ANALISIS SISTEM KELEMBAGAAN DAN MANFAAT EKONOMI “KAMPUNG WISATA LINGKUNGAN TENGAH KOTA” DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kasus: Kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya)
KHOIRUNISSA CAHYAMURTI
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2015
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Sistem Kelembagaan dan Manfaat Ekonomi “Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota” dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, April 2015 Khoirunissa Cahyamurti NIM H44090061
ABSTRAK KHOIRUNISSA CAHYAMURTI, Analisis Sistem Kelembagaan dan Manfaat Ekonomi “Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota” Dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya). Dibimbing oleh RIZAL BAHTIAR Kampung Margorukun merupakan salah satu kampung wisata lingkungan tengah kota yang berada di Kelurahan Gundih. Kampung Margorukun mempunyai sistem kelembagaan yang sudah terstruktur dengan jelas sehingga menjadi salah satu satu kampung terbaik dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem kelembagaan dan peran stakeholder, menganalisis manfaat ekonomi terhadap masyarakat setempat serta mengidentifikasi keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun. Penelitian ini dilakukan di Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan alasan Kampung Margorukun khususnya Gang VI RT 07 RW 10 merupakan salah satu wilayah percontohan di Surabaya yang telah berhasil melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbasis masyarakat. Penelitian ini menggunakan informan dan responden sebagai sumber data primer. Teknik pemilihan informan menggunakan snowball sampling sedangkan responden dilakukan secara probability sampling dengan teknik simple random sampling. Hal tersebut dilihat dari peran masing-masing stakeholder yang dianalisis menggunakan analisis aktor. Manfaat tangible yang dirasakan berupa manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan sampah, water treatment, dan kegiatan kunjungan wisata. Total manfaat ekonomi yang diperoleh sebesar Rp 20.793.900/tahun dengan perolehan masing-masing sebesar Rp 12.517.200,00/tahun dari water treatment, sebesar Rp 2.058.400,00/tahun dari pengelolaan sampah kering di bank sampah, dan sebesar Rp 6.218.300,00/tahun dari kegiatan kunjungan wisata. Oleh karena itu, keberlanjutan manfaat yang dirasakan warga harus dipertahankan sehingga dapat berdampak positif dalam seluruh aspek. Kata Kunci: analisis aktor, Kampung Margorukun, kampung wisata lingkungan tengah kota, kelembagaan, manfaat ekonomi
ABSTRACT KHOIRUNISSA CAHYAMURTI, Analysis of The Institutional System and Economic Benefits “Ecotourism Village Central Town” in an Effort to Community Based Resource Management (case study: Margorukun Village, Gundih Urban Village, Bubutan, Surabaya). Supervised by RIZAL BAHTIAR Margorukun village is the one of ecotourism village central town which located at Gundih sub district. Margorukun village has an obvious structural management system therefore this village being one of the best village in the resources and environemental management. This village become a representative green village in Surabaya. It is seen from the role of each stakeholder were analyzed using actors analysis. A good structural management and work program which have been implemented in this village can obtain tangible and intangible benefit for the local society at RT 07 RW 10 Margorukun village. This research aims to identify the institutional system and the role of stakeholders, economic benefits to analyze and identify the sustainability of the local community economically, social , and environment in ecotourism village central town Margorukun. This study done in the Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun, Gundih sub district, Surabaya. The selection of location is deliberately ( purposive ) by reason of Kampung Margorukun especially Gang VI RT 07 RW 10 is one of the best village in Surabaya who have managed to do with the management of community based environment . This research use of informants and the respondents as the primary data sources . Use sampling techniques informants snowball election while the probability sampling was done in with simple techniques random sampling . The tangible benefit that perceived by the local society were economic benefit which get from waste management, water treatment, and tourists visiting activities. The total economic benefit was Rp 20.793.900/year with the acquisition were Rp 12.517.200/year of water treatment, Rp 2.058.400/year of waste management in the dried waste banks, and Rp 6.218.300,00/year of tourists visiting activities. Therefore, benefit sustainable that perceived by the local society should be maintained so that the environmental aspect should be improved. Keywords: actors analysis, economic benefit, ecotourism village central town, institution, Margorukun Village
ANALISIS SISTEM KELEMBAGAAN DAN MANFAAT EKONOMI “KAMPUNG WISATA LINGKUNGAN TENGAH KOTA” DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kasus: Kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya)
KHOIRUNISSA CAHYAMURTI Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2015
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul Analisis Sistem Kelembagaan dan Manfaat Ekonomi “Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota” dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya). Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 1. Kedua orangtua tercinta Ibunda Yunny Suharwatie, Ayahanda Eko Sumarno (Alm), beserta kakak dan adik tersayang atas segala do’a, semangat, dukungan moril dan materiil, kasih sayang serta yang selalu menguatkan dalam segala hal kepada penulis. 2. Bapak Rizal Bahtiar, S.Pi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, semangat, motivasi, saran, dan pengarahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 3. Bapak Ir. Ujang Sehabudin, M.Si selaku dosen penguji utama dan Bapak Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si selaku dosen perwakilan Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini. 4. Dr.Ir. Aceng Hidayat, MT sebagai dosen pembimbing akademik atas bimbingan dan perhatiannya selama penulis menjalani perkuliahan. 5. Bapak M. Fauzan selaku Ketua RT 07 RW 10 dan Ibu Sri Tanjung serta kader lingkungan RT 07 RW 10 atas kerjasamanya dalam penyediaan data yang dibutuhkan oleh penulis. 6. Teman-teman sebimbingan: Putri, Tita, Nce, Kuncoro, Lungit, dan Sarah atas segala semangat dan perhatiannya; serta kepada teman-teman ESL 46 atas kebersamaannya selama ini. 7. Sahabat-sahabat terbaikku: Hesti, Tari, Isti, Septy, Annisia, Febriana, Luthfi, Miya, Charra, Gugat, Lusi, Diena, Sary, Mufqy, Ilham yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis selama mengumpulkan data, mengolah data, selalu membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Ambitie Dolus Cahyana atas segala perhatian, semangat, kasih sayang dan selalu menguatkan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 9. Teman-teman BEM FEM IPB 2011 dan 2012 khususnya Departemen Budaya dan Seni: Lutfhan, Wahid, Ajeng, Acy, Ryan, Soni, dan Kak Didon yang selalu memberi semangat, dukungan, serta perhatiannya kepada penulis. 10. Teman-teman kesayangan Wisma Jelita: Yaomi, Nindy, Lupy, Barika, Lola, Mbak Elvi, Rahmi, Mita dan teman-teman sekalian yang selalu menyemangati sehingga berhasil meyelesaikan karya ilmiah ini.
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiv I
PENDAHULUAN
1.1 1.2 1.3 1.4
Latar Belakang ................................................................................................ 1 Perumusan Masalah ........................................................................................ 5 Tujuan Penelitian ............................................................................................ 6 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................... 7
II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Pengelolaan Lingkungan Hidup ...................................................................... 8 Pembangunan Berkelanjutan ........................................................................... 9 Pengelolaan Sumber daya Berbasis Masyarakat ........................................... 11 Partisipasi Masyarakat .................................................................................. 12 Teori Kelembagaan ....................................................................................... 14 Analisis Stakeholder ...................................................................................... 16 Penelitian Terdahulu ..................................................................................... 18
III KERANGKA PEMIKIRAN ...................................................................... 21 IV METODE PENELITIAN 4.1 4.2 4.3 4.4
Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................................ 24 Jenis dan Sumber Data .................................................................................. 24 Metode Pengambilan Sampel ........................................................................ 24 Metode Pengolahan dan Analisis Data ......................................................... 25 4.4.1 Identifikasi Sistem Kelembagaan dan Analisis Peran Stakeholder Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota RT07 RW10 ...................25 4.4.2 Analisis Manfaat Ekonomi yang diperoleh Masyarakat Setelah Terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota .................28 4.4.3 Analisis Keberlanjutan Secara Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Terbentuknya Kampung Margorukun Setelah Mendapat Predikat sebagai Kampung Hijau ........................................................................29
V GAMBARAN UMUM LOKASI 5.1 Kondisi Umum RW 10 Kelurahan Gundih .................................................... 32 5.2 Karakteristik Responden ................................................................................ 34 5.2.1 Jenis Kelamin Responden .................................................................... 35
5.2.2 Tingkat Usia Responden ...................................................................... 35 5.2.3 Tingkat Pendidikan Responden ........................................................... 36 5.2.4 Status Kependudukan Responden ........................................................ 36 5.2.5 Lama Tinggal Responden .................................................................... 37 5.2.6 Penerimaan Keluarga Responden ........................................................ 38 VI IDENTIFIKASI SISTEM KELEMBAGAAN DAN PERAN STAKEHOLDER KAMPUNG WISATA LINGKUNGAN TENGAH KOTA MARGORUKUN RT 07 RW 10 ................................................... 39 6.1 Profil Kampung Margorukun RT 07 RW 10 ................................................ 39 6.2 Program Kerja kampung Margorukun RT 07 RW 10 ................................... 40 6.2.1 Tata Kelola Sampah ............................................................................. 40 6.2.1.1 Bank Sampah dan Daur ulang dalam Pengelolaan Sampah Kering .................................................................................... 40 6.2.1.2 Komposter Aerob dalam Pengelolaan Sampah Basah ........... 46 6.2.2 Water Treatment dalam Pengolahan Rumah Tangga .......................... 48 6.2.3 Pengelolaan Tata Ruang........................................................................ 48 6.2.4 Pemberdayaan Masyarakat .................................................................. 49 6.3 Analisis Peran Stakeholder di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 ........................................................................... 51 6.3.1 Identifikasi Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder ........................... 51 6.3.2 Fungsi dan Peran Stakeholder .............................................................. 54 6.3.3 Keterkaitan Antar Stakeholder ............................................................. 57 VII
MANFAAT EKONOMI YANG DIPEROLEH MASYARAKAT SETELAH TERBENTUKNYA KAMPUNG WISATA LINGKUNGAN TENGAH KOTA MARGORUKUN RT 07 RW 10.................................. 59
7.1 Penilaian Kelayakan Ekonomi Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota RT 07 RW 10 ................................................................................................ 61 VIII KEBERLANJUTAN SECARA EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SETELAH TERBENTUKNYA KAMPUNG WISATA LINGKUNGAN TENGAH KOTA MARGORUKUN RT07 RW 10 ...... 62 IX SIMPULAN DAN SARAN 9.1 Simpulan ......................................................................................................... 65 9.2 Saran ............................................................................................................... 65 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 68 LAMPIRAN ........................................................................................................ 73 RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ 88
DAFTAR TABEL
Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
Halaman
Jumlah Penduduk Pulau Jawa Berdasarkan Provinsi Tahun 1971-2010 .... 1 Rencana Penggunaan Lahan Kota surabaya Tahun 2002-2013 .................. 2 Kondisi Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2013 ........................... 2 Persentase Sumber Timbulan Sampah Kota Surabaya Tahun 2012 ......... 3 Jumlah Pelanggan dan Distribusi Air Minum Menurut Jenis Pelanggan Tahun 2013 .................................................................................................. 4 Matriks Penelitian Terdahulu ................................................................... 18 Matriks Keterkaitan Tujuan, Jenis Data, dan Analisis Data ..................... 25 Analisis Stakeholder Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ....................... 27 Ukuran Kuantitatif terhadap Identifikasi dan Pemetaan Aktor .................27 Matriks Analisis keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ....................... 30 Matriks strata keberlanjutan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun .............................................................................................. 31 Data Karakteristik Penduduk RT 07 RW 10 Margorukun Tahun 2012 ... 33 Data Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia ........................... 35 Identifikasi Nilai Kepentingan dan Pengaruh masing-masing Stakeholder dalam Pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 .......................................................................51 Perhitungan Nilai moneter manfaat ekonomi yang diperoleh setelah Terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun 60
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Halaman
1
Diagram Alur Kerangka Pemikiran .......................................................... 23
2
Matriks analisis aktor (aktor grid) ............................................................. 28
3
Peta Lokasi Wilayah RT 07 RW 10 .......................................................... 32
4
Sebaran Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ......................... 35
5
Sebaran Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................ 36
6
Sebaran Jumlah Responden Berdasarkan Status Kependudukan ............. 37
7
Sebaran Jumlah Responden Berdasarkan Lama Tinggal ......................... 37
8
Sebaran Jumlah Responden Berdasarkan Penerimaan Keluarga ............. 38
9
Susunan Program Kerja Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 ...................................................................... 40
10
Struktur Kepengurusan Bank Sampah Rukun Karya di RT 07 RW 10 ... 44
11
Alur Proses Bank Sampah Rukun Karya ................................................. 45
12
Mekanisme Komposter Aerob di RT 07 RW 10 ...................................... 47
13
Bagan Alur Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 ................................................. 50
14
Pemetaan Masing-masing Stakeholder Pengelolaan Lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 52
15
Skema Hubungan Keterkaitan Antar Stakeholder ................................... 58
16
Grafik Persepsi Responden Mengenai Manfaat Pengelolaan Lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun terhadap tiga pilar pembangunan berkelanjutan ............................................................ 63
17
Grafik Skor Persepsi Responden RT 07 RW 10 Mengenai Manfaat yang Menunjang Keberlanjutan dari Aspek Lingkungan ................................. 64
18
Grafik Skor Persepsi Responden RT 07 RW 10 Mengenai Manfaat yang Menunjang Keberlanjutan dari Aspek Sosial ........................................... 64
19
Grafik Skor Persepsi Responden RT 07 RW 10 Mengenai Manfaat yang Menunjang Keberlanjutan dari Aspek Ekonomi ...................................... 64
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Halaman
1
Kuisioner Responden ............................................................................... 73
2
Kuesioner Key Person .............................................................................. 78
3
Panduan Scoring Penilaian Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Aktor Terhadap Pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun .............................................................................................. 81
4
Perhitungan Manfaat Ekonomi yang diperoleh dari Penggunaan Water Treatment ................................................................................................. 83
5
Analisis Kelayakan Ekonomi Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun .............................................................................................. 84
6
Dokumentasi Penelitian ............................................................................ 86
1
I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Sumber daya alam dan lingkungan adalah dua elemen yang saling terkait dan tak terpisahkan satu sama lain serta merupakan tempat hidup makhluk hidup dalam melakukan aktivitas. Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya
yang
mempengaruhi
kelangsungan
perikehidupan
dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan berperan dalam menjaga keseimbangan dari interaksi antara komponen biotik dan abiotiknya (Siahaan 2003). Kelestarian lingkungan hidup harus senantiasa dijaga secara konsisten sepanjang masa karena memberi tempat hidup yang layak dengan daya dukung yang memadai bagi saat ini dan generasi yang akan datang. Kualitas lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh kebudayaan karena erat kaitannya dengan pengelolaan yang dilakukan oleh manusia. Permasalahan lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah penduduk paling padat di Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1 yang merupakan jumlah penduduk Pulau Jawa berdasarkan provinsi. Tabel 1 Jumlah penduduk Pulau Jawa berdasarkan provinsi Tahun 1971-2010 No.
Provinsi (juta penduduk)
1. DKI Jakarta 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. Jawa Timur 5. DI Yogyakarta 6. Banten Sumber: BPS (2011)
1971 4,58 21,62 21,88 25,52 2,49 -
1980 6,50 27,46 25,37 29,19 2,75 -
Tahun 1990 8,26 35,38 28,52 32,50 2,91 -
2000 8,39 35,73 31,23 34,78 3,12 8,10
2010 9,61 43,05 32,38 37,47 3,46 10,63
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang padat penduduknya setelah Provinsi Jawa Barat. Permintaan atas lahan permukiman memang akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk.
2
Permintaan lahan permukiman berkaitan dengan dinamika kependudukan dan rumah tangga yang mencakup pertumbuhan, persebaran, mobilitas penduduk, dan perkembangan rumah tangga. Rumah pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan, pendidikan serta kesehatan. Oleh karena itu, dalam upaya penyediaan perumahan lengkap dengan sarana dan prasarana permukimannya, sebaiknya tidak hanya untuk mencapai target secara kuantitatif, melainkan harus diiringi pula dengan pencapaian sasaran secara kualitatif. Artinya bahwa pemenuhan kebutuhan akan permukiman yang layak mutlak disediakan sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka permintaan atas lahan permukiman semakin meningkat juga. Berikut data rencana penggunaan lahan di Kota Surabaya dapat dilihat di Tabel 2. Tabel 2 Rencana penggunaan lahan Kota Surabaya Tahun 2003-2013 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penggunaan Lahan Perumahan Perniagaan Industri dan Gudang RTH (Sarana Olahraga, Makam, Taman) Jalur Hijau (Tambak dan Konservasi) Fasilitas Umum/ Jasa Jumlah Sumber: RTRW Kota Surabaya (2003-2013)
Luas (Ha) 17.573,95 983,77 4.067,39 860,20 4.035,46 5.116,98 32.637,75
Persentase (%) 53,85 3,01 12,46 2,64 12,36 15,68 100,00
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa sektor perumahan mendominasi penggunaan lahan di Kota Surabaya dengan persentase 53,85 persen. Penggunaan lahan permukiman memang akan terus meningkat sampai tahun 2013. Namun, banyaknya pembangunan yang dilakukan mengakibatkan berkurangnya lahan hijauan di Kota Surabaya. Hal tersebut disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3 Kondisi keberadaan ruang terbuka hijau Tahun 2013 No. 1. 2. 3.
Jenis Ruang Terbuka Hijau
Taman Kota Lapangan Olahraga Makam Total Sumber: RTRW Kota Surabaya (2014)
Luas Wilayah yang Direncanakan (Ha) 103,29 30,64 37,75 171,68
Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan permintaan lahan di Kota Surabaya, kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi, dan distribusi semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya eksternalitas yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan ekonomi mulai dari skala rumah tangga hingga
3
industri. Salah satu eksternalitas yang terjadi adalah bertambahnya timbulan sampah akibat dari aktivitas ekonomi. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4 yang merupakan sumber timbulan sampah di Kota Surabaya. Tabel 4 Persentase sumber timbulan sampah Kota Surabaya Tahun 2012 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sumber Sampah Permukiman Pasar Pertokoan, Hotel, Rumah Makan Fasilitas Umum Sapuan Jalan Saluran Perkantoran Industri
Persentase (%) 79,19 8,6 2,64 0,61 0,62 0,17 1,37 6,86
Sumber: Dinas Kebersihan Kota Surabaya (2013)
Tabel 4 memperlihatkan bahwa sumber sampah terbesar adalah berasal dari permukiman sebesar 79,19 persen dari total timbulan sampah. Sebagian besar sampah yang berasal dari permukiman adalah sampah rumah tangga yang merupakan sampah organik. Hal ini menunjukkan bahwa sektor permukiman sangat menentukan jumlah timbulan sampah di Kota Surabaya. Semakin banyak pemukiman yang dibangun maka jumlah timbulan sampah akan semakin meningkat. Selain jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat, pembangunan pemukiman juga berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Surabaya. Seiring dengan adanya proses pembangunan pemukiman yang terus meningkat, ketersediaan air bersih akan berkurang akibat semakin besarnya kebutuhan terhadap air. Berbagai sektor memerlukan air dalam pelaksanaan kegiatan seharihari, khususnya pada sektor perumahan. Pendistribusian air minum di Kota Surabaya didominasi oleh sektor rumah tangga. Penggunaan air bersih dalam rumah tangga sangat penting untuk menunjang kualitas hidup. Berikut adalah data jumlah pelanggan dan distribusi air minum menurut jenis pelanggan yang tersaji dalam Tabel 5.
4
Tabel 5 Jumlah pelanggan dan distribusi air minum menurut jenis pelanggan Tahun 2013 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jenis Pelanggan
Jumlah Pelanggan
Rumah tangga Niaga Industri Sosial Instansi Pemerintah Penjualan Umum/Tangki Pelabuhan Luar Kota Hilang Total
466.529 33.899 398 5.513 1.213 5 507.557
Distribusi Air Minum (m3) 153.739 27.86 1.739 13.988 5.919 15 405 83.197 203.665
Sumber: BPS Kota Surabaya (2014)
Berbagai upaya dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi eksternalitas tersebut agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Salah satu upaya agar kelestarian lingkungan dapat terwujud adalah dengan membentuk suatu kelembagaan berbasis masyarakat yaitu kampung hijau. Kampung hijau merupakan suatu predikat bagi daerah pemukiman warga baik di tingkat RT maupun RW yang menerapkan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dalam skala komunitas. Terbatasnya jumlah lahan di kampung hijau mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada dengan membuat lingkungan sekitar tempat tinggal menjadi lebih hijau. Salah satu daerah yang telah menerapkan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat yaitu Kampung Margorukun Gang VI RT 07 RW 10, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Menurut warga Kampung Margorukun lingkungan sehat adalah gaya hidup. Meskipun kampung ini berpenduduk padat namun tetap hijau. Seluruh rumah tangga di gang tersebut menanam berbagai macam tanaman seperti tanaman hias dan apotek hidup di pekarangan rumah, pagar, dan tepi jalan di depan rumah. Selain itu para warga juga mengolah sampah rumah tangga untuk didaur ulang sehingga dapat dimanfaatkan kembali menjadi berbagai keperluan seperti kompos maupun barang kerajinan. Sampai saat ini dalam pelaksanaan program pembangunan, keterlibatan masyarakat hanya dilihat sebagai sebuah objek saja bukan subjek (pelaku). Kondisi ini menyebabkan peran serta masyarakat menjadi terbatas sehingga partisipasi akan menjadi semu (Dianawati 2004). Seharusnya, partisipasi
5
masyarakat sepenuhnya dilihat dari keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Melalui partisipasi tersebut masyarakat mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah. Hal ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai bentuk pengelolaan kelembagaan, peran stakeholder, manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat, serta keberlanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari terbentuknya Kampung Margorukun setelah mendapat predikat sebagai Kampung Hijau. 1.2
Perumusan Masalah
Kampung hijau merupakan program pembangunan bidang lingkungan hidup yang dapat menciptakan lingkungan hijau yang sehat dan untuk mewujudkannya seluruh msyarakat harus sadar dan membiasakan budaya hidup bersih dan sehat. Terbentuknya kampung hijau ini bertujuan agar masyarakat cinta dan nyaman tinggal di lingkungan sendiri. Pengelolaan lingkungan dengan istilah “Kampung Hijau” merupakan upaya pengelolaan lingkungan yang berawal dari masyarakat sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan. Keberhasilan dalam pengelolaan ini tergantung dari kerjasama dan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat, serta dukungan dari pemerintah setempat. Kampung Margorukun merupakan salah satu kampung percontohan yang telah berhasil menerapkan pengelolaan lingkungan di daerah tempat tinggal menjadi nyaman dan asri untuk ditempati. Berbagai macam penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yang telah diraih karena kemampuannya dalam mengelola lingkungan sekitar. Hal inilah yang membuat Kampung Margorukun semakin giat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik. Sebelum
mendapat
predikat
sebagai
kampung
hijau,
Kampung
Margorukun merupakan kawasan permukiman kumuh dan penuh sampah. Kampung ini terletak di pinggiran jalur rel kereta api Stasiun Pasar Turi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu secara perlahan timbul kesadaran dari masyarakat setempat untuk memperbaiki lingkungannya. Saat ini permukiman yang dulunya kumuh dan kotor berubah menjadi lingkungan yang bersih dan
6
sehat. Sepanjang jalan terlihat berbagai macam tanaman yang berjajar rapi di depan rumah warga yang menambah suasana sejuk dan hijau di tengah cuaca panas Kota Surabaya. Sekitar 20-30 tanaman dimiliki oleh masing-masing rumah. Perubahan perilaku ini telah dilakukan sejak tahun 2007. Masyarakat setempat mulai melakukan penghijauan dan pemisahan sampah. Pengelolaan sampah di kampung ini sudah tergolong baik. Hal ini terlihat dari setiap rumah mempunyai tiga jenis tempat sampah, yaitu sampah basah, sampah kering dan sampah yang dibuang. Masyarakat mengelola sampah basah agar dapat dijadikan pupuk kompos yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Sedangkan sampah kering seperti plastik, botol air kemasan, bungkus makanan instan, kertas, dan lain sebagainya mereka daur ulang untuk menjadi barang kerajinan yang dapat memiliki nilai tambah secara ekonomi. Namun, permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini apakah sistem kelembagaan yang telah disusun sudah berjalan dengan baik oleh masing-masing stakeholder yang terkait. Manfaat yang diperoleh juga harus dikaji lebih lanjut lagi agar dapat terus menerus membantu masyarakat setempat, serta bagaimana keberlanjutan dari berbagai aspek sebagai wujud nyata perubahan kampung. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem kelembagaan dan peran stakeholder di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun? 2. Bagaimana manfaat ekonomi dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun terhadap masyarakat setempat? 3. Bagaimana keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota setelah mendapat predikat kampung hijau? 1.3
Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi sistem kelembagaan dan peran stakeholder di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun
7
2. Menganalisis manfaat ekonomi dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun terhadap masyarakat setempat 3. Menganalisis keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota setelah mendapat predikat kampung hijau
1.4
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini meliputi lokasi penelitian berada di Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Responden penelitian merupakan masyarakat Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun Kelurahan Gundih. Aspek yang dikaji adalah sistem kelembagaan, fungsi dan peran stakeholder dan manfaat ekonomi, serta aspek keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar masyarakat dalam bahasan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yang dihitung hanya mencakup manfaat tangible yaitu penghematan biaya air saat menggunakan water treatment, pemasukan dari kegiatan kunjungan wisata dan pengelolaan bank sampah.
8
II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tingkat yang minimum sehingga mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Marzali et al. 2002). Menurut UU No. 23 Tahun 1997, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan upaya untuk mengadakan koreksi terhadap lingkungan, agar pengaruh merugikan dapat dijauhkan dan dilaksanakan pencegahan melalui efisiensi dan pengaturan lingkungan sehingga bahaya lingkungan dapat dihindarkan dan keserasian dapat dipelihara (Matrizal 2005). Soerjani et al. (1987)
menyatakan bahwa ada tiga upaya yang harus
dijalankan secara seimbang, yaitu upaya teknologi, upaya tingkah laku atau sikap dan upaya untuk memahami dan menerima koreksi alami yang terjadi karena dampak interaksi manusia dengan lingkungannya. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya atau juga mengusahakan sumber daya alam lingkungannya untuk mempertahankan jenisnya, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya (Resosoedarmo et al. 1986). Manusia bersama lingkungan hidupnya berada dalam suatu ekosistem. Kedudukan manusia di dalam kesatuan ekosistem adalah sebagai bagian penting yang tidak mungkin dipisahkan, karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya. Agar kelestarian ekosistem tersebut dapat terjamin, maka manusia harus menjaga keserasian hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Jika keserasian hubungan manusia dengan lingkungannya terganggu, maka terganggu pula kesejahteraannya. Jadi manusia dan lingkungannya merupakan ikatan yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua hal tersebut saling mempengaruhi (Natsir 1986).
9
Tingkah
laku
manusia
selalu
mempengaruhi
keharmonisan
dan
keseimbangan lingkungannya. Oleh karena itu, manusia akan berusaha untuk meningkatkan
kualitas
keseimbangan
tersebut.
lingkungan Manusia
hidupnya
berkeyakinan
untuk semakin
mempertahankan tinggi
kualitas
lingkungan, maka semakin banyak pula manusia dapat mengambil keuntungan dan semakin besar pula daya dukung hidupnya (Wardana 1999). 2.2
Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada dasarnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun mas mendatang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (1990), pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupu replaceable resource. Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya: a.
Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergenaration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
b.
Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
10
c.
Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
d.
Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
e.
Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
f.
Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya Dari sisi ekonomi, Fauzi (2004) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga
alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatiakan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergeneration welfare maximization).
11
2.3 Pengelolaan Sumber daya Berbasis Masyarakat Dalam perspektif otonomi daerah, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam mencerminkan nuansa otonomi masyarakat lokal untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam lokal. Makna dan hakikat dari otonomi daerah harus diterjemahkan sebagai pemberian otonomi kepada masyarakat di daerah, masyarakat adat/lokal, dan bukan semata-mata pemberian otonomi kepada pemerintah daerah. Ini merupakan manifestasi dari paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berbasis komunitas (community based resource management), sebagai pengalihan dari pengelolaan sumber daya alam yang berbasis negara/pemerintah dengan strukturnya di daerah (state-based resource management) (Nurjaya 2008). Menurut Budi (2004), pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (PSDABM) atau Community Based for Natural Resources Management (CBNRM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaan. Persepsi dari pengelolaan berbasis masyarakat masih bervariasi, namun ada semacam kesepakatan atau persamaan pandangan bahwa “Peran Masyarakat” menjadi kunci utama. Dalam sistem pengelolaan ini masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimiliki, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya, serta membuat keputusan demi kesejahteraan mereka. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan sumber daya. Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya generasi sekarang yang dapat menikmati kekayaan sumber daya, tetapi juga generasi mendatang.
Dalam
community
based
management
(CBM)
pengelolaan
sepenuhnya dari tahap perencanaan hingga pengawasan dilakukan oleh anggota komunitas melalui organisasi yang sifatnya informal. Model ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dan mereka memiliki otonomi terhadap pengelolaan sumber daya yang mereka miliki sendiri (Satria 2002). Prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat adalah (Budi 2004):
12
1.
Aktor utama pengelola adalah rakyat (masyarakat lokal, masyarakat adat).
2.
Lembaga pengelola dibentuk, dilaksanakan dan dikontrol langsung oleh rakyat yang bersangkutan.
3.
Batas antar kawasan unit pengelolaan kawasan komunitas setempat terdelineasi secara jelas dan diperoleh melalui persetujuan antar pihak yang terkait di dalamnya.
4.
Terjaminnya akses dan kontrol penuh oleh masyarakat secara lintas generasi terhadap kawasan pengelolaan.
5.
Terjaminnya akses pemanfaatan hasil SDA sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian (sustainability) oleh komunitas secara lintas generasi di dalam kawasan konsesi.
6.
Digunakan tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat terhadap pertentangan klaim atas kawasan yang sama.
7.
Adanya pengakuan dan kompensasi formal (legal) terhadap penggunaan pengetahuan tradisional (indegenous knowledge) masyarakat di dalam sistem pengelolaan yang diterapkan. Pengelolaan
berbasis
masyarakat
merupakan
pendekatan
dalam
pengelolaan sumber daya, misalnya lingkungan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat mendefinisikan sendiri kebutuhan, keinginan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat adalah pendekatan pengelolaan yang melibatkan kerjasama antar masyarakat setempat dan pemerintah dalam bentuk pengelolaan secara bersama. Masyarakat berpartisipasi secara aktif baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaanya (Satria 2002). 2.4
Partisipasi Masyarakat
Adjid (1985) dalam Apriyanto (2008) mengemukakan bahwa partisipasi merupakan kemampuan dari masyarakat untuk bertindak dalam keberhasilan (keterpaduan) yang teratur untuk menanggapi kondisi lingkungan sehingga
13
masyarakat tersebut dapat bertindak sesuai dengan logika dari yang dikandung oleh kondisi lingkungan tersebut. Menurut Cohen dan Uphoff (1977), pengertian partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Pengertian partisipasi lainnya didefinisikan oleh Sajogyo (1998) sebagai peluang untuk ikut menentukan kebijaksanaan pembangunan serta peluang ikut menilai hasil pembangunan. Dari berbagai pendapat tersebut, secara umum partisipasi merupakan keterlibatan seseorang secara aktif dalam suatu kegiatan. Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 1.
Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat.
2.
Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.
3.
Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar
manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut
berhasil mengenai sasaran. 4.
Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukkan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut
Pangestu (1995) adalah sebagai berikut: 1.
Faktor internal, yaitu yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, dan pengalaman berkelompok.
2.
Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran dapat mempengaruhi partisipasi. Sasaran akan dengan
14
sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, bila didukung dengan pelayanan pengelolaan kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tidak akan ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Menurut Silaen (1998), semakin tua umur seseorang maka penerimaannya terhadap hal-hal baru semakin rendah. Hal ini karena orang yang masuk dalam golongan tua cenderung selalu bertahan dengan nilai-nilai lama sehingga diperkirakan sulit menerima hal-hal yang sifatnya baru. Faktor jumlah beban keluarga
menunjukkan
bahwa
semakin
besar
jumlah
beban
keluarga
menyebabkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan akan berkurang karena sebagian besar waktunya digunakan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Murray dan Lappin (1967) dalam Apriyanto (2008) mengemukakan bahwa terdapat faktor internal lain yang mempengaruhi partisipasi yaitu lama tinggal. Semakin lama tinggal di suatu tempat, semakin besar rasa memiliki dan perasaan dirinya sebagai bagian dari lingkungannya, sehingga timbul keinginan untuk selalu menjaga dan memelihara lingkungan dimana dia tinggal. 2.5 Teori Kelembagaan Kelembagaan adalah sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab baik secara individu maupun sebagai kelompok (Schmid 1972). Kelembagaan merupakan suatu sistem aktivitas dari kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya beserta komponen-komponen yang terdiri dari sistem norma dan tata kelakuan untuk wujud ideal kebudayaan, kelakuan berpola untuk wujud kelakuan kebudayaan dan peralatan untuk wujud fisik kebudayaan yang ditambah dengan manusia atau personil yang melaksanakan kelakuan berpola (Koentjaraningrat 1997). Kelembagaan yang ada di dalam masyarakat merupakan esensi atau bagian pokok dari masyarakat dan kebudayaannya. Pejovich (1999) dalam Suhana (2008) menyatakan bahwa kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni: 1.
Aturan formal, meliputi konstitusi, statute, hukum dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik (struktur
15
pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumber daya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi) 2.
Aturan informasi, meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia tempat hidup mereka; dan
3.
Mekanisme penegakan, semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan. Definisi kelembagaan menurut Arifin (2005) mencakup dua demarkasi
penting, yaitu: 1) norma dan konvensi (norms and conventions), serta 2) aturan main (rules of the game). Kelembagaan terkadang ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat Pemerintah, tetapi kelembagaan juga dapat tidak ditulis secara formal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat. Menurut Saptana et al. (2006), terdapat dua bentuk kelembagaan dilihat dari proses terbentuknya yaitu kelembagaan yang tumbuh secara alamiah dan kelembagaan yang sengaja dibentuk sesuai dengan tujuan pembangunan. Ciri kelembagaan yang tumbuh secara alamiah dalam masyarakat adalah kelembagaan tersebut terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat, telah melewati waktu yang relatif lama, bersifat informal dan tidak mempunyai tradisi tertulis yang merumuskan tujuannya maupun tata tertib yang berlaku. Pada kelembagaan yang sengaja dibentuk (organisasi yang dicoba untuk dilembagakan) memiliki ciri, antara lain proses pembentukannya diinisiasi oleh pihak “luar komunitas” dan peran pihak luar komunitas lebih menonjol dibandingkan anggota komunitas, sifatnya lebih formal (mengintroduksi organisasi seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, asosiasi yang melibatkan organisasi formal baik dari pemerintah maupun swasta), dan rumusan tujuan, tata tertib yang berlaku dan rumusan kerja sama antar pelaku umumnya dibuat tertulis. Soekanto
(2003)
menyatakan
bahwa
pada
dasarnya
lembaga
kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
16
1.
Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2.
Menjaga keutuhan masyarakat.
3.
Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Adapun tujuan sebuah kelembagaan yang berlaku dalam sebuah
masyarakat/komunitas/organisasi antara lain: 1.
Unsur pelaksana kegiatan penelitian yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penelitian, mengusahakan dan mengendalikan sumber daya penelitian.
2.
Unsur pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai serta mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.
3.
Unsur pelaksana kegiatan kerjasama yang bertugas mengkoordinasikan, memantau dan menilai serta mendokumentasikan kegiatan kerjasama, serta ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan. 2.6 Analisis Stakeholder Kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya
di Kampung Margorukun tidak terlepas dari peran seluruh stakeholder. Grimbel dan Chan (1995) mendeskripsikan analisis stakeholder sebagai suatu pendekatan dan prosedur untuk
mencapai
pemahaman
suatu sistem dengan cara
mengidentifikasi aktor-aktor kunci atau stakeholder kunci di dalam sistem serta menilai kepentingan masing-masing di dalam sistem tersebut. Stakeholder yang dimaksud adalah semua yang memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan sistem tersebut. Hal itu dapat bersifat individual, masyarakat, kelompok sosial atau isntitusi dalam berbagai ukuran. Stakeholder meliputi pembuat kebijakan, perancang dan administrator dalam pemerintah, serta kelompok pengguna objek dalam sistem.
17
Freeman (1984) dalam Suhana (2008) mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Stakeholder sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif aktor terhadap issu atau dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. Ada tiga tingkat analisis pemangku kepentingan: 1. Tingkat Rasional Tingkat rasional sangat membutuhkan pemahaman tentang stakeholder dari organisasi. Freeman menggunakan peta umum stakeholder, kemudian mengidentifikasi masing-masing stakeholder berdasarkan peta stakeholder. Lebih lanjut, masing-masing stakeholder diidentifikasi dan dianalisis. Freeman juga menggunakan dua dimensi grid sebagai perangkat analisis organisasi stakeholder. Dimensi pertama merupakan kelompok stakeholder dilihat dari sisi kepentingannya, dan dimensi kedua merupakan kelompok stakehoder dilihat dari sisi pengaruh/kekuatannya dalam organisasi. 2. Tingkat Proses Tingkat proses diperlukan untuk memahami bagaimana organisasi baik secara implisit ataupun eksplisit mengelola hubungan dengan masingmasing stakeholder, dan apakah proses ini sesuai dengan peta stakeholder rasional organisasi. 3. Tingkat Transaksional Tingkat transaksional membutuhkan pemahaman hubungan transaksi antar organisasi
dan
stakeholder
serta
mampu
menyimpulkan
apakah
hubungan/kerjasama yang terjadi sesuai dengan peta stakehoder dan proses organisasi stakeholder. Pemahaman legitimasi masing-masing stakeholder sangat
penting
dalam
keberhasilan
tingkat
transaksional.
18
18
2.7
Penelitian Terdahulu
Berbagai macam penelitian yang dilakukan terkait dengan analisis kelembagaan. Berikut adalah matriks penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yang ditunjukkan pada Tabel 6. Tabel 6 Matriks penelitian terdahulu No.
Nama Peneliti dan Judul
Tujuan
1.
Fatia Ajeng Lestari: Analisis Sistem Kelembagaan dan Kelayakan Ekonomi Pengelolaan Sampah Rumahtangga (Kasus Bank Sampah Kerya Peduli, Jakarta Utara)
1. Mengidentifikasi sistem kelembagaan Bank Sampah Karya Peduli 2. Menganalisis pola kerjasama dan strategi pengembangan Bank Sampah Karya Peduli 3. Menganalisis kelayakan ekonomi Bank Sampah Karya Peduli
2.
Erin Roslina : Analisis Manfaat Ekonomi dan Efektifitas Kelembagaan Kolaboratif Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
1. Menganalisis struktur property rights (hak kepemilikan) PHBM di Desa Bunter 2. Mengestimasi manfaat ekonomi PHBM yang diperoleh Pesanggem
Metode Analisis Deskriptif
Hasil
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Sistem kelembagaan yang dijalankan oleh Bank Sampah Karya Peduli (BSKP) saat ini dapat terus dilakukan, namun Analisis Deskriptif dapat dikatakan belum kuat. Kal tersebut dikarenakan BSKP belum memiliki ADRT dalam menjalankan usaha pengelollan sampah, sehingga belum ada aturan yang jelas dan sanksi Kriteria kelayakan (NPV, Net yang tegas kepada pengelola. B/C, IRR), Analisis switching 2. Kerjasama yang dilakukan BSKP terdiri dari kerjasama tetap value dan tidak tetap. Kerjasama yang dilakukan masih berdasarkan atas asas kepercayaan sehingga tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis antara BSKP dengan pihak lain.Strategi pengembangan yang dilakukan BSKP telah dibuat secara jelas sehingga BSKP dapat melakukan strategi pengembangan yang dapat mengembangkan BSKP menjadi skala bisnis. 3. Analisis kelayakan ekonomi BKSP dilakukan dengan mempertimbangkan strategi pengembangan yang dilakukan BKSP saat ini dan yang akan datang. Hasil analisis adalah NPV sebesar Rp 467.647.960,00 ; Net B/C sebesar 2,48; dan IRR sebesar 28,56 persen. Hasil analisis switching value adalah BKSP tetap layak dijalankan apabila terjadi penurunan harga jual sampah anorganik sampai sebesar 32,68 persen dan kenaikan upah tenaga kerja sampai sebesar 18,32 persen. Analisis Deskriptif 1. Struktur property rights PHBM di Desa Bunter adalah Perum Perhutani berada pada posisi owner (pemilik), sedangkan pesanggem Desa Bunter berada pada posisi authorized user Analisis Kuantitatif (pengguna). Posisi owner lebih tinggi daripada authorized user dimana owner memiliki hak yang lebih banyak daripada
87
No.
Nama Peneliti dan Judul (Kasus Desa Bunter Kabupaten Ciamis Jawa Barat)
3.
Riakanti Siregar: Analisis Kelembagaan Non-Pasar (NonMarket Institutions) dalam Efisiensi Alokasi Sumber daya Perikanan (Studi Kasus: Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi)
Tujuan Desa Bunter dan Perum Perhutani selama PHBM 3. Menganalisis efektivitas kelembagaan PHBM di Desa Bunter
Analisis Deskriptif
Analisis Konten
Analisis Stakeholder Analaisis Konflik
Analisis Aktor
Analisis Deskriptif
Hasil authorized user. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang diperoleh owner akan lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh authorized user. 2. Manfaat ekonomi yang diperoleh pesanggem Desa Bunter selama PHBM berlangsung adalah sebesar Rp 1.414.739.150. Manfaat ekonomi tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan PHBM mulai dari kegiatan penanaman sampai dengan penebangan jati yang melibatkan pesanggem, bagi hasil pendapatan dari jumlah tebangan, dan manfaat ekonomi yang berasal dari pemanfaatan lahan dibawah tegakan (tumpangsari). Manfaat ekonomi yang diperoleh Perum Perhutani selama PHBM di Desa Bunter adalah sebesar Rp 2.499.119.308. Efektivitas kelembagaan PHBM di Desa Bunter sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari efisiensi kelembagaan dimana pengambilan keputusan sudah dilakukan secara bersama-sama, kepatuhan pesanggem Desa Bunter untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan sangat tinggi, dan terjadi peningkatan pendapatan untuk pesanggem setelah PHBM sebesar Rp 69.392. 1. Stakeholder yang paling dominan adalah juragan/taweu, bakul, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi sedangkan aktor yang paling lemah adalah aparat desa dan perbankan. 2. Stakeholder yang harus dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Pelabuhanratu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu termasuk Syahbandar Pelabuhanratu, Perguruan Tinggi, KUD Mina, Satuan Kerja Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Pelabuhanratu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi,Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber daya Ikan Pelabuhanratu (POKMASWAS), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Bakul, Juragan/Taweu, Kelompok PengelolaRumpon, dan Polisi Perairan. Sedangkan
19
1. Mengidentifikasi kelembagaan nonpasar yang berperan dalam mengalokasikan sumber daya perikanan di Palabuhanratu 2. Menganalisis fungsi dan peran kelembagaan non-pasar dalam mengatasi konflik pemanfaatan dan mengalokasikan sumber daya perikanan di Palabuhanratu 3. Menganalisis peran aktor dalam kelembagaan non-pasar dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Palabuhanratu 4. Menganalisis efektivitas fungsi kelembagaan non-pasar dengan menggunakan indikator unsustainability, inequity, dan
Metode
19
20
20
No.
Nama Peneliti dan Judul
Tujuan prosperity.
Metode
Hasil stakeholder yang tidak harus dilibatkan secara langsung diantaranya, Perbankan, Aparat Desa, LEPP-M3R, dan industripengolahan sumber daya ikan.Konflik pemanfaatan yang terjadi seringkali muncul akibat rebutan ruang pemanfaatan dan penggunaan alat tangkap. Terdapat banyak peraturan yang mengatur alokasi sumber daya ikan di Pelabuhanratu, namun belum terlaksana dengan baik. 3. Selama ini masing-masing aktor dalam menjalankan perannya didasarkan pada keputusan masing-masing aktor. Hal ini disebabkan belumadanya suatu lembaga yang khusus untuk mengkoordinasikan masing-masing kepentingan aktor. Hal ini menyebabkan sering terjadinya konflik kepentingan dalammenjalankan aktivitasnya. 4. Menggunakan tiga indikator: 1) Unsustainability: sumber daya ikan tersebut berkelanjutan atau bahkan sudah punah. Hasil tangkapan ikan mereka tidak menentu dari tahun ke tahun dan juga setiap bulannya karena perbedaan musim panen ikan, 2) Inequity: pengelolaan sumber daya ikan di Pelabuhanratu belum terkelola dengan adil dan merata. Sebagian besar pengambil kebijakan memiliki kepentingan pribadi dalam sebuah keputusan dikarenakan rata-rata pemilik kapal yang ada di Perairan Pelabuhanratu adalah pejabatpejabat daerah yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi dalam pengambilan suatu keputusan, 3) Prosperity: Tingkat kesejahteraan nelayan di Pelabuhanratu dapat dilihat dengan dibandingkan antara nelayan sebelum menggunakan rumpon dan setelah menggunakan rumpon. Biaya operasional penangkapan ikan akan semakin meningkat sedangkan jumlah produksi tangkapan ikan tidak menentu dan tergantung musim ikannya, yang berarti pendapatan nelayan dan tingkat ekonomi nelayan akan menurun. Kondisi ini diperparah dengan makin banyaknya nelayan yang bersaing ingin menangkap ikan di Perairan Pelabuhanratu. Keadaan ini menunjukkan tingkat prosperity nelayan tidak mengalami peningkatan justru semakin buruk.
21
III KERANGKA PEMIKIRAN Permasalahan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini sangat kompleks khususnya di Kota Surabaya. Seiring pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan meningkatnya penggunaan lahan untuk pembangunan di perkotaan. Penggunaan lahan tersebut semakin banyak digunakan untuk aktivitas ekonomi dan pemukiman di perkotaan. Hal tersebut mengakibatkan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau yang terdapat di Surabaya. Lahan yang seharusnya dapat dijadikan ruang terbuka hijau justru digunakan untuk pembangunan gedung. Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau mengakibatkan penurunan fungsinya sebagai penyerap polusi udara di perkotaan. Peran ruang terbuka hijau tidak mampu mengimbangi polusi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah timbulan sampah akibat peningkatan jumlah serta aktivitas yang dilakukan penduduk. Hal ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat sekitar agar lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan mereka dengan cara berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu upaya agar kelestarian lingkungan dapat terwujud adalah dengan membentuk suatu kelembagaan di lingkungan perumahan tepatnya di wilayah Surabaya, yaitu Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun. Kampung Margorukun merupakan salah satu kampung yang telah menerapkan pengelolaan sumber daya dan lingkungan berbasis masyarakat. Keberhasilan mereka dalam pengelolaan lingkungan yang baik menjadikan kampung ini sebagai kampung hijau percontohan di Surabaya. Program Kampung Hijau ini banyak diikuti oleh kampung-kampung lain di Surabaya. Namun, masih belum optimal dalam pengelolaannya. Padahal apabila dikaji lebih lanjut, banyak manfaat yang diperoleh dari penerapan program kampung hijau ini baik masyarakat setempat maupun pemerintah. Sistem kelembagaan dari Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat setempat dalam mengelola lingkungannya menjadi lebih baik misalnya, masyarakat sudah bisa memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang sampah yang masih bermanfaat menjadi barang kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, mereka sudah mampu untuk
22
menyuling air limbah menjadi air bersih untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengidentifikasi sistem kelembagaan dan menganalisis peran stakeholder, menganalisis manfaat ekonomi yang diperoleh setelah terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini, serta menganalisis keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan setelah Kampung Margorukun mendapat predikat sebagai Kampung Hijau. Identifikasi sistem kelembagaan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan struktur kelembagaan dan tata kelolanya. Kemudian untuk menganalisis peran stakeholder menggunakan analisis stakeholder yang memetakan aktor-aktor yang berperan dalam sistem kelembagaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun berdasarkan perannya. Selanjutnya, untuk menganalisis manfaat ekonomi dilakukan dengan metode valuasi ekonomi. Analisis keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat menjadi rekomendasi Pemerintah untuk dapat mengembangkan keberadaan kampung wisata lingkungan tengah kota. Untuk lebih jelas, alur penelitian ini dapat dilihat pada diagram alur dalam Gambar 1.
23
Peningkatan penggunaan lahan pemukiman di Surabaya
Kurangnya ruang terbuka hijau
Peningkatan jumlah timbulan sampah
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun
Kampung percontohan berbasis masyarakat
Identifikasi sistem kelembagaan dan peran stakeholder
Analisis manfaat ekonomi
Analisis keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan
Analisis Deskriptif kualitatif dan Analisis Stakeholder
Perhitumgan Nilai Manfaat Ekonomi
Analisis Deskriptif Kualitatif
Rekomendasi
Keterangan: : Ruang lingkup penelitian Gambar 1 Diagram Alur Kerangka Pemikiran
24
IV METODE PENELITIAN 4.1
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kampung Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan alasan Kampung Margorukun khususnya Gang VI RT 07 RW 10 merupakan salah satu wilayah percontohan di Surabaya yang telah berhasil melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbasiskan masyarakat. Pengambilan data di lapangan dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2013. 4.2
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam kepada pihak yang terkait yaitu aktor-aktor yang berperan dalam Kampung Margorukun dan masyarakat setempat. Data ini mencakup peran dan fungsi stakeholder, manfaat ekonomi dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun, dan keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan menggunakan kuesioner. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang terkait, yaitu dari buku, jurnal, internet, dan instansi yang terkait dengan penelitian ini. 4.3
Metode Pengambilan Sampel
Penelitian ini menggunakan informan dan responden sebagai sumber data primer. Informan adalah pihak-pihak yang berpotensi memberikan informasi mengenai objek penelitian. Teknik pemilihan informan menggunakan snowball sampling sebanyak 8 orang, antara lain Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Kader Lingkungan, Masyarakat, PT. PJB, DKP Kota Surabaya, dan Pemkot Surabaya. Sedangkan responden adalah warga Gang VI RT 07 RW 10 Kampung Margorukun yang merupakan warga setempat. Teknik pemilihan responden dilakukan secara probability sampling dengan teknik simple random sampling dimana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih
25
menjadi responden. Jumlah responden sebanyak 40 kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut sudah dapat memenuhi kaidah pengambilan sampel secara statistik yaitu minimal sebanyak 30 data/sampel dimana data tersebut mendekati sebaran normal (Gujarati 2007). 4.4
Metode Pengolahan dan Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Pengolahan data secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Office Excel 2007. Sedangkan, data kualitatif dilakukan secara deskriptif dari informasi yang didapatkan dari instansi, observasi lapang, dan hasil wawancara dengan responden. Matriks keterkaitan antara tujuan penelitian, jenis data dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 Matriks keterkaitan tujuan, jenis data, dan analisis data No. 1.
2.
3.
4.4.1
Tujuan Penelitian Mengidentifikasi sistem kelembagaan dan peran stakeholder di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun. Menganalisis manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat setempat akibat dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun. Menganalisis keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun setelah mendapat predikat sebagai Kampung Hijau.
Jenis Data
Metode Pengumpulan Data
Metode Analisis Data
Primer dan Sekunder
Wawancara dengan responden
Analisis Deskriptif Kualitatif dan Analisis Aktor
Primer
Wawancara dengan responden
Perhitungan nilai manfaat ekonomi
Primer dan Sekunder
Wawancara dengan responden
Analisis Deskriptif Kualitatif
Identifikasi Sistem Kelembagaan dan Analisis Stakeholder Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 Mengidentifikasi sistem kelembagaan Kampung Wisata Lingkungan
Tengah Kota Margorukun dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia,
26
suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir 2005).
Analisis ini bertujuan untuk
membuat suatu deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta antar fenomena yang diteliti. Sistem kelembagaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun dapat dilihat dari struktur kelembagaan dan aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan dan hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Margorukun. Dengan adanya sistem kelembagaan yang baik diharapkan masyarakat dapat memahami cara pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Menganalisis
peran
stakeholder
dengan
menggunakan
analisis
stakeholder. Analisis stakeholder dilakukan terkait dengan pemanfaatan pengelolaan sumber daya dan lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun. Analisis stakeholder memetakan aktor-aktor yang berperan dalam sistem kelembagaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun berdasarkan peran dan fungsinya. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja, apa peran, dan bagaimana pelaksanaan tugas dari setiap stakeholder yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lingkungan. Ramirez (1999) dalam Chevalier (2001) menjelaskan bahwa analisis stakeholder mengacu pada seperangkat alat untuk mengidentifiikasi dan mendiskripsikan stakeholder atas dasar atributnya, hubungan timbal baliknya dan kepentingannya dalam kaitannya dengan isu atau sumber daya yang ada. Tahapan analisis stakeholder dalam penelitian ini adalah: 1.
Membuat tabel stakeholder, yang berisi informasi mengenai:
a.
Daftar stakeholder
b.
Kepentingan stakeholder, yaitu motif dan perhatiannnya pada kebijakan. Untuk melihat tingkat kepentingan aktor digunakan skala likert, yaitu antara 1 sampai 5, dimana; 5= sangat tinggi; 4= tinggi; 3= cukup tinggi; 2= kurang tinggi; 1= rendah. Indikator tinggi dilihat dari seberapa penting pengeloaan sumber daya dan lingkungan terhadap masing-masing stakeholder.
27
c.
Pengaruh
dari
masing-masing
stakeholder
mengacu
pada
tingkat
pengaruhnya dalam proses penyusunan kebijakan. Untuk penilaian tingkat pengaruh akan menggunakan skala likert yaitu antara 1 sampai 5, dimana; 5=sangat tinggi; 4= tinggi; 3= cukup tinggi; 2= kurang tinggi; 1= rendah. Indikator tinggi atau rendahnya pengaruh dari setiap stakeholder adalah dilihat dari tingkat kewenangannya dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun termasuk dalam pembentukan kelembagaan. Tabel 8 Analisis Stakeholder Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Kampung Margorukun No
Stakeholder
Kriteria Evaluasi Kepentingan
Pengaruh
Tabel 9 Ukuran Kuantitatif terhadap identifikasi dan pemetaan aktor Skor
Nilai
Kriteria
5 4 3 2 1
17-20 13-16 9-12 5-8 0-4
Sangat Tinggi Tinggi Cukup Tinggi Kurang Tinggi Rendah
Skor 5 4 3 2 1
Nilai 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4
Kriteria Sangat Tinggi Tinggi Cukup Tinggi Kurang Tinggi Rendah
Keterangan Kepentingan Aktor Sangat bergantung pada keberadaan sumber daya Ketergantungan tinggi pada keberadaan sumber daya Cukup tergantung pada keberadaan sumber daya Ketergantungan pada keberadaan sumber daya rendah Tidak bergantung pada keberadaan sumber daya
Keterangan Pengaruh Aktor Jika responnya berpengaruh nyata terhadap aktivitas aktor lain Jika responnya berpengaruh besar terhadap aktivitas aktor lain Jika responnya cukup berpengaruh terhadap aktivitas aktor lain Jika responnya berpengaruh kecil terhadap aktivitas aktor lain Jika responnya tidak berpengaruh terhadap aktivitas aktor lain
Setelah mendapat informasi dari Tabel 8, untuk mengetahui besarnya kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya di RT 07 RW 10, selanjutnya menggunakan alat analisis yaitu analisis aktor grid. Sebaran posisi stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya disajikan dalam bentuk diagram seperti Gambar 2.
28
Tinggi A
B Subjek (Subject)
Kepentingan
Pemain (Player)
C
D Aktor (Actor)
Penonton (Bystander)
Rendah
Tinggi
Pengaruh Gambar 2 matriks analisis aktor (aktor grid) Gambar 2 menggambarkan tingkat kepentingan dan pengaruh masingmasing stakeholder dan posisi stakeholder apakah masuk kategori subjek, pemain, penonton, atau aktor. Informasi pada kuadran tersebut sekaligus akan menjadi dasar penentuan jumlah stakeholder yang perlu dilibatkan dan diikutsertakan dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya dan lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun. 4.4.2 Analisis Manfaat Ekonomi yang Diperoleh Masyarakat Setelah Terbentuknya
Kampung
Wista
Lingkungan
Tengah
Kota
Margorukun Manfaat ekonomi dibagi menjadi dua yaitu manfaat ekonomi langsung yang bersifat tangible (dapat dihitung) dan manfaat intangible (tidak dapat dihitung), namun dalam penelitian ini manfaat ekonomi yang dibahas hanya manfaat ekonomi langsung yang bersifat tangible (dapat dihitung). Manfaat ekonomi
tersebut
berasal
dari
kegiatan-kegiatan
masyarakat
Kampung
Margorukun dalam mengelola lingkungan setempat. Manfaat tangible yang diperoleh antara lain pemasukan dari kegiatan kunjungan wisata, penghematan biaya penggunaan air saat menggunakan water treatment, dan pengelolaan bank sampah. Sedangkan manfaat intangible yang dirasakan antara lain keindahan, kebersihan, kenyamanan di sekitar Kampung Margorukun, serta udara yang lebih segar akibat aktivitas penanaman tanaman di sekitar tempat tinggal tidak dibahas dalam penelitian ini. Manfaat tangible tersebut kemudian akan dihitung
29
menggunakan perhitungan nilai manfaat ekonomi, yaitu analisis perubahan produktivitas air. Perubahan produktivitas yaitu teknik yang menggunakan nilai pasar yang ada dari suatu sumber daya alam, maka dapat diketahui nilai total dari sumber daya tersebut. Kuantitas sumber daya alam dipandang sebagai faktor produksi. Perubahan dalam kualitas lingkungan mengubah produktivitas dan biaya produksi yang kemudian mengubah harga dan hasil yang dapat diamati dan diukur. Perhitungan perubahan produktivitas air yang digunakan masyarakat Kampung Margorukun dapat dihitung dengan rumus: PW = Pa . V .∑
. [W0 – W1]
Keterangan: PW
= Perubahan Produktivitas Air
Pa
= Harga Air (Rp/m3)
V
= Volume air (m3)
P
= Populasi
W0
= Penggunaan air sebelum ada water treatment
W1
= Penggunaan air saat ada water treatment
4.4.3 Analisis Keberlanjutan Secara Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Terbentuknya
Kampung
Wisata
Lingkungan
Tengah
Kota
Margorukun Setelah Mendapat Predikat Sebagai Kampung Hijau Kriteria keberlanjutan suatu rezim (pengelolaan) dapat dinilai dari sisi sikap masyarakat untuk menjaga lingkungan dan sumber daya (stewardship) dan kelenturan (resilience) sistem. Sikap dan tindakan masyarakat yang stewardship adalah kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan produktivitas serta karakteristik ekologi sumber daya. Kelenturan (resilience) adalah kemampuan sistem untuk menerima,mengadaptasi serta mengantisipasi perubahan serta hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba,tanpa mengorbankan atau mematikan sistem sendiri. Pada tahap ini proses analisis dilakukan secara kualitatif, melalui penelusuran komponen stewardship dan resilience sebagai berikut : stewardship dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu : (1) horizon waktu, (2) pemantauan, (3) penegakan hukum. Sedangkan tiga komponen kelenturan (resilience) adalah : (1) fleksibilitas peraturan, (2) adaptasi struktural, (3) adaptasi pasar (Thenu 2004).
30
Keberlanjutan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun dalam menjaga lingkungannya dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini akan ditunjukkan pada Tabel 10. Tabel 10 Matriks analisis keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun No
Aspek
Indikator
1.
Sosial
Manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun antara lain: a. Kesadaran diri dari masyarakat b. Terciptanya silaturahmi antar sesama warga c. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat d. Terciptanya gotong royong e. Menjaga tradisi masyarakat yang sudah ada
2.
Ekonomi
Manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun antara lain: a. Peningkatan nilai tambah barang bekas b. Terbukanya lapangan pekerjaan c. Adanya pemasukan dari kunjungan wisata d. Penghematan biaya penggunaan air
3.
Lingkungan
Manfaat lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun antara lain: a. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat b. Lingkungan sekitar terlihat bersih c. Tercipta udara yang lebih segar d. Tercipta keindahan di lingkungan sekitar
Sumber: Data primer (2013)
Semua indikator dalam ketiga aspek dinilai dengan alternatif penilaian berdasarkan skala Likert. Skala Likert merupakan metode untuk mengukur luas/dalamnya persepsi dan pendapat dari responden. Dalam metode ini sebagian besar pertanyaan dikumpulkan, setiap pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga bisa dijawab dalam lima tingkatan jawaban (Gumilar 2012). Urutan untuk skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu:
Sangat Setuju, bobot 5
Setuju, bobot 4
Netral, bobot 3
Tidak Setuju, bobot 2
Sangat Tidak Setuju, bobot 1
31
Untuk mengetahui aspek manakah yang mempengaruhi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun maka akan dibuat matriks analisis keberlanjutan dengan strata keberlanjutan sebagai berikut: Tabel 11 Matriks strata keberlanjutan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun Strata Keberlanjutan Skor 0-25 >25-50
Keterangan Tidak Berkelanjutan Kurang Berkelanjutan
>50-75
Cukup Berkelanjutan
>75-100
Sangat Berkelanjutan
Misalkan dari 40 responden yang digunakan dalam menilai aspek keberlanjutan, masing-masing responden memberikan bobot (1-5) pada setiap pernyataan yang terdapat pada masing-masing aspek (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Kemudian bobot tersebut dijumlahkan serta dibagi dengan jumlah responden dan didapatkan nilai rata-rata. Setelah itu, agar mendapat skor (1-100), maka skor tertinggi yaitu 100 dibagi dengan jumlah pernyataan pada masing-masing aspek dan dibagi dengan nilai rata-rata. Hasil skor yang didapatkan kemudian diinterpretasikan pada tabel strata keberlanjutan diatas.
32
V GAMBARAN UMUM LOKASI 5.1
Kondisi Umum RW 10 Kelurahan Gundih
Rukun Warga (RW) 10 Margorukun secara geografis terletak di Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya Pusat, dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. RW 10 merupakan wilayah pemukiman berpenduduk padat. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk sebanyak 715 Kepala Keluarga (KK) atau 2.497 jiwa dengan luas wilayah sebesar 34.320 m2. Pemukiman-pemukiman ini umumnya berada dalam gang sempit yang hanya bisa dilalui satu mobil. RW 10 Margorukun merupakan wilayah yang cukup ramai karena selain berada di pusat kota, kawasan ini juga berdekatan dengan pusat perbelanjaan Grosir PGS (Pusat Grosir Surabaya), stasiun Pasar Turi, dan toko buku Kampung Ilmu.
Wilayah RT 07 RW 10
Sumber: Arsip Data Kependudukan RT 07 RW 10 (2013)
Gambar 3 Peta Lokasi Wilayah RT 07 RW 10 RW 10 Margorukun ini dibatasi oleh beberapa RW yang berada di sekitar wilayah Kelurahan Gundih. Berikut merupakan batas administrasi RW 10: a.
Sebelah Utara
: RW 07 Margodadi
b.
Sebelah Selatan
: Jalur Rel Kereta Api – Pemakaman Umum
33
c.
Sebelah Timur
: RW 02 Margorukun
d.
Sebelah Barat
: RW 09 Margorukun
RW 10 Margorukun terbagi atas 7 RT (Rukun Tetangga) yang tersebar di wilayah Kampung Margorukun dengan 4 Gang sebagai berikut: a.
Margorukun Gang III : Terdiri RT 01 dan RT 02
b.
Margorukun Gang IV : Terdiri RT 03 dan RT 04
c.
Margorukun Gang V : Terdiri RT 05 dan RT 06
d.
Margorukun Gang VI : Terdiri satu RT 07 RT 07 RW 10 Margorukun mempunyai jumlah penduduk sebanyak 624
jiwa yang terdiri dari 183 Kepala Keluarga (KK). Karakteristik penduduk RT 07 RW 10 bersifat heterogen yang dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, mata pencaharian, dan status penduduk. Data karakteristik penduduk RT 07 RW 10 tersaji dalam Tabel 12. Tabel 12 Data karakteristik penduduk RT 07 RW 10 Margorukun Tahun 2012 No. 1.
2.
3.
4.
Penduduk RT 07 RW 10
Jumlah (dalam jiwa)
Persentase (%)
Rasio Jenis Kelamin a. Laki-Laki
325
52,08
b. Perempuan
299
47,92
Total
624
100,00
a. Balita/ Anak (1-16 Tahun)
124
19,87
b. Remaja (17-25 Tahun)
168
26,92
c. Dewasa/ Lansia (27-80 Tahun)
332
53,21
Total
624
100,00
a. PNS
8
3,27
b. ABRI/ POLRI
1
0,41
c. Buruh
236
96,33
Total
245
100,00
a. Penduduk Asli
452
72,44
b. Pendatang
172
27,56
624
100,00
Rasio Tingkat Usia
Mata Pencaharian
Status Penduduk
Total Sumber: Arsip Data Kependudukan RT 07 RW 10 (2013)
Berdasarkan data pada Tabel 12, rasio jenis kelamin di RT 07 RW 10 menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan yaitu sebesar 52,08% atau sebanyak 325 orang. Mayoritas penduduknya berada
34
pada tingkat usia dewasa atau lansia (27-80 tahun) yaitu sebesar 53,21 persen atau sebanyak 332 orang. Mata pencaharian penduduk sebagian besar sebagai buruh yaitu sebesar 96,33% atau sebesar 236 orang. Penduduk yang tinggal di RT 07 RW 10 mayoritas merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Data menunjukkan sebanyak 452 orang atau sebesar 72,44% merupakan penduduk asli yang menempati wilayah RT 07 RW 10. Kampung Margorukun RW 10 terdiri dari 7 RT yang telah mampu menerapkan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Sebagian besar kampung di wilayah RW 10 mengikuti program lingkungan Green & Clean. Sebanyak lima dari tujuh RT yang ada, sudah mampu meraih prestasi di tingkat kota Surabaya khusunya di bidang lingkungan. Peran serta masyarakat di tiap-tiap RT untuk terus mengembangkan potensi yang mereka miliki merupakan hal yang positif. Hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan lingkungan yang berjalan secara berkelanjutan sehingga menjadikan masyarakat lebih aktif dan semangat dalam menjalankan program kerja. Gerakan lingkungan yang diawali oleh warga RT 07 pada tahun 2007 mempunyai pangaruh sangat besar di wilayah RW 10 dan kampung lainnya di Kelurahan Gundih. Kerja keras dan konsistensi para tim penggerak lingkungan mampu dibuktikan dalam kurun waktu satu tahun di Kampung Margorukun. Tidak hanya Tim Penggerak Lingkungan saja, peran Ketua RT dan RW yang berkomitmen kuat untuk merubah kampung menjadi kampung yang hijau dan bersih dari sampah ternyata mampu merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal. 5.2
Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang dan merupakan warga yang bertempat tinggal di RT 07 RW 10 Margorukun. Karakteristik umum dari responden ini terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status penduduk, lama tinggal, dan penerimaan rumah tangga.
35
5.2.1
Jenis Kelamin Responden Responden yang berjenis kelamin perempuan mendominasi dalam
penelitian ini yaitu sebanyak 37 orang atau sebesar 92%, sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang atau sebesar 8%. Hal ini dikarenakan wawancara dilakukan pada hari kerja dimana mayoritas laki-laki sedang bekerja di luar rumah. Selain itu, hampir seluruhnya pengurus yang berperan aktif di Kampung Margorukun adalah perempuan atau ibu rumah tangga. Berikut merupakan perbandingan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada Gambar 4. Laki-Laki 8%
Perempuan 92%
Sumber: Data Primer diolah (2013)
Gambar 4 Sebaran jumlah responden berdasarkan jenis kelamin 5.2.2
Tingkat Usia Responden Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan usia, tingkat usia para
responden bervariasi. Mayoritas responden berada pada rentang usia antara 46-50 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 25%. Hal ini dikarenakan pada rentang usia tersebut, responden merupakan ibu rumah tangga. Perbandingan distribusi usia responden dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13 Data karakteristik responden berdasarkan tingkat usia Tingkat Usia Responden 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 Sumber: Data Primer diolah (2013)
Jumlah (jiwa) 1 3 4 8 8 10 3 1 1 1
Persentase (%) 2 7 10 20 20 25 7 3 3 3
36
5.2.3 Tingkat Pendidikan Responden Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap sikapnya dalam menghadapi suatu masalah. Umumnya, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki pola pikir yang lebih berkembang dibandingkan seseorang dengan tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan
akan
mempengaruhi penerimaan seseorang yang kemudian akan mempengaruhi proses keputusan (Sumarwan 2002). Tingkat pendidikan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap nilai kesediaan membayar responden. Tingkat pendidikan responden di RT 7 RW 10 bervariasi, mulai dari lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Data yang terkumpul memperlihatkan bahwa responden dengan tingkat pendididikan terakhir SMA memiliki jumlah terbesar yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar 65%. Hal tersebut karena secara finansial, rata-rata responden tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Persentase tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 5. Perguruan Tinggi; 3% SD; 10%
SMP; 22%
SMA; 65%
Sumber: Data Primer diolah (2013)
Gambar 5 Sebaran jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan 5.2.4 Status Kependudukan Responden Penduduk RT 07 RW 10 tidak semuanya merupakan penduduk asli. Data yang terkumpul menunjukkan mayoritas responden berstatus sebagai penduduk asli yaitu sebesar 60% atau sebanyak 24 orang, sedangkan sebesar 40% atau sebanyak 16 orang merupakan pendatang. Berikut merupakan distribusi karakteristik responden berdasarkan status penduduk yang tersaji pada Gambar 6.
37
Pendatang 40%
Penduduk asli 60%
Sumber: Data Primer diolah (2013)
Gambar 6 Sebaran jumlah responden berdasarkan status kependudukan 5.2.5
Lama Tinggal Responden Lama tinggal seseorang mempengaruhi kemampuan adaptasi seseorang
terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Responden dalam penelitian ini, mayoritas telah tinggal di daerah tersebut antara 20-29 tahun. Lama tinggal minimum responden yaitu selama 1 tahun dan maksimum selama 56 tahun. Responden yang telah tinggal lama di daerah tersebut cenderung bersikap disiplin dan bersemangat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar Hal ini mempengaruhi tindakan-tindakan responden dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya yang ada disekitar tempat tinggalnya. Berikut merupakan distribusi karakteristik responden berdasarkan lama tinggal yang tersaji dalam Gambar 7.
50-59 tahun 8% 40-49 tahun 13%
<10 tahun 17%
10-19 tahun 20%
30-39 tahun 17% 20-29 tahun 25% Sumber: Data Primer diolah (2013)
Gambar 7 Sebaran jumlah responden berdasarkan lama tinggal
38
5.2.6 Penerimaan Keluarga Responden Penerimaan keluarga responden dalam penelitian ini sangat bervariasi mulai dari kurang dari 1 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per bulan. Sebagian besar tingkat pendapatan responden berada pada rentang antara 1,1 juta – 2 juta rupiah yaitu sebesar 50% atau sebanyak 20 orang. Besar penerimaan responden akan mempengaruhi besaran nilai kesediaan membayar masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Tingkat pendapatan seseorang juga memperlihatkan tingkat kesejahteraan seseorang. Berikut merupakan distribusi karakteristik responden berdasarkan penerimaan keluarga yang tersaji dalam Gambar 8. 3,1 juta - 4 juta 5%
≤ 1 juta 7%
2,1 juta - 3 juta 38% 1,1 juta - 2 juta 50%
Sumber: Data Primer diolah (2013)
Gambar 8 Sebaran jumlah responden berdasarkan penerimaan keluarga
39
VI IDENTIFIKASI SISTEM KELEMBAGAAN DAN PERAN STAKEHOLDER KAMPUNG WISATA LINGKUNGAN TENGAH KOTA MARGORUKUN RT 07 RW 10 6.1
Profil Kampung Margorukun RT 07 RW 10
Kampung Margorukun merupakan salah satu wilayah percontohan di wilayah Surabaya dalam bidang lingkungan. Wilayah yang dulunya kumuh dan kotor kini berubah menjadi kawasan hijau dan sejuk. Dimulai dari tahun 2007, masyarakat RT 07 RW 10 bersama ketua RT berkunjung ke wilayah Jambangan yang lebih dulu menjadi wilayah percontohan di bidang lingkungan. Setelah melihat kondisi disana, warga mulai tergerak untuk mengikuti pola hidup disana dan ingin menjadikan wilayah tempat tinggalnya sebagai tempat yang bersih dan nyaman. Sejak saat itu, perubahan yang dilakukan memberikan pengaruh besar di wilayah RW 10 dan kampung lainnya di Kelurahan Gundih. Para penggerak lingkungan dengan dibantu partisipasi semua warga bekerja keras agar dapat merubah Kampung Margorukun, khususnya RW 10, menjadi lingkungan tempat tinggal yang bersih dan bebas sampah. Selama satu tahun, akhirnya warga RT 07 RW 10 mampu membuktikan bahwa kampung mereka memenuhi kriteria untuk mengikuti lomba kebersihan lingkungan yang diadakan di Kota Surabaya (Surabaya Green and Clean) dan berhasil mendapatkan Juara I kategori Kampung Merdeka dari Sampah. Kemudian tahun berikutnya, mengikuti lomba yang sama dan mempertahankan prestasinya dengan kategori Kampung Pengolahan Air Limbah terbaik dengan inovasi water treatment. Selain tim penggerak lingkungan, perubahan yang dilakukan ini tak lepas dari peran Ketua RT dan RW yang mempunyai andil besar dan kemauan yang kuat untuk merubah kampung menjadi kampung yang hijau dan bersih dari sampah serta merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat agar tumbuh kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Kampung di wilayah RW 10 tepatnya di RT 07 sudah mampu menerapkan Bebas Tong Sampah di sepanjang wilayah tersebut. Hal ini tidak terlepas dari konsep penataan lingkungan yang sudah diterapkan bersama masyarakat. Setiap rumah (KK) harus menyediakan kantong-kantong plastik (trashbag atau bekas kantong beras/ glangsing) untuk jenis sampah tertentu. Masyarakat telah
40
melakukan
pemilahan
sampahnya
masing-masing
dan
harus
mampu
menyelesaikan sampah tersebut (dari sumbernya). 6.2 Program Kerja Kampung Margorukun RT 07 RW 10 Upaya yang dilakukan Kampung Margorukun tidak semata-mata hanya untuk mengikuti perlombaan saja, namun harus dilanjutkan agar kebiasaan baik dapat melekat dalam diri masyarakat. Ketua RT dibantu dengan Kader Lingkungan kemudian menyusun program kerja yang dapat diterapkan agar tetap bisa menjadi kampung percontohan. Berikut merupakan bagan dari program kerja yang dilakukan oleh RT 07 RW 10 yang tersaji dalam Gambar 9. Kampung Margorukun RT 07 RW 10
Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga
Tata Kelola Sampah
Sampah kering
Bank Sampah Rukun Karya
Sampah basah
Daur Ulang Sampah
Pengelolaan Tata Ruang
Pemberdayaan Masyarakat
Water Treatment
Komposter Aerob
Gambar 9 Susunan program kerja Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 6.2.1 Tata Kelola Sampah Tata kelola sampah di Kampung Margorukun RT 07 RW 10 sudah tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengelolaan sampah yang dibagi menjadi dua yaitu pengelolaan sampah kering dan sampah basah. Pengelolaan sampah kering dilakukan melalui program bank sampah, sedangkan untuk pengelolaan sampah basah dilakukan melalui program komposter aerob. 6.2.1.1 Bank Sampah dan Daur ulang dalam Pengelolaan Sampah Kering Kampung Margorukun telah mempunyai bank sampah yang bernama Bank Sampah Rukun Karya. Bank sampah ini bertempat di balai pos RT 07. Bank sampah didirikan sebagai wujud untuk menampung sampah dari warga secara
41
tersistem sehingga pemanfaatan dan keuntungan dari sampah tersebut dapat dijadikan sebagai proses awal pembinaan kesadaran bersama untuk mengelola sampah dari sumbernya melalui Bank Sampah Rukun Karya. Bank Sampah Rukun Karya merupakan suatu sistem serta proses pendewasaan pengelolaan limbah sampah kering yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, usaha dan upaya mengkampanyekan peduli lingkungan dengan menabung sampah merupakan proses belajar akan pentingnya kebersihan, keuntungan dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari sampah tersebut. Selain itu, bank sampah juga dapat dijadikan usaha sampingan yang dapat membantu kebutuhan dan keperluan rumah tangga. 1.
Visi dan Misi Bank Sampah Rukun Karya mempunyai visi dan misi sebagai berikut: a. Meningkatnya pola daya pikir masyarakat terhadap lingkungan b. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat c. Meningkatnya reduksi sampah dan nilai jual sampah d. Meningkatnya kesejahtaraan warga e. Mampu membuat perubahan yang positif
2.
Sasaran dan Target Sasaran: a. Warga yang tetap dan mau melakukan pemilahan sampah secara terus menerus di seluruh perkampungan di wilayah RW-X dan masyarakat Kelurahan Gundih pada umumnya. b. Masyarakat yang masih memiliki sikap kepedulian dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sampah masing-masing. Target yang ingin dicapai antara lain: a. Membantu mengurangi volume sampah yang tidak terolah dengan baik. b. Memanfaatkan sampah sebagai upaya untuk menambah sumber penghasilan ekonomi. c. Membuka peluang lapangan pekerjaan. d. Meningkatnya sikap kegotongroyongan yang kuat sebagai anggota dan nasabah bank sampah.
42
3.
Dampak Positif dari adanya Bank Sampah Rukun Karya: a. Volume sampah berkurang dan terolah dengan baik sehingga dapat menghasilkan uang. b. Mendapatkan penyuluhan mengenai jenis sampah dan harga jualnya. c. Mendapatkan informasi yang terbaru perkembangan harga barang (sampah kering) sehingga harga tetap stabil. d. Mendapat berbagai fasilitas baik berupa unit simpan pinjam maupun pengadaan barang apabila sudah menjadi nasabah/anggota koperasi bank sampah. e. Lingkungan tampak bersih, sehat dan bebas sampah
4.
Program Bank Sampah Rukun Karya a. Program Tabungan Individu 1. Tabungan Sembako Tabungan dapat diambil dan diperlukan sewaktu-waktu oleh nasabah untuk keperluan rumah tangga dalam bentuk barang. Contoh: sabun mandi, minyak goreng, deterjen dan lain-lain. 2. Tabungan Pendidikan Tabungan dapat diambil pada saat tahun ajaran baru atau bila ada kebutuhan mendadak pada pembiayaan sekolah anak. Contoh: buku tulis, buku pelajaran, seragam sekolah, tas, dan lain-lain. 3. Tabungan Lebaran/ Natal Tabungan dapat diambil pada saat menjelang lebaran atau digunakan untuk keperluan berlebaran Contoh: baju, sarung, mukena, makanan kecil/kue, dan lainlain. b. Program Tabungan Kampung/ RT 1. Tabungan Kebersihan dan Penghijauan Tabungan ini dapat diperlukan dengan pinjaman melalui ketua kampung (RT) untuk keperluan lingkungan. Contoh: pengadaan tanaman hias, pot bunga, tong sampah.
43
2. Tabungan Rekreasi Tabungan ini dapat diperlukan bersama-sama (RT dan Warga) untuk keperluan bertamasya atau out bound. Contoh : Pelatihan kader lingkungan, studi banding. Semua bentuk tabungan diatas sistem angsurannya tidak berlaku bagi yang tidak termasuk anggota atau nasabah yang sudah menjadi anggota (Koperasi) sesuai dengan Nomor Induk. Adapun cara pengembalian pinjaman tersebut sesuai dengan batas waktu atau ketentuan yang sudah disepakati bersama anggota maupun pengurus Koperasi Bank sampah Rukun karya. Semua jenis pengembaliannya adalah dari hasil sampah kering yang dihasilkan dari nasabah atau nasabah kelompok RT (tanpa uang). 5.
Syarat dan Kewajiban Anggota/ Nasabah Bank Sampah Rukun Karya: a. Wajib melakukan pemilahan sampah (basah dan kering) dari rumah masing-masing. b. Sampah sudah dipilah sebelum ditabung ke Koperasi Bank Sampah dan diserahkan ke petugas. c. Jenis sampah yang ditabung harus sesuai dengan ketentuan atau harga yang sudah disepakati atau harga sampah harus sesuai dengan harga yang ditentukan pihak Bank sampah sesuai dengan perjanjian/ kontrak dari pengepul dan jenis sampah tersebut. d. Apabila jumlah pinjaman belum terlunasi sesuai perjanjian dan aturan, nasabah harus mengembalikan sisa tersebut dengan mengangsur uang/ simpanan. e. Setiap nasabah yang memerlukan kebutuhan/ pinjaman, dapat diajukan pada saat Bank sampah dibuka berdasarkan jadwalnya. f. Setiap anggota mengontrol hasil penjualan dalam bentuk buku tabungan yang sudah dibagikan.
6.
Mekanisme Bank Sampah Rukun Karya Nasabah Bank sampah Rukun Karya adalah warga yang bertempat
tinggal di wilayah RW 10 Margorukun khususnya dan warga di wilayah Kelurahan Gundih pada umumnya dengan aturan yang termuat dalam persyaratan yang sudah disepakati. Sumber sampah berasal dari sampah rumah
44
tangga, sampah kampung maupun sampah dari pasar. Hal ini dimaksudkan agar reduksi sampah dapat ditekan seminimal mungkin di wilayah tersebut. Mekanisme Bank Sampah melewati beberapa proses, diantaranya: Produksi: Mengolah dan menampung sampah dari warga - Sumber sampah: Nasabah yang menjadi anggota atau warga Gundih & kumpulan sampah pasar yang dikoordinir oleh petugas pasar - Cara Mengolah: Sampah terlebih dahulu dipilah sesuai dengan jenis sampahnya oleh nasabah, ditimbang oleh petugas bank sampah (penimbang) lalu dicatat oleh kasir dan diserahkan ke bagian administrasi dan keuangan lalu para nasabah menyerahkan buku tabungan untuk dicatat sesuai dengan jumlah berat (kg) dan rupiahnya. - Seluruh petugas bank sampah kepala cabang (RT dan koordinator) mengontrol setiap sampah yang disetorkan nasabah di wilayah masingmasing. - Koordinator maupun petugas bank sampah harus mengawasi kualitas sampah dari nasabah maupun harga dan fasilitas sehingga dapat berjalan lancar. Berikut merupakan struktur kepengurusan Bank Sampah Rukun Karya: Bank Sampah Rukun Karya Manajer
Bagian Keuangan
Bagian Administrasi
Kasir (Teller)
Unit Penjualan
Unit Penimbangan
Koordinator Cabang RW/ RT Nasabah
Gambar 10 Struktur kepengurusan Bank Sampah Rukun Karya di RT 07 RW 10
45
Berdasarkan Gambar 10 struktur kepengurusan bank sampah dipimpin oleh seorang manajer yaitu Bapak Fauzan selaku Ketua RT 07. Bank sampah ini terdiri dari beberapa bagian antara lain bagian keuangan, administrasi, penjualan, penimbangan, dan kasir (teller). Masing-masing bagian mempunyai tugas yang harus dijalankan. Bagian keuangan bertugas untuk mengatur keluar dan masuknya uang dari nasabah, sedangkan bagian administrasi bertugas mencatat semua transaksi yang dilakukan nasabah serta merapikan admistrasi. Bagian penjualan dan penimbangan bertugas untuk menghubungi pengepul besar untuk dijual sesuai harga yang sudah disepakati bersama sesuai dengan perjanjian awal kontrak dengan maksud dan tujuan untuk menstabilkan harga dan pengambilan sampah tersebut. Kemudian pengepul membayar hasil penjualan sampah tersebut ke koperasi bank sampah. Kasir (Teller) bertugas menerima dan mengetahui hasil jumlah penimbangan dari Nasabah/anggota dan mencatatnya serta menerima pengajuan permohonan dan permintaan Nasabah.
Alur Proses Bank Sampah Rukun Karya Pengumpulan sampah
Pemilahan sampah
Menuju ke Bank Sampah
Pencatatan hasil sampah (kg)
Pengepakan sampah oleh petugas
Penimbangan sampah
Penerimaan hasil penjualan oleh nasabah
Hasil penjualan ditabung di Koperasi
Sampah siap dijual kembali
Gambar 11 Alur proses Bank Sampah Rukun Karya Gambar di atas merupakan alur proses Bank Sampah Rukun Karya. Alur dimulai dari warga mengumpulkan sampah dari rumah masing-masing. Sampah yang dimaksud disini adalah sampah anorganik misalnya botol plastik, kardus, kertas atau koran bekas. Sebelumnya, sampah dipilah terlebih dahulu kemudian
46
disetor ke bank sampah. Selanjutnya, sampah yang sudah terkumpul dibawa ke bank sampah. Lalu sampah ditimbang oleh petugas penimbang. Petugas mengumpulkan sampah dan kemudian melalui proses pengepakan. Kasir mencatat hasil setoran nasabah. Nasabah menerima hasil penjualan sampahnya. Hasil penjualan nasabah di tabung ke koperasi. Kemudian koperasi siap menjual kembali sampah dari nasabah. Selain itu, sebagian sampah seperti botol bekas atau plastik bungkus makanan ringan, didaur ulang oleh warga Kampung Margorukun. Kegiatan ini dilakukan oleh kader lingkungan yang sebelumnya telah diberikan penyuluhan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan barang-barang bekas yang dapat diolah menjadi barang yang bernilai ekonomi, misalnya saja bungkus makanan ringan atau bungkus deterjen bisa dimanfaatkan lagi menjadi kerajinan tangan seperti tas, tempat pensil, tempat laptop, tikar, dan lain sebagainya. Botol-botol plastik bekas pun bisa digunakan sebagai aksesoris seperti anting-anting, kalung, dan jepitan rambut. Apabila ada kunjungan dari daerah lain, kegiatan daur ulang sampah ini bisa dijadikan sarana pembelajaran atau pelatihan kepada pengunjung yang datang. Warga mengumpulkan barang-barang yang bisa di daur ulang ke koordinator kader lingkungan dan mereka membuat bersama-sama kerajinan tangan tersebut. Hasil dari daur ulang ini bahkan diminati oleh wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kampung Margorukun. 6.2.1.2 Komposter Aerob dalam Pengelolaan Sampah Basah Benda-benda padat dari sisa hasil aktivitas rumah tangga dapat berbentuk bahan organik dan anorganik. Zat organik dalam sampah dapat terdiri dari bahanbahan nitrogen, protein, karbohidrat, lemak dan zat kimia lainnya yang bersifat dapat berubah dan menjadi busuk disertai dengan bau yang tidak sedap. Hal inilah yang memerlukan penanganan pembuangan serta pengolahan lebih lanjut sehingga timbunan sampah tidak menumpuk banyak karena ketersediaan tempat pembuangan yang terbatas dan sangat mengganggu lingkungan di sekitar tempat tinggal. Keanekaragaman sampah atau limbah organik menyebabkan perlunya berbagai macam peralatan dan cara penanganan dalam menanggulangi secara
47
terpadu. Masyarakat di RT 07 RW 10 mempunyai solusi dari permsalahan sampah basah tersebut yaitu dengan membuat komposter aerob yang berskala rumah tangga karena komposter ini hanya digunakan untuk pengolahan sampah skala kecil yaitu skala rumah tangga. Komposter aerob merupakan alat yang terbuat dari tong plastik yang diberi pipa untuk jalan masuknya udara dan dapat digunakan untuk memroses sampah basah yang mudah membusuk menjadi kompos. Jenis sampah yang dapat diolah ke dalam tong komposter adalah sampah organik yang mudah membusuk diantaranya sampah sisa dapur (sayur, nasi, buah), sampah kebun (sampah daun-daunan), dan makanan yang sudah basi. Mekanisme atau cara kerjanya pun cukup mudah dan sederhana. Berikut merupakan tahap mekanisme komposter aerob skala rumah tangga di RT 07 RW 10 yang tersaji dalam Gambar 12. Persiapan Alat dan Bahan
Memilih sampah organik yang bisa dikomposkan
Mencacah sampah dalam ukuran kecil
Memasukkan sampah ke dalam komposter (pengisian dapat dilakukan setiap hari)
Mendiamkan sampah tersebut selama kurang lebih 3060 hari sambil diaduk
Mengamati kompos yang mulai terbentuk di dalam tong
Melihat kematangan kompos
Melakukan pemanenan kompos
Memanfaatkan kompos untuk penghijauan
Gambar 12 Mekanisme Komposter Aerob di RT 07 RW 10 Margorukun
48
6.2.2
Water Treatment dalam Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga Permasalahan sampah di RT 07 RW 10 telah teratasi dengan menerapkan
beberapa solusi sebelumnya. Penanganan limbah cair rumah tangga yang selanjutnya yang harus ditangani. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair1. Menurut hasil wawancara dengan Ketua RT, selain penanganan terhadap sampah, kampung ini harus bisa menangani permasalahan limbah cair yang dibuang setiap hari akibat aktivitas rumah tangga. Kemudian terpikir untuk membuat inovasi untuk memanfaatkan air limbah rumah tangga agar tidak dibuang percuma yaitu dengan membuat sistem pengolahan air limbah rumah tangga yang merupakan hasil karya nyata inovasi teknologi sederhana yang mampu diciptakan oleh masyarakat RT 07. Teknologi ini terinspirasi dari melihat kebutuhan penggunaan air setiap harinya untuk merawat dan menjaga penghijauan agar selalu terawat dan terjaga kesuburannya. Biaya pembangunan water treatment ini kurang lebih 31 juta rupiah yang berasal dari berbagai sumber antara lain hadiah lomba Green and Clean Surabaya yang terkumpul, iuran dari warga, serta donatur. 6.2.3
Pengelolaan Tata Ruang Pengelolaan tata ruang yang dimaksud disini adalah gerakan penghijauan
wilayah RT 07 RW 10 dengan memperhatikan aspek keruangan. RT 07 RW 10 merupakan gang kecil yang sempit dan hanya cukup dilalui satu mobil. Melihat keterbatasan ini, maka Ketua RT dan warga sekitar berpikir bagaimana caranya agar sekitar rumah mereka tertata rapi, sejuk dan hijau. Sejak tahun 2007, program penghijauan di kampung-kampung menjadikan salah satu target yang dicanangkan para pengurus Fasilitator Lingkungan kelurahan Gundih bersama para RW dan RT. Sejauh ini gerakan penghijauan di wilayah RW 10 hampir mencapai 90 persen. Sepanjang wilayah RW 10, warga sudah memulai gerakan penghijauan sejak bulan Juni tahun 2007. Dukungan dan respon yang cukup tinggi dari warga merupakan modal untuk menyampaikan program lingkungan bisa diterima oleh masyarakat, kekompakan dan gotong royong yang sudah terbangun selama ini mampu memunculkan berbagai inisiatif walau dengan biaya sendiri (swadaya) sehingga kampung tampak hijau dan 1 http://www.slideshare.net/infosanitasi/pp-82-th-2001-pengelolaan-kualitas-air-dan-pengendalianpencemaran-air. Diakses pada tanggal 10 Februari 2015 pukul 06:50
49
bersih. Hal ini tidak terlepas dari peran Kader Lingkungan dan dukungan para pengurus PKK serta Dasa Wisma yang sudah terbentuk di masing-masing RT/kampung. Tidak hanya penghijauan yang sudah dilakukan, dalam hal kebersihan sudah diterapkan kepada warga di tiap-tiap RT. Aktivitas warga untuk menjaga lingkungan sudah menjadi kebiasaan yang nyata dalam berperilaku maupun bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh sikap yang harus dilakukan para kader lingkungan maupun warga adalah ketika ada rumah yang di tinggal oleh penghuninya untuk beberapa hari, tetangganya wajib merawat dan menjaga tanaman tersebut hingga penghuninya kembali ke rumah. Gerakan penghijauan ini dilakukan sebagai wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Setiap minggu pun ada daftar piket yang sudah disusun dan harus dilaksanakan tiap warga. Hal ini salah satu yang menjadikan RT 07 RW 10 menjadi lebih baik dibandingkan dengan RT lain di RW 10. Hingga kini, apabila berkunjung ke wilayah Margorukun khususnya RT 07 RW 10, maka akan merasakan suasana seperti berada di hutan kecil dengan sebelah kanan dan kiri berjajar rapi pot-pot bunga serta tanaman lain yang memenuhi halaman depan rumah warga sehingga menjadikan suasana hijau dan asri. 6.2.4
Pemberdayaan Masyarakat Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dan berharga
yang harus dikembangkan dan dikelola dengan baik. Suatu program kerja apabila tidak didukung oleh partisipasi dari masyarakat setempat maka tidak akan berjalan dengan baik. Komponen yang berpengaruh di RT 07 RW 10 Kampung Margorukun salah satunya adalah masyarakat. Masyarakat memiliki keterlibatan secara langsung mulai dari perumusan masalah hingga penemuan solusi tentang suatu permasalahan di kampung bersama ketua RT. Untuk itu perlu adanya suatu gerakan yang mampu mempengaruhi warga dan masyarakat di wilayah RW 10 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Memberikan wawasan pelatihan bagi pengembangan sumber daya di bidang ekonomi dan sosial masyarakat seutuhnya yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal baik intelektual, emosional dan motifasi yang tinggi.
50
2. Sebagai bekal pengetahuan yang tidak hanya dimaksimalkan di kampungnya namun di lingkungan sekitarnya sehingga mampu menghasilkan pengaruh yang luas. 3. Menggugah kesadaran bahwa semuanya adalah membangun sikap dan perilaku dalam pemanfaatan limbah sebagai keuntungan bagi warga dan lingkungannya. 4. Membangun perkumpulan atau komunitas dari orang-orang yang bersatu secara sukarela. Untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama-sama melalui program-program lingkungan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Berikut merupakan bagan alur pemberdayaan masyarakat di RT 07 RW 10: Warga Rekruitmen Kader Lingkungan dan Pelatihan Kader
Sosialisasi lingkungan ke warga dan pendampingan ke warga binaan
Pengurus menyusun program pelaksanaan kegiatan
Menggerakkan warga
Monitoring dan evaluasi di lapangan dan perkembangan wilayah
Gambar 13 Bagan alur pemberdayaan masyarakat di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota RT 07 RW 10 Margorukun Selain itu ada kegiatan lain yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat di RT 07 RW 10 adalah program peningkatan gizi dan kesehatan warga. Peningkatan gizi terhadap warga sebagai penunjang kesehatan sangat di anjurkan terutama anak, orang tua dan orang dewasa yang memperhatikan gizi seimbang. Usaha tersebut antara lain pemeriksaan posyandu balita dan lansia, kerja bakti sanitasi air untuk mencegah demam berdarah.
51
Pengelolaan
berbasis
masyarakat
merupakan
pendekatan
dalam
pengelolaan sumber daya, misalnya lingkungan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Program kerja Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota yang telah dijalankan, secara garis besar sudah sesuai prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat yang dikemukakan oleh Budi (2004), yaitu aktor utama dalam pengelolaan adalah masyarakat yang tidak lepas juga dari bantuan stakeholder lainnya. Pengurus dari program kerja tersebut dibentuk, dilaksanakan, dan dikontrol langsung pelaksanaannya oleh masyarakat yang bersangkutan serta terjaminnya akses masyarakat terhadap hasil sumber daya setempat sesuai dengan prinsip kelestarian. 6.3 Analisis Peran Stakeholder di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 6.3.1
Identifikasi Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Analisis stakeholder dilakukan terhadap 8 stakeholder yang terlibat dalam
pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota di Margorukun RT 07 RW 10. Berikut merupakan informasi nilai kepentingan dan pengaruh masingmasing stakeholder yang tersaji dalam tabel 14. Tabel 14 Identifikasi nilai kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder pengelolaan kampung wisata lingkungan tengah kota Margorukun RT 07 RW 10 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Stakeholder Ketua RT Lurah Ketua RW Pemerintah Kota Surabaya PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Masyarakat Kader Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya Sumber: Data primer diolah (2013)
Kepentingan 5 3,5 4,5 2,75 2,75 4,75 4,75 2,25
Pengaruh 4,875 3,125 4,25 3,5 3 4,875 4,625 2,625
52
Setelah mengetahui nilai kepentingan dan pengaruh dari masing-masing stakeholder, maka selanjutnya adalah memetakan stakeholder diatas pada aktor grid. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan lingkungan di Margorukun RT 07 RW 10. Terdapat empat kuadran dalam menganalisis stakeholder, yaitu kuadran A (subject), kuadran B (player), kuadran C (bystander), dan kuadran D (actor). Analisis stakeholder pengelolaan lingkungan di RT 07 RW 10 Margorukun melalui pemetaan aktor grid dapat dilihat pada Gambar 14.
5
Kepentingan
4
3
Kuadran A Kuadran A (Subject) (Subject)
Kuadran BB Kuadran (Player) (Player)
Kuadran CC Kuadran (Bystander) (Bystander)
Kuadran DC Kuadran (Actor) (Actor)
2
1 1
2
3 Pengaruh
4
5
Sumber: Data primer diolah (2013)
Gambar 14 Pemetaan masing-masing stakeholder pengelolaan lingkungan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota di Margorukun RT 07 RW 10
Keterangan: 1: Ketua RT ; 2: Lurah ; 3: Ketua RW ; 4: Pemerintah Kota Surabaya ; 5: PT. PJB ; 6: Masyarakat 7: Kader Lingkungan ; 8: DKP Kota Surabaya
Pemetaan stakeholder pada Gambar 14 memberikan informasi posisi masing-masing stakeholder berdasarkan derajat tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Posisi kuadran A (subject) tidak ada stakeholder yang terdapat pada kuadran ini. Artinya, tidak ada stakeholder yang mempunyai kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah yaitu yang berperan sebagai subject di kuadran A. Kuadran B (player) dalam hal ini ditempati oleh Ketua RT, Masyarakat, Kader Lingkungan, Ketua RW, dan Lurah. Kelompok ini dinilai memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan
53
Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota di Margorukun RT 07 RW 10. Kelompok ini juga berperan dalam hal merumuskan berbagai peraturan yang ada di wilayah Margorukun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT, masyarakat di wilayah RT 07 RW 10 memang sangat besar pengaruh dan kepentingannya karena mereka sangat antusias dalam melaksanakan program kerja. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap suatu kegiatan di wilayah kampung dinilai sangat bagus. Hal ini menunjukkan bahwa stakeholder dalam kuadran B memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan dan menjalankan fungsinya dengan baik. Stakeholder pada Kuadran C (Penonton) ditempati oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya. Artinya, stakeholder ini tidak terlalu memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. DKP ini hanya sebatas memberikan bantuan beberapa sarana yang menunjang dalam keberlangsungan pengelolaan lingkungan di RT 07 RW 10 Margorukun. Selanjutnya, kuadran D (Actor) ditempati oleh Pemerintah Kota Surabaya dan PT. PJB. Tingkat kepentingan atau ketergantungan Pemkot Surabaya dan PT. PJB tergolong rendah namun memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan pengelolaan lingkungan dan sumber daya di Kampung Margorukun. Pemkot Surabaya memberikan dukungan moral kepada Kampung Margorukun agar terus berkarya dalam pengelolaan lingkungan di wilayah Surabaya yaitu dengan mengadakan program Green and Clean Surabaya Bersinar yang rutin diadakan setiap tahun. Peran kedua stakeholder ini hanya sebagai pelaksana tugas dan menjalankan alur koordinasi. Tingkat pengaruh yang tinggi menjadikan
kelompok
actor
berperan
memberikan
arahan
perencanaan
implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan di wilayah Margorukun. Adanya pemetaan stakeholder diatas dirasa sangat penting untuk mengetahui proporsi keterlibatan masing-masing stakeholder yang tepat.
54
6.3.2 Fungsi dan Peran Stakeholder Dalam pengelolaan lingkungan di RT 07 RW 10 Margorukun, masingmasing stakeholder memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Perbedaan tersebut bukan menjadi hambatan melainkan akan menjadi suatu kesatuan yang solid ketika perbedaan itu saling melengkapi satu sama lainnya. Masing-masing stakeholder memiliki hubungan yang saling terkait baik kepentingan maupun pengaruhnya. a. Masyarakat Tingkat kepentingan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan di RT 07 RW 10 Margorukun sangat tinggi. Hal ini terlihat dari ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka baik untuk pemanfaatan lingkungan maupun sumber daya. Masyarakat pun memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam penentuan arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan di RT 07 RW 10 karena disini masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi masyrakat terbagi dalam beberapa tahapan yaitu mulai dari tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam rapat setiap bulan pada tanggal 15 untuk menyusun strategi dan rencana apa yang harus dilakukan ke depannya agar lingkungan wilayah mereka dapat berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya, tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam proses pembangunan. Berikutnya adalah tahap menikmati hasil yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan kampung. Semakin besar manfaat yang dirasakan maka program tersebut berhasil mengenai sasaran. Tahap evaluasi juga dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. b. Kelompok Pemerintah Desa Ketua RT dan Ketua RW Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Bab 1 mendefinisikan Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau
55
sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat
setempat
dalam
rangka
pelayanan
pemerintahan
dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Sedangkan Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Ketua RT maupun RW bertugas melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya, memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, serta sebagai penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RT maupun RW mempunyai fungsi antara lain: 1. Pengkoordinasian antar warga 2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah 3. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga Tingkat kepentingan dan pengaruh ketua RT maupun RW dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya tergolong tinggi. Pengelolaan lingkungan yang berjalan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jalannya tugas Pemerintahan Desa. Ketua RT dan RW terlibat langsung dalam proses pengelolaan lingkungan dan serta berperan dalam memberikan persetujuan izin pengelolaan lingkungan. Lurah Tingkat kepentingan dan pengaruh Lurah tergolong cukup tinggi namun tidak setinggi tingkat kepentingan dan pengaruh Ketua RT dan RW. Hal ini dikarenakan keterlibatan Lurah secara langsung kurang berpengaruh dalam masyarakat khususnya RT 07. Menurut Perda Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003, Lurah mempunyai tugas pokok yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
menggerakkan
swadaya
gotong
royong
masyarakat,
56
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan; 2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan; 3. Pengkoordinasian perencanaa lembaga kemasyarakatan; 4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; 5. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya
kelembagaan untuk
pembangunan di Kelurahan. c. Kader lingkungan Selain pengurus desa sebagai penggerak utama di kampung, kader lingkungan juga merupakan bagian yang paling penting atas keberhasilan di bidang lingkungan untuk menggerakkan masyarakat di RW 10 Margorukun. Kader lingkungan mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota ini. Adapun fungsi dan peran kader lingkungan antara lain: 1.
Melakukan pemantauan di wilayah atau kampungnya masing-masing.
2.
Mengawasi dan membina warga dalam hal pemilahan, pengolahan tentang sampah basah & sampah kering.
3.
Menjaga kebersihan dan penghijauan agar selalu tetap tejaga dengan rapi.
4.
Berusaha mengajak dan mempengaruhi serta memberikan contoh kepada warga yang lainnya agar mau melaksanakan program yang sudah terencana dengan baik di tingkat RW maupun Kelurahan.
5.
Mengadakan rapat rutin tingkat RT atau RW dengan tujuan mengevaluasi kerja di segala bidang lingkungan hidup.
6.
Mengawasi dan mensosialisasikan cara yang benar, cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat disekitarnya.
d. Kelompok Pemerintah Kelompok Pemerintah disini adalah Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Pemerintah berperan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, memberikan arahan
57
perencanaan implementasi kebijakan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, antara lain merumuskan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan, menyelenggarakan
urusan
kebersihan
dan
pertamanan,
pembinaan
dan
pelaksanakan tugas, pengelolaan ketatausahaan, pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6.3.3
Keterkaitan Antar Stakeholder Menurut Ostrom (1990) dalam Suhana (2008), dalam analisis hubungan
antar stakeholder pada sistem kelembagaan perlu dibedakan berdasarkan tingkatannya (level), yaitu pertama adalah tingkat konstitusi (constitutional) yaitu lembaga yang berperan dalam menyusun aturan main untuk level collective choice. Kedua adalah tingkat pilihan kolektif (collective choice) yaitu lembaga yang berperan dalam menyusun peraturan untuk dilaksanakan oleh lembaga operasional. Ketiga adalah lembaga operasional (operational) yaitu lembaga yang secara langsung melaksanakan kebijakan di lapangan. Berdasarkan teori tersebut maka stakeholder yang tergolong dalam tingkat penentu aturan main (collective choice level) pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan di Kampung Margorukun RT 07 RW 10 adalah Pemkot Surabaya, DKP Kota Surabaya dan PT PJB. Sedangkan, yang tergolong dalam tingkat operasional (operational level) adalah Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Kader Lingkungan, dan masyarakat. Alur keterkaitan antar stakeholder ini berawal dari stakeholder yang berada dibawah kemudian ke stakeholder atas (bottom-up). Berawal dari masyarakat RT 07 RW 10 Kampung Margorukun dengan instruksi dari Ketua RT yang didampingi oleh Kader lingkungan sampai kepada Pemkot Surabaya yang kemudian diadakan lomba kebersihan antar kampung yang berlangsung setiap tahun. Berikut merupakan skema hubungan keterkaitan antar stakeholder yang disajikan dalam Gambar 15.
58
Collective Level Choice
Pemerintah Kota Surabaya
DKP Kota Surabaya
Operational Level Choice
PT PJB (Dana CSR)
Lurah
Ketua RW
Ketua RT
Kader Lingkungan
Masyarakat
Gambar 15 Skema hubungan keterkaitan antar stakeholder Keterangan: Garis perlakuan : Koordinasi Konsultasi Instruksi
59
VII MANFAAT EKONOMI YANG DIPEROLEH MASYARAKAT SETELAH TERBENTUKNYA KAMPUNG WISATA LINGKUNGAN TENGAH KOTA MARGORUKUN RT 07 RW 10 Keberadaan
Kampung
Wisata
Lingkungan
Tengah
Kota
cukup
memberikan manfaat secara ekonomi terhadap masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan sebagian besar masyarakat RT 07 RW 10 telah merasakan manfaat yang diperoleh khususnya manfaat secara ekonomi dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota ini. Manfaat ekonomi tersebut contohnya adalah semenjak Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota ini terbentuk, banyak wisatawan yang berkunjung untuk melakukan studi banding dan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan. Wisatawan ini tak hanya wisatawan domestik saja yang berkunjung, bahkan wisatawan mancanegara pun sering datang untuk melihat kondisi kampung di wilayah Margorukun ini. Banyak program kerja yang telah dibentuk oleh masyarakat di RW 10, khususnya di RT 07 untuk menanggulangi limbah sampah. Salah satu program tersebut adalah dengan mendirikan bank sampah. Bank sampah ini dapat memfasilitasi warga setempat untuk mengumpulkan sampah kering yang dapat dijadikan nilai moneter (uang). Waktu pengumpulan diadakan rutin sebulan sekali di balai pos RT 07. Limbah sampah hingga saat ini sudah mulai teratasi. Penghijauan sudah dilakukan kemudian berkembang bagaimana untuk memanfaatkan limbah air. Sistem Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga. Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya water treatment ini, antara lain: 1.
Terpenuhinya kebutuhan air setiap hari dari air yang sebelumnya dibuang begitu saja sekarang dapat dimanfaatkan kembali (water reuse).
2.
Pesan untuk mengkampanyekan aksi hemat air, yaitu 3P (Penghematan, Pendayagunaan ulang dan Pelestarian air) dapat tersampaikan
kepada
masyarakat. 3.
Mampu mengurangi pemakaian air PDAM sehingga mempunyai nilai ekonomis.
4.
Saluran sanitasi bebas dari kotoran dan fungsi resapan dapat berfungsi kembali akan ketersediaan air.
60
Berdasarkan perhitungan, volume air yang dihemat setiap responden adalah sebanyak 6 m3. Sedangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan water treatment adalah Rp 11.400,00/m3/KK. Sehingga total manfaat ekonomi yang diperoleh setelah adanya water treatment di RT 07 RW 10 Kampung Margorukun yaitu sebesar Rp 12.517.200,00/tahun. Angka pemakaian tersebut belum termasuk pemakaian untuk keperluan rumah tangga yang lain. Hasil olahan air tersebut hanya digunakan untuk menyiram tanaman, mencuci sepeda motor, serta kebutuhan air ketika ada warga membangun rumah atau keperluan untuk kegiatan (tidak untuk dikonsumsi). Perhitungan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan water treatment dapat dilihat pada Lampiran 4. Selain itu, kampung ini juga menerima kunjungan wisata atau studi banding dari daerah lain dari dalam maupun luar negeri. Setiap individu maupun instansi yang berkunjung ke kampung ini diwajibkan untuk mengisi kas seikhlasnya untuk membantu kegiatan operasional di kampung wisata lingkungan tengah kota. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan kunjungan ini yaitu sebesar Rp 18.655.000,00 dalam kurun waktu tiga tahun. Manfaat ekonomi lainnya berasal dari bank sampah yang dimiliki kampung ini, yaitu Bank Sampah Rukun Karya. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan sampah kering di bank sampah ini menghasilkan sebesar Rp 2.058.400,00/tahun. Berikut merupakan nilai moneter manfaat ekonomi yang diperoleh yang tersaji dalam Tabel 15. Tabel 15 Perhitungan nilai moneter manfaat ekonomi yang diperoleh setelah terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Manfaat ekonomi Water Treatment (Rp/m3/KK) Bank Sampah (kg/tahun) Kunjungan Wisata (Rp/tahun) Total Manfaat (Rp/tahun)
Sebelum
Saat
Selisih
37.900 26.500 11.400 0 337.7 337.7 0 6.218.300 6.218.300
Nilai moneter (Rp/tahun) 12.517.200 2.058.400 6.218.300 20.793.900
Sumber: Data primer diolah (2014)
Berdasarkan Tabel 15, total manfaat ekonomi dari ketiga kegiatan yang ada di RT 07 RW 10 adalah sebesar Rp 20.793.900/tahun. Manfaat yang dihitung dalam penelitian ini hanya manfaat tangible saja.
61
7.1
Penilaian Kelayakan Ekonomi Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 Penilaian kelayakan ekonomi dilakukan dengan menggunakan kriteria
kelayakan investasi yaitu NPV, Net B/C, dan IRR. Penilaian dilakukan berdasarkan strategi pengembangan yang sedang dilakukan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun. Berdasarkan kriteria kelayakan, nilai perhitungan kelayakan ekonomi adalah NPV sebesar 101.299.551 ; Net B/C sebesar 1,94; dan IRR sebesar 26 persen. Nilai NPV yang dihasilkan positif, ini berarti pengelolaan lingkungan dan sumber daya di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun menurut nilai sekarang adalah menguntungkan untuk dilaksanakan karena memberikan keuntungan sebesar Rp 101.299.551 selama umur proyek (10 tahun). Nilai IRR proyek lebih besar dari nilai discount rate yang berlaku yaitu 7,5 persen sebagaimana diacu dari suku bunga Bank Indonesia bulan April 2014, sehingga sudah memenuhi kriteria kelayakan investasi. Nilai Net B/C proyek adalah 1,94 yang berarti setiap satu rupiah yang dikeluarkan pada proyek akan menambah manfaat bersih sebesar Rp 1,94. Seluruh hasil perhitungan kelayakan proyek Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun memenuhi kriteria kelayakan investasi sehingga proyek program kampung hijau ini dapat dikatakan layak secara ekonomi. Perhitungan analisis kelayakan ekonomi Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun dapat dilihat pada Lampiran 5.
62
VIII KEBERLANJUTAN SECARA EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SETELAH TERBENTUKNYA KAMPUNG WISATA LINGKUNGAN TENGAH KOTA Kampung Wisata Lingkungan Tengah kota telah terbentuk kurang lebih delapan tahun yang lalu. Terbentuknya Kampung ini tidak terlepas dari proses pembangunan dan perbaikan yang dilakukan terus menerus. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar terus menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai aktivitas manusia. Pada dasarnya keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan ini dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan mempengaruhi keberlanjutan dilihat dari manfaat yang diperoleh setelah terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota berdasarkan persepsi responden pada saat di lapangan. Penilaian ini mencoba mengidentifikasi kondisi objek penelitian dengan memberikan gambaran persepsi kepada responden mengenai manfaat yang telah diperoleh setelah terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota ini. Secara ekonomi, manfaat yang diperoleh masyarakat RT 07 RW 10 Kampung Margorukun dari pengelolaan lingkungan antara lain (1) peningkatan nilai tambah barang bekas; (2) terbukanya lapangan pekerjaan; (3) adanya pemasukan dari kegiatan kunjungan wisata; dan (4) penghematan biaya dan penggunan air. Sedangkan secara sosial, manfaat yang dirasakan masyarakat antara lain (1) tumbuhnya kesadaran diri pada masyarakat; (2) terciptanya silaturahmi antar sesama warga; (3) meningkatnya kedislipinan masyarakat; (4) terciptanya gotong royong; dan (5) menjaga tradisi masyarakat yang sudah ada.
63
Sementara
itu,
secara
lingkungan
pengelolaan
Kampung
wisata
lingkungan tengah kota ini memberikan manfaat sebagai berikut (1) masyarakat merasa nyaman di lingkungan tempat tinggalnya sendiri; (2) lingkungan sekitar ingin terlihat lebih bersih; (3) terciptanya udara yang lebih segar; dan (4) Lingkungan sekitar menjadi indah dan sedap dipandang mata.
Sosial 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Lingkungan
Skor keberlanjutan
Ekonomi
Gambar 16 Grafik persepsi responden mengenai manfaat pengelolaan lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun terhadap tiga pilar pembangunan berkelanjutan Berdasarkan Gambar 16 dapat dijelaskan bahwa dari manfaat pengelolaan lingkungan dan sumber daya di RT 07 RW 10 Margorukun yang menunjang keberlanjutan paling dominan adalah aspek lingkungan yaitu memiliki skor ratarata keberlanjutan sebesar 95,63. Menurut tabel strata keberlanjutan, aspek lingkungan dinyatakan sangat berkelanjutan karena memiliki skor mendekati 100. Sedangkan aspek sosial dan ekonomi masing-masing memiliki skor rata-rata keberlanjutan sebesar 69,90 dan 68,75. Skor kedua aspek tersebut berada pada kisaran skor >50-75 sehingga dinyatakan cukup berkelanjutan. Pada dasarnya semua kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberlanjutan kampung ini sangat baik untuk dilakukan. Namun, apabila dicermati manfaat keberlanjutan tersebut terdapat tiga aspek manfaat. Berdasarkan persepsi responden diperoleh hasil bahwa manfaat yang paling dominan dalam menunjang keberlanjutan kampung ini adalah manfaat secara lingkungan. Berikut
64
merupakan hasil skor yang diperoleh pada masing-masing aspek yang disajikan dalam pernyataan pada gambar 17, 18, dan 19.
Kenyamanan yang dirasakan sama masyarakat
99,38
Lingkungan terlihat bersih
92,50
Terciptanya keindahan sekitar
98,13
Terciptanya udara lebih segar
92,50
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
Gambar 17 Grafik skor persepsi responden mengenai manfaat yang menunjang keberlanjutan dari aspek lingkungan
Tumbuhan kesadaran dari masyarakat
74,50
Meningkatkan kedisiplinan masyarakat
74,50
Terciptanya silaturahmi antar warga
72,50
Terciptanya Gotong Royong
70,50
Menjaga Tradisi Masyarakat yang sudah ada 0,00
57,50 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
Gambar 18 Grafik skor persepsi responden mengenai manfaat yang menunjang keberlanjutan dari aspek sosial
Peningkatan Nilai Tambah Barang Bekas
65,00
Terbukanya lapangan pekerjaan
73,13
Pemasukan kunjungan wisata
66,25
Penghematan biaya air 60,00
70,63 62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
Gambar 19 Grafik skor persepsi responden mengenai manfaat yang menunjang keberlanjutan dari aspek ekonomi Gambar 17, 18, 19 menunjukkan skor dari responden mengenai manfaat yang menunjang keberlanjutan dari masing-masing aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Gambar 17 menunjukkan skor
65
persepsi responden mengenai manfaat dari aspek lingkungan. Pada gambar tersebut, diantara empat pernyataan yang disediakan, pernyataan mengenai manfaat yang dirasakan adalah kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat memiliki skor yang paling besar yaitu sebesar 99,38. Sedangkan pada gambar 18 yaitu aspek sosial, terdapat dua pernyataan yang mendapat skor yang sama yaitu sebesar 74,50 adalah pernyataan mengenai tumbuhnya kesadaran diri dari masyarakat dan meningkatnya kedisplinan masyarakat yang membuat masyarakat semakin bersemangat dalam merubah lingkungan rumah mereka menjadi lebih baik. Sementara gambar 19 yaitu aspek ekonomi,
masyarakat
merasakan
terbukanya
lapangan
pekerjaan
terbentuknya kampung wisata lingkungan tengah kota yaitu sebesar 73,13.
akibat
66
IX SIMPULAN DAN SARAN 9.1 Simpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka simpulan yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1. Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 merupakan salah satu wilayah yang menjadi kampung percontohan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya dengan aturan dan sanksi yang diberlakukan sudah berjalan dengan baik. Stakeholder yang berperan dalam pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota adalah Ketua RT, Lurah, Ketua RW, Pemkot Surabaya, PT. PJB, Masyarakat, Kader Lingkungan, DKP Kota Surabaya. 2. Total Manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota dengan adanya program kerja yang dijalankan adalah sebesar Rp 20.793.900/tahun. Total manfaat ekonomi yang diperoleh dari adanya water treatment sebesar Rp 12.517.200,00/tahun, dari kegiatan kunjungan wisata sebesar Rp 6.218.300,00/tahun dan dari kegiatan pengumpulan sampah kering di bank sampah sebesar Rp 2.058.400,00/tahun. Selain itu, berdasarkan kriteria kelayakan, nilai perhitungan kelayakan ekonomi adalah NPV sebesar Rp 101.299.551 ; Net B/C sebesar 1,94; dan IRR sebesar 26 persen, sehingga proyek Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun dapat dikatakan layak secara ekonomi. 3. Manfaat paling dominan yang dirasakan responden dalam menunjang keberlanjutan pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota adalah aspek secara lingkungan yaitu memiliki nilai rata-rata sebesar 8,66. 9.2
Saran
1. Melihat keadaan pengelolaan kampung sudah cukup baik, maka kondisi dan predikat yang telah diperoleh oleh RT 07 RW 10 ini harus tetap dipertahankan. Kerjasama antar stakeholder yang terkait dalam pengelolaan
67
lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota ini sangat diperlukan agar tercipta hubungan yang sinergis. 2. Inovasi Water Treatment di RT 07 RW 10 ini sudah terbukti sangat membantu pengelolaan air limbah rumah tangga sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan non-komsumsi. Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada kampung lain di wilayah Surabaya maupun di luar Surabaya agar dapat mencontoh inovasi yang telah dilakukan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota ini. Selain itu, perlu adanya promosi terkait dengan kampung agar jumlah kunjungan dapat lebih ditingkatkan. 3. Dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan di wilayah pemukiman tidak hanya di wilayah RT 07 RW 10 saja, namun di wilayah lain juga sehingga diperlukan pengelolaan menyeluruh yang melibatkan semua pihak terutama komunitas masyarakat lokal yang tinggal disekitar sumber daya tersebut.
68
DAFTAR PUSTAKA
Aprianto, Yudie. 2008. Tingkat Partisipasi Warga dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Kasus Kampung Hijau Rajawati, RW 03, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan). Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Arifin, Bustanul. 2005. Ekonomi Kelembagaan Pangan. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2010. BPS Jakarta. [BPS] Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2012. Statistik daerah Kota Surabaya 2011. BPS Kota Surabaya. Budi, D. S .2004. Pengelolaan Sumber daya Alam Berbasis Masyarakat. CIDA. Canada. Dianawati, I. 2004. Dinamika Kelompok dan Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Petani dalam Proyek Pengembangan Ketahanan Pangan (Kasus Kelompok Tani Rukun Makmur, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat). Skripsi. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Chevalier, Jacques. 2001. Stakeholder Analysis and Natural Resources. Carleton University. Ottawa. Canada. Cohen dan Uphoff. 1977. Rural Development: Concept and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation. New York: Cornel University. Fauzi, Akhmad. 2004. Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Grimble R and Chan MK. 1995. Analisis Stakeholder untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam di Negara Berkembang. Mokhsen A dan Trajudi D, penerjemah; Suporahardjo, editor. Bogor (ID): Pustaka LATIN. Terjemahan dari: Stakeholder Analysis for Natural Resource Management Developing Countries.
69
Gujarati, D.N. 2007. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Ketiga: Jilid 1. Jakarta (ID): Erlangga. Gumilar, Iwang. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. Jurnal Akuatika Vol.III No 2./September 2012 (198-211). ISSN 0853-2523. Koentjaraningrat. 1997. Kebudayaan, Mentalis, dan Pembangunan. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama. Marzali, A. et al. 2002. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta(ID): Yayasan Obor Indonesia. Matrizal, I. 2005. Partisipasi Masyarakat dalam Program Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Pemukiman di Kota Banda Aceh - Nangroe Aceh Darussalam. Tesis. Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Nasir, M. 2005. Metode Penelitian. Cetakan keenam. Jakarta(ID): Ghalia Indonesia. Natsir, A. 1986. Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Penyakit Schistosomiasis di Sulawesi Tengah. Tesis. Pascasarjana. Universitas Indonesia. Jakarta. Pangestu, M. H. T. 1995. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Perhutanan Sosial (Studi Kasus: KPH Cianjur, Jawa Barat). Tesis. Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. [Republik Indonesia]. 1997. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. [Republik Indonesia]. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Bab 1 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Resosoedarmo, S et al. 1986. Pengantar Ekologi. Bandung: Penerbit Remadja. Sajogyo. 1998. Menuju Kemandirian Masyarakat. Prisma No. 1 Tahun XVII. Jakarta: LP3ES. Saptana, Hastuti EL, Indraningsih KS, Ashari, Friyanto S, Sunarsih, Darwis V. 2006. Pengembangan Kelembagaan Kemitraan Usaha Hortikultura di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Bali. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
70
Satria, Arif. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: PT Cidesindo. Schmid, A. 1972. The Economic Theory of Social Institution. American Journal of Agriculture Economics. 54: 893-901. [Sekretariat Daerah]. 2003. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok Lurah. [Sekretariat Daerah]. 2008. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Siahaan, N.H.T. 2003. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga. Silaen, S. B. J. 1998. Partisipasi Anggota Kelompok Masyarakat Desa Tertinggal Pada Kegiatan Proyek Inpres Desa Tertinggal (IDT). Skripsi. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Soekanto, Soerjono. 2003. Sosisologi Suatu Pengantar. Edisi baru keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soerjani, M, Ahmad R, Munir R. 1987. Lingkungan: Sumber daya Alam dan Kependudukan. Jakarta: UI Press. Suhana. 2008. Analisis Ekonomi Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber daya Ikan Teluk Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Tesis. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Sutamihardja. 2004. Perubahan Lingkungan Global. Program Studi Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Thenu, Stephen F.W. 2004. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan
Sumber
daya
Alam
Sagu
(Metroxylon
sp)
untuk
Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Tesis. Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Wardana, W. A. 1999. Dampak Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Andi Offset.
71
LAMPIRAN
72
73
74
c. Rp 1.000.001- Rp 1.500.000 Tepatnya: Rp .................................... d. Rp 1.500.001- Rp 2.000.000 Tepatnya: Rp .................................... e. >Rp 2.000.000 Tepatnya: Rp ................................... 8. Adakah pendapatan lain selain pekerjaan yang Saudara sebutkan di atas? 9. Berapa pendapatan per bulan yang saudara dapatkan dari pekerjaan sambilan tersebut? Rp. Jenis Pekerjaan Sambilan
No.
Curahan jam/hari
Curahan hari/ minggu
Keterangan
10. Apakah ada anggota keluarga lainnya yang bekerja? a. Ya b. Tidak 11. Jika ada, berapa total pendapatan mereka perbulannya? Rp. 12. Total Pendapatan perbulan satu rumah tangga : Rp. 13. Total pengeluaran Saudara per hari? Rp. a. Konsumsi keluarga Rp .................................................. b. Biaya anak sekolah Rp .................................................. c. Uang jajan anak Rp .................................................. d. Listrik Rp .................................................. e. Tabungan Rp .................................................. f. Biaya Pengobatan Rp .................................................. B. Kinerja Kelembagaan Kejelasan kelembagaan a. Struktur Kelembagaan No . 1.
2. 3. 4.
Pernyataan
rendah
Jawaban sedang
tinggi
Bagaimana struktur kelembagaan dan kepengurusan dalam pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Kelengkapan struktur kelembagaan yang ada Pengurus mengetahui tugasnya Pergantian pengurus sesuai waktu yang dijadwalkan b. Kejelasan aturan Menurut sepengetahuan Anda, aturan kelembagaan yang ada dalam pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun tersaji dalam bentuk apa? a. Lisan b. Tertulis c. Kedua-duanya c. Pengetahuan masyarakat terhadap kelembagaan Menurut tingkat pemahaman Anda, apakah anda mengerti dan memahami siapa saja aktor yang terlibat serta bagaimana pemahaman tentang aturan kelembagaan? ( ) Paham ( ) Kurang paham ( ) Tidak paham
75
Berasal darimanakah asal usul perintah tentang adanya aksi penghijauan di kawasan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini? a. Walikota Surabaya d. RW b. Kecamatan e. RT c. Kelurahan f. Masyarakat sendiri C. Manfaat dari adanya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun Mendeskripsikan Manfaat Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun 1. Apakah anda penduduk asli daerah ini? ( )Ya ( )Tidak 2. Sudah berapa Lama anda tinggal didaerah ini?.................. tahun 3. Apakah anda tahu tentang Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun? ( )Ya ( )Tidak 4. Sejak kapan adanya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini dibentuk? 5. Menurut anda bagaimana pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun? ( )Sangat baik ( ) Baik ( ) Cukup Baik ( )Kurang Baik ( )Tidak Baik 6. Apakah Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini memberikan manfaat bagi anda? ( )Ya ( )Tidak 7. Menurut anda, manfaat apa saja yang Anda dapatkan dari terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun? 8. Apakah pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini memberikan manfaat secara ekonomi? Ya, alasannya................................................ Tidak, alasannya............................................ 9. Apakah pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini memberikan manfaat secara sosial? Ya, alasannya................................................ Tidak, alasannya............................................ 10. Apakah pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini memberikan manfaat secara lingkungan? Ya, alasannya................................................ Tidak, alasannya............................................ Analisis Manfaat Pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun Definisi Skor: 5= Sangat Setuju 4= Setuju 3= Netral 2= Tidak Setuju 1= Sangat Tidak Setuju Aspek Ekonomi 1. Menurut anda, apakah adanya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5
76
2. Menurut anda, apakah adanya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini dapat mengurangi biaya penggunaan air? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 3. Bagaimana menurut anda, apakah Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun dapat dijadikan sarana wisata atau hiburan? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 4. Menurut anda, apakah adanya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan kampung? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 Aspek Sosial 1. Menurut pengetahuan anda, apakah dengan adanya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun kerukunan yang terjalin antar masyarakat semakin meningkat? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 2. Menurut pendapat anda, apakah Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun dapat mewujudkan kedisiplinan di masyarakat? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 3. Menurut pendapat anda, apakah adanya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun dapat meningkatkan kesadaran diri pada masyarakat? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 Aspek Lingkungan 1. Bagaimana dengan manfaat lingkungan yang dirasakan, apakah dengan adanya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun lingkungan sekitar menjadi lebih bersih? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 2. Menurut anda, apakah dengan adanya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun udara menjadi lebih sejuk dan segar? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 3. Apakah dengan adanya pengelolaan lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini termasuk salah satu cara untuk melestarikan lingkungan? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5
Willingness to Pay Responden Terhadap Manfaat Kenyamanan Lingkungan Pasar Hipotetik Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun merupakan lembaga pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berbasis masyarakat. Keberadaan kampung ini memberikan manfaat kepada masyarakat setempat dari segi ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Jika kampung ini tidak ada maka lingkungan sekitar akan kembali menjadi kotor, tidak nyaman untuk ditinggali, serta masyarakat tidak dapat menambah pendapatan dari kegiatan yang dilakukan oleh aktivitas kampung. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang dilakukan masyarakat umtuk menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal agar tetap bersih dan nyaman. Upaya tersebut adalah membayar jasa lingkungan kebersihan untuk memperoleh manfaat kenyamanan lingkungan. 1. Apakah Anda bersedia untuk tetap menjaga lingkungan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun? a. Ya b. Tidak 2. Jika Ya, apakah Anda bersedia untuk membayar sejumlah biaya pengelolaan agar lingkungan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini tetap bersih dan nyaman?
77
a. Ya b. Tidak 3. Jika Ya, berapakah nilai yang bersedia Anda keluarkan untuk pengelolaan lingkungan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun agar tetap bersih dan nyaman? Jawab: Rp .................................................. D. Keberlanjutan 1. Bagaimana kondisi lingkungan dan sumber daya setelah terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini? a. Semakin baik b. Tetap c. Rusak 2. Bagaimana hasil sumber daya alam dan kualitas lingkungan setelah terbentuknya Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun ini? a. Meningkat b. Tetap c. Menurun
Aspek-aspek Margorukun
yang
mempengaruhi
keberlanjutan
Kampung
Wisata
Berikan bobot (1-5) pada masing-masing pernyataan yang telah tersedia pada tabel dibawah ini dengan Kriteria penilaian sebagai berikut: Sangat Setuju (bobot 5), Setuju (bobot 4), Netral (bobot 3), Tidak Setuju (bobot 2), Sangat Tidak Setuju (bobot 1) No
Pernyataan
A. 1.
SOSIAL Menjaga Tradisi Masyarakat yang sudah ada
2.
Terciptanya Gotong Royong
3.
Terciptanya silaturahmi antar warga
4.
Meningkatkan kedisiplinan masyarakat
5.
Tumbuhan kesadaran dari masyarakat
B. 1.
EKONOMI Penghematan biaya air
2.
Pemasukan kunjungan wisata
3.
Terbukanya lapangan pekerjaan
4.
Peningkatan Nilai Tambah Barang Bekas
C. 1.
LINGKUNGAN Terciptanya udara lebih segar
2.
Terciptanya keindahan sekitar
3.
Lingkungan terlihat bersih
4.
Kenyamanan yang dirasakan sama masyarakat
Jawaban
79
2. Bagaimana dengan aturan boundary di kampung wisata lingkungan tengah kota? ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Bagaimana aturan akses terhadap sumber daya yang dikelola masyarakat Kampung Margorukun? ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4. Bagaimana monitoring terhadap aturan dan sanksi bila melakukan pelanggaran? ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 5. Apabila terjadi konflik, jenis konflik apa yang biasa terjadi dan bagaimana menyelesaikannya? ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Analisis Kepentingan tokoh pengelolaan lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 No
Kepentingan
Aspek
Jawaban 1
1
Keterlibatan Tokoh
2
Manfaat Pengelolaan Lingkungan
3
Pengelolaan Lingkungan menjadi prioritas
4
Tingkat ketergantungan terhadap sumber daya
a. Perencanan menginisiasi b. Pengorganisasian c. Pelaksanaan d. Pengawasan a. Penerimaan kampung b. Menjaga kebersihan dan kenyamanan c. Terbinanya kerukunan antar warga d. Melestarikan tradisi a. Sebagai penerimaan kampung untuk pembangunan sarana dan prasarana b. Memberi dampak ekonomi bagi masyarakat c. Sarana memperkenalkan potensi kampung d. Kegiatan yang rutin dilakukan a. Lokasi b. Hasil c. budidaya d. kelestarian
2
Skor 3
4
5
80
Analisis Pengaruh tokoh pengelolaan lingkungan di Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun RT 07 RW 10 No
Pengaruh
Aspek
Jawaban 1
1
Aturan Pengelolaan
2
Peran dan Pertisipasi
3
Kemampuan dalam berinteraksi
4
Kewenangan
a. Menerapkan aturan b. Melaksanakan aturan c. Penegakan hukum d. Pengawasan a. Kontribusi dana b. SDM c. Fasilitas d.Pelaksanaan a. Mengadakan pertemuan/ musyawarah b.Gotong royong c.Saling mempengaruhi d.Mengubah arah pengelolaan a. Perlindungan dan pengawasan b. Membangun sarana dan prasarana c. Pemberdayaan masyarakat d. pelayanan izin
2
Skor 3
4
5
81
Lampiran 3
Panduan scoring penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan aktor terhadap pengelolaan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun
Parameter 1. Pengaruh
Indikator 1. Aturan atau kebijakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan 5 = Menetapkan aturan dan kebijakan, melaksanakan aturan dan kebijakan, penegakan hukum, pemantauan/ pengawasan 4 = Hanya menyebutkan tiga saja 3 = Hanya menyebutkan dua saja 2 = Hanya menyebutkan satu saja 1 = Tidak melakukan apapun 2. Peran dan partisipasi dalam perencanaan atau pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan 5 = Sangat besar, memberikan kontribusi berupa dana, SDM, fasilitas dalam pelaksanaannya 4 = Besar, jika berkontribusi terhadap tiga poin 3 = Cukup besar, jika hanya berkontribusi terhadap dua poin saja 2 = kurang, jika hanya berkontribusi terhadap salah satu poin saja 1 = sangat kecil, tidak mempunyai kontribusi sama sekali 3. Kemampuan dalam berinteraksi 5 = mengadakan forum untuk membahas rencana pengelolaan, mengadakan kerjasama, saling mempengaruhi antar tokoh yang bekerjasama 4 = hanya menyebutkan tiga saja 3 = hanya menyebutkan dua saja 2 = hanya menyebutkan salah satu saja 1 = tidak melakukan apapun 4. Kewenangan tokoh terkait dengan pengelolaan lingkungan, 5 = kewenangan dalam pengawasan kegiatan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat 4 = kewenangan dalam tiga poin saja 3 = kewenangan dalam dua poin saja 2 = kewenangan dalam satu poin saja 1 = tidak memiliki kewenangan
2. Kepentingan
1. Keterlibatan tokoh dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya 5 = terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 4 = keterlibatan dalam tiga poin saja 3 = keterlibatan dalam dua poin saja 2 = keterlibatan dalam satu poin saja 1 = tidak terlibat sama sekali 2. Manfaat dari pengelolaan lingkungan dan sumber daya 5 = untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, penghematan biaya penggunaan air, dapat berinteraksi dengan warga, melestarikan tradisi yang telah ada 4 = Mendapat tiga manfaat 3 = mendapat dua manfaat 2 = mendapat satu manfaat 1 = sama sekali tidak mendapat manfaat 3. Apakah pengelolaan lingkungan merupakan prioritas Kampung Margorukun? 5 = sangat prioritas, karena salah satu sumber pendapatan kampung untuk mengembangkan potensi kampung 4 = prioritas, selain memberikan penerimaan kepada kampung,
82
Parameter
Indikator 3 = cukup prioritas, sebagai sarana memperkenalkan (promosi) potensi kampung kepada masyarakat luas 2 = kurang prioritas, karena kegiatan hanya dilaksanakan pada waktuwaktu tertentu 1 = tidak prioritas, karena kegiatan ini telah berlangsung sejak lama 4. Tingkat ketergantungan tokoh terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya 5 = bergantung terhadap keberadaan sumber daya (lokasi, hasil, budidaya, kelestarian) 4 = bergantung terhadap keberadaan sumber daya (lokasi, hasil,budidaya) 3 = bergantung terhadap keberadaan sumber daya (hasil,budidaya) 2 = bergantung terhadap keberadaan sumber daya (hasil) 1 = tidak bergantung terhadap keberadaan sumber daya
83
Lampiran 4 Perhitungan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan Water Treatment (WT)
Jumlah Responden (orang) = 40 orang Harga Tarif air PDAM Kota Surabaya golongan 3-A adalah sebagai berikut: Pemakaian-1 (10m³-pertama)
= Rp
500
Pemakaian-2 (10m³-20m³)
= Rp 1.200
Pemakaian-3 (10m³ - seterusnya)
= Rp 1.900
Rata-rata biaya penggunaan air oleh responden sebelum menggunakan water treatment (WT0) = Rp 37.900/m3 Rata-rata biaya penggunaan air oleh responden saat menggunakan water treatment (WT1) = Rp 26.500/m3 Biaya pemakaian (Rp) Tarif air PDAM
Sebelum
Saat
Pemakaian 1 5.000 5.000 Pemakaian 2 12.000 12.000 Pemakaian 3 20.900 9.500 Total volume air yang digunakan Volume penghematan air (V0 - V1) (m3) Manfaat ekonomi (WT0 - WT1) (Rp/m3) Total manfaat ekonomi (Rp)
Harga pemakaian (Rp) 500 1.200 1.900
Volume pemakaian (m3) Sebelum (V0) 10 10 11 31
Saat (V1) 10 10 5 25 6 11.400 12.517.200
Sumber: Data primer diolah (2014)
Jadi, total volume air yang digunakan responden sebelum adanya water treatment sebanyak 31m3 sedangkan volume air saat adanya water treatment sebesar 25m3. Manfaat ekonomi yang diperoleh = WT0 – WT1 = Rp 37.900/m3– Rp 26.500/m3 = Rp 11.400/m3 Total manfaat ekonomi = Rp 11.400/m3 x 6 m3 x 183 KK = Rp 12.517.200,00/tahun.
87
84
No. I
Uraian Manfaat i. Swadana masyarakat
Tahun ke0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
17568000
17568000
17568000
17568000
17568000
17568000
17568000
17568000
17568000
12517200
12517200
12517200
30085200
30085200
30352000
15000000
iii. Bantuan DKP 0
iv. Nilai Sisa
12517200
v. Water treatment
12517200
0
3500
300000
12517200
12517200
12517200
12517200
1115433,33
2529875
vi. Bank sampah vii. Wisata
II
17568000
33750000
ii. Bantuan PT. PJB
Total Manfaat
84
Lampiran 5 Analisis Kelayakan Ekonomi Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota Margorukun
17568000
30085200
30085200
30085200
266800
4500000
7650000
6505000
34588700
54150633,33
72870075
Biaya 1. Biaya Investasi i. Paralon/pipa ii. sambungan pipa iii. Selang
8330000
iv. Kran air v. Batubata
2000000
vi. Besi
6992000
vii. besi pagar
2500000
viii. Pasir
3000000
x. Cat
8330000
8330000
21000
225000 55000
ix. Semen
8330000
21000
21000
225000
225000
225000
55000
3800000 900000
900000
900000
900000
900000
xi. batu kali
1050000
xii. batu ziolit
300000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
xiii. kantong sampah kering (glangsing) xiv. timbangan
1500000
xv. gerobak sampah
3000000
3000000
2000000
2000000
xvi. drum komposter aerob
87
85
87500000
xvii. tanaman hias
123205000
total biaya investasi
232000
1132000
8787000
1153000
5287000
9687000
232000
1153000
8787000
2. Biaya Operasional 1500000
i. Tenaga Kerja ii. Bahan baku kompos iii. Bahan baku water treatment total biaya operasional Total Biaya Pengeluaran Net Benefit Discount factor (12%) PV PV positif
Rp
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
900000
900000
900000
900000
900000
900000
900000
900000
900000
900000
2450000
950000
950000
950000
950000
950000
950000
950000
950000
950000
125655000
1182000
2082000
9737000
2103000
6237000
10637000
1182000
2103000
9737000
-108087000
28903200
28003200
20348200
32485700
47913633,33
62233075
28903200
27982200
20615000
1
0,892857143
0,79719388
0,71178025
0,63551808
0,567426856
0,506631121
0,452349215
0,403883228
0,360610025
-108087000
25806428,57
22323979,6
14483446,8
20645249,6
27187482,31
31529212,56
13074339,84
11301541,26
7433975,665
173.785.656
PV negatif
Rp (108.087.000)
NPV
Rp 58.659.514,53
Net B/C IRR
1,60783125 26%
85
86
Lampiran 6 Dokumentasi penelitian
Gapura Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun sebelum terbentuk Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota
Gapura Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun sesudah terbentuk Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota
Kondisi sepanjang jalan Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun
Kegiatan penghijauan di Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun
Kegiatan kerja bakti
Dapur Kompos yang dimiliki Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun
Tong Komposter Aerob
Tabung filter dan pipa penyambung yang digunakan untuk water treatment
87
Lampiran 6 Dokumentasi penelitian (lanjutan)
Water Treatment yang terdapat di Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun
Kran yang terdapat pada tepi gang
Kegiatan Daur ulang di Gang VI RT 07 RW 10 Margorukun
RIWAYAT HIDUP Penulis bernama lengkap Khoirunissa Cahyamurti, dilahirkan di Jombang tanggal 9 Mei 1991 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Eko Sumarno (Alm) dan Yunny Suharwatie. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri Kepanjen 2 Jombang tahun 1997-2003. Kemudian menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Jombang tahun 2003-2006 dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Jombang tahun 2006-2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor melalui Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) tahun 2009 dan diterima sebagai mahasiswa di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama mengikuti perkuliahan penulis mengikuti oganisasi kemahasiswaan yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Manajemen masa bhakti 2011 dan 2012 serta Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA) Jombang Agriculture Community. Selain itu penulis juga aktif berpartisipasi dalam kepanitiaan yang diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor.
