KULIAH EKONOMI KELEMBAGAAN UNTUK SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN
TOPIK: Pengelolaan SDAL berbasis Masyarakat dan oleh Pemerintah
Oleh: Kastana Sapanli, S.Pi,M.Si.
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN
I. Pengelolaan SDAL Berbasis Masyarakat (PSALBM)
Arti PSALBM PSALBM suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya. menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.
Masyarakat dalam PSALBM adalah komunitas atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama.
Spirit PSALBM Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan adalah upaya mendekatkan masyarakat dengan sumberdaya yang dimanfaatkannya bagi keberlangsungan hidup mereka sehari-hari. Karena masyarakat tidak lagi memiliki kemampuan, tangung jawab, serta wewenang dalam mengelola atau mengatur pemanfaatan sumberdaya alam yang menjadi bagian hidupnya. Saat ini wewenang dan tanggung jawab beralih dari masyarakat ke pemerintah atau pengusaha
Spektrum PSALBM • Spektrum PSALBM adalah cakupan wilayah pengelolaan yang tergantung pada definisi komunitas/masyarakat • Masyarakat adalah mereka yang tinggal di suatu kawasan tertentu. • Kawasan mencakup : Desa, Kecamatan, Kota, masyarakat teluk, masyarakat pesisir dll
Institusionalisasi PSALBM PSALBM dapat dilembagaan melalui tiga cara yaitu : 1. Pemerintah beserta mayarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumberdaya yang selama ini dilakukan masyarakat secara turun-temurun dan merupakan adat atau budaya dianut selama ini 2. Pemerintah dan Masyarakat menghidupkan kembali atau revitalisasi adat dan budaya masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan. 3. Pemerintah memberikan tanggung jawab sepenuhnya dan wewenang pengelolaan sumberdaya kepada masyarakat. Peran Pemerintah diharapkan diarahkan bagi pembentukan sistem kelembagaan PSALBM yang terdiri dari dua hal utama yaitu : 1. Landasan institusi yang hakekatnya merupakan visi, tujuan, dan aturanaturan yang disepakati yang merupakan hak dan kewajiban masyarakat. 2. Superstruktur organisasi berupa cara aturan-aturan itu harus dilaksanakan, siapa pelaksananya, dan cara sistem hukuman dan ganjaran
PSALBM Tradisional (Sasi di tiga desa di Saparua, Maluku) Variabel
Desa Nolloth
Desa Paperu
Desa Sirisori
Tujuan
• Melindungi Tradisi • Meningkatkan pendapatan desa
• Melindungi tradisi • Meningkatkan pendapatan desa • Melindungi lingkungan
• Meningkatkan pendapatan desa • Mencegah SD. dimanfaatkan oleh orang lain
Kaedah
• Dilarang mengambil lola, batulaga, tiram, akar bahar. • Penangkapan ikan pada musim buka sasi • Daerah sasi adalah perairan depan desa hingga kedalaman air 25 m
• Dilarang menangkap semua jenis ikan pada musim tutup sasi • Alat tangkap ikan pada saat buka sasi adalah jala, bagan tancap, dan pancing tangan • Daerah sasi adalah perairan di depan desa
• Dilarang mengambil lola, teripang, dan capingcaping • Penangkapan diizinkan jika buka sasi • Daerah sasi adalah perairan sepanjang desa
Pelaksanaan
• Buka sasi dilaksanakan pemerintah daerah
• Buka sasi dilaksanakan oleh pemerintah desa • Hak memanfaatkan ada pada pemenang lelang
• Buka sasi dilaksanakan oleh pemerintah desa • Hak memanfaatkan ada pada pemenang lelang
Superstruktur organisasi
• Aturan sasi diatur secara tertulis dengan keputusan desa • Aturan dilaksanakan pemerintah desa • Pengawasan pelaksanaan aturan polisi desa (kewang)
• Aturan sasi diatur secara tertulis dengan keputusan desa. • Aturan dilaksanakan pemerintah desa • Pengawasan pelaksanaan aturan polisi desa (kewang)
•Aturan sasi diatur secara tertulis dengan keputusan desa. •Aturan dilaksanakan pemerintah desa •Pengawasan pelaksanaan aturan polisi desa (kewang)
PSALBM Neotradisional (Hak penangkapan ikan di pedesaan jepang) Perikanan Laut
Perikanan Berdasarkan Hak
Perikanan Bebas
Perikanan Berdasarkan Izin
Izin oleh Pemerintah Pusat
Hak Pemanfaatan Milik Bersama
Hak Pemanfaatan Jenis Sedentari
Hak Pengunaan Jaring Bubu Hak menggunakan Jaring Bubu dan Jaring Insang Skala Kecil
Izin oleh Provinsi
Hak Budidaya Laut
Hak menggunakan Pukat Pantai dan Terumbu Karang Buatan
Penentu Keberhasilan PSALBM PSALBM bersifat lokal yang artinya PSALBM adalah unik dan tidak ditemukan sama persis pada dua atau lebih daerah yang berbeda. Oleh karena unik, keberhasilan atau kegagalan PSALBM tidak dapat digeneralisasi.
Variabel-Variabel yang menentukan keberlangsungan dan kegagalan PSALBM : 1. Kepercayaan Kepercayaan membuat orang bertindak rasional dan irasional untuk mempertahankan nilai-nilai kepercayaan itu. 2. Tertulisnya Aturan Ketersediaan aturan yang secara tertulis menentukan keberhasilan suatu PSALBM. 3. Teknologi Teknologi yang digunakan masyarakat menentukan keberlanjutan dan keberhasilan PSALBM 4. Pembangunan Industri Industri yang berkembang pesat dengan menggunakan teknologi mutakhir yang membuat intensitas eksploitasi sumberdaya sangat tinggi mengakibatkan PSALBM tidak dapat dilaksanakan dg baik 5. Perubahan Pemerintahan Perubahan struktur pemerintahan maupun orangnya dapat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan PSALBM 6. Perdagangan dan harga Perdagangan dan sekaligus harga yang tinggi untuk komoditas tertentu dapat merusak PSALBM terhadap sumberdaya komoditas tersebut.
Kelemahan PSALBM 1.
2. 3.
4. 5.
Beberapa kelemahan PSALBM adalah : Tidak mengatasi masalah interkomunitas karena PSALBM diperuntukkan hanya untuk suatu komunitas lokal, masalahmasalah interkomunitas tidak dapat dipecahkan PSALBM. Bersifat lokal PSALBM bersifat spesifik lokal, oleh karena itu, masalah yang lebih besar tidak dapat dipecahkan PSALBM. Mudah dipengaruhi faktor eksternal Contoh : Migrasi serta mobilitas penduduk, perubahan komposisi usia penduduk, perkembangan perdangangan yang intensif, penggantian sistem pemerintahan. Sulit mencapai skala ekonomi PSALBM di satu daerah sering tidak ekonomis. Tingginya biaya institusionalisasi pendirian atau pembentukan PSALBM membutuhkan biaya yang relatif mahal.
Keunggulan PSALBM 1.
2.
3.
Sesuai Aspirasi dan Budaya Lokal Pelaksanaan PSALBM akan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat lokal Diterima Masyarakat Lokal oleh karena dibentuk oleh masyarakat serta sesuai dengan keinginan dan aspirasi lokal, masyarakat secara keseluruhan akan mudah menerima PSALBM Pengawasan Dilakukan dengan Mudah Pelaksanaan dan pengawasan PSALBM dilakukan sendiri oleh masyarakat
II. Pengelolaan SDAL oleh Pemerintah (PSALP)
Arti dan Tujuan PSALP Arti PSALP rezim pengelolaan sumberdaya dengan pemerintah sebagai pemegang kuasa dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya. Tujuan PSALP Kemakmuran rakyat.
Perlunya Pengelolaan Oleh Pemerintah Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya diwujudkan dalam empat fungsi yaitu : a. Fungsi alokasi melalui regulasi untuk membagi sumberdaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. b. Fungsi Distribusi dijalankan pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul setiap orang. c. Fungsi Keadilan dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk keberpihakan kepada mereka yang tersisih atau lebih lemah dalam kondisi atau situasi yang sebenarnya.
d. Fungsi Stabilisasi dilaksanakan pemerintah agar kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan tidak berpotensi instabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat.
Kapan Pemerintah memainkan peran setiap fungsi tersebut? 1. Dalam mengatur kondisi dan mempertahankan kondisi pasar untuk tetap bersifat kompetitif. 2. Menghidupkan kembali transaksi atau mekanisme pasar untuk menjadi kompetitif. 3. Melindungi dan menjalankan struktur legal dan regulasi yang telah ditetapkan. 4. Terjadinya kegagalan pasar 5. Menegakkan nilai-nilai sosial yang muncul atau ada di tengah masyarakat, misalnya dalam melindungi masyarakat asli serta adat dan budaya masyarakat lokal.
Model Kebijakan Pemerintah Menurut Buck (1996) ada empat kategori kebijakan umum (publik) yaitu : 1.
Kebijakan Distributif (distributive policy)
2. Kebijakan Pengaturan Kompetisi (competitive regulatory policy) 3.
Kebijakan Pengaturan Perlindungan (protective regulatory policy)
4.
Kebijakan Redistributif (redistributive policy)
Alasan Pemerintah Capur Tangan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 1. Pemerintah ikut mengelola sumberdaya alam dan lingkungan karena alasan efisiensi. 2. Pemerintah terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan supaya keadilan dapat diwujudkan. 3. Keterlibatan pemerintah dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan karena alasan administrasi.
Kelemahan Pengelolaan Oleh Pemerintah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ada beberapa kelemahan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan oleh pemerintah yaitu : Kelebihan eksploitasi Lemahnya penegakan hukum Masyarakat dapat menghindar dari peraturan. Kebijakan terkadang saling bertentangan. Administrasi tidak efisien seperti biaya transaksi tinggi. Wewenang terbagi di beberapa lembaga atau departemen. Data dan informasi kurang benar dan akurat. Kegagalan dalam merumuskan keputusan manajemen.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH