KEBIJAKAN SUBSIDI UNTUK PELAYANAN AIR MINUM YANG BERKEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PERKOTAAN Oleh : Penny K. Lukito, MCP, Ph.D * TANTANGAN KETERBATASAN AKSES PELAYANAN AIR MINUM Sejalan dengan berkembangnya upaya reorientasi kebijakan anggaran subsidi pemerintah kepada kebijakan yang lebih tepat tujuan dan tepat target, diharapkan pemerintah dapat mengarahkan pada upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan air minum pada masyarakat yang terpinggirkan, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Sehingga masyarakat miskin yang umumnya hidup di kawasan kumuh perkotaan, mendapatkan akses pada pelayanan air minum yang lebih layak dan dengan harga yang terjangkau untuk menjamin akses yang adil. Mobilisasi potensi anggaran subsidi air minum merupakan bentuk intervensi kebijakan pemerintah yang dapat digunakan sebagai langkah afirmatif untuk menciptakan akses air minum yang berpihak pada masyarakat miskin di perkotaan. Pemikiran dalam tulisan ini dibangun dengan mencermati aspek-aspek untuk mewujudkan pelayanan air minum yang berkualitas bagi semua masyarakat * Fungsional Perencana Madya Kementerian PPN/Bappenas dan anggota Tim Analisa Kebijakan (TAK) Bappenas
46
Edisi 01/Tahun XIX/2013
berdasarkan pada pengembangan manajemen sektor air bersih yang berkelanjutan. Yaitu: efisien dalam penggunaan sumber-daya alam, efektif dalam alokasi sumber daya yang digunakan, dan berkeadilan dalam memberikan akses penyediaan air minum yang handal dan berkualitas lintas segregasi sosial-ekonomi masyarakat. Diharapkan hal ini dapat menjadi masukan bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam sektor air minum yang lebih merata. Akses pada air bersih merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Artikel 3 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia “ Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan” yang didalamnya secara implisit dapat dikatakan juga termasuk hak terhadap akses kepada penyediaan air minum yang layak. Selanjutnya, Sidang Umum PBB pada tahun 1999 telah menetapkan bahwa “Akses kepada air bersih merupakan salah satu hak dasar manusia”. Selain dari pada itu, hak konsumen internasional menggariskan bahwa akses kepada air dalam jumlah yang mencukupi dan sehat merupakan salah satu hak konsumen. Pernyataan hak-hak tersebut merupakan sinyal akan kewajiban dan peran pemerintah untuk
merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung akses kepada air bersih yang aman secara merata untuk semua masyarakat: efektif, efisien, dan berkeadilan. Cakupan pelayanan air minum yang layak di Indonesia masih jauh dari target yang dicanangkan oleh MDGs: “Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses pada air minum dan sanitasi yang layak pada 2015”, untuk Indonesia yaitu cakupan pelayanan 68.8% penduduk dengan akes air minum yang aman pada 2015 kelihatannya masih sulit untuk tercapai. Sampai dengan 2011 jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih yang layak (termasuk air minum perpipaan/melalui Sambungan Langsung (SL) dan non-perpipaan yang terlindung dari segi kualitas) baru mencapai sekitar 55% (Sumber: Laporan MDGs, Bappenas). Tidak tercapainya target air minum tersebut juga akan memperburuk pencapaian goal lainnya dalam kesehatan seperti Angka Kematian Bayi/Balita karena masih tingginya penyakit menular melalui air yang tidak aman (water-borne diseases) seperti diarea, tipus, dan sebagainya. Tantangan dalam pelayanan air minum diperburuk dengan adanya kesenjangan dalam mendapatkan akses kepada air minum lintas wilayah ataupun lintas status sosial-ekonomi masyarakat apabila kita melihat segregasi data berdasarkan kota-desa, atau masyarakat berpendapatan rendah dan tinggi disuatu wilayah, dimana kondisi ini membutuhkan perhatian yang lebih khusus. Sebagai bagian dari pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah melalui perusahaan daerah air minum seharusnya mampu memberikan suplay air minum yang handal dan memenuhi standar baik kuantitas maupun kualitasnya. Namun demikian, pelayanan air minum masih menghadapi banyak permasalahan meliputi banyak hal, umumnya adalah aspek kualitas dan kuantitas sumber air baku, teknis dan manajemen, serta keuangan. Semua aspek tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan pelayanan air minum baik dari kualitas air yang aman maupun dari aspek tingkat harga yang layak untuk masyarakat miskin. TANTANGAN KEBIJAKAN SEKTOR AIR MINUM Air Minum Sebagai Barang Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Air minum selain sebagai kebutuhan dasar masyarakat untuk kehidupan dan kesehatan, sekaligus juga merupakan sumber daya yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi
terhadap produktivitas bangsa. Akses yang cukup pada kualitas dan kuantitas air minum yang aman akan menjaga kualitas kesehatan masyarakat dari ancaman berbagai penyakit water-borne diseases sehingga dapat terus produktif dalam bekerja dan berkarya. Air bersih secara luas juga secara langsung digunakan sebagai bahan input dalam berbagai aktifitas produksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian membangun infrastruktur sektor air merupakan prioritas yang perlu dikedepankan karena sekaligus mendukung kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial melalui kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, serta kualitas lingkungan masyarakat yang higienis dan produktif. Ketiganya mendukung pada pembangunan yang berkelanjutan. Air adalah bagian dari alam lingkungan yang juga merupakan barang sosial-ekonomi karena digunakan sebagai sumber kehidupan manusia. Berdasarkan Konferensi Dublin (International Conference on Water and Environment, 1992) telah disepakati bersama bahwa air juga perlu dipertimbangkan sebagai barang ekonomi mengikuti empat prinsip Dublin sebagai berikut: (1) Air merupakan sumber daya yang terbatas, rentan, dan penting sehingga perlu dikelola secara terintegrasi, (2) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air harus berdasarkan asas partisipasi dengan mengikut-sertaka seluruh stakeholder terkait, (3) Perempuan menempati posisi penting dalam penyediaan, pengelolaan dan perlindungan air, dan (4) Air bernilai ekonomi dan perlu dihargai sebagai barang ekonomi, dengan mempertimbangkan kriteria keterjangkauan dan keadilan. Air merupakan sumber daya alam yang langka (scarce) dan dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah terjaga tidak melampaui daya-dukung sistem sumber daya air (carrying capacity). Mengingat keberadaannya secara kuantitas dan kualitas berada di dalam suatu siklus hidrologis (air atmosfer, air tanah dan air permukaan) dan banyaknya jenis penggunaan air (industri, komersial, pertanian dan rumah-tangga) maka pengelolaannya haruslah berjalan terintegrasi. Untuk memastikan penyediaan air minum yang berkelanjutan (sustainable), maka perlu diterapkan pengelolaan baik dari sisi suplai maupun permintaan (suppy and demand management ). Berdasarkan pemahaman akan scarcity dan kebutuhan beragam terhadap air itu pula maka air diposisikan sebagai barang ekonomi untuk dapat mengelolanya dengan lebih efisien dan efektif. Kebijakan terkait sektor air minum haruslah efisien dan efektif karena menyangkut sumber daya air yang Edisi 01/Tahun XIX/2013
47
semakin terbatas sementara peningkatan kebutuhan air meningkat sejalan dengan pertambahan beban populasi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang memenuhi tiga aspek keberlanjutan, yaitu lingkungan-ekonomi-sosial, pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum haruslah dilakukan dengan memenuhi asas berkeadilan (social equity). Akses terhadap pelayanan air minum yang merata dan adil bagi seluruh rakyat haruslah dapat dijamin oleh pemerintah. PAM sebagai Sumber Pendapatan Daerah Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan air minum untuk dapat memberikan pelayanan air bersih yang layak banyak terkendala tidak hanya oleh permasalahan manajemen teknis dan nonteknis saja. Namun juga aspek politis karena persepsi (mind-set) dari pemerintah daerah yang masih memperlakukan perusahaan air minum tidak sesuai dengan karakteristiknya. Air minum sebagai barang publik dan hak dasar masyarakat tidak dapat terjamin pelayanannya dengan baik apabila retribusi air minum dianggap juga sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu dijadikan bagian dari upaya generating revenue untuk keuntungan finansial daerah (“sapi perah pemda”). Sudah menjadi pemahaman umum PAM juga dibebani dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak langsung terkait dengan kegiatan produksi dan distribusi pelayanan air minum, seperti biaya untuk kegiatan Pemda untuk olah-raga atau kesenian, biaya perayaan hari-hari penting, dan lain sebagainya. Tantangan ini terutama pada keadaan dimana Perusahaan Air Minum masih menanggung beban biaya pengembalian investasi, dan dimana hasil pemasukan retribusi masih diperlukan untuk diinvestasikan kembali sebagai modal pengembangan kualitas dan lingkup coverage pelayanannya untuk memastikan kuantitas dan kualitas pelayanannya dapat terus dikembangkan. Tentu saja Perusahaan kemudian meneruskan beban tersebut ke dalam perhitungan biaya tariff yang harus ditanggung oleh masyarakat konsumen. Setidaknya, dengan tidak menjadikan penerimaan charges/retribusi air minum sebagai sumber PAD akan membantu menurunkan beban tariff air minum masyarakat. Sesungguhnya sudah ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 690/477/SJ tgl 18 Feb 2009 tentang Percepatan Program Penambahan 10 Juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009-2013 dan Permendagri 48
Edisi 01/Tahun XIX/2013
No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010, telah dianjurkan untuk tidak menetapkan target pendapatan PAD yang berasal dari setoran laba bersih Perusahaan Air Minum (PDAM) yang cakupan pelayannya belum mencapai 80%. Dimana bagian laba yang diperoleh tersebut dapat direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk pemberian subsidi sambungan langsung RT Miskin. Tantangannya adalah bagaimana memperkuat regulasi yang ada serta menegakkan (enforcement) peraturan tersebut, sehingga pemerintah daerah yang belum memberikan pelayanan air minum yang layak terutama pelayanan air minum kepada masyarakat miskin, perlu ditegaskan untuk menerapkannya. Tarif Air dan Akses Air Minum yang Berkeadilan Penetapan tarif/harga air minum merupakan instrumen pengelolaan produksi dan konsumsi air yang penting untuk mencapai efisien, efektifvitas dan keadilan pengadaan dan distribusi pelayanannya yang dapat terjamin kehandalannya secara berkesinambungan. Kebijakan tariff air yang tepat merupakan faktor yang sangat menentukan untuk menjamin akses seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak. Namun realitasnya umumnya penetapan tariff masih dipenuhi intrik politik dan menjadi alat politik. Misalnya pimpinan daerah tidak berani menaikkan tariff air karena merupakan keputusan publik yang tidak popular, dan dianggap harus diberikan dalam harga semurah mungkin dengan pertimbangannya hanya dari aspek entitasnya sebagai barang kebutuhan dasar saja. Padahal penetapan tariff air minum perlu mempertimbangkan secara komprehensif aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Apabila tariff air diatur dengan baik maka pengelolaan air minum akan menguntungkan karena merupakan barang kebutuhan dasar yang bersifat costrecovery. Dari segi aspek perhitungan finansial sistem pelayanan air minum dapat berjalan berkelanjutan dan dengan kualitas pelayanan yang baik apabila keuntungan yang kembali dari tariff digunakan untuk membiayai O/M dan investasi kembali yang dapat menjamin pelayanan yang handal dan yang berkualitas (pelayanan kontinu 24 jam, tekanan baik di titik konsumen, kualitas air memenuhi standar yang berlaku). Oleh karena itu penetapan tariff air minum harus mencakup biaya total ekonomi penyediaannya. Kalau hal tersebut terwujud akan banyak pihak swasta maupun perbankan bersedia terlibat dalam industri
air minum baik untuk penyertaan modal maupun pengelolaan. Sebagai barang kebutuhan dasar penetapan tariff perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi saja, tetapi juga sosial seperti keterjangkauan masyarakat dan pemerataan akses terhadap fasilitas air minum. Harga / tariff air juga merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengelola air sebagai sumber daya yang langka, baik untuk konservasi (pemanfaatan air yang hemat dan ramah lingkungan) maupun untuk keadilan terhadap akses ketersediannya sesuai kebutuhan (distribusi pendapatan dan sumber-daya alam). Oleh karena itu, untuk memastikan akses pada pelayanan air minum yang berkelanjutan (sustainable) dan berkeadilan perlu diterapkan pengelolaan baik dari sisi suplai maupun permintaan (suppy and demand management ). Sehingga didapatkan harga air yang sesuai dengan biaya ekonominya agar produksi dan distribusi dapat terjamin keberlanjutannya, namun tidak terlalu tinggi sehingga relatif dapat terjangkau oleh MBR. Di sisi lain, juga tidak membuat pelanggan dari kalangan menengah ke atas dan industri lari dari sistem untuk mencari alternatif sumber air minum lainnya yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan, misalnya sumber air tanah dalam. Untuk itu studi keterjaukauan: affordabilityto-pay (ATP) dan willingness-to-pay (WTP) yang tepat sangat diperlukan untuk menentukan tingkat harga/ tariff air dimana permintaan masih inelastic pada level kebutuhan dasar dan tingkat harga tertinggi sehingga pelanggan tidak berpaling pada alternative sumber air yang lain. Berdasarkan studi ATP dan WTP , jika harga air yang terjangkau (affordable) untuk pelanggan MBR ternyata ada di bawah harga ekonomi air yang diproduksi, maka pada level tersebut subsidi diperlukan. Terkait dengan hal ini juga, ketentuan mengenai pertimbangan keterjangkauan (ATP) dalam penentuan tariff sebesar maksimum 4% dari pendapatan masyarakat pelanggan (Permendagri No. 23 Tahun 2006), perlu fleksibilitas dalam penerapannya di wilayah masingmasing. Karena hal inipun perlu kita sesuaikan dengan penetapan harga yang dapat bervariasi berdasarkan supply-side (perhitungan teknis cost-recovery). Hal ini mengingat kondisi sumber air baku (kuantitas/kualitas/ jarak) dan jarak jaringan distribusi air minum akan juga menentukan biaya yang riil harus dibebankan ke harga air yang dikonsumsi oleh pelanggan. Saat ini, dalam keterbatasan suplay air minum, umumnya masyarakat miskin menjadi pihak yang menanggung beban pengeluaran biaya karena
terciptanya gap akses pada pelayanan yang baik. Sehingga mereka tidak dapat menikmati air minum dengan kualitas dan kuantitas yang baik dengan harga yang layak. Untuk itu, peran pemerintah dibutuhkan baik dari segi regulasi maupun intervensi anggaran agar dapat mendorong ketersediaan dan kontinuitas suplay air minum yang layak untuk seluruh lapisan masyarakat. Hal lain yang penting adalah memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah (MBR) mendapatkan akses yang setara. Dalam kenyataannya masyarakat miskin yang hidup di kawasan kumuh perkotaan umumnya membayar harga air yang sangat jauh lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk air minumnya. Selama ini yang umum dilakukan adalah menerapkan kebijakan struktur tariff air minum dengan subsidi silang antara golongan konsumen dengan strata sosial-ekonomi yang berbeda. Sebagaiman contoh pada struktur tarif di wilayah DKI, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI No. 11/2007 struktur tarif didasarkan pada subsidi silang antara konsumen kaya kepada konsumen yang miskin, Rumah Tangga Sangat Sederhana membayar tariff air sebesar Rp. 1,050/M3 dan Rumah Tangga Menengah Keatas sebesar Rp. 6,825/M3 . Konsep harga air “cross-subsidy” dimana RT Menengah Keatas membayar lebih besar untuk mensubsidi RT Miskin, diharapkan merupakan cara untuk meraih keadilan distribusi pendapatan dengan cara menyeimbangkan difisit dan kelebihan untung penjualan dari PAM. Namun demikian, kondisi ini memerlukan transparansi dan kepastian bahwa kelompok RT miskin mendapatkan koneksi sambungan langsung untuk pelayanannya. Dalam beberapa kasus perluasan sambungan langsung, keterbatasan kapasitas sambungan yang dimiliki oleh PAM karena kelangkaan produksi dan distribusi air bersih (yang disebabkan oleh tidak tersedianya kecukupan air baku, dan terbatasnya anggaran untuk pengembangan jaringan), tentunya mendorong operator untuk mengarahkan perluasan cakupan pelayanan yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Pertimbangan profit tentunya lebih mengarahkan PAM sebagai Badan Usaha untuk menambah sambungan air RT Kaya dibanding miskin. Opportunity cost (nilai relatif terhadap alternatif penggunaan sumber daya yang tersedia) alokasi sambungan air minum RT kaya dipertimbangkan lebih “produktif” dibandingkan RT miskin telah menyebabkan terjadinya inequality dalam akses terhadap pelayanan penyediaan air bersih. Kecenderungan untuk memperluas sambungan langsung kawasan RT Menengah Keatas dibandingkan RT Sangat Miskin
Edisi 01/Tahun XIX/2013
49
merupakan bentuk ketidak-adilan alokasi penyediaan air minum. Tanpa adanya koneksi sambungan langsung (SL) maka yang dapat memanfaatkan subsidi tariff silang adalah penjual air yang mengelola kran umum dan menjualnya dengan harga berlipat kepada masyarakat miskin tanpa SL. Tidak tercapainya sasaran pelayanan SL pada kelompok rumah tangga miskin juga disebabkan oleh mahalnya biaya sambungan dan meter air yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Dalam hal ini, perhitungan ekonomi saja tidak dapat menentukan apa yang dianggap adil dan efisien. Mengingat air minum adalah kebutuhan dasar yang tidak tergantikan (nonsubstitute) sehingga permintaannya bersifat inelastis. Artinya, berapapun harga di pasaran konsumen akan membeli sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini telah menyebabkan beban biaya yang lebih besar ditanggung oleh orang miskin karena harus memenuhi kebutuhannya dari sistem diluar jaringan pelayanan yang harganya jauh lebih mahal. Kesenjangan terhadap akses telah menyebabkan rumah tangga miskin di wilayah Jakarta Utara tanpa sambungan langsung air bersih harus membayar kebutuhan airnya dengan harga hampir 75 kali lipatnya dibandingkan harga dari sambungan rumah untuk RT Sangat Miskin (Rp. 1,050/M3) yaitu Rp. 50,000 – Rp.75,000/M3 (Rp. 2,000 – Rp. 3,000 per pikul @ 40 liter). Hal ini telah berlangsung berpuluh-tahun jauh sebelum MDGs dicanangkan sampai dengan sekarang, dan terjadi secara umum di kawasan kumuh kota-kota besar. Untuk itu lah, banyak faktor lain diluar ekonomi yang perlu diperhatikan dalam hal menyangkut menciptakan akses kesejahteraan kepada masyarakat miskin. Sehingga aspek ketidak-adilan dalam akses pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang menyebabkan beban yang ditanggung oleh masyarakat miskin perkotaan menjadi relative lebih berat tidak terjadi. Sesuai karakternya air minum merupakan barang ekonomi yang bersifat natural monopoli (karena merupakan kebutuhan dasar dan non-substitute). Sebagai barang natural monopoli, harga air dapat ditentukan oleh pengelola, oleh karena itu air minum haruslah tetap dikelola sebagai barang publik sehingga kebijakan publik yang terkait kesejahteraan masyarakat terutama golongan miskin dapat diutamakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Untuk lebih mengefektifkan pengaturan kebijakannya pengelolaan air minum di daerah dapat dilibatkan institusi/badan regulator yang independen untuk mengawasi dan
50
Edisi 01/Tahun XIX/2013
memfasilitasi pembuatan kebijakan perusahaan/ pemerintah daerah, terutama untuk penetapan tariff yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat konsumen, dan pada pengelolaan pelayanan air minum yang melibatkan kemitraan pemerintah-swasta.
JENIS SUBSIDI AIR MINUM YANG DAPAT DIBERIKAN Walaupun air minum dapat dikategorikan sebagai barang ekonomi, namun sebagai hak kebutuhan dasar masyarakat, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan air minum yang layak dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Terutama untuk menjamin adanya akses air minum berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk itu, kebijakan subsidi perlu mejadi pilihan kebijakan afirmatif keberpihakan Pemerintah pada masyarakat miskin dengan menyalurkan subsidi air minum demi menjamin akses yang berkeadilan. Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu menyediakan alokasi anggaran pembangunan untuk keperluan subsidi air minum untuk lebih mendekatkan akses yang adil untuk masyarakat miskin, terutama yang tinggal di kawasan kumuh perkotaan. Ada berbagai jenis subsidi yang dapat diberikan untuk memastikan akses pelayanan air minum berjalan adil dan tidak ada kesenjangan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk kepastian termanfaatkannya subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin maka pemilihan jenis subsidi haruslah yang langsung dan transparan dapat diterima oleh MBR. Jenis subsidi air minum untuk golongan masyarakat miskin antara lain: (1) cross-subsidy antara pelanggan berbeda tingkat ekonomi; (2) subsidi infrastruktur misal untuk pengembangan instalasi produksi, fasilitas distribusi atau biaya pemasangan sambungan langsung ke jaringan pelayanan, (3) subsidi tariff RT miskin dari perusahaan air minum, dan (4) pemberian hibah berupa potongan harga (cash-rebate) yang diberikan langsung pada konsumen untuk pembayaran air yang dikonsumsi rumah tangga yang dikategorikan miskin. Untuk penerapan struktur tariff yang menggunakan cross-subsidy, tanpa adanya sambungan langsung RT miskin tidak bisa memanfaatkan skema tarif subsidi silang. Maka prioritas kebutuhan bantuan subsidi langsung untuk Rumah Tangga (RT) miskin di perkotaan adalah pemberian subsidi untuk skema pemberian pembebasan biaya
sambungan langsung yang umumnya dirasakan berat oleh RT miskin. Bentuk subsidi lain yang perlu dipertimbangkan adalah subsidi langsung dalam bentuk cash transfer atau subsidi tunai langsung pada RT miskin untuk pemberian potongan biaya konsumsi (diterapkan di negara Singapore, U-SAVE Rebates). Bentuk pemberian subsidi ini akan terasa lebih langsung dan transparan dalam mencapai target pengentasan akses pelayanan pada masyarakat miskin di perkotaan, dibandingkan jenis subsidi silang tariff air minum yang saat ini digunakan.
Hal yang perlu dicermati adalah pelaksanaannya sehingga betul-betul mencapai target penerima yang layak. Skema penentuan kriteria eligibilitas penerima subsidi dapat mengikuti kriteria yang biasa digunakan untuk Program Kemiskinan yang umum, atau dengan menerapkan kriteria kemiskinan khusus dari aspek pendekatan pada akses air minum yang layak. (Disarikan dari Policy Paper dengan judul sama yang telah melalui Kelulusan Uji Kompetensi Perencana Tingkat Utama Ekonomi yang telah dilaksanakan Bappenas/LPEM UI pada Desember 19, 2012)
Edisi 01/Tahun XIX/2013
51
