ANALISIS SISTEM PEMOTONGAN DAN PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMASANGAN IKLAN DI MEDIA CETAK (Studi pada Kantor Surat Kabar Malang Post) Yeny Dwi Wulandari Srikandi Kumadji Idris Effendy (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)
[email protected] ABSTRACT This research is conducted in order to determine cutting systems and procedures Income Tax Article 23 as well as the obstacles that is occured during the process of taxation of advertising services in newspaper. This study uses descriptive qualitative research. Place selection research is Malang Post Office Newspapers and research uses interview techniques as data collectors. Results of analysis of this study is the Office of the Newspaper Malang Post that uses Witholding Tax System as way of withholding tax Article 23 on advertising services has been carried out properly and in accordance with the regulations, but to cutting systems for individual Malang Post has not carried out in accordance with regulations which exists. Income Tax to the procedure of Article 23 has been carried out properly and in accordance with existing regulations. There is an obstacle in the process of this taxation is often delayed even conveys pieces of evidence from the advertiser to the Malang Post that cause losses in the Malang Post itself. Key Word: System and Procedure, Section 23 of Income Tax, Tax Advertising ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem pemotongan dan prosedur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 serta hambatan yang terjadi pada saat proses pengenaan pajak atas jasa pemasangan iklan di media cetak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tempat penelitian yang dipilih adalah Kantor Surat Kabar Malang Post dan penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai pengumpul data. Hasil analisis dari penelitian ini adalah Kantor Surat Kabar Malang Post yang menggunakan Witholding Tax System sebagaii cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan, tetapi untuk sistem pemotongan bagi orang pribadi Malang Post belum melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk prosedur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Terdapat satu hambatan dalam proses perpajakan ini yaitu sering terlambatnya bahkan tidak disampaikannya bukti potong dari pihak pemasang iklan kepada pihak Malang Post sehingga menyebabkan kerugian pada pihak Malang Post sendiri. Kata Kunci: Sistem dan Prosedur, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Iklan PENDAHULUAN
yang menjadi pemasukan terbesar dalam APBN adalah
Pajak merupakan sumber penerimaan
Pajak
Penghasilan
Peghasilan
(PPh)
(PPh).
merupakan
Pajak
pajak
yang
pajak
yang
terbesar dalam Anggaran Penerimaan dan
dikenakan
Belanja Negara (APBN). Berdasarkan tabel 1,
menerima penghasilan dalam tahun pajak. Ada
kontribusi pajak dalam penerimaan APBN
beberapa jenis atau golongan Pajak Penghasilan
memiliki persentase lebih dari 70% pada tahun
dilihat dari dasar hukumnya, antara lain PPh
2010-2014.
Tahun 2010, pajak menyumbang
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24
72,895% dari total penerimaan dalam negeri.
dan PPh Pasal 25. Salah satu jenis pajak yang
Tahun
menjadi pemasukan terbesar dalam APBN
2011
persentase
penerimaan
pajak
terhadap
subyek
terhadap penerimaan dalam negeri mengalami
adalah
penurunan
kemudian
penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang
mengalami peningkatan lagi di tahun 2012
dipotong atas penghasilan yang berasal dari
menjadi
72,499%,
Pajak
Peghasilan
(PPh).
Pajak
menjadi 73,594%, untuk tahun 2013 76,2684% dan 78,874% di tahun 2014. Salah satu jenis pajak Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
modal, penyerahan jasa, atau hadiah atau
keadaan
penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21.
pengenaan pajak yang memperhatikan
Withholding tax system adalah suatu sistem
pribadi
wajib
pajak
atau
keadaan subjeknya.
pemungutan pajak yang memberi wewenang
2) Pajak
Objektif
yaitu
pajak
yang
memperhatikan
pada
kepada pihak ketiga untuk memotong atau
pengenaannya
memungut besarnya pajak yang terutang oleh
objeknya baik berupa benda, keadaan,
wajib pajak (Mardiasmo 2009:6). Pemotongan
perbuatan
Pajak
mengakibatkan
Penghasilan
(PPh)
Pasal
23
juga
atau
peristiwa
timbulnya
yang
kewajiban
mempunyai prosedur berdasarkan Undang-
membayar pajak, tanpa memperhatikan
undang
keadaan pribadi subjek pajak ( wajib
yang
berlaku.
Prosedur
sendiri
merupakan rangkaian atau lagkah-langkah dan urutan-urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
pajak) maupun tempat tinggal. c.
Menurut Lembaga Pemungutannya 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
oleh pemerintah pusat dan digunakan
mengetahui sistem dan prosedur pengenaan PPh
untuk membiayai rumah tangga negara
Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media
pada umumnya.
cetak. Serta untuk mengetahui hambatan apa saja
2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut
yang terjadi pada saat proses pengenaan PPh
oleh pemerintah daerah baik daerah
Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media
tingkat I maupun daerah tingkat II dan
cetak.
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Perpajakan
Pajak Penghasilan Pasal 23
Menurut Waluyo (2010:2) pajak adalah
Pajak
penghasilan
(PPh)
Pasal
23
iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)
merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong
yang terutang oleh yang wajib membayarnya
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
membiayai
pengeluaran-pengeluaran
dipotong
berhubung
dengan
tugas
negara
umum yang
menyelenggarakan pemerintahan.
dibagi kedalam beberapa kelompok, antara lain: Menurut golongannya : 1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban oleh
wajib
pajak
yang
bersangkutan. 2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada
akhirnya
dibebankan
atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya
pajak,
misalnya
terjadi
penyerahan barang atau jasa. b.
21,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau
Subjektif
pengenaannya
Media Massa Menurut
(2002:134)
Media
massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alatalat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV. Yang berarti media massa yaitu sarana
penyampaian
pesan-pesan,
aspirasi
masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas. Media Cetak Surat kabar atau media cetak adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa seluruh
yaitu
Cangara
dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di
Menurut Sifatnya 1) Pajak
Pasal
(Waluyo, 2005:187).
Menurut Resmi (2003:6-8) jenis pajak
sendiri
Penghasilan
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
Jenis Pajak
a.
Pajak
pajak
yang
memperhatikan
pada
dunia
untuk
diketahui
pembaca
(Effendy,1993:241).
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
kepada orang ketiga untuk memotong atau Periklanan Menurut Kotler (2005:277) iklanadalah segala
bentuk
presentasi
pajak
atas
dibayarkan
kepada
penghasilan
penerima
yang
penghasilan
dan
sekaligus menyetorkannya kepada kas negara.
promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor
Dalam hal ini yang di maksud pihak ketiga yang
tertentu yang harus dibayar. Secara umum iklan
telah
membantu menjelaskan akan suatu produk,
pemasang iklan di surat kabar Malang Post yang
sedangkan bagi perusahaan itu sendiri iklan
telah memberikan penghasilan kepada Malang
merupakan suatu alat pemasar yang sangat
Post. Pihak ketiga atau pemasang iklan sebagai
penting bagi perusahaan. Untuk lebih jelasnya,
pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa
pendapat
pemasangan iklan ini adalahwajib pajak dalam
beberapa
non-pribadi
memungut
para
ahli
mengenai
advertising (periklanan).
diberikan
wewenang
adalah
pihak
negeri tertentu yang telah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat sebagai pemotong
METODE PENELITIAN
Pajak Penghasilan Pasal 23 atauwajib pajak
Penelitian ini menggunakan penelitiann
orang
pribadi
yang
melakukanusaha
dan
deskriptif menurut Nazir (2005:54) yaitu suatu
melaksanakan pembukuan, Bentuk Usaha Tetap
metode dalam meneliti status kelompok manusia
(BUT), Badan Pemerintah, dan penyelenggara
, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
kegiatan.
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 1. masa sekarang. Dalam arti lain penelitian dengan
2. Sistem Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)
menggunakan
adalah
Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Iklan di Kantor
penelitian yang memusatkan perhatian kepada
Surat Kabar Malang Post Untuk Wajib Pajak
masalah-masalah
Orang Pribadi
metode
deskriptif
sebagaimana
adanya
saat
penelitian dilaksanakan.Teknik pengumpulan
Mengenai pengenaan Pajak Penghasilan
data merupakan cara yang dapat digunakan oleh
(PPh) Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di
peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto,
media cetak untuk wajib pajak orang pribadi,
2002:134).
dalam
Kantor Surat Kabar Malang Post untuk masalah
pengumpulan data dalam penelitian ini antara
ini tidak dikenakan PPh Pasal 23 karena
lain wawancara dan dokumentasi.
konsumen bukan pemotong Pajak Penghasilan
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang
(PPh) Pasal 23. Menurut
dapat
Teknik
yang
digunakan
digunakan
untuk
pribadi yang memasang iklan di Malang Post
2002:134).
tidak wajib memotong PPh Pasal 23 atas jasa
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan
pemasangan iklan kepada Malang Post. Menurut
data dalam penelitian ini antara lain.
peraturan ada beberapa kriteria orang pribadi
mengumpulkan
oleh
data
peneliti
Malang Post orang
(Arikunto,
yang bisa menjadi pemotong PPh Pasal 23, HASIL DAN PEMBAHASAN
kriteria tersebut adalah orang pribadi yang bisa
Malang Post adalah salah satu kantor surat
menjadi pemotong PPh Pasal 23 adalah orang
kabar yang berpengaruh di Kota Malang. Pada
pribadi yang melakukan pekerjaan bebas seperti
surat kabar Malang Post terdapat kolom iklan
akuntan,
yang
untuk
Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat
memasangkan iklannya.Dari pemasangan iklan
Pembuat Akta Tanah tersebut camat, pengacara,
di surat kabar, Malang Post akan dikenakan PPh
konsultan
Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah pembayaran
melakukan usaha dan melakukan pembukuan.
sewa iklan di surat kabar. Pemotong pajak dalam
Akan tetapi untuk wajib pajak orang pribadi
hal ini adalah pihak pemasang iklan di surat
yang memasang iklan di surat kabar Malang Post
kabar.
tetap dikenakan PPN sebesar 10% dari jumlah
di
sewakan
1. Sistem
kepada
Pemotongan
umum
Pajak
Penghasilan
(PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Iklan di Kantor Surat Kabar Malang Post untuk Wajib Pajak Badan Sistem pemotongan Pajak Penghasilan
arsitek,
dan
dokter,
atau
notaris,
orang
pribadi
Pejabat
yang
pembayaran sewa iklan oleh pihak Malang Post. 3.Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Iklan di Kantor Surat Kabar Malang Post
Pasal 23 yang diterapkan di kantor surat kabar
Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23
Malang Post adalah Witholding Tax System yaitu
atas jasa iklan yang dilakukan oleh Malang
sistem
cara
Postdidasarkan oleh hasil jumlah pembayaran
kepercayaan
biaya pemasangan iklan di surat kabar Malang
pemotongan
memberikan
pajak
wewenang
dan
dengan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
Post. Ada tahap-tahap atau prosedur yang harus dilaksanakan
untuk
memotong
Pajak
Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan, antara lain: a. Pemasang iklan adalah mendaftarkan iklan yang akan dipasang di surat kabar Malang Post kepada bagian periklanan. b. Untuk menentukan total biaya pemasangan iklan, bagian periklanan akan menentukan iklan yang sudah didaftarkan masuk dalam jenis iklan baris, iklan dagang/umum, iklan dukacita/sosial, atau jenis iklan Advetorial. Berikut ini bisa dilihat tabel tarif biaya pemasangan iklan dari masing-
Gambar 1. Bukti Potong PPh Pasal 23 atas
masing jenis iklan di surat kabar Malang Post
pemasangan iklan
pada Tabel 1.
Sumber: Kantor Surat Kabar Malang Post (2015)
Tabel 1. Tarif jasa pemasangan iklan di surat kabar Malang Post
Jenis Iklan Iklan Baris Iklan Dagang/Umum (Warna) Iklan Dagang/Umum (Hitam Putih) Halaman 1 Iklan Dukacita/Sosial (Warna) Iklan Dukacita/Sosial (Hitam Puih) Advetorial (Warna) Advertorial (Hitam Putih)
4. Hambatan pada proses pengenaan PPh Pasal Tarif
23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak Hambatan yang terjadi pada Kantor Surat
Rp 25.000,/baris
Kabar Malang Post adalah telatnya pengiriman bukti potong oleh pihak pemasang iklan atau
Rp 50.000,-
pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Ini
/mmk
merupakan satu-satunya hambatan yang selama ini sering terjadi pada proses pengenaan Pajak
Rp 40.000,/mmk
Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di
Malang
Post.
Hambatan
tersebut
isa
Rp 100.000,-
diselesaikan dengan caramengingatkan dan
/mmk
meminta terlebih dahulu bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan.
Rp 25.000,/mmk
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Rp 20.000,/mmk Rp 35.000,/mmk Rp 30.000,/mmk
Sumber: Surat Kabar Malang Post (2015)
c. Setelah menghitung total biaya pemasangan iklan di surat kabar Malang Post, pihak pemasang iklan sebagai pemberi penghasilan
1. Sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan dengan Witholding Tax System dimana pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak yang memberikan penghasilan kepada Malang Post yaitu pihak yang memasang iklan
sudah
dilaksanakan
dengan
benar.Sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk wajib pajak orang pribadi belum sesuai dengan peraturan yang ada. 2. Prosedur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal
kepada Malang Post akan memotong PPh
23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak
pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di surat
pada Kantor Surat Kabar Malang Post sudah
kabar Malang Post sebesar 2% dari jumlah
dilaksanakan
penghasilan bruto yang diterima Malang Post
dengan aturan yang ada. 3. Terdapat
sesudah dikenakan PPN. d. Pihak pemasang iklan akan memberikan bukti potong kepada Malang Post sebagai
dengan
satu
benar
hambatan
dan dari
sesuai proses
pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa iklan di Surat Kabar Malang Post, yaitu
bukti Malang Post sudah dipotong PPh Pasal
sering
23. Berikut ini adalah contoh bukti potong
potong atas PPh Pasal 23 yang dikirim oleh
yang diserahkan kepada Malang Post dari
terlambatnya
penyampaian
bukti
pihak pemasang iklan sehingga menghambat
pihak pemasang iklan yang sudah memotong
proses pengkreditan pajak tahunan Kantor
PPh Pasal 23 dapat dilihat pada Gamabar 1.
Surat Kabar Malang Post.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
Saran
Waluyo.
1. Memperbaiki sistem pemotongan PPh Pasal
2005.
PERPAJAKAN
Pembahasan
Sesuai
INDONESIA:
dengan
Ketentuan
23 untuk orang pribadi. Sebaiknya Malang
Perundang-undangan
Post melihat kriteria pemotong pajak, yaitu
aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru.
orang pribadi yang melakukan pekerjaan
Jakarta: Salemba Empat.
bebas atau orang pribadi yang melakukan usaha dan melakukan pembukuan sehingga memudahkan pihak Malang Post sendiri
Perpajakan
dan
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
untuk menghitung PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak untuk wajib pajak orang pribadi. 2. Kantor Surat Kabar Malang Post perlu merekrut
staf
keuangan membantu
tambahan
khususnya tugas
staf
untuk
bagian
perpajakanguna keuangan
bagian
perpajakan yang sudah ada saat ini, karena jumlah staf yang ada saat ini dengan tugas tidak seimbang sehingga akan mengurangi ketelitian pada proses perpajakan Malang Post. 3. Kantor Surat Kabar Malang Post sebaiknya memperjelas hubungan struktur organisasi perusahaan beserta tugas dan fungsi dari masing-masing
bagian.
Disamping
itu
Malang Post juga perlu memperbaharui nama-nama anggota yang masih aktif dan tidak aktif dalam struktur organisasinya untuk mempermudah pembaca maupun peneliti memahami dan mengetahui sistem organisasi perusahaan yang masih berlaku. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta. Cangara,
Hafied.
2002.
Pengantar
Ilmu
Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Kotler, Philip. 2005. Manajemen Pemasaran. Alih Bahasa. Jilid 1 (Edisi Kesebelas). Jakarta: Penerbit Indeks. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogayakarta: Andi Offset. Nazir, Mohammad. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
