Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilukada Aceh 2012

Jurnal POLITEIA|Vol.6|No.1|Januari 2014 ISSN: 0216-9290 Afdhal Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilukada Aceh 2012

Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilukada Aceh 2012 AFDHAL Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8220760 Email: [email protected]

Diterima tanggal 28 Agustus 2013/Disetujui tanggal 12 November 2013 Local Election is a process of manifestation the democracy in regional levels in order to select the head of the region directly by the citizens to look for a leader that they want. This is study about Analysis of Aceh Party's Strategy on Aceh Local Election 2012 (Pemilukada Aceh 2012). There are five candidates spesifically: Tgk. Ahmad Tajuddin and Ir. Suriansyah, Irwandi Yusuf and Muhyan Yunan, Prof. Darni Daud and DR. Ahmad Fauzi, Muhammad Nazar, S.Ag. and Ir. Nova Iriansyah, Dr. Zaini Abdullah and Muzakkir Manaf. Aceh Election in 2012 was won by dr. Zaini Abdullah and Muzakkir Manaf (ZIKIR). This study mainly disscusses about strategies Aceh Party in the process of winning dr. Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf on the Local Election 2012. This sudy using institutional approach and collecting data is using interviews techniques also library research. There are three strategies used by Aceh Party in the process of winning dr. Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf on the Local Election 2012. First, internal consolidation; Second, optimizing KPA; Third, developing the personal image of ZIKIR. Keywords: Local Election, Local Political Party, Aceh Party. Pendahuluan Indonesia sebagai negara penganut demokrasi, sudah tentu melaksanakan Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Didalam Pemilu, hak-hak dan aspirasi rakyat dapat disalurkan secara langsung dan bebas.

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hal. 105.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia tidak terbatas hanya dalam penentuan pemimpin negara saja. Tetapi Pemilu juga diperuntukkan bagi warga negara untuk memilih secara langsung wakilnya di daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakanlah Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Pemilukada merupakan sebuah proses perwujudan demokrasi di tingkatan daerah dalam rangka memilih kepala daerah secara langsung oleh warganya untuk mencari sosok pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Aturan mengenai pemilihan kepala daerah pertama kali diatur dalam Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat 1 yang mengatakan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, ra-

9

Jurnal POLITEIA|Vol.6|No.1|Januari 2014 ISSN: 0216-9290 Afdhal Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilukada Aceh 2012 hasia, jujur dan adil”. 2 Kemudian dilanjutkan pada pasal 2 yang berbunyi “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. 3 Undang-undang ini kemudian direvisi berbagai penjelasan teknisnya dalam PP Nomor 6 tahun 2005. Maka sejak tahun 2005 pelaksanaan Pemilukada pertama kali dilaksanakan di Indonesia. 4 Berdeda dengan provinsi lain di Indonesia, Pemilukada di Aceh tidak hanya diikuti oleh partai politik nasional saja, tetapi juga partai politik lokal. Hal ini disebabkan adanya aturan/regulasi mengenai Pemilukada untuk daerah Aceh yang diatur dalam Undangundang RI No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 67 ayat 1 yaitu: 5 Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh: a. partai politik atau gabungan partai politik; b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal; c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau d. perseorangan. Kondisi kekhususan ini tidak terlepas dari kondisi Aceh sebagai daerah yang dilanda konflik. Pada tanggal 15 Juni 2005 terjalin perjanjian damai antara kedua belah pihak yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinski, Finlandia. Nota kesepahaman tersebut memuat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Aceh salah satu diantaranya tentang partisipasi politik yang didalamnya memuat tentang pengaturan pembentukan partai poli-

2

Undang-undang Otonomi Daerah, Bandung: Fokusmedia, 2008 hal. 46-47. 3 Ibid, hal. 47. 4 Joko J Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Semarang: LP3M Universitas Wahid Hasyim, 2005, hal. 120. 5 Undang-undang No 11 tentang Pemerintahan Aceh, diakses melalui http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_11_200 6.pdf diakses pada tanggal 01 Agustus 2012 pukul 14.10 WIB.

10

tik lokal (Partai Lokal). 6 Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan damai tersebut, maka pada tanggal 1 Agustus 2006 ditandatanganilah Undang-undang No. 11 tentang Pemerintahan Aceh oleh Presiden RI. Merujuk pada aturan diatas, maka dalam Pemilukada di Aceh diperbolehkan keikutsertaan partai lokal. Keikutsertaan partai lokal pada Pemilukada Aceh ini menunjukkan perbedaan yang cukup menonjol dengan pemilukada di daerah lainnya, dimana di daerah lain tidak ada aturan yang memperbolehkan keikutertaan partai lokal dalam pelaksanaan Pemilukada. Pada Pemilkuada 2012 baru diperbolehkan keikutsertaan partai lokal di Aceh. Pemilukada ini diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon gubernur-wakil gubernur Aceh yang berasal dari gabungan partai politik nasional, partai politik lokal dan dari pasangan calon independen bahkan gubernur incumbent juga ikut serta. Setelah beberapa kali mengalami penundaan akibat konflik regulasi, akhirnya pada tanggal 9 April 2012 Pemilukada Aceh dilaksanakan. Ternyata dimenangkan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari yang diusung oleh Partai Aceh dr. Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf mengalahkan 4 pasangan yang lain termasuk incumbent. Pasangan yang mengusung tagline ZIKIR (ZaIni dan muzakKIR) tersebut, mendominasi hampir seluruh wilayah Aceh dengan total perolehan suara 1,327,695 (55.78%). Hasil perolehan ini menunjukkan suatu keunikan, dimana pemenang Pemilukada kali ini berasal dari partai politik lokal yang sejatinya adalah “pendatang baru” dalam pesta demokrasi daerah di Aceh dan merupakan partai lokal satu-satunya di Indonesia. Apalagi pesaing mereka adalah incumbent yang pada Pemilukada terdahulu merupakan calon gubernur yang diusung oleh GAM (cikal bakal Partai Aceh). Studi ini membahas kemenangan pasangan dr. Zaini Abdullah-

6

Partai politik lokal di Aceh diakses melalui http://rumahkuindonesia.blogspot.com/2011/11/p artai-politik-lokal-di-Aceh.html diakses pada tanggal 07 Agustus 2012 pukul 12.16 WIB.

Jurnal POLITEIA|Vol.6|No.1|Januari 2014 ISSN: 0216-9290 Afdhal Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilukada Aceh 2012 Muzakkir Manaf pada Pemilukada Aceh 2012. Metode Studi ini dilakukan dengan pendekatan kelembagaan. Fokusnya pada Partai Aceh sebagai peserta pemilu pada pemilukada Aceh pada tahun 2012. Metode pengumpulan data dengan teknik penelitian lapangan. Data dalam studi ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Tahap Pemilukada Aceh Proses pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Aceh ternyata tidak berjalan mulus sesuai rencana. Banyak konflik yang mewarnai perjalanan Pemilukada d provinsi ini. Kondisi keamanan yang terus memburuk membuat KIP terus menerus melakukan pengunduran tanggal pelaksanaan Pemilukada. Konflik bermula saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus pasal 256 Undangundang No. 11/2006 atau Undang-undang Pemerintahan Aceh yang menolak jalur perorangan. Pasal tersebut dianggap MK mendiskriminasi hak-hak individual untuk berpartisipasi dalam politik. Pengahapusan pasal itu diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk kembali maju dalam Pilkada dari jalur perorangan. Namun atas keputusan MK itu, Partai Aceh kemudian menggugat MK untuk membatalkan keputusan yang memperbolehkan adanya calon independen dalam Pilkada Aceh 2011. Partai Aceh menilai, uji materi pasal 256 UU PA (calon independen) bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan konflik regulasi di Aceh jelang Pemilukada. Akibat konsekuensi mempertahankan keutuhan UU PA, partai Aceh tidak memajukan satupun calon Gubernur, Bupati dan Walikota ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Partai Aceh terus melakukan upaya hukum untuk membatalkan putusan MK pada pasal 256 UU PA dan mendesak eksekutif dan KIP Aceh membatalkan Pemilukada karena tidak dasar hukum. Dilain pihak, DPRA menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pasal 256 UUPA yang mengatur tentang calon independen hanya berlaku sekali pada Pilkada 2006 bertentangan dengan pasal 269

ayat 3 UUPA. Menurut DPRA, putusan MK tentang permohonan judicial review (JR) Pasal 256 UUPA sama sekali tidak pernah melibatkan DPRA, sebagaimana diamanatkan pasal 269 ayat 3 UUPA, yang menyatakan bahwa setiap perubahan terhadap isi UUPA harus dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan DPR Aceh. 7 Kemudian DPRA secara aklamasi menolak memasukkan calon independen sebagai Gubernur/Wakil Gubernur dan kepala daerah Aceh dalam qanun Pemilukada. Pada 28 juni 2011, Qanun Pemilukada Aceh 2011 disetujui DPRA tanpa mengakomodir klausul jalur perorangan didalamnya. Partai Aceh akan menyetujui Raqan Pemilukada disahkan menjadi Qanun Pemilukada Aceh 2011 asalkan tanpa klausul perorangan didalamnya. Kemudian qanun pemilukada harus pula mengatur tentang penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Agung, bukan di Mahkamah Konstitusi. 8 Pada tahap ini, Irwandi Yusuf pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Aceh menolak untuk menandatangani keputusan tersebut dimana ia menjadi salah satu calon yang akan maju kembali melalui jalur perorangan. Otomatis, terjadi dead-lock sehingga KIP Aceh terpaksa menunda pelaksanaan pemilukada yang seharusnya dilaksanakan pada bulan November 2011. KIP Aceh pada awalnya merencanakan jadwal pelaksaanaan pesta demokrasi bagi warga Aceh tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 14 November 2011. Namun, keputusan tersebut diubah menjadi tanggal 16 Februari 2012. Pengunduran jadwal Pemilukada di Aceh sebagian besar disebabkan karena kondisi keamanan di Aceh yang dinilai tidak cukup kondusif untuk melaksanakan Pemilukada. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) turun tangan untuk memutuskan tanggal pelaksanaan Pemilukada Aceh. MK kemudian memutuskan Pemilukada Aceh dilaksanakan selambat-lambatnya pada 9 April 2012.

7

http://politik.kompasiana.com/2011/10/23/konfli k-regulasipilkada-aceh-2011-02011.html. 8 http://politik.kompasiana.com2012/01/05/antaraharapan-optimisme-dan-realitas.html

11

Jurnal POLITEIA|Vol.6|No.1|Januari 2014 ISSN: 0216-9290 Afdhal Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilukada Aceh 2012 Penetapan jadwal baru itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KIP Aceh Nomor 31 tahun 2012 tentang perubahan kelima atas keputusan Nomor 1 Tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Provinsi Aceh. Berdasarkan surat keputusan di atas, pelaksanaan Pemilukada Aceh terbagi menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama meliputi pemutakhiran data dan daftar pemilih. Pencatatan dan penetapan data pemilih tambahan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2012 hingga 15 Februari 2012. Kemudian data yang telah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut diumumkan pada tanggal 19 Februari 2012 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selanjutnya oleh PPS, pada tanggal 20 sampai 25 Februari 2012, Daftar Pemilih Tetap disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KIP Aceh. Tahapan kedua adalah pencalonan. Dalam tahap ini, setiap pasangan calon yang ingin ikut serta dalam Pemilukada boleh mendaftarkan diri baik diajukan dari partai politik, perseorangan ataupun gabungan partai politik dan perseorangan. Pedaftaran calon dibuka mulai tanggal 17 hingga 24 Januari 2012. Dalam tahap ini juga dilakukan penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon, termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kab/kota. Pemeriksaan kelengkapan dan/atau perbaikan surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan syarat baru (parpol/gabungan parpol) beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan),sesuai dengan Vide Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i dalam UU No.12/2008 dilakukan pada tanggal 15 hingga 28 Februari 2012. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari hingga 20 Februari 2012 dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes uji baca Al-Quran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KIP Aceh beserta penyampaian hasil kedua tes. Setelah itu, KIP Aceh kembali melakukan penelitian dan verifikasi ulang kelengkapan dan perbaikan per-

12

syaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian dalam rentang tanggal 29 Februari hingga 6 Maret 2012. Hingga kemudian pasangan calon yang memenuhi persyaratan diumumkan pada tanggal 7 Maret 2012. Selanjutnya dilakukan penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 8 Maret 2012. Dan pada tanggal 9 Maret 2012 KIP Aceh mengumumkan secara resmi urutan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh. Berikut urutan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang telah melalui berbagai tahapan tes dan verifikasi. Tabel 1 Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pemilukada 2012 No Urut Nama Calon 1. Tgk. Ahmad Tajuddin – Ir. Suriansyah 2. Drh. Irwandi Yusuf – Muhyan Yunan 3. Prof. Darni Daud – DR. Ahmad Fauzi 4. Muhammad Nazar, S.Ag – Ir. Nova Iriansyah 5. Dr. Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf Sumber: http://kip-Acehprov.go.id/calonkepala-daerah-untuk-pemilukadaAceh 2012.html

Tahapan selanjutnya adalah pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS dan TPS. Juga PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara kepada KIP Kabupaten/Kota. Tahap ini dilakukan pada tanggal 10-27 Maret 2012. Kemudian tahapan keempat diisi dengan kegiatan kampanye. Tahapan ini meliputi pertemuan antar peserta Pemilukada tentang pelaksanaan Kampanye, kemudian kegiatan kampanye itu sendiri dan masa tenang. pertemuan antar peserta Pemilukada tentang pelaksanaan Kampanye dilakukan pada tanggal 14-21 Maret 2012. Kemudian dalam rentang waktu dimulai dari tanggal 22 Maret hingga 5 April 2012 kampanye dilaksanakan. Setelah kampanye selesai dilaksanakan, dua hari sesudah kampanye dinyatakan sebagai masa tenang.

Jurnal POLITEIA|Vol.6|No.1|Januari 2014 ISSN: 0216-9290 Afdhal Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilukada Aceh 2012 Tahap kelima ataupun tahapan terakhir dari proses Pemilukada Aceh ini adalah masa pencoblosan. Masa pencoblosan meliputi pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan secara serentak di seluruh Provinsi Aceh. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 April 2012. Adapun hasil perolehan suara di seluruh Provinsi Aceh adalah kemenangan mutlak diraih oleh pasangan nomor urut 5 yaitu pasangan dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf dengan perolehan suara 1.327.695 suara atau setara dengan 55,78% dari jumlah pemilih. Kemenangan mutlak pasangan ZIKIR terjadi di beberapa daerah yang menang merupakan daerah-daerah basis GAM. Daerah tersebut antara lain, Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Timur. Sementara itu, di daerah-daerah lain yang bukan merupakan basis GAM, meskipun pasangan ZIKIR tidak memperoleh kemenangan, namun jika diibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilukada tahun ini mengalami peningkatan. Strategi Politik Partai Aceh Strategi politik merupakan usaha-usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam bidang politik 9. Dalam proses pemenangan Partai Aceh juga melakukan manuver-manuver dalam membangun serta menjalankan strategi-strategi politiknya. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Partai Aceh dalam menghadapi Pemilukada Aceh 2012. Pertama, konsolidasi internal. Ketika internal sudah kuat dan matang maka dalam pemenangan akan lebih mudah, seperti yang disampaikan Kamaruddin SH, “Yang pertama dilakukan adalah konsolidasi internal. Konsolidasi internal ini untuk mengidentifikasi faksi-faksi politik di internal. Karena memang dalam komunikasi politik tidak bisa dinafikan suatu keniscayaan adanya faksionalisasi. Jadi kita untuk mengukur kadar politik pemenangan, kita jelas mengidentifikasi faksi mana yang tidak mendukung. Dan kemudian setelah konsolidasi dan mengidentifikasi itu kita melakukan pember-

9

http://anneahira.com/strategi-politik.htm, diakses pada tanggal 20 Juni 2013 pada pukul 22.28 WIB

sihan di internal. Jadi jelas dia berkiblat kemana……….. 10.”

Hal ini juga dipertegas oleh Kausar yang dimana adalah Sekretaris pemenangan Partai Aceh, “Persiapan awal adalah Konsolidasi kader dan simpatisan partai, mengkonsolidasikan kader dan simpatisan partai untuk loyal dan bertanggung jawab terhadap pemenangan pasangan ZIKIR. Mengingat jika dilihat secara esensinya ada dua calon dari GAM. Yaitu Irwandi dan pasangan ZIKIR. Karena pada dasarnya Irwandi dan timnya juga merupakan eks-kombatan GAM. Konsolidasi ini juga dilakukan dalam bentuk “membersihkan” para kader ataupun anggota KPA yang pro terhadap Irwandi, kemudian digantikan dengan kader yang loyal terhadap PA dan pasangan ZIKIR 11.”

Proses konsolidasi internal ini dilakukan dalam rangka untuk “membersihkan” kubu Irwandi Yusuf dari tubuh Partai Aceh. Seluruh kader-kader partai Aceh maupun Komite Peralihan Aceh (KPA) yang dianggap loyal terhadap Irwandi Yusuf diganti. Seperti yang terjadi terhadap beberapa pimpinan KPA yang meliputi wilayah Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Aceh Tenggara. Langkah ini dianggap efektif karena tindak lanjut dari kebijakan ini adalah memberikan cap atau simbol kepada para pembelot yang sudah terang-terangan mendukung Irwandi Yusuf dan kader yang dipecat dengan istilah “pengkhianat”. Jadi kader-kader yang masih berada diinternal terpacu untuk solid, kompak dan serius untuk memenangkan pasangan yang diusung oleh partai, yaitu pasangan ZIKIR. Kesolidan kader ini modal paling utama dalam rangka untuk menjalankan strategi-stretagi yang telah disusun seperti strategi membangun citra ketokohan. Kedua, mengoptimalisasikan Komite Peralihan Aceh (KPA). KPA merupakan suatu wadah yang lahir pasca damainya antara GAM dengan Pemerintah RI sebagai wadah transisi eks-kombatan GAM ke masyarakat

10

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Partai Aceh Kamaruddin, SH pada tanggal 10 Mei 2013 di Kota Banda Aceh 11 Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemenangan Pusat Partai Aceh 2012, Kausar pada tanggal 09 Mei 2013 di Medan

13

Jurnal POLITEIA|Vol.6|No.1|Januari 2014 ISSN: 0216-9290 Afdhal Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilukada Aceh 2012 sipil biasa 12. Proses pemenangan Partai Aceh tidak luput dari peran KPA. Karena KPA melihat dalam proses penegakan poin yang disepakati dalam MoU Helsinki, itu dipegang teguh oleh Partai Aceh, dan perjuangan itu secara menerus di kumandangkan oleh Partai Aceh. Apalagi jika kita melihat, tokoh yang diusung adalah ketua KPA yaiu Muzakkir Manaf. Tidak bisa dipungkiri pula, selain dari kepatuhan KPA terhadap keputusan partai, ketokohan Muzakkir Manaf yang merupakan pejuang Aceh yang juga berjuang bersama para eks-kombatan ini, memunculkan loyalitas yang lebih dari anggota KPA. seperti yang disampaikan Kamaruddin SH : “ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. KPA ini kan GAM. Panglima GAM itu ada di Muzakkir Manaf, sedangkan dr. Zaini kan dianggap orang tua yang mendedikasi perjuangan ini untuk orang Aceh. Tapi memang sosok yang alat kekuatan mobilisasi politik yang real itu Muzakkir Manaf. Mengapa? Karena dia adalah seorang panglima. Orang PA dan KPA itu adalah orang yang sama, yaitu orang GAM. Dan itu komandannya adalah Muzakkir Manaf. Tidak bisa dipisahkan. Figur memang menentukan, tapi kalau tidak ada struktur dia juga tak akan mampu. Jadi itu dua hal yang tidak bisa dinafikan. Mereka saling keterkaitan 13.”

KPA merupakan mesin politik yang berpengaruh dalam pemenangan pasangan ZIKIR. Melalui momen-momen kampanye, kaderkader KPA menjadi alat mobilisasi massa utama. Dalam hal ini, KPA mampu menjadikan setiap momen kampanye dihadiri oleh mayoritas penduduk setempat. Sehingga kampanye-kampanye lebih mendominasi dalam penggalangan massa dibandingkan kampanye pasangan lain. Hal ini memunculkan image di masyarakat bahwa pasangan ZIKIR lah yang akan lebih banyak dipilih oleh rakyat Aceh pada hari pemilihan. Kondisi ini juga mendorong pemilih mengambang (swing voter) untuk kemudian menjatuhkan pilihan kepada pasangan ZIKIR. Seperti yang dikemukakan oleh DR. M. Nazaruddin berikut: “….ada kecenderungan pemilih untuk memilih yang menang.Sayamengkategorikan pemilih ini kategori pemilih egoistik. Saya ingin menjadi

bagian yang pemenang ya memilih yang menanglah. Maka semua partai harus mengklaim bahwa kami pemenang. Salah satu caranya adalah dengan memobilisasikan massa yang banyak 14.”

Selain sebagai alat mobilisasi, KPA juga sebagai alat pengkondisian masyarakat Aceh yang traumatik ketika Aceh di terpa konflik, untuk memilih pasangan yang diusung oleh KPA, dengan pertimbangan takut konflik, karena menurut mereka jika pasangan yang diusung KPA tidak menang, maka akan diprediksi bisa mengakibatkan konflik kembali. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses transisi diri ke dalam masyarakat, khususnya dalam proses kampanye ini KPA masih cenderung melakukannya dengan cara-cara militeristik. Walaupun tidak ada perintah dari atasan, akan tetapi kecenderungan ini sedikit banyaknya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan ZIKIR. Ketiga, penguatan citra ketokohan. Partai Aceh memfokuskan pencitraan kepada personal dan tokoh yang hendak diusungnya. Konstruksi citra dalam komunikasi politik di partai Aceh ini termasuk dalam kategori “hal yang sadar”. Dengan kemasan yang menarik dan pesan-pesan yang tersirat yang dapat diterima masyarakat Aceh. Pencitraan ini sangat dibutuhkan setiap partai dalam memenangkan pilkada dan itu juga terlihat jelas dengan partai Aceh, Seperti yang disampaikan oleh DR. Muhammad Nazaruddin (Akademisi/Tokoh Masyarakat Aceh) : “kemenangan ini betul-betul kemenangan simbolik. Simbolik ini apa maksudnya? Masyarakat itu memaknai kehadiran Zikir di panggung perpolitikan Aceh dalam konteks tadi saya mengatakan wujud perjuangan masih ada ekspektasi masyarakat ini adalah bagian lain dari strategi perjuangan 15.”

Kesakralan warna bendera Partai Aceh juga melekat pada sosok Mualem (Muzakkir Manaf) di sebagian besar masyarakat Aceh, sehingga keseluruhan identitas kepartaian dan perjuangan GAM itu melekat pada diri mua14

12

Visi & Misi dr. H. Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf, hal. 27 13 Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Partai Aceh Kamaruddin, SH pada tanggal 10 Mei 2013 di Kota Banda Aceh

14

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Aceh/Akademisi Dr. Muhammad Nazaruddin pada tanggal 10 April 2013 di Lhokseumawe 15 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Aceh/Akademisi Dr. Muhammad Nazaruddin pada tanggal 10 April 2013 di Lhokseumawe

Jurnal POLITEIA|Vol.6|No.1|Januari 2014 ISSN: 0216-9290 Afdhal Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilukada Aceh 2012 trakan sosok mualem untuk mengalahkan Irwandi Yusuf. 17”

lem. Seperti yang diuatarakan oleh Kamaruddin SH : “ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. KPA ini kan GAM. Panglima GAM itu ada di Muzakkir Manaf, sedangkan dr. Zaini kan dianggap orang tua yang mendedikasi perjuangan ini untuk orang Aceh. Tapi memang sosok yang alat kekuatan mobilisasi politik yang real itu Muzakkir Manaf. Mengapa? Karena dia adalah seorang panglima. Orang PA dan KPA itu adalah orang yang sama, yaitu orang GAM. Dan itu komandannya adalah Muzakkir Manaf. Tidak bisa dipisahkan 16.“

Selain itu, sosok mualem ini juga sosok yang dianggap mampu mengalahkan kepopuleran Irwandi Yusuf. Sebagaimana diketahui Irwandi Yusuf merupakan calon incumbent yanng mencalonkan lagi sebagai Gubernur Aceh. Posisi ini tentunya sangat menguntungkan Irwandi Yusuf, selain sebagai incumbent dia juga sebagai tokoh yang mewakili simbol-simbol perjuangan GAM dimata masyarakat Aceh. Kondisi diatas membuat pihak Partai Aceh merasa memiliki calon pesaing yang kuat, apalagi pesaingnya adalah “mantan” saudara kandungnya. Salah satu caranya adalah dengan menjegal pencalonannya melalui jalur independen sebagaimana yang diungkapkan oleh Kausar: “....Sebenarnya alasan penolakan mengenai calon independen tersebut juga salah satu strategi kami untuk menghambat majunya Irwandi pada Pemilukada 2012. Karena pada saat itu, Irwandi masih memiliki segalanya seperti uang, jabatan, dan kolega seperti yang saya maksudkan tadi sehingga kans dia untuk menang sangat besar. Walaupun akhirnya tuntutan kami mengenai penolakan adanya calon independen tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat, namun jeda waktu yang panjang antara jadwal yang telah ditentukan semula sampai dengan tanggal 9 April 2012 kami manfaatkan segala opini dan wacana berkembang yang menyudutkan incumbent. Karena kami memainkan opini di masyarakat bahwa kamilah yang melahirkan UUPA dan yang menjaga UUPA. Di luar kami adalah orang yang tidak menjaga keutuhan UUPA. Tanpa harus diajarkan kepada masyarakat opini yang menyudutkan Irwandi itu lahir seperti Irwandi adalah penghianat dan kami adalah amanat MoU Helsinski. Dan itu terjadi secara massif di masyarakat. Pada level inilah energi kami sangat terkuras dan strategi tersebutlah yang kami gunakan untuk menci-

16

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Partai Aceh Kamaruddin, SH pada tanggal 10 Mei 2013 di Kota Banda Aceh

Penjegalan Irwandi ini dilakukan melalui rapat DPRA menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai diperbolehkannya keikutsertaan calon independen pada Pemilukada Aceh 2012. Ternyata penolakan keikutsertaan calon Gubernur Aceh melalui jalur independen tidak hanya disetujui oleh Partai Aceh, namun juga disetujui oleh seluruh partai nasional. Kondisi ini juga membuat posisi Irwandi Yusuf makin terjepit, sehingga Muzakir Manaf secara perlahan mulai naik elektabilitasnya. Penutup Proses kemenangan yang didapatkan oleh partai Aceh yang mengusung pasangan ZIKIR sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh pada Pemilukada Aceh 2012 lalu, tidak luput dari citra sosok mualem sebagai figur yang paling mewakili perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan tokoh yang dianggap mampu mengalahkan kepopuleran Irwandi Yusuf. Terdapat tiga strategi yang digunakan oleh Partai Aceh dalam proses pemenangan pasangan dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf pada Pemilukada Aceh 2012. Pertama, konsolidasi internal; Kedua, dengan mengoptimalisasikan lembaga KPA; Ketiga, membangun citra ketokohan dari pasangan ZIKIR. Daftar Pustaka http://anneahira.com/strategi-politik.htm, diakses pada tanggal 20 Juni 2013 pada pukul 22.28 WIB http://politik.kompasiana.com/2011/10/23/konflik -regulasipilkada-aceh-2011-02011.html. http://politik.kompasiana.com2012/01/05/antaraharapan-optimisme-dan-realitas.html Partai politik lokal di Aceh diakses melalui http://rumahkuindonesia.blogspot.com/201 1/11/partai-politik-lokal-di-Aceh.html diakses pada tanggal 07 Agustus 2012 pukul 12.16 WIB. Prihatmoko, Joko J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Semarang: LP3M Universitas Wahid Hasyim.

17

Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemenangan Pusat Partai Aceh 2012, Kausar pada tanggal 09 Mei 2013 di Medan

15

Jurnal POLITEIA|Vol.6|No.1|Januari 2014 ISSN: 0216-9290 Afdhal Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilukada Aceh 2012 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-undang Otonomi Daerah, Bandung: Fokusmedia, 2008 Undang-undang No 11 tentang Pemerintahan Aceh Visi & Misi dr. H. Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf, hal. 27 Wawancara dengan Wakil Ketua Partai Aceh Kamaruddin, SH pada tanggal 10 Mei 2013 di Kota Banda Aceh Wawancara dengan Sekretaris Pemenangan Pusat Partai Aceh 2012, Kausar pada tanggal 09 Mei 2013 di Medan Wawancara dengan tokoh masyarakat Aceh/Akademisi Dr. Muhammad Nazaruddin pada tanggal 10 April 2013 di Lhokseumawe

16