ANALISIS SPI DALAM SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN RETRIBUSI POTONG HEWAN PADA UPACARA ADAT TORAJA UTARA Oleh : ADERATY YANCES NIM : 232008141
KERTAS KERJA Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Guna Memenuhi Sebagian dari Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS
: EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2013
i
ii
iii
MOTTO
‘‘Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah”. (Roma 8:28)
GOD didn't promise days without pain, but He did promise strength for the days and light for the ways...
iv
ABSTRACT Traditional ceremony in North Toraja contributed significantly to the local revenue through the collection of levies Slaughter. Society signals the presence of a large leakage of opportunities within the system of acceptance of such levy, but there are studies that concluded the absence of flaws in the system. The study was conducted to analyze the internal control system within the revenue accounting system of slaughter levy with different data collection methodologies with previous research. Data obtained from the Department of Revenue, Finance and Asset Management Area (DPPKAD) through the study of documents and interviews with related officer. In addition, the primary data obtained by observation on cultural activities in three different village. The Data were analyzed qualitatively by identifying the presence of SPI refers to the characteristics of good SPI. The results showed the Slaughter Levy Revenue System performed with sub-systems, ie Slaughter Levy Revenue sub System Based on Letter of Permission, specifically for Buffalo, Slaughter Levy Revenue sub System for animals that have not been listed in the abattoir's license. Internal Control Systems in Revenue Slaughter Levy is still relatively weak, due to the use of authority, division of duties, and independent checks that have not been fully implemented. Similarly, the use of documents and security of assets that are not yet adequate. Relevant parties need to make improvements to increase revenue SPI slaughter levy in North Toraja Key Words : SPI, Slaughter Levy Revenue System, Levies Revenue Accounting Slaughter system, North Toraja Traditional Ceremony
v
SARIPATI Upacara adat di Toraja Utara memberikan sumbangan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, melalui pemungutan Retribusi Potong Hewan. Masyarakat mensinyalir adanya peluang kebocoran yang besar dalam sistem penerimaan retribusi tersebut, namun terdapat penelitian yang menyimpulkan tidak adanya kelemahan dalam sistem tersebut. Penelitian dilakukan untuk menganalisis Sistem Pengendalian Intern dalam sistem akuntansi penerimaan dari retribusi potong hewan tersebut dengan metodologi pengumpulan data yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melalui studi dokumen dan wawancara kepada petugas terkait. Selain itu data primer diperoleh dengan cara observasi pada kegiatan adat di tiga Desa yang berbeda. Data dianalisis secara kualitatif yakni dengan mengidentifikasi keberadaan SPI mengacu pada karakteristik SPI yang baik. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan dapat dikategorikan kedalam dua sub sistem yaitu sub Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan Berdasarkan Surat Izin pemotongan hewan, dan sub Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan untuk hewan yang belum tercantum dalam Surat Izin pemotongan hewan. Sistem Pengendalian Intern dalam Penerimaan Retribusi Potong Hewan masih tergolong lemah karena penggunaan wewenang, pembagian tugas, dan pengecekan independen yang belum sepenuhnya dijalankan. Demikian pula penggunaan dokumen dan pengamanan aktiva yang belum memadai. Pihak terkait perlu melakukan perbaikan untuk meningkatkan SPI penerimaan retribusi potong hewan di Toraja Utara.
Kata kunci: SPI, Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan, Sistem Akuntansi Penerimaan Retribusi Potong Hewan, Upacara Adat Toraja Utara.
vi
KATA PENGANTAR
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Penerimaan Retribusi
Potong Hewan.
Kemudian
menganalisis kelemahan SPI dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Retribusi Potong Hewan. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan penelitian yang akan datang. Dalam penyusunan kertas keja ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi, untuk itu penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi.
Salatiga, Mei 2013
Penulis
vii
UCAPAN TERIMAKASIH Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus untuk pertolongan dan penyertaan_Nya yang begitu nyata melalui berkat-berkatNya yang luar biasa sehingga saya dimampukan untuk menyelesaikan tulisan ini. Terimakasih untuk kedua orang tua saya “Indo’ dan Papa’ances” kalian adalah sumber kebahagiaan ku di dunia ini. Lendu’ kupakaboro’ komi... Berkat doa, dukungan dan pelukan kasih kalian dari jauh yang membuat saya mampu melewati setiap kegalauan dalam penyelesaian tulisan ini. Untuk ketiga kakak perempuan ku yang cantik dan luar biasaaaa : “Kiki (indo’aurel), Ema (bu’pendeta), dan Eka (indo’angel) juga untuk ketiga kakak ipar ku : Pong aurel, Pong angel, dan kak Apri. Terimakasih untuk setiap semangat dan perhatiannya..terimakasih sudah menjadi sponsor utama buat saya dalam pengisian pundi-pundi setiap bulan dan setiap semesternya. Kalian adalah kakak yang Superrr Duperr buat saya.. Kurre buda kakak.. Buat ketiga ponakanku yang lucu dan unyu-unyu : Aurel, Angel dan Audric :* terimakasih untuk kehadiran kalian bertiga yang menambah warna hidup.. Setiap celotehan kalian selalu membuat saya tertawa nak.. :D Terimakasih kepada Ibu Gustin Tanggulungan, S.E, M.Ak., Akt untuk kesabarannya di dalam membimbing, mengarahkan serta memotivasi saya sehingga tulisan ini dapat selesai. Terimakasih kepada Bapak Hari Sunarto, S.E., MBA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW Salatiga dan Bapak Usil Sis Sucahyo, SE., MBA, selaku Kepala Program Studi Akuntansi FEB Universitas Kristen Satya Wacana. Terimakasih kepada Ibu Theresia Woro Damayanti, S.E., M.Si., Akt selaku dosen wali yang telah membantu selama masa perkuliahan. Segenap Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW terimakasih karena telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan dan terimakasih kepada Staf Tata Usaha yang sudah membantu selama masa kuliah.
viii
My Lovely CERIA… kk Asih imoett (tiap kali bareng pasti ada hal konyol yg terjadi yg selalu bikin ngakak :D ), kk Thea kecil (kecil2 lada katokkon terimakasih sudah menjadi PEMBIMBING 2 ku :* ) , kk Finta molle’ (kk molle’ yg dikit2 nangis :p ) dan kak Rinto boyo. Terimakasih sudah menjadi teman, kakak, sahabat, sekaligus menjadi keluarga selama di Salatiga.. Berbagi disaat suka dan duka itu yang membuat saya tidak akan pernah melupakan kehidupan di Salatiga bersama kalian.. Makan bareng, bobo’2 bareng (tidur subuh, bangun siang karna curhat2an ber-MUTU ;) ) main kartu sambil nge-snack, kemana-mana selalu bareng, semua hal itu yang akan selalu saya rindukan bersama dengan kalian.. Luph U all :* ^__^ Anggota Kuartet Ambisi :D :D “Oten 4Lay, Oliph Lebayy, dan Lilo bebu.. Terimaksih akan kehadiran kalian sebagai sahabat yang biasa namun sungguh Istimewa buat saya. Kalian bukan hanya teman tapi juga saudara buat saya.. Kebiasaan Transit di kos Oliph saat nunggu kuliah berikutnya, makan lotek di kos Oten, dan menghabiskan kue natal punya Lilo.. semua itu ingin saya ulang bersama kalian.. :* Untuk ke-4 Gadis-gadis Bades ku.. Hayu, Sekar, Sendy dan Monic.. Bisa bertemu, kenalan, temanan dan akhirnya bisa sahabatan dengan kalian itu yang membuat saya selalu berharap untuk dapat kembali ketempat ini lagi untuk bersama-sama dengan kalian.. Akan sangat merindukan awal2 kuliah, makan es krim bareng, nonton film bareng, belajar bareng (tapi lebih banyak ngobrolnya :D ). Miss u sayanggg ;) My little brotha Adi Boneng dan Boni Gembel terimakasih. Mengenal kalian saya bisa merasakan bagaimana rasanya jadi kakak dan bagaimana rasanya punya saudara laki-laki.. saya berharap kalian tetap mau menjadi adik buat saya :D Keluarga besar “GANG BAMBU” kk Thea, kk Finta, Rensi, Panca, Denny, Boni, Konya’, Ratry, Nuni, Esly, Sri, dan Ocha (nebenk :p) Terimakasih buat kalian semua.. Kelucuan, keunikan dan keanehan dari kalian yang selalu membuat saya nyaman hidup bersama dengan kalian.. Hidup akan selalu terasa Ramai saat berkumpul bersama kalian di lorong Gang Bambu
ix
Teman-teman 1 atap a.k.a teman koss.. Lilo, Elma, Emplik, mbk Isna, Silvi, Ayu, Lili dan adek ku Wanti…Terimakasih sudah jadi teman berbagi dalam 1 atap.. “Bhineka Putri Santos”.. kak Vi, kak Tia, kak Ake, Prita, Jessi, Dias, Eci, Grace, Tio, Agnes, kak Pepeb, kak Harmi, Ester, kak Meggi, Eda, Vero beserta coach: Rico, Rio, Hendra, kk Nyong. Thank’s guyss untuk keGOKILannya dalam tim futsal ini.. Mancing mania??? MANTAPPP…!!!! Golden 2008 Fakultas Ekonomika dan Bisnis.. Trimakasih teman2 telah berbagi dalam banyak hal selama perkuliahan.. Special buat cah Akuntansi yang doyan karoke.. Ferry, Rino, Ristya, Oliv, Jessica, Aji, Septian, Ria, Lilo… :D Keluarga
Besar
PKMST
SALATIGA..
Terimakasih
untuk
kebersamaannya selama saya di Salatiga, sangat banyak hal yang saya dapat dari persekutuan ini, sangat erat persaudaraan sebagai Sang Torayan yang dijalin dalam persekutuan ini.. Semoga selamanya kita tetap menjadi saudara di dalam persekutuan ini.. Kurre buda.. kupakaboro’ komi sola nasang.. Semua Pihak yang Terlibat dalam Penulisan ini yang belum sempat saya sebutkan, Terimakasih… Tuhan Yesus memberkati kita semua.
x
DAFTAR ISI Halaman Judul ...................................................................................................
i
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis Skripsi .............................................
ii
Halaman Persetujuan/Pengesahan ......................................................................
iii
Halaman Motto ..................................................................................................
iv
Abstract
.........................................................................................................
v
Saripati
.........................................................................................................
vi
Kata Pengantar ....................................................................................................
vii
Ucapan Terimakasih .......................................................................................... viii Daftar Isi
.........................................................................................................
xi
Daftar Tabel ....................................................................................................... xiii Daftar Lampiran ................................................................................................. xiv
1. Latar Belakang .............................................................................................
1
2. Telaah Literatur ............................................................................................
3
2.1 Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah ......................................................
3
2.2 Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan ..
5
3. Metode Penelitian ........................................................................................
7
3.1 Data dan Metode Pengumpulan Data .......................................................
7
3.2 Metode Analisis .....................................................................................
8
4. Data dan Analisis ..........................................................................................
9
4.1 Transaksi Penerimaan Retribusi Potong Hewan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ............................................................................................ xi
9
4.2 Deskripsi Komponen SPI dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan di Toraja Utara ............................................................................
10
4.3 Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Retribusi Potong Hewan ..........................................................................
16
5. Kesimpulan dan Saran ..................................................................................
29
5.1 Kesimpulan .............................................................................................
29
5.2 Saran ......................................................................................................
30
5.3 Keterbatasan Penelitian ..........................................................................
30
5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya .......................................................................
30
Daftar Pustaka ....................................................................................................
31
Lampiran .........................................................................................................
32
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Tarif Retribusi Potong Hewan Berdasarkan Jenis
Tabel 4.1
Sistem Pengendalian Intern Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Retribusi Potong Hewan
xiii
4
17
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Flowchart Sub Prosedur Penerimaan Retribusi Potong Hewan Berdasarkan Izin Potong Hewan
Lampiran 2
Flowchart Sub Prosedur Penerimaan Retribusi Potong Hewan untuk pemotongan yang Tidak Termasuk Dalam Surat Izin Potong Hewan
Lampiran 3
Panduan Observasi
Lampiran 4
Panduan Wawancara
Lampiran 5
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara
Lampiran 6
Dokumen Surat Izin Potong Hewan
Lampiran 7
Dokumen lembar Bonggol SKRD ( Hewan Babi, Kerbau Bonga, Kerbau Balian, dan Kerbau Puduk)
Lampiran 8
Dokumen Surat Setoran Retribusi Potong Hewan
Lampiran 9
Dokumen Surat Tanda Setoran
Lampiran 10 Surat Keterangan Penelitian dari DPPKAD Lampiran 11 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Toraja Utara
xiv
1. LATAR BELAKANG Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat memajukan kehidupan masingmasing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan
otonomi
daerah,
Pemerintah
Daerah
harus
berupaya
mengembangkan potensi – potensi daerah salah satunya melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, setiap daerah diwajibkan mengatur segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan batas-batas perundang – undangan yang berlaku. Adapun sumber – sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain – lain penerimaan daerah yang sah. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut membatasi jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah lebih memusatkan perhatian pada pos – pos yang dianggap dapat memberi kontribusi pendapatan yang relatif besar untuk meningkatkan PAD. Berdasarkan Undang – Undang tersebut, pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengubah sumber pendapatan dari kegiatan pemotongan hewan dalam acara adat yang semula merupakan Pajak Potong Hewan menjadi Retribusi Potong Hewan. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menetapkan Retribusi Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai salah satu sumber PAD oleh karena dipandang potensial mengingat banyaknya kegiatan adat yang terjadi dimana pemotongan hewan menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Dalam masyarakat Toraja yang masih mengikuti tradisi, adat, dan mementingkan prestise
1
dimata masyarakat desa, menyelenggarakan pesta adat merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan. Upacara acara adat yang terkenal yang dalam penyelenggaraannya memakan biaya yang cukup besar. Selain itu, juga didukung oleh frekuensi terjadinya pesta adat ini. Hal ini dapat dilihat jelas pada acara pemotongan hewan, yang dari segi kuantitas tidak sedikit hewan yang dikurbankan hal ini tentunya juga disesuaikan dengan strata sosial seseorang di dalam masyarakat Toraja Utara. Retribusi Pajak potong hewan dipungut pada setiap pemotongan hewan pada upacara adat Rambu Tuka’ dan Rambu Solo’. Rambu Tuka’ adalah pesta adat pengucapan syukur, keselamatan, kegembiraan, kesukaan, dan kebahagiaan. Rambu Solo’ adalah pesta kedukaan, upacara pemakaman atau kematian. Retribusi Pajak Potong Hewan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi yang paling besar (Okta,2011). Natalia (2008) menyebutkan bahwa pajak potong hewan tidak potensial sebagai sumber PAD meskipun kontribusi terhadap PAD mencapai 13% pada tahun 2001-2006 (Natalia, 2008). Adapun penelitian Dengen (2005) menyatakan bahwa pemungutan pajak potong hewan termasuk efektif yaitu mencapai 73,87% dari target pada tahun 2004 namun penetapan target pajak potong hewan pada tahun tersebut tidak didasarkan pada potensi riil. Hasil analisis SWOT oleh Dengen (2005) menyimpulkan perlunya upaya peningkatan penerimaan pajak potong hewan dengan meningkatkan pengawasan, melakukan pemeriksaan dan pencocokan laporan penerimaan pajak dari pemungut pajak dengan pelaksana upacara adat, peningkatan manajemen sumber daya manusia, dan perubahan tarif pajak. Kesimpulan ini relevan dengan fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengendalian intern dalam sistem pemungutan retribusi tersebut. Lebang, Inspektur Daerah Tana Toraja mensinyalir adanya peluang kebocoran yang besar dalam sistem
tersebut yang menghambat penerimaan daerah (tempo online,
1990). Namun penilitian Manukallo (2005) menyimpulkan bahwa tidak terdapat kelemahan dalam Sistem Pemungutan Pajak Potong Hewan dari Pesta Adat Tana Toraja. Penelitian tersebut dilakukan dengan penelitian lapangan dan wawancara,
2
namun pada penelitian lapangan yang dilakukan hanya mengumpulkan data dari BPKD Kabupaten Tana Toraja dan hanya melakukan wawancara dengan bidang pendapatan daerah, tanpa mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas yang terjadi dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam Sistem Pemungutan Pajak Potong Hewan Pesta Adat Tana Toraja tersebut. Penelitian ini hendak menambahkan pendekatan
dalam menganalisis
sistem pemungutan retribusi potong hewan dengan melakukan observasi dan rekonsiliasi data. Adapun rumusan persoalan penelitian adalah: (1) Bagaimana sistem akuntansi penerimaan Retribusi Potong Hewan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara? (2) Bagaimana sistem pengendalian intern (SPI) dalam sistem akuntansi penerimaan Retribusi Potong Hewan di Toraja Utara?. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat dan memberi masukan kepada Pemerintah mengenai kelemahan pengendalian internal dalam sistem pemungutan retribusi potong hewan untuk menjadi pertimbangan dalam pengelolaan sumber PAD tersebut.
2. TELAAH LITERATUR 2.1 Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah Secara umum, pajak dan retribusi daerah adalah komponen terbesar dalam PAD pemda-pemda di Indonesia. Namun, Undang-undang nomor 28 tahun 2009 telah membatasi jenis pajak yang dapat dipungut sebagai pajak di daerah. Adapun batasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan BPHTB. Sedangkan jenis retribusi disebutkan dapat berupa retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Pengelolaan PAD termasuk penerimaan pajak dan retribusi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan itu Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah memberi
3
panduan pengembangan sistem akuntansi untuk pengelolaan keuangan di daerah. Permendagri No. 13 tahun 2006 memberi panduan umum pengelolaan sistem akuntansi yang terbagi atas atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, asset tetap, dan selain kas. Meskipun demikian penjabaran lebih lanjut harus dituangkan dalam berbagai peraturan di daerah. Retribusi Rumah Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 yang termasuk didalamnya Retribusi Potong Hewan pada Acara Adat Toraja Utara yang memberikan sumbangan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara menetapkan besarnya tarif Retribusi berdasarkan jenis Hewan sebagai berikut : Tabel 2.1 Tarif Retribusi Potong Hewan Berdasarkan Jenis No 1
Jenis Ternak
Tarif
Kerbau a. Kerbau Belang (Saleko Bonga)
Rp. 750.000 / ekor
b. Kerbau Kebiri (Balian)
Rp. 500.000 / ekor
c. Kerbau Hitam (Pudu’, Todi’, Sambao’)
Rp. 200.000 / ekor
2
Sapi
Rp. 100.000 / ekor
3
Kuda
Rp. 100.000 / ekor
4
Rusa
Rp. 75.000 / ekor
5
Babi
Rp. 75.000 / ekor
6
Kambing
Rp. 45.000 / ekor
Peerimaan dari Retribusi Potong Hewan dibagi untuk Kas Daerah, Kas Lembang/Lurah, dan Kas Kecamatan.
4
2.2 Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Sistem pengendalian intern yaitu suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem Akuntansi penerimaan kas adalah suatu kesatuan untuk mengumpulkan dan mencatat transaksi yang dapat membantu dalam menangani penerimaan kas (Mulyadi 2001). Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian (Mulyadi 2001:3). Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada sistem akuntansi sangat berguna untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem pengendalian intern juga dapat digunakan untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga dapat dikoreksi. Sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik terhadap struktur organisasi yang didalamnya terdapat pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan fungsi operasional, fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan. Salah satu aktiva yang dimiliki perusahaan adalah kas. Kas perlu mendapat perhatian tersendiri, karena sifatnya yang sangat mudah dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Dengan keadaan ini tentunya akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengendalian intern terhadap penerimaan kas. Sistem pengendalian intern pada Penerimaan Retribusi Potong Hewan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kebocoran pada penerimaan kas dan juga untuk mengetahui apakah sistem manajemen yang dilaksanakan efektif atau tidak. Penerimaan kas harus dilakukan seteliti mungkin, karena hasil dari pemungutan retribusi digunakan sesuai dengan tujuan, yakni mensejahterakan masyarakat.
5
Secara umum unsur sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001) : 1. Penggunaan Wewenang Secara Tepat Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain. 2. Pembagian Tugas Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap
suatu
transaksi.
Dengan
pemisahakn
fungsi
operasi
dan
penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. 3. Dokumen dan Catatan yang Memadai Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Prinsip tertentu menandai penggunaan dokumen dan catatan yang memadai adalah dengan memberikan nomor urut, dibuat pada saat yang sama ketika terjadi transaksi atau segera sesudahnya (mempunyai ketepaan waktu, dan dibuat cukup sederhana agar benar-benar mudah dimengerti. Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang
6
teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi. 4. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data/informasi perusahaan. Contohnya adalah dengan mengunci pintu ruangan dan terminal komputer, ruang penyimpanan berkas data yang cukup untuk melindungi dari kehilangan. 5.
Pengecekan independen terhadap kinerja Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekkan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen dengan mengecek kecermatan data antara hasil dua orang atau lebih atas satu transaksi yang sama, namun tidak saling mempengaruhi karena mereka bekerja tidak terkait (selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas pemeriksaan.
3. METODE PENELITIAN 3.1 Data dan Metode Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data Primer Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada petugas terkait pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan panitia penyelenggara acara adat. Observasi transaksi yang menimbulkan pendapatan retribusi potong hewan dilakukan di tiga Desa berbeda yaitu: Bori’ (Simbuang), To’Yasa (Akung), dan Karua (To’ Tabang). Observasi aktivitas mencakup aktivitas petugas pemungut Retribusi dan Wajib Pajak yang ada pada lokasi Pemungutan Retribusi Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian dilakukan 7
hanya di tiga Desa dikarenakan keterbatasan waktu penelitian dan pada saat penelitian ini berlangsung acara adat yang melakukan kegiatan pemotongan hewan terjadi di tiga Desa tersebut. Data yang diperoleh berupa data jumlah hewan yang dipotong dalam acara adat tersebut, pembayaran, dan mekanisme pembayaran tarif Retribusi Potong Hewan, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pemungutan Retribusi, dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerimaan Retribusi. 2. Data Sekunder Data sekunder yang digunakan yaitu struktur organisasi terkait fungsi penerimaan Retribusi Potong Hewan, Prosedur, Dokumen dan Catatan pemungutan Retribusi, dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Potong Hewan pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. 3.2 Metode Analisis Metode analisis data yaitu analisis kualitatif mengenai SPI dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan. Langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 1. Mengidentifikasi
komponen
sistem
akuntansi
dalam
sistem
penerimaan retribusi potong hewan 2. Menggambarkan flowchart dari prosedur penerimaan retribusi potong hewan 3. Mengidentifikasi keberadaan SPI dalam sistem penerimaan retribusi potong hewan dengan mengacu pada prinsip-prinsip SPI menurut Mulyadi
8
4. DATA DAN ANALISIS 4.1 Transaksi Penerimaan Retribusi Potong Hewan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Retribusi Potong Hewan dipungut pada lokasi tempat dilaksanakannya Upacara Adat. Bagian yang terkait transaksi penerimaan Retribusi Potong Hewan adalah Wajib Pajak, Petugas dan Kolektor Lembang/Lurah, Kapolsek, Petugas Kecamatan, Bendahara Khusus Penerima DPPKAD, Bank, dan Bagian Akuntansi. Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan mencakup aktivitas berikut ini : a. Pengajuan Izin oleh Wajib Pajak yang akan menyelenggarakan kegiatan Potong Hewan b. Penetapan Retribusi Potong Hewan c. Pembayaran retribusi d. Penyetoran e. Pembukuan Penerimaan Retribusi mulai saat ada pembayaran Retribusi Potong Hewan oleh Wajib Pajak kepada petugas suatu Lurah/Lembang. Kemudian hasil dari Penerimaan Retribusi tersebut disetor kepada petugas Kecamatan, lalu petugas Kecamatan yang menyetorkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara lalu melakukan pembukuan. Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan akan dijabarkan di bawah ini. a. Pengajuan izin dilakukan oleh Wajib Pajak yang hendak melakukan kegiatan Potong Hewan kepada petugas Lembang/Kelurahan yang kemudian akan diberi surat pengantar oleh petugas Lembang/Lurah kepada petugas Kecamatan untuk penguruasan Surat Izin Potong Hewan b. Piutang Retribusi timbul ketika di dalam Surat Izin Potong Hewan tertulis jumlah Hewan yang akan dipotong. Surat Izin Potong Hewan hanya mencantumkan jumlah Hewan Kerbau. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Retribusi Potong Hewan sesuai dengan jumlah dan jenis Hewan yang akan dipotong.
9
c. Hasil Penerimaan Retribusi yang dipungut oleh petugas Lembang/Lurah kemudian disetorkan kepada petugas Kecamatan, dan petugas Kecamatan menyetorkan kepada Bendahara Khusus Penerima DPPKAD. d. Dari hasil setoran Retribusi Potong Hewan kemudian akan dibuat Pembukuan oleh Bagian Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4.2 Deskripsi Komponen SPI dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan di Toraja Utara Identifikasi unsur-unsur SPI dalam sistem akuntansi penerimaan Retribusi Potong Hewan adalah sebagai berikut : 1. Penggunaan Wewenang Dalam unsur organisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ada Struktur Organisasi yang dapat menunjukkan kelompok Bidang dan jabatan dalam Organisasi. Beberapa Bidang yang terkait dalam Penerimaan Retribusi Potong Hewan yaitu Bidang Akuntansi dan Bidang Penagihan. Dalam struktur Organisasi Pada Bagian Akuntansi terdapat tiga orang yang masing-masing memiliki fungsi, yaitu dua orang tenaga komputer dan satu orang tenaga admin. Sedangkan pada bagian penagihan terdapat 25 orang yang dimana dua orang bertugas sebagai tenaga Komputer dan dua puluh tiga orang bertugas sebagai kolektor/penagih. Setiap bagian menggunakan wewenang sesuai dengan batasan otorisasi yang ada. Dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan, Otorisasi pada tiap transaksi selalu dilakukan dengan menggunakan dokumen yang telah ditandatangani dan di stempel sebagai bukti bahwa dokumen telah diotorisasi. 2. Pembagian Tugas Dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan fungsi Operasi dilakukan oleh Petugas Lembang dan Petugas Kecamatan yang berfungsi untuk menagih dan mengumpulkan jumlah Penerimaan Retribusi pada tempat diselenggarakan kegiatan Potong Hewan. Fungsi Penyimpanan dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan dilakukan oleh Bendahara Khusus
10
Penerima DPPKAD untuk kemudian disimpan ke Bank. Fungsi Pencatatan dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan dilakukan oleh Bagian Akuntansi untuk kemudian membuat Daftar Laporan Realisasi Pendapatan. 3. Dokumen dan Catatan a. Dokumen Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan adalah: 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang lebih dikenal dengan dokumen Karcis merupakan lembaran yang berisi nominal Pajak terutang sesuai dengan jenis hewan yang dipotong. Lembaran ini terdiri dari dua bagian, yaitu lembaran yang disobek untuk Wajib Pajak dan lembar kedua yang disebut Bonggol Karcis untuk Bendahara Khusus Penerima di DPPKAD. Baik lembaran karcis yang disobek maupun Bonggol karcis sudah ditandatangani oleh Kepala DPPKAD sebagai bukti otorisasi. Hal ini berarti karcis tersebut sah. 2. Surat Izin Pemotongan Hewan Didalam perda disebutkan
mengenai Surat Pendaftaran Objek
Retribusi Daerah (SPORD) yakni surat khusus yang hanya ditujukan atas pemotongan hewan Kerbau yang dikeluarkan oleh Kecamatan kepada Lembang/Lurah sebagai acuan jumlah hewan yang dipotong dalam penyelenggaraan Upacara Adat. Dalam prakteknya surat ini disebut sebagai Surat Izin Pemotongan Hewan. Surat ini terdiri dari satu rangkap sebagai arsip Kecamatan yang bersangkutan. Sebagai tembusan, surat ini disampaikan kepada Kepala DPPKAD Toraja Utara, Kepala Inspektorat Toraja Utara, Kepala Sub. Dinas Pertanian & Kehutanan Kab. Toraja Utara, Kepala Dinas Pariwisata, Perhub & Infokom Kab. Toraja Utara, Kapolsek Kecamatan yang bersangkutan, dan Kepala Lembang yang bersangkutan.
11
3. Surat Setoran Retribusi Potong Hewan Surat Setoran Retribusi Potong Hewan
merupakan surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Dokumen ini terdiri dari 4 rangkap yaitu lembar pertama (asli) bagi Wajib Pajak, lembar kedua bagi Bidang Akuntansi, lembar ketiga bagi Baidang Penagihan , lembar keempat bagi Bendahara Khusus Penerima. 4. Surat Tanda Setoran (STS) Surat Tanda Setoran merupakan bukti yang diberikan oleh Kas Daerah atas penyetoran Retribusi Derah yang tercantum dalam SKRD. Dokumen ini terdiri dari 5 rangkap yaitu lembar pertama (asli) Bendaharawan Khusus Penerima, lembar kedua untuk Bagian Keuangan, lembar ketiga untuk DPPKAD Kabupaten Toraja Utara, lembar keempat untuk Inspektorat Wilayah Kabupaten, lembar kelima untuk Pemegang Kas. Dengan adanya dokumen tersebut, Penerimaan Retribusi Potong Hewan dapat diamati. Selain itu adanya perangkapan dokumen mempermudah bidang yang terkait yang dapat dijadikan sebagai alat periksa antara bidang yang terkait. b. Catatan Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan Retribusi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), antara lain: a. Buku Kas Buku ini merupakan buku yang berisi mengenai rekap penerimaan harian dan merupakan buku Tanda Setoran Retribusi Potong Hewan tiap Kecamatan. Buku ini dipakai untuk mencatat penerimaan yang terjadi dan dibuat oleh Bendahara Khusus Penerima.
12
b. Buku Besar Buku ini merupakan buku Tanda Bukti Setoran atau Buku Bantu Umum yang memuat tentang rincian objek bulanan. Buku ini dibuat dan diisi oleh Bendahara Khusus Penerima serta digunakan sebagai catatan mengenai laporan keuangan Daerah. 4. Keamanan yang Memadai Dalam menjamin dan melindungi hartanya Dinas melakukan pengamanan dengan cara, yaitu adanya pengendalian fisik terhadap kekayaan dengan menggunakan almari besi untuk menyimpan uang hasil Penerimaan Retribusi Potong Hewan sebelum di setor ke Bank dan juga dalam Pemungutan Retribusi pada tiap Lembang/Lurah keamanan di jaga dengan pengawasan Polisi. 5. Pengecekan Pengecekan jumlah setoran dengan SKRD dilakukan Dinas pada tiap akhir tahun saat petugas Lembang/Lurah menyerahkan kembali Bonggol SKRD yang telah habis digunakan. Kecamatan juga tidak melakukan pengecekan kembali karena petugas Lembang hanya menyerahkan Uang hasil Penerimaan Retribusi tanpa disertai dengan bukti yaitu Bonggol SKRD.
Berikut ini deskripsi prosedur penerimaan retribusi potong hewan berdasarkan praktek yang terjadi yang juga disajikan dalam bentuk flowchart sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan lampiran 2.
Prosedur tersebut
dapat dibedakan atas dua sub prosedur yaitu Sub Prosedur Penerimaan Petribusi Potong Pewan Perdasarkan Surat Izin Potong Hewan dan Sub Prosedur Penerimaan Retribusi Potong Hewan untuk pemotongan yang Tidak Termasuk Dalam Surat Ijin Potong Hewan.
a) Sub Prosedur Penerimaan Retribusi Potong Hewan Berdasarkan Surat Izin Potong Hewan Prosedur Penerimaan mulai dari pemungutan Retribusi sampai penyetoran ke Kas Daerah adalah sebagai berikut (Lampiran 1):
13
1. Wajib Pajak menerima lembar data atas laporan kepada Petugas Lembang bahwa akan melaksanakan Acara Adat yang melakukan kegiatan Potong Hewan. 2. Wajib Pajak mengisi lembaran mengenai data Wajib Pajak lalu menyerahkan kepada Petugas Lembang. 3. Petugas Lembang membuat surat pengantar permohonan Izin Potong Hewan ke Kecamatan dan permohonan izin keramaian pada Kapolsek dari lembar data Wajib Pajak. 4. Berdasarkan surat
pengantar
dari Lembang
tersebut,
Kecamatan
mengeluarkan Surat Izin Potong Hewan dan Kapolsek mengeluarkan Surat Izin Penyelenggaran Kegiatan. Surat Izin Potong Hewan terdiri dari 1 rangkap sebagai arsip Kecamatan yang bersangkutan. Sebagai tembusan, surat ini disampaikan kepada Kepala DPPKAD Kab. Toraja Utara, Kepala Inspektorat Kab. Tiraja Utara, Kepala Sub Din Pertanian & Kehutanan Kab. Toraja Utara, Ka. Dinas Pariwisata,Perhub & Infokom Kab. Toraja Utara, Kapolsek Kec.yang bersangkutan, Kepala Lembang/Lurah yang bersangkutan. Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan sebagai tembusan, surat ini disampaikan kepada Kapolres Tana Toraja, Kasat Intelkam Res Tator, Kepala Lembang/Lurah yang bersangkutan. 5. Selanjutnya tembusan Surat Ijin kepada Aparat Lembang/Lurah tersebut diserahkan oleh Kolektor Kecamatan kepada Kolektor Lembang/Lurah yang sudah ditempatkan pada Pos Pemungutan Retribusi Potong Hewan. 6. Kolektor Lembang menghitung jumlah Retribusi yang harus dibayar Wajib Pajak berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Kolektor menyobek SKRD sebagai bukti pembayaran Retribusi Potong Hewan. SKRD ini terdiri dari 2 bagian yaitu Lembar yang disobek diserahkan kepada Wajib Pajak dan Bonggol Karcis kepada Bendaharawan Khusus Penerima DPPKAD yang diserahkan pada akhir tahun. 7. Hasil Penerimaan Retribusi Potong Hewan yang di terima Aparat Lembang/Lurah selanjutnya diserahkan kepada Petugas Kecamatan
14
beserta dengan surat pengantar hasil Penerimaan Retribusi, lalu Petugas Kecamatan akan mencatat jumlah Penerimaan Retribusi Potong Hewan ke dalam buku catatan khusus Setoran Retribusi Potong Hewan berdasarkan surat pengantar dari Lembang/Lurah. Petugas Kecamatan menyetor hasil Penerimaan Retribusi Potong Hewan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara dengan membawa buku catatan khusus Kecamatan. 8. Selama ada penyetoran kepada Bendahara Khusus Penerima DPPKAD, maka BPK mengeluarkan Surat Setoran Retribusi Potong Hewan yang dibuat rangkap 4, selanjutnya lembar asli diserahkan kepada Wajib Pajak yaitu petugas Kecamatan. Lembar kedua untuk Bidang Akuntansi, lembar ketiga untuk Bidang Penagihan dan lembar keempat untuk BKP DPPKAD. 9. Berdasarkan Surat Setoran Retribusi Potong Hewan tersebut, Bendahara Khusus Penerima DPPKAD mencatat penerimaan tersebut kedalam Buku Rekap Penerimaan Harian. Selanjutnya membuat Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 5 dan lembar asli diserahkan kepada BKP. Lembar kedua oleh Bagian Akuntansi, lembar ketiga untuk Bgian Penagihan, lembar keempat dan lembar kelima untuk Bank. 10. Selanjutnya Surat Tanda Setoran dibawa ke Bank sebagai bukti tanda setoran oleh Bendahara Khusus Penerima. STS lembar empat dan lima akan disimpan oleh Bank dan Bank akan mengembalikan lembar satu,dua dan tiga serta memberikan Slip Setoran Bank sebagai bukti setor kepada BKP. 11. BKP akan membuat Rincian Objek Bulanan dari STS dan Slip setoran Bank. Selanjutnya Bidang Akuntansi membuat Daftar Laporan Realisasi Pendapatan.
15
b) Sub Prosedur Penerimaan Retribusi Potong Hewan untuk pemotongan yang Tidak Termasuk Dalam Surat Izin Potong Hewan Prosedur ini
berkaitan dengan dimungkinkannya melakukan pemotongan
hewan diluar yang telah disebutkan dalam surat Ijin Potong Hewan. Umumnya digunakan untuk pemotongan hewan babi karena jumlah yang akan dipotong belum disebutkan dalam surat izin potong hewan untuk suatu penyelenggaraan acara adat. Prosedur ini memiliki bagian yang sama dengan Prosedur Berdasarkan Surat Izin mencakup Prosedur nomor 1 sampai 2 dan prosedur nomor 6 sampai 11 (Lampiran 2). Perbedaannya dengan Prosedur Penerimaan Retribusi Potong Hewan Berdasarkan Surat Izin Potong Hewan terletak pada pembuatan Surat Izin yang hanya ditujukan bagi pemungutan Retribusi atas hewan Kerbau. Sebelum diadakan pemotongan hewan, Wajib Pajak terlebih dahulu melaporkan jumlah hewan Kerbau yang akan dipotong kepada Kecamatan. Setelah itu akan dibuat Surat Izin sebagai acuan Kolektor Lurah/Lembang saat pemotongan hewan dilaksanakan. Sedangkan pada prosedur hewan selain Kerbau, pemotongan hewan langsung dilaksanakan setelah dilakukan pembayaran Retribusi oleh Wajib Pajak tanpa pembuatan Surat Izin terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan karena adanya toleransi pada budaya.
4.3 Analisis Sistem Pengendalian
Intern
Dalam Sistem
Akuntansi
Penerimaan Retribusi Potong Hewan Analisis keberadaan SPI dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Retribusi Potong Hewan adalah sebagai berikut:
16
Tabel 4.1 Sistem Pengendalian Intern Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Retribusi Potong Hewan Indikator SPI
Dilakukan
Kadang-
Tidak
kadang
dilakukan
Keterangan
1.Penggunaan Wewenang Secara Tepat Otorisasi dari
Penggunaan wewenang secara
Pejabat yang
tepat untuk otorisasi telah
memiliki
dilakukan dalam Sistem
wewenang pada
Penerimaan Retribusi Potong
dokumen:
Hewan:
SKRD
Selalu menggunakan Dokumen SKRD
(karcis)
dengan cetakan yang telah di tandatangani Bupati Toraja Utara dan Ketua DPPKAD Toraja Utara dengan pemberian stempel oleh Bendahara Barang Berharga sebagai bukti dokumen telah diotorisasi.
Surat Izin Potong
Setiap Dokumen Surat Izin Potong Hewan yang dikeluarkan oleh
Hewan
Kecamatan telah diotorisasi dengan bukti telah
17
Saran
ditandatangani oleh Camat setempat.
Surat Setoran
Surat Setoran Retribusi
Retribusi
Potong Hewan selalu
Potong
diotorisasi dengan
Hewan
adanya tanda tandan oleh Petugas Kecamatan yang menyetor dan tandatangan oleh Bendahara Khusus Penerima serta Cap dan tanda tangan pada bagian penyimpanan kas.
Surat Tanda
Setoran
Surat Tanda Storan yang dikeluarkan selalu diotorisasi dengan tandatangan Bendahara Khusus Penerima.
Penggunaan
Penggunaan wewenang secara
wewenang sesuai
struktur organisasi belum
struktur organisasi
sepenuhnya dilakukan dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan: −
18
Bagian Penagihan
Pihak DPPKAD
tidak selalu secara
sebaiknya melakukan
langsung mengawasi
evaluasi sistem yang
penerimaan retribusi di
memungkinkan efektivitas
tempat kegiatan
dan efisiensi fungsi
Potong khususnya
penagihan misalnya
apabila ada kegiatan
dengan memaksimalkan
yang terjadi bersamaan
fungsi petugas penagihan
di beberapa lokasi
di tingkat kecamatan dan
sedangkan petugas
lembang.
tidak mencukupi .
2.Pembagian Tugas Pembagian tugas
Pembagian tugas dengan
dipisahkan sesuai
fungsi terpisah belum
dengan fungsinya
sepenuhnya dilakukan dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan:
Belum ada Peraturan Daerah
Sebaiknya ditetapkan
Operasi
yang mengatur dengan jelas
Standar Operating
dipisahkan
mengenai pembagian tugas
Prosedur (SOP) yang
dengan fungsi
tidak
dapat secara jelas
Penyimpanan
kepatuhannya. Namun dalam
mengatur tata kerja dan
dan fungsi
praktek, fungsi yang terjadi
fungsi masing-masing
Pencatatan
adalah sebagai berikut :
pejabat terkait.
fungsi
dapat
dievaluasi
Fungsi Operasi dilakukan oleh Petugas Lembang dan Petugas Kecamatan yang berfungsi untuk menagih dan mengumpulkan jumlah Penerimaan Retribusi pada tempat diselenggarakan kegiatan Potong Hewan.
Fungsi Penyimpanan dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima di DPPKAD
19
untuk kemudian disimpan ke Bank.
Fungsi Pencatatan dilakukan oleh Bagian Akuntansi di DPPKAD yang juga befungsi membuat Daftar Laporan Realisasi Pendapatan.
3.Dokumen dan Catatan yang Memadai Perancangan
Perancangan dokumen dan
dokumen dan
catatan telah memadai dalam
catatan yang
Sistem Penerimaan Retribusi
memadai
Potong Hewan:
SKRD
Dokumen SKRD telah memiliki format yang
(karcis)
memadai dengan pemberian tanggal dan nomor urut pada tiap lembar dokumen.
Surat Izin Potong
−
Surat Izin Potong Hewan dalam formatnya telah
Hewan
memadai dengan menggunakan nomor seri dan tanggal saat dikeluarkannya surat Izin Potong Hewan.
20
Surat Setoran
Perancangan dokumen
Retribusi
yang memadai telah
Potong
dilakukan pada
Hewan
dokumen Surat Setoran Retribusi Potong Hewan dengan memberikan tanggal dan nomor urut pada dokumen sesuai dengan waktu saat dokumen dikeluarkan.
Surat Tanda
−
Surat Tanda Setoran telah menggunakan
Setoran
perancangan yang memadai dengan pemberian tanggal dan nomor urut saat dokumen dikeluarkan.
Buku Kas
−
Buku kas telah dibuat dengan perancangan yang memadai yang berfungsi sekaligus sebagai jurnal dan telah dibuat dengan format yang sederhana.
−
Buku Besar
−
Perancangan catatan Buku Besar telah memadai pada formatnya dengan memiliki ketetapan waktu pembukuannya.
21
Penggunaan
Penggunaan
dokumen dan
dokumen dan catatan
catatan yang
belum
memadai
memadai
karena
masih
bagian
sepenuhnya
ada
yang
belum
sepenuhnya dilakukan:
−
Pembuatan dokumen
Sebaiknya dokumen
SKRD kadang-kadang
SKRD segera dibuat pada
tidak dilakukan segera
saat teridentifikasi
pada saat terjadinya
timbulnya objek pajak dan
transaksi khususnya
disosialisasikan dengan
aktivitas pemotongan
intensif kepada
hewan yang dilakukan
masyarakat untuk selalu
diluar jadwal
meminta SKRD sebagai
penerimaan tamu adat
bukti pembayaran pajak
(saat umumnya terjadi
pada saat membayar
pemungutan retribusi).
pajak.
Surat Izin Potong
Dilakukan pengawasan
Potong
Hewan hanya memuat
secara intensif di lokasi
Hewan
tagihan pajak untuk
pemungutan pajak dan
objek pajak berupa
sosialisasi intensif kepada
hewan kerbau dan
masyarakat untuk selalu
tidak untuk jenis
meminta SKRD sebagai
hewan lainnya.
bukti pembayaran pajak
SKRD (karcis)
Surat Izin
−
pada saat membayar pajak.
Surat Setoran
−
Dokumen Surat
Retribusi
Setoran Retribusi
Potong
Potong Hewan dan
Hewan dan
Surat Tanda Setoran
Surat Tanda
dalam penggunaannya
22
Setoran
sudah memadai karena dokumen selalu dikeluarkan bersamaan saat terjadi transaksi.
−
Buku Kas
Pencatatan kedalam Buku kas selalu dilakukan pihak DPPKAD dengan mencatat setiap penerimaan kas dan setiap transaksi yang terjadi dalam Buku rekap harian penerimaan Retribusi Potong Hewan .
−
Buku Besar
Penggunaan catatan Buku Besar telah dilakukan dengan selalu mencatat setiap setoran yang dilakukan ke dalam Buku tanda bukti setoran yang memuat rincian objek bulanan.
4.Keamanan yang memadai Pembatasan akses
Pembatasan akses dan
dan penyimpanan
penyimpanan aset dan catatan
aset dan catatan
untuk menghindari terjadinya
untuk
pencurian belum sepenuhnya
23
menghindari
dilakukan:
terjadinya pencurian
uang hasil
Penerimaan retribusi
-
Menyediakan
Penerimaan
oleh petugas lapangan
tempat yang aman
Retribusi
(petugas lembang dan
untuk penyimpanan
kecamatan) tidak
sementara dan
selalu disetorkan ke
brankas yang hanya
DPPKAD dalam
bisa diakses petugas
waktu 24 jam
lapangan terkait.
sebagaimana diatur dalam Perda. Alasannya adalah untuk efisensi waktu dan biaya ke DPPKAD khususnya di lokasi pemungutan pajak yang jauh dari kota Kabupaten. Shubungan dengan itu apabila terjadi kegiatan adat yang bersamaan disuatu desa/kecamatan maka penyetorannya menunggu selesainya semua acara tersebut.
Pengamanan
Polisi selalu
-
Petugas kecamatan
oleh aparat
melakukan
harus hadir pada
keamanan
pengamanan di lokasi
saat pelaksanaan
pemungutan pajak dan
kegiatan dan bila
pada saat Bendahara
waktu selesainya
khusus penerimaan
acara masih
DPPKAD
memungkinkan
menyetorkan kas ke
melakukan
24
bank.
penyetoran ke
Kecuali untuk
DPPKAD maka
penyetoran pemungut
segera disetor
pajak di lembang ke
dengan dikawal
kecamatan dan dari
polisi. Namun jika
kecamatan ke
tidak bisa maka
DPPKAD tidak
polisi sebaiknya
dilakukan pengawalan
mengawal petugas
oleh polisi.
kecamatan ke lokasi penyimpanan kas sementara kecamatan. -
Perlu dipertimbangkan kebijakan khusus penyimpanan sementara untuk wilayah yang terkategori sangat jauh dari lokasi DPPKAD untuk efisensi biaya pengiriman kas.
Pengamanan
catatan
Bonggol karcis (SKRD) disimpan oleh petugas lembang.
Buku catatan khusus penerimaan potong hewan disimpan oleh petugas kecamatan.
Catatan penerimaan kas dibuat oleh Bendahara Khusus Penerimaan .
25
5.Pengecekan Semua catatan
Pengecekan semua catatan
mengenai aktiva
secara periodikdengan aktiva
dibandingkan
yang ada belum sepenuhnya
secara periodik
dilakukan:
dengan aktiva yang ada secara fisik
Lembang/
−
Petugas Lembang
-
kadang melakukan
Lurah
Pengecekan sebaiknya selalu
pengecekan jumlah
dilakukan sebelum
penerimaan kas
menyetorkan kas
berdasarkan Bonggol
kepada petugas
Karcis dengan jumlah
Kecamatan.
Uang hasil pungutan Retribusi Potong Hewan sebelum diserahkan kepada Petugas Kecamatan . −
Kecamatan
Pada akhir tahun pada saat penyerahan bonggol karcis (SKRD) oleh petugas lembang ke kecamatan kadangkala dilakukan pengecekan kesesuaian bonggol dengan catatan khusus penerimaan di kecamatan oleh petugas kecamatan.
26
-
Petugas Kecamatan sebaiknya selalu melakukan pengecekan kesesuaian bonggol dengan catatan khusus penerimaan di kecamatan pada saat menerima bonggol tersebut dari petugas lembang .
−
DPPKAD
Pada akhir tahun pada
-
Sebaiknya
saat penyerahan
penyerahan bonggol
bonggol karcis
ke DPPKAD
(SKRD) oleh petugas
dilakukan lebih
kecamatan ke
sering misalnya per
DPPKAD selalu
6 bulan untuk
dilakukan pengecekan
mengurangi
kesesuaian bonggol
kemungkinan
dengan Catatan
kesalahan dan
penerimaan kas di
keterlambatan
Bendahara Khusus
laporan karena
Penerimaan .
pemeriksaan bonggol yang banyak.
Dari tabel tersebut diatas dapat terlihat beberapa hal dari Sistem Pemungutan Retribusi Potong Hewan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara masih belum sesuai dengan Sistem yang berjalan atau yang dilakukan pada lokasi dilangsungkan Upacara Adat Potong Hewan. Dalam PERDA tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Potong Hewan, tidak sepenuhnya dilakukan. Kenyataan yang terjadi antara lain: 1) Penggunaan Wewenang Secara Tepat Dalam Struktur Organisasi Bagian Penagihan memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas dalam hal ini seharusnya Bagian Penagihan dari DPPKAD ada yang turun langsung pada tempat dilaksanakannya kegiatan Potong Hewan untuk mengawasi secara langsung pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh petugas Lembang dan kecamatan. Pada kenyataannya anggota Bagian Penagihan DPPKAD tidak berada di tempat pemungutan Retribusi saat ada kegiatan Potong Hewan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber pada DPPKAP hal ini terjadi dengan alasan karena seringkali kegiatan Potong
27
Hewan dilakukan dibeberapa Desa berbeda dalam waktu yang bersamaan dan jumlah anggota Bagian Penagihan juga terbatas untuk bisa turun langsung pada lokasi yang terletak jauh dari kantor DPPKAD. 2) Pembagian Tugas Dalam Pembagian Tugas khususnya pada Prosedur pemungutan Retribusi yang ditetapkan tidak sesuai dengan prosedur pemungutan pajak dalam Peraturan Daerah tersebut. Secara garis besar Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang Retribusi Daerah secara keseluruhan dan Retribusi Potong Hewan hanya mengikuti prosedur yang kira-kira relevan dengan Retribusi Potong Hewan sendiri. Hal ini berimplikasi pada ketidakkonsistenan pihak DPPKAD terhadap Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan. Akibatnya pihak DPPKAD tidak tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena pedoman pemungutan Retribusi Potong Hewan tidak jelas. 3) Dokumen-dokumen dan Catatan a) Dalam mendata Wajib Pajak untuk pembuatan Surat Izin Potong Hewan tidak ada perangkapan dokumen format yang baku sehingga hanya dicatat pada lembaran kertas biasa. b) Surat Teguran atas keterambatan penyetoran Retribusi oleh kolektor Kecamatan ke DPPKAD tidak ada, tetapi hanya berupa pemberitahuan secara lisan. Berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan ini terjadi karena dalam satu Lembang/Lurah biasanya terjadi lebih dari satu upacara adat sehingga kolektor harus menunggu sampai semua upacara adat tersebut rampung. Hal ini merupakan indikasi bahwa DPPKAD tidak konsisten dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan yaitu mengharuskan kolektor Kecamatan menyetor jumlah Raetribusi dalam jangka waktu 24 jam. 4) Keamanan yang memadai Keamanan yang memadai terhadap pengendalian uang hasil penerimaan Retribusi Potong Hewan dilakukan dengan penyimpanan menggunakan almari besi dan kunci dipegang oleh Bendahara Khusus Penerima. Tetapi keamanan belum sepenuhnya memadai karena pengamanan oleh aparat dalam Sistem
28
Penerimaan Retribusi hanya dilakukan dengan adanya Pengawasan Polisi saat dilaksanakannya proses Pemungutan Retribusi Potong Hewan dan saat Bendahara akan menyetor ke Bank. Tetapi saat petugas Kecamatan menyetor ke Daerah tidak diawasi oleh Polisi. 5) Pengecekan Melakukan pengecekan kembali dengan cara mencocokkan kembali SKRD dengan jumlah pungutan Retribusi bisa saja tidak efektif dilakukan, karena pelaporannya hanya menggunakan surat pengantar, dan penyerahan Bonggol SKRD pada DPPKAD baru dilakukan setiap akhir tahun. Jumlah hasil yang dipungut pada tempat kegiatan Potong Hewan bisa saja tidak sesuai dengan jumlah yang disetor karena tanpa dilengkapi dengan Bonggol SKRD saat penyetoran.
5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis Sistem Pengendalian Intern, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara dapat dikategorikan kedalam dua sub sistem
yaitu sub Sistem
Penerimaan Retribusi Potong Hewan Berdasarkan Surat Izin Potongan hewan, dan sub Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan untuk hewan yang belum tercantum dalam Surat Izin potongan hewan. 2. Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan di Toraja Utara pada umumnya masih tergolong lemah karena penggunaan wewenang, pembagian tugas, dan pengecekan independen yang belum sepenuhnya dijalankan. Demikian pula penggunaan dokumen dan pengamanan aktiva yang belum memadai. Sistem Pengendalian Intern juga memiliki kekuatan dalam hal otorisasi dokumen dan perancangan dokumen dan catatan yang selalu digunakan dalam Sistem Penerimaan Retribusi Potong Hewan.
29
5.2 Saran 1. SOP dibakukan dan Flowchart yang telah dibuat bisa direvisi, disempurnakan, dan dijadikan prosedur yang baku yang dapat digunakan dalam pengawasan pada aktivitas yang terjadi dalam Penerimaan Retribusi Potong Hewan. 2. Meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi yang tidak sesuai dngan praktek yang berlaku.
5.3 Keterbatasan Penelitian Pengambilan keputusan mengenai keadaan SPI dalam sistem penerimaan kas dari retribusi potong hewan di Kabupaten Toraja Utara hanya didasarkan pada kriteria kualitatif (dilakukan, kadang-kadang, tidak dilakukan) belum didasarkan pada teknik kuantifikasi sehingga bobot frekuensi keterjadiannya belum bisa ditentukan.
5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan melakukan pengujian frekuensi keterjadian setiap komponen SPI untuk memperbaiki kelemahan dari penelitian ini.
30
DAFTAR PUSTAKA Dengen, Mayer. 2005. “Potensi dan upaya peningkatan pajak potong hewan di Kabupatan Tana Toraja. Http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDe tail&act=,view&typ=html&buku_id=26965&obyek_id=4, Diunduh 16 April 2012. Manukallo, Ria. 2005. “Pemungutan Pajak Potong Hewan Pesta Adat Tana Toraja (studi kasus pada BPKP kab. Tana Toraja), Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Salemba Empat. Natalia, Ade.T. 2008. “Analisis Kontribusi Pajak Potong Hewan Pada Upacara Adat Rambu Tuka’ dan Rambu Solo’ Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja”. Http://Sinta.Ukdw.Ac.Id/Sinta/Search.Jsp?Query=Potong+Hewan&Btnrs erach=Cari, Diunduh 16 April 2012. Okta. 2011. “Pajak Hotel dan Restoran Indonesia”. Http://indonesialife.info/kolom2/allread/0/oya/reno/40622.html#40835, Diunduh 9 April 2012. Republik Indonesia. 2009. :Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah”. Tempo Online. 1990. “Nasib Si Kelas Dua”. Http://majalah .tempointeraktif.com/id/arsip/1990/03/10/NAS/mbm.19900310.NAS18105.i d.html, Diunduh 26 maret 2012.
31
Lampiran 1 Flowchart Sub Prosedur Penerimaan Retribusi Potong Hewan Berdasarkan Izin Potong Hewan
32
33
34
35
36
Lampiran 2 Flowchart Sub Prosedur Penerimaan Retribusi Potong Hewan untuk pemotongan yang Tidak Termasuk Dalam Surat Izin Potong Hewan
37
38
39
40
Lampiran 3 Panduan Observasi
Melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada DPPKAD
Melihat lembaran daerah/peraturan daerah mengenai retribusi Potong Hewan
Mengamati aktivitas saat pendataan Wajib Pajak
Mengamati Prosedur pembuatan Surat Izin Potong Hewan
Mengamati pengawasan yang dilakukan saat dilakukan pemungutan Retribusi Potong Hewan
Mengamati aktivitas petugas saat penerimaan dan pencatatan uang hasil pungutan Retribusi
Melihat buku yang digunakan dalam pencatatan
Mengamati aktivitas petugas apakah mencatat setiap kali terjadi transaksi?
Mengamati setiap hewan yang masuk ke lokasi apakah telah membayar dan menerima karcis?
Mengamati apakah disediakan kotak tersendiri untuk menyimpan uang hasil pungutan Retribusi?
Mengamati apakah saat pengembalian uang Retribusi menggunakan uang petugas?
Mengamati bangaimana proses penyimpanan hasil pungutan Retribusi?
Mengamati aktivitas apakah melakukan pengecekan kembali terhadap uang dan catatan?
41
Lampiran 4 Panduan Wawancara
Bagaimana uraian tugas, jabatan dan fungsi didalam DPPKAD?
Dokumen apa yang digunakan saat pendataan Wajib Pajak?
Apakah pembuatan Surat Izin Potong Hewan dilakukan untuk setiap jenis hewan yang dipotong?
Apakah ada staff dari DPPKAD yang mengawasi saat kegiatan Potong Hewan dilaksanakan/
Dalam pencatatan hasil penerimaan Retribusi Potong Hewan Buku apa yang digunakan?
Apakah petugas yang menagih retribusi telah menyediakan kotak tersendiri untuk penyimpanan uang hasil pungutan?
Kepada siapa hasil pungutan Retribusi disetorkan?
Dokumen-dokumen apa saja yang ikut diserahkan saat penyetoran?
Berapa lama jangka waktu yang digunakan dalam penyetoran hasil pungutan Retribusi?
Apakah ada pencatatan yang dilakukan saat penyetoran?
Adakah dokumen yang dikeluarkan saat dilakukan penyetoran?
Bagaimana proses penyimpanan hasil penerimaan Retribusi?
Siapa yang menyimpan hasil Penerimaan?
Apakah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan kembali terhadap uang dan catatan?
Apakah waktu untuk dilakukannya pengecekan sudah ditentukan?
Bagaimana Jenis Laporan yang menjadi sumber informasi atas hasil pungutan Retribusi Potong Hewan?
Siapa yang membuat Laporannya?
Kepada siapa Laporan didistribusikan?
42
Lampiran 5 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara
43
Lampiran 6 Dokumen Surat Izin Potong Hewan
44
Lampiran 7 Dokumen lembar Bonggol SKRD ( Hewan Babi, Kerbau Bonga, Kerbau Balian, dan Kerbau Puduk)
45
46
Lampiran 8 Dokumen Surat Setoran Retribusi Potong Hewan
47
Lampiran 9 Dokumen Surat Tanda Setoran
48
Lampiran 10 Surat Keterangan Penelitian dari DPPKAD
49
Lampiran 11 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
50
