Kebijakan Peningkatan Partisipasi... (Destyana Hermawati) 257
KEBIJAKAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (THE POLICY ON THE ENHANCEMENT OF SOCIETY PARTICIPATION IN ATTENDING PRIMARY EDUCATION IN GUNUNGKIDUL REGENCY) Oleh: Destyana Hermawati (12110241002), Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta,
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul; (2) Pelaksanaan Kebijakan; (3) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul selama bulan April-Mei 2016. Subjek penelitian adalah pejabat dinas yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staff. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis menggunakan model interaktif Miles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul tersusun dalam Kebijakan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Rintisan 12 Tahun dan terbagi dalam enam program; (2) Pelaksanaan Kebijakan telah didukung dengan komunikasi dari komponen internal dan eksternal, sumber daya manusia yang sejalan dengan kebijakan, sumber keuangan, komitmen dari pihak internal dinas dan eksternal, dan struktur birokrasi yang baku. . Pencapaian APK/APM/APS tingkat SD/SMP yang tinggi, Angka Putus Sekolah serta Angka Mengulang yang menurun. (2) Faktor Pendukung: komitmen dan dukungan seluruh pihak. Faktor Penghambat: keterbatasan SDM dan anggaran serta pemahaman masyarakat. Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Dasar
Abstract The current research aims to describe: (1) The policy on the enhancement of society participation in attending primary education in Gunungkidul Regency; (2) The implementation of the policy; (3) The supporting factors and the barriers of the education policy implementation. This research is a qualitative study. The research was conducted in Education of Youth and Sports Offices in Gunungkidul Regency from April through May 2016. The research subject was the offices personnel consisting of the Head of the Offices, the Sector Chiefs, the Division Chiefs, and the staffs. The data gathering techniques were interview and document analysis. Miles and Huberman interactive model was used as the analysis technique which encompassed data reduction, data presentation, and conclusion. The validity techniques included source triangulation. Based on the research result, several conclusions are drawn. Firstly, the policy on the enhancement of society participation in attending primary education in Gunungkidul Regency was arranged in a Policy Compulsory 9 years old and 12 years old stub with six Programs. Secondly, the policy has been supported by communications between the internal and the external components, human resources who are in line with the policy, sufficient financial, commitment of the offices personnel to implement the policies and programs, and standardized bureaucracy structure. There is a high attainment of the Gross Enrollment Ratio/ Net Enrollment Ratio of elementary school/junior high school or equivalent. The School Enrollment Ratio, the Drop Out Rate and the Remediation Rate decreases. Thirdly, the supporting factors: the respectful commitment of all part. Meanwhile, the barriers: the limited human resources and finances, and the low awareness of the society.
Keywords: Education Policy, Society Participation, Primary Education
258 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 3 Vol. V Tahun 2016
Kabupaten Gunungkidul sebagai salah
PENDAHULUAN Pendidikan merupakan modal utama
satu pelaksana kebijakan wajib belajar
dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan
menunjukkan
pendidikan di Indonesia mengalami berbagai
Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi
tantangan baik tantangan global maupun
Murni. Berdasarkan data yang diperoleh dari
tantangan nasional. Globalisasi ternyata
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
memberikan pengaruh yang luar biasa
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 APK
terhadap
kehidupan
tingkat SD pada tahun 2012 sebesar
masyarakat, termasuk pendidikan. Masalah
100.55%, tahun 2013 sebesar 105.33%, dan
nasional
di
tahun 2014 sebesar 96.79%. Pencapaian
Indonesia hingga saat ini, yaitu: 1) mutu
APK tingkat SMP/MTs pada tahun 2012
pendidikan, 2) perluasan dan pemerataan
sebesar
layanan pendidikan bermutu, 3) relevansi, 4)
100.40%, dan tahun 2014 sebesar 105.7%.
efektivitas dan efisiensi, (Nanang Fattah,
Pencapaian APK tingkat SD/MI terjadi
2012:30).
peningkatan pada tahun 2013, tetapi pada
seluruh
yang
aspek
dihadapi
pendidikan
Sebagai upaya menyelesaikan berbagai
tahun
perkembangan
98.99%,
tahun
selanjutnya
Angka
2013
justru
sebesar
mengalami
permasalahan pendidikan di atas pemerintah
penurunan. Dinamika yang terjadi pada
sebagai
telah
tingkat SMP/MTs lebih baik, karena terjadi
dan
peningkatan setiap tahunnya (Profil Dinas
pemangku
mengeluarkan program.
kebijakan
ber-bagai
Keb-ijakan
kebijakan nasional
terkait
pemerataan pendidikan dituangkan dalam
Dikpora Kab Gunungkidul 2014). Permasalahan
yang
muncul
dalam
wajib
belajar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
implementasi
Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
merupakan tantangan besar bagi pemerintah,
Belajar. Sebagai kebijakan nasional tentunya
khususnya
pel-aksanaan program-program dan kegiatan
dengan
terkendala secara ekonomi, letak geografis,
pendidikan
dan kemampuan setiap daerah. Indikator
jajarannya memiliki tugas untuk menyusun
keberhasilan yang dapat digunakan untuk
kebijakan
melihat keberhasilan kebijakan wajib belajar
pengembangan daerah khususnya bidang
diantaranya penyelesaian, melanjutkan
angka angka ke
angka
pendidikan.
mengulang,
angka
diterapkan
dan
mutu
pendidikan (Nanang Fattah, 2012: 108-112).
pemerintah
adanya
partisipasi,
SMP/MTs,
kebijakan
daerah.
kebijakan
desentralisasi
pemerintah
dan
program
daerah
dalam
Desentralisasi untuk
Sejalan
dan
rangka
pendidikan
peningkatan
mutu
pendidikan, termasuk masalah perluasan/ pemerataan (Siti Irene, 2015: 9).
Kebijakan Peningkatan Partisipasi... (Destyana Hermawati) 259
Titik berat desentralisasi diletakkan pada
kabupaten/kota.
itu,
diri pada sebuah kajian teori yang terkait,
peningkatan kualitas aparatur pendidikan di
Undang-Undang atau peraturan tidak boleh
daerah amatlah penting. Namun demikian,
ambigu atau bermakna ganda, Para pelaku
sejak
kebijakan
harus
pengelolaan sumber daya manusia di daerah
manajerial,
dan
baik di provinsi, kabupaten dan kota masih
terhadap tujuan yang akan dicapai, Program
mengalami
harus
dilaksanakannya
kendala.
Olehkarena
optimal yaitu: program harus mendasarkan
otonomi
Pimpinan
daerah,
daerah
didukung
memiliki politis
oleh
kemampuan
dan
para
komitmen
pemangku
(gubernur, bupati, dan walikota) terkadang
kepentingan, Prioritas umum dari sasaran
men-empatkan
perundang-undangan harus jelas.
orang-orang
secara
serampangan dan kurang memperhatikan
Pelaksanaan
atau
implementasi
profesionalisme. Koordinasi lembaga juga
kebijakan dan atau program pendidikan
mengalami hambatan karena tidak adanya
tidak terlepas dari beberapa faktor penentu
hubungan yang hirarki antara lembaga satu
keberhasilan dan kegagalan. Arif Rohman
dengan yang lain (Hasbullah, 2010:23).
(2014: 147-150) menjelaskan terdapat tiga
Sebagai sebuah proses, menurut Joko
faktor yang menjadi sumber kegagalan dan
Widodo (2008: 43) secara teknis tahapan
keberhasilan, yaitu 1) faktor yang terletak
proses kebijakan publik dibedakan dalam
pada rumusan kebijakan, 2) faktor yang
tiga tahapan, yaitu (1) policy formulation,
terletak pada personil pelaksana, dan 3)
(2) policy implementation, dan (3) policy
faktor yang terletak pada system organisasi.
evaluation.
Syarat implementasi kebijakan agar
George Edward III (1980, 1) dalam
dapat dilaksanakan dengan optimal adalah
H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008:222-
tergantung pada faktor ketpatan sasaran,
223) menyatakan bahwa suatu keputusan
sumber
kebijakan tanpa implementasi tidak akan
koordinasi, dan dukungan seluruh pihak
mencapai kesuksesan. Edward menyatakan
(Sudiyono, 2007: 93-97).
dana,
sumber
daya
manusia,
untuk memperhatikan empat isu pokok agar
Berdasarkan uraian di atas bahwa
implementasi kebijakan menjadi efektif,
proses pelaksanaan kebijakan wajib belajar
yaitu communication, resources, disposition
tidak selalu mudah dilaksanakan. Padahal
or attitudes, dan bureaucratic structures.
sebagai kesatuan proses kebijakan, regulasi
Sabatier
dan
Mazmanian
dalam
yang diberikan oleh pemerintah daerah
Sudiyono (2007: 90-100) mengemukakan
dalam hal ini dinas pendidikan merupakan
adanya berbagai kondisi yang mendukung
hal penting yang harus dikaji dan diteliti.
agar implementasi dapat dilaksanakan secara
Seperti
yang
disampaikan
oleh
Yosal
260 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 3 Vol. V Tahun 2016
Iriantara & Usep Syaripudin (2013:144).
Bogdan dan Taylor (1975) dalam Lexy J.
Pemerintah khususnya dinas pendidikan
Moleong
merupakan salah satu komponen dalam
metodologi
kualitatif
lingkungan strategis pendidikan. Melalui
penelitian
yang
kebijakan dan regulasi yang diterbitkan,
deskripftif berupa kata-kata tertulis atau
pemerintah
lisan dari orang-orang dan perilaku yang
mempengaruhi
proses
(2005:
4)
mendefinisikan adalah
menghasilkan
pendidikan dan kelembagaan pendidikan.
diamati.
Oleh karena dilakukan penelitian untuk
Waktu dan Tempat Penelitian
mengetahui:
Apa
saja
Peningkatan
Partisipasi
Kebijakan Masyarakat
Penelitian
prosedur
ini
dilakukan
data
dengan
mengambil lokasi di Dinas Pendidikan,
Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten
Pemuda,
Gunungkidul?
Pelaksanaan
Gunungkidul yang beralamat di Jl. Pemuda
Kebijakan tersebut? dan Bagaimana Faktor
No. 32. Wonosari, Gunungkidul, Daerah
Pendukung
Istimewa
Bagaimana
serta
Penghambat
dalam
dan
Olahraga
Yogyakarta.
Kabupaten
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Terkait
penelitian dilakukan pada bulan April- Mei
Peningkatan
2015.
Mengikuti
Partisipasi Pendidikan
Masyarakat di
Kabupaten
Subjek Penelitian
Gunungkidul? Tujuan dari penelitian ini
Subjek dalam penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan kebijakan yang ada
pejabat dinas yang bertugas di Dinas
dalam peningkatan partisipasi masyarakat
Pendidikan,
mengikuti pendidikan dasar di Kabupaten
Kabupaten Gunungkidul. Para informan
Gunungkidul,
yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan,
tersebut
pelaksanaan
dan
faktor
kebijakan
pendukung
Pemuda,
dan
Olahraga
serta
Kepala dan Staff Bidang Perencanaan,
penghambat dalam pelaksanaan kebijakan
Kepala dan Staff Bidang Sekolah Dasar,
tersebut. Manfaat dari hasil penelitian dapat
Kepala dan Staff Bidang Pendidikan Lanjut
digunakan sebagai evaluasi oleh Pemerintah
Pertama (PLP), dan Ketua/ Staff Bidang
Daerah terhadap DinasDikpora Kabupaten
PAUDNI.
Gunung-kidul
dan
Prosedur Penelitian
komunikasi
seluruh
dapat
meningkatkan pihak
dalam
Teknik
pengumpulan
data
yang
penyelenggaraan pendidikan.
digunakan adalah dengan wawancara dan
METODE PENELITIAN
studi dokumen, dimana peneliti sebagai
Jenis Penelitian
human instrument. Teknik analisis data
Jenis penelitian yang digunakan dalam
dalam penelitian ini menggunakan model
penlitian ini adalah penelitian kualitatif.
interaktif Miles and Huberman yang terdiri
Kebijakan Peningkatan Partisipasi... (Destyana Hermawati) 261
atas data reduction, data display, dan
(enam)
program.
conclusion drawing/ verification (Sugiyono,
disampaikan oleh Donald S. Van Meter dan
2013: 334-335). Teknik keabsahan data
Carl
yang digunakan adalah dengan ketekunan
kebijakan
pengamatan dan triangulasi sumber (Lexy J.
dilaksanakan
Moleong, 2005: 30).
individu, kelompok, dan swasta untuk
Van
Horn
Sebagaimana
bahwa
merupakan pleh
yang
implementasi
tindakan
Negara,
yang
Pemerintah,
mencapai tujuan kebijakan (Sudiyono, 2007: HASIL DAN PEMBAHASAN
80). Berdasarkan hal tersebut maka Dinas
1. Kebijakan Peningkatan Partisipasi
Pendidikan melaksanakan kebijakan melalui
Masyarakat Mengikuti Pendidikan
penyusunan program agar tersusun tindakan-
Dasar di Kabupaten Gunungkidul
tindakan yang harus dilaksanakan
Kebijakan Peningkatan
2. Pelaksanaan Kebijakan
Parti-sipasi
Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar
Berdasarkan teori implementasi George
tersusun dalam Kebijakan Penuntasan Wajib
Edward III (1980, 1) dalam H.A.R Tilaar
Belajar 9 Tahun dan Rintisan 12 Tahun.
dan
Kebijakan tersebut terbagi kedalam program
menyatakan
dan
pelaksanaannya.
kebijakan tanpa implementasi tidak akan
Program tersebut adalah program Wajib
mencapai kesuksesan. Edward menyatakan
Belajar 9 tahun dan terbagi ke dalam 6
untuk memperhatikan empat isu pokok agar
(enam) program. Program- program tersebut
implementasi kebijakan menjadi efektif,
adalah: a) penyediaan Bantuan Operasional
yaitu communication, resources, disposition
Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan
or attitudes, dan
SMP/MTs serta Pesantren Salafiya, b)
Pelaksanaannya sebagai berikut:
Penyediaan dana Pengembangan Sekolah
a. Komunikasi
kegiatan
dalam
untuk SD/MI & SMP/MTs, c) Peny-
Riant
Nugroho bahwa
(2008:
222-223)
suatu
keputusan
bureaucratic structures.
Komunikasi dilakukan baik internal
d)
Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul
Penyelenggaraan Paket B setara SMP, e)
maupun eksternal. Komunikasi kebijakan
penyebarluasan dan sosialisasi berbagai
secara internal dilakukan oleh orang- orang
informasi pendidikan dasar, f) sosialisasi
yang berada di Dinas Dikpora Kabupaten
dan advokasi berbagai peraturan pemerintah
Gunungkidul,
di bidang pendidikan.
eksternal
elenggaraan
Paket
A
setara
SD,
Kebijakan Penuntasan Wajib Belajar 9
sedangkan
dilakukan
komunikasi
bersama
dengan
Pemerintah Daerah, BAPPEDA, DPPKAD,
Tahun dan Rintisan 12 Tahun terdiri dari
Adm.
Pembangunan,
Sekolah,
dan
program Wajib Belajar 9 tahun dengan 6
masyarakat. Berkaitan dengan aktivitas
262 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 3 Vol. V Tahun 2016
komunikasi pihak intern Dinas Dikpora Kabupaten
Gunungkidul
melakukan
koordinasi.
juga
terus
Komponen pelaksanaan
yang
terlibat
kebijakan
dalam
terdiri
dari
Pelaksanaan
komponen khusus dan komponen umum.
koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan,
Komponen khusus merupakan anggota di
program, dan kegiatan dilakukan hampir
Dinas Dikpora sedangkan komponen umum
setiap minggu. Sedangkan koordinasi antar
adalah pihak eksternal di luar Dinas
Dinas atau SKPD dilakukan sekali setiap
Dikpora.
bulannya,
yaitu
17.
pelaksanaan kebijakan berasal dari Dana
Sosialisasi
tersebut
Kegiatan
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Dorongan Wajar 9 tahun dan Perintisan
BOS Pusat, BOSDA DIY, dan APBD
wajar 12 tahun. Sosialisasi diselenggarakan
Kabupaten
di
Kabupaten
pelaksanaan kebijakan dilaksanakan setiap
Gunungkidul tetapi focus utama di daerah
tahun dengan pengalokasian waktu tersusun
pesisir pantai selatan seperti Kecamatan
per triwulan.
Tanjungsari, Kecamatan Saptosari.
c. Disposisi
seluruh
setiap
melalui
wilayah
Koordinasi
di
Gunungkidul.
untuk
Sedangkan
Komitmen dari implementor memiliki
pelaksanaan kebijakan oleh agen pelaksana
pengaruh kuat dalam pelaksanaan suatu
sesuai dengan syarat implementasi bahwa
kebijakan. Para pelaku kebijakan harus
pelaksanaan kebijakan memerlukan adanya
memiliki
koordinasi yang kuat antar berbagai agen
komitmen terhadap tujuan yang akan
atau lembaga implementor dan memerlukan
dicapai (Sudiyono, 2007: 90). Komitmen
dukungan dari seluruh pihak baik internal
dari pelaksana kebijakan di Dinas Dikpora
maupun eksternal (Sudiyono, 2007: 93-97).
Kabupaten Gunungkidul telah ditunjukkan
b. Resources
melalui Sabatier
dilakukan
dana
dalam
Menurut
yang
tanggal
Dukungan
dan
Mazmanian
kemampuan
kemauan
manajerial,
dalam
dan
melaksanakan
rencana yang telah ditetapkan.
implementasi dilakukan dengan menunjuk
Agen pelaksana memiliki komitmen
orang- orang atau lembaga yang memiliki
karena mereka memang “bekerja untuk itu”,
orientasi kebijakan yang sejalan dengan
untuk menyelenggarakan pendidikan yang
kebijakan
merata dan bermutu. Tanggapan dari
Pelaksanaan
(Sudiyono, kebijakan
2007:
93-97).
peningkatan
seluruh
pihak
dinas
yang
terlibat
masyarakat mengikuti pendidikan dasar di
mendukung. Pemerintah daerah sebagai
Kabupaten Gunungkidul telah didukung
lembaga yang lebih tinggi juga terus
oleh orang- orang yang sejalan dengan
memberikan motivasi kepada pelaksana
kebijakan.
dalam hal ini Dinas Dikpora untuk terus
Kebijakan Peningkatan Partisipasi... (Destyana Hermawati) 263
memfasilitasi
sekolah
sehingga
dapat
Aspek
Pendidikan.
SMP/MTS
2014
2015
2013
2014
2015
APK
105.33
96.68
103.08
100.4
102
115.
APM
90.19
90.35
92.54
78.09
79.92
91.98
memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan Standar Nasional
SD/MI 2013
APK di Kabupaten Gunungkidul untuk
d. Struktur Birokrasi
tingkat SD/MI di atas 100% yaitu 105,33
Faktor yang menentukan kegagalan
persen. Hal ini menunjukkan bahwa yang
dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan
bersekolah
salah satunya adalah faktor organisasi
pendidikan SD (7-12 tahun) tetapi juga
pelaksana.
diluar
menyangkut
Organisasi jaringan
pelaksana
system,
hirarki
di
usia
sebagaimana
SD
tidak
hanya
tersebut. peraturan
usia
Seharusnya
bersama
antara
kewenangan masing- masing peran, dan
Mendiknas
aturan main organisasi (Arif Rohman 2014:
04/VI/PB/2011 dan MA/111/2011 bahwa
147-150).
usia siswa SD dan MI adalah Usia 7 Tahun
dan
Menag
Nomor
Struktur birokrasi dalam pelaksanaan
sampai 12 tahun. Hal ini menunjukkan
kebijakan sesuai dengan Struktur Baku
bahwa berdasarkan usia pencapaian angka
yang sudah ada di Dinas Dikpora Kab.
partisipasi kasar di Kabupaten Gunungkidul
Gunungkidul. Struktur birokrasi yang ada
masih ada sebagian yang bersekolah di
mengandung
Tingkat SD/MI berada diluar usia yang
hubungan
linearitas
dan
hubungan koordinatif. Hubungan linearitas
seharusnya.
terjadi pada atasan dan bawahan, seperti
APM SD/MI maupun SMP/MTS di
kepala dinas dengan kepala bidang atau
Kabupaten Gunungkidul belum mencapai
kepala
100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
bidang
dengan
staff
bidang.
Sedangkan hubungan koordinatif terjadi
besar
antar bidang atau antar staff dalam satu
bersekolah tidak pada usia yang tepat yakni
bidang.
usia 7-12 tahun untuk SD/MI dan 13-15
e.
Pencapaian Partisipasi Masy-arakat
tahun untuk SMP/MTS. APM sebenarnya
Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten
digunakan untuk mengukur proporsi anak
Gunungkidul adalah sebagai berikut:
yang bersekolah pada jenjang tertentu secara
siswa
SD/MI
dan
SMP/MTS
Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI
tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SD/MI
tahun 2013-2015 mengalami dinamika,
mencapai 92,54% ini berarti sebesar 92,54%
tetapi di Tingkat SMP/
MTS lebih
siswa bersekolah sesuai usia yakni berada di
mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
usia 7-12 tahun sedangkan 7,46% yang lain
Pencapaian dalam tabel berikut:
berada di luar usia tersebut. Pada tingkat
Tabel. Pencapaian APK dan APM Tingkat SD/Mi dan SMP/MTS.
SMP/MTSI tahun 2015 APM mencapai
264 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 3 Vol. V Tahun 2016
91.98% ini berarti 91.98% siswa berada di
inklusi
kisaran usia 13-15 tahun, sedangkan 8.02%
masyarakat untuk diberikan penjelasan
berada di luar usia tersebut.
tentang kebijakan pendidikan gratis.
Angka
mengulang
merupakan
persentase dari jumlah siswa tinggal kelas
di
sekolah
regular,
Kemauan
b. Faktor Penghambat Keterbatasan
SDM
Faktor
dengan jumlah siswa yang bersangkutan.
menyebabkan tidak maksimalnya angka
Angka ini dapat dijadikan sebagai ukuran
partisipasi
Dinas
Pemahaman
dan
sekolah
dalam
di
dan
anggaran,
pada tingkat pendidikan tertentu dibanding
Pendidikan
geografis
dan
demografis
Kabupaten Gunungkidul, masy-arakat
tentang
memberikan perhatian kepada siswa yang
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
rentan terhadap putus sekolah. Angka
yang masih rendah.
mengulang SD/MI men-unjukkan penurunan di setiap tahunnya. Tahun 2013 angka
SIMPULAN DAN SARAN
mengulang SD/MI mencapai 1602 tetapi
Simpulan
tahun 2015 menurun di angka 655. Angka mengulang
tingkat
SMP/MTS
Kebijakan Peningkatan Par-tisipasi
justru
Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar di
mengalami peningkatan pada tahun 2015
Kabupaten Gunungkidul tersusun dalam
yaitu 33 siswa dari angka 30 siswa di tahun
Kebijakan
sebelumnya.
9Tahun dan Rintisan 12 tahun. Berdasarkan
Angka putus sekolah SD/MI terus mengalami penurunan setiap tahunnya tetapi untuk tingkat SMP/MTS menurun tahun 2014
dan
tahun
2015
Wajib
Belajar
kebijakan tersebut selanjutnya dibagi dalam enam program. Pelaksanaan Kebijakan Pen-ingkatan Partisipasi
Masyarakat
Mengikuti
peningkatan.
Pendidikan
Dasar
Kabupaten
3. Faktor Pendukung dan Penghambat
Gunungkidul sudah berjalan. Pelaksanaan
a. Faktor Pendukung
kebijakan
Stakeholders pendidikan memiliki kemauan
komunikasi dari komponen internal dan
untuk memahami visi dan misi RPJMD,
eksternal, sumber daya manusia yang sejalan
Komitmen
daerah
dengan kebijakan, sumber keuangan yang
mengembangkan SDM, sarana prasarana,
berasal dari berbagai sumber, komitmen dari
dan anggaran yang memadai, Komunikasi
seluruh pihak dan struktur birokrasi yang
yang baik antara Dinas Dikpora dengan
baku. Pencapaian APK/APM/APS tingkat
Pemerintah Daerah dan jajarannya, Adanya
SD/SMP yang tinggi, Angka Putus Sekolah
peluang
serta Angka Mengulang yang menurun.
pemerintah
penyelenggaraan
mengalami
Penuntasan
pendidikan
telah
di
didukung
dengan
Kebijakan Peningkatan Partisipasi... (Destyana Hermawati) 265
Faktor Pendukung: komitmen dan dukungan
seluruh
pihak.
Faktor
Lexy J. Moleong. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Penghambat: keterbatasan SDM, kondisi geografis
dan
demografis,
kurangnya
anggaran serta pemahaman masyarakat yang masih lemah terhadap pendidikan dasar. Saran Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi Wajar Dikdas 9 Tahun terutama di wilayah yang terdapat anak putus sekolah dan anak lulusan SD yang belum melanjutkan ke SMP, komunikasi dengan masyarakat melalui pemerintahan di kecamatan/ desa
Daftar Pustaka Arif Rohman. (2014). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hasbullah. (2010). Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. Joko Widodo. (2008). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Jatim: Bayumedia Publishing.
Nanang Fattah. (2012). Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014. Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2015). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Solichin Abdul Wahab,Haji. (2014). Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara. Sudiyono. (2007). Buku Ajar: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: UNY. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Yosal Iriantara & Usep Syaripudin, M.Ed. (2013). Komunikasi Pendidikan. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
