ANALISIS RETRIBUSI PARK.IR DI TEPI JALAN UMUM SEBELUM DAN SESUDAH PERDA N0.19 TAHUN 2002 KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (Sl)
UIN SYAHID JAl\i\Rf/\ Oleh HARUM SULISTIY ANINGSIH
NIM: 103082029457
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIDAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/2008 M
ANALISIS RETRIBUSI PARK.IR DI TEPI JALAN UMUM SEBELUM DAN SESUDAH PERDA N0.19 TAHUN 2002 KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh HARUM SULISTIYANINGSIH NIM : 163082029457
DiBawah Bimbingan ·.
Pembimbing II
Pembimhing I \
Prof. Dr. Abdul Hamid MS NIP: 131 474 891
Yessi Fitri, SE.Ak.M.Si
· .· · ·•· N1P. d.50 377 440
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 HJ 2008 M
Hari ini Kamis Tanggal 19 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Sidang Skripsi atas nama Harum Sulistiyaningsih NIM: 103082029457 dengan Judul Skripsi " ANALISIS RETRIBUSI PARK.IR DI TEPI JALAN UMUM SEBELUM DAN SESUDAH PERDA N0.19 TAHUN 2002 KOTA DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA".
Memperhatikan
penampilan
mahasiswi tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untu~i-nemperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Falniltas EkonoJtli druY'Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta."
Jakarta, 19 Juni2008
·r·>·~· : ; .·.•... · (
(
k~~s~r· ~iti'i.;SE.Ak.M.Si
Prof. Dr. Abdnl HalriiJ"M-s Ketua
Sekfotaris
Amilin, Penguji Ahli
Hari ini Kamis Tanggal 11 Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Hamm Sulistiyaningsih NIM: 103082029457 dengan Judul Skripsi "ANALISIS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBELUM DAN SESUDAH PERDA N0.19 TAHUN 2002 KOTA DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA".
Memperhatikan
penampilan
mahasiswi tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta.
Jakarta, I I April 2008
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Hepi Prayudiawau, SE.Ak.MM Ketua
Rahm wati, E.MM Sekretaris
Prof. Dr. Abdul Hamid MS
DAFTARRIWAYATHJDUP Data Pribadi Nama
: Harum Sulistiyaningsih
Tempat, tanggal lahir
: Blora, 26 Februari 1985
Ala mat
: d/a Haryatiningsih SMA Muh 4 Ngraho Kee Kedungtuban Cepu - Jawa Tengah
Telepon
: 0859-59022336 I 0813-15635946
Email
: unie™
[email protected]
Riwayat Pendidikan Tahun
Sekolah
2003 - Sekarang
UIN SyarifHidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial Jurusan Akuntansi
2000- 2003
MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta
1997 - 2000
MTs Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta
1991 - 1997
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sudung Cepu
Pengalaman Organisasi Tahun
Organisasi
2004-2005
Pengurus BEMJ Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
2003 - 2004
Pengurus Komda LDK Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
2002 - 2003
Pengurus Organisasi KIR Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta
2001 - 2002
Pengurus PMR Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta
2000-2001
Pengurus Organisasi OSIS Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta
Pengalaman Magang Tahun
Lembaga
2006
KPP Pratama Tanah Abang Satu Jakarta Pusat
2006
Bank BRl Syariah Kanca Ahmad Dahlan Y ogyakarta
ABSTRACT
This research pzuposed is to analyze the d!f!erem:es in parking retribution income at region Yogyakarta Ci~v befiJre and afler region regulation No. lY Year 2002. Its sample is taken in 1996 2006 per annual. The method (Jf analyze used in this research is statistical methods· l!fsampfe paired I-test. Result .fiwn this research is knowable that there are not differences in ·-· parking retribution income at region Yogyakarta Ci(y b~fore and after region regulator No. 19 year 2002, because t count t table (-2.502 2.132). but parking retribution income increase year l~y year.
Keyword: Retribution, Parking, Region Regulator.
AB ST RAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penerimaan retribusi parkir anatara sebelum dan sesudah adanya Perda No.19 tahun 2002 di Kola Yogyakarta. Sampel yang diambil adalah penerimaan retribusi parkir dari tahun 1997 sampai tahun 2006 (pertahun). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik paired sample t-test. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum antara sebelum clan sesudah Perda No.19 tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakm1a tidak terdapat perbedaan karena t hitung < dari ttabel (-2,502 < 2, 132). Namun terdapat peningkatan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dari tahun ke tahun.
Kata kunci : Retribusi, Parkir, Peraturan Daerah.
KAT A PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kekadirnt lllahi Rabbi, Allah Azza wa Jala, sumber dari suara-suara hati yang bersifat mulia, sumber ilmu pengetahuan dan pemberi cahaya ilmu yang Maha Agung, serta sumber dari segala kebenaran dan kebaikan yang terindah,
yang telah memberikan
pencahayaan cinta-Nya bagi umat manusia. yang atas izin Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan serta menyampaikan kepada kita semua ajaran Islam yang begitu indah, sang pemimpin sejati dan suri tauladan bagi segenap umat manusia. Di balik terselesaikarmya skripsi ini, penulis menyadari bahwa semuanya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain didalamnya. Oleh karenanya dengan segenap dan setulus hati penulis menf,'UCapkan terimac kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. l. Bapak Drs. Moh. Faisal Badmen, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan llmu Sosial. 2. Bapak Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA, selaku ketua Jurusan Akuntansi yang telah rnemotivasi penulis selama mengikuti belajar di FEIS UIN SyarifHidayatullah Jakarta. 3. Bapak Amilin, SE, Ak, MSi selaku sekretaris Jurusan Ahmtansi yang telah memotivasi penulis selama mengikuti belajar di FEIS U1N Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Secara Khusus saya haturkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Selaku pembimbing l dan lbu Yessi Fitri SE., Ak.,M.Si, selaku dosen pernbimbing II, atas kesediaannya untuk rnembimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. 5. Terima kasib saya ucapkan kepada seluruh Pejabat terns Pemerintah Kota
13. Adji, Nuril, Hila!, Lia, Anis, Fatia, Widya, Imoet, Lina, Andin, Atik maksih atas doa dan bantuannya (maaf Q slalu rnRepotkan X-n) dan Thanx ya dah mau jadi pendengar stiaku slama ini. 14. Teman-teman Pajak Bhe: Watci, Nurul, Hadi, Fajri, Fahrni, Yuni, Nenenk, Solihin, Yasin, Lisa, Nuryadi, thanx atas kbersamaannya slama ini. 15. Semua pibak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi
lm
yang
tidak bisa penulis sebutkan satu perstu karena keterbatasan laban. Penulis menyadari, bahwa karena keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis, sangat mungkin skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran dari pihak manapun sangat diharapkan bagi kesempurnaannya.
Jakarta, 1l At,rustus 2008
Pem!lis
DAFTAR !Si Lem bar Peugesaha11 Skripsi ...................................................................... . Lembar Ujian Skripsi ................................................................................. ii Lembar Ujian Kompreheuship ................................................................. iii Daftar Riwayat Hid up................................................................................ iv Abstract....................................................................................................... v Abstrak........................................................................................................ vi Kata Pengantar ........................................................................................... vii Daftar lsi ..................................................................................................... x Daftar Tabel ................................................................................................ xiii
Daftar Lampirnn......................................................................................... BAB I.
xiv
Pemlalmhrn11 A. Latar Belakang Penelitian .
BAB U.
B. Perumusan Masai ah .................................... .
4
C. Tujuan Penelitian
4
D. Manfaat Penelitian
5
Tinjauan Pustaka A. Sumber Penerimaan Daerah ........................... ..
7
B. Pengertian Pendapatan Asli Daerah ..
7
C. Pengertian Retribusi Daerah .................................. .
8
I.
Pemungutan Retribusi Daerah ......................... .
II
2.
Ciri-ciri dan Azaz Retribusi Daerah ...................... ..
12
BABUI
4.
Subjek dan Wajib Retribusi Daerah ..
15
5.
Cara Perhitungan Retribusi Daerah ..
16
D. Teori Barang Publik ..
16
E. Penge11ian Retribusi Parkir di Tepi Jalan U mum ..
18
1.
Dasar Hukum Retribusi Parkir .
19
2.
Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
19
3.
Subjek Retribusi Parkirdi Tepi Jalan Umum ..
20
4.
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan fasa ..
20
5.
Juru Parkir ...
20
6.
Ganti Rugi Atas Kebilangan/Kerusakan.
21
7.
Bagi Hasil Pendapatan Parkir..
21
8.
Kawasan Tempat Parkir di Tepi Jal an Urnum ..
21
9.
Struktur dan Besarnya Retribusi Parkir
22
··········-··
F. Studi/Penelitian Terdabulu ..
23
G. Kerangka Pernikiran ..
25
H. Hipotesis ..
26
Metodologi Peneiitian A. Ruang Lingkup Penelitian ..
27
B. Metode Penentuan Sempel ....
27
c
28
Metode Pengumpulan Data ..
D. Metode Analisis Data ..
28
E. Operasional Variabel Penelitian ..
30
BAB IV. Hasil dan Pembabasan A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ...
!.
Keadaan Umum Kota Yogyakarta ..
2.
Keadaan Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .. 36
3.
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ..
B. Analisis dan Pembahasan .. 1.
BABV
31
31
39 41
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah clan Retribusi Daerah ..
4l
2.
Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir..
41
3.
Analisis Uji Hipotesis Paired Sample T-Test ...
41
Kesimpuhm chm Implikasi A. Kesimpulan ..
48
B. Implikasi ..
48
C. Saran .....
49
l)aftar Pustaka ............................................................................................ 50
Lampiran-lampirnn .................................................................................... 51
DAFTAR TABEL
No.
Ketenmgm1
2.1.
Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Urnum
4.1.
Realisasi Penerirnaan Pendapatan Asli Daerah
Hala11111an 22
dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta
41
4.2.
Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
44
4.3
Realisasi Penerirnaan Retribusi Parkir Sebelum dan Sesudah
4.4
Perda No.19 Tahun 2002
45
Hasil Uji Paired Sample T-test
46
DAFT AR LAMPIRAN
No. 1.
Keterangan
Halan1an
Unclang-unclang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU Rl Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daernh
2
Peraturan Daerah No.19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
3.
62
Peraturan Daerah Nornor 17 Talmn 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
4.
52
69
Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
78
5.
TarifRetribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
82
6.
Susunan Organisasi BPKD Kota Yogyakarta
83
7.
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
84
8.
Data yang diolah
85
9.
Basil Pengolahan Data dengan SPSS 13
86
10.
Tabel Distribusi t
87
11.
Surat Keterangan ljin
88
BABl PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Sejak pertengahan tahun 1997 sampai saat ini negara kita menghadapi krisis moneter yang menjadi krisis ekonomi yang berpengaruh pada segala bidang kehidupan termasuk kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini diikuti pula oleh perubahan politik yang sanga cepat dengan tuntutan akan adanya reformasi diberbagai bidang tennasuk bidang pemerintahan_ Tuntutan yang dimaksud adalah adanya peningkatan peran pemerintah daerah dalam bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan pemberian wewenang yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dengan adanya otonomi daerah malrn terbentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun I 999 tentang Pernerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerab yang memiliki misi bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi lebih dari itu yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. (Nuah dalam Abdul Halim, 2002). ~~-
Latar belakang adanya perhungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia ini tidak terlepas dari pemberlakuan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, yakni adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, yang banyak menirnbulkan kendala, baik dalam penetapan dan pemungutannya. Potensi retribusi daerah sebagai sumber penerimaan utama PAD sangat besar, tetapi potensi tersebut belum optimal karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang mendukung karena kesadaran wajib retribusi untuk membayar rertribusi
masih
rendah
dan
penyuluhan tentang retribusi dari pemerintah. Akan
mungkin kurangnya tetap~emerintah
mulai
rnelakukan perubahan seperti mensosialisasikan dan melaksanakan adanya peraturan daerah (perda) diberbagai bidang. Penerimaan daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daera\(j:Soeratno dan Suparmono, 2004: 14). Sumber penerimaan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, bagian laba usaha daerah, d<1n lain-lain penerifl}aan. Salah satu ''~-·-
sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta adalah dari sektor retribusi parkir. Mengingat Kota Yob>yakai1a merupaka,n kota pariwista dan --~::.,,,---.
kota pelajai(, di111a1i~ terdapat banyak sarana yang dapat dijadikan sebagai •••
r-..
perparkiran, Pemda perlu mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan retribusi parkir, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi lokasi parkir. Melihat perkembangan pembangunan Kota Yogyakarta kemajuan terjadi di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum dan kesejahteraan. Kemajuan dari sektor transpo1iasi meningkat cukup pesat. Hal ini diisebabkan adanya pertambahan populasi manusia, kecepatan pertumbuhan pembangunan pusat-pusat perkantoran, pusat perbelanja~.SdJn pusat kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat mendorong adanya peningkatan permintaan akan adanya sarana penopang kegiatan tersebut yakni dengan adanya transportasi darat. Dengan adanya peningkatan dari transportasi tersebut maka terjadilah permintaan akan adanya sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait tak terkecuali Pemerintah Daerah yaitu dengan menyediakan tempat parkir kendaraan dan sarana lalu lintas yang baik. Dengan adanya itu semua, Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan
perubahan
peraturan
penyelenggaraan
perparkiran
yaitu
perubahan Perda No. I 0 Tahun 1994 tentang pengelolaan perparkiran untuk parkir di pinggir jalan yang sudah tidak berlalu lagi menjadi Perda No.19 Tahun 2002 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Perubahan ini dilakukan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemarnpuan masyarakat dan aspek
Dengan adanya Perda, diharapkan kesadaran wajib retribusi daerah meningkat dan menghindarkan dari oknum aparat terkait yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Diharapkan juga, dengan adanya Perda Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa penerimaan retribusi parkir akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, peneliti te11arik untuk rnengetahuinya dan menuangkan dalarn bentuk skripsi yang berjudul: "Analisis Retribusi l'arkir di Tepi Jalan Umnm Sebelum dan Sesudah l'erda No.19 Talrnn 2002 (Kota Daerah lstimewa Yogyakarta)."
B.
l'ernmusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rnaka pernmusan masalah dalam penelitian ini yaitu: "Apakah terdapat perbedaan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebelurn dan sesudah Perda No.19 Tahun 2002 Kota Daerah lstimewa Y ogyi'\karta?"
C.
Tujuan Peneliti:m Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebelum dan sesudah Perda No.19 Tahun 2002 Kota Daerah Tstimewa Yogyakarta.
d. Bagi penulis,
penelitian ini "
mempakan media untuk menambah
;
pengetahuan, wawas~n.•Jah ketrampilan penulis dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami berbagai teori yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai retribusi daerah. e. Bagi kalangan umum/pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan gambaran kepada pembaca bahwa pentingnya peranan retribusi daerah dalam pemerintah daerah.
BARH TINJAUAN PUSTAKA
A.
Sumber Penerimaan Daernh Penerimaan daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sumber penerimaan daerah menurut Soeratno dan Suparmono (2004: 15) antara lain: l. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a)
Pos pajak daerah
b)
Pos retribusi daerah
c)
Pos laba Badan Usaha Milik Daerah
d)
Pos penerimaan dinas-dinas
e)
Pos penerimaan lain-lain
3. Bagi basil pajak dan bukan pajak 4. Bagian dari sumbangan dan bantuan 5. Penerimaaan bangunan yang terdiri dari pmiaman pemerintah dan pinjaman BUMD B.
Pengertian Pendapatan Asli Daernh (PAD) Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali surnber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk rneningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD rnerupakan
oleh pemerintah daerah kota/kabupaten, dengan demikian Pemda dapat melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakat (Soeratno dan Soeparmono, 2002: l 5). Pendapatan Asli Daerah adalah penenmaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku. C.
Pengertian Retribusi Daerah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (UU RI No.34, 2000: 4). Namun demikian berbagai definisi yang berbeda-beda mengena1 retribusi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa kutipan definisi retribusi yang telah dikemukakan oleh para a.hli antara lain: I) Menurut Siahaan (2005:432)
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang ptibadi atau badan. 2) Menurnt Sugiarti (2006: 26) Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan
3) Menurut Sumitro dalarn Way (2000: 10) Retribusi adalah pernbayaran-pernbayaran kepada negara yang dilah1kan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. 4) Menurut Davey dalam Way (2000 : 10). Menyatakan bahwa
ITJ...., ...... ~
~1~1~
flTTll,,fT·-..
1. __ 1 ____
_________ ,___
_J_.
melainkan sebagai pendapatan BUMD. Akan tetapi, apabila BUMD rnemanfaatkan jasa atau penzman tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maim BUMD wajib membayar retribusi daerah. (Brata Kusumah dan Solihin dalam Susdiyono 2003: 15). Retribusi daerah dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: a. Retribusi Jasa Urnurn Retribusi jasa umurn adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan kemaslahatan bersama serta dapat dinikmati oleh orang pribadi rnaupun badan. Contoh retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan kesehatan, retribusi pasar, dan retribusi air bersih. b. Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha rnerupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contoh dari retribusi ini adalah retribusi terminal, retribusi tempat utama parkir, dan retribusi penitipan anak. c. Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin atas orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
fasilitas tertentu guna menJaga kelestarian lingkungan. Contoh retribusi ini adalah retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin trayek, dan retribusi ijin bangunan. 1. Pemnngutan Retribnsi Daernh
Ketetapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 menyatakan bahwa retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Kegiatan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran ret1ibusi, dan penagihan ret1ibusi. Pemungutan retribusi menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan.
SKRD
adalah
surat
ketetapan
retribusi
yang
menentukan besarnya pokok retribusi. Sedangkan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis masuk,
la1pon,
dan kartu
langganan. Jika wajib retribusi te1tentu tidak rnembayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, rnaka ia dikenakan sanksi administras berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daernh (STRD).
STRD
merupakan surat untuk rnelakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan
2. Ciri-ciri dan Azaz Retribusi Daernh a. Ciri-ciri retribusi daerah menurut Sugiarti (2006: 41 ): I) Retribusi dipungut oleh daerah. 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk. 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengeyam jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. b. Azas pemungutan retribusi daerah Dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah maka harus memenuhi azas atau norma-norma. Hal i.ni dirnaksudkan agar pengguna jasa nantinya tidak keberatan dalam
melakukan
pembayaran atas jasa yang dilakukan. Azas pemungutan retribusi menumt Sugiart.i (2006: 41): 1) Retribusi tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya pengangkutan barang antar daerah. 2) Retribusi
daerah tidak
boleh
diadakan perbedaan atau
pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseornngan golongan dan keagamaan. 3. Objek Retribusi Daernh
Objek Retribusi Daerah ad al ah berbagai je:nis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerab. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dikenakan retribusinya, tetapi banya jenis- - _.
t
dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa retribusi tertentu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Siahaan, 2005: 434). a.
Retribusi Jasa Umum Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah
daerah
untuk
tujuan
kepentingan
dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Obyek retribusi jasa umum terdiri dari: I)
retribusi pelayanan kesehatan;
2)
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3)
retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil;
4)
retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;.
5)
retribusi parkir ditepi jalan umum;
6)
retribusi pasar;
7)
retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8)
retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9)
retribusi penggantian biaya cetak peta;
I 0)
retribusi pengujian kapal perikanan.
b.
Retribusi Jasa Usaha Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Objek retribusi jasa ini adalah: I)
Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2)
Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan;
3)
Retribusi tempat khusus parkir;
4)
Retribusi tempat penitipan anak;
5)
Retribusi tempat penginapan;
6)
Retribusi penyedotan kakus;
7)
Retribusi tempat potong hewan;
8)
Retribusi tempat pendaratan kapal;
9)
Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
I 0)
Retribusi penyebrangan di atas air;
11) Retribusi pengolahan limbah cair; 12) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
c.
Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perizinan te11entu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang
dimaksudkan
untuk
pembinaan,
pengaturan,
pengendalian clan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan rnang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan men1aga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan adalah: I)
Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah;
2)
Retribusi izin mendirikan bangunan;
3)
Retribusi tempat dan penjualan minuman beralkohol;
4)
Retribusi izin gangguan;
5)
Retribusi izin trayek;
6)
Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan.
4. Subjek dan \Vajib Retribnsi Daernh Subyek dan wajib retribusi menurut Siahaan (2005: 440): a.
Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas umum Jasa umum yang bersangkutan.
b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
atau
menikmati
pelayanan jasa usaha yang
bersangkutan. Subjek ini merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha. c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk
yang baik secara ekonomi dan tidak dapat diterapkan pnns1p pengecualian atas barang tersebut_ 3 _ Menumt Aronson dalam Dedyanto (2003: 11) barang publik adalah barang yang memiliki karakteristik amat mahal jika dikonsumsi secara pribadi. Barang tersebut umumnya memiliki dua karak"teristik yaitu joint
consumpmtion dan non excluxion_ Salah satu faktor penting yang mendorong pemerintah ikut serta langsung menjalankan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang publik, karena barang tersebut tidak dapat digunakan secara perseorangan tetapi harus digunakan secara bersama oleh masyarakat Selain penggunaannya dilakukan secara bersama, sifat penting lainnya dari barang publik adalah pembayarannya sulit dipungut dari para pemakainya_ Sedangkan barang pribadi ialah suatu barang dan jasa yang diproduksi dengan tujuan dikonsumsi secara pribadi. Sifat barang pribadi adalah ia didapatkan dan dinikmati secara kompetitif dan jika telah dikonsumsi oleh seseorang tidak mungkin dikonsumsi oleh orang lain, artinya terdapat pengecualian bagi orang lain yang tidak membayar. Menumt Musgrave dalam Dedyanto (2003: 13) "prinsip pengecualian
(exclusion principle) diterapkan yaitu dimana konsumsi A tergantung apa yang
dibayarkan,
sedangkan
konsumsi
B
yang
tidak
membayar
dikesampingkan." Hal-ha! lain dari ciri-ciri barang pribadi ialah tidak boleh adanya eksternalitas dalam memproduksinya, artinya pada saat diproduksi 1_'. -
' '
keuntungan
maupun
kerngian,
jika
akibat
memproduksi
maupun
mengkonsumsinya terdapat eksternalitas maka hams segera diinternalkan dengan kompensasi atau ganti rugi maupun pajak. Selain kegiatan penyediaan barang publik dan barang pribadi diatas, terdapat juga kegiatan yang pada umumnya hanya dilakukan oleh pihak pemerintah akan tetapi sebenarnya malab dapat dijalankan oleh pihak swasta tersebut masih dapat memungut pembayaran dari penyediaan jasajasa, perizinan membangun, sampah, parkir dan pendidikan. Namun pada kenyataannya usaha-usaha yang dilakukan oleh swasta dalam menyediakan barang publik tersebut masih terlalu langka, hal ini disebabkan karena caracara
mengutip
pembayaran
dari
pemakainya
akan
menimbulkan
ketidakefesien dalam perekonomian dan menimbulkan biaya sosial yang sangat besar. Oleh sebab itu adalah lebib tepat apabila pembiayaan untuk penyediaan jasa dan kegiatan tersebut dipungut melalui sistem perpajakan atau retribusi daerah (Dedyanto 2003: 13). E.
Pengertian Retrilrnsi Parkir di Tepi .falan Umum Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan penyediaan pelayanan parkir atau tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleb walikota (Perda l 9 tahun 2002 Pasal l ). Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu pada ketentuan pernndang-undangan yang berlaku. Retribusi parkir terdapat dua kategori yakni retribusi parkir di tepi jalan
umum yang tergolong pada retribusi jasa umum dan retribusi tempat khusus parkir yang tergolong pada retribusi jasa usaha dan dapat dikomersilkan. 1.
Dasar H.ukum Retribusi Parkir Dasar
hukum
pemungutan
Retribusi
Parkir
pada
suatu
kabupaten/kota adalah: a. Undang-undang Nomor 34 Tahun yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. c. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 200 t pasal 2 ayat 2.
d. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan
Parkir. e. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. f. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir. 2.
Obyek Retribusi Parkir Di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 pasal 3 menyebutkan bahwa yang menjadi obyek parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
3.
Subjek Retribusi chm \Vajib Retribusi Parkir Subjek Retribusi Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas parkir yang ada. Subjek Retribusi Parkir juga merupakan Wajib Retribusi Parkir. (Perda No. 19 Tahun 2002 Pasal 4).
4.
Carn Mengulmr Tingkat Pe11gguuaa11 Jasa Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan kawasan, Jems kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum. (Perda No. l 9 Tahun 2002 Pasal 6).
5.
J urn Parkir Juru parkir adalah seseorang yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi dan menarik retribusi ditempat lokasi perparkiran serta bertanggung jawab kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan tidak boleh mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain. (Perda No. 17 Tahun 2002 Pasal 4). Kewajiban Juru Parkir: a. Menggunakan
pakaian
seragam,
tanda
pengenal
serta
perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota. b. Menjaga
keamanan
bertanggung
jawab
dan atas
kete1iiban keamanan
tempat
parkir,
kendaraan
serta beserta
perlengkapannya; c.
Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan linglnmgan
d. Menyerabkan karcis parkir sebagai tanda buk'ti untuk setiap kali parkir dan memungut ret1ibusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Menggunakan karcis parkir yang disediakan l (satu) kali parkir;
f. 6.
Menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ganti Rngi Atas .Kehilangan / Kernsakan Apabila
terjadi
kerusakan
atau
lrnbilangan
kendaraan,
kelengkapannya pada saat parkir, yang disebabkan karena kelalaian Juru Parkir, maka Juru Parkir bertanggung jawab untuk mengganti sebesar 50% (lima puluh persen) kerugian tersebut. (Perda No. 17 Tahun 2002 Pasal 17).
7.
Bagi Hasil Pendapatan Parkir Bagi basil pendapatan parkir didasarkan pacla Kategori Potensi Parkir. Juru Parkir berhak mendapat bagian 40% (empat pulub persen) untuk kategori Potensi I, 45% (empat pulub lima persen) untuk kategori Potensi II, dan 50% (lima pulub persen) untuk kategori Potensi III dmi basil retribusi tersebut. {Percla No. 17 Tabun 2002 Pasal 20).
8.
Kawasan Tempat Parkir di Tepi Jala11 Unmm Berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2002 Pasal 6, maka kawasan Parkir meliputi: a. Kawasan
Khusus
meliputi
claerab
yang
berada
di
mas
b. Kawasan
I rneliputi
daerah-daerah yang berada di
ruas
JLKs.Tubun, JLBhayangkara, JI.Wahid Hasyirn, JLAgus Salim, JI. Kha.Dahlan,
JI.RE. Martadinata,
JLLetJend.Suprapto,
JLKaurnan, JLNgasern, JLKadipaten Kidul, JLKapt.Tendean, dll selain ruas di kawasan khusus.
9.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besamya tarif retribusi didasrkan pada tujuan untuk rnemperlancar lalu lintas jalan dengan tetapo memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Tarif retribusi parkir ditepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut : KAWASAN PARKIR Kawasan Khusus
I
JENIS KENDARAAN-------i-
TARIFPER SEKALI P ARKTR Rp. 10.000,-
I
- Truk gendengan, sumbu III atau lebih - Truk Besar ~I. 8.500,- Bus Besar - - · - · - - - - · - · - · - ~ri.:._~, oo_o.L_ _::_Truls_o;_e_dang______________ --~). 7.000,- ----·--- Bus sedang ~p 6.500,- - - . - Sedan, Jeep, Pickup, Station Rp. 1.500,Wagon - Sepeda Motor 500,~f'· Rp. - Sepeda 200,Kawasan l - Tmk gendengan, sumbu 111 Rp. 8.500,atau lebih -----------·-·-· - Truk Besar Rp. 7.500,- Bus Besar Rp. 6.500,- Truk sedang Rp. 5.500,- Bus sedang 5.000,-~·· - Sedan, Jeep, Pickup, Station Rp. l .000,Wagon 400,_::_S_eQ()_d_
··-·~--
f-·---www•--·-·--~~-
-----·~-~··----
-------··-~--~·---·-·-----~
-·-·-·~-·
"
~
F.
Penelitian Terdahulu Studi terdahulu yahg telah dilakukan, kebanyakan berupa paparan deskriptif dengan mengunakan model-model yang relatif sederhana. Beberapa studi yang pernah dilakukan adalah: Penelitian yang dilakukan oleh Hern Wihono Supadi Putra (200!) tentang " Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber PAD Kab. Pacitan", hasilnya menunjukkan bahwa potensi retribusi parkir di Kab. Pacitan selama 5 tahun terakhir terdapat adanya peningkatan dari Rp. 64.956.840,- tahun 1995/1996 naik menjadi Rp.
[03.692.680,- tahun
l 999/2000. kontribusi terbesar berasal dari kendaran bermotor roda 2 dengan tingkat rata-rata sebesar 85,68%. Akan tetapi penetapan target belum optimal, karena yang terealisasi hanya 58,34% clari potensi yang acla. Sedangkan realisasi penerimaan retribusi parkir masih jauh dari potensinya. Dilihat darri basil efektifitas dan efisiensi menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan retribusi parkir masih rendah dengan rata-rnta sebesar 56,65% per tahun clan efisiensi penerimaan retribusi parkir masih belum efisien yaitu sebesar 209, 79% per tahun. Sedangkan sistem pengawasan, jumlah personel, dan dukungan sarana prasarana belum mendukung secara optimal. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Siska (2002) tentang " Efektifitas clan Efisiensi Pengelolaan Retribusi Parkir Kata Palu", hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efisiensi clari penerimaan retribusi parkir selama 5 tahun terakhir dari tahun 1996/1997 - 1999/2000 berfluktuasi
1997/1998 sebesar 3, 15% dengan rata-rata per tahun 2, 7% dan tingkat efisiensi tersebut cukup memadai. Dengan uji t menunjukkan bahwa jumlah kendaraan
bermotor
memiliki
pengamh
yang
signifikan
terhadap
penerimaan retribusi parkir. Sedangkan tingkat upah jum parkir tidak menunjukkan adanya pengarnh yang signifikan. Akan t•;)tapi jika dilihat dari uji F maka kedua faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai pengamh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir di kab. Sarong. G.
Kernngka Pemikiran Kerangka pemikiran mempakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan tentang rangkurnan atas sernua dasar-dasar teori yang dijadikan landasan dalarn penelitian ini, dalam kerangka pemikiran ini diberikan singkat tentang alur penelitian yang menggambarkan proses penelitian yang dimulai dari penentuan ruang lingkup penelitian, kemudian variabel penelitian disertai teori dan undang-undang yang melandasi penentuan variabel tersebut, model analisa yang digunakan hingga hasil penemuan atas jawaban dari perumusan masalah yang dibuat. Skema kerangka pemikiran sebagai berikut:
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta
" "
Laporan Pendapatan Asli Daerah UU No.22 dan UU No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Penerimaan PAD
l. 2. 3. 4.
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan Lain-lain PAD yang sah
I Retrihusi parkir sebel<~· m dan sesudah perda No.19 Tahun2002
v
.
Uji t-test
v Hipotesis= Ha: p=O
v Kesimpulan dan lmplikasi H.
H ipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada dapatlah dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ha: Terdapat perbedaan rata-rata penerimaan Retribusi Parkir sebelum dan sesudah Perda No. 19 Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB HI METODOLOGJ PENELITIAN
A.
Rmrng Linglmp Penelitian Penelitian ini penulis lakukan dengan memilih pemerintah Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objeknya. Dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara penelitian arsip (archival research) pada kantor Pemerintah DI Yogyakarta, khususnya pada Badan Perekonomian dan Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Perhubungan. Adapun data yang dibutuhkan penulis adalah data sekunder eksternal yakni suatu data yang telah dikumpulkan dan diterbitkan oleh BPKD Kota Yogyakai1a dalam bentuk hasil akhir daftar PAD dalam sepuluh tahun terakhir mulai dari tahun 1997 sampai tahun 2006. Dalam permasalahan tersebut, maka penulis akan membatasi hanya pada penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta.
B.
Metode Pengumpulan Sampel Dalam penelitian ini rnetode penentuan sampel yang digunakan adalah metode convenience sampling. Bentuk sampling ini termasuk kedalam metode pemilihan sarnpel non probabilitas (non-probability
sampling method) yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau unit sampel
(
C.
Metode Pengumpul:m data Adapun teknis pengumpulan data yang penulis per1,,>1uiakan dalam memperoleh data adalah : a. Penelitian Kepustakaan (study research) Penelitian ini dasar-dasar teoritisnya berasal dari buln1-buku dan berbagai literatur lain sepe11i jurnal-jurnal, makalah pajak, catatan kuliah laporan penelitian terdahulu dan sebagainya yang berhubungan dengan ide penulisan. b. Penelitian lapangan (field research) 1. Observasi Penelitian ini dilakukan dengan datang langsung ke instansi-sinstansi terkait dalam jajaran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk mengadakan pengamatan dan pengarnbilan data terhadap objek penelitian. 2.
Wawancara Penulis melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang atau para petugas yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyaring clan menggali informasi yang diperlukan dalam penelitian.
D.
Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode deskrip1if kuantitatif yaitu
E.
Opernsional Variabel Penelitian Operasional
variabel
penelitian
adalah
sebuah
konsep yang
mempunyai penjabaran dari variabel yang diterapkan dalam suatu penelitian dan dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang ingin diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya. Adapun variabel penelitian yang digunakan antara lain: a. Penerirnaan retribusi parkir selarna 10 tahun pada BPKD dan Dinas Perhubungan Kota DI Yogyakarta. b. Total penerirnaan retribusi parkir yang merupakan surnber Pendapatan Asli Daerah dari pos retribusi daerah .. c. Retribusi parkir adalah tirnbal balik dari pelayanan ternpat parkir yang khusus disediakan, dirniliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak terrnasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
b)
Menjadikan dan mewujudkan pariwisata, seni dan budaya sebagai unggulan daerah dalam rnngka mengembangkan kota sebagai kota pariwisata yang berbudaya.
c)
Menjadikan dan mewujudkan Kota Yogya.karta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah
Propinsi
Daerah
Istimewa
Y ogyakarta
dengan
mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan . d)
Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki/handarbeni.
e)
Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan dan kesatuan.
c. Kondisi Geogrnfis Kota Yogyakarta 1. Batas Wilayah Ko ta Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi D !Y dan merupakan satu-satunya daerab tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerab tingkat !I lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Y ogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara
: Kabupaten Sleman . T/_t_ _____ _,_ ___
I'\ __ ,
t
.l
l>t
Sebelah Selatan
: Kabupaten Bantu!
Sebelah Barnt
: Kabupaten Bantu! dan Sleman
2. Keadaan Alam Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19" - 110°28'53" Bujur Timur dan 07°49'26" - 07°15'24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km2 atau L02 % dari luas wilavah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barnt ke Timur Kurang lebih 5,6 Km. Kota YOf,>yakarta yang terletak di daerah lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0 - 2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari I 00 meter dan sisanya ( l.593 hektar) berada pada ketinggian antara I 00 - 199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu: Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan dengan batas wilayah: Sebelah Utara
: Kabupaten Sieman
Sebelah Timur
: Kabupaten Bantu! dan Sleman
dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutifyang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kata Yogyakarta masa bakti 2004 - 2009 terdiri dari 3 5 orang anggota berasal dari 5 fraksi. 2. Pembagian Wilayah Kata Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 6 l 4 RW dan 2.523 RT dengan luas 32,5 km2 . penggunaan lahan paling banvak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.104,524 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 20, l B hektar. e. Ke11a11ga11 clan Harga-harga l. Keuangan Daerah Dalam era otonomi daerah, perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebaiknya menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti hams diusahakannya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan akan berkurang. Pada tahun anggaran 2006 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mencapai 96.552 juta rupiah, meningkat 8,25 persen dari PAD tahun sebelumnya yaitu sebesar 89, 196 juta rupiah. Namun demikian, dibandingkan dengan total belanja daerah kontribusinya 1·1
'
1
2) menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Perhitungan APBD 3) melaksanakan
kebijakan
dan
pedoman
pengelolaan
serta
penghapusan barang milik daerah 4) melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah 5) melaksanakan pengelolaan keuangan daerah 6) melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD 7) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran 8) melaksanakan sebagai bendahara umum daerah 9) melaksanakan ketatausahaan Badan
b. Fungsi Badan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
rnernpunym
fimgsi
pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah
c. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dacerah terdiri dari : I. Kepala Badan;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 3. Bidang Anggaran, terdiri dari : a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
4. Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari : a.
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
b. Seksi Angkutan; c. Seksi Pengendalian Operasional. 5. Unit Pelaksana Teknis. 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Dhias Perlmbungan Kota Yogyakarta
KEPALA DINAS
I
I
I
Bagian Tata lJsaha
Bidang Lalu Lintas /\ngkutan clan
Bidang
Tcknik Sarana Prasarana dar1 Bhnbingan I(cscla1natan
I
Sub Bagian Un11nn
]
-
Tcknis
Peng.endalia1\ C>perasional
-Scksi · ivlani.tjen1cn ~
Jan Rekayasa Laht Lintns
,_
Seksi 1\ngkulan
--
Sub Bagian
l(cuangan, Pcrencanaan
~
Sub Bi111bingan Kesela1natan
- --
Seksi Pcngendalian Operasional
I
I(elon1pok Jabatm1
l\nig,slona1
I
I
Sub Tcknik Sarana Prasarana
Unit Pclaksana
-
B. Analisis dan Pembahas:m
1.
Perkembang:m Pendapatan Asli Daenill dan Ret:ribusi Daernh
Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Apabila dilihat dari perkembangannya, maka PAD Kota Yogyakarta selama l 0 tahun ternkhir berfluktuasi dan mempunyai kecenderungan adanya peningkatan. Pada tahun anggaran 2006 PAD Kota Yogyakarta mencapai 96.55 Milyar rupiah meningkat 8,25% dari PAD tahun sebelumnya atau sebesar 89 Milyar rupiah. Penerimaan retribusi daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Tabet. 4.1 Perkembang:an Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan PA[ Kota Yogyakarta Tahun Anggarnn 1997 s/d 2006 I No I Tahun I Penerimaan PAD Penerimaan Anggaran Retribusi Daerah J ··--·-· l 1997 19.972.896 ~,2261;~ ·--2 1998 22.356.947 ,_157,,~ . -"1999 7,978.50 3 24.790.128 2000 22.452.952 7,126.58 4 I l l,773.90_ _ 5 2001 40.352.593 2002 56.377.460 14,193.46 6 . 68.621.563 16,093.22 - 7 2003 -8 79.911.419 l 8,995.05 2004 9 2005 89.196.417 .. 22, 797.44 2006 96.551.927 24,704.78 --i 10 -(Sumber: BPKD Kota Yogyakarta, d10lah)
I
~-
'--·
2,
Perkemba11g1m Pe11erimaa11 R.etrilmsi Parkir
Dengan adanya otonomi daerah telah memberikan pengarnh
dicanangkan dan disosialisasikan belurn bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat dan jum parkir yang terkait. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tarif retribusi parkir sepeda motor dikenakan sebesar Rp. I 000,- ha! ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kota Yogyakarta. Alasan Jukir rnengenakan tarif sebesar itu karena adanya biaya penjagaan helmt dan barang-barang lain yang ditinggal pengguna pada saat rneninggalkan sepeda rnotornya. Dengan kata lain Jukir rnenaikkan tarif sebesar Rp.500,- dari tarifyang ditentukan oleh Perda. Jika terdapat petugas dari Pemkot atau Dinas Perhubungan rnengadakan perneriksaan atau rnernantau
kondisi
lapangan
maka
dalam
tugasnya
para Jukir
rnengenakan tarif sesuai dengan Perda yakni sebesar Rp.500,- pada setiap pengguna jasa parkir sepeda motor tersebut. Penerirnaan retribusi parkir di tepi jalan umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Retribusi ini memberikan kontributor yang cukup besar terhadap penerimaan daerah dari pos retribusi daerah. Akan tetapi dengan adanya Perda penerimaan retribusi dari pos retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami kemunduran, maksudnya daerah tidak dapat mencapai target realisasi yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena retribusi yang sebelumnya memakai dasar ketentuan perhitungan karcis yang telah digunakan Jukir dalam setiap kerja berubah menjadi dasar ketetapan atau target. Kemunduran antara
dapat dilihat dari Tabel.4.2 di bawah ini. Akan tetapi secara garis besar realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan u.mum dari tahun ke tahun
mengalami
peningkatan
yang
cukup
signifikan,
ha!
m1
mengindikasikan bahwa clengan aclanya Percla terdapat perbedaan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang cukup signifikan. Tabel.4.2 it. clan Reaiisasi Penclapatlrn R.etrilmsi Parkir di Tepi .falan Umum _
C Tahun
1997
~·1998 1999
L I I
2000 •..
Tahun Anggara:n 1997 s/d 2006_•_ _
Anggaran
Realisasi
530,766,500 551,016,500
553,467,600 557,541,800
506,702,720 396,870,350
··t.... _
102% 104% 106%
2002
645,000,000
586,297,630
2003
1, 125,000,000
636' 886' 940 915,936,400
2005 2006
1,510,000,000
.
91% 57°/o
I
1,298,359,500
I
819'0 112% .
1,318,711,500
I
s.z.r:J
Sumber data: Dilms Perlrnlnmg:m Kota Yogyalmrta
3.
101% --
·--·
581,837,700
1 :12s,ooo,ooo ·1,160,000,000
104%
..
414,313,150
549,222,400•..
I
%
515,091,HIO
2001
2004
131.
i•
Pe11g11jim1 pe11erimaan retrilmsi parkir di tepi j2:la11 nmmn dengan Paired Sample T-Test Penelitian ini rnenggunakan data sebanyak I 0 tahun terhitung clari tahun 1997 hingga tahun 2006. Data penelitian ini terdiri dari penerirnaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetalmi apakah terdapat perbeclaan penerirnaan retribusi parkir di tepi jalan umurn sebelurn clan sesudah penerapan Perda No. 19 tahun 202 Kota Daerah
Tabel 4.4 Paired Samples Test Paired Differences 95% Confidence inteival
Mean
Std. Error Mean
-426788124.0
170562429.7
Std. Pair 1
X1 - X2
!·--
_oorr·1t:1111ee[)r~er<;11
-900345347.2
Srg. . (2:tailed)i
4G7690Si9.2
Hasil uji paired !-test pada tabel 4-4 di atas, didapat
.067
tr,;tung
sebesar -2.502 dengan tingkat signifikan 0.067. karena nilai signifikan di atas 0.05 dan t11;1ung lebih kecil dari t1ahcJ (-2.502 < 2.232) maka dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebelum dan sesudah Perda No. 19 tahun 2002 Kota Yogyakarta tidak terdapat perbedaan. Jadi, kesimpulan Hn ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan Hern Wihono Supadi Putra (200 l) yang mengatakan bahwa potensi retribusi parkir di Kab. Pacitan selama 5 tahun terakhir terdapat adanya peningkatan. Akan tetapi targetnya belum optimal dari potensi yang ada. Perbedaan hasil penelitian ini dipengaruhi oleh bebernpa faktor, salah satu diantaranya ialah adanya Perda, penambahan marka tempat parkir, dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan adanya parkir liar. Perda perparkiran telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian clari waktu ke waktu, berawal clari Perda No. I Otahuu 1994 tentang penyelenggaraan perparkiran yang mengatur seluruh aspek perparkiran baik parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir.
tepi jalan umum, dan Perda No. 20 tahun 2002 tentang retribusi ternpat khusus parkir. Maka secara otomatis Perda No. 10 tahun I 994 tidak berfrmgsi lagi. Selain adanya Perda kegagalan dalam penerimaan retribusi parkir yang minim ini dikarenakan adanya parkir liar yang masih saja beroperasi di wilayah Yogyakarta. Adanya Perda mengikuti juga adanya perubahan dan kebijakankebijakan ban.1, kebijakan itu diantaranya yaitu pembahan ketentuan dalam penerimaan retribusi dari juru parkir yang pada awalnya penerimaan retribusi memakai daar ketetapan penghitungan karcis yang telah terpakai pada setiap hari kerja beralih menjadi dasar ketetapan atau target di setiap marka yang digunakan sebagai lahan parkir. Setelah adanya Perda penerirnaan retribusi parkir meningkat tetapi rneningkatnya realisasi penerimaan retribusi parkir karena adanya Perda tidak dapat diperlakukan untuk seluruh populasi dirnana sampel diambil. Hal ini mengindikasikan bahwa antara kedua variabel yaitu penerimaan retribusi parkir sebelurn dan sesudah Perda tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan.
Sejarah Kola Yogyakarta, A11ikel ini diakses tanggal 26 November 2007 dari b1tP ://www. jogja go. id/index/extra. arsjp/7 Siahaan, Marihot, P. "Pajak Daerah dan Retribuis Daerah. .. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005. Siska,
"/~jektifltas
dan ejisiensi Pengelolaan Retribuis Parkir di Kota Palu 19961997 - 2000" Tesis Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Sosial UGM: Yogyakai1a, 2002.
Sugiyono, "Statistika 11nt11k Penelitian." Penerbit ALF ABET A: Bandung, 2007. Sugiarti, Ratna, "Potensi R.elribusi Parkir Sebagai Sa/ah Satu Sumber Pendapatan As!i Kola Kediri" Artikel diakses tanggal 27 Agustus 2007, dari
Soeratno, Suparmono."Urgensi Pajak Daerah dan Penghasdan Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Jstemewa Yogyakarla." Jumal Akuntansi dan Manajemen, Agustus: 13-20. STIE YKPN: Yogyakarta, 2002. Susdiyono, "Kajian Pendapatan Daerah Propinsi DK! Jakarm A1elalui Retribusi Parkir J\1en11j11 Pelaksanaan Pajak Parkir." Tesis Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ul: Jakai1a, 200.
Undang-undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Artikel diakses tanggal 30 Juli 2007, dari http://sidoar~es.net/webserver/hukum/uu/2000/uu ·~· lh. 2000.ph p
Visi !Y!isi Kola Yogyakarta, Artikel diakses tanggal 26 November 2007 dari http:L/www.jouia.go.id/index/extra.det::iil/20 Wikipedia.
Artikel
mi
diakses
tanggal
25
Agustus
2008.
Way, Rudy. "Faktor-:faktor Yang J\1empengaruhi Penerimaan Relribusi Parkir di Kabupaten Sorong" Tesis Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Sosial UGM: Yogyakarta 2000 Yahya, Edward. "Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Lahat dalam Rangka Otonomi Daerah" Tesis Ilmu Administrnsi Universitas Sriwijaya: Palembang, 2004.
PRCSJOCN
PttPUbLIK INOOt.ttS1A
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENT ANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tcntang Pemcrintahan Daerah dan Undangundang No1nor 25 TahWl 1999 tentang Pcrimbangan Kcuangan antara Pcmcrintah Pus.at dan Daerah, n1aka }X!nyclcnggaraan Pe1ncrintahan Dacrah dilakukan dengan memberikan ke\vcnangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;
b. bahvva dalam pcnyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang pcrlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta rnasyarakat, pemcrataan dan keadilan, dan aktmtabilitas scrta mcmpcrhatikan potensi dan keanckaragaman Dacrah~
c. bah\va Pajak Daerah dan Rctribusi Dacrah merupakan salah satu sumber pendapatan Dacrah yang penting guna rnen1biayai pcnyelcnggaraan pen1erintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk mcmantapkan Otono1ni Dacrah yang Iuas, nyata, dan bertanggung ja\vab; d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tcntang Pajak Daerah dan dengan perkembangan keadaan; c.
Re~:ibusi
Daerah perlu disesuaikan
bah\va berdasarkan pertirnbangan tcrsebut pad.a huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
Mengingat: L Pasal I ayat (I), Pasal 5 ayat (!), Pasal !8, Pasal !SA, Pasal !8B, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 UndangUndang Dasar I 945 scrogaimana telah diubah dengan Pcrubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor !8 Tahun l 997 tentang Pajak Daerah dan Retrib1wi Daerah (Lembaran Neg11ra Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemcrintallfill Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn I 999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pcrimbangan Kcuangan antara Pcmcrintah Pusat dan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
J)L'llgan Pcrsctujuan DEWAN PER W1\Kll ,AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMlnUSKAN: Mcnetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAIIUN 1997 TENTANG l'i\JAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAII Pasal I Bcbcrapa kctcntuan dalan1 lJndang-undang Nomor J 8 Tahun 1997 tcnlang Pajak J)acrah dan Retribusi l)aerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 'fambahan Le-mbaran Negara Nomor 3685), diubah scbagai berikut : I.
Kctentuan Pasal I angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 9, angka JO, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, angka I 6, angka 17, angka I 8, angka 19, angka 20, angka 22, angka 24, angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 37 diubah, schingga kcsclumhan Pasal I bcrbun;i scbagai bcrikut : "Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
1.
Daerah Otono1n, selanjutnya discbut Dacrah, adalah kesatuan 1nasyarakat hukum yang rne1npunyai batas Daerah tertentu benvenang 1nengatur dan n1cngurus kepentingan 1nasyarakat scte1npat 111enurut prakarsa sendiri bcrdasarkan aspirasi 1nasyarakat dala111 ikatan Negara Kesatuan R.epublik Indonesia.
2.
Pern(.,'fintah l)aerah adalah Kepala Daerah beserta pcrangkat Dacrah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3.
Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi l)aerah Kabupaten atau Walikota bagi Dacrah Kota.
4.
Pejabat adalah pega\vai yang diheri tugas tertcntu di bidang perpajakan Daerah dan/atau H.etribusi Dncrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.
Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala J)aerah dengan persetujuan J)e\van Pcrwakilan Rakyat Daerah.
Pajak Daerah, yang se1anjutnya discbut pajak, adalah iuran \Vajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 6. badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan bcrdasarkan peraturan penmdang-undangan yang berlak--u, yang digunakan untuk rne111biayai pcnyel·~nggaraan pen1erintahan Daerah dan pembangunan Daerah. 7. Badan adalah sebnnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melalarkan usaha maupun yang tidak rnelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Dacrah dcngan nama dan daiam bcntuk apapun., finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpuJan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bcntuk usaha tetap, dan bcntuk badan lainnya. 8.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Dacrah.
9.
Wajib Paiak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketcntuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang tcmtang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Masa Pajak adalahjangka tvaktu yang lamanya sama dengan I (satu) bulan talavim ataujangka waktu lain yang
dilclapkan dcngan
Kcpulll~tn
Kcpala I)acrah.
11. Tahun Pajak adalah jangka \Vaktu yang la1nanya l (satu) tahun tak\vitn kcx;uali bila W£.\lit Pajak 1ncnggunakan tahun buku yang tidak :m1na dcngan tahun takwitn. J 2.
Pt~jak
y<mg tcrutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dal:am Masa Pajak, dalam 'fahun atau dalam bagian Tahun Pajak mcnurut kctcntuan pt.,"'faluran perundang-undangan pcrp
P~jak,
13. Pc1nungutan adalah suatu rangkaian kcgiatan tnulai dari pcnghi1npunan data objek dan subjek pajak alau Retrihusi, pcncntuan bcsarnya pajak atau H.etribusi yang tcrutang sampai kcgiatan penagihan pajak atau J{etribusi kepa
14. Surat Pe1nbcritahuan Pajak J)aerah, yang dapat disingkat SPTPI), adalah surat yang olch Wajib Pajak digunakan untuk rnclaporkan pcnghitungan dan/atau pcrnbayaran pajak, Objck Pajak dan/atau bukan Objck Pajak, dan/atau harta dan kcwajiban, n1cnurut kctentuan peraturan pertmdang-undangan perpajakan J)aerah.
15. Smat Seto1an Pajak Daerah, yang dapat disingkat SS::'D, addah smat 1·ang oleh Wajib Pajak digunakan ;mtuk rnclakukan pe1nbayaran atau penyctordn pajak yang terutang kc Kas Daerah a.tau ke teinpat peinbayaran lain yang ditunjuk oleh Kcpala Dacrah. 16. Surat Ketctapan Pajak Dacrah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketctapan pajak yang n1cncntukan bcsamyajumlah pokok pajak.
l 7. Surat Kctetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SK.PDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan bcsamya jurnlah pokok pajak, jurnlah krcdit pajak, jurnlah kekmangan pcrnbayaran pokok pajak, besarnya sanksi adrninistrasi, danjumlah yang masih harus dibayar. 18. Surat Kctetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tarnbahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan tarnbahan atas jw-nlah pajak yang telah ditctapkan. 19. Surat Ketetapan Pajak l)acrah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat kctctapan pajak yang menentukan jurnlah kclcbihan pcrnbayaran pajak karena jurnlah krcdit p:tjak lebih bcsar daripada pajak yang tcrutang atau tidak seharusnya tcrutang. 20. Surat Kctctapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SK.PON, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jmnlah pokok pajak sarna bcsamya dengan jmnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada krc
26. Rclribusi J)acr&h, yang sclanjutnya discbut Rctribusi, adalah pungut<m })acrah scbagai pcmbayaran atas jasa alau pcmbcrian izin tertcntu yang khusus dtscdiakan dan/atau diberikan olch Pcmcrintah J)aerah untuk kept...'tltingan orang prih<.,Ji atau badan.
27. Jasn adaJah kcgiatnn Pcn1crintah J)acrah bcrupa usaha dan pcJayanan yang rncnycbabkan barang, f'asilitas, atau kcmanlbatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28 . .lnsa lJ1nu1n adalah jasa yang discdiakan alau dibcrikan olch Perncrintah I)aerah untuk tujuan kcpentingan dan kcnuu1faatan un1un1 scrta dapat dinikmati olch orang pribadi atau badan. 29. Jasa Usaha adalah jasa yang discdiakan oleh Pcn1crintah Dacrah dcngan menganut prinsip-prinsip komersial karcna pada dasamya dapat pula discdiakan olch scktor s\vasta. 30. Pcrizinan Tertcntu adalah kcgiatan tertcntu Pemcrlntah Daerah daJan1 nmgka pemberian izin kcpada orang priba
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka \Vaktu tcrtentu yang men1pakan batas waktu bagi Wajib Rctrihusi untuk rnemanfaatkan jasa dan perizinan tertcntu dari Pernerintah l)aerah yimg bersangkutan. 33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk rnelak-ukan pcmbayaran atau penyctoran Rctribusi yang tcn.1tang kc Kas Daerah atau ke tcrnpat pen1bayaran Jain yang ditetapkan olch KepaJa Daerah.
34. Surat Kctetapan Retribusi J)aerah~ yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketctapan Retribusi yang tnenentukan besamya pokok Retribusi. 35. Surat Ketetapan H.etribusi Daerah Lcbih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketet.c1pan Retribusi yang menentukan juml ah kelebihan pembayaran Retribusi kru-ena jumlah ]credit Retribusi lebih besar daripada Rctribusi yang tcrutang atau tidak seharusnya terutang. 36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat S1RD, adalah surat untuk melabikan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
Ketentuan Pasal 2 ayat (I), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) clan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 2 (I) Jenis pajak Propinsi terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan Bcrrnotor dan Kendaraan di Atas Air; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor dan Kendaraan di Alas Air; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah clan Air Permukaan. (2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran;
c. Pi; b. objek pajak terletak atau tcrdapat di \vllayah Oacrah Kabupaten/Kota yang bcrsangkutan dan rnempunyai rnobilitas yang cukup rcndah scrta h.:mya rnclayani masyarakat di vvi1ayah l)acrah Kabupatcn/Kota yang bcrsangkutan; c. objck dan dasar pengcnaan pajak tidak bcrtcntangan d1..."Ilgan kepentingan umurn; d. objck p~jak bukon mcrupakan objck pajak Propinsi dan/aUm objck p~jak Pusat; c. potensinya n1c111adai; r tidak tncmbcrikan datnpak ckonomi yang ncgatif~ g. 1ne1npcrhatikan aspck kcadilan dan kc1na1npuan n1asyarakat; Gan h. 1ncnjaga keleslarian lingkungan. (5) dihapus. ( 6)
dihapus. 11
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkon 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang bcrbunyi sebagai berikut :
'Pasal 2A (l) Hasil pcncrin1aan pajak Propinsi sebagain1ana di1naksu
a.
l-Iasil pcnerin1aan Pajak Kcndaraan Bcm1otor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea I3alik Natna KL'Ildaraan Bcnnotor dan Kcndaraan di Alas Air discrabkan kcpada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30"/o (tiga pulub persen):
h. 1-Iasi} pcnerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor diserahkan kcpada Daerah Kabupaten/Kota paling scdikit 70% (tujub puluh pcrscn);
c. l'Iasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pcmanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pennukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling scdikit 70"/o (tujub pulub pcrscn).
(2) Basil pcnerimaan pajak Kabupaten scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat ( 4) dipcruntukkan paling scdikit 10% (scpuluh pcrsen) bagi Dcsa di wilayah Dacrah Kabupatcn yang bersangkutan. (3) Bagian Dacrah Kabupatcn!Kota scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) ditctapkan lcbih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dcngan mcmperhatikan aspck pcmerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota ( 4) Bagian Desa sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) ditctapkan dcngan Pcraturan Daerah Kabupaten dcngan n1cn1pcrhatikan aspek pen1crataan dan potcnsi antar Desa. (5) Pcnggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I) ditetapkan sepcnubnya olch Daerah Kabupatcn/Kota."
"Pasal 213 (1) Dalam hal hasil pencrimaan pajak Kabupatcn/Kota dalam suatu Propinsi tcrkonsentrasi pada sejumlah kecil
Daerah Kabupatcn/Kota, Gubemur berwenang mcrealokasikan basil pcncrimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupatcn/Kota da1am Propinsi yang bersangkutan.
(2) J)alan1 hal oQjck pajak Kabupatcn/Kota dala111 salu Propinsi yang hcrsif~ll lintas J)acrah Kabup<1tcn/Kota, (Julx..'t1lur bcnvcnang untuk mcrcalokasikan ha'iil pcrn..'fi1naan pajak k.'fscbut k·~pada l)acrah Kahupatcn/Kota yang terkait. (3) IleaJokasi sebagaitnana dimaksud dala1n ayat (l) dan ayat (2) dilak'Ukan oleh (Jubcmur atas dasar kcscpakatan yang dicapai antar J)at.'Tah Kabupalcn/Kota yang lt.'Tkail dcngan pcrsctujuan l)c\van l\..'T\vakilan Rakyat J)acrah Kabupatcn/Kota yang bcrsangkutan." 4.
Ketcntuan Pasal 3
(I) Tarif jcnis pajak scbagai1nana ditnaksud dala1n Pasal 2 ayat (I) dan ayat l2) ditctapkan paling tinggi scbcsar: a. Pajak Kcndaraan Bcnnotor dan Kcndaraan di Atas Air 51Yo (lirna pcrscn): b. Bea Balik Nama Kcndaraan Bcm1otor dan Kendaraan di Atas Air 1ma (scpuluh pcrscn); c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor 5o/o (lima pcrscn)~ d. Fajak Pcnga1nbih!n daa Pen1anf.iatan Air B[!\vah Tan...th
(3) Tarif pajak scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, hun1f C huruf g, huruf h. hun1f i, lurrufj, dan hurufk ditctapkan dcngan Pcraturan J)acrah.
( 4 _) Besamya pokok pajak dihitllllg dengan inengalikan tarif pajak sebagaimana di1naksu
5. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan 1ncnambah 2 (
"Pasal 4 (I) Pajak ditetapkan dengan Pcraturan Daerah. (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut. (3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai : a. nama, objek, dan subjek pajak; b. dasar pcngenaan, tarif, dan earn pcnghitungan pajak~ c. \vilayah pemungutan; d. masa pajak; e. penetapan; f. ta ta cara pcm bayaran dan penagihan; g. kedaluwarsa; h. sanksi a
"i)asal SA (1) J)ala1n rangka pcngawasan, Pcraturan J)acrah scbagairnana di1naksud dala.m Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) disan1paikan kcpada Pcmcrintah paling lan1a 15 (lima bclas) hari sctelah ditctapkan. (2) l)a)mn hal Pcraturan Daerah scbagai1nana dimaksu
8.
Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga
kcscluruhan P
(I) Objck Retribusi terdiri dari : a. Jasa Umutn; b. Jasa Usaha; c. Pcrizinan Tcrtentu. (2) Retribusi dibagi atas tiga golongan : a. Retribusi Jasa Umurn;
b. Rctribusi Jasa Usaha; c. Retribusi Perizinan Tertentu. (3) Jcnis-jenis Retribusi Jasa U1nun1, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Pcrizinan Tertcnlu sebagai1nana dimaksud dalatn ayat (2) diletapkan dcngan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai bcrikut : a. R.ctribusi Jasa Umum : l. R.etribusi Jasa Umum bcrsifat bukan pajak dan bersitat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi PerizinanTcrtentu~ 2. jasa yang bersangkLitan merupakan ke\venangan Daerah dalrun rangka pclaksanaan desentralisasi~ 3. jasa tersebut 1ne1nberi 1nanfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan 1ne1nbayar Retribusi, di sarnping untuk n1clayani kepentingan dan kemanfaatan umurn~ 4. jasa tcrsebut layak untuk dikenakan Retribusi; 5. Retribusi tidak bertentangan dcngan kebijakan nasional n1engenai pcnyelenggaraannya~ 6. Retrihusi dapat dipungut secara efekiif dan efisicn, serta merupakan salah satu sumbcr pendapatan Daerah yang potensial; dan 7. pcnnmgutan Retribusi mernungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan ti:ogkat dan/atau k-ualitas pelayanan yang lebih baik.
I.
b. Rctribusi Jasa Usaha : Retribusi Jasa Usaha bersifot bukan pajak dan bcrsifat bukan Retribusi Ja;ia Umum atau Retribusi Perizinan
Tertentu; dan 2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sekior S\Vasta tetapi be1u1n me1nadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belu1n dituanfaatkan secara penuh
oleh Pcmerintab Daerah. c. I~ctribusi Perizinan Tertentu : I. perizinan terscbut terrnasuk. kewenangan pen1erintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 2. perizinan terscbut benar-bcnar diperlukan guna mclindungi kepentingan umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyclcnggaraan izin tersebut dan bi aya untuk menanggulangi dampak ncgatif dari pcmbcrian izin tersebut cukup bcsar schingga layak dibiayai dari Rctribusi perizinan. (4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkanjenis Rctribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan meinenuhi kriteria yang te)ah ditetapkan.
(5) Hasil pcnerimaanjenis Retribusi tertcntu Daerah Kabupaten sebagian dipcnmtukkan kepada Desa. (6) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek ketcrlibatan Desa dalam penycdiaan layanan terscbut"
9.
Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga kescluruhan Pasal 21 bcrbunyi sebagai berikul:
"Pasal 21
Prinsip dan sasaran dalan1 pcnctapan tarif ditc'tltukan scbagai bcrikut: a. untuk Retribusi JaS<J U1num, berdasarkan kcbijakan J)acrah dcngan rncmpcrtimbangkan biaya pcnycdiaanjasa yang bcrsangkLitan, kcmampuan n13syarakat, dan aspck kca
(3) Peraturan l)aerah tentang Rctribusi sekurang-kurangnya rncngatur kctcntuan 111cngcnai : a. na1na, objck, dan subjek Rctribusi~ b. golongan H.etribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 18 ayat (2); c. car? 1ncngukm tingkat pcngg11naan jasa yang bers3ngkutan; d. prinsip yang dianut dalan1 penctapan struktur dan bcsan1ya tarif I<.ctribll'>i~ c. strukiur dan hcsarnya tarifRctrihusi; f \vilayah pernungutan; g. tata cara pernungutan~ h. sanksi adrninistrasi; i. tata cara penagihan; dan j. tanggal n1ulai bcr1akunya. (4) Pcraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketcntuan mengcnai: a. tnasa Rctribtt-.i; b. pctnbcrian keringanan, pcngurangan, dan pen1bcbasan dala1n ha1-hal tcrtcntu alas pokok R_ctribusi
"PasaJ 25A ( 1) Dalam rangka penga\vasan, Pcraturan Dacrah scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat ~ 4) dan Pasal 24 ayat (1) disatnpaikan kepada Pe1nerintah paling lama 15 (lin1a betas) hari setelah ditetapkan. (2) Dalam hal Pcraturnn Daerah sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) bertentangan dengan kcpentingan wnun1 dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Pcraturan Daerah ditnaksud. (3) Pembatalan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilal.-ukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Dacrah
J)acrah untuk n1cn1hantu
a.
pcngadilan~
b. Pejabat dan tcnaga ahli yang me1nbcrikan keterangan kcpada pihak lain yang ditetapkan oleh Kcpala J)aerah. (3) Untuk kcpentingan Dacrah, Kcpala l)aerah bcnvenang membcri izin tt~rtulis kepa
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dacrah atau Retribusi, sebagairnana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagai1nana di1naksud dalan1 ayat (I) adaJah: a. menerin1a, mencari, mengumpulkan, dan ineneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut rnenjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan rnengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilak11kan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pri badi at au bad an sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa bulm-bubJ, catatan-catatan, dan dokumen-dok11men lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakulrnn penggeledahan untuk mendapatkan bahan bul.-ti pembukuan, pencatatan, dan dokumendokurnen lai~ serta melak.ukan penyitaan terhadap bahan bukti terscbut; f. mcminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tuga!; penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
g. rnenyuruh berhenti dan/atau rnelarang seseorang 1neninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan se<Jang berJangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dok"UIIlcn yang diba\va sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. L
rnemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; rnernanggil orang lllltuk didengar keterangannya clan diperiksa scbagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
(3) Pcnyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) mcmberitahukan dimulainya penyidikan dan mcnyampaikan basil penyidikannya ki.!pada Pentmtut Umum rne)a)ui Pcnyidik pc_jabat Polisi Negara H.cpublik Indonesia, sesuai dengan kctentuan yang diatur dalrun Undang-undang I-Iuku1n Acara Pidana yang bcrlaku." Pasal II Pada saat Un
J)iundnngkan
ltd D.IOI-IAN EFFENDI
(0 ~~
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO MOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEP! JALAN UMILJM DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA
Menimbang
a.
b.
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Yogyakarta Nomor IO Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu harus dicabut dan diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku: bahwa untuk melaksanakan maksud tersbut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat I. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 'fimur, Jawa Tcngah, Ja\va Barat dan Dalam Dacrah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 3. Undang-undangNomor 14 Tahun 1992 tentangLalu Lin1as danAngkutan Jalan; 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lain Lintas Jalan; IO. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta; 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Yogya.karta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewcnangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kola Yogyakm1a Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Memperhatikan :I. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 TajMljHi 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan; 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Um urn;
3. 4. 5.
6. 7. 8.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun l 994tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan; Keputusan Menteri Dalam Neged Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pernungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 147 'fahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedon1an Penyelcnggaraan Perparkiran di Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 200 I ten tang Bentuk Produk-produk Iiukum Daerah. Dengan Persctujaan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAI-1 KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN :
Mcnetapkan
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEP! JALAN UMUM BAB! KETENTUAN UMUM
Pasal I [)alam Peraturan Dacrah ini, yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah l)aerah Kata Yogyakarta; b. Pcrncrintah Daerah adalah Pemerintah Kata Yogyakarta; c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta; d. Pcjabat adalah pcgavvai yang diberi tugas tertcntu di bidang retribusi dacrah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang bcrlaku; e. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, pcrseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau D;aerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan perkumpulan yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya; [ Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendarz,.an berrnotor maupun tidak bermotor; g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu; h. Kendaraan tidak bennotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau he\van; i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sernentara; j. Tempat Parkir di tepi jalan um urn adalah tempat yang berada di tepi jalan un1um tertentu dan tel ah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan; k. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan _atau dibe:rikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; I. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan o1eh Walikota; m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi di\vajibkan untuk mclakukan pembayaran retribusi; n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnyajumlah retribusi yang terutang; o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS.l Pasal 2 Setiap pelayanan penycdiaan tempat parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Pasal 3 Objck R.etribusi adalah pelayanan pcnyediaan tempat parkir di tcpi jalan umurn. Pasal 4
Subjek Rctribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IY CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGlJNAAN JASA Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ka\vasan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tcmpat parkir di tcpi jalan umum. (2) Ka\vasan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini terdiri dari: a. Kawasan Khusus; b. Kawasan I; c. Kawasan II;
( 1)
d. Kawasan Ill. BABY PRINS IP DAN SASARAN DALAM PEN ETAPAN KAW ASAN SERTA STRUKTURDAN BESARAN TAIUF// Pasal 7
( l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. (2) Prinsip dan sasaran dalam penepatan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan,
kemampuan rnasyarakat dan aspek keadilan, (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu,
operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka: pengawasan dan pengendalian. BABY! STRUKTUR DAN BESARAN TARJF RETRIBUSI Pasal 8
(I)
Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepijalan urnun1 ditetapkan sebagai berikut: KAWASAN PARKIR
Kawasan Khusus
JENJS KENDARAAN - Truk gandengan, sumbu Ill atau lebih -Truk Besar
- Bus Besar - Truk sedang - Bus sedang
- Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon - Sepeda Motor - Sepeda
Kawasan I
- Truk gandengan, sumbu Ill atau lebih -Truk Besar
- Bus Besar - Truk sedang - Bus sedang
- Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon - Sepeda Motor -Sepeda Kawasan II
- Truk gandengan, sumbu Ill atau lebih -Truk Besar
-Bus Besar - Truk sedang - Bus sedang - Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon - Sepeda Motor -Sepeda
TARIF PER SEKALI PARKIR Rp. 10.000,Rp. 8.500,8.000,Rp. 7.000,Rp. Rp. 6.500,1.500,Rp. Rp. 500,200,Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
8.500,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
7.000,5.500,5.000,4.000,3.500,800,300,100,-
7.000,6.500,5.500,5.000,1.000,400,100,-
j (2) (3)
1Rp. ,Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
- Truk gandengan, sumbu Ill atau lcbih - 1'ruk Besar - Bus Besar - Truk sedang - Bus sedang - Sedan, Jeep, Pickup, Station \Vagon - Sepeda Motor - Sepeda
Kawasan III
5.500,4.000,3.500,3.000,2.500,500,200,100,-
Penctapan Kawasan sebagaimana di1naksud pada ayat ( l) Pasal ini ditctapkan dengan Keputusan Walikota.
'farif rctribusi untuk parkir berlangganan adalah : TARIF PARKIR PER BULAN PERKENDARAAN
JENIS KENDARAJ,N - Sedan,Station Wagon,Taxi,Mobil barang,Mobil Penumpang - Andong - Bccak
Rp. I00.000,Rp. 5.000.3.000,Rp. -
..
( 4) Tanf retnbus1 untuk parkir kendaraan d1badan3alan yang n-1engubah fungs1 .1alan sebaga1 garas1 adalah:
JENIS KENDARAAN
-
-
Truk gandcngan, sum bu III atau lebih Truk/Bus bcsar Truk/Bus sedang Sedan, Station Wagon, Mobil barang, Mobil pcnumpang
TARIF PARKIR PER BULAN Rp. Rp. Rp. Rp.
250.000.200.000,150.000,I00.000,-
(5) 'l'arifretribusi/biaya per sckali pemindahan adalah:
JEN!S KENDARAAN
-
Sedan, Station Wagon, Mobil barang, Mobil penumpang Sepeda Motor
TARIF/BIA YA Rp. I 00.000,Rp. 15.000,-
BAB VII WILA YAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang tcrulang dipungut di Daerah. BAB Vlll SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal IO (I) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BABIX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal I! (I) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan rnenggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BABX TA TA CARA PEMBA YARAN Pasal 12 Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
Pasal l3 Sctiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha angkutan taksi dan kcodaraan sewa yang memanfaatkan fasilitas parkir di tepi jalan umum, pcmbayaran retribusinya dapa:t dilakukan secara berlangganan. BABXl SANKS! ADMlNlSTRASI Pasal 14 Dalam hal Wajib R_etribusi yang membayar rctribusi secara berlangganan sebagaimana din1aksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, tidak membayar tcpat pada \vaktunya atau kurang 1nen1bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua pcrsen) setiap bulan dari retrlbusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XII PENGURANGAN, KERlNGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 15 (l) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pernbebasan rctribusi kcpada \Vajib Retribusi yang membayar rctribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BABXlll KADALUW ARSA PENAGIHAN Pasal 16 (I) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi yang mernbayar retribusi secara berlangganan, kadalu\varsa setelah melarnpaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi itersebut melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, tertangguhkan apabila: a. diterbitkan surat teguran, atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung rnaupun tidak langsung.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1) Wajib Retribusi yang, tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah). (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, adalah pelanggaran. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 18 Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagai1nana dimak:;ud dalarn Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, berwenang: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. meneliti, mencari dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang pribadi at.au badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana: c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehuhungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. meiakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta meiakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau terr1pat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini; h. mengambiJ sidik jari dan mcn1otret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
Yang dimaksud dengan akti vitas ekonomi masyarakat sehari-hari adalah akiivitas yang mcmpengaruhi nilai lahan pada kawasan ini dan
Pasal 7 ayat (I)
menentukan tingkat pcrmintaan parkir schingga pada masing-masing
tingkatan kawasan tersebut dapat diukur sebag,ai dacrah pusat bisnis ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 ayat (I) dan ayat (2) ayat (3)
ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 dan Pasal 1O
yang potcnsial atau kurang potcnsial. Cukup jelas. Cukup Jclas.
Pembedaan kawasan dcngan mcmpcrhatikan a.
Rencaha tata ruang kota;
b. c.
Keselamatan dan kelancaran Jain 1intas; Penataan dan kclcstarian lingkungan;
d.
Ken1udahan bagi pengguna tempat parkir.
Cukup jelas. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan, adalah bahwa scluruh proses kcgiatan pen1ungutan rc.tribusi tidak dapat diserahkan kepada
pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dcngan pihak ketiga.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasarnakain dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungah besarnya retribusi
terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. ayat (2) Pasal 12 Pasal 13
Pasal 14 s/d Pasal 23
Cukup jelas. Cukup jelas.
Maksud dari kendaraan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang uinum yang 1nelayani angkutan dari pintu kc pintu, dcngan atau tanpa pengemudi., dalam wilayah operasi yang tidak terbatas. Cukup jelas.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2002 WALIKOTA YOGYAKARTA ttd I-I.HERRY ZUDIANTO
Disetujui oleh Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD Nomor 42 /KI DPRD / 2002 Taggall 27 Juli 2002 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Y ogyakarta Nomor 2 Seri B Tanggal 30 Juli 2002 SEKRETARISDAERAHKOTA YOGYAKARTA ltd
DRS. HARULAKSONO Pembina Utama Muda NJP. 490013927
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGY AKARTA
NOMOR 17 T AHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA Menimbang
a.
bahwa Peraturan Dae rah Kotamadya Dae rah Tingkat II Yogyakarta Nomor I 0
Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak scsuai lagi dengan perkembangan Kota
Yogyakarta, maka pcrlu dicabut dan diganti;
Mengingat
b.
bahwa untuk maksud terscbut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
I.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembenlukan Dacrah-daerah Kata Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat
dan Dalam Dacrah Istimewa Yogyakarta; 2.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumcn;
4.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah:in Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun Pcngemudi;
9.
Peraturan Pen1erintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dan1pak Lingkungan;
1993 tenta:ng Kendaraan dan
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyaks.rta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pega,vai Negeri Sipil di Lin{!,kungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta; 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor l Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Pcraturan Daerah Kata Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Dae rah.
Memperhatikan
I.
Keputusan Mcntcri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pcndukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Parkir Untuk Umum~
3.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 1993 tentang KenJaraan dan Perlengkapannya;
4.
Keputusan Mentcri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan.
5.
Keputusan Mentcri Perhubungan Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pcdoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
6.
Kcputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.
K~1
66 Tahun 1993 tentang Fasilitas
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKJLAN RAKYATDAERAH KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN Mcnetapkan
PERATURAN DAERAH KOTA PENYELENGGARAAN PERP ARKIRAN
YOGYAKARTA
TENTANG
BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a.
Daerah adalah Daerah Kata Yogyakarta;
b.
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
c.
Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
d.
Pcraturan Daerah adalah Peraturan Dacrah Kata Yogyakarta;
e.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditcr, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bcntuk apapun, finna, kongsi, koperasi. dana pensiun, persekutuan, perkun1pulan, yayasan, alau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha Jainnya;
f.
Kendaraan adalah suatu a lat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan be1motor maupun tidak bennotor;
g.
Parkfr adalah keadaan tidak bergerak atau kendaraan yang tidak bersifat sementara;
h.
Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaman di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badanjalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tern pat parkir di luar badan jalan yang meliputi Tempat Khusus Parkir, tempat parkir tidak tetap. tempat penitipan kc:ndaraan dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu;
i.
Tempal Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umnm tertentu dan lelah ditctapkan oleh Walikota sebagai tcmpat parkir kendaraan;
j.
Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhcntian kendaraan yang sccara khusus dimiliki Pemcrintah Dacrah, orang pribadi atan badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pclataran.
k.
Tempat Parkir Tidak Tctap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan wak!u yang lidak !clap;
I.
Petugas Parkir ialah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tcmpat Parkir :;cbagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir;
nl.
Juru Parkir ia!ah orang yang ditug1:1skan pada tcmpat parkir di tcpijalan umum_
BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR Pasal 2
( J) Pcmerintah Daernh n1empunyai tugas, kew;1jiban dan tanggung-jawab dalam pcnyclenggaraan tcmpat
parkir scbagai kcgiatan pclayanan umum. (2) Pcnyclcnggaraan tcmpat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasa! ini, dapat dilakukan oleh
pihak swasta dengan izin \Valikota. BAB Ill KAWASAN DAN LOKASI PARKIR Pasal 3 (I) Pcnetapan kawasan dan lokasi ten1pat parkir dengan 1nemperhatikan:
a.Rencana tat.a ruang kota; b.Keselamatan dan kelancaran lalu lintas; c.Pcnataan dan kelestarian lingkungan; d.Kemudahan bagi pengguna tempat parkir. (2) Lokasi tempat parkir dibedakan mcnjadi:
a.Tempat parkir di tepijalan umum; b.Tempat khusus parkir; c.TempatMtempat tertentu yang digunakan sebagai tcmpat parkir tidak tetap. (3} Tempat khusus parkir scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb Pasal ini dibagi menjadi: a.Tempat khusus parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Dacrah; b.Tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi alau badan.
BAB JV PENYELENGGARAAN TEMP AT PARKIR DI TEP! JALAN UMUVI Pasal 4 (I) Lokasi tcmpat parkir di tepi jalan umun1 ditelapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, menugaskan Juru Parkir dengan Surat Tugas.
(3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2} Pasal ini, bertanggungjawab kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan tidak boleh mengalihkan tuga!; dan tanggungjawabnya. kcpada pihak lain. (4) Setiap orang dilarn.ng melaksanakan kcgiatan scbagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Walikota atau Pcjabat yang ditunjuk. (5) Untuk mengelola parkir di tepi jalan umum, Walikota atau Pejabat yang di!unjuk dapat bekerja sanm di!ngan pihak ketiga, baik orang pribadi n1aupun badan.
Pasal 5 Juru Parkir wajib: a. Menggunakan pakaian scragam, tanda pengcnal serta pcrlcngkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota; b.
Menjaga kcamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bcrtanggung jawab atas kcamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
c.
Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
d.
Menycrahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk seliap kali parkir dan 1nemungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.
Menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk I (satu) kali parkir;
f.
Menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 6
Juru Parkir berhak atas pcmbagian dari pendapatan retribusi parkir sesuai dengan tcmpat parkir yang menjadi tanggungiawabnya. Pasal 7 Surat Tugas kcpadajuru parkir sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila melanggar Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dan melanggar salah satu dari kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
BABY
PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR Pasal 8 (l)Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan: a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas; b. mud ah dijangkau oleh pengguna jasa; c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruk:>i sesuai peraturan pcrundang-undangan yang berlaku; d, apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu; e. dalam gedung parkir alau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan ram bu lalu lintas atau mark a jalan, (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatnn pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, Kamar mandi!WC, kios, fasilitas kcamanan dan fasilitas kcbersihan.
(3) Lokasi tempal khusus parkir milik Pemerintah Daerah ditctapkan dengan Kcputusan Walikota. Pasal 9
Untuk mengelola tcmpat Khusus Parkir milik Pemerintah Dacrah, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapar bekerja Sama dengan pihak ketiga, baik orang pribadi maupun badan. Pasal 10 (I) Penyclcnggara Tempal Khusus Parkir milik swasla berhak memungutjasa parkir.
(2) Pernungutan Jasa parkir scbagairnana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini tidak bolch melebihi 2 (dua) kali dari tariffretribusi tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.
Pa<;al 11 (I} Pengclola Tcmpat Khusus Parkir wajib: a. Bcrtanggung jawab atas Segala kcgiatan yang berkaitan dengan pcnyelenggaraan tempat parkir, tennasuk kebcrsihan, keanaman dan kctcrtiban tcmpat parkir: b.
Bertanggungjawab alas kcan1anan kcndaraan bcscrta pcrlengkapannya;
c.
Memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah.
(2) lzin pengclolaan ten1pat khusus parkir dapat dicabut apabila pengelola tidak me:menuhi kcwajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini. Pasal 12 Pengelola Tcmpat Khusus Parkir dapat mempekerjakan pctugas parkir. Pasal 13
Pe!ugas Parkir wajib: a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengcnal serta perlengkapan lainnya; b.
Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas kcamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
c.
Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
d.
Menycrahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan rnemungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 14
Pengelola Tempat Khusus Parkir men1buat tata tcrtib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir, untuk diketahui oleh pcmakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalan1 peraturanperundangundangan yang berlaku.
BAB VIII BAGI HASH, PENDAPATAN PARKIR Pasal 20 {I) Bagi hasil untuk parkir di tepi jalan umum didasarkan pada Kategori Putensi parkir. (2) Juru Parkir berhak mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen) untuk kntegori potensi I, 45% (empat puluh lima persen) untuk katcgori Potcnsi II dan 50% (lima puluh persen) untuk katcgori
Potensi 111 dari hasil retribusi. {3) Pcnetapan Kategori Potcnsi Parkir akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. (4) Orang atau badan yang mengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan 40% (empat puluh pcrsen) dari hasil rctribusi. {5) Orang atau badan yang mengelola Tcmpat Parkir tidak tetap yang mcnggunakan fasilitas milik Pemerintah Dae rah berhak mcndapatkan 40% ( empat puluh pcrsen) dari has ii retribusi.
BABIX TATA TERTIB PARKIR Pasal 21 ( l) Setiap penggunajasa tempat parkir wajib: a. Mematuhi semua tanda·tanda parkir dan atau pctunjuk yang ada~ b.
Mcminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serla membayar jasa/rctribusi setelah selesai parkir kepada pctugas parkir/juru parkir;
c.
Mengunci kendaraan yang diparkir.
(2) Setiap pen1ilik dan atau pcngemudi kendaraan dilarang memarkir kendaraan di badanjalan yang tidak ditetapkan oleh Walikota atau Pcjabat yang ditunjuk sebagai tempat parkir; (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membuat tidak berfungsinya tempat parkir. Pasal 22 (I) Setiap pemilik dan atau pcngemudi kendaraan roda empat atau lebih dilarang memarkir kendaraan di badanjalan yang mengubah fungsijalan sebagai garasi. (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dinmksud pada ayat (I) Pasal ini, Walikota dapat mcmberikan izin dengan pcrtimbangan tertentu. Pasal 23 (I) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu Hntas, pelanggaran atas ketcntuan Pasal 21 ayat (I) hurufa, ayat (3) dan pasal 22 ayat ( l) Peraturan Daerah ini dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan kc suatu tempat yang ditetapkan oleh Walikota dcngan mobil derek atau dcngan cara dan sarana lain yang memungkinkan. (2) Biaya pcn1indahan dan segala sesuatu kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan pcmindahan menjadi beban pemilik kendaraan.
j.
menghcntikan penyidikan sctclah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau pcristiwa tcrsebut bukan merupakan tindak pidana dan sclaajutnya melalui pcnyidik POLRI mcmbcritahukan ha! tcrsehut kepada pcnuntut umum, tersangka atau keluarganya;
k.
melakukan tindakan lain yang pcrlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hokum yang dapat dipcrtanggungjawabkan. BABXll PENGAWASAN Pasal 27
Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28 Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara cfektifselambat-lambatnya 6 (cnam) bulan sejak diundangkan.
BAB XI\. KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang mengenai teknis pclaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasat 30 Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini maka Pcraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya sctiap orang dapat nlengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daemh. Ditctapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2002 WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd H. HERRY ZUDIANTO
PR£S10£N
R-£PUBUK 11JDON£.S!/,
PERAT\JRAN PEMFRINTAH RFP\JBI JK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2(XJI TENTANG RETRIB\JSI DAERAH PRESIDEN REP\JBLIK INDONESIA bah\va untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, dan Pasal 33 Undang-undang Notnor l 8 Menimbang Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan I~ctribusi Daerah scbagain1ana telah diubah dcngan Undang-undang No1nor 34 TahW1 2000, dipandang periu mcnetapkan Peratura'1 Pemcrintah tcntang Iletribusi Daerah~
1. 2.
Mcngingat
3. 4.
PasaI 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar I945 scbagaimana teiah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Da·erah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) scbagaimana teiah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4048); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848). MEMUTUSKAN
Menetapkan PERA TURAN PEMERINTAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH BAB! KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Pcraturan Pt,'Il1erintah ini yang dimaksud dengan:
1.
2. 3.
4. 5.
Rctribusi Daerah, yang selanjutnya discbut Rctribusi, adalah pungutan Daerah scbagai pembayaran atas jasa atau pe1nberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pen1erintah Dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; Golongan Retribusi adalah pengclompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu; Retribusi Jasa U1num adalah retribusi at.asjasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfoatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi alas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi alas kegiatan tcrtentu Pemerintah Daerah dalarn rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dilnaksudkan untuk pe1nbinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alarn, barang, prasarana, sarana, at.au fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan n1enjaga kelestarian lingkungan. BAB II Retribusi JASA UMUM Pasal 2
l.
2.
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pcmerintah Daerah tmtuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umtm1 serta dapat dinik1nati: oleh orang pribadi atau badan Jenis-jenis Retribui Jasa Umum adalah: a. Rctribusi Pclayanan Kcsehatan b. Retribusi Pelayanan Pcrsarnpahan/ Kcbersihan
t-
3.
l. 2.
3.
\:(€t,riv..::;; ()('(\l)<'.fot"lh<.1:1 l!,\n>..J<-, CCl:..
d. Rctribusi J>e)ayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi PelaywJall Parkir di Tepi Jalan Umu1n; f. Retribusi Pclayanan Pasar, g. Retribusi Pengujian Kendaraan I3ennotor; h. Retribusi Pen1criksaan Alut Pemadam Kcbakaran~ i. l{ctribusi Penggantian Biaya Cctak Peta; j. Retribusi Pcngujian Kapal Pcrikanan. Subjck Retribusi Jasa Umun1 adalah orang pribadi atau badan yang n1cnggunakan/1ncnik1nati pclayanan jasa u1nun1 yang bcrsangkutan. Objek Rctribusi Jasa lJsaha adalah pelayanan yang discdiakan oleh Pcmcrintah f)acrah dcngan 1nenganut prinsip ko1ncrsi<1L Jcnis-jcnis Rctribusi Jasa Usaha adalah: a. Rctribu-;i Pctnakaian Kckayaan I)acrah; h. R.etribusi Pasar Cirosir dan/atau Pc'Iiokoan; c. RetribtL<;i Tcn1pat Pclelringan; d. Rctrihusi Tcnninal; e. Retribusi Te1npat Khusus Parkir: f. Retribusi Ten1pat l'enginapan/Pcsanggrahan/Villa: g. RctribtL.;;i Penycdotan Kakus; h. RctriblL<>i H.unu:ih Potong I--Je\van; i. Rctribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal~ j. H.ctribusi Ten1pat R.ckreasi
l.
2.
3.
O~jek
R.etribusi Perizinan Tcrtcntu adalah kcgiatan tertentu Pe1ncrintah f)acrah
l.
2.
3.
Jcnis Rctribusi Jasa Un1um dan H.etribusi Perizinan Tertentu scbagaiinana dirnaksud dala1n Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dcngan kewenangan 1nasing-n1asing Daerah sebagailnana diatur dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Jenis Retribusi Jasa Usaha scbagairnana dimaksud da1arn Pasal 3 ayat (2), untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupatcn/Kota ditctapkan scsuai dcngan jasa/pelayanan yang dibcrikan oleh masing-rnasing Dacrah. Rincian dari tna'ling-1nasing jenis retribtL<>i diatur dalan1 Pcraturan J)aerah yang bersangkutan. BAB VI RE1RIBUSI LAIN-Li\JN Pasal 6
Sclain icnis retribusi vanl! ditctankan d,1la1n Pffafurnn Peme:rinh1h
in1 rlPnnnn PAr<>tnr<>n ll<>Arn"h .-lnn<>l
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifRetribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk tnenutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pcmberian izin yang bersangkutan. Pasal 11 Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. Pasal 12 Tata cam pelaksanaan pemungutan retribusi ditctapkan oleh Kepala Dacrah. Pasal 13 1.
2.
Sebagian penerimaan dari retribusi digllllak:an untuk me1nbiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan lcbih lanjut mengenai penggunaan pcncrimaan retribusi sebagaiinana di1naksud dalan1 ayat (I) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 14
l. 2. 3.
4.
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk mclakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang R_etribusi Daerah Propinsi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )_ Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Rctribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudab kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I). Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.
BABIX BAGI HASIL RETRil3USI KABUPATEN KEPADA DESA Pasal 15 I. 2. 3.
Hasil penerimaanjenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa. Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut Penggunaan bagian Desa sebagaimana dimakm1d dalam ayat (I) ditetapkan sepenubnya oleh Desa. BABX PERATURAN DAERAH TENTANG RE1Ril3USI DAERAH Bagian Pertama Pengundangan Peraturan Daerah Pasal 16
Peraturan Daerah tentang Retribusi diundangkan dalarn Lembaran Daerah yang bersangkutan. Bagian Kedua Pengawasan Peraturan Daerah Pasal 17
Susunan Organisasi Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta
KEPALA BADAN
I
I
I
Bag.Ian
Bidang
Bi dang
Tata Usaha
Anggaran
Pcrbcndaharaan
I
J Bidang Akuntansi dan Pclaporn.n
Kelo1npok
Jabaran Fungsiona!
I I
Sub Bidang
Sub Bugian
Umum
Pcrencanaan ~
Sub I3agian Kcuangan
~
Sub Bagian Pcrcncanuan
dan Evaluasi
~
Anggaran
Sub Bidang Otorisasi Angganm
Sub Hidang Pengcndalian Anggaran
-
-
-
Sub Bidang' Pcngclolaan Be lanja Pegan·ai
Sub Biiliint:,' Penge!o!aan Be la1tja Non Peg:nval
-
-
Sub Hidang Akuntansi
~
Sub Bidang Vetifikasi
r-
Sub Bidang Pembiayaan
r-
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan l
J
KEPALA D!NAS
I
I
Bagi an Tata Usaha I
Sub Bagian Umum
Bidang Lalu Lintas
Unit Pclaksana
Kelompok
Angl-utan dan
Tcknis
Prasarana dan Bimbingan Kesclamatan
Pengcndalian
Jabatan Fungsional
Perencanaan
dan Evaluasi
Opcrnsional
I
I
-
I
Bi dang Tcknik Sarona
Seksi Manajemcn
Sub Tcknik Sarana Prasarana
Sub Bagian Kcuangan,
I
~
dan Rekayasa Lalu Lintas
-
Seksi Angkutan
-
-
Sub Bin1bingan Kcsclamatan
~
Scksi Pengcndalian
Operasional
R4
-
DATA YANG DIOLAH Realisasi Penerimaan Retribusi Daemh dan PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 1997 s/d 2006 No ~-
Tahun Anggaran
Penerimaan PAD
--··-~·-----·'"-
Penerimaan Retribusi Daerah -
-~
1 2
1997 1998
19.972.896.000 . 22.356.947.000
3
1999
24. 790. I 28.000
7,978.500.000
4
2000
22.452. 952.000
7,126.580.000
5
2001
40.352.593.000
I 1,773.900.000
6
2002
56.377.460.000
7,226.730.000 -----···7,157.370.000
14, l 93.460.000 ----
-----~
..
7
2003
68.62 I .563.000
16,093.220.000
8
2004
79.91 J.419.000
18,995.050.000
9
2005
89.196.417.000
22,797.440.000
IO
2006
96.55 I. 927.000
24,704. 780.000
(Sumber data: BPKD Kata Yogyakarta, diolah)
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Um um l'ahun A.nggaran 1997 s/d 2006
I
No
Tahun
Anggaran
Realisasi
1
1997
530, 766,500
553,467',600
104%
2
1998
551,016,500
557,541,800
101%
3
1999
506,702,720
515,091, 100
102%
4
2000
396,870,350
414,312:, 150
104%
5
2001
549,222,400
581,837', 700
106%
6
2002
645,000,000
586,297',630
7
2003
1, 125, 000, 000
636,886,940
8
2004
1, 125, 000, 000
915,936,400
9
2005
1,160,000,000
1,298,359,500
112%
10
2006
1,510,000,000
1,318,711,500
87%
Sumber data: Dinas Perhubungan Kata Yogyakarta
'
%
91% 57% - - 81% --
Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS l3 Paired Samples Test
Paired Differences
Pair 1
X1 -X2
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
-426788124.0
81389167.308
170562429.7
95% Confidence Interval of the Difference Unner lower -900345347.2
t
4f)769099.2 -2.502
Sig. df (2-tailedl 4
.0£7
TABEL DISTRIBUSI t
OtJJNTUK DUA ARAH d.f
!0,250
to.100
to.oso
!0,025 .
to,010
to.oos
1
1,000 0,816
6,314 2,92
12,706 4,303 3,182 2,776 2,571
31,8:~1
63,657 9,925 5,841 4,604 4,032
1,943 1,895 1,86
2,447 2,365
3,143
3,707 3,499
2,306
2.8~!6
:3,355
d.f
1
2 3 4
0,765 0,741
5
0,727
3,078 1,886 1,638 1,533 1,476
6 7
0,718 0,711
1,44 1,415
8
0,706
1,397
9
0,703
1,833
2,262
2,821
3,250
"~··
10
0,700
1,383 1,372
1,812
2,282
2, 7fi4
3,169
10
11
0,697 0,695
2,718
3,106
11
2,055 3,012 2,977 2,947
12 13 14
1,341
2,179 2,160 2,145 2, 131
2,6H1
0,691
1,796 1,782 1,771 1,761 1,753
2,201
0,694 0,691
1,363 1,356 1,350 1,345
16 17 18 19
0,690 0,689 0,688 0,688
1,337 1,333 1,330
2,5!33
1,328
1,734 1,729
2,120 2, 110 2, 101 2,093
2,5:39
20
0,687
1,325
1,725
2,086
2,5~'.8
21 22 23 24 25
0,686 0,686 0,685 0,685 0,684
1,323 1,321 1,319 1,318 1,316
1,721 1,717 1,714 1,711 1,708
2,080 2,074 2,069v 2,064 2,060
2,518 2,508 2,500 2,492
26 27
0,684 0,684
1,706
2,479
1,703
2,056 2,052
28 29
0,683 0,683 0,683
1,315 1,314 1,313 1,311 1,310
. 1,701 1,699 1,697
2,048 2,045 2,042
1,303
1,684
2,021
1,296 1,289 1,282
1,671 1,658 1,645
2,000 1,980 1,96
12 13 14 15
30 40 60 120
x
0,681 0,379 0,677 0,674
2,353 2,132 2,015
1,746 1,740
6,965 4,541 0,747 3,3e5
2,6fi0 2,6~~4
2,602
2 4 5 G
15
2,921 2,898 2,878
16 17
2,861 2,845
19 20
2,831 2,819 2,817 2,797 2,787
21 22 23 24 25
2,473 2,467 2,462
2,779 2,771 2,763 2,756
26 27 28 29
2,457
2,750
30
2,423 2,390 2,358 2,326
2,704
40
2,660 2,617 2,576
60 120
2,5Ei7 2,552
2,485
18
x
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN JI. Kenart No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 56268:! EMAIL :
[email protected] EMAIL INTRANET:
[email protected]
SURAT IZIN NOMOR :
07012080
aui/u
Surat izin I Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta Namer : 070/6095 Tanggal :0811112007 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor17Tahun 2005tentang Pembentukan Susunan Organi:sasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ; 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Namer 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsl den Tugas Dlnas Perlzlnan Kata Yagyakarta; 3. Peraturan Walikata Yagyakarta Namer 09 Tahun 2007 tentang Pelairanan Perlzlnan pada Pemerlntah Kata Yogyakarta; 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Wallkota Yagyakarta Nomor 187 tahun 2005 tontang Penjaboran Fungsl dan Tugos Din•• Perlzlnan Kola Yogyakarta; 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberia,n lzln Penelitian,
Praldek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wllayah Kata Yogyakurta; 6. Keputusan Gubernur Daerah lstlmewa Yogyakarta Namer. 38/1.212004 tentang Pemberlan izln/Rekomendasl Penelltlan/Pendataan/Survel/KKN/PKL di Daerah lstlmewa Yogyakarta.
)ada
Nama Pekerjaan Alamat Penanggungjawab Keperluan
onden
1ntuan
: : : :
HARUMSUUSTYANINGSIH NOMHS/NIM :103082029457 Mahasiswa Fak. EKISOS. UIN Syarlf Hidayatullah Jk. JI. Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Dr. Abdul Hamid, MS Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBELUM DAN SESUDAH PERDA N0.19 TAHUN 2002 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Dli~
Kata Yogyakarta 08/1112007 Sampai 08/0212008 Proposal dan Oaftar Pertanyaan 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitlan kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dines Perizinan Kata Yogyakarta) 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat 3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan llmiah 4. Surat lzin ini sewaldu-waldu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut dlatas Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya : Yogyakarta : 1311112007
anda tangan
w~~~g~
s~i1~~~GSIH spada: :eta Yogyakarta(sebagal laporan) APEDA Prop. DIV PKD Kata Yogyakarta linas Perhubungan Kata Yogyakarta :PPD Kola Yogyakarta ·--
1""1....,1"'\
~-1.-'-
,,._ .. _
~'-
-
