pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul sekaligus mencapai target yang diinginkan. Pilihan kebijakan yang optimal tersebut yakni : 1) Kebijakan pembangunan sarana air bersih yang meliputi pipanisasi, pembuatan bak PAH (penampungan air hujan), penyediaan warung air, pembuatan sumur bor, serta proyek pengeboran air/sungai bawah tanah skala besar seperti di Bribin dan Baron. 2) Kebijakan pemberian bantuan atau subsidi, yaitu pemberian bantuan
stimulan
ataupun
pemberian
subsidi
tarif
berlangganan air bersih yang diberikan kepada masyarakat yang rentan. 3) Kebijakan
manajemen
air bersih
skala
lokal,
mencakup
pengelolaan atau manajemen penyediaan air dalam satu komunitas lokal, misalnya organisasijmanajemen pengelolaan warung air (hidran umum) oleh masyarakat dalam satu dusun. 4) Kebijakan
fasilitasi
teknologi
tepat
guna,
merupakan
pemberian fasilitas teknologi sederhana untuk pemanfaatan potensi air lokal terutama di wilayah yang mempunyai sumber
- 84-
air bersih yang cukup potensial agar dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat. 5) Kebijakan penguatan kelembagaan, yakni komitmen bersama serta kerjasama antar para stakeholders dalam penyediaan air bersih sehingga upaya itu dijadikan sebagai gerakan/tindakan bersama antar para stakeholders. komitmen
bersama
antar SKPD
Kebijakan ini meliputi maupun
komitmen
dan
kerjasama antara Pemda dengan stakeholders lain. Kedua model hirarki yang telah terbentuk tersebut, kemudian diajukan kepada responden untuk dinilai. Dalam kajian ini responden terdiri dari 12 orang yang memahami permasalahan pemenuhan kebutuhan air bersih serta merasakan akibat kelangkaan air bersih di Kabupaten Gunungkidul. Responden terdiri dari unsur keempat aktor dalam
hirarki
forward-backward
yakni
dari
Pemda,
masyarakat
pengguna, PDAM, serta swasta/LSM. Pemda terdiri dari para personel yang
menangani
Pemberdayaan
masalah
Masyarakat,
kekeringan Bagian
di
Dinas
Kesejahteraan
Sosial Rakyat,
dan Dinas
Pekerjaan Umum, serta Bappeda. Sedangkan masyarakat pengguna berasal dari tokoh masyarakat yang berada di wilayah rawan air yakni di Kecamatan Panggang dan Kecamatan Purwosari. Sedangkan dari pihak PDAM dan swasta/LSM masing-masing hanya 1 responden, dari swasta/LSM berasal dari kalangan LSM yang sering memberikan bantuan penanganan air bersih di Gunungkidul. Di samping 12 responden tersebut, yang
memberikan
persepsinya
informasi yang mereka
tidak
ada beberapa narasumber melalui
kuesioner,
namun
berikan tetap sangat relevan dengan kajian
ini. Narasumber merupakan tokoh masyarakat (key person), pamong desa, serta masyarakat miskin di wilayah rawan air. Informasi dari mereka diperoleh melalui wawancara mendalam (indept interview). Total jumlah responden yang berhasil diwawancara adalah 20 orang. Meskipun jumlahnya tidak banyak namun pendapatnya dapat mewakili setiap unsur aktor yang diperlukan sebagai sumber informasi.
- 85-
Pengisian persepsi melalui cara peng1s1an kuesioner oleh 12 responden tersebut dilakukan dengan pengisian terpisah, karena tidak mungkin mengumpulkan semua responden dalam satu forum secara bersama. Untuk mencari hasil akhir metode pengisian terpisah ini, dilakukan dengan metode rata-rata ukur. Menurut Bambang Permadi, kelebihan metode rata-rata ini selain cocok untuk bilangan rasio atau perbandingan seperti skala dalam model Analitycal Hierarchy Process juga mampu mengurangi gangguan yang ditimbulkan salah satu bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil. 2 Untuk mencari nilai rata-rata ukur tersebut digunakan rumus dari rata-rata ukur sebagai berikut :
Di mana ; n = banyaknya responden
a 1 = Penilaian dari responden ke-i Dengan
rumus
tersebut,
karena
dalam
kajian
ini
ada
12
responden dengan pengisian terpisah menggunakan kuesioner, maka skala penilaian responden untuk setiap sel pada matriks banding pasangan (pairwise comparison) dihitung dengan :
Setelah nilai
rata-rata ukur dari skala penilaian responden ( aw)
untuk setiap sel dengan metode tersebut diperoleh, selanjutnya nilai tersebut dimasukkan dalam
masing-masing sel
matriks
banding
pasangan (pairwise comparison). Dengan bantuan software expert choice 2nd edition setelah sel diisi dengan nilai rata-rata ukur, dapat diketahui
bobot
prioritas
masing-masing.
Bobot
prioritas
yang
dihasilkan untuk hirarki forward - backward process dengan bantuan software expert choice 2nd edition adalah sebagai berikut : 2
Ibid., hal. 38
- 86-
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul {1.000)
LEVEL 1: GOAL/TUJUAN
I
I LEVEL2: AKTOR
(0.562)
~ LEVEL3: TINDAKAN
-
I
Proyek PAH
~
(0.217) Proyek Pipanisasi
.._
-
(0.204)
I
Status Quo
(0.031)
r-
Perluasan jaringan pipa
r-
Mengefektifkan jaringn yg ada
(0.026)
(0.113)
(0.068)
..._
Droping air
I
SWASTNLSM
(0.108)
I r-
Bantu an air bersih
(0.060) Insiatif/swadaya pemanfaatan sumber air lokal
Fasilitasi SIPAS
(0.066)
I
PDAM
(0.126)
(0.094)
-
I
MASYARAKAT PENGGUNA
PEMDA
Pengenalan teknologi
(0.012)
Manajemen penyediaan air bersih skala lokal
Pemberian su bsid i tariff
r-
(0.030)
(0.027)
(0.185)
1-
...._
Bantuan saran a prasarana
(0.036) Penyediaan warung air
...__
(0.035)
LEVEL4: SKENARIO/ TARGET
I Pendanaan yang efisien
J Peningkatan delivery order
(0.279)
(0.135)
I
I
Peningkatan partisipasi masyarakat
Penguasaan teknologi sederhana
(0.200)
Targeting bantu an/ Subsidi
(0.177)
(0.209)
GAMBAR 4.3 HASIL AHP MODEL PROYEKSI (FORWARD PROCESS)
Hasil AHP menunjukkan pihak yang dianggap paling berperan dalam pemenuhan air bersih di Gunungkidul adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya bobot nilai Pemda mengindikasikan bahwa responden mengharapkan Pemda masih menjadi aktor utama dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang dominan terlibat dalam
penanganan
air
bersih
antara
lain
Dinas
Sosial
dan
Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Sobermas), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekobang) dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta Bappeda. Bobot nilai Pemda yang sangat dominan yakni 0,562 menunjukkan bahwa proyek PAH, pipanisasi, fasilitasi SIPAS, serta droping air menjadi andalan dalam upaya pemenuhan air bersih.
- 87-
Peran Pemda yang dominan dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin, juga dikuatkan oleh pendapat dari masyarakat miskin sendiri sebagai pengguna layanan.
Dari hasil wawancara
dengan beberapa masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air, hampir seluruhnya berpendapat bahwa Pemda sangat diharapkan dalam
upaya
pemenuhan
air bersih
bagi
masyarakat terutama
masyarakat yang tinggal di wilayah rawan air.
Selama ini sudah
terpola jika masyarakat mengalami kelangkaan air bersih, upaya yang mereka lakukan adalah mengajukan usulan dropping air ke Pemda secara berjenjang dari level administrasi bawah (desa). Sedangkan dari kalangan swasta, peran penting Pemda sangat diharapkan terutama pada tersedianya database yang lengkap terkait dengan kekeringan serta wilayah/lokasi rawan air. Ketersediaan data tersebut akan memberikan informasi yang akurat kepada swasta sehingga bantuan yang akan diberikan dapat lebih efektif (tepat sasaran). Proyek pembuatan PAH (Penampungan Air Hujan) mempunyai bobot tertinggi (0,217) dalam tindakan yang perlu dilakukan Pemda. Implementasi proyek ini ditangani oleh beberapa SKPD diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sobermas, serta Dinas Kependudukan dan KB (sekarang melebur ke Dinas Kesehatan). Wujud kegiatan dan sasaran pembuatan PAH bervariasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, ada yang berupa dana stimulan pembuatan bak PAH, bantu an material, maupun bantuan fisik PAH. Sedangkan sasaran proyek ada yang ditujukan bagi individu (Kepala Keluarga), kelompok, maupun wilayah (desa). Bak penampungan air hujan (PAH) akan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kekeringan karena bak tersebut berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan (tandon) air bersih untuk mencukupi kebutuhan domestik. Adanya bak PAH juga dapat lebih mengefektifkan draping air yang dilakukan baik oleh Pemda maupun donatur swasta. Draping air yang merupakan prioritas kedua (dengan bobot 0,185) yang dilakukan Pemda, tidak akan efektif
- 88-
jika penduduk atau wilayah lokasi draping tidak memiliki bak PAH karena air justru banyak yang terbuang. Kondisi tersebut seperti yang terjadi di wilayah utara yang merupakan wilayah sulit air baru di wilayah Gunungkidul. Sebelumnya wilayah utara bukan merupakan wilayah rawan air di Gunungkidul, namun sejak tahun 2006 tepatnya pasca gempa bumi Mei 2006 sebagian wilayah utara menjadi wilayah yang sulit air. Gempa bumi ternyata menyebabkan hampir seluruh sumber air (belik) yang ada di bawah perbukitan di wilayah utara menjadi kering atau hilang. Dengan demikian penduduk kehilangan sumber mata air yang menjadi tumpuan bagi pemenuhan kebutuhan air bersih selama ini. Implikasi dari hilangnya beberapa sumber mata air tersebut mendorong Pemda untuk meningkatkan frekuensi dropping air agar kebutuhan air bersih warga dapat tercukupi. Hal ini sejalan dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa dropping air adalah adalah prioritas kedua dengan nilai sebesar 0,185. Meskipun dropping air merupakan rutinitas kegiatan Pemda setiap musim kering tiba, namun pelaksanaannya selalu mengalami dinamika setiap tahunnya. Dari aspek manajemen, anggaran, pelaksana maupun pola implementasi selalu
mengalami
penyesuaian di setiap tahun.
Anggaran
yang
dibutuhkan oleh Pemda untuk melakukan dropping air termasuk tidak kecil. Setiap tahun Pemda harus menyediakan dana sekitar Rp. 400 Rp. 500 juta untuk kegiatan dropping air. Dana tersebut cenderung akan bertambah jika musim kering berlangsung lebih lama karena permintaan dropping air dari masyarakat juga meningkat. Permintaan dropping air umumnya mulai terjadi sejak awal musim kemarau, yakni sekitar bulan Juni - Juli, bahkan kadangkala bulan Mei masyarakat sudah mengajukan proposal untuk meminta dropping air. Pola implementasi dan manajemen dropping air mulai tahun 2006,
sedikit
mengalami
perubahan
dengan
dilakukannya
desentralisasi dropping air ke kecamatan-kecamatan yang termasuk wilayah
rawan
air.
Penyerahan
kewenangan tersebut mencakup
manajemen pendanaan, pengelolaan sarana prasarana pendukung
- 89-
dropping air (truk tangki), serta pola distribusi. Untuk kecamatan yang tidak termasuk dalam wilayah rawan air, penanganan dropping air masih tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melakukan dropping air, Pemda membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti armada truk tangki, sumber air yang baik, dana yang cukup, serta pelaksana yang handal. Untuk armada tangki saat ini (2007) Pemda sudah memiliki 18 truk tangki air, dengan pembagian 11 armada dikerola oleh 11 kecamatan rawan air serta 6 armada dikelola oleh kabupaten. Sebagian dari armada tersebut merupakan hibah dari swasta yang peduli dengan masalah kekeringan di Gunungkidul. Selanjutnya proyek pipanisasi (bobot 0,094) merupakan prioritas tindakan ketiga dari Pemda untuk memperluas jangkauan pemenuhan air bersih bagi masyarakat. Proyek pipanisasi terutama dibutuhkan untuk mendukung sistem pelayanan air bersih yang dilakukan oleh PDAM. Proyek pipanisasi yang baru seperti sistem perpipaan Bribin Baron dibangun untuk jaringan transmisi air bersih yang dikelola oleh PDAM. Proyek pipanisasi kebanyakan dilakukan oleh Pemda kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah (Propinsi maupun Pusat). Pipanisasi ini terutama ditujukan bagi wilayah yang secara geografis dan teknis memungkinkan. Secara geografis misalnya ketinggian antara sumber air dengan daerah pelayanan. Sedangkan secara teknis misalnya pertimbangan hidrolis jaringan, kesesuaian panjang dan diameter pipa, serta beban sambungan. Bobot prioritas terakhir dari kebijakan Pemda adalah fasilitasi SIPAS (bobot 0,066). Dalam kerangka pemenuhan air bersih kebijakan ini
merupakan
tindakan
yang
relatif masih
baru
karena
baru
disosialisasikan mulai tahun 2006. SIPAS adalah sistem pengelolaan air sederhana yang berbasis masyarakat. Fasilitasi SIPAS oleh Pemda pada dasarnya dilakukan
untuk membangkitkan
peranserta dan
meningkatkan swadaya masyarakat dalam upaya pemenuhan air
- 90 -
bersih secara mandiri, yakni dengan memanfaatkan potensi sumber air lokal. Pemegang
peran
kedua
dalam
pemenuhan
air
bersih
di
Gunungkidul adalah PDAM dengan bobot nilai 0,204. Hal ini wajar karena PDAM merupakan badan usaha milik daerah yang bertugas menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat. Dalam rangka pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin tindakan yang dapat dilakukan oleh PDAM antara lain ; mengefektifkan jaringan yang telah ada (bobot nilai 0,113), pengadaan warung air/hidrant umum (0,035), pemberian subsidi tarif berlangganan (0,030), serta perluasan jaringan (0,026). Jaringan yang ada selama ini meliputi sistem perpipaan serta jumlah sambungan terpasang (sambungan rumah/SR dan hidrant umum/HU). Pipa air bersih (PAB) untuk wilayah rawan air dilayani dari titik layanan sub sistem Ngobaran dan sub sistem Bribin. Untuk sub sistem Ngobaran jumlah sambungan terpasang sampai pertengahan 2001
menurut studi yang dilakukan oleh
PT.Larona
Engineering
mencapai 6.636 unit sambungan rumah (SR) dan 156 unit hidrant umum (HU). Sedangkan pada sub sistem Bribin adalah 6.478 unit SR dan 455 unit HU. Dari hasil kajian PT. Larona disebutkan bahwa kapasitas produksi dan distribusi pada sub sistem tersebut sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sambungan terpasang. Berdasarkan perhitungan kebutuhan air, di sub sistem Ngobaran terdapat
kekurangan
air sebanyak 3.735,98
m 3/hari
sedangkan
kekurangan air pada sub sistem Bribin sebanyak 3.832,05 m 3/hari. Pengadaan warung air dimaksudkan untuk memperluas jangkaun layanan air bersih, terutama bagi warga yang belum bisa dilayani melalui sambungan rumah (SR). Warung air umumnya dimanfaatkan oleh warga secara bersama (kelompok), sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu keberadaannya akan sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Berdasarkan perhitungan kebutuhan 1 unit warung air akan melayani 100 jiwa dengan kebutuhan 30 liter/
- 91 -
orang/hari.
Manajemen pemakaian dan pengelolaan distribusi ke
masing-masing pengguna umumnya diserahkan kepada masyarakat. Pemberian subsidi khusus tarif berlangganan bagi masyarakat miskin juga diharapkan dapat dilaksanakan oleh PDAM. Pemberian subsidi/tarif menempati prioritas ketiga dengan bobot 0,030. Tarif air bersih kategori rumah tangga dengan volume pemakaian air minimal (antara 0 - 10 m 3 ) yang diberlakukan PDAM saat ini (2007) sebesar Rp. 25.000,00 ditambah dana meter dan administrasi Rp. 5.000,00 per bulan bagi sebagian kalangan masyarakat (miskin) ternyata masih dirasakan berat. Tarif/biaya ini jauh lebih tinggi dibanding tarif pemakaian
air yang
ditetapkan
bersama
oleh
masyarakat dari
pengelolaan sumber air lokal secara swadaya. Tarif pemakaian air swadaya mandiri ini berkisar antara Rp. 7.000 - Rp. 10.000,00 per bulan
dengan
debit/volume
air
yang
diterima
pelanggan
juga
cenderung lebih banyak. Adanya sistem penjadwalan menyebabkan air dari PDAM tidak bisa diterima pelanggan setiap hari, sedangkan dalam pemanfaatan sumber air lokal setiap hari pelanggan bisa menikmati aliran air karena tidak ada sistem penjadwalan. Prioritas terakhir tindakan yang perlu dilakukan oleh PDAM menurut responden adalah perluasan jaringan (0,026). Meskipun tarif pemakaian air PDAM dinilai sebagian kalangan relatif mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat (miskin), namun sebagian masyarakat tetap berharap bisa mendapat layanan jaringan air dari PDAM. Menu rut mereka berapapun harganya tidak menjadi masalah asal mereka mendapat layanan jaringan air bersih. Masyarakat berharap PDAM dapat melakukan perluasan jaringan untuk memperluas layanannya · kepada masyarakat. Urutan prioritas tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan air bersih adalah swadaya pemanfaatan sumber air lokal (0,068), status quo (0,031), serta manajemen penyediaan air bersih skala lokal (0,027). Wujud tindakan masyarakat terkait dengan kondisi wilayah tempat tinggal, misalnya di wilayah yang mempunyai potensi sumber air yang cukup baik maka swadaya sangat diperlukan
- 92-
untuk penyediaan air bersih secara mandiri. Sementara masyarakat yang tinggal di wilayah relatif terpencil dan tidak ada sumber air yang memadai akan cenderung pasif dan tidak mampu melakukan inisiatif untuk upaya penyediaan air bersih secara mandiri, sehingga mereka mengandalkan bantuan dari luar untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Sementara sebagian masyarakat melakukan inisiatif dengan membentuk kelompok untuk mengelola dan mengorganisasi distribusi air bersih dalam satu komunitas lokal, seperti misalnya dalam pengelolaan warung air. Peran pelaku yang kurang dominan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih adalah swasta/LSM (bobot nilai 0,108) meskipun peran swasta ini cukup membantu meringankan beban pelaku yang lain. Yang dimaksud swasta dalam kajian ini adalah pihak swasta/LSM yang berbentuk institusi/lembaga dengan wujud kegiatan dalam rangka pemenuhan air bersih di Gunungkidul lebih bersifat "charity". Bantuan air bersih
mempunyai
bobot tertinggi yakni
0,060.
Selanjutnya
bantuan sarana prasarana (0,036) yakni bantuan untuk pengangkatan sumber air, hibah truk tangki, pembuatan terminal air atau PAH, pemasangan jaringan, dan lain-lain. Sedangkan pengenalan teknologi (bobot nilai 0,012) diantaranya berupa teknologi pengeboran sumber air bawah tanah seperti yang dilakukan di Bribin, pemanfaatan tenaga surya untuk mengangkat air dari sumber mata air, serta teknologi tepat guna yang lain dalam rangka penyediaan air bersih. Hasil AHP hirarki model proyeksi menunjukkan masa depan yang diinginkan dalam pemenuhan air bersih di Gunungkidul sesuai urutan bobot nilai adalah : - Peningkatan delivery order (0,281), - Targeting bantuan/subsidi (0,218), - Peningkatan partisipasi masyarakat (0,206), - Penguasaan teknologi sederhana (0,159), dan - Pendanaan yang efisien (0,136) sebagai prioritas terakhir.
- 93 -
---~-----------------------~~-
Synthesis with respect to : Goal: Pemenuhan Air Bersih di Gunungkidul Overall Inconsistency = .03 Delivery order
.281 .
Targeting bantuan/subsidi
218
PartJsipaSI rnasyarakat
.206
T eknologi sederhana
.159
Pendanaan yang efisien
.136
Gambar 4.4 Diagram skenario yang ingin dicapai dalam pemenuhan air bersih di Gun.ungkidul
Dari diagram gambar 4.4 terlihat bahwa urutan prioritas untuk masa depan yang diinginkan dari pemenuhan air bersih dengan pendekatan AHP adalah : 1) Peningkatan delivery order Untuk
masa
mendatang
diharapkan
makin
banyak
masyarakat miskin yang bisa terlayani oleh berbagai tindakan/kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang berperan dalam pemenuhan air bersih. 2) Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi diperlukan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terjangkau oleh layanan air bersih yang tersedia. Dukungan database yang akurat dan memadai sangat diperlukan agar upaya targeting bantuan/subsidi dapat terlaksana lebih efektif. 3) Peningkatan partisipasi masyarakat. Mengingat potensi sumber air lokal yang cukup banyak terdapat di
wilayah
Kabupaten
Gunungkidul,
namun
belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber air bersih bagi penduduk, maka ke depan pemanfaatan sumber air lokal ini diharapkan dapat meningkat dengan adanya partisipasi masyarakat. Selain untuk pemanfaatan sumber air lokal, peningkatan partisipasi masyarakat juga diharapkan dalam pengelolaan/manajemen distribusi air kepada para pengguna. - 94-
4) Penguasaan teknologi sederhana Untuk dapat memanfaatkan sumber air lokal, masyarakat setempat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu dukungan yang diperlukan ialah
berbagai
pengangkatan
fasilitasi air
dari
teknologi
sederhana
untuk
sumbernya.
Fasilitasi
sistem
pengelolaan air sederhana dan pengenalan teknologi tepat guna yang dilakukan saat ini, diharapkan mampu mewujudkan penguasaan teknologi sederhana terutama di kalangan masyarakat untuk pemanfaatan potensi air lokal di masa yang akan datang. 5) Skenario terakhir adalah pendanaan yang efisien. Ke depan upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin tetap dapat dijalankan dengan cermat dari sisi pendanaan,
agar alokasi
sumber dana
yang
harus
dikeluarkan untuk air bersih dapat efisien namun tetap efektif. Nilai rasio konsistensi keseluruhan (overall inconsistency) = 0,03 dari hasil AHP model proyeksi mengindikasikan bahwa para responden konsisten
dalam
memberikan
nilai
pembobotan
dengan
tingkat
penyimpangan yang kecil (yakni < 0,1). Dari forward process di atas dapat disimpulkan bahwa proyeksi pemenuhan air bersih di Gunungkidul yang mungkin terjadi dengan berbagai tindakan dari para stakeholders adalah akan meningkatkan
delivery order air bagi para penerima layanan. Dalam backward process, skenario itu tetap menjadi prioritas utama yakni perluasan akses air bagi para penerima layanan. Maksud perluasan akses dan peningkatan delivery order adalah sama yakni penambahan jumlah dan jangkauan penerima layanan air bersih (masyarakat miskin). Skenario yang sama pada kedua hirarki tersebut sesuai dengan asumsi yang berlaku (telah disebutkan di awal bab IV ini), yakni menganggap skenario yang diproyeksikan sama dengan skenario yang diinginkan
- 95-
karena hirarki forward - backward dibuat secara bersamaan. Secara lengkap bobot prioritas hirarki model perencanaan pada Gambar 4.5.
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
LEVEL 1: GOAL/TUJUAN
(1.000)
I LEVEL 2: TARGET/ SKENARIO
I
Pendanaan yang efisien
Perluasan akses air
(0.167)
(0.347)
Peningkatan Pa rtisipasi masyarakat
(0.241)
Targeting bantuan/ subsidi
(0.131)
(0.114)
I
I
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
Lingkungan Geografis
Teknologi
Ekonomi
(0.277)
(0.335)
(0.388)
LEVEL 4: AKTOR
PEMDA
(0.389)
LEVEL 5: TINDAKAN/ KEBIJAKAN
I
Penguasaan teknologi sederhana
I
Masyarakat Pengguna
BUMD/ PDAM
Swasta/ LSM
(0.197)
(0.251)
(0.163)
I
Pembangunan Saran a Air Bersih
Pemberian bantu an/ subsidi
Manajemen air bersih skala lokal
Fasilitasi teknologi tepat guna
(0.205)
(0.187)
(0.163)
(0.255)
I Penguatan kelembagaan
(0.190)
GAMBAR 4.5 HASIL AHP MODEL PERENCANAAN (BACKWARD PROCESS)
Level 2 hasil AHP backward process menunjukkan urutan prioritas target pemenuhan air bersih di Gunungkidul adalah •
Perluasan akses (0,347)
•
Peningkatan partisipasi masyarakat (0,241)
•
Pendanaan yang efisien (0,167)
•
Penguasaan teknologi sederhana (0,131), serta
•
Targeting bantuan/subsidi (0,114).
Urutan prioritas skenario yang diinginkan (hirarki backward) tersebut berbeda dengan urutan skenario yang mungkin terjadi (hirarki
forward),
meskipun
prioritas
utamanya
sama.
Hal
ini
dimungkinkan karena penilaian persepsi dilakukan secara bertahap
- 96-
antara hirarki forward dan backward sehingga skala penilaian yang diberikan responden agak berbeda. Untuk mencapai target pemenuhan air bersih ada 3 kendala utama yakni lingkungan geografis, ekonomi, dan teknologi. Urutan kendala utama dalam pemenuhan air bersih di Gunungkidul menurut responden adalah : •
lingkungan geografis (0,388) Lingkungan geografis berupa kondisi alam kabupaten Gunungkidul
yang
dominan
berupa
pegunungan
karst/kapur menyebabkan akses terhadap air bersih bagi masyarakat
menjadi
sulit,
karena
persediaan
air
permukaan sangat terbatas sedangkan air tanah hanya terdapat pada lokasi tertentu yang masuk dalam pola aliran air bawah tanah seperti diuraikan pada bab III. •
ekonomi (0,335) Kendala ekonomi berupa keterbatasan sumber pendanaan (investasi) terutama dari pihak pemberi layanan air bersih (Pemda dan PDAM), serta keterbatasan kemampuan daya beli dari pihak penerima layanan (masyarakat) juga menyebabkan jangkauan layanan air bersih
menjadi
sangat terbatas. •
teknologi (0,277). Pengetahuan
dan
penguasaan
pengangkatan
(pengelolaan)
terhadap
teknologi
sumber air juga
masih
terbatas, sehingga potensi air dari sungai bawah tanah belum
mampu
dimanfaatkan
secara
optimal
untuk
mencukupi kebutuhan warga masyarakat. Level 4 pada hirarki backward process menunjukkan nilai bobot prioritas pelaku adalah : •
Pemda dengan bobot nilai 0,389
•
PDAM dengan bobot nilai 0,251
•
Masyarakat dengan bobot nilai 0,197, serta
•
Swasta dengan bobot nilai 0,163.
- 97-
Seperti pada hirarki foiWard process, Pemda yang diikuti PDAM masih menjadi pelaku yang diandalkan untuk dapat mengatasi tiga kendala utama pemenuhan air bersih tersebut di atas. Meskipun nilainya berbeda namun urutan prioritas peran stakeholders dalam hirarki backward ini sama dengan urutan prioritas pada hirarki foiWard
process. Tabel 4.1 Prioritas peran pelaku/aktor dalam hirarki foiWard dan backward process No.
Pelaku/aktor
Pendekatan AH P
Fo!Ward
Backward
Selisih Nilai
1.
Pemda
0.562
0.389
- (0.173)
2.
PDAM
0.204
0.251
+ (0.047)
3.
Masyarakat
0.126
0.197
+ (0.071)
4.
Swasta
0.108
0.163
+ (0.055)
Bobot nilai Pemda dalam backward lebih kecil dibanding pada hirarki foiWard. Hal itu menunjukkan bahwa ke depan meskipun posisi Pemda masih sebagai pelaku utama dalam upaya pemenuhan air bersih, namun bobot perannya akan cenderung berkurang. Di masa mendatang pergeseran peran terjadi pada PDAM, masyarakat, serta swasta, dengan indikasi peningkatan nilai bobot prioritas pada masingmasing
pelaku
tersebut.
Peningkatan
peran
tertinggi
dalam
pemenuhan air bersih di masa mendatang berasal dari masyarakat pengguna, karena nilai bobot prioritas masyarakat mempunyai selisih peningkatan bobot tertinggi yakni 0,071. Hasil AHP pada hirarki perencanaan (backward process) terhadap masa
depan
yang
diinginkan
dari
pemenuhan
air bersih
bagi
masyarakat miskin di Gunungkidul, ditemukan bahwa dari kelima pilihan kebijaksanaan yang optimal (level 5), pilihan fasilitasi teknologi tepat guna mempunyai bobot tertinggi (0,255). Selanjutnya berturutturut adalah pembangunan sarana air bersih (0,205), penguatan kelembagaan (0,190), pemberian bantuan/subsidi (0,187), dan pilihan
- 98-
terakhir adalah manajemen air bersih skala lokal dengan bobot 0,163. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 4.6 tentang diagram pilihan kebijaksanaan dalam pemenuhan air bersih di Gunungkidul.
Synthesis with respect to : Goal: Pemenuhan Air Bersih di Gunungkidul Overall Inconsistency = .03 Fasilitasi teknologi tepa! guna
.255
Pembangunan sarana air bersih
.205
Penguatan kelembagaan
.190
Pemberian bantuan/subsidi Manajemen air bersih skala lokal
.187 i~1;\'t~~~Ai~~~%j~fi:$t~':~l~~i~~f:%:"b~)'t~\%:~~~f~}~;~;,~ .163 ,..,.G•• · .'A·.•.:<···''"
Gambar 4.6 Diagram pilihan kebijaksanaan dalam pemenuhan air bersih di Gunungkidul
Dari Gambar 4.6 terlihat bahwa urutan prioritas kebijaksanaan yang dihasilkan dengan pendekatan AHP merupakan kebijakan yang bernuansa dan berorientasi publik, yakni tindakan yang cenderung bertumpu pada adanya peranserta masyarakat (bottom up approach). Susunan prioritas pilihan kebijakan pemenuhan air bersih adalah : 1). Fasilitasi teknologi tepat guna dengan bobot tertinggi (0,255). Implementasi
kebijakan
ini
memerlukan
swadaya dari masyarakat, meskipun
dukungan
demikian pemerintah
(Pemda) tetap dominan berperan sebagai fasilitator bagi stakeholders lain. bagi
komunitas,
Peran Pemda adalah sebagai fasilitator masyarakat dan
swasta.
Sebagaimana
diuraikan dalam Bab II bahwa peran fasilitator tidak hanya memobilisasi dukungan atas kebijakan-kebijakannya, tetapi juga membangun substansi dan kerangka kebutuhan air minum bagi lingkungan pemukiman yang sesuai secara teknis dan sosio-kultural dengan lingkungan tersebut. Dalam fasilitasi teknologi tepat guna para stakeholders (selain
masyarakat
pengguna)
membantu
menyiapkan
peralatan untuk mengangkat air maupun memberi sosialisasi berbagai teknologi pengangkatan air, setelah itu teknis
- 99-
pemasangan Janngan ke rumah-rumah, operasional dan perawatannya
merupakan
tanggung
jawab
masyarakat
pengguna, sehingga masyarakat harus turut berswadaya. Sosialisasi teknologi tepat guna yang dilakukan dengan fasilitasi
dari
Pemda
masyarakat miskin
akan
dalam
meningkatkan pengelolaan
pengetahuan
sumberdaya
air,
khususnya dalam penggunaan teknologi sederhana terkait penyediaan air bersih. Upaya ini sesuai dengan strategi nasional pemenuhan hak atas air bersih untuk peningkatan akses masyarakat miskin atas air bersih, di mana salah satu alternatif
kebijakannya
adalah
meningkatkan
kapasitas
masyarakat miskin dengan cara peningkatan pengetahuan masyarakat miskin akan sumberdaya air. Peran Pemda juga dibutuhkan dalam hal pendanaan, seperti upaya yang dilakukan di Desa Kalisemut, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Bab II); dimana pendanaan air bersih dilakukan kerjasama antara Pemda dan masyarakat. Kontribusi dana dari Pemda dilakukan untuk membiayai pembangunan
sarana
air bersih,
sedangkan
dana dari
masyarakat digunakan untuk pipa distribusi. Terkait dengan pendanaan untuk air bersih Pemda Kabupaten Gunungkidul juga mendapat dukungan dana dari beberapa sumber (sebagaimana dijelaskan dalam bagian akhir
Bab
III)
diantaranya
dari
Pemerintah
Propinsi,
Pemerintah Pusat, serta pihak donatur dari luar negeri. Sumber
pendanaan
dari
luar
APBD
kabupaten
untuk
penanganan air bersih di Gunungkidul, pada umumnya diimplementasikan sesuai dengan bentuk program/proyek yang telah ditetapkan oleh pemilik sumber dana. Meskipun program/proyek penanganan air bersih
dengan sumber
pendanaan dari luar APBD Kabupaten banyak dilaksanakan di Gunungkidul,
namun
dalam
kajian
ini
beberapa
program/proyek tersebut tidak dibahas secara mendalam.
- 100-
Selain karena secara kewenangan kebijakan tersebut bukan sepenuhnya
berada ditangan Pemda
kabupaten,
proses
perencanaan dan pelaksanaan program/proyek tersebut juga telah ditetapkan sendiri oleh pihak pemilik sumber dana. Selain dalam hal pendanaan, peran pemerintah juga dibutuhkan terutama
dalam
memberikan
pendampingan
manajemen teknis seperti yang dilakukan di Desa Sejengkol, Kabupaten Bandung (Bab II). Masyarakat pengguna perlu diberi
panduan
teknologi
dan
dan
pendampingan
manajemen
teknis
dalam
terutama
penggunaan pada
awal
kegiatan. Pendampingan ini juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan bagi masyarakat pengguna, karena pemberian layanan air bersih tidak saja sekedar pembiayaan, infrastruktur dan teknologi ; tetapi juga pemberdayaan. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin dalam layanan air bersih seperti ditunjukkan dalam Program Penyediaan Air Bersih bagi masyarakat pedesaan di Maroko (Bab II). Pemberdayaan diantaranya dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa untuk mengetahui perkiraan kebutuhan lokal dan potensi yang ada di wilayah setempat. Untuk pendampingan teknis kepada masyarakat selain dari
pemerintah,
pihak
LSM
maupun
lembaga-lembaga
pengabdian masyarakat (LPM) dari beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta juga terlibat. Keterlibatan langsung pihak LPM perguruan tinggi dalam penanganan air bersih skala komunitas yakni melalui kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) bagi para mahasiswa. KKN dari beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta yang dilaksanakan di beberapa desa wilayah rawan air diantaranya telah mampu membantu masyarakat
setempat
memenuhi
kebutuhan
air
bersih
melalui pendampingan dan bantuan teknologi tepat guna. Misalnya
saja
KKN
"Tematik"
UGM
melalui
Program
Eksploitasi Air Gua Plawan di Desa Giricahyo Kecamatan
- 101 -
Purwosari telah mampu mendampingi masyarakat setempat memecahkan
masalah
penyediaan
air
bersih
melalui
teknologi sederhana.
Program tersebut juga melibatkan
Pemerintah
D.l.
Propinsi
Yogyakarta
dan
Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul. Untuk penelitian dan pemasangan pipa serta pembuatan bak dilakukan oleh mahasiswa KKN bersama masyarakat, sedangkan untuk penjagaan jenset dan perlengkapan lainnya didukung dana dari Pemprop dan Pemkab. Praktek kerjasama dalam pendanaan penyediaan air bersih tersebut, sejalan dengan apa yang telah dilakukan di Desa Sejengkol, Jambearjo, serta Kalisemut sebagaimana diuraikan dalam bab II. Sedangkan peran LSM dalam bentuk fasilitasi teknologi misalnya
yang
telah
dilakukan
oleh
USC-Satunama
Yogyakarta dalam pengangkatan sumber air dari Goa Pego di Desa
Giriasih
Kecamatan
Purwosari.
Sumber
dana
pengangkatan air bersih di wilayah tersebut berasal dari bantuan hibah Kedutaan Besar Inggris yang difasilitasi oleh LSM
Satunama. Selain dalam pengenalan dan bantuan
teknologi pengangkatan air dari sumbernya, ide pembuatan bak PAH (Penampungan Air Hujan) menurut salah seorang responden juga merupakan salah satu bentuk peran LSM (yakni LSM Dian Desa Yogyakarta) dalam upaya pemenuhan air bersih di Gunungkidul. Pembuatan PAH dengan fasilitasi dari LSM "Dian Desa" ini dilaksanakan sekitar tahun 1984, dengan
sumber
pendanaan
berasal
dari
Departemen
Kesehatan dan Bank Dunia. LSM terlibat langsung dalam pelaksanaan program yakni dengan membangun sekitar 5000 bak PAH di lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan wilayah rawan air. Tentusaja peran dan potensi yang dimiliki oleh lembagalembaga tersebut dalam penyediaan air bersih, tidak akan
- 102-
dapat
dirasakan
masyarakat
tanpa
campurtangan
dan
fasilitasi dari Pemda. Untuk bisa "masuk" dan mencapai target program yang tepat LSM maupun LPM membutuhkan informasi,
data
serta
dukungan
dari
Pemda.
Untuk
menentukan lokasi/wilayah KKN yang sesuai dengan tema KKN yang akan dijalankan, LPM dari perguruan tinggi perlu melakukan
koordinasi
dengan
Pemda.
Demikian
halnya
dengan LSM, sebelum alokasi bantuan diimplementasikan maka data dan informasi darf Pemda akan sangat berguna agar bantuan tersebut dapat sesuai target dan lebih merata bagi masyarakat. Selama ini untuk koordinasi antara Pemda dengan LPM telah berjalan dengan baik, ditunjukkan dalam penentuan lokasi KKN yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa sehingga lokasi lebih merata. Namun untuk koordinasi antara LSM/swasta dengan Pemda belum optimal, karena
dalam
dengan
air
bersih
seringkali
kewenangan
untuk
menentukan
program.
melaksanakan
kegiatan/program
Penentuan target dan
ditetapkan
sendiri
oleh
LSM
tidak
lokasi lokasi
penyandang
terkait
mempunyai
atau
sasaran
umumnya telah dana
(donatur).
Sedangkan di sisi lain, Pemda memiliki keterbatasan akses informasi tentang program penanganan air bersih yang akan diimplementasikan
oleh
donatur.
Kondisi
tersebut
menyebabkan koordinasi antara Pemda dan LSM/swasta dalam penanganan air bersih belum dapat berjalan dengan optimal. Agar kemitraan antara Pemda dan LSM/swasta dalam penanganan air bersih dapat terjalin dengan optimal, maka Pemda
dapat
kebijakan pendekatan
mengambil
yang
dikenal
tanggap
inisiatif sebagai
kebutuhan
dengan
menerapkan
kebijakan (Demand
dengan
Responsive
Approach) sesuai prinsip Dublin-Rio. Dalam pendekatan ini
kebutuhan masyarakat merupakan faktor yang menentukan
- 103-
dalam pengambilan keputusan pengembangan pelayanan air minum, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator (Bab II halaman 28). Salah satu karakteristik pendekatan ini adalah terbukanya akses yang luas bagi partisipasi dari seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) termasuk LSM/swasta, serta aliran informasi yang memadai bagi masyarakat. Seperti pembelajaran dari Uganda dan Maroko, di mana kewenangan
lokal
bekerjasama
dengan
organisasi
masyarakat terlibat dalam kerangka kerja perencanaan air bersih.
Proses
perencanaan
yang
mantap
termasuk
mendefinisikan mekanisme koordinasi yang baik dengan sektor-sektor terkait, pencapaian target, serta pemantauan secara rutin dari kemajuan pencapaian target. 2). Pembangunan sarana air bersih dengan bobot 0,205 Prioritas kedua, setelah swadaya kolektif masyarakat muncul maka kebijakan selanjutnya untuk mengimbangi swadaya dari masyarakat adalah pembangunan sarana air bersih.
Pembangunan sarana air bersih di Gunungkidul
meliputi pembuatan bangunan fisik skala lokal maupun global (satu kabupaten) untuk mendukung pemenuhan air bersih.
Pembangunan
skala
lokal
misalnya
pembuatan
terminal air, Penampungan Air Hujan (bak PAH), bangunan pelindung sumber air, pemasangan jaringan pipa ke rumahrumah, dan lain-lain. Seperti halnya pengalaman umum di Indonesia, adanya prasarana dan sarana air minum skala lokal di beberapa wilayah di Gunungkidul ternyata juga belum dapat berfungsi secara
optimal.
Hal
itu
dimungkinkan
karena
tidak
dilibatkannya masyarakat sasaran baik dalam perencanaan, konstruksi ataupun pada kegiatan operasi dan pemeliharaan. Tidak dilibatkannya masyarakat mengakibatkan prasarana dan sarana air minum yang dibangun dan hendak digunakan
- 104-
kurang sesuai dengan kebutuhan,
budaya, kemampuan
masyarakat untuk mengelola prasarana, serta kondisi fisik daerah tersebut. Agar pembangunan prasarana dan sarana air bersih dapat berfungsi secara optimal, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan peningkatan inisiatif dari bawah (scale-up of initiatives from below). Peningkatan inisiatif dari bawah merupakan salah satu dari lima sendi pokok dalam kerangka kerja pelayanan air bersih (Human Development Report, 2006).
Sedangkan pembangunan sarana air bersih untuk skala kabupaten,
diantaranya
adalah
proyek
pipanisasi
serta
proyek pengeboran sungai bawah tanah seperti di Bribin dan Baron. Proyek tersebut dilakukan oleh Pemda bekerjasama dengan pemerintah (Propinsi maupun Pusat) serta para donatur terutama dari luar negeri. Untuk kedua proyek tersebut, Pemda Gunungkidul banyak mendapat bantuan baik teknis maupun non teknis dari donatur luar negeri dengan fasilitasi dari Pemerintah Propinsi dan Pemedntah Pusat.
Donatur
berasal
dari
berbagai
kalangan
baik
perguruan tinggi, lembaga pemerintah (kedutaan), maupun lembaga non pemerintah (LSM) dari beberapa negara seperti Jerman, Jepang dan Inggris. 3). Penguatan kelembagaan dengan bobot 0,190 Selain penyediaan bangunan fisik, upaya pemenuhan air bersih juga membutuhkan komitmen bersama terutama dari para stakeholders agar upaya tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Penguatan kelembagaan adalah adanya komitmen dan kerjasama antar semua stakeholders sehingga upaya pemenuhan air bersih menjadi gerakan bersama dengan visi, misi dan target yang telah disepakati bersama pula. Upaya ini sejalan dengan hasil konferensi nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian MDGs yang menegaskan bahwa tanggungjawab pengadaan air
- 105-
bersih memang sebaiknya tidak dibebankan hanya kepada pemerintah (Pemda). Pihak swasta dan masyarakat umum bisa dilibatkan secara proporsional dan saling melengkapi agar peningkatan akses air bersih dapat diperluas. Stakeholders dari pihak Pemda meliputi SKPD yang
terkait langsung dalam penanganan air bersih, diantaranya Dinas Sobermas, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Ekobang, Bagian Kesra serta kecamatan rawan air. Peranserta PDAM sebagai badan usaha milik daerah penyedia layanan air bersih juga penting, khususnya dalam menentukan target dan
insentif yang
tepat untuk
memperluas jangkauan
pelayanan agar mampu memenuhi tumbuhnya permintaan akan air bersih, dan meningkatkan akses air bersih bagi warga miskin. Penguatan kelembagaan penyedia layanan air bersih akan berdampak positif dalam banyak hal terkait dengan
upaya
penyediaan
pemenuhan
data
base
air
yang
bersih, akurat
diantaranya terkait
dengan
kekeringan, koordinasi yang terarah dan manajemen yang baik dalam penanganan air bersih, visi yang sama bagi pengurangan
dampak
kekeringan,
serta
implementasi
kebijakan yang berkesinambungan bagi perluasan akses air bersih
khususnya
bagi
masyarakat
miskin.
Implikasi
penguatan kelembagaan bagi pihak swasta, akan membantu memberikan informasi yang akurat sehingga target bantuan yang diberikan akan lebih efektif dan tepat sasaran. 4). pemberian bantuan/subsidi dengan bobot 0,187. Pemberian
bantuan/subsidi
merupakan
upaya
yang
penting untuk perluasan akses air bagi kelompok rentan. Dalam paket perluasan akses air pro-poor, alternatif upaya yang dapat ditempuh antara lain ; pembebasan tarif bagi rumah tangga miskin dengan kategori tertentu, serta subsidi silang
antara
rumah
tangga
berpendapatan
tinggi
dan
berpendapatan rendah. Upaya pemberian bantuan/subsidi
- 106-
memerlukan adanya targeting dan kategori tertentu bagi penerima. Dengan demikian pemberian bantuan/subsidi akan lebih efektif jika didukung adanya penguatan kelembagaan. Dengan
kata
lain
penguatan
kelembagaan
merupakan
prasyarat bagi kebijakan pemberian bantuan/subsidi, karena kebijakan ini membutuhkan data base yang akurat terkait dengan targeting bantuan/subsidi yang akan diberikan. Selama ini data terkait kelangkaan air bersih dan kekeringan masih. ditangani masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya data wilayah rawan air dan kekeringan ada di Dinas Sobermas, data dropping air di Bagian Ekobang (sekarang Bagian Kesra kemudian dilimpahkan ke Dinas Sobermas), data lokasi pembuatan PAH dan potensi sumber air di Dinas Pekerjaan Umum, data KK miskin di Dinas Kependudukan dan KB, data curah hujan di Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Data base yang akurat terkait kebutuhan dan penyediaan air bersih dapat diwujudkan jika data yang ada di masingmasing SKPD tersebut dapat disatukan, sehingga tersusun satu data base yang lengkap dengan kriteria, metode dan skala pengukuran, serta updating yang telah disepakati bersama. Database ini akan memudahkan berbagai upaya pemenuhan
air
bersih
khususnya
dalam
menentukan
targeting bantuan/subsidi, misalnya bantuan dropping air. 5). Manajemen air bersih skala lokal dengan bobot 0,163. Pihak yang dominan dalam pilihan kebijakan ini adalah masyarakat setempat dengan komunitas dan skala yang terbatas. Dalam konteks ini pengelolaan air bersih dilakukan hanya dalam skala lokal, misalnya pengelolaan warung air, sehingga
jangkauan
layanannya
juga
terbatas.
Karena
jangkauan skala layanan yang terbatas dengan lokasi yang relatif tersebar, sehingga kebijakan ini dinilai kurang menjadi prioritas sehingga memiliki bobot yang rendah.
- 107-
Untuk mengetahui bagaimana sensitivitas dari prioritas jika ada sedikit perubahan pada penilaian serta untuk menentukan stabil tidaknya hirarki forward - backward process maka dilakukan analisa sensitivitas. Makin besar deviasi atau perubahan prioritas yang terjadi makin tidak stabil hirarki tersebut. Meskipun demikian, suatu hirarki harus tetap mempunyai sensitivitas yang cukup artinya kalau ada perubahan pada variabel eksogen, minimal ada perubahan bobot prioritas pada variabel endogen meskipun tidak terlalu besar. 3 Dari hasil analisa sensitivitas hirarki forward process didapat hasil yang menarik. Jika peran Pemda makin dikurangi, maka bobot skenario
partisipasi
masyarakat
akan
meningkat
dan
targeting
bantuan/subsidi makin berkurang. Sedangkan urutan bobot prioritas yang lain relatif tidak berubah. Dengan demikian perubahan urutan skenario antara partisipasi masyarakat dan targeting bantuan/subsidi di masa depan, tergantung dari dominan atau tidaknya peran Pemda. Karena Pemda merupakan aktor yang paling dominan dalam pemenuhan air bersih di Gunungkidul, maka analisa sensitivitas pada level tiga diutamakan pada tindakan-tindakan Pemda. Perubahan prioritas tindakan droping air dari Pemda dapat mengubah prioritas skenario partisipasi masyarakat dan targeting bantuan/subsidi. Jika droping air makin dikurangi maka skenario partisipasi masyarakat meningkat, sedangkan targeting bantuan/subsidi menurun. Hal ini menunjukkan, jika ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi subsidi/bantuan maka secara bertahap Pemda harus mengurangi tindakan droping air. Untuk perubahan prioritas tindakan Pemda yang lain relatif tidak mengubah urutan skenario yang ada. Pada hirarki backward process ternyata kurang sensitif terhadap kemungkinan perubahan. Berapapun perubahan prioritas skenarioskenario yang diinginkan, urutan kebijakan yang akan diambil relatif tetap hanya terjadi perubahan nilai bobot prioritas. Fasilitasi teknologi tepat guna tetap menjadi prioritas kebijakan tertinggi meskipun ada perubahan skenario yang diinginkan. 3
Ibid. hal, 31 - 32.
- 108-
Ketergantungan model AHP pada input data yang berasal dari persepsi responden akan membuat hasil akhir model ini kemungkinan akan berbeda jika respondennya berbeda sehingga penilaian yang diberikan juga berbeda. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dalam AHP di mana tidak ada kriteria yang jelas dan baku untuk seorang expert, di samping juga manusia mempunyai keterbatasan dalam menyatakan persepsinya secara konsisten terutama jika harus membandingkan
banyak
elemen.
Untuk
mengurangi
kelemahan
tersebut, oleh karenanya dilakukan pengukuran konsistensi. Batasan diterima tidaknya konsistensi suatu model menurut Bambang (1992) 4 tidak ada yang baku, hanya menurut beberapa eksperimen dan pengalaman tingkat inkonsistensi sebesar 10% ke bawah adalah tingkat inkonsistensi yang masih bisa diterima. Hirarki
model
forward-backward
process
dalam
kajian
ini
mempunyai tingkat inkonsistensi yang masih bisa diterima, karena nilai
inkonsistensinya
di
bawah
0,1
(yakni
0,03).
Hal
ini
mengindikasikan bahwa para responden konsisten dalam memberikan penilaian. Dengan demikian dalam analisa sensitivitas terhadap model memberikan hasil bahwa perubahan prioritas yang tidak terlalu berfluktuasi apabila ada perubahan dalam penilaian. Perubahan tidak terlalu besar dan hanya mengubah bobot prioritas, namun tidak sampai mengubah urutan prioritas elemen-elemen dalam satu level hirarki (satu matriks banding pasangan).
4
Ibid., hal. 17.
- 109-
BABY PENUTUP
Dari analisa dan pembahasan kebijakan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gunungkidul dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) sebagaimana diuraikan pada Bab IV, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam
rangka
pemenuhan
kebutuhan
air
bersih
bagi
masyarakat miskin, maka kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten
Gunungkidul
selama
ini
tetap
memerlukan dukungan dan peranserta dari stakeholders lain agar hasil
kebijakan
tersebut dapat lebih efektif.
Meski
demikian, peran pemerintah kabupaten tetap yang dominan dibanding
stakeholders
lain,
seperti
ditunjukkan
dengan
tingginya bobot prioritas peran Pemda dalam hirarki forwardPada
backward.
hirarki
forward
process,
ditemukan
aktor/pelaku yang berperan dominan dalam pemenuhan air bersih
bagi
masyarakat
miskin
adalah
Pemda.
Hal
ini
mengindikasikan bahwa tindakan-tindakan Pemda diantaranya proyek
pembuatan
draping
air,
bak
pipanisasi
PAH serta
(Penampungan fasilitasi
Air
SIPAS
Hujan), (Sistem
Pengelolaan Air Sederhana) masih merupakan andalan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Gunungkidul. Sedangkan untuk prioritas skenario pemenuhan air bersih berturut-turut adalah peningkatan delivery order, targeting bantuan/subsidi, peningkatan partisipasi masyarakat, penguasaan teknologi sederhana, dan terakhir pendanaan yang efisien. 2) Pada hirarki backward process urutan prioritas skenario/ target pemenuhan air bersih sedikit berubah, namun prioritas utama tetap sama dengan hirarki forward process yakni perluasan akses. Seperti pada hirarki forward process, Pemda tetap menjadi aktor/pelaku utama dalam pemenuhan air bersih meskipun
nilai
bobotnya
berkurang.
- 110 -
Sedangkan
prioritas
utama kebijakan yang akan dilakukan yakni fasilitasi teknologi tepat guna. Dengan demikian, untuk memperluas akses air bersih
bagi
lingkungan
masyarakat geografis
miskin
serta
dengan
pelaku
kendala
utama
Pemda,
utama maka
prioritas kebijakan yang harus ditempuh adalah fasilitasi teknologi tepat guna. Dalam prioritas kebijakan ini dominasi peran Pemda masih tetap dibutuhkan terutama dalam hal pendanaan,
sosialisasi
teknologi,
akses
informasi,
pendampingan teknis, serta pemberdayaan komunitas. 3) Terkait dengan sumber pendanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat, Pemda kabupaten selama ini juga mendapat dukungan sumber dana dari Pemda Propinsi, Pemerintah Pusat dan donatur dari luar negeri. Dengan demikian sebenarnya ada pihak lain di luar Pemda (kabupaten) sebagai aktor pendukung upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul. Namun sebagai salah satu kelemahan studi, pihak-pihak pendukung dana tersebut dengan berbagai program/proyeknya tidak dibahas secara mendalam dalam kajian ini. 4) Berdasarkan
hirarki
forward-backward
process,
secara
substansi pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin masih mengandalkan
peran
Pemda
meskipun
ke
depan
bobot
perannya akan berkurang dan digeser oleh peningkatan peran masyarakat. Hal itu sejalan dengan prioritas utama kebijakan yakni fasilitasi teknologi, di mana peran utama Pemda adalah sebagai
fasilitator
sedangkan
peranserta
masyarakat
diharapkan meningkat melalui swadaya ataupun swakelola pemenuhan air bersih. Pergeseran peran ini juga menunjukkan bahwa posisi masyarakat dan stakeholders yang lain dalam upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul mempunyai posisi dan tanggungjawab bersama.
- 111 -
5) Tingginya bobot prioritas peran Pemda juga menunjukkan bahwa upaya/tindakan Pemda untuk mencukupi kebutuhan air bersih
masih
menjadi
tumpuan
masyarakat,
khususnya
masyarakat miskin. Dari kajian ini diketahui bahwa dari setting kebijakan
(formulasi
dan
implementasi)
diketahui
bahwa
langkah kebijakan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul belum sinergis baik di dalam Pemda (antar SKPD) maupun antara Pemda dan stakeholders lain. Upaya pemenuhan air bersih dan · penanganan kekeringan masih ditangani oleh beberapa SKPD terkait yang masingmasing
mempunyai struktur kelembagaan yang
berbeda,
sehingga prioritas tindakan yang dilakukan pun berbeda. 6) Dalam kerangka model perencanaan dengan metode AHP, untuk upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul diperoleh lima pilihan kebijakan yang optimal, yaitu : fasilitasi teknologi tepat guna dengan bobot 0,255; pembangunan
sarana
air
bersih
dengan
bobot
penguatan kelembagaan dengan bobot 0,190;
0,205;
pemberian
bantuan/subsidi dengan bobot 0,187; serta pengelolaan air bersih skala lokal dengan bobot 0,163. Dari beberapa kesimpulan di atas, saran dan rekomendasi yang dapat diajukan dari hasil analisa kebijakan ini antara lain : 1. Peran Pemda dalam upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat
miskin
masih
tetap
dominan
dibanding
stakeholders lain, meskipun peran tersebut adalah sebagai fasilitator antara komunitas, masyarakat dan swasta. Peran fasilitator diharapkan tidak hanya memobilisasi dukungan atas
kebijakan-kebijakannya,
tetapi
juga
membangun
substansi dan kerangka kebutuhan air bersih bagi lingkungan pemukiman yang sesuai secara teknis dan sosio-kultural dengan lingkungan tersebut. Peran dominan Pemda dalam alternatif kebijakan fasilitasi teknologi tepat guna terutama - 112 -
adalah dalam hal pendanaan (pemberian bantuan stimulan), sosialisasi pengenalan teknologi, pendampingan teknis, serta pemberdayaan komunitas. 2. Untuk
dapat
mewujudkan
perluasan
akses
air
bersih,
terutama bagi masyarakat miskin di Gunungkidul, maka kebijakan dengan pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach) melalui fasilitasi teknologi tepat guna
dapat menjadi pilihan untuk dilakukan. Dalam pendekatan ini kebutuhan masyarakat merupakan faktor yang menentukan dalam
pengambilan
bersih,
sedangkan
khususnya
keputusan peran
sebagai
perluasan
pemerintah
fasilitator
antar
pelayanan
tetap para
air
dibutuhkan
stakeholders.
Sejalan dengan pendekatan ini maka dibutuhkan akses yang luas bagi partisipasi dari seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders), serta aliran informasi yang memadai bagi
masyarakat. Hal ini sesuai dengan opsi kebijakan yang dihasilkan dari kajian ini. Dalam fasilitasi teknologi sederhana peran dominan Pemda dibutuhkan terutama dalam
hal
pendanaan, sosialisasi teknologi, pendampingan teknis, serta pemberdayaan
komunitas.
Sedangkan
dalam
alternatif
kebijakan pembangunan sarana air bersih, Pemda perlu memperhatikan
pendapat dari
masyarakat agar sarana
prasarana yang dibangun dapat berfungsi secara optimal. Kebijakan dapat dilakukan dengan memperhatikan inisiatif dari bawah (scale-up of initiatives from below) sesuai konsep dari Human Development Report (2006). 3. Karena berbagai keterbatasan, terutama singkatnya waktu penelitian, maka cakupan dan analisa kajian ini untuk konteks
penanganan
air
bersih
dan
kemiskinan
di
Gunungkidul masih sangat terbatas, sehingga kontribusi bagi pemecahan kedua
masalah tersebut juga masih
belum
memadai. Dengan demikian masih sangat terbuka peluang bagi kajian berikutnya terkait kebijakan penanganan air - 113 -
bersih bagi masyarakat miskin, karena masalah kekeringan dan kemiskinan di Gunungkidul mempunyai banyak dimensi yang cukup relevan dan menarik untuk dikaji dan dicarikan alternatif pemecahannya. Dari penelitian ini, temuan menarik untuk objek kajian berikutnya antara lain ; analisa dampak kebijakan bagi masyarakat miskin, daya beli masyarakat miskin terhadap air bersih, penentuan sarana prasarana air bersih
yang
proporsional
agar sarana
prasarana
yang
dibangun dapat berfungsi optimal, penetapan tarif/subsidi yang tepat sehingga akses terhadap air bersih
dapat
diperluas, dan lain sebagainya. 4. Karena
kajian
ini
menggunakan
metode
AHP
dalam
analisisnya, maka kelemahan umum dari metode AHP juga merupakan keterbatasan dalam kajian ini. Antara lain adalah ketergantungan model ini pada input berupa persepsi dari
expert (responden). Persepsi kemungkinan akan berbeda jika expert yang dipilih juga berbeda, sehingga hasil
para
bobot penilaian yang diperoleh juga berbeda. Selain itu juga hirarki adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen secara hirarkis dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Demikian halnya dengan pembuatan hirarki upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin . di Gunungkidul ini, tentusaja tidak dapat menampung dan menguraikan semua masalah terkait dengan penanganan air bersih di Gunungkidul menjadi bagian-bagian yang lengkap serta mempunyai hubungan esensial yang komprehensif. Oleh karenanya analisis dengan menggunakan model hirarki yang lain terkait penanganan air bersih di Gunungkidul masih sangat terbuka bagi kajian berikutnya.
- 114-
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku: Bambang Permadi, AHP, PAU-EK-UI, Jakarta, 1992. Bappenas, Strategi Jakarta, 2005.
Nasional
Penanggulangan
BPS, Dasar-dasar Ana/isis Kemiskinan, Institute, Jakarta, 2002. BPS,
Ana/isis dan Jakarta, 2005.
Penghitungan
Kemiskinan,
BPS dan World
Bank
Tingkat Kemiskinan,
BPS,
BPS, Profil Rumah Tangga Fakir Miskin - Miskin Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Sosial dan BPS Propinsi DIY, 2006. BPS, Gunungkidul Da/am Angka, BPS Kabupaten Gunungkidul, Terbitan Tahun 2000 - 2005. Danim, S., Pengantar Studi Kebijakan Publik, University Press, Yogyakarta, 2000.
Gadjah
Mada
Eleonora Suk Mei Tan, dkk., Inovasi Pelayanan Pro-Miskin: Sembi/an Studi Kasus di Indonesia, INDOPOV (Indonesia Poverty Analysis Program), The World Bank, edisi 2006. Fandeli, Chafid., Ana/isis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapanannya Dalam Pembangunan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992. Handewi Purwati Saliem, dkk., Identifikasi Wilayah Miskin dan Alternatif Upaya Penanggulangannya di Propinsi D.I. Yogyakarta, BPPP PPSEP, Bogar 1993. Human Development Report : 2006, Beyond Scarcity : Power, Poverty and Global Water Crisis, UNDP, New York, 2006. Laporan Pembangunan Dunia, Mewujudkan Pelayanan Umum bagi Masyarakat Miskin, Ikhtisar, The World Bank, Jakarta, 2004. Marimin, Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk, Grasindo, Jakarta, 2004. Musiyam, M. dan Farid Pengaman Sosial,
Wajdi, M., Kerentanan dan .Jarina Muhammadiyah University Press, UMS,
Nilanjana Mukherjee, Suara Masyarakat Miskin : Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia, INDOPOV, The World Bank, 2006. Riyanto, Model AHP untuk Perencanaan dan Forecasting, Bahan Ajar MPK, MPKP, 2007. Saaty, Thomas L., Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin Proses Hirarki Analitik untuk Pengambi/an Keputusan dalam Situasi yang Kompleks, LPPM, Jakarta, 1993. Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Kencana, Jakarta, 2006. Senci Han Serang Kadir, Reformasi Pe/ayanan Publik Sektor Air Bersih: Air Keadilan Untuk Semua, Pokja 30 & CSSP, 2003. Subarsono, Ag., Ana/isis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Andi Offset, cet. Pertama, Yogyakarta, 1990. The World Bank, Making the New Indonesia Work for the Poor, Indopov, Jakarta, 2006. Vivi Yulaswati, dkk., Sumberdaya A/am dan Lingkungan Hidup Indonesia, Antara Krisis dan Peluang, Bappenas, Jakarta, 2004. William N. Dunn, Ana/isis Kebijaksanaan Publik, disunting oleh Muhajir Darwin, Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 2002. World
Bank, 2000., World Development Report 2000/2001 Attacking Poverty, Oxford University Press, 2001.
--------------., Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi: Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia Tahun 2005, Departemen Pekerjaan Umum RI, Jakarta, Oktober 2005. --------------., Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi : PraktikPraktik Unggulan Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum RI, Jakarta, Oktober 2005.
Dokumen-dok umen : Dokumen Kebijakan Nasional, Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, Bappenas dll, Jakarta, Juni 2003. Lampiran Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor : 001/ KEP/M-PDT/1/2005, Tanggal 27 Januari 2005 tentang Strategi Nasiona/ Pembangunan Daerah Tertinggal. Laporan Akhir, Rencana Induk Pengelo/aan Sumberdaya A/am dan Lingkungan Hidup Tahun 2005, PT. Kencana Adhi Karma dan Bappeda, Gunungkidul. Laporan Akhir, Pekerjaan Evaluasi Sistem Ngobaran dan Bribin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001., PT. Larona S. Engineering Yogyakarta dan Bappeda, Gunungkidul, September 2001. Program Pembangunan Daerah 2001 - 2005 Kabupaten Gunungkidul, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2001. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005 - 2010 Kabupaten Gunungkidul, Bappeda, Gunungkidul
Sumber internet : Diah Parahita, Penyediaan Air Bersih o/eh Komunitas. http://www. kimpraswil. go. id/Ditjen kota/BULETI N/Edisi 0/o20No. 2/Penyediaan% 20Air0/o20Bersih 0/ooleh 0/o20komunitas. htm. Gregorius Sahdan, Menanggulangi Kemiskinan Desa, http://www.eko nomirakyat.org /index4.php. La
Ode M.Yasir Haya, dkk., Ana/isis Kebijakan Pengelo/aan Sumberdaya Terumbu Karang : Kasus Penangkapan Ikan yang Merusak (Sianida dan Bom) di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan, Jurnal Analisis Ekonomi Pembangunan, Pasca UNHAS, 2003, dalam http://www.pas caunhas.net/ju rnal pdf/analisiseko-pemb-2/la- ode-3.pdf. http://millenniu mindicators.un .org/unsd/mi/m i goals.asp. http://www.id.e mb-japan.go.jp /news07 27.html. http://ciptakary a.pu.go.id/inde x.php?option=c om content&task =view&id=289
http://digilib.ampl.or.id /detail/detail.php?row =11&tp=kliping&kt g=airminum&kode= 1648 http://digilib.ampl.or.id /detail/detail.php?row= 2&tp=kliping&ktg =airminum&kode=403 6
Koran: Koran Pemda Kab. Gunungkidul, Dhaksinarga, edisi 39 Tahun 2006. Kompas, Air Mengalir Tiga Hari Sekali, Juli 23, 2007, hal. 23. Kompas, 41 Desa Jadi Daerah Rawan Kering Baru, September 5, 2007, hal. A. Kedaulatan Rakyat, 17 Mobil Tanki Siap Dioperasikan, Juni 9, 2007, hal. 6. Kedaulatan Rakyat, Warga Miskin Tunggu Droping Air, Juni 19, 2007, hal. 6. Kedaulatan Rakyat, Krisis Air Ancam 218 ribu Jiwa, Juli 24, 2007, hal. 6. Kedaulatan Rakyat, Proses Bertele-tele Droping Air Terlambat, Juli 26, 2007, hal. 6. Kedaulatan Rakyat, Droping Air Agar Satu Pola, Agustus 20, 2007, hal. 6. Kedaulatan Rakyat, Menteri PU: Biaya Produksi Air Mahal, Agustus 27, 2007, hal. 6.
,
....
-
...· "
'·\.
t\.1\tt. St ·t-.~tJ\ .\
t\0 I"A YOGY ·\h:AH'l".l.
~,'J.:\
PllOI'. ll.l. \ ' 0{;\ i\K ,I.Ih-1.
1
. . ..
:
'
'.· '
~;.,;..,
•
,J~:Q
.-
•VJat.Q'o)o~ ~-·
!, · ....... ·-,
~
,.....,..,
:_.. ...
l:;l.om~
•
..---:
·"~~I"Q~~rl
: '
. " •. .-~··
e,.· ,
'
•
Tojako)o
I -::"· I --- -
;/
) , '•••
. -,
J JfJilJ\'()1~
\:" _:.--.. ·- . . --. ., . , /
•
•
•
..
• .,
..
. - ... ~
,!'.
, · llf
'" 1
•
r:
'
,'
MOo tOiv. • • '· - ·· '
..-;,..r • '1, ;_~,
'>' \ . ~~(~ . 0, · - . . . .~: -.,~
.'
)1::
. ,' )
.•
....,..; \ , -<
.$
'
(
,
ti •
•
. .~ ~
i·j
••
) 1
~- -
......... ' \
. ·· - . · -
:
• ... ,
.,
'
•
. ·,.- --·)J... - ·-~,~ ~ • · .~~olio'•
.. I
-~ · _, BU'tfoi9t
,' , .'- ../\ ' 1'"
PETAADMINISTRASI
t
(
•..~....• ., •
, I
.l' ! . •( / '>--Roj.;.., ~~...,.,. . ...,~~.';,; .• ._ ' ' ..V • , :,'
I
,'
' r~ 1
i') s-~,.;., 'C...._, ""'N'V"'~- 1 T
·; ~ "·•inout.t tN ',·
'
'-,
'.'<
.·.•
•
) ,
I
\
DATA Bo\SE PERUMo\Ko\11 DAN I'ERMUIUMo\11
\
:'\- n~
,:• i-·..\\ -~~ .. _)... . ·_: ,' /r·' t ,'l-'ll~ j
<: • \. ~"'~lll'r • ' :0 .,...,•. ' t
•
: I
·' -
1
.,..
~
.\•
'"·
~
•"'
~
;_ ' 1,.
•
.., ,
I
- - ' '---.,
r.,...·.
t
\
\\ • l. ~·r·c. . ·• •
~
! _·
...._, P
'-~
'.
,
I
·~-
t"' , '"\!
~·
, \...._
"-• " '
I
•
.......- ,
•
•'
'
'
I
~
....
\ (' /
.
•),
I·~
,"" /
o
,
Ralas Propin•i Balas Kobupatcn BalWn Balas Dcsa Jalan Nasional Jalan Pro>pinsi
'/,
Pdo,cur.~ ,..l
~ '' l . . ....1
";, • -~! J 'fiJ
I 1
'
•
''
~'f
'"•:
·
\
.1 "'
··
'•
- •
';
1
-
'
-
(
'• '
--
.:
.. .
I
I
' I
(
I
'
•• - .. -;...-'·
,J
' '-
,
If"
, ; :: · ...-...G,.p.jo. '..! •. , · . ~-~.. ~...
,:
\·
- ~-· " ·__. ·;
1 I'
,' I
•
)
·t
I
z..,
_,.
J~i
.,
'.
,
•
I
-4 •
• '•
.....
I•
~- · -
' • "'
\·1 '-•, __... ):-s;:'!~~\~ ill;1
.. ; ....:.-.
;,~ ,-_~ ·
.
s'~···
:•,.,. . • .....
,-, j<:~_,>t:J~Mp~ - ~
:'
0
•If'/ ~:· •- f /··; J·· ,.
Reold••.!IO•
~ .l-....
,lo
1 '-"'!-s,..."'~ ··.. . · .r- ,10!)., . . . {--~..... ·~·'.· -../, ·,- r,... _';:·;·:. ) : .~'-:-~', ·-:· '·,.. ···.}·(1) . ~.~~. ; .. . . . -· ., o...,,j .~-
GJlNC
J11lan l lngk1"'9ao/l"lesa Sungai
...
_
:...
,_
'
• f\o r -~ •fl!tJU...-ot \~· ') \ '
'
,.· ··, '.:.-.. :
1
' e
•
'
~£'·:V'\l10l0<' .;;_,
,.CJock(
, .,
'j
j'
t' ""·J.: ,...-· ' \ , Mutu,~rtl '"V 1 . '
I
··.,,.'\
I
'
'
/
i,
_'
_/_1..
'
,
.
,
? 11Al1W'
/
J' ,.'
\
-
'·~:· 1
•
_:.
r
~ · ' \.
'+~
•
/
'· ·· . . · -· ;1
1.1 ..:;. ·- · .. . • •-' , . ·: . •
..: - ~·-l. _ _..\ I
l
1. KOIIIOng : . ' ......,: • .• :
·· ·, ~0·\JO,,.
Sldorejo
~
'
.•
,:.- :- . fPO.....,NG '.:........,.. ,..
-··">.
.' IE'MANU ' 1r-
:-'
,
I
·"\
K.\11. WO~OGIIU n:NC-1.11
r~OP.JAW.\
J :
_, ~--·_,>.::.~ -·~ :: ----~~~-~:;;~~'~--t . --~1~--·.: :rzf~:<. ~) ..... , ~-~ -< .('·(J"":,~~~ ·.· r. f:-~\,
c.ncahy:~~ga.a.._.. ..
o-1 mu+o...,
Gt'lP.Jf't," .
...-:';""'?',.Z~ID···:.l'..._
I (',.JI'f/"0'
l
I
;
I'
~
.
•
t<~
'
•'
'(
•
>· ], /.\ .,
·...:··-.
'.,\\... ~. - \
:
~V'Ii;orr')
•
/)
~·
:, '
'
,I
1
· ·/
• •
~'
1\
• '
..4 Hslr~onJi \ --.~. _: ,.- I ~ I
,.- -...··
t:c>nd ••OiO
'•.__ .·, .· _.,.., ·····•:
)~· ,'1':--T•..!,UIIIGU.~i :"·
;
....
: P.n,e.r 'f ·,/ • 1 :
K~·I)JUt1C\
/ ,
~
~
" ·' I
' J ... (
"· ... '-.
~
. · ---. -.::.:·~~< /,~.>----•'"
\.....• _ .
'
.'
~ • 1'-~·1 • - ~ ...._.
-'~'-~
~·
' \.
~
,...,__.
·
-........ , /t" (
,
(
•
••
•
"
,"' ·. )
I
'~
"·.,
•
.
·
_•
~
.
·- -.. Por ...~•th
·~
••
~.
~)
-.'t
-: ::.·-~,.t,'q,
..u=
\
PROP. JA"IiNG
~
•
,·· · ~
~ ~
J
f
\
~-~
1
~ • .·' ' /
~-··")
I" ~,I '•' •• et\ • ~- ' " . ... ·, ·: ·-- Ql.tl\l_W 1 ~wrang """"*" •. ~ t
.
,·
--.tr~
)" •
;
:'
·· · -~i·.
.
'. J
'Jt
\
.'
)·t -; ·
\
......
(J~
. )101'\q
:
r
~
('' .•
~~
-:_,
,-.)
',. '-. . . . . . (.) ~
··-: _..,..-- ·.•
Jopilu
llt,ARJ'.lTZM
\
.,-Utul'$ I
,'
.
r.-,
l
\
•••
...,...,
~baiy\'~
..-.:!~--···· ···~ .,_. ·-
•1 ',II ·~· •( I'.'
?
,.
f
·'-·-....... ~
~~~
()
I •
I ~:on.s
- ·...............
Sk • I• : "J.
>4
1. -.........-.-../"'J'I. t;f..TI
1 : ?OC.OOO
(
.'\
L.,...... ......-_r\,f"-.
()
-- -
,.,
~-
'
r..-u
P'AQ,, J ATENG
~.._l.U' ·· ·\
=...}, .. , . /
.,... ~ r;)~~r
)
. •
.-,'
l
'
IUltU """
•
j(CrA. -. ~ · ~ yo(xy• tU.al}-
K..l~J1li.M ..
,• lllt iJ~PROfO ' ·
\
t .. __ '
~·
l
' \
1 tm•_
/·. . I Slf'.....,-4
~'~~' 1 "
I .._ , l
'
/ :
(
'· '
d .B•!ot'gj J
•..
- ··
"
~
·.:. ·.' \
•/
f · t '• /
.-:·_.. .;/·",.. ..... ··, ., )'
,
~o-~ -- -, I ' · • ·~ ,.,. ~
/
,
··-,
:; .- ...- :·: i" '.;· ',
'-·
\
••, ••••
·
Boloda,vo'\
- _...·"~· .,,·
.'..:-. .. .
\...,
·-- ~"$~~- '--,
' .; .. · ·-.. ': _ )
G •ip.."\f'J,.IUt~
"·. , ,·
/V () /
' ..
1
1 '**F'
·~\•~i
j
1
1
.- •
't...
\, ,j
/ ) ),.
·-·.:_." '· ' ~~ •::\ ~:,:;~\
/
/
,
'-!' )
_;
I
,_ -... . -~..
.' TepJt.... \
,_
:
•
·, ,· ,) ...__
/
'
· .. : J
J
norr'
(:\
GuPua •· ~ : -.._..-- ... s~~~nou: :;iil.!~tta1o'. / '
.. • ; ' 1 ~'eP
!)~~"'"' I,.
~6~
,
PI..CO"'t. '
. •
'\ J- .:· •n:i: .. ,'. .::<-·.\.·:-<, • (.~ ;
'
..........._
I
~: ·'
:
/
( ....... i
i--:/
•
-tr (/
·()"ltlo~ '
. ',
i\ !,
··••·\,...
J' ·1
. • •.
'·'
\
....
.
:
l!:·arrobo~
"
•
IA.ri'OIUI · ... ,..
. '. NQ-to"tt \ Kepo" . -- .
........ ~~
·;
.1 MO!If.~P
1,
'
/
···''--;_;
·~.,; -
,~
•
Ott"".-.\."~
'·
'
tJ ..,..)I..,
"" """h 'ti
',
·
1l LJt'DO •
:~-.J ~~tu5CCO :..:~ : / ·,
Ql1a~O \ .e('~ -,
....,,
•
·-;;-·q"•";ol{.\• X ft-,._.on ·>· .• .r·"'' ~ut A .., _ _,
.,
.'\ <••··•·.·-._.>" .. , \
'II,
Lri_e;_.._
"(;
-..,
. (
•
..
...J
(.""\.
Cr;t,or-Q ;
-,' ;' \:: .,-t:ih ... ·~llr1-:..
t -
\...,
!K~o~.. ,·
-. , ' :
$emu• :
! ..
_,
'\"
•
' r
,.
\ '.
..
1'
I
,rt"
I
,
'"'-" r\;:'_.. "'
•
·;,
..\.._ ., 1'.;,· , ;~ , I ' .i...._.: f ..~ , ? t, 1 1 ,"' , • ""!, 't\gl]p'ar \ " '·;· ·,. · '~/ / , : ::
lbukola Kabupatcn lbukota Kccamawn lbukola Kclurohan I Des.>
·~
.~- ...:~·..."(( • --.:·--t~-· ····· - ·f ·~.:..·· _) . :~ ·~:. ·~:. !:~") .:.:~-\Y~~~1 · ··~ .• ·r__ ' ' -.- .:.-.~ ·~. :~: : \ __ .: ,. ~ ..• ••. • . f • ' ~lillllrtft. .._ lt(slor"'~ l\"'~"'* h .• '. ( W"r -.. ."-·-.,~~ -' - \'-...-·--~~~~-~u1~.-Wo¥~~~ ~~....~'"': ·.~'7 , f- -\','/.:~. --.;-~· ..f~• ~-. SvultoUfRiu,' I
, .__ A . V
·\.... -
(
I
J
•, _ _.,-.
: ~.. ~ ' ""'\-,. f" .:~ f .·
•
(:
r ........,). --r..) ·\,- r : :· • ~ 1 1.. •.._nn'T'.. GlVi .. .''); " .., ..... ' ' : ' • • •• • • .. • .. d' • ,... .... · "' I / . (' . '. •.. . ) ··,I, '\ _. ,' : ·: -,. :!i.l ) t,- )--~ ,·.·~:·- ~:·-;,;_-<·· ·, ·. _ _ ·: --~a_.;,h.,;:..; i \i·· '-'•f• .'-_.;.-·. .... """"'~',1,g. , '':"'~ · .. . • !' ·~,: .•. ." 'Jmtu. ry,jd i. ,I ' - ,f~~"""'l.· ",_,...\ ~ ' sa;holi• ;: Gl'W tCodani)IOj? ; oo{;' • • . .......r ··.. ., ,/- ·.. ·. ~ '/U:ys-;. ; ·- --~~~~ "';.'..'.. f.'- ·....-' . ·. •~.·~ \. / ,..· · \ .: ~o-"~
PltOf'. Ill YOG'r A h:AMT \
...-..../
/
~,..!.-'
~"'
I
l Ng.iri
I
•
\
·>
<,. .
,. ""' nflllCIOt
r.-r ...,...
BADo\N PEHNCANo\AN P&MBo\IIOUNAN Do\&RAN IIABUI'ATEN OUNUIIOKIDUL
,.r··~ ., .'• •.
,, "
:!·\ /·~"-lnogrojo' . ' ·'1•1~ ':" no·. ')·. •· ''· ., ~ ~\--
Har
•
•
1! .' 6Eo t
• , ..
/'
1.- ~· ·
,··· '
' ._
, ,' .'
'.
lL- -).
-4,::,·..-..,
/- ::-·
:~
J ..
:
1
~
· ~-
••
--
~-·
·f (.
•, ,...,,
I
·· -
-..._ ".......... ... c. ,, ..., ,t' ..' , (.' •. : - . .J , •••• •• ._ f ( • . -:' ) ·~t ' ' i., ~_ _... "!-T , -\ v , " ' \I. ' j ' f ft 1 \ ~ · 1011~;" '.,.,. ,. ,. .'1 • ...'·• '''\ 1' / . ,~ " ·, . / /.~ \ •· \ -~.--..... ~' &..~··:>•CI~ 1\
tJ l.~ ....... . "·· ,. ,' , )..' ·. ·' .;.....J .....- - .. ., • ~ -1o•'bi1"\ ;.
'· !· - ....
\
--
·.--.. · ;-~
- f '.ll!J
PMOI'. 0 .1. YOGYAI\<\RTII.
S1.1n~: :
1. P"'• Ru,oblJIT" lrdonesia . S.:al> 1;25.000. To~un 198~.
•,
?
l"l.l:~
Pc.
-I'"" I I
1'--'""IWI'""I'""I .. I""'WW'"'I .. •Jfi:.'f~ ~
/J '
~
-,
I
'
\-
.,vTAYOCYAKARt'A 'I'I(QP. 0.1. YOCYAKAJtTA :
'
I
·~ !
( ,_ ·'- '"'\
. ... .,
'::;::_..; ~,..
-J.";J.,jt.(l
,f~·~~
""
"'~'........... "
I
·· -' (
[ . ) .i,.,
'"'II'
KAll SUI.MAN PROP. 0.1. YOCYAKARTA
- -,
,
\
f
, •
'
l
.,
:--.
r·· ~-
~, _,.-
-
I
, ..- ..
..
...
~
~!
KAB.BANTUL PROP. OJ YOGYAKARTA
~~
;l
KAB. WONOCIJU PROP. JAWA TENGAII
~~
:
.s,"'
~"
(/OC"
-f _, 4/,y()
/,
'·
Lampiran: 2 DATA SUMBER-SUMBER MATA AIR DI WILAYAH PERBUKITAN KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL
1. Data Karakteristik dan Potensi Mataair Elevasi (m dpal)
No
Nama Mata air
1.
Mbeji
Parangrejo
125
2.
Gembirowati
Parangrejo
150
3.
Cangkring
Girijati
150
4.
Sumber
Girijati
200
5.
Banyumudal
Mud a I
150
6.
Dimoro
Cangkring
175
7.
Panggang
Parangrejo
125
8.
Tritip
Parangrejo
125
9.
Kali Jambu
Kemiri
225
10.
Guntur
Kemiri
299
11.
Kali Kulon
Kemiri
275
12.
Kali Lo
Jorong
325
13.
Pancuran
Jorong
300
14.
Pancuran Dewe
Jorong
325
15.
Kali Setro
Jorong
375
16.
Petoyan
Petoyan
300
17.
Banyukurung
Giritirto
250
18.
Kali Cacahan
Giritirto
275
19.
Kali Tangis
Giritirto
250
20.
Sanglor 1
Sang lor
150
21.
Sanglor 2
Sang lor
200
Pacar 2
Pacar
175
23.
Njumbleng
Jumbleng
300
24.
Pancuran
325
25.
Kali Umbul
Banyumeneng Srunggo
26.
Srenggo 1
Srunggo
250
27.
Srenggo 2
Srunggo
225
28.
Srenggo 3
Srunggo
225
29.
Kali Padusan
Kalidadao
250
_22.
Lokasi
275
Karakteristik Perenial, bening oada musim hujan Perenial, bening oada musim huian Perenial, bening pada musim huian Perenial, keruh pada musim huian Perenial, keruh oada musim huian Intermitten, bening oada musim huian Perenial, keruh pada musim huian Intermitten, keruh oada musim huian Intermitten, keruh pada musim huian Perenial, keruh pada musim hujan Intermitten, bening pada musim huian Intermitten, bening oada musim huian Perenial, keruh pada musim huian Intermitten, keruh oada musim huian Perenial, bening oada musim huian Intermitten, keruh pada musim huian Perenial, keruh oada musim huian Intermitten, keruh pada musim huian Perenial, bening pada musim hujan Perenial, bening pada musim huian Perenial, keruh pada musim hujan Perenial, bening pada musim huian Intermitten, bening oada musim huian Perenial, bening pada musim huian Intermitten, keruh oada musim huian Perenial, bening pada musim huian Perenial, bening pada musim huian Intermitten, bening saat penghujan Intermitten ben ina
Rerata Debit (Lt/dt)
Potensi Pelayanan (Jiwa)
2,68
609
4,45
1012
0,79
181
3,13
712
8,06
1833
0,93
212
1,15
261
0,67
152
2,05
466
2,61
593
1,07
243
0,50
113
2,13
484
0,20
45
2,39
544
4,08
927
0,32
72
0,63
142
0,31
70
1,86
423
2,84
647
3,62
824
0,58
132
0,65
147
0,73
166
0,41
93
0,60
137
0,24
54
2 03
462
Nama Mata air
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Karangkulon Gedhak Ngrati Sewukan Ngremeng Kalisuci Ngobaran Baron
Paliyan Paliyan Paliyan Paliyan Semanu Semanu Saptosari Tepus
125 125 150 170 175 170 0 0
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 55. 56. 57. 58. 59. 60.
Pulaudrini 1 Pulaudrini 2 Penggel Silli Sundak Watungal Kajar Sruni Sa pen Cluwakan Subing Cokelan Wilosan Jurug/Ngebyong Wonosari Duren 1 Sumurup Didem Sentul Paloro Mutisari
0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 43 100 109 120 105 100 110 110 125 125 220
Sa wah
Tepus Tepus Tepus Tepus TeQus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Tepus Rongkop Ronqkop Rongkop
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
Bangsal Puring Nongko Duren 2 Gay am Manjung Nguripan Ngangkep Gebang Ponjong
Rongkop Rongkop Rongkop Rongkop Ronqkop Rongkop Rongkop Rongkop Rongkop Ponjong
248 150 220 125 100 70 70
225
71.
Gedaren
Ponjong
250
72.
Slulu
Ponjong
312,5
73.
Teleng
Ponjong
250
74.
Sumberan
Ponjong
500
75.
Bendungan
Ponjong
437,5
76.
Selonjono
Ponjong
475
77.
Nggremeng
Ponjong
250
78.
Beton
Ponjong
375
79.
Gedongan
Ponjong
*
Sumber.
Lokasi
Elevasi (m dpal)
No
*
248
* *
Me. Donald & Partner, 1984 Kajian Ekosistem Karst, 1997 Eko Haryono, 2000
Kara kteristi k
Rerata Debit (Lt/dt)
Perennial Perennial Perennial Perennial Perennial Perennial Perennial Perennial, bening saat musim hujan Perennial Perennial Perennial Perennial Perennial Perennial Intermitten Perennial Intermitten Perennial Perennial Menggenang Perennial Menggenang Perennial Menggenang Perennial Perennial Perennial Perennial Menggenang
5684 2501 159 455 16825 36379 40926 1864421
0,50 0 50 1 50 200 0 50 0 2 0 0 50 0 50 0 50 0,50 0 50 0 50 0,50 260 0 50 0 50 0 50 0 50
114 114 227 11368 45474 114 0 455 0 114 114 114 114 114 114 114 59116 114 114 114 114
*
0,50 0 0 0 0 0 0 0
* *
Keterangan :
25 11 0,70 2 74 160 180 8200
*
*
Perennial, menggenang Perennial Perennial Perennial Perennial Perennial Perennial Perennial
Perennial, agak keruh di m. hujan Perennial, bening pd musim hujan Perennial, benlng pd musim huian Perennial, bening pd musim hujan Perennial, bening pd musim hujan Perennial, keruh di musim penghujan Perennial, bening di musim hujan Perennial, keruh di musim penghujan Perennial, keruh di musim penghujan Efemeral, jernih di musim hujan
Potensi Pelayanan (Jiwa)
50 50 50 50 50 50 50
114 114 114 114 114 114 114 114
* *
* *
40,06
9108
27,63
6282
0,49
111
3,70
841
0,49
112
326,5
74236
3564
810341
18970
4313179
100,9
22941
5,97
*
belum d1ketahu1
1357
2. Data Telaga
No.
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. . 8. 9. 10.
JUMLAH TELAGA
DAERAH TANGKAPAN (Ha)
Semanu Rongkop Girisubo Panggang Purwosari Ponjong Pal ivan Saptosari Tepus Tanjungsari
27 35 22 22 17 15 6 14 20 15
796 924 528 442 265 446 111 244 401 383
Jumlah
193
KECAMATAN
Sumber : D1nas Pekel")aan Umum Sub Dmas Penga1ran Kabupaten Gunungkidul, 2005
3. Data Sumur Pompa (Bor)
No.
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Sumur Pompa Karangayu II Munaaur Bolo Lor Sambirejo Kalangbangi Ngebrak Bolo Trenggono Sumberwojo Sidorejo Ngeposari
Lokasi
Areal (Ha)
Kapasitas Pompa (Lt/dt)
Kondisi
Semanu Ponjong Ponjong Poniong Semanu Semanu Ponjong Ponjong Ponjona Ponjong Semanu
35 43 40 20 18 21 25 10 42 41 33
56 42 40 30 25 25 40 40 40 40 40
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Sumber : Dmas Pekel")aan Umum Sub Dmas Penga1ran Kabupaten Gunungk1dul, 2005
Lampiran 3:
DAFTAR RESPONDEN No.
Nama Responden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ir. Edi Praptomo Ir. Sri Agus Prihastoro* Drs. Suwanto Sri Suhartanta, S.IP, M.Si* Hadi Hendro P, S.IP Drs. Widjang Irfan Ratnadi, S.Sos
8.
Dewi Wahid, M.Si*
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Drs. H. HS. Dadang Suyono, SE Drs. Wahyu Nugroho, M.Si* Drs. Sabarisman, M.Si* Ir. Khairuddin Pratomo Yuyun Sugeng Prihartanto, S.IP Kelik Sutarto, S.IP Purwono, S.IP, M.Si* Sukamto* Rajiyo*
Instansi Bidang Prasarana Fisik Bappeda Bidang Prasarana Fisik Bappeda Bidang Prasarana Fisik Bappeda Sub Bidang Kemiskinan Bappeda Sub Bidang Kesos Bappeda Sub Dinas Sosial Dinas Sobermas Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sobermas Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas Sobermas Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat Camat Panggang Camat Girisubo Sub Dinas Pengairan Dinas PU PDAM LSM Dian Desa Yogyakarta Tokoh Masyarakat Ds. Giriwungu Tokoh Masyarakat Ds. Girisekar Tokoh Masyarakat Ds. Giritirto LPMD Desa Girijati Masyarakat Ds. Girisuko
Keterangan : * memberikan keterangan tidak dengan kuesioner, namun dengan indept interview.
Lampiran 4:
QUESTIONER PEMENUHAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT MISKIN Dl KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DATA RESPONDEN Nama Instansi Jabatan
Latar belakang dan tujuan singkat : Questioner ini dibuat dalam rangka penyusunan tesis tentang "Analisa
Kebijakan Pemenuhan Air Bersih di Kabupaten Gunungkidul". Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi upaya pemerintah daerah, khususnya dalam menemukan bobot prioritas kebijakan yang dapat dipilih dalam pemenuhan .air bersih. Metode yang digunakan dalam analisa ini adalah Analytical Hierarchy Process
(AHP),
yakni
salah
satu
bentuk
model
pengambilan
keputusan
berdasarkan hirarki fungsional yang telah ditetapkan. Model AHP menggunakan persepsi beberapa orang pakar, orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah, ataupun punya kepentingan terhadap masalah yang dikaji sebagai input utamanya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pendapat dengan cara mengisi questioner ini sesuai dengan petunjuk pengisian. Atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.
Hormat kami,
Ari Nur Aida
);.>
Kriteria penilaian didasarkan pada skala sebagai berikut : 1 3 5 7 9
menunjukkan menunjukkan menunjukkan menunjukkan menunjukkan
2,4,6,8
sama penting (equal) sedikit lebih penting (moderate) lebih penting (strong) sangat lebih penting (very strong) mutlak lebih penting (extreme) Nilai diantara dua penilaian yang berdekatan
tmtoh Pengisian: Sekarang ini dalam pemenuhan air bersih lembaga/elemen mana yang lebih berperan ; pemda atau swasta?
I PEMDA
19
CD
5
Lebih berperan PEMDA
I 3 11 13 I 5 17 I 9 I SWASTA Lebih berperan SWASTA
Karena angka 7 yang dipilih : Responden menyatakan bahwa PEMDA sangat lebih berperan dari Swasta.
Questioner: CFernen ufian jlirCJJersili CJJaoi 9rfasyara/igt 9rfiskjn di 'l(a6. q'J(
IAFTAR ISIAN :
Fohon dilingkari angka yang sesuai menurut penilaian erpedoman pada petunjuk pengisian questioner.
:VEL 1 OAL/TUJUAN
:VEL 2 KTOR
I I
PEMDA
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
MASYARAKAT PENGGUNA
J
Bapak/Ibu,
I I
I PDAM
I
dengan
SWASTA/ LSM
I
1. Sekarang ini dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin aktor mana yang lebih berperan? Aktor PEMDA PEMDA PEMDA PDAM Swasta Swasta
9
9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat PDAM
5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
9
9 9
9 9 9
[NDAKAN PEMDA : LEVEL 1 : GOAL/TUJUAN
LEVEL 2: AKTOR
I
n LEVEL 3: llNDAKAN
I
PEMDA
H ~ ~
I
I
I
l
MASYARAKAT PENGGUNA
PDAM
I
SWASTA/ LSM
I I I
Proyek PAH
Proyek Pipanisasi Fasilitasi SIPAS
I
Draping air
2. Dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin yang telah dilakukan Pemda selama ini, mana yang lebih efektif? Tindakan Proyek PAH Proyek PAH Pro_yek PAH Droping air Droping air Fasilitasi SIPAS
9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9
Tindakan Proyek Pipanisasi Fasilitasi SIPAS Draping air Proyek Pipanisasi Fasilitasi SIPAS Proyek Pipanisasi
--
'l{a/aman- 1 -dan" 45
Questiotler: CJ>erneuufum }lirCBersili CBafJi :Masyara~t :Mis~n di 'l(a6. q'l( ~DAKAN
MASYARAKAT PENGGUNA: Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
t,EVEL 1 :
~Al./TUJUAN
LEVEL 2: AKTOR
PEMDA
PDAM
LEVEL 3: Insiatif/swadaya pemanfaatan
TINDAKAN
Manajemen penyediaan air bersih skala lokal
3. Dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin yang dilakukan masyarakat selama ini, mana yang lebih dominan? Tindakan Status Quo Status Quo Manajemen
9 9 9
7 7 7
Skala 3 3 3
5 5 5
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7
9 9 9
Tindakan Swadaya Manajemen Swadaya
pg dimaksud dengan : -Status quo -Swadaya - Manajemen
masyarakat tidak melakukan tindakan apa-apa, hanya berperan sebagai penerima/pasif dalam kegiatan pemenuhan air bersih. masyarakat melakukan swadaya/inisiatif sendiri dalam pemenuhan air bersih dengan memanfaatkan sumber air lokal. Masyarakat secara kelompok membentuk manajemen pengelolaan air secara lokal (misalnya pengelolaan warung air).
Arti Angka Skala Penilaian : 1 3 5 7 9
menunjukkan menunjukkan menunjukkan menunjukkan menunjukkan 2,4,6,8
sama penting (equal) sedikit lebih penting (moderate) lebih penting (strong) sangat lebih penting (very strong) mutlak lebih penting (extreme) Nilai diantara dua penilaian yang berdekatan
.'J(afaman - 2- dan' 45
Questior1er: Peme11ulia11 jlir(]Jersi/i. (]Jagi ?rfasyam~t ?rtisRjtt di 1(a6. (j'l(
rtfDAKAN BUMD/PDAM :
Pemenuhan air bersih di GununQkidul
LEVEL 1: GOAL{TUJUAN
LEVEL 2:
AJ
SWASTA/ LSM
PEMDA
Mengefektifkan jaringan yang ada
LEVEL 3: nNDAKAN
Pemberian subsidi tarif Penyediaan warung air
4. Dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin yang dilakukan PDAM selama ini, mana yang lebih efektif? Tindakan Perluasanjaringan Perluasan jaringan Perluasan jaringan Pemberian subsidi/tarif Pemberian subsidi/tarif Mengefektifkan jaring_an
Skala Penilaian
9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9
Tindakan Mengefektifkan jaringan Pemberian subsidi/tarif Penyediaan warung air Mengefektifkan jaringan Penyediaan warung air Penyediaan warung air
Arti Angka Skala Penilaian :
1 3 5 7
9
menunjukkan menunjukkan menunjukkan menunjukkan menunjukkan 2,4,6,8
sama penting (equal) sedikit lebih penting (moderate) lebih penting (strong) sangat lebih penting (very strong) mutlak lebih penting (extreme) Nilai diantara dua penilaian yang berdekatan
.'J{afaman - J-
dim· 45
Questiotlff: ([Jemetwlian jlir(jJersi/i Q3aoi :Masyamf(gt :Mis~n di 1(a6. (]'1(
INDAKAN SWASTA/LSM:
LEVEL 1 : GOAL/TUJUAN
LEVEL 2:
Pemenuhan air bersih di Gununqkidul
PEMDA
AKTOR
BUMD/PDAM
LEVEL 3: TINDAKAN
Pengenalan teknologi Bantuan sarana prasarana
5. Dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin yang dilakukan Swasta/LSM selama ini, mana yang lebih efektif? Tindakan Bantuan air bersih Bantuan air bersih Pengenalan teknologi
9 9 9
7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7
9 9 9
Tindakan Pengenalan teknologi Bantuan sarana prasarana Bantuan sarana prasarana
"K dimaksud dengan : - Bantuan air bersih - Bantuan sarana prasarana - Pengenalan teknologi
misalnya bantuan droping air dari pihak swasta/LSM. misalnya bantuan tangki, pembangunan P AH, bantuan pompa air, dll. sosialisasi dan pengenalan teknologi sederhana (tepat guna) dalam mengangkat air dari swnber lokal. Misalnya mengangkat air dengan teknologi tenaga matalwi.
Arti Angka Skala Penilaian : 1 3
5 7
9
menunjukkan menunjukkan menunjukkan menunjukkan menunjukkan 2,4,6,8
sama penting (equal) sedikit lebih penting (moderate) lebih penting (strong) sangat lebih penting (very strong) mutlak lebih penting (extreme) Nilai diantara dua penilaian yang berdekatan
.'J(afaman - 4-
Ji.m 45
Questioner: q>emenu/Wn )lirc&rsin CBagi 'Masyara~t 'Mis~ di 'l(a6. (j'J(
.,uiEI PEMENUHAN AIR BERSIH
I I I
PEMDA
I
I
1). Proyek PAH
Pendanaan yang efisien
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
l
MASYARAKAT PENGGUNA
PDAM
I
SWASTA/ LSM
I
Peningkatan delivery order
Peningkatan Partisipasi masyarakat
Penguasaan teknologi sederhana
Targeting bantuan/subsidi
6. Selama ini dalam proyek PAH yang dilakukan PEMDA, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masyarakat K
Skala Penilaian
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
di.maksud dengan :
- Peningkatan delivery order - Pendanaan yang efisien - Peningkatan partisipasi masy. - Penguasaan teknologi sederhana - Targeting bantuan/subsidi
Semakin banyak air bersih yang bisa diterirna/sampai kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dana untuk air bersih (dalam anggaran APBD) bisa lebih efisien. Peranserta masyarakat dalam pemenuhan air bersih semakin meningkat. Masyarakat semakin banyak yang mampu menguasai teknologi sederhana dalam memanfaatkan swnberdaya air lokal. Pemberian bantuan/subsidi air bersih bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu (membutuhkan)
J{afaman - 5- cfan· 45
Questioner: QJernetl ufum }l ir (JJersili <J3agi :Masyam~t :Misk.n1 di 'l(a6. (]1(
UlGET PEMENUHAN AIR BERSIH
I
I I
PEMDA
I
I
I
Pendanaan yang efisien
I MASYARAKAT PENGGUNA
J
2). Proyek Pipanisasi
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
PDAM
SWASTA/ LSM
I
I
I
I Peningkatan delivery order
Penguasaan teknologi sederhana
Peningkatan Partisipasi masyarakat
I Targeting bantuan/subsidi
7. Selama ini dalam proyek Pipanisasi yang dilakukan PEMDA, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masvarakat
Skala Penilaian
9
7
5 3
1
3
9
7
5 3
1
3 5
9
7
5 3
1
9
7
5 3
9
7
9
5 7
9
7
9
3
5 7
9
1
3
5 7
9
5 3
1
3
5 7
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuanj_subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
.'l{afaman - 6- dim 45
Questioner: PemetiUfum }lir
IRGET PEMENUHAN AIR BERSIH
I
I I
PEMDA
I
I
3). Fasilitasi SIPAS
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
I
MASYARAKAT PENGGUNA
I
PDAM
SWASTA/ LSM
I
I
I
Pendanaan yang efisien
Peningkatan delivery order
I
I Peningkatan Partisipasi masyarakat
Penguasaan teknologi sederhana
I Targeting bantuan/subsidi
8. Selama ini dalam Pembangunan sumur bor yang dilakukan PEMDA, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masvarakat
Skala Penilaian
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masvarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
.'J(af.wwn - 1- .lim 45
Questioner: CJ>emenufum jlir(]Jersi/i CBaiJi ~asyaraf.g,t ~isRfn di 'l(p6. q'J(
BGET PEMENUHAN AIR BERSIH
I I
PEMDA
I
I
I
4). Droping air
I
I MASYARAKAT PENGGUNA
I
I
PDAM
SWASTA/ LSM
I I
I Pendanaan yang efisien
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
Peningkatan delivery order
Penguasaan teknologi sederhana
Peningkatan Partisipasi masyarakat
I Targeting bantuan/subsidi
9. Selama ini dalam Droping air yang dilakukan PEMDA, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masyarakat
Skala Penilaian
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5
7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5
7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
.'J{afaman - 8- dan" 45
Questioner: (J>emetwfutn }lir(}Jersili
MGET PEMENUHAN AIR BERSIH
Pemenuhan air bersih di Gununqkidul
I
PEMDA
I MASYARAKAT PENGGUNA
I I
1). Status Quo
I
I
I
I I
I PDAM
II
I
I
Peningkatan Partisipasi masyarakat
Peningkatan delivery order
SWASTA/ LSM
I
I Pendanaan yang efisien
I I
Penguasaan teknologi sederhana
Targeting bantuan/subsidi
10. Selama ini dalam status quo yang dilakukan masyarakat, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisiQ_asi masyarakat
Skala Penilaian
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5
7
9
9
7
5
1
3
5 7
9
3
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masvarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masvarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
.'l(a/imuw - 9- dim 45
Qpestioner: CJ>emenufum }lir(]Jersili (]JO(Ji :MasyaraRgt ?dis~ di 'l(a6. (}'1(
IRGET PEMENUHAN AIR BERSIH Pemenuhan air bersih di Gununqkidul
I
I
PEMDA
I
I I
I Pendanaan yang efisien
MASYARAKAT PENGGUNA
I I
2). Inisiatif/swadaya
I
I
I
PDAM
SWASTA/ LSM
I
I
I
I
1 Peningkatan delivery order
I I
Peningkatan Partisipasi masyarakat
Penguasaan teknologi sederhana
Targeting bantuan/subsidi
11. Selama ini dalam inisiatif/swadaya yang dilakukan masyarakat, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masyarakat
Skala Penilaian
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masvarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
.'l(afaman- 10- d'an 45
Questioner: CJ>emenufUJn jfir(}Jersili (]3agi :Masyara~t :Mis~n di 'J(a6. (}7(
Y,GEI PEMENUHAN AIR BER$IH
Pemenuhan air bersih di Gununqkidul
I
I
I
PEMDA
I I I
MASYARAKAT PENGGUNA
I I
Pendanaan yang efisien
I
PDAM
SWASTA/ LSM
.l
I
1
I
I
I
I
Peningkatan Partisipasi masyarakat
Peningkatan delivery order
I
I
3). Manajemen penyediaan
I
J
Penguasaan teknologi sederhana
Targeting bantuan/subsidi
12. Selama ini dalam manajemen penyediaan air bersih skala lokal yang dilakukan masyarakat, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masyarakat
Skala Penilaian
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
.?{a/a man - 11 -
d£m 45
Questioner: (]Jermmufum jlir
IRCjET PEMENUHAN AIR BERSIH
l I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
PEMDA
I
MASYARAKAT PENGGUNA
I I
I
Pendanaan yang efisien
Peningkatan delivery order
J
PDAM
I
SWASTA/ LSM
1). Perluasan pipa
I
I
I
Penguasaan teknologi sederhana
Peningkatan Partisipasi masyarakat
I Targeting bantuan/subsidi
13. Dalam perluasan pipa yang dilakukan PDAM, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masyarakat
Skala Penilaian
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
1
3
5 7
9
3
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masvarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
Jfalilman- 12- dan 45
Questioner: (J>erne11ulian )firCBersili CBaoi :MasyamR9t :Mis{it1 di 'l(a6. (}'1(
MGEI PEMENUHAN AIR BER$1H
I I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
PEMDA
I
MASYARAKAT PENGGUNA
I
PDAM
I
SWASTA/ LSM
2). Mengefektifkan jaringan
I
I
I Peningkatan Partisipasi masyarakat
Peningkatan delivery order
Pendanaan yang efisien
I
I
Penguasaan teknologi sederhana
I Targeting bantuan/subsidi
14. Dalam mengefektifkan jaringan yang dilakukan PDAM, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan _Q_artisipasi masyarakat
Skala Penilaian
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masvarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
.'J{afaman-
JJ- tfan 45
Questioner: CJ>ernerrufum )lirCJJersin CBaiJi :Masyam~t :Miskjn di 'J(a6. (j'l(
.GET PEMENUHAN AIR BERSIH
I
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
PEMDA
I
MASYARAKAT PENGGUNA
I
PDAM
I
SWASTA/ LSM
3). Pemberian subsidi tarif
I
I
I
Peningkatan delivery order
Pendanaan yang efisien
I
Peningkatan Partisipasi masyarakat
I
Penguasaan teknologi sederhana
I Targeting bantuan/subsidi
15. Dalam pemberian subsidi tarif yang dilakukan PDAM, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan deliver}' order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masvarakat
Skala Penilaian
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masvarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masvarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
.'}{afanuzn- 14- aan· 45
Q!Jestioner: (/'em en uliart }lir
WGEJ PEMENUHAN AIR BERSIH
I
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
PEMDA
MASYARAKAT PENGGUNA
I SWASTA/ LSM
PDAM
4). Penyediaan hydrant umum
I Pendanaan yang efisien
I
I
I
Peningkatan delivery order
Peningkatan Partisipasi masyarakat
I
Penguasaan teknologi sederhana
I Targeting bantuan/subsidi
16. Dalam penyediaan Hidrant Umum (Warung Air) yang dilakukan PDAM, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masyarakat
Skala Penilaian
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan_L_subsidi Targeting bantuan/subsidi
.'}{afaman- 15-
aan 45
Questioner: Cl'ernenulian )fir(]3ersi/i CBafJi ~asyara~t ~is(.in di 'l(fl6. (}1(
. .GET PEMENUHAN AIR BERSIH
I
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
PEMDA
I
MASYARAKAT PENGGUNA
J
PDAM
SWASTN LSM
l 1). Bantuan air bersih
1·
I
I
l
Pendanaan yang efisien
Peningkatan delivery order
Peningkatan Partisipasi masyarakat
Penguasaan teknologi sederhana
l
I Targeting bantuan/subsidi
17. Dalam bantuan air bersih yang dilakukan swasta, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masyarakat
Skala Penilaian
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5 3
1
3
5
7
9
TaiJ}_et Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
Hafaman- 16- dan· 45
Questioner: (J>ememJia, }firQJersifi QJagi ?rtasyara~t ?rtis~in di 'l(a6. (]'1(
!UtGET PEMENUHAN AIR BERSIH
I
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
PEMDA
J
I
MASYARAKAT PENGGUNA
I
PDAM
SWASTA/ LSM
I
I
I Pendanaan yang efisien
I Peningkatan delivery order
I
I
Peningkatan Partisipasi masyarakat
Penguasaan teknologi sederhana
2). Pengenalan teknologi
I
I
I
Targeting bantuan/subsidi
18. Dalam pengenalan teknologi yang dilakukan swasta, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masyarakat
Skala Penilaian
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
9
7
5 3
1
3
5
7
9
9
7
5 3
1
3
5
7
9
9
7
5 3
1
3
5 7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
.'l{afaman - 17- dan· 45
Questio11er: Pemenulia11 }lirQJersifi Q3agi ~asyaroRgt ~isf..in di 'l(a6. q1(
rMGET PEMENUHAN AIR BERSIH
I
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
PEMDA
MASYARAKAT PENGGUNA
I
I
PDAM
SWASTA/ LSM
I 3). Bantuan sarana prasarana
I
I
I
I
I
Pendanaan yang efisien
Peningkatan delivery order
Peningkatan Partisipasi masyarakat
Penguasaan teknologi sederhana
I Targeting bantuan/subsidi
18. Dalam bantuan sarana prasarana yang dilakukan swasta, target mana yang lebih penting? Target Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Peningkatan delivery order Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masyarakat
Skala Penilaian
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masvarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masvarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
---- @@@@ ----
.'l{a/amall- 18- dan 45
Questioner: !PemetlUfum jlir(]Jersi/i Q3agi :Masyamk9t :MisRj11 di 'l(fl6. (j1(
Untuk perencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke depan.
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I
LEVEL 1 : GOAL/TUJUAN
I LEVEL 2: TARGET
I
Pendanaan yang efisien
I Peningkatan Partisipasi masyarakat
Perluasan akses air
Penguasaan teknologi sederhana
I Targeting bantuan/ subsidi
1. Target mana yang lebih penting untuk perencanaan ke depan? Target Perluasan akses air Perluasan akses air
Skala Penilaian
Perluasan akses air Perluasan akses air Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Pendanaan yg efisien Penguasaan teknologi sederhana Penguasaan teknologi sederhana Peningkatan partisipasi masyarakat
9
7
5 3
1
3
5
7
9
9
7
5 3
1
3
5
7
9
9
7
5 3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5c 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
9
7
5
3
1
3
5
7
9
9
7
5
3
1
3
5 7
9
Target Pendanaan yang efisien Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Penguasaan teknologi sederhana Targeting bantuan/subsidi Peningkatan partisipasi masyarakat Targeting bantuan/subsidi Targeting bantuan/subsidi
fang dimaksud dengan : - Pendanaan yang efisien - Perluasan akses - Peningkatan partisipasi masy.
- Penguasaan teknologi sederhana - Targeting bantuanlsubsidi
1 3 5 7 9
Dana dari anggaran APBD bisa lebih efisien untuk peningkatan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Air bersih semakin mudah dijangkau dan diperoleh semua kalangan masyarakat. Peranserta masyarakat dalam pemenuhan air bersih semakin meningkat; misalnya makin banyak masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhan air bersih secara swadaya (mandiri). Teknologi sederhana untuk pemanfaatan potensi sumber air lokal semakin dikenal dan dikuasai oleh masyarakat. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sulit memperoleh air bersih, tetap dapat memperoleh layanan air bersih melalui bantuan/subsidi
ArfI A n21k a Sk a Ia Pem"I a1an: . menunjukkan sama penting (equal) menunjukkan sedikit lcbih penting (moderate) menunjukkan lebih penting (strong) menunjukkan sangat lebih penting (very strong) menunjukkan mutlak lebih penting (extreme) 2.4,6,8 Nilai diantara dua penilaian yang bcrdckatan
:llafanwn- 19- dim 45
Qpestiorrer: Pernenufum }lir(}3ersili (]3agi ~asyara~t ~is~n tfi 'l(a6. q'l(
•ntuk perencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke depan.
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I
I LEVEL 2: TARGET
Pendanaan yang efisien
I LEVEL 3: MASALAH
LINGKUNGAN GEOGRAFIS
TEKNOLOGI
I EKONOMI
2. Untuk mencapai target pendanaan yang efisien, masalah/kendala mana yang lebih menghambat? Masalah Lingkungan geografis Lingkungan geografis Teknologi
9 9 9
7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5
7 7 7
9 9 9
Masalah Teknologi Ekonomi Ekonomi
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I I
I Perluasan akses air
LEVEL 2: TARGET
I LEVEL 3: MASALAH
I
LINGKUNGAN GEOGRAFIS
I TEKNOLOGI
EKONOMI
3. Untuk mencapai target perluasan akses air bersih, masalah/kendala mana yang lebih menghambat? Masalah Lingkungan geografis Lingkungan geografis Teknologi
9 9 9
7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5
7 7 7
9 9 9
Masalah Teknologi Ekonomi Ekonomi
.'l{afilman - 20- dan· 45
Questioner: (['ernenulian)lirQJem/i CBafJi 9ftasyamkg,t '.Mis~n dt 'l(Jl6. (j1( ~k
perencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke depan.
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I I
I
I
Peningkatan Partisipasi masyarakat
LEVEL 2: TARGET
I LEVEL 3: MASALAH
I
LINGKUNGAN GEOGRAFIS
I
TEKNOLOGI'
EKONOMI
4. Untuk mencapai target peningkatan partisipasi masyarakat, masalah/kendala mana yang lebih menghambat? Masalah Lingkungan geografis Lingkungan geografis Teknologi
9 9 9
7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5
7 7 7
9 9 9
Masalah Teknologi Ekonomi Ekonomi
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I
I
I
Penguasaan teknologi sederhana
LEVEL 2: TARGET
I LEVEL 3: MASALAH
I
LINGKUNGAN GEOGRAFIS
TEKNOLOGI
EKONOMI
5. Untuk mencapai target penguasaan teknologi sederhana, masalah/kendala mana yang lebih menghambat? Masalah Lingkungan geografis Lingkungan geografis Teknologi
9 9 9
7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5
7
7 7
9 9 9
Masalah Teknologi Ekonomi Ekonomi
.'l{afaman- 21- Jan" 45
Questioner: CfJemer1 uf~an )f;,. (]Jersili Q3agi 5Wasyara~t 5Wis~itt di 'l(Jl6. <;i'l(
Untuk perencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke depan.
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
I I
I
Targeting bantu an/ subsidi
LEVEL 2: TARGET
I
I
LEVEL 3: MASALAH
I
I
LINGKUNGAN GEOGRAFIS
I
TEKNOLOGI
I
EKONOMI
6. Untuk dapat tercapai targeting bantuan/subsidi, masalah/kendala mana yang lebih menghambat? Masalah Lingkungan geografis Lingkun_gan geografis Teknologi
Skala Penilaian
9 9 9
5 5 5
7 7 7
3 3 3
3 3 3
1 1 1
5 5 5
7 7 7
9 9 9
Masalah Teknologi Ekonomi Ekonomi
llntuk perencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke depan
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I LEVEL 2: TARGET
LEVEL 3: MASALAH/ KENOALA
I
I
Pendanaan yang efisien
...... ,,,~~~~ ~·,~l,B
····;'t:la1~~. .
I
II
I I
LEVEL4: AKTOR
MASYARAKAT PENGGUNA
PEMDA
BUMD/PDAM
I
SWASTA/ LSM
7. Dalam target pendanaan yang efisien dengan masalah lingkungan geografis, aktor mana yang diharapkan lebih berperan? Aktor PEMDA PEMDA PEMDA PDAM Swasta Swasta
Skala Penilaian
9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat PDAM J{afaman- 22- aari 45
Q}lestioner: Pemen ulian )lir(}Jersili (}Jagi :M.asyaml(g,t :M.isR}n tfi 'l(a6. q7(
Untuk perencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke depan.
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I LEVEL 2: TARGET
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
I
I
I
c
Pendanaan yang efisien
I
I
I
I
I PEMDA LEVEL 4: AKTOR
TEKNOLOGI
I
I
I
I
I
I
MASYARAKAT PENGGUNA
BUMD/PDAM
8. Dalam target pendanaan yang efisien dengan diharapkan Iei b h berperan.? Aktor Skala Penilaian PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PDAM 9 7 5 3 1 3 5 Swasta 9 7 5 3 1 3 5 Swasta 9 7 5 3 1 3 5
II
SWASTA/ LSM
I
kendala teknologi, aktor mana yang
7 7 7 7 7 7
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masy_arakat Masyarakat PDAM
9 9 9 9 9 9
tJntuk perencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskln ke depan.
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I I LEVEL 2: TARGET
Pendanaan yang efisien
I
I I
I
I
I
I
I
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
LEVEL 4: AKTOR
PEMDA
MASYARAKAT PENGGUNA
9. Dalam target pendanaan yang efisien dengan diharapkan Ie1 b"h berperan.? Aktor Skala Penilaian PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PDAM 9 7 5 3 1 3 5 Swasta 9 7 5 3 1 3 5 Swasta 9 7 5 3 1 3 5
BUMD/PDAM
kendala ekonomi, aktor mana yang
7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat PDAM
.'l(aftlmdn-
2.3- dim 45
Q.uestio11er: (J>ernetlufum)lirCJJersili CJJaei 9rfasyarak.g.t 9rfis~n di 'l(a6. (j'l(
lJntuk oerencanaan oemenuhan air bersih baqi masyarakat miskin ke depan.
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
LEVEL 2: TARGET
I I
I
Perluasan akses air
_I
I
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
LINGKUNGAN GEOGRAFIS
I
I LEVEL 4: AKTOR
I
PEMDA
I
I
II
I
I
MASYARAKAT PENGGUNA
I I
BUMD/PDAM
10. Dalam target oerluasan akses air dengan kendala yang diharap1kan Ie b"h 1 berperan.? Aktor Skala Penilaian PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 PDAM 9 7 5 3 1 3 5 7 Swasta 9 7 5 3 1 3 5 7 Swasta 9 7 5 3 1 3 5 7
SWASTA/ LSM
I
I
lingkungan geografis, aktor mana
9 9 9 9 9 9
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat PDAM
lntuk oerencanaan oemenuhan air berslh baai masvarakat mlskln ke deoan
I
Pemenuhan air berslh dl Gunungkldul
I
J I
I
Perluasan akses air
LEVEL 2: TARGET
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
LEVEL4: AKTOR
.
I
/TEKNOLOGI
I
I
I
I
PEMDA
MASYARAKAT PENGGUNA
I
11. Dalam target perluasan akses air diharapkan Ie1 b"h beroeran.? Aktor Skala PEMDA 9 7 5 3 PEMDA 9 7 5 3 PEMDA 9 7 5 3 PDAM 9 7 5 3 Swasta 9 7 5 3 Swasta 9 -7- - - '5- - - -3-
I
I I
I
BUMD/PDAM
I
SWASTA/ LSM
I
dengan kendala teknologj, aktor mana yang Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat PDAM --
Questioner: Pemerwlian jlir(]Jersih (]Jagi :Masyara~t :Misl(.in di 'l(a6. (}1(
IJntuk oerencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke deoan.
I
j
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
I
I
Perluasan akses air
LEVEL 2: TARGET
L LEVEL 3 : MASALAH/ KENDALA
LEVEL 4: AKTOR
I I
I
II
·I
I
I
PEMDA
MASYARAKAT PENGGUNA
II
EKONOMI
l
BUMD/PDAM
I
SWASTA/ LSM
I
12. Dalam target perluasan akses air dengan kendala ekonomi, aktor mana yang diharapkan Ie1 b'h berperan.? Aktor PEMDA 9 PEMDA 9 PEMDA 9 PDAM 9 Swasta 9 Swasta 9
7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5
3 3 3 3 3
1
1 1 1 1
3 3 3 3 3
5 5 5 5 5
9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat PDAM
iJ.Intuk oerencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke deoan. Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
LEVEL 2: TARGET
Peningkatan Partisipasi masyarakat
LEVEL 3: MASALAH/ KENOALA
LEVEL 4: AKTOR
._________.I .____I_ MASYARAKAT PENGGUNA
PEMDA
BUMD/PDAM
SWASTA/ LSM
13. Untuk pencapaian target peningkatan partisipasi masyarakat dengan kendala
rln_QIkunQan oeoora fi1s, aktor mana yang Aktor PEMDA PEMDA PEMDA PDAM Swasta Swasta
Skala
9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3
diharapkan Penilaian 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7
lebih berperan? Aktor 9 Swasta 9 PDAM 9 Masyarakat 9 Masyarakat 9 Masyarakat 9 PDAM .'l(af.wuw - 25- dim 45
Questi011er: (]>ernenufum jlirQJersi/i QJagi :Masyara~t :Mis~tl di 'l(Jl6. f}'l(
Untuk oerencanaan oemenuhan air bersih baqi masyarakat miskin ke deoan.
I I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
I
Peningkatan Partisipasi masyarakat
LEVEL 2: TARGET
LEVEL 3 : MASALAH/ KENDALA
LEVEL 4: AKTOR
I
I
I
I I
PEMDA
TEKNOLOGI
I
I
I
I
I
MASYARAKAT PENGGUNA
SWASTA/ LSM
BUMD/PDAM
14. Untuk pencapaian target peningkatan partisipasi aktor man a_yang_ d"h r ara_mk an Iei b h berperan.? Aktor Skala Penilaian PEMDA 7 9 5 3 1 3 5 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PDAM 9 7 5 3 1 3 5 Swasta 9 7 5 3 1 3 5 Swasta 9 7 5 3 1 3 5
I
masyarakat dengan kendala teknologi,
7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat PDAM
Untuk oerencanaan oemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke deoan.
I I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul ]
I
I
LEVEL 2: TARGET
I
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
LEVEL 4: AKTOR
I
Peningkatan Partisipasi masyarakat
I I I
PEMDA
l\ .•. •.• .• . \~;&::.:r.c··.···c· y,·~·,.
II I I
MASYARAKAT PENGGUNA
I
I [;~· '··T7,cT.:;t;~?;,:;.:;.;c;, I I I
BUMD/PDAM
15. Untuk pencapaian target peningkatan partisipasi ekonomi, aktor mana ang di haraplk an lebih berperan? Aktor Skala Penilaian PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 9 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 9 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 9 PDAM 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Swasta 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Swasta 9 7 5 3 1 3 5 7 9
SWASTA/ LSM
masyarakat dengan
I kendala
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat PDAM Ha!aman- 26- dan 45
Questiorter: 1Perne11ulia11 )lirQJersili CJ3aoi 5t1asyam~t 5t1isR]n di 'l(a6. (}1(
Untuk oerencanaan oemenuhan air bersih baqi masyarakat miskin ke deoan.
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I I
I
l
I Penguasaan teknologi sederhana
LEVEL 2: TARGET
T LEVEL 3 : MASALAH/ KENDALA
LINGKUNGAN GEOGRAFIS
I
~
PEMDA
LEVEL 4:
AKTOR
I
II
I
I
MASYARAKAT PENGGUNA
I
I l
BUMD/PDAM
I
SWASTA/ LSM
I
16. Untuk pencapaian target penguasaan teknoloqi sederhana dengan kendala linqkunqan geografis, a k tor mana Aktor PEMDA PEMDA PEMDA PDAM Swasta Swasta
vana d iharaokan Iebih beroeran? Skala Penilaian 9 7 5 3 1 3 5 7 9 9 7 5 3 1 3 5 7 9 9 7 5 3 1 3 5 7 9 9 7 5 3 1 3 5 7 9 9 7 5 3 1 3 5 7 9 9 7 5 3 1 3 5 7 9
Aktor Swasta PDAM Masvarakat Masvarakat Masyarakat PDAM
Untuk oerencanaan oemenuhan air bersih baqi masyarakat miskin ke deoan.
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I I
1
TARGET
I
I
LEVEL4:
AKTOR
I
I
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
TEkNOLOGl ·...•...
I
I I I
l
Penguasaan teknologi sederhana
· LEVEL 2:
.. , · '
1
PEMDA
I
I
MASYARAKAT PENGGUNA
I
.· ·····•:< i>
I l
I
I
BUMD/PDAM
II
SWASTA/ LSM
I
17. Untuk pencapaian target penguasaan teknoloqi sederhana dengan kendala teknologi, aktor man a yang d'h 1 arap1k an Ie1 b'h berperan.? Aktor PEMDA PEMDA PEMDA PDAM Swasta Swasta
9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9
Aktor Swasta PDAM Masvarakat Masvarakat Masvarakat PDAM Hak!man- 27- dan 45
Questio11er: Perne11ulian }fir (}Jersi/i (jJtJUi :Masyara~t :Mis~tt di 'l(a6. (]1(
Untuk oerencanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke depan.
I
Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
I
I
Penguasaan teknologi sederhana
LEVEL 2:
TARGET
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
I
II
I AJ
I
PEMDA
I
I
LEVEL 4:
I
EKONOMI
I
MASYARAKAT PENGGUNA
BUMD/PDAM
I
I
I
I I
I
SWASTA/ LSM
I
18. Untuk pencapaian target oenguasaan teknologi sederhana dengan kendala ekonomi, aktor man ayang di haraplk an Iei b h berperan.? Aktor Skala Penilaian PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PDAM 9 7 5 3 1 3 5 Swasta 9 7 5 3 1 3 5 Swasta 9 7 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat PDAM
Jntuk oerencanaan oemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin ke deoan. Pemenuhan air bersih di Gunungkidul
Targeting bantu an/ subsidi
LEVEL 2:
TARGET
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
LEVEL4:
AKTOR
PEMDA
BUMD/PDAM
19. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala lingkungan geografis, aktor man a yang d'h 1 ara_p1k an Ie1 b'h berperan.? Aktor Skala Penilaian PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 PDAM 9 7 5 3 1 3 5 Swasta 9 7 5 3 1 3 5 Swasta 9 7 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9
Aktor Swasta PDAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat PDAM .'J{alimwn- 28- dim 45
Questior1er: q>eme11ufum jlir(jjersili CBafJi 9rfasyam~t 9rfisijn di 1(a6. (j'l(
:yntuk oerencanaan oemenuhan air bersih baqi masyarakat miskin ke depan.
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I I
I
Targeting bantu an/ subsidi
LEVEL 2: TARGET
I
LEVEL 3: MASALAH/ KENO ALA
I
TEKNOLOGI
I I
LEVEL 4: AKTOR
I
I
PEMDA
MASYARAKAT PENGGUNA
I
I
I
I
I BUMD/PDAM
SWASTA/ LSM
I
I
20. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala teknologi, aktor mana yang diharap1k an Ie b"h 1 beroeran.? Aktor Skala Penilaian Aktor PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Swasta PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 9 PDAM PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Masyarakat PDAM 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Masyarakat Swasta 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Masyarakat Swasta 9 7 5 3 1 3 5 7 9 PDAM
Untuk oerencanaan pemenuhan air bersih baqi masyarakat miskin ke depan.
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I I
I Targeting bantuan/ subsidi
LEVEL 2: TARGET
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
I
I
II I
LEVEL 4: AKTOR
PEMDA
I I
MASYARAKAT PENGGUNA
I
.,.
t,;,,,~~k'(xi;;J,,,,L· ~·n••,·• >;;: ~:;;'";•':/"?· .•~.
J BUMD/PDAM
I
I
I
SWASTN LSM
I
21. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala ekonomi, aktor mana yang diharao1kan Ie b"h 1 berperan.? Aktor Skala Penilaian Aktor PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Swasta PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 9 PDAM PEMDA 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Masyarakat PDAM 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Masyarakat Swasta 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Masyarakat Swasta 9 7 5 3 1 3 5 7 9 PDAM Hafdman- :!9- dan 45
Q!Jestioner: CJ>emtmufuzn jlir(]Jersili CBafJi :Masyarak,szt :Misk_in di 'l(a6. (j1(
Untuk oerencanaan oemenuhan air bersih baqi masyarakat miskin ke depan.
I Pemenuhan air bersih di Gunungkidul I I LEVEL 2:
Pendanaan yang efisien
TARGET
LEVEL 3: MASALAH/ KENDALA
I
LEVEL 4:
AKTOR
LINGKUNGAN GEOGRAFIS
1·.,·,
/ . .L ~;{i/-.:y~J\ ··.
'.'""'?""!''-;
II
I I. I
LEVEL 5: TINDAKAN
Targeting bantu an/ subsidi
I I
II
II Pemberian bantu an/ subsidi
Pembangunan Saran a Air Bersih
I
I
Penguasaan teknologi sederhana
Peningkatan Partisipasi masyarakat
Perluasan akses air
I
Fasilitasi teknologi sederhana
Pengelolaan Air bersih skala lokal
l Penguatan kelembagaan
22. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
Yang dimaksud dengan :
- Pembangunan sarana air bersih - Pemberian bantuan/subsidi - Pengelolaan air bersih skala lokal - Fasilitasi teknologi sederhana - Penguatan kclcmbagaan
Meliputi pipanisasi, pembuatan P AH, penyediaan wanmg air, pembangunan sumur bor, serta proyek pengeboran sungai bawah tanah seperti Bribin dan Baron. Pemberian bantuan air atau subsidi tarif air diberikan kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu secara ekonomi (miskin). Pengelolaan (manajemen) penyediaan air di wilayah yang mcmptmyai sumber air bersih lokal yang cukup potensial. Pemberian fasilitas teknologi sederhana untuk pemanfaatan potensi air. Meliputi komitmcn serta kolaborasi penyediaan air bcrsih yang dijadikan sebagai gerakan bersama antar para pemangku kcpentingan.
Ha!aman ~ J() ~dan 45
QJ1estio11er: (]>emertufum jfirrJ3ersili (Bagi :MasyaraRgt :Mis{in di 'J(a6. q'l(
23. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala lingkungan geografis. serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
24. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9
9 9 9
9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
25. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelemba_g_aan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9
9 9
9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
26. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala teknologi, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
Ha/aman - 31 - dan 45
Questior1er: CFemenulian }firCBersifi CBagi 9rlasyara~t 9rlisk:itl di 1(a6. (}'l(
27. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala teknologi, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Penaelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penauatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Penaelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
28. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala teknoloqi, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih pentinq? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknoloai Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Penaelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penaelolaan air bersih lokal
29. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala teknologi, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebiiakan Pemberian bantuan/ subsidi Penaelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknoloai Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penaelolaan air bersih lokal
30. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala ekonomi, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebiiakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air ber~bJgka!__ .'Hi1k1man- 32- dan 45
Questioner: Cl'eme11ulian }lirCJJersili CJJagi ~asya.raf.gt ~isfjn di 'l(a6. q1(
31. Dalam pencapaian target oendanaan yang efisien dengan kendala ekonomi, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembaaaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
32. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala ekonomi, serta aktor PDAM, tindakan mana yi:mg lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknoloai Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Penaelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
33. Dalam pencapaian target pendanaan yang efisien dengan kendala ekonomi, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknoloai Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknoloai Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
.'f(afaman- JJ- Jan· 45
Questio11er: (J>ernrnulian jiirCBersili CBagi :Masyara~t :Mis~n di 'l(a6. (j'l(
34. Dalam pencapaian target perluasan akses dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
35. Dalam pencapaian target perluasan akses dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
36. Dalam pencapaian target oerluasan akses dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Peng_elolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
37. Dalam pencapaian target perluasan akses dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7--
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal 'J(akwum - 34 - dim 45
Questio11er: CJ>erne11ufum )firCBersih Q3agi :Masyam~t :Misf...irl di 'l(a6. q1(
38. Dalam pencapaian target oerluasan akses dengan kendala teknologi, serta aktor pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
39. Dalam pencapaian target perluasan akses dengan kendala teknologi, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
40. Dalam pencapaian target perluasan akses dengan kendala teknologi, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
41. Dalam pencapaian target perluasan akses dengan kendala teknologi, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal .'J{afaman - .35- Jan" 45
Questio11er: C1'ernett ulia11 )fir CJJersili CJJaoi 9r1asyaro~t ?rfisk_irt di 'l(p6. fi1(
42. Dalam pencapaian target oerluasan akses dengan kendala ekonomi, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
43. Dalam pencapaian target perluasan akses dengan kendala ekonomi, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolog_i Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
44. Dalam pencapaian target perluasan akses dengan kendala ekonomi, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
45. Dalam pencapaian target perluasan akses dengan kendala ekonomi, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan .Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1
3
5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal .'l{afaman - 36-
d'ari 45
Questioner: (Peme11ufum }lirCJJersifi CJJagi 'M.asyaraf
46. Dalam pencapaian target oeningkatan partisipasi masyarakat dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebij_akan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penouatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
47. Dalam pencapaian target peningkatan partisipasi dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuanj_ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
48. Dalam pencapaian target oeningkatan oartisioasi dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
49. Dalam pencapaian target peningkatan partisipasi dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
. - - ' - - - " - - - L _ __
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelqlaao e~iriJ_~_rsih lokal 'lfizf.wwn- 37- .fan 45
Questio11er:
PemC11uliar1 }lirQ3ersifr r&gi ~asyam~t 'Miskjr1 di 'J(a6. fj'l(
50. Dalam pencapaian target oeningkatan oartisioasi dengan kendala teknologi, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelemba_g_aan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Peng_uatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
51. Dalam pencapaian target oeningkatan oartisipasi dengan kendala teknologi, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
52. Dalam pencapaian target peningkatan oartisioasi dengan kendala teknologi, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelemba_g_aan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
53. Dalam pencapaian target oeningkatan partisipasi dengan kendala teknologi, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pen_g_elolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
--
.Hafaman - 38- Jan 45
Questio11er: Q>emenulian )firQJem/i CBagi :Masyara~t :Misl(jr1 tfj 'J(a6. q1(
54. Dalam pencapaian target oeningkatan oartisioasi dengan kendala ekonomi, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
55. Dalam pencapaian target oeningkatan oartisioasi dengan kendala ekonomi, serta aktor masyarakat oengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
56. Dalam pencapaian target oeningkatan oartisioasi dengan kendala ekonomi, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
57. Dalam pencapaian target oeningkatan oartisioasi dengan kendala ekonomi, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal _'J{afilman - 39-
dan" 45
Questioner: Pemerwfum }lirCBersili CBagi :Masyamf.g.t :Mistin cfi 'l(a6. (]1(
58. Dalam pencapaian target penguasaan teknologi dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
59. Dalam pencapaian target penguasaan teknologi dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
60. Dalam pencapaian target oenguasaan teknologi dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
61. Dalam pencapaian target penguasaan teknologi dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal .'l(afilmtw - 40- dim 45
Questi011er: (J>erne11ufum )firCBersili CJJaoi ~asyamk,gt 9rfis~11 tfi 1(fl6. q'l(
62. Dalam pencapaian target penguasaan teknologi dengan kendala teknologi, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolooi Penouatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penaelolaan air bersih lokal
63. Dalam pencapaian target penguasaan teknologi dengan kendala teknologi, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolooi Penouatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penaelolaan air bersih lokal
64. Dalam pencapaian target oenguasaan teknologi dengan kendala teknologi, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknoloai Penouatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Penaelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Penoelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
65. Dalam pencapaian target penguasaan teknologi dengan kendala teknologi, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebiiakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknoloai Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Penoelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih_lg_~_ Haliunan- 41- dim 45
Questio11er: Peme11ufum )liriJ3ersili IJ3agi '.Jrtasyamk_at '.Jrtisl(jtl di '}(fl6. q'l(
66. Dalam pencapaian target penguasaan teknologi dengan kendala ekonomi, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolooi Penouatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penoelolaan air bersih lokal
67. Dalam pencapaian target penguasaan teknologi dengan kendala ekonomi, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolooi Penouatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penoelolaan air bersih lokal
68. Dalam pencapaian target penguasaan teknologi dengan kendala ekonomi, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolooi Penouatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Penoelolaan air bersih lokal Penoelolaan air bersih lokal
69. Dalam pencapaian target penguasaan teknologi dengan kendala ekonomi, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembaoaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebiiakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolooi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknoloai Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penaelolaan air bersih lokal .'lfidi.ww11 - 42- dim 45
70. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting?
7
9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi
1 3 5 7
9
Fasilitasi teknoloqi Penguatan kelembagaan
5 5
~
9 9
3 ! 1 ~; 5 3111315 311!315
7 7
9 9
7
9
Kebijakan Sarana air bersih
9
7
Sarana air bersih Sarana air bersih
9
7 5 3
Skala Penilaian
9 9
1
Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan
7 7
1
9
5
1
5 5
3
1
113
3_t: 3 1
7 5 3
·9 Fasilitasi teknologi 9 Pemberian bantuan/subsidi ! 9
I
..,
~
7
5
7
5
5
3 3
7 3 5 7 9
1
Fasilitasi teknologi Pengelolaan air bersih lokal Pengelolaan air bersih lokal
serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguolan kE::!iE::!rnbagaan _f~~U_i_t~~i -~knolqgi _ Fasilitasi teknologi
..
..
-- .....
9 9 9 9 9
9
..
·' '· 1 Pen•OE::!IIdll uamua1•;~uustdt
'
,
9
5 5 5
3 3
7
1
5
.
3 3
5
1
::>
1
-·
.:>
1
.
'
.l
1
3
(
1
::>
9
Kebijakan · Pemberian bantuan; subsidi Pengelolaan air bersih lokal _f_~_~Hi!~~i_ ~E!~'l~l-~gL ________ ·-· ----Penguatan keiembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal · FasiliLasi leknoiogi P~JI!berian bantuan/subsi9! Pengelolaan air bersih lokal
::1
1
':}
I
7 7 1 3 5 ---- --- - · - - f--1 '3' 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 i 1 '3 5'7 1 3 5 7 --1 3 5 7
3
5'3
7 7
9 9
1
::>
7'5'3
'9 -···--
Skala Penilaian 3 1 _j ::> 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7
.
1
9 9 9 9
9 9 9 ,.
~.
'
1
-
.. -· .,
Pet~YE::!•oiaan atr bt::::r:,u• •uKdl -I .
72. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih bersih Sarana air. ----------·--------- .. Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penauatan kelembaaaan ----------Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
~----""-- ..
Skala Penilaian 9 7' 5' 3' 1 . 3' 5' 9 7 5 3 1 3 5 9 7 5 3 1 3 5 .9 7 5 3 1 3.5 .. ----- ---·- ' ------ -_, ·-9 7 5 3 1 3 5 9 7 5 3 1 3 5 -.. 9_.>. 7 . ----5 3 1 3 5 9 7 5 3 1 3 5 9 7 5 3 1 3 5 9 7 5 3 1 3 5 ·-
--
-
--
-
L
Kebijakan 7' 9 . Pemberian bantuan/ subsidi 7 9 Pengelolaan air bersih lokal 7 9 Fasilitasi teknologi 7 9 . Peng_tJat:_a_n_ k_P-I~m!Jaga~!l 7 9 Pemberian bantuan/ subsidi 7 9 Pengelolaan air bersih lokal 7 9 , Fasili~a_sL te_knologi 7 9 Pemberian bantuan/subsidi 7 9 Peng_elolaan air bersih lokal 7 9 Pengelolaan air bersih lokal
i
73. Dalam pencapaian target bantuan/subsidi dengan kendala lingkungan geografis, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih
Skala Penilaian
c-.......... ~--\ .; .. ~ . ;·....,-.;!-. ..,~I
... llfw&
VII
7
c
7
t::
9 9
7 7
Q
7
,
()
"-''woi.JIII
Sarana air bersih Sarana air bersih
9 9
Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Pemberian bantue~n/s_ubsidi
7
5 3 1 5!3!1 5 3 1 5 3 1
9
-7 I
-5 3- .1 ~
5
3
r,
"'!
1
3 3 3 3
.~
f--~--
3
3 1 191715131113 I 9 I 7_]2.J.3J_1 I 3 c
---=-=~__L_.::c.....J.
__
1
'
1
5 7 5!7 5 7 5 7
1
9 9 9
9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Fasilitasi teknologi Pen_g_uatan kelembag_aan
t::
7
5 5
7
9 9
7
9
Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi
7
9
' -•' · - - • ·-•' --·,.,. __ ,'I.....,..,.-'-",..,.'
, _'"':! ___ -----
s
Don"''nori:.n n:.nh 1:>n /:::_,,1-.:::.i.-li
I
57 9 Pengelolaan air bersih lokal 1 I 5 I 7!9_ _P_~o.gelola~o air bersih lokal _1 •!/::{;;;;.;;;
• -.
.(:;;
! ·:
74. Dalam pencapaian targeting bantuanisubsidi dengan kendala teknologi, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih c-.• -.... .. ; ... .,-...... ; ~
-
9
~.
,{) -'
-'""'""''V ""''---'-''-'Jill ---. -
Sarana air bersih Sarana air bersih
9 9
7
5
31 1
'
-'
-'
5 5
3
31 1
!:;
~!
7!!:!?1
7 7
I3 5 7 I9 ?!!:!7!0
~
7
I
Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fa~H~t~s~ tek::c!cgj Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
-'
'-''~'-1V1
-.. -:--.n -.. ; ....
........ 11
VII
~-"........ ;~ . .
'-"'-I.JUI
I 1 I 3 I 5t7 I 9 i Fasilitasi teknoloqi I 3 5 719
.
~~ i 7 I 5 i -3 I 1 I 3
Pe::g;.:~t,:::: ke!e::-:~_~g,::~:-:
o~-..r ... ,...,-.!,-.! I
-'
-'
!~!!: -'
: 7
-'
I!
!,-...1, -.! IVI'VI
I I
Penguatan kelembagaan
..
! 0
----·-· Pengelolaan air bersih lokal
!
Oc.o-~-.hc.i'·i=...-. !·v::.o•f-• ·~·-·!'';h..:--;.-!; -111
!
I
--11-11
--11\.o--IIJ
I
7 I9 719 Fasilitasi teknologi 7! 9 P.:::::.n.,h.:=.o-i:;;.;-;. h~~T; •=-•· /c; ;hci;-!; 7 I 9 1 Pengelolaan air bersih lokal
5
9 7 5 31 1 i 3 5 r. 1 9'7'5'3' ~ I~ 91 7 5 31 1 1 3 1 5 9 I 7 5 3! 1 i3i5
I
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi
Skala Penilaian
;
I
7
-III--I I-I I
I
!
V-11""--''/ - - - - · - ·
i 9 i Pengelolaan air bersih lokal Ii
masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting?
-
--
----
--
~----
I_
__ . ~
Kebijakan Skala Penilaian ,j arana a1r oersm ':J I ::> ,j i ::> Sarana air bersih 9 7 5 3 1 3 5 air bersih _:Sarana _____________________ 7 5 ------9 1 - 3 ----5 3 ------------· ---···· r---·Sarana air bersih 9 7 5'3' 1 3 5 Penguatan kelembagaan 9 7 5 3 1 3 5 Penguatan kelembagaan 9 7 5 3 1 3 5 Penguatan kelernbdgaan 9 7 5 3 1 '3 5 Fasilitasi 7 5 3 1 3- . 5-9 ------f--·--- - .. teknologi . - . - ·--- -·--· . Fasilitasi teknolog_i 9 7 5 3 1 3 5 Pemberian bantuan;subsidi i9i7l5i3i 1 ; 3 i :,
I
':J
7 7 ----7 7 7
9 9
'7 7 - ·---7 7i
-
-----~----·-----
9
9 9 9
9 9
·-
9
Kebijakan Pemoenan bamuan; suos1m Pengelolaan air bersih lokal _Fa~!i_!:~_!iJ.!~~rl.C?IQgJ __ Penguatan keiembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pernt:>~r_i(ln bantuan/su!;lsidi Pen_g_elolaan air bersih lokal i Pengelolaan air uer::>ii1 iukai
--
i
76. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala teknologi, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih .. ·---- ---- ··- ---- ·--··------·- ---·-----Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penauatan :--c·-- . . -- kelembaaaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi ~------
~.
9
9 9 9
9 9 9
9 9 9
Skala Penilaian 3 1 3,5,7 3 1 3 5 7 3 1 3 5 7 3 1 . 3-·· 5 ._?_' ---- --
7,5 7 5 7 5 7 5 - - - ·-7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5
3 3 3 --
3 3 3
3 3 3 3 3 3
1 c
1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5
~-
7
9
7 7 7
9 9
--.
-
9
9 9
7 7
Kebijakan . Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Penauatan kelembagaan t--------"-----·-···--· --···----·-··----· Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal
i
-·--
Fasilit~_siJ~~r_1ologi
:
Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penaelolaan air bersih lokal
9 9 9
77. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala teknologi, serta aktor swasta/LSM! tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih
Skala Penilaian 9 7 5 3 1 3 5 7 9 ... -:-. ..-.... --.; .... 9! 7! 5! 3! 1 !~!!:!7!n .,., -'\o&' \o&• v•• ....,"-' v•• • -' -' ' Sarana air bersih 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Sarana air bersih 9 7 5 3 1 3 5 7 9 a .., 5 ~ 1 ~ !:: 7 c Per:gu,::t.:::-: :~e!en-:bag~an Penguatan kelembagaan 9 7 5 3 9 _Penguatan kelembagaan 9 7 5 3 1 3 5 7 9 - Fas!!!tasl te!-:::c!cgl 9 7 ~:; 3 ~ ! 3 5 7 o _Fasilitasi teknologi 9 1 7 5 3 1 7 9 -Pemberian bantuan/subsidi 9 1 7 I 5 l 3 ! 1 l 3 5 ! 7 9 I -,L-:-.----=.:.:'--'--=----'=_:____:__:o=.'~--·- ______ ---~-l _____ .l ___ I_ . . .II ___ c~
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi
~-,,-,,..,-.;t.--.
·~
~
..
.i i-3· -s-7 .. I
o
I I 315 I I
_j _ _ ) ____
1_ ____ I _ _
Fasilitasi teknologi Penguatan kelembagaan D.Lln-.hc..•·i-=tn h~nt1 ;::an/..:--; d""'\..:-i.-!~ '-IIIIJ-11,_.11 ...,\.111 .... -
I
-IIJ
_,_._,_,,_,
. I
Pengelolaan air bersitiTol
j_ _____
Questioner: CJ>ernenufum }lirCBersili Q3aoi 9rfasyaraf.gt 9rfisRjn di 'l(p6. (}'1(
78. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala ekonomi, serta aktor Pemda, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
Skala Penilaian
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolooi Penouatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penoelolaan air bersih lokal
79. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala ekonomi, serta aktor masyarakat pengguna, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 1 3 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolooi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknoloai Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penoelolaan air bersih lokal
80. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala ekonomi, serta aktor PDAM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsldi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolooi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Penoelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknoloa i Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penoelolaan air bersih lokal
81. Dalam pencapaian targeting bantuan/subsidi dengan kendala ekonomi, serta aktor swasta/LSM, tindakan mana yang lebih penting? Kebijakan Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Sarana air bersih Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Fasilitasi teknologi Fasilitasi teknologi Pemberian bantuan/subsidi
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skala Penilaian 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kebijakan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknolooi Penguatan kelembagaan Pemberian bantuan/ subsidi Pengelolaan air bersih lokal Fasilitasi teknoloai Pemberian bantuan/subsidi Pengelolaan air bersih lokal Penaelolaan air bersih lokal .'!(a/a man- 45- Jan 45
