KEBIJAKAN SUBSIDI KESEHATAN BAGI RUMAH TANGGA MISKIN, KONSUMSI ROKOK DAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2001 Dan 2004
Juanita, Laksono T, Ghufron A.M, Yayi S.P
Disampaikan pada Forum Nasional II Kebijakan Kesehatan di Makassar tgl 28 – 30 September 2011
1
Latar belakang Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi, 37,17 juta (16,58%) (BPS, 2007). Berbagai program subsidi kesehatan telah dikucurkan pemerintah seperti JPS-BK (1998-1999), PPDSE-BK (2001), PKPS-BBM (2002-2004), JPK MM (2005).
Isu terkait kesehatan penduduk miskin adalah merokok.
2
Situasi Global : WHO : memprediksi kematian akibat merokok di Asia akan meningkat hampir 4x lipat dari 1,1 juta tahun 1990 menjadi 4,2 juta tahun 2020 (World Bank, 1999). Kematian akibat tembakau : thn 2000 : 70 % di neg maju & 30 % neg berkembang, thn 2020 : 30 % neg maju & 70 % neg berkembang Konsumsi tembakau turun di negara maju, tetapi naik pesat di negara berkembang, pertumbuhan jumlah perokok Indonesia tertinggi di dunia (Depkes, 2004).
3
Indonesia: Jumlah batang rokok yang dikonsumsi no 5 di dunia Jumlah perokok no 3 di dunia (WHO, 2008) dengan 4.575 pabrik rokok (Dept Perindustrian, 2009), perokok usia 15-19 th 13,2 % terbanyak (GYTS, 2007). Satu-satunya negara di Asia tidak menandatangani dan belum meratifikasi FCTC
Regulasi terkait rokok masih lemah Dilema antara ekonomi dan kesehatan
4
Kebijakan Pengendalian Tembakau WHO : Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Konvensi Pengendalian Tembakau Tujuan : melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan, dan konsekuensi Ekonomi dari konsumsi tembakau serta paparan asapnya (Komnas PMM, 2005).
Indonesia : UU No. 8/1999 : Perlindungan Konsumen PP No. 81/l999PP No. 39/2003 PP No. 19/2003 Pengamanan Rokok bagi Kesehatan UU Kes 36/2009 - PP mendpt hambatan Kebijakan lokal : Perda kawasan bebas rokok (Jakarta, Bogor, Bandung, Yogya, Semarang, Surabaya).
5
Subsidi kes bagi rumah tangga miskin diberikan tanpa bersyarat harus berperilaku hidup sehat (tidak merokok). Di Mexico pemberian subsidi bagi rumah tangga miskin (PROGRESA) dengan syarat khusus bagi penerima yaitu salah satunya harus berperilaku sehat (Gertler & Boyce, 2001). • Indonesia akan memberlakukan askes secara menyeluruh, perokok akan membebani pem dan merugikan peserta askes yg bukan perokok. sumber biaya kes pajak (masy) sbgian besar biaya kes untuk penyakit kronik ditanggung sistem yankes pem, 6
Perumusan Masalah apakah kebijakan pemberian subsidi kesehatan berdampak pada perilaku merokok dan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada rumah tangga termiskin (kuintil 1) tahun 2001 dan tahun 2004? Tujuan Penelitian menganalisis dampak kebijakan pemberian subsidi kesehatan bagi rumah tangga miskin terhadap perilaku merokok dan pemanfaatan pelayanan kesehatan.
7
Manfaat Penelitian
• Sebagai masukan bagi kebijakan kesehatan dalam pencegahan peningkatan prevalensi merokok, khususnya pada rumah tangga miskin. • Sebagai masukan untuk perencanaan program pemberian subsidi kesehatan bagi masyarakat miskin. • Dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang kebijakan kesehatan masyarakat, khususnya kebijakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin. 8
Kerangka Konsep Penelitian
Variabel bebas : faktor sosiodemografi dalam perilaku merokok : - Pekerjaan - Pendidikan - Pendapatan - Jenis kelamin - Lokasi tempat tinggal - Jaminan kesehatan
Kesehatan : pemanfaatan faskes - Pola pencarian pelayanan kesehatan - Frekuensi ke rawat jalan - Frekuensi ke rawat inap - Jumlah biaya rawat jalan - Jumlah biaya rawat inap
Merokok : - Tipe perokok - Pernah merokok sebnya - Jlh batang rokok - Kebiasaan merokok di dalam rumah - Usia mulai merokok - Biaya rokok
Kebijakan Subsidi Kes Gakin dan Kebijakan Pengendalian Tembakau Tahun 2001 dan 2004
Gambar 5. Kerangka konsep penelitian
9
Metode Penelitian Jenis penelitian : kuantitatif dengan rancangan cross sectional menggunakan data sekunder Susenas tahun 2001 dan 2004 Sampel : 69.166 RT (th 2001) dan 65.266 RT (2004)
Analisis data : Analisis univariabel dan Analisis bivariabel dengan program Stata
10
Hasil dan Pembahasan
11
Tabel 1. Pola merokok RT termiskin di Indonesia tahun 2001 dan 2004
Pola merokok Status merokok - Ya - Tidak Merokok di rumah - Ya - Tidak
2001 KS
Tdk KS Χ2
p
10,72 8,17
89,28 91,83
1,51
9,86 22,65
90,14 77,35
90,10
2004 KS
Tdk KS Χ2
p
< 0,001 15,63 13,76
88,37 86,24
7,72
0,005
< 0,001 15,54 16,11
84,46 83,89
0,25
0,620
12
Tabel 2 Perbandingan status merokok tahun 2001 dan 2004
Pola Merokok
Status merokok - Ya - Tidak Merokokdi rumah - Ya - Tidak
Subsidi kesehatan 2001 2004
∆
Χ2
p
Tidak subsidi 2001
∆
Χ2
p
2004
901 367
1.233 604
36,85
5,41
<0,00 1
7.502 4.125
6.657 3.785
-11,26
1,42
0,234
773 128
1.044 189
35,06
0,52
0,002
7.065 437
5.673 984
-19,70
313,37
< 0,001
13
Tabel . Pola pemanfaatan pelayanan kesehatan pada RT termiskin tahun 2001 dan 2004 Pola pemanfaatan pelayanan kesehatan Mengobati sendiri - Ya Tidak Jika mengobati sendiri* - Obat tradisional - Obat modern - Obat lain - Buatan sendiri - Buatan pabrik - Penjaja jamu gendong - Lain-lain Rawat jalan: - Ya - Tidak Rawat inap: - Pernah - Tidak
2001 KS
Tdk KS
8,97 13,43
91,03 86,57
14,60 13,13 11,24 15,79 13,83 13,64 16,67
85,90 86,87 88,76 84,21 86,17 86,36 83,33
13,26 9,39
86,74 90,61
8,03 9,85
91,97 90,15
Χ2
p
45,06 < 0,001 1,67 0,196
22,21 < 0,001 0,51
0,476
2004 KS
Tdk KS
Χ2
p
19,07 13,24
80,93 68,48 86,76
< 0,001
21,25 18,75 18,00
78,75 1,17 81,25 82,00
0,280
19,42 13,56
80,58 60,15 86,44
<0,001
24,79 14,87
75,21 8,96 85,13
0,003
14
Tabel Proporsi pengeluran tembakau tahun 2001 dan 2004
Jenis pengeluaran Tembakau dan sirih thd non makanan Pendidikan thd non makanan Kesehatan thd non makanan Tembakau dan sirih thd pendidikan Tembakau dan sirih thd kes
2001 KS (%) 31,20
2004 Tidak KS KS (%) (%) 25,75 30,88
Tidak KS (%) 33,46
5,60
6,53
3,33
2,86
16,95
20,95
12,20
10,16
5,57
3,94
9,29
11,69
1,84
1,23
2,53
3,29 15
Pembahasan Analisis Kebijakan Pemberian Subsidi Kesehatan dengan Perilaku Merokok Kepala Rumah Tangga Termiskin
Program subsidi kesehatan yang diberikan belum terintergrasi dengan kebijakan pengendalian tembakau (perilaku tidak merokok). Di Mexico pemerintah memberikan bantuan kepada rumah tangga miskin dengan syarat harus berperilaku sehat (Gertler & Boyce, 2001). Pemberian subsidi bersyarat ini diharapkan dapat mengurangi perilaku merokok rumah tangga miskin penerima bantuan. Roberts et al. (2007) : mengusulkan reformasi sistem kesehatan dengan 5 Tombol Kendali (pembiayaan, pembayaran, organisasi, peraturan, dan perilaku konsumen).
16
Di Inggris, pemerintah memberikan insentif bagi warga yang tidak merokok dan bagi dokter yang menyadarkan asien untuk berhenti merokok (Chamim, 2007). Konsumsi rokok memiliki potensi menjebak orang miskin dalam lingkaran setan kemiskinan dan kesehatan yang buruk (John, 2005). Beberapa hasil kajian di beberapa negara menyatakan bahwa jika pengeluaran rokok dialihkan pada makanan dapat meningkatkan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dan dapat meningkatkan taraf hidup (Hu, 2002; Hu et al., 2005; Wang et al., 2006; Djibuti, 2007).
17
Teori ekonomi : perokok akan mengurangi konsumsi rokok, jika semua biaya menjadi tanggungan mereka, bila sebagian biaya dibebankan pada bukan perokok, maka mereka akan mengkonsumsi lebih banyak lagi (WB, 04). Perokok miskin yang mendapat jaminan kesehatan, tidak menanggung beban biaya di masa depan akibat pilihan yang diambilnya. Negara-negara dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang rendah, menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan jika dibandingkan dengan negara yang lebih baik keadaan kesehatan dan pendidikannya (Sachs, 2001). 18
Masih rendahnya komitmen pemerintah dalam hal penanganan dampak tembakau bagi kesehatan, dapat dilihat dalam Roadmap Indistri Hasil Tembakau, yaitu : • Jangka pendek (2007-2010), pengembangan industri hasil tembakau bertumpu pada pengembangan kesempatan kerja, penerimaan negara, dan pemeliharaan kesehatan. • Jangka menengah (2010-2015), prioritas pada penerimaan negara, aspek kesehatan, dan penerimaan tenaga kerja. • Jangka panjang (2015-2020), prioritas pada kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara (Departemen Perindustrian, 2009). 19
Cara pandang pemerintah yang lebih berpihak pada aspek ekonomi dibandingkan kesehatan masyarakatya, dapat disebut sebagai kebijakan bersifat myopik, tidak melihat jauh ke depan dampak dari kebijakan yang ada saat ini. Pada jangka pendek, cukai rokok merupakan sumber penerimaan pemerintah. Namun, untuk jangka panjang, konsumsi rokok, akan berdampak pada timbulnya berbagai penyakit dan akan menjadi beban bagi negara untuk biaya pengobatan. 20
Rekomendasi Kebijakan Yang Diusulkan 1. Kebijakan Jaminan Kesehatan dikaitkan dengan Kebijakan Perilaku sehat. 2. Penerapan Kebijakan Pengendalian Tembakau lebih ketat bagi daerah Bukan Penghasil Tembakau dan Tidak ada Industri Rokok
21
Kesimpulan Ada perbedaan proporsi merokok pada rumah tangga yang menerima subsidi kesehatan dan tidak menerima subsidi kesehatan. Perbedaan ini secara statistik signifikan. Pemberian subsidi kesehatan berdampak pada proposi merokok kepala rumah tangga. Ada perbedaan pemanfaatan pelayanan rawat jalan pada rumah tangga yang menerima subsidi kesehatan dan tidak menerima subsidi kesehatan. Pada rumah tangga penerima subsidi kesehatan, ada peningkatan pemanfaatan rawat jalan pada tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2001, dan secara statistik signifikan. 22
Ada perbedaan mean pengeluaran rokok pada rumah tangga yang menerima subsidi kesehatan dan tidak. • Pengeluaran rokok > pengeluaran non makanan (proksi dari kemampuan membayar). Artinya, pengeluaran rokok melebihi kemampuan membayar rumah tangga untuk pelayanan kesehatan. • Pengeluaran rokok > pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat memperburuk kemiskinan yang ada, karena hilangnya kesempatan untuk berinvestasi pada sektor pendidikan dan kesehatan yang diharapkan dapat mengeluarkan keluarga dari lingkaran kemiskinan.
23
Saran Kebijakan jaminan kesehatan bagi rt miskin dikaitkan dengan isu merokok. Perlu meningkatkan kesadaran di masyarakat bahwa tidak merokok adalah investasi, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara melalui kegiatan penyuluhan di masyarakat, di sekolah-sekolah maupun di pelayanan kesehatan. Layanan dukungan untuk berhenti merokok, dapat berupa penyediaan klinik bantuan konseling bagi perokok yang ingin menghentikan kebiasaan merokoknya yang disediakan di puskesmas maupun di rumah sakit,
24
• Dalam era deskes, pemda mempunyai kewenangan yang luas untuk menangani permasalahan tembakau di daerahnya. • Pemerintah daerah yang tidak menggantungkan sumber pendapatannya dari tembakau, rokok dan cengkeh, dapat lebih tegas menegakkan peraturan lokal terkait pengendalian tembakau.
25
Terima kasih
26
