ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN DIREKSI PERSEROAN DALAM MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Disusun Oleh : Andri Wihanjaya N.P.M. 010108141
ABSTRAK
Penelitian
hukum
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
kewajiban
Direksi
dalam
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Direksi memiliki berbagai kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sehubungan dengan pengurusan Perseroan, termasuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib dilakukan di mana Direksi menyampaikan
laporan
tahunan
mengenai
jalannya
Perseroan.
Apabila
tidak
menyelenggarakan RUPS Tahunan, Direksi dianggap telah melalaikan fiduciary duty-nya terhadap Perseroan. RUPS Luar Biasa tidak wajib diadakan, namun dapat diadakan jika kepentingan Perseroan menghendakinya. Permintaan RUPS Luar Biasa ini dapat muncul dari Dewan Komisaris ataupun juga atas permintaan pemegang saham yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Berdasarkan UU PT, Direksi harus melakukan pemanggilan RUPS, termasuk RUPS Luar Biasa. Direksi dapat menilai dan menaksir apakah ada dampak buruk bagi Perseroan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan Perseroan yang sekiranya akan diputuskan dalam RUPS Luar Biasa. Dengan demikian, terbuka kemungkinan bagi Direksi untuk menolak atau tidak mau menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, jika Direksi menilai bahwa penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut tidak bermanfaat atau berdampak buruk bagi kepentingan Perseroan. Timbul permasalahan hukum apakah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa merupakan fiduciary duty dari Direksi Perseroan, apalagi mengingat UU PT sendiri memberikan peluang bagi pemegang saham untuk meminta
penyelenggaraan
RUPS
kepada
Dewan
Komisaris
atau
bahkan
menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa atas penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya, apakah Direksi yang menolak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa tersebut 1
dapat berlindung pada prinsip business judgment rule. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan, dilakukan penelitian hukum normatif disertai pendekatan perundangundangan. Penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan meneliti peraturanperaturan yang berlaku, karena penelitian ini akan terfokus pada aturan hukum yang sekaligus sebagai tema sentral penelitian. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, artinya data hasil penelitian diolah dan diuraikan untuk memberikan gambaran faktafakta sehubungan dengan kewajiban Direksi dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, penyelenggaraan RUPS Luar Biasa juga merupakan kewajiban Direksi yang diberikan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar, walaupun UU PT tidak secara tegas menyebutkan dalam pasal-pasalnya dan
Direksi
bukan
merupakan
organ
Perseroan
yang
mutlak
berwenang
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Direksi, dalam kedudukannya sebagai pengurus dan yang mewakili Perseroan, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu bila kepentingan Perseroan menghendakinya. Direksi memiliki tanggung jawab berdasarkan fiduciary duty dalam memenuhi kewajibannya menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan penuh itikad baik, kepedulian, dan loyalitas terhadap Perseroan demi kepentingan Perseroan semata-mata. Direksi yang menolak atau tidak mau menyelenggarakan RUPS Luar Biasa setelah dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian menilai bahwa tidak ada urgensi kepentingan Perseroan yang menghendaki diselenggarakannya RUPS Luar Biasa tersebut dapat dikategorikan sudah melaksanakan fiduciary duty-nya. Business judgment rule akan melindungi Direksi dari derivative action oleh pemegang saham atas keputusan penolakan Direksi untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, yang dalam UU PT mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (5), apabila penolakan tersebut disebabkan oleh penilaian Direksi bahwa:
a).
Tidak
adanya
urgensi
kepentingan
Perseroan
yang
menghendaki
diselenggarakannya RUPS Luar Biasa tersebut, b). Agenda rapat yang dimintakan untuk dibahas atau disetujui dalam RUPS Luar Biasa akan membawa dampak buruk terhadap kepentingan Perseroan atau bertentangan dengan hukum, c). Permintaan RUPS Luar Biasa diajukan secara bertentangan dengan hukum, d). Permintaan RUPS Luar Biasa 2
tidak disertai dengan pembuktian secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dalam UU PT, setidak-tidaknya dalam aturan penjelasan, dapat dipertegas kewajiban Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, bahkan bila perlu memberikan sanksi yang tegas bagi Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa serta memberikan kewenangan bagi Direksi untuk menolak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa demi kepentingan Perseroan.
hukum sama seperti manusia biasa
Latar belakang Perseroan Terbatas adalah badan
atau natural person atau natuurlijke
hukum yang merupakan persekutuan modal.
persoon.
Sebagai badan hukum, PT memiliki status,
ataupun
kedudukan dan kewenangan yang dapat
keputusan dan bisa mempunyai hak
dipersamakan dengan manusia sehingga
dan
disebut sebagai artificial person. Oleh
mempunyai
karena itu, PT merupakan subyek hukum,
Dia
bisa
digugat,
bisa
kewajiban,
menggugat membuat
utang
piutang,
kekayaan
seperti
layaknya manusia".
1
yaitu pendukung hak dan kewajiban yang
Teori organ yang dipelopori oleh
diakui oleh hukum. Mengenai hal tersebut,
Otto von Gierke mengatakan bahwa badan
Dirdjosisworo mengatakan bahwa:
hukum bukanlah suatu hal yang abstrak,
"Sebagai badan hukum atau artificial
melainkan
person, Perseroan Terbatas mampu
kehendaknya melalui perantaraan organ-
bertindak
organ badan tersebut.2 Sebagai artificial
melakukan
perbuatan
riil
dengan
membentuk
hukum melalui “wakilnya”. Untuk itu
person,
ada yang disebut “agent”, yaitu orang
sebagaimana layaknya manusia, yaitu Rapat
yang
serta
Umum Pemegang Saham, Direksi dan
untuk dan atas nama
Dewan Komisaris. Selayaknya manusia, PT
Perseroan. Karena itu, Perseroan juga
juga memiliki kegiatan sehari-hari yang
merupakan
harus dilakukan. Organ PT yang langsung
mewakili
bertindak
Perseroan
subyek
hukum,
yaitu
subyek hukum mandiri atau persona standi in judicio. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan
PT
juga
memiliki
organ,
1
Rachmadi Usman. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. (Bandung: Alumni. 2004), Hlm. 50. 2 Chidir Ali. Badan Hukum. (Bandung: Alumni. 1999), Hlm. 32-33.
3
bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
sehubungan dengan pengurusan Perseroan,
kegiatan sehari-hari ataupun rutin dari PT
dalam hal ini termasuk menyelenggarakan
adalah Direksi, dengan diawasi oleh Dewan
Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang
Komisaris.
saham berhak atas terselenggaranya RUPS,
Direksi
menjalankan
pengurusan
menghadirinya dan mengeluarkan suara
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan
dalam RUPS.
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
Pasal 78 ayat (1) UU PT membagi RUPS
dengan itikad baik dan penuh tangung
atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
jawab, serta kehati-hatian. Direksi memiliki
Penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah
kedudukan seperti sebagai seorang trustee
bersifat rutin, sedangkan RUPS lainnya,
atau fiducia dalam menjalankan tugasnya.
yang dalam praktik sering dikenal dengan
Menurut
RUPS Luar Biasa, dapat dilaksanakan jika
pengalaman
common
law
hubungan itu dapat didasarkan pada teori
kepentingan
Perseroan
fiduciary duty. Hubungan fiduciary duty
sehingga bersifat insidentil.
memerlukannya,
tersebut didasarkan atas kepercayaan dan
RUPS Tahunan wajib dilakukan
kerahasiaan, yang dalam peran ini meliputi
dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan
ketelitian, itikad baik, dan keterusterangan,
setelah tahun buku berakhir. RUPS Luar
serta
Biasa tidak wajib diadakan, namun dapat
didasarkan
pada
hubungan
kepercayaan dengan standar yang tinggi.
diadakan
Kewajiban utama dari Direksi adalah kepada
menghendakinya.
Perseroan secara keseluruhan, bukan kepada individu
ataupun
kelompok
pemegang
saham.
jika
kepentingan
Perseroan
Dalam perkembangannya penerapan prinsip fiduciary duty telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi Direksi
Tanggung jawab penuh Direksi atas
dalam mengambil keputusan bisnisnya,
pengurusan Perseroan tersebut merupakan
terutama keputusan yang spekulatif. Hal
fiduciary duty dari seorang Direksi, yaitu
tersebut
akan menjadi
bertanggung jawab terhadap Perseroan,
ternyata
keputusan
bukan organ Perseroan lainnya, baik Rapat
Perseroan. Oleh sebab itu, untuk melindungi
Umum Pemegang Saham ataupun Dewan
Direksi yang beritikad baik tersebut, muncul
Komisaris. Dalam melaksanakan tugasnya,
prinsip business judgment rule. Prinsip
Direksi
Business judgment rule ini memberikan
dibebani
berbagai
kewajiban
masalah ketika
tersebut
merugikan
4
perlindungan bagi Direksi yang mengambil
jawab penuh atas pengurusan Perseroan
calculated business decision untuk tidak
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
dihukum
apabila
maksud
bisnisnya,
yang
kepentingan
nantinya telah
keputusan
dilakukan
Perseroan
demi
semata-mata,
merugikan Perseroan.
dan
tujuan
Perseroan,
serta
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di
luar
pengadilan.
melakukan
Dewan
tugas
Komisaris
pengawasan
dan
pemberian nasihat kepada Direksi, bilamana perlu. Sedangkan Rapat Umum Pemegang
Organ Perseroan Terbatas Sebagai subyek hukum, PT adalah
Saham hanya melaksanakan seluruh tugas
artificial person, sesuatu yang fiksi, yang
dan fungsi Perseroan yang tidak diserahkan
diciptakan oleh hukum untuk memenuhi
kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan
hukum.
PT
tidak
mungkin
Rapat Umum Pemegang Saham
memiliki kehendak dan juga tidak dapat melakukan
tindakannya
membantu
PT
sendiri.
dalam
Untuk
melaksanakan
Karakteristik dari suatu PT adalah adanya pemisahan antara pemilikan (saham) dalam
Perseroan
dan
Walaupun
secara teoritis dikenal dalam teori organ
pemegang saham tetap menginginkan suatu
badan hukum, yang bertindak untuk dan atas
kontrol atau pengawasan terhadap jalannya
nama PT. Sehubungan dengan hal tersebut,
Perseroan,
terdapat
sebagaimana
pemegang saham, dewasa ini, seringkali
ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU PT,
tidak menjadi pengurus atau pengelola dari
yaitu:
PT yang didirikan. Adanya kontrol tersebut
organ
PT,
sehingga
pada
PT.
tugasnya dibentuklah organ-organ, yang
tiga
demikian,
pengurusan
para
umumnya
pendiri
atau
1.
Rapat Umum Pemegang Saham.
adalah untuk memastikan atau menjamin
2.
Direksi.
bahwa harta kekayaan para pemegang
3.
Dewan Komisaris.
saham yang telah diasosiasikan dalam
Dari
ketiga
merupakan Perseroan
organ
tersebut
Direksi
wadah PT tersebut tidak diganggu gugat
organ
dalam
sehubungan dengan kegiatan usaha yang
melaksanakan
fungsi
dilaksanakan oleh PT tersebut.
satu-satunya yang
pengurusan Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung
Peran pemegang saham ini kemudian disederhanakan
menjadi
peran
yang 5
diletakkan
dalam
suatu
Rapat
Umum
Sebagai
upaya
untuk
tetap
dapat
Pemegang Saham pada setiap tahunnya
mempertahankan konsep monitoring atau
dalam bentuk RUPS Tahunan. Dalam hal
pengawasan
tertentu, yang diperkirakan membawa akibat
pemegang
bagi finansial atau kebijakan yang luas dan
pengurusan dan pengelolan Perseroan sesuai
besar bagi Perseroan, keterlibatan pemegang
dengan maksud dan tujuan Perseroan,
saham dapat juga dimintakan dalam bentuk
kepada para pendiri atau pemegang saham
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.
diberikan saham-saham yang merefleksikan
Para pemegang saham sebagai perseorangan
sampai seberapa jauh pemegang saham
bukanlah merupakan alat atau organ dari
tersebut
Perseroan,
melainkan
alat/organ
adalah
yang
RUPS.3
menjadi
Selanjutnya,
Simanungkalit menyatakan bahwa:
dari
para
saham
dapat
pendiri
terhadap
atau
kebijakan
melakukan
pengawasan
dan/atau
mempengaruhi
kebijakan
pengurusan
dan
Perseroan
pengelolaan
sesuai dan maksud dan tujuan Perseroan
"RUPS adalah rapat umum yang
melalui RUPS. Semakin besar jumlah saham
dihadiri oleh para pemegang saham
yang
secara bersama-sama. Rapat umum
kewenangan yang dimilikinya dalam RUPS.
ini
menurut
hukum
dimiliki,
dianggap
semakin
penting
dari Perseroan, sehingga keputusan
ekonomi
demi
yang
Selama
Direksi
dianggap
dalam
sebagai
rapat
ini
keputusan-
pula
Kebebasan bergerak tersebut sangat
mewakili atau mencetuskan kehendak
diambil
besar
guna
wewenangnya
memanfaatkan keuntungan
Perseroan.
telah
dalam
peluang
menjalankan
batas
ketentuan
keputusan itu sendiri. Keputusan ini
undang-undang dan/atau anggaran dasar, ia
tidak dapat ditentang oleh siapa pun,
berhak untuk tidak mematuhi perintah-
kecuali
tersebut
perintah atau instruksi-instruksi dari organ
bertentangan dengan undang-undang,
lain baik dari Dewan Komisaris maupun dari
atau maksud dan tujuan Perseroan
RUPS.5 Sehubungan dengan hal tersebut,
yang dimuat dalam anggaran dasar".4
Budiarto mengatakan bahwa:
jika
keputusan
"Instruksi dari RUPS dapat saja tidak dipenuhi
oleh
Direksi,
meskipun
3
Parasian Simanungkalit. RUPS Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas. (Jakarta: Wajar Hidup. 2006). Hlm. 35. 4 Ibid.
5
Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. (Bandung: Alumni. 1986). Hlm. 339.
6
Direksi diangkat oleh RUPS, sebab
Direksi,
pengangkatan Direksi oleh RUPS
mungkin ada tanpa adanya Perseroan.
tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki
Direksi
dan
sebaliknya
Direksi
tidak
Filosofi PT sebagai badan hukum
merupakan
yang mandiri menjadikan pihak luar yang
pemberian kuasa atau bersumber dari
tidak memiliki andil (saham) dalam PT
pemberian kuasa dari RUPS kepada
tersebut tidak dapat turut campur, dan
Direksi, melainkan wewenang yang
pengurus (Direksi) mempunyai kebebasan
ada pada Direksi adalah bersumber
dalam mengelola PT asalkan dalam koridor
dari undang-undang dan anggaran
manajemen yang benar. Kebebasan tersebut
dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak
diberikan agar Direksi tidak dilingkupi
dapat
tindakan
dengan rasa takut atau ragu-ragu dalam
sehari-hari
membuat kebijakan bisnis, sehingga dapat
mencampuri
pengurusan yang
Perseroan
dilakukan
sebab
menghasilkan kebijakan bisnis yang tepat.
tindakan Direksi semata-mata adalah
Namun, jika terbukti pengurus PT tidak
untuk kepentingan Perseroan, bukan
menjalankan
untuk RUPS".
Direksi,
6
manajemen
yang
benar
sehingga PT merugi, ia bertanggung jawab secara pribadi. Dalam peta bisnis moderen, posisi
Direksi Direksi atau disebut juga pengurus Perseroan
perlengkapan
pemilik perusahaan, melainkan dipegang
Perseroan yang melakukan semua kegiatan
oleh para profesional di bidangnya. Dengan
Perseroan dan mewakili Perseroan, baik di
dikelolanya
dalam maupun di luar pengadilan, sehingga
profesional, kemungkinan terjadinya konflik
ruang lingkup tugas Direksi ialah mengurus
kepentingan dalam mengelola perusahaan
Perseroan.7 Keberadaan Direksi dalam PT
dapat dicegah sedini mungkin.8
adalah
adalah
sangat
alat
Direksi tidak selamanya dipegang oleh
penting,
dimana
tidak
mungkin suatu Perseroan tanpa adanya
suatu
Anggota
badan
Direksi
usaha
diangkat
secara
oleh
RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Direksi dapat diangkat dari pemegang saham atau bukan
6
Agus Budiarto. Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002), Hlm. 57-58. 7 Ibid. Hlm. 61.
8
Sentosa Sembiring. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas. (Bandung: Nuansa Aulia. 2006). Hlm. 43.
7
pemegang saham, bahkan pemegang jabatan Direksi sekaligus sebagai pemegang saham hanyalah suatu kebetulan, karena di dalam praktik sering dijumpai Direksi PT adalah bukan pemegang saham.9 Pada umumnya, jabatan Direksi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu paling lama lima tahun dengan hak untuk dipilih dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Anggaran dasar mengatur
tata
cara
pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Keputusan RUPS
mengenai
pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi
juga
menetapkan
saat
mulai
berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,
penggantian,
pemberhentian
anggota
pengangkatan,
penggantian,
dan Direksi, dan
pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
Sebagai artificial person, Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri tanpa bantuan organ-organnya, seperti yang di Indonesia dikenal dengan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari, Perseroan memiliki kepentingan tertentu yang dimuat dalam setiap akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan. Setiap tindakan Direksi memiliki peran ganda, yaitu di satu pihak menunjukkan keberadaan atau eksistensi Perseroan, dan di lain pihak menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan.10 Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan. Direksi memiliki limitasi (pembatasan) dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya senantiasa harus: a. Bertindak dengan itikad baik. b. Memperhatikan kepentingan Perseroan semata-mata dan bukan kepentingan dari pemegang saham. c. Melakukan kepengurusan Perseroan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri.
Prinsip Fiduciary Duty Direksi dalam Pengelolaan Perseroan 10
9
Agus Budiarto. Op. Cit. Hlm. 62.
Gunawan Widjaja. Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT. (Jakarta: Forum Sahabat. 2008). Hlm. 41-42.
8
d. Tidak berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap Perseroan berbenturan dengan kepentingan Perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan Perseroan.11 Keempat hal tersebut di atas menjadi penting karena mencerminkan suatu hubungan saling ketergantungan di antara Perseroan dan Direksi, dimana kegiatan dan aktivitas Perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan. Keberadaan Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, sehingga tanpa Perseroan, Direksi tidak akan pernah ada. Hubungan ini dinamakan dengan fiduciary relation, yang selanjutnya melahirkan fiduciary duty bagi Direksi terhadap Perseroan yang telah mengangkatnya sebagai pengurus dan perwakilan bagi Perseroan.12 Fiduciary duty, pada dasarnya, merupakan suatu tugas dari seseorang yang disebut dengan trustee yang terbit dari suatu hubungan hukum antara trustee dengan pihak lain yang disebut dengan beneficiary. Pihak beneficiary memiliki kepercayaan yang tinggi kepada trustee, dan sebaliknya pihak trustee juga mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan itikad baik yang tinggi dan penuh tanggung jawab.13 Seseorang dikatakan mempunyai fiduciary duty manakala dia dipercayakan
untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan seorang lain atau untuk kepentingan pihak ketiga, di mana dia seolah-olah berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri. Hubungan antara Direksi dengan Perseroan adalah unik, sebab walaupun ada hubungan fiduciary, tidaklah sama persis dengan hubungan antara trustee dengan beneficiary dalam suatu trustee agreement. Umumnya tugas untuk mengelola dengan penuh keahliannya dari Direksi kepada Perseroan derajatnya tidaklah setinggi yang terdapat dalam hubungan antara trustee dengan beneficiary dalam fiduciary relation dari suatu perjanjian trustee.14 Dalam perkembangannya, pranata hukum trust yang melahirkan konsep fiduciary duty tersebut berhasil berinteraksi dengan hukum negara civil law, sehingga banyak ketentuan hukum negara civil law mulai memberlakukan konsep fiduciary duty tersebut dalam hukum perseroannya. Walaupun demikian, beberapa ahli hukum menganggap bahwa fiduciary duty selama ini adalah sebuah konsep yang cukup familiar di kalangan praktisi hukum civil law, yaitu statutory duty of good faith, yaitu kewajiban dari setiap orang dalam berhadapan dengan sesamanya untuk bertindak dengan itikad baik kepada mereka dalam melakukan segala sesuatu, yang diperintahkan oleh undang-undang.15 Dalam hukum Perseroan, fiduciary duty merupakan suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, di mana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum.
11
Ibid. Hlm. 43. Ibid. Hlm. 44. 13 Munir Fuady. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law: Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 36-38. 12
14
Ibid. Hlm. 36. Hendra Setiawan Boen. Bianglala Business Judgment Rule. (Jakarta: Tatanusa. 2008), Hlm. 95, 105. 15
9
Fiduciary duty adalah menyangkut tugas Direksi yang dilaksanakan berdasarkan suatu kepercayaan (trust), kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (duty of skill, care, and diligence), serta dengan itikad baik, kejujuran dan loyalitas kepada Perseroan. Prinsip fiduciary duty mengharuskan Direksi Perseroan menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan, di mana Perseroan mempunyai kepercayaan yang besar (great trust) kepadanya. Sementara di lain pihak, Direksi wajib mempuyai itikad baik (good faith), loyalitas (loyalty), kejujuran (honesty), kepedulian dan kemampuan (care and skill) dengan derajat yang tinggi (high degree) dalam menjalankan tugasnya kepada Perseroan.16 Standar dari pelaksanaan duty of skill and care adalah bahwa Direksi harus melaksanakan tugasnya untuk mengelola Perseroan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana orang biasa melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya.17 Pada prinsipnya, ada 2 (dua) fungsi utama dari Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:18 a. Fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. William mengatakan bahwa manajemen berarti penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Terry berpendapat bahwa manajemen meliputi proses yang terdiri dari kegiatan planning, organizing, actuating, dan controlling, yang diikuti dengan suatu ilmu pengetahuan dan keahlian Fungsi16
Munir Fuady. Op. Cit. Hlm. 51-52. Hendra Setiawan Boen. Op. Cit. Hlm. 106 18 Munir Fuady. Op. Cit. Hlm. 32. 17
fungsi manajemen secara efektif dipengaruhi kemampuan para manager dalam merespons faktorfaktor lingkungan, seperti teknologi, kondisi sosial, etika, termasuk politik dan hukum.19 b. Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Prinsip mewakili Perseroan di luar pengadilan menyebabkan Perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksitransaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan Perseroan. Prinsip umum dalam hukum Perseroan adalah bahwa teori fiduciary duty dari Direksi berlaku, baik dalam kedudukan Direksi dalam menjalankan tugas manajemen, maupun terhadap pelaksanaan tugas-tugas representatif.20 Berkaitan dengan fiduciary duty tersebut, secara umum ada dua hal yang dapat dikemukakan, yaitu: a. Direksi sebagai trustee bagi Perseroan. Sebagai trustee, Direksi bertanggung jawab kepada Perseroan sehubungan dengan berkurangnya nilai harta kekayaan Perseroan yang dipercayakan untuk diurus olehnya. b. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Sebagai agen, Direksi mewakili 19
Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis. Hukum Bisnis untuk Perusahaan. Teori & Contoh Kasus (Ed. 2). (Jakarta: Kencana. 2005), Hlm. 4. 20 Ibid. Hlm. 49.
10
Perseroan dalam setiap hubungan hukum Perseroan dengan pihak ketiga serta Direksi tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama Perseroan.21 Sepanjang sejarah penerapan prinsip fiduciary duty, muncul beberapa pedoman dasar bagi Direksi dalam menjalankan fiduciary duty terhadap Perseroan yang dipimpinnya. Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut: a. Fiduciary duty merupakan unsur wajib dalam hukum Perseroan. b. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi tidak hanya harus memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga harus memenuhi unsur tujuan yang layak. c. Pada prinsipnya Direksi dibebani prinsip fiduciary duty terhadap Perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan Direksi untuk melaksanakan fiduciary duty tersebut. d. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi juga harus memperhatikan kepentingan stakeholders, seperti pemegang saham dan buruh perusahaan. e. Direksi bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadirinya. f. Direksi bebas dalam mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan bisnis dan sense of business yang dimilikinya, bahkan Pengadilan tidak boleh 21
Gunawan Widjaja. Op. Cit. Hlm. 44-45.
ikut campur mempertimbangkan sense of business Direksi tersebut. Direksi dilarang atau setidaktidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi terhadap setiap transaksi yang ada conflict of interest.22
g.
Kewajiban
Direksi
Dalam
Menyelenggarakan RUPS Luar Biasa Ditinjau Dari Prinsip Fiduciary Duty Tanggung
jawab
Direksi
pada
dasarnya dilandasi oleh dua prinsip penting yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan berdasarkan fiduciary duty, yaitu duty of loyalty dan duty of care. Kedua prinsip ini menuntut Direksi harus bertindak dengan itikad baik serta dengan penuh kepedulian serta
kehati-hatian,
kepentingan terhadap
semata-mata
Perseroan.
fiduciary
duty
untuk
Pelanggaran tersebut
akan
membawa Direksi pada tanggung jawab pribadi secara renteng. Prinsip
umum
dalam
hukum
Perseroan adalah bahwa teori fiduciary duty dari Direksi berlaku, baik dalam kedudukan Direksi
dalam
menjalankan
tugas
manajemen sebagai pengurus Perseroan, maupun terhadap pelaksanaan tugas-tugas 22
Munir Fuady. Op. Cit. Hlm. 61-62.
11
representatif untuk mewakili Perseroan di
Selanjutnya, untuk meninjau pemberlakuan
dalam dan di luar pengadilan. Fiduciary
fiduciary
duty merupakan unsur wajib dalam hukum
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, harus
Perseroan. Pada prinsipnya Direksi dibebani
dilihat keterkaitan antara tanggung jawab
prinsip fiduciary duty terhadap Perseroan,
Direksi terhadap Perseroan dengan RUPS.
bukan terhadap pemegang saham. Karena
Adapun tanggung jawab Direksi dalam
itu,
dapat
kaitannya dengan RUPS pada umumnya
memaksakan Direksi untuk melaksanakan
adalah merupakan sebagian tugas dan
fiduciary duty tersebut melalui forum RUPS.
wewenang Direksi terhadap Perseroan, yang
hanya
Perseroan
yang
UU PT memberikan kewenangan kepada RUPS dalam hal:
duty
Direksi
dalam
dapat diuraikan sebagai berikut: a. Karena tugas dan wewenang setiap
a. Penetapan perubahan anggaran dasar.
anggota Direksi serta besar dan jenis
b. Pembelian kembali saham.
penghasilan Direksi ditetapkan oleh
c. Penetapan
penambahan
modal
Perseroan. d. Penetapan
dan pengurangan
modal
Perseroan. e. Persetujuan
RUPS dan Direksi itu sendiri diangkat diberhentikan
tahunan
dan
pengesahan perhitungan tahunan.
RUPS,
sehingga Direksi bertanggung jawab kepada
laporan
oleh
RUPS
laporan
untuk
memberikan
pertanggungjawaban
mengenai segala pelaksanaan tugas
f. Penentuan penggunaan laba.
dan wewenangnya terhadap Perseroan.
g.
b. Direksi wajib dan bertanggung jawab Pengangkatan/pemberhentian/pemba gian tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.
h. Persetujuan
pengalihan/penjaminan
peleburan,
atas
j. Pembubaran Perseroan.
bertanggung
penggabungan, dan
jawab
pemanggilan
penyelenggaraan untuk
pengambilalihan
pemisahan Perseroan.
c. Direksi
melaksanakan
kekayaan Perseroan. i. Persetujuan
untuk membuat Risalah RUPS.
dan
RUPS
Tahunan
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
seperti
yang
diatur dalam UU PT dan untuk kepentingan
Perseroan
berwenang
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
12
d. Direksi menjalankan semua keputusan
Tanggung
jawab
Direksi
dalam
RUPS yang telah disahkan dalam
kaitannya dengan RUPS adalah merupakan
rapat.
kewajiban yang diemban oleh Direksi dari
e. Direksi wajib memberitahukan hasil keputusan
RUPS
kepada
para
pemegang saham.
untuk
oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan,
f. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS
wewenang dan tugas-tugas yang ditetapkan
mengalihkan
yaitu
melaksanakan
RUPS,
menjalankan hasil Keputusan RUPS dan
atau
memberikan pertanggungjawaban kepada
menjadikan jaminan utang seluruh
RUPS. Keputusan RUPS merupakan acuan
atau
bagi Direksi untuk melaksanakan dan
sebagian
besar
kekayaan
Perseroan; g. Direksi
menjalankan tugas-tugas demi kepentingan wajib
mengadakan
dan
Perseroan.
meminta persetujuan RUPS untuk perubahan
anggaran
penambahan
modal
penggabungan, pengambilalihan,
Direksi, sebagai penerima kuasa dari
dasar,
Perseroan untuk mengurus dan mewakili
Perseroan,
Perseroan, diwajibkan untuk membuat dan
peleburan,
memberikan laporan pertanggungjawaban
pemisahan
dan
pembubaran Perseroan.
kepada si pemberi kuasa, yaitu Perseroan, dalam
h. Setiap anggota Direksi bertanggung
forum
RUPS.
pertanggungjawaban
Sebagai tersebut,
bentuk Direksi
jawab penuh secara pribadi apabila
menyampaikan laporan tahunan kepada
yang bersangkutan bersalah atau lalai
RUPS.
dalam
menjalankan
tugasnya.
Berdasarkan
kewajiban
untuk
Pemegang saham, atas nama Perseroan
memberikan laporan pertanggungjawaban
yang mewakili paling sedikit 1/10
tersebut, UU PT memberikan kewajiban
(satu persepuluh) bagian dari jumlah
kepada Direksi untuk menyelenggarakan
seluruh saham dengan hak suara yang
RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling
sah dapat mengajukan gugatan ke
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
pengadilan negeri terhadap anggota
berakhir. Direksi juga diwajibkan untuk
Direksi yang karena kesalahan atau
melakukan
kelalaiannya menimbulkan kerugian
seluruh pemegang saham. Walaupun UU PT
pada Perseroan.
tidak dengan tegas menyebutkan dalam
pemanggilan
RUPS
kepada
13
pasal-pasalnya mengenai kewajiban Direksi
a. Melakukan perubahan anggaran dasar.
dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan
b. Pemberian jaminan perusahaan.
ini,
c. Penjaminan
penulis
berpendapat
bahwa
kebendaan/pemberian
penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut
agunan, penjualan atau pengalihan
tetap merupakan kewajiban dari Direksi
sebagian besar harta kekayaan PT.
yang ditetapkan oleh UU PT dan/atau anggaran
dasar,
menurut
ilmu
karena hukum
bagaimanapun, Perseroan
dan
pandangan umum, Direksi diwajibkan untuk
d. Penggabungan,
peleburan,
pengambilalihan dan pemisahan. e. Permohonan
kepailitan
dan
pembubaran PT.
memberikan laporan pertanggungjawaban
Direksi Perseroan diberikan wewenang oleh
atas pengurusan Perseroan, yang hanya
UU PT untuk menyelenggarakan RUPS
dapat dilakukan dalam forum RUPS.
Luar Biasa atas inisiatif Direksi sendiri dan dapat juga dilakukan atas permintaan:
Selanjutnya yang menjadi perhatian adalah
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang
mengenai penyelenggaraan RUPS Luar
saham yang bersama-sama mewakili
Biasa. RUPS Luar Biasa merupakan rapat-
1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari
rapat di antara para pemegang saham
jumlah seluruh saham dengan hak
Perseroan,
diselenggarkan
suara,
Luar
menentukan suatu jumlah yang lebih
yang
sewaktu-waktu.
dapat RUPS
Biasa
diselenggarakan khusus untuk membahas hal-hal tertentu yang dianggap perlu oleh
kecuali
anggaran
dasar
kecil; atau b. Dewan Komisaris; dengan didahului
pemegang saham. RUPS Luar Biasa bersifat
oleh
insidentil, dan dapat diadakan sewaktu-
melakukan pemanggilan RUPS Luar
waktu
Biasa dalam jangka waktu paling
bila
kepentingan
Perseroan
menghendakinya.
RUPS
Luar
diselenggarakan
sehubungan
Biasa dengan
kewajiban
Direksi
untuk
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal
permintaan
beberapa hal tindakan Perseroan yang
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa
bersifat
namun
diterima, atau dalam jangka waktu
dalam
paling lambat 14 (empat belas) hari
pelaksanaannya, yang dalam UU PT adalah
sebelum tanggal RUPS Luar Biasa
sebagai berikut:
diadakan
tidak
memerlukan
tentu
waktunya,
persetujuan
RUPS
dengan
tidak 14
memperhitungkan
tanggal
sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa
pemanggilan dan tanggal RUPS Luar
tersebut. Ketua pengadilan negeri setelah
Biasa, dalam hal penyelenggaraan
memanggil
RUPS Luar Biasa tersebut atas inisiatif
Direksi
Direksi sendiri.
menetapkan
dan
mendengar
pemohon,
Dewan
Komisaris,
dan/atau
pemberian
izin
untuk
UU PT memang tidak menyebutkan secara
menyelenggarakan
RUPS
Luar
Biasa
tegas
apabila
secara
sumir
telah
persyaratan
telah
dalam
pasal-pasalnya
penyelenggaraan merupakan
RUPS
kewajiban
Luar
Direksi.
bahwa Biasa Sebagai
pemohon
membuktikan dipenuhi
bahwa
dan
pemohon
perbandingan, Pasal 66 UU PT lama hanya
kepentingan
menentukan bahwa "Direksi berwenang
diselenggarakannya
menyelenggarakan RUPS lainnya (RUPS
Ketua
Luar Biasa) untuk kepentingan Perseroan".
permohonan dalam hal pemohon tidak dapat
UU PT sendiri tidak memberikan sanksi
membuktikan
yang tegas bagi Direksi yang lalai ataupun
persyaratan telah dipenuhi dan pemohon
tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
mempunyai kepentingan yang wajar untuk
Sehubungan dengan hal tersebut, UU PT
diselenggarakannya
justru memberikan kewenangan bagi Dewan
Dalam hal ini, Direksi bukan merupakan
Komisaris
organ Perseroan yang mutlak berwenang
Direksi
untuk
dalam
menggantikan
melakukan
peran
pemanggilan
yang
mempunyai
wajar
RUPS
pengadilan
Luar
negeri
secara
untuk Biasa. menolak
sumir
RUPS
bahwa
Luar
Biasa.
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
RUPS Luar Biasa, dalam hal Direksi tidak
Menurut penulis, walaupun UU PT
melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa.
tidak
Bahkan dalam hal Direksi atau Dewan
penyelenggaraan
Komisaris tidak melakukan pemanggilan
merupakan kewajiban Direksi yang secara
RUPS Luar Biasa, pemegang saham yang
implisit
meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa
dan/atau anggaran dasar. Walaupun sifatnya
dapat
mengajukan
kepada
insidentil dan Direksi bukan merupakan
ketua
pengadilan
daerah
organ Perseroan yang mutlak berwenang
permohonan negeri
yang
secara
tegas
diberikan
hukumnya meliputi tempat kedudukan PT
menyelenggarakan
yang
Direksi,
bersangkutan
untuk
menetapkan
pemberian izin kepada pemohon melakukan
dalam
menyebutkannya,
RUPS
oleh
RUPS
Luar
Biasa
undang-undang
Luar
kedudukannya
Biasa, sebagai
pengurus dan yang mewakili Perseroan, 15
memiliki
kewajiban
untuk
dilaksanakan oleh Direksi hanya semata-
Biasa
mata untuk kepentingan Perseroan. Sebagai
sewaktu-waktu bila kepentingan Perseroan
pengurus dan yang mewakili PT, Direksi
menghendakinya.
memiliki
tanggung
jawab
berdasarkan
UU PT hanya memberikan rule kepada
fiduciary
duty
dalam
memenuhi
Direksi untuk berinisiatif menyelenggarakan
kewajibannya
RUPS Luar Biasa. UU PT bermaksud
Luar
menyerahkan kepada internal PT untuk
menyelenggarakan RUPS Luar
mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai
sewaktu-waktu dengan penuh itikad baik,
sanksi yang diberikan kepada Direksi yang
kepedulian,
tidak atau lalai dalam menyelenggarakan
Perseroan, bilamana kepentingan Perseroan
RUPS Luar Biasa. Namun, karena sifatnya
menghendaki
untuk kepentingan Perseroan semata-mata,
Luar Biasa tersebut.
menyelenggarakan
RUPS
Luar
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
menyelenggarakan RUPS
Biasa.
Direksi
dan
saham
berhak
Biasa
loyalitas
terhadap
diselenggarakannya
Kewajiban
Direksi
menyelenggarakan
Pemegang
wajib
memiliki dasar
RUPS
RUPS
dalam
Luar
Biasa
hukum dalam UU PT.
memperoleh keterangan yang berkaitan
Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diatur
dengan
Perseroan dari Direksi dan/atau
dan ditetapkan dalam
Dewan
Komisaris,
dapat
pemegang saham
oleh
karenanya
berhak hadir dan
juga
penyelenggaraan
UU PT, sehingga
dikatakan RUPS
bahwa
Luar
Biasa
memberikan suara dalam RUPS Luar Biasa,
termasuk dalam kategori statutory duty.
serta meminta penyelenggaraan RUPS Luar
Namun penulis berpendapat bahwa fiduciary
Biasa.
duty Direksi-lah yang mewajibkan Direksi,
Sehubungan
Direksi dalam
dengan
kewajiban
menyelenggarakan RUPS
dalam
mengurus
Luar Biasa tersebut, dapat dikatakan bahwa
menyelenggarakan
RUPS Luar
apabila
Biasa merupakan hak
Perseroan, RUPS
kepentingan
untuk
Luar
Biasa
Perseroan
pemegang saham secara kolektif yang wajib
menghendakinya. Walaupun UU PT telah
dipenuhi oleh Direksi.
menetapkannya,
Wewenang menyelenggarakan
Direksi RUPS
Luar
namun
kewajiban
untuk
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut
Biasa
memiliki akar pada prinsip fiduciary duty,
merupakan fiduciary power yang harus 16
apalagi sifatnya saja untuk kepentingan Perseroan semata-mata. Berkaitan
Prinsip Business Judgment Rule bagi
dengan
hal
tersebut,
Direksi dalam Pengelolaan Perseroan
penulis menunjuk ketentuan Pasal 92 ayat
Direksi
wajib
menyelenggarakan
(1) dan (2) serta Pasal 97 ayat (1) dan (2)
RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu dengan
UU PT sebagai dasar hukum bagi Direksi
penuh itikad baik, kepedulian, dan loyalitas
untuk
mengurus Perseroan dengan itikad
terhadap Perseroan, apabila kepentingan
baik dan penuh tanggung jawab untuk
Perseroan menghendaki diselenggarakannya
kepentingan
RUPS Luar Biasa tersebut. Dari deskripsi
Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan. Walaupun
tersebut,
sudah ditetapkan dalam UU PT sehingga
Direksi menolak untuk menyelenggarakan
dapat dikategorikan sebagai statutory duty
RUPS Luar Biasa. Kata "apabila" tersebut
Direksi, ketentuan
tersebut berakar dari
memungkinkan adakalanya Direksi menolak
prinsip fiduciary duty yang mewajibkan
atau tidak mau menyelenggarakan RUPS
Direksi, selayaknya seorang trustee dalam
Luar Biasa apabila kepentingan Perseroan
perjanjian
tidak
trust,
untuk
kepentingan Perseroan
mengurus
kata
"apabila"
menghendaki
memungkinan
diselenggarakannya
berdasarkan suatu
RUPS Luar Biasa tersebut. Dalam hal inilah
kepercayaan (trust), dengan itikad baik dan
sangat diperlukan kecermatan dan kehati-
loyalitas kepada
Perseroan disertai dengan
hatian dari Direksi untuk melihat apakah ada
kecakapan
ketekunan.
urgensi
dan
Dalam
hal
kepentingan
tersebut, undang-undang hanya memberikan
menghendaki
dasar hukum tertulis, serta
Luar Biasa.
menegaskan
beberapa
dengan
ketentuan
atau
Secara
Perseroan
yang
diselenggarakannya
RUPS
kasat
mata,
dengan
larangan khusus bagi Direksi dalam rangka
mendalilkan bahwa jika kewajiban untuk
pengaturan dan penegakan prinsip fiduciary
menyelenggarakan
duty Direksi. Ketentuan
undang-undang
merupakan fiduciary duty Direksi, maka
akan berkaitan dengan masalah legitimasi,
Direksi yang menolak atau tidak mau
interpretasi, sanksi, serta
yurisdiksi yang
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa telah
menjadikan
fiduciary
duty
melanggar fiduciary duty-nya. Namun yang
Direksi, sebagai bagian dari sistem hukum
menjadi perhatian adalah bagaimana halnya
Perseroan, berfungsi dengan baik.
dengan Direksi yang menolak atau tidak
pengaturan
RUPS
Luar
Biasa
17
mau menyelenggarakan RUPS Luar Biasa
mempunyai kepentingan yang wajar untuk
setelah dengan penuh kecermatan dan
diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.
kehati-hatian melihat tidak adanya urgensi
Business judgment rule lahir sebagai
kepentingan Perseroan yang menghendaki
akibat telah dilaksanakannya fiduciary duty
diselenggarakannya
Biasa
oleh seorang Direksi. Dengan kata lain,
tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut,
fiduciary duty adalah pohon dari buah yang
Direksi
bernama business judgment rule.
dapat
RUPS
Luar
dikategorikan
sudah
melaksanakan fiduciary duty-nya, meskipun Direksi
secara
telah
satu-satunya pertahanan yang dapat dipakai
mengeluarkan keputusan untuk menolak
oleh Direksi yang beritikad baik dalam
menyelenggarakan
Biasa.
melindungi dirinya dari gugatan pemegang
Dalam hal ini terbuka kemungkinan
saham ataupun kreditor akibat kerugian
diajukannya
diam-diam
Business judgment rule merupakan
RUPS
derivative
Luar
action
terhadap
Perseroan yang disebabkan oleh keputusan
Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut,
Direksi. Business judgment rule hanya akan
Pasal 80 ayat (4) UU PT, secara implisit,
melindungi
juga memberikan kemungkinan bagi Direksi
melaksanakan fiduciary duty-nya dengan
untuk menolak permintaan penyelenggaraan
itikad baik dan penuh tanggung jawab,
RUPS Luar Biasa dalam hal yang meminta
sehingga business judgment rule akan
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut
berperan dalam:
tidak dapat membuktikan secara sumir
Direksi
seorang
adanya kepentingan yang wajar untuk
pelanggaran.
tersebut
diperoleh
melalui
interpretasi
Direksi
Perseroan
dan
Direksi,
terjadi
yang memberikan kewenangan kepada ketua
keputusan Direksi.
negeri
untuk
menolak
apabila
terjadi
b. Membagi tanggung jawab di antara
penulis terhadap Pasal 80 ayat (4) UU PT
pengadilan
telah
a. Melindungi tanggung jawab pribadi
bahwa persyaratan telah dipenuhi dan
diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. Hal
yang
kerugian
c. Memberlakukan
manakala
Perseroan
akibat
pembenaran-
permohonan dalam hal pemohon tidak dapat
pembenaran terhadap keputusan bisnis
membuktikan
Direksi.
secara
sumir
bahwa
persyaratan telah dipenuhi dan pemohon
d. Mencegah
pengadilan-pengadilan
untuk mempertanyakan pengambilan 18
keputusan bisnis oleh Direksi, yang
2) Dilakukan dengan itikad baik.
diambil dengan itikad baik, tanpa
3) Dilakukan dengan tujuan yang
kepentingan pribadi, dan keyakinan
benar (proper purpose).
yang dapat dipertanggungjawabkan
4) Mempunyai
bahwa Direksi telah mengambil suatu
rasional.
keputusan
yang
menguntungkan
5) Dilakukan
Perseroan.
dengan
yang
kehati-hatian
(due care) seperti dilakukan oleh
e. Memberikan kepada
dasar-dasar
beban
pembuktian
orang yang cukup hati-hati pada
yang
menyangkal
posisi yang serupa.
pihak
berlakunya business judgment rule
6) Dilakukan dengan cara yang secara
bagi Direksi terhadap suatu keputusan
layak dipercayainya (reasonable
atau tindakan bisnis tertentu yang
belief) sebagai yang terbaik (best
mengatasnamakan Perseroan, untuk
interest) bagi Perseroan. Sebuah
membuktikan bahwa Direksi dalam
keputusan bisnis yang dilakukan
mengambil keputusan atau tindakan
oleh Direksi hanya dimengerti oleh
tidak mendasarkannya pada prinsip
pihak yang bergerak di bidang yang
fiduciary duty.
sejenis dan hakim tidak mungkin
f. Memberikan izin kepada pengadilan
mengerti substansi dan rasionalitas
untuk melakukan penilaian terhadap
di balik keputusan tersebut.
setiap keputusan dari Direksi, untuk memeriksa
dan
secara
tidak dilindungi oleh business judgment rule
obyektif terhadap kualitas keputusan
antara lain adalah jika tindakan atau
Direksi
keputusan
yang
meneliti
Beberapa tindakan Direksi yang
dilakukan
secara
Direksi
tersebut
didasarkan
limitatif. Penilaian tersebut tidak untuk
pada/mengandung suatu kecurangan atau
menilai sesuai atau tidaknya keputusan
lahir dari suatu conflict of interest tanpa
Direksi
suatu
dengan
kebijakan
bisnis,
keterbukaan
atau
merupakan
namun sepanjang untuk memutuskan
perbuatan melawan hukum atau menerbitkan
apakah keputusan Direksi tersebut
kerugian sebagai akibat kelalaian berat.
memenuhi syarat-syarat berikut:
Direksi yang melanggar fiduciary duty tidak
1) Sesuai berlaku.
dengan
hukum
yang
dilindungi oleh business judgment rule. Dengan kata lain, terjadi atau tidaknya 19
pelanggaran terhadap fiduciary duty oleh
kepentingan Perseroan yang menghendaki
Direksi dalam suatu Perseroan diukur
diselenggarakannya
dengan mempergunakan business judgment
tersebut,
rule, dengan memperhatikan kepentingan
prinsip business judgment rule, meskipun
Perseroan, pemegang saham Perseroan,
tindakan atau keputusan Direksi tersebut
khususnya pemegang saham minoritas, serta
telah menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, termasuk para kreditor. Sehubungan
dengan
tidak
akan
Dalam
RUPS
Luar
dilindungi
beberapa
Biasa
berdasarkan
kasus
di
luar
Indonesia, mengenai keputusan Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa
diselenggarakannya RUPS Luar Biasa oleh
atas
Direksi, akan memberikan peluang bagi
pengadilan-pengadilan berpendapat bahwa:
diajukannya gugatan melalui pengadilan
Jika alasan permintaan RUPS Luar Biasa
negeri terhadap Direksi oleh pemegang
tidak sah menurut hukum, Direksi berhak
saham, atas nama Perseroan, yang mewakili
untuk menolak permintaan tersebut, dan
paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian
RUPS
dari jumlah seluruh saham dengan hak
diselenggarakan berdasarkan alasan yang
suara,
ditolak
dengan
pokok
gugatan
adanya
kesalahan atau kelalaian Direksi
permintaan
Luar
pemegang
Biasa
tersebut.
tidak
Jika
sebagian
saham,
boleh
alasan
yang
permintaan RUPS Luar Biasa tidak sah
menimbulkan kerugian pada Perseroan.
menurut hukum, Direksi berhak menghapus
Direksi akan bertanggung jawab penuh
alasan yang tidak sah tersebut dari mata
secara pribadi atas kerugian Perseroan, jika
acara RUPS Luar Biasa, namun Direksi
gugatan tersebut dikabulkan.
harus menyelenggarakan RUPS Luar Biasa
Seperti
yang
telah
diuraikan,
untuk alasan yang sah lainnya.
business judgment rule akan melindungi
Perlindungan business
Direksi
melaksanakan
semakin nyata jika ternyata penolakan
fiduciary duty-nya. Keputusan Direksi yang
Direksi untuk menyelenggarakan RUPS
menolak atau tidak mau menyelenggarakan
Luar
RUPS Luar Biasa, setelah dengan penuh
Direksi bahwa:
telah
kecermatan dan kehati-hatian melihat serta menilai
bahwa
tidak
ada
urgensi
rule
tersebut
prinsip
Direksi dari tanggung jawab pribadi asalkan tersebut
judgment
melalui
akan
Biasa disebabkan oleh penilaian
a. Tidak adanya urgensi kepentingan Perseroan
yang
menghendaki 20
diselenggarakannya RUPS Luar Biasa
c. Tidak
tersebut.
mempunyai
benturan
kepentingan baik langsung maupun
b. Agenda rapat yang diminta untuk
tidak
langsung
dibahas atau disetujui dalam RUPS
pengurusan
Luar Biasa akan membawa dampak
kerugian.
buruk terhadap kepentingan Perseroan
d. Telah
atau bertentangan dengan hukum.
atas
yang
mengambil
tindakan
mengakibatkan
tindakan
untuk
mencegah timbul atau berlanjutnya
c. Permintaan RUPS Luar Biasa diajukan
kerugian tersebut.
secara bertentangan dengan hukum.
Di samping itu, Pasal 97 ayat (7) UU
d. Permintaan RUPS Luar Biasa tidak
PT juga memberikan peluang bagi Direksi
disertai dengan pembuktian secara
untuk mengajukan gugatan atas nama
sumir
Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Jika
bahwa
persyaratan
telah
dipenuhi dan adanya kepentingan yang
RUPS
wajar
memberhentikan Direksi akibat perubahan
untuk
diselenggarakannya
RUPS Luar Biasa.
Luar
Biasa
memutuskan
susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
Sehubungan dengan hal tersebut, jika
karena sifat hubungan Direksi dengan
terhadap Direksi diajukan derivative action
Perseroan adalah hubungan kontraktual yang
oleh pemegang saham, maka Direksi dapat
tidak melahirkan hubungan kerja, maka ia
berlindung pada prinsip business judgment
dapat
rule, yang dalam UU PT mengacu pada
tersebut, apabila keputusan RUPS Luar
ketentuan
yang
Biasa ternyata diambil bertentangan dengan
menentukan bahwa anggota Direksi tidak
prosedur sebagaimana diatur oleh UU PT
dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
dan/atau
anggaran
Perseroan apabila dapat membuktikan:
menang,
maka
Pasal
a. Kerugian
97
tersebut
ayat
(5)
bukan
karena
kesalahan atau kelalaiannya. b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
menggugat
keabsahan
dasar.
ada
dua
keputusan
Jika
Direksi
kemungkinan
keputusan yang dikeluarkan, yaitu: a. Pemberhentiannya batal demi hukum (seandainya
ada
prosedur
yang
diberhentikan
dan
dilanggar); atau b. Ia
tetap
memperoleh kompensasi (seandainya tidak ada prosedur yang dilanggar, 21
namun pemberhentiannya dilakukan
Penutup
dengan alasan yang tidak wajar).
Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Tanggung jawab Direksi atas pengurusan
Biasa
Perseroan harus didasarkan pada prinsip
sehubungan dengan beberapa hal tindakan
fiduciary duty, yang standarnya didasarkan
Perseroan
pada duty of care dan duty of loyalty.
waktunya, namun memerlukan persetujuan
Sedangkan untuk pembelaan Direksi yang
RUPS dalam pelaksanaannya. Tindakan
beritikad baik dapat dilindungi melalui
tersebut
prinsip business judgment rule.
anggaran
Fiduciary duty hanya dimiliki oleh
(RUPS
yang
seperti
LB)
diselenggarakan
bersifat
tidak
melakukan
dasar,
perubahan
pemberian
perusahaan,
tentu
jaminan penjaminan
Direksi yang memegang kebebasan cukup
kebendaan/pemberian
besar untuk menentukan jalannya Perseroan,
penjualan/pengalihan sebagian besar harta
sedangkan business judgment rule adalah
kekayaan PT, penggabungan, peleburan,
wujud pembelaan bagi Direksi apabila dia
pengambilalihan dan pemisahan Perseroan,
dituduh
atau permohonan kepailitan dan pembubaran
telah
mengambil
keputusan
bertentangan dengan fiduciary duty-nya. Relevansi pemberlakuan business judgment
agunan,
atau
PT. Berdasarkan
fiduciary
duty-nya,
rule terhadap pelaksanaan fiduciary duty
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS
tersebut adalah sepanjang Direksi masih
Tahunan, karena RUPS Tahunan merupakan
memiliki diskresi dan kewenangan penuh
wadah bagi Direksi untuk memberikan
dalam menentukan kebijakan menjalankan
laporan pertanggungjawaban Direksi atas
roda
business
pengurusan Perseroan kepada Perseroan
sia-sia
setiap tahunnya. Walaupun UU PT tidak
penerapannya jika dalam suatu Perseroan
secara tegas menyebutkan dalam pasal-
keputusan pemegang saham berpengaruh
pasalnya, penyelenggaraan RUPS LB juga
besar dalam Perseroan dan Direksi hanya
merupakan
pelaksana di lapangan, misalnya terdapat
diberikan oleh undang-undang dan/atau
seorang atau beberapa orang pemegang
anggaran
saham mayoritas yang bermaksud untuk
insidentil, dan Direksi bukan merupakan
mengendalikan jalannya Perseroan.
organ Perseroan yang mutlak berwenang
Perseroan.
judgment
rule
Sebaliknya, akan
menjadi
kewajiban
dasar.
menyelenggarakan
RUPS
RUPS
Direksi
LB
LB.
yang
sifatnya
Direksi, 22
dalam kedudukannya sebagai pengurus dan
Direksi
yang
mengeluarkan keputusan menolak untuk
mewakili
Perseroan,
memiliki
kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS LB
sewaktu-waktu
bila
diam-diam
telah
menyelenggarakan RUPS LB.
kepentingan
Perseroan menghendakinya.
secara
Kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa merupakan fiduciary duty
Sebagai pengurus dan yang mewakili
Direksi, maka Direksi yang menolak atau
PT, Direksi memiliki tanggung jawab
tidak mau menyelenggarakan RUPS Luar
berdasarkan fiduciary duty dalam memenuhi
Biasa telah melanggar fiduciary duty-nya.
kewajibannya menyelenggarakan RUPS LB.
Namun yang menjadi perhatian adalah
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS LB
bagaimana halnya dengan Direksi yang
sewaktu-waktu dengan penuh itikad baik,
menolak atau tidak mau menyelenggarakan
kepedulian,
loyalitas
terhadap
RUPS Luar Biasa setelah dengan penuh
kepentingan
Perseroan
kecermatan dan kehati-hatian melihat tidak
menghendaki diselenggarakannya RUPS LB
adanya urgensi kepentingan Perseroan yang
tersebut.
menghendaki
Perseroan,
dan bila
diselenggarakannya
RUPS
Business judgment rule lahir sebagai
Luar Biasa tersebut. Sehubungan dengan hal
akibat telah dilaksanakannya fiduciary duty
tersebut, Direksi dapat dikategorikan sudah
oleh
melaksanakan fiduciary duty-nya, meskipun
Direksi.
RUPS
LB
mengandung
kepentingan subyektif pemegang saham,
Direksi
namun
mengeluarkan keputusan untuk menolak
mayoritas
kehendak belum
pemegang tentu
didukung
saham oleh
secara
diam-diam
menyelenggarakan
saham minoritas, dan belum tentu terbaik
diajukannya
untuk Perseroan. Direksi yang menolak atau
Direksi.
tidak mau menyelenggarakan RUPS LB
Apabila Direksi pada saat mengambil
setelah dengan penuh kecermatan dan
keputusan
kehati-hatian menilai bahwa tidak ada
pertimbangan yang matang, dengan itikad
urgensi
baik dan penuh tanggung jawab, maka,
yang
terbuka
Biasa.
Dalam
Perseroan
ini
Luar
pemegang saham lain, terutama pemegang
kepentingan
hal
RUPS
telah
derivative
telah
kemungkinan
action
terhadap
melakukannya
dengan
menghendaki diselenggarakannya RUPS LB
mengingat suasana bisnis
tersebut
dengan
ketidakpastian,
seandainya
keputusan
tersebut
merugikan
dapat
dikategorikan
sudah
melaksanakan fiduciary duty-nya, meskipun
ternyata
yang penuh
23
Perseroan, Direksi tidak akan dituntut secara pribadi,
melainkan
sampai
batas-batas
tertentu masih dapat ditoleransi. Direksi tidak boleh dibebani harus mendapat untung, mengingat bisnis merupakan pekerjaan yang memiliki
risiko.
Dalam
hal
tersebut,
Perseroan juga harus ikut menanggung kerugian. Dengan kata lain, Perseroan juga harus
siap
menanggung
risiko
bisnis,
termasuk risiko kerugian. Ini adalah konsep business judgment rule. Business
judgment
rule
akan
melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi
asalkan
Direksi
tersebut
telah
melaksanakan fiduciary duty-nya, meskipun tindakan atau keputusan Direksi tersebut telah
menimbulkan
kerugian
pada
Perseroan. Business judgment rule akan melindungi Direksi dari derivative action oleh pemegang saham
atas keputusan
penolakan Direksi untuk menyelenggarakan RUPS LB.
24
