ANALISIS REINVENTING GOVERNMENT TERHADAP PEMIKIRAN DAN KEBIJAKAN BASUKI TJAHAYA PURNAMA JANUARI 2013 – DESEMBER 2014 ( Reinventing Government Analysis on Basuki Tjahaya Purnama’s Idea and Policy Januari 2013 – Desember 2014 ) Suwardi dan Sri Riris Sugiyarti
ABSTRAK Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta usahanya memimpin Jakarta banyak mengeluarkan gagasan – gagasan baru yang dipublikasikan luas oleh media massa online. Penelitian ini menganalisis pemikiran dan kebijakan Ahok dalam mengelola birokrasi dari sisi prinsip reinventing government (D. Osborn dan T. Gabler; 1993). Hasil penelitian menunjukan bahwa Ahok memiliki kecendungan membangun tatakelola pemerintahan DKI Jakarta sejalan dengan Prinsip ten reinventing govermant. Tiga konsern teratas pemikiran Ahok tertinggi pertama adalah pernyataan dalam kategori prinsip pemerintahan antisipatif (21,92%); kedua prinsip pemerintahan yang digerakan oleh misi (17,11%); ketiga prinsip pemerintahan milik masyarakat (12,30%). Kata Kunci: Ahok; reinventing; Government; Jakarta ABSTRACT Tjahaya Basuki Purnama ( Ahok ) Head Of Jakarta Special Capital Region effort led Jakarta lot with new ideas are widely publicized by massmedia online. This study analyzes the thinking and policy Ahok in managing the bureaucracy of reinventing government ( D. Osborn and T. Gabler; 1993 ). The results research showed that Ahok have tend build Jakarta governance in line with the principle of ten reinventing government. The top three concerns highest Ahok fist thought was a statement in the category of anticipatory governance principles ( 21,92 % ), second principle is mission driven government ( 17,11 % ), the third principle owned government ( 12, 30 % ) Keywords : Ahok, reinventing, Government, Jakarta. ilmu administrasi. Walaupun bukan
A. Pendahuluan
untuk pertamankali, usaha menginjeksi Buku “reinventing government, how
intrepreneural
spirit
is
semangat keweirausahaan ke dalam sector public, buku tersebut memberikan
transporming in the public sector” karya
nuansa
David Osborn dan Peter Plastrik (1993)
pengelolaan
dikategorikan sebagai salahsatu karya
lebih mudah di pahami.
aplikasi
penerapan
sumberdaya
disektor
pemerintah
yang banyak dibaca kalangan pemerhati EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
96
Dalam rumah besar studi ilmu
Dorongan kuat untuk mengubah
administrasi, pemikiran Osborn dan
paradiga classical public administration
plastic (1990) tersebut berapa dalam
itu disebabkan oleh berbagai praktek
paradigm new public administration.
kurang memuaskan di sector public.
Hakekatnya adalah melirik tatakelola
Menurut
Islamy
organisasi sector swasta atau bisnis
pelbagai
faktor
untuk dapat diterapkan di sector public
birokrasi
atau pemerintahan. Menurut Acampo
organizational slack yaitu antara lain
(1998) terdapat beragam terminologi
pendekatan atau orientasi pelayanan
yang mengacu pada konsep new public
yang kaku, visi pelayanan yang sempit,
administration antara lain: reinventing
penguasaan
government
atau
interpreneurial
engineering yang tidak memadai, dan
government
(Osborne
dan
Gaebler,
semakin bertambah gemuknya unit-unit
1993), business process reengineering
birokrasi publik yang tidak difasilitasi
(Hammer and Champy, 1993), market-
dengan 3P (personalia, peralatan dan
based
penganggaran) yang cukup dan handal
public
(Rossenblom,1993),
administration post-bureaucracy
(Bazelay,1992),
(viable
(1998:7), yang
menyebabkan
publik
mengalami
terhadap
bureaucratic
administrative
infrastructure).
managerialism
Akibatnya,
New
Public
menjadi lamban dan sering terjebak ke
NPM
dalam kegiatan rutin, tidak responsif
sendiri diperkenalkan Organization for
terhadap aspirasi dan kepentingan publik
Economic
serta
(Pollit,1993),
dan
Management
(NPM).
Istilah
Cooperation
and
aparat
terdapat
lemah
birokrasi
beradaptasi
terhadap
Development (OECD).
Apapun label
perubahan
yang
yang
jelas
lingkungannya. Sebagai konsekuensinya,
pendekatan manajemen profesional ini
perlu dipertanyakan mengenai posisi
telah merubah orientasi fokus peran dan
aparat pelayanan ketika berhadapan
fungsi birokrasi dalam pemerintahan
dengan masyarakat atau kliennya.
yang
dipergunakan,
semula
lebih
mementingkan
yang
publik
terjadi
di
Seiring dengan perkembangan
“process” menuju ke “product”, atau
dunia
dari “ rule governance” menuju ke “goal
administrasi
governance” (Suryono; 2000).
reformasi 1998 dan dimulainya era
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
keilmuan di
dalam Indonesia
praktek pasca
97
otonomi daerah, menjadikan pemerintah
menampakan adanya perbedaan apalagi
dan pemerintah daerah menjadi lebih
konplik dalam menjalankan peran dan
fleksibel dalam pengelolaan pemerintah
fungsi masing – masing. Sebagaimana
daerah. Walaupun memang tidak dapat
diakui sendiri oleh Jokowi, lebih banyak
dipungkiri perubahan dalam dunia pikir
melakukan komunikasi pembangunan
(keilmuan) tidak semudah dalam dunia
kemasyarakat. “Blusukan” itulah sebutan
praktek. Apalagi berhubungan dengan
popular model komunikasi politik dan
karakter, budaya kerja dan mainset
pembangunan
birokrasi yang selama ini telah berurat
pemerintahan.
dan berakar.
selama
menjabat
di
Sementara itu Ahok lebih banyak
Salah satu tatakelo yang menjadi
berkonsentrasi
melakukan
titik perhatian penelitian ini adalah
internal
tatakelola Pemerintah Daearah Khusus
Gubernur aktivitas Ahok dalam birokrasi
Ibu Kota Jakarta (DKI – Jakarta) di
lebih pada membantu Gubnur dalam
bawah
proses
kepemimpin
Gubernur
Joko
birokrasi.
penataan
penataan
Sebagai
birokrasi.
Wakil
Namun
Widodo dan Wakil Gubernur Basuki
demikian karena pemikiran kebijakan
Tjahaya Poernama periode 2012 – 2017.
Jokowi dan Ahok semata diorientasikan
Jokowi panggilan akrap Gubernur Joko
untuk membangun Jakarta dan melayani
Widodo dan Ahok sebutan untuk Wakil
masyarakat
Gubernur Basuki Tjahaya Purnama.
kepentingan
Pasangan ini dtetapkan dan dilantik
memiliki
setelah
memenangi
pemilihan
umum
dan jauh dari adanya maka
seringkali
keleluasaan
Ahok dalam
putaran
kedua
mengembangkan pemikiran terobosan
kepala
daerah
yang
(Pemilukada). Pasangan Jokowi – Ahok
sejalan
dengan
apa
yang
dikehendaki oleh Gubernur Jokowi.
mengusung take line Jakarta baru untuk
Berbagai gagasan kebijakan baik
diwujudkan dalam masa jabatan lima
yang masih pada tataran wacana hingga
tahun hingga 2017.
yang
Duo sejoli Jokowi – Ahok dinilai banyak
pihak
menjalankan Setidaknya
sangat pemerintahan
di
permukaan
kompak
telah
diimplementasikan hasil
atau
–
benar dan
dampak
benar
menampakan kebijakan
DKI.
memperoleh perhatian luas. Perhatian
tidak
masyarakat
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
tersebut
tercermin
dari 98
banyaknya pemberitaan dan diskusi di
pemikiran
jejaring social.
pemerintahan
Kerangka kebijakan
pemikiran
pemerintahan
dan DKI
ini
ketimbang
adalah
katalis:
mengayuh.
pemerintahan
Pertama,
mengarahkan Artinya,
diibaratkan
perahu,
rasionalitas
tujuan
seharusnya sebagai pengemudi yang
pemerintahan dibidang pembangunan,
mengarahkan jalannya perahu, bukannya
pelayanan dan kemasyarakatan. Nilai –
sebagai
nilai ekonomi, efisien dan efektifitas
untuk
birokrasi
Ada
Pemerintah entrepreneurial seharusnya
pergeseran praktek birokrasi dari model
lebih berkonsentrasi pada pembuatan
role ke goal arientation (Suryono;
kebijakan-kebijakan
2002). Tatakelola pemerintahan yang
(mengarahkan) daripada disibukkan oleh
lebih menekankan fungsi dibanding
hal-hal yang bersifat teknis pelayanan
struktur
(mengayuh).
lebih
(Pollit;
mencapai
menonjol.
1997).
Reinventing
government (Osbor dan Gabler; 1992)
Ted
peran
sebagai
menampakan kecenderungan mengejar dalam
maka
jika
pemerintah
pendayung yang mengayuh membuat
Kedua,
perahu
bergerak.
strategis
pemerintahan
milik
Pemikiran David Osborne dan
rakyat: memberi wewenang ketimbang
Gabler
melayani.
(1993)
dalam
buku
Artinya,
birokrasi
Reinventing Government, menjelasakan
pemerintahan yang berkonsentrasi pada
tentang bagaimana spirit kewirausahaan
pelayanan menghasilkan ketergantungan
ditransformasikan
publik.
dari rakyat. Hal ini bertentangan dengan
Kewirausahaan yang dipahami sebagai
kemerdekaan sosial ekonomi mereka.
suatu
Oleh karena itu, pendekatan pelayanan
aktivitas
sumberdaya
dari
ke
sektor
memindahkan wilayah
dengan
harus diganti dengan menumbuhkan
produktivitas rendah ke wilayah yang
inisiatif
lebih produktif. Terdapat 10 Pemikiran
Pemberdayaan masyarakat, kelompok-
Osborn dan Gabler (1993)
kelompok
untuk
dari
mereka
persaudaraan,
sendiri.
organisasi
membangun birokrasi berorientasi pada
sosial, untuk menjadi sumber dari
tujuan
ia
penyelesaian masalah mereka sendiri.
ten program for
Pemberdayaan semacam ini nantinya
(goal
orientation),
namakan sebagai reinventing
government.
yang
Kesepuluh
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
akan menciptakan iklim partisipasi aktif 99
rakyat untuk mengontrol pemerintah dan
bekerjanya lamban dan bertele-tele. Oleh
menumbuhkan
karena
kesadaran
bahwa
itu,
pemerintahan
harus
pemerintah sebenarnya adalah milik
digerakkan oleh misi sebagai tujuan
rakyat.
dasarnya sehingga akan berjalan lebih Ketiga,
yang
efektif dan efisien. Karena dengan
kompetitif: menyuntikkan persaingan ke
mendudukkan misi organisasi sebagai
dalam pemberian pelayanan. Artinya,
tujuan, birokrat
berusaha memberikan seluruh pelayanan
mengembangkan sistem anggaran dan
tidak
peraturan
hanya
pemerintah
pemerintahan
menyebabkan
menjadi
habis
risorsis terkuras,
tetapi juga menyebabkan pelayanan yang
yang
memberi
mencapai misi organisasi tersebut. Kelima,
pemerintahan
yang
pemerintah
berorientasi hasil: membiayai hasil,
(organisasi publik), hal ini tentunya
bukan masukan. Artinya, bila lembaga-
mengakibatkan buruknya kualitas dan
lembaga
efektifitas
yang
berdasarkan masukan (income), maka
dilakukan mereka. Oleh karena itu,
sedikit sekali alasan mereka untuk
pemerintah
berusaha keras mendapatkan kinerja
kompetisi
kemampuan
sendiri
keleluasaan kepada karyawannya untuk
harus disediakan semakin berkembang melebihi
pemerintahan dapat
pelayanan
harus
publik
mengembangkan
(persaingan)
dibiayai
antara
yang lebih baik. Tetapi jika mereka
masyarakat, swasta dan organisasi non
dibiayai berdasarkan hasil (outcome),
pemerintah yang lain dalam pelayanan
mereka menjadi obsesif pada prestasi.
publik. Hasilnya diharapkan efisiensi
Sistem penggajian dan penghargaan,
yang lebih besar, tanggung jawab yang
misalnya, seharusnya didasarkan atas
lebih besar dan terbentuknya lingkungan
kualitas hasil kerja bukan pada masa
yang lebih inovatif.
kerja,
Keempat, digerakkan
oleh
organisasi
yang
di
pemerintah
pemerintahan misi:
yang
mengubah
digerakkan
oleh
besar
anggaran
dan
tingkat
otoritas. Keenam, berorientasi
pelanggan:
pemerintahan memenuhi
peraturan. Artinya, pemerintahan yang
kebutuhan pelanggan, bukan boirokrasi.
dijalankan berdasarkan peraturan akan
Artinya, pemerintah harus belajar dari
tidak efektif dan kurang efisien, karena
sektor bisnis di mana jika tidak fokus
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
100
dan
perhatian
pada
pelanggan
mampu menciptakan nilai tambah dan
(customer), maka warga negara tidak
menjamin hasil, meski dalam situasi
akan puas dengan pelayanan yang ada
keuangan yang sulit.
atau tidak bahagia. Oleh karena itu,
Kedelapan,
pemerintah harus menempatkan rakyat
antisipatif:
sebagai
mengobati.
pelanggan
yang
harus
pemerintahan
mencegah Artinya,
daripada pemerintahan
diperhatikan kebutuhannya. Pemerintah
tradisional yang birokratis memusatkan
harus
secara
pada penyediaan jasa untuk memerangi
cermat para pelanggannya, melaui survei
masalah. Misalnya, untuk menghadapi
pelanggan, kelompok fokus dan berbagai
sakit,
metode yang lain.
kesehatan. Untuk menghadapi kejahatan,
mulai
mendengarkan
Ketujuh, wirausaha:
pemerintahan
menghasilkan
mereka
mendanai
perawatan
mereka mendanai lebih banyak polisi.
ketimbang
Untuk memerangi kebakaran, mereka
sebenarnya
membeli lebih banyak truk pemadam
pemerintah mengalami masalah yang
kebakaran. Pola pemerintahan semacam
sama
membelanjakan.
Artinya,
dengan
keterbatasan
sektor akan
bisnis,
yaitu
ini
harus
diubah
dengan
keuangan,
tetapi
memusatkan atau berkonsentrasi pada
mereka berbeda dalam respon yang
pencegahan.
diberikan. Daripada menaikkan pajak
sistem air dan pembuangan air kotor,
atau
publik,
untuk mencegah penyakit; dan membuat
pemerintah wirausaha harus berinovasi
peraturan bangunan, untuk mencegah
bagaimana menjalankan program publik
kebakaran.
memotong
program
dengan dengan sumber daya keuangan yang
sedikit
tersebut.
melembagakan
konsep
profit
Misalnya,
lebih
Kesembilan,
membangun
pemerintahan
Dengan
desentralisasi: dari hierarki menuju
motif
partisipasi dan tim kerja. Artinya, pada
dalam dunia publik, sebagai contoh
saat
menetapkan biaya untuk public service
komunikasi antar berbagai lokasi masih
dan dana yang terkumpul digunakan
lamban, dan pekerja publik relatif belum
untuk
inoasi-
terdidik, maka sistem sentralisasi sangat
inovasi di bidang pelayanan publik yang
diperlukan. Akan tetapi, sekarang abad
lain.
informasi
investasi
Dengan
membiayai
cara
ini,
pemerintah
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
teknologi
dan
masih
teknologi
primitif,
sudah 101
mengalami
pesat,
seperti berusaha mengontrol lingkungan,
komunikasi antar daerah yang terpencil
tetapi lebih kepada strategi yang inovatif
bisa mengalir seketika, banyak pegawai
untuk
negeri yang terdidik dan kondisi berubah
memungkinkan kekuatan pasar berlaku.
dengan kecepatan yang luar biasa, maka
Pasar di luar kontrol dari hanya institusi
pemerintahan
yang
politik, sehingga strategi yang digunakan
paling diperlukan. Tak ada waktu lagi
adalah membentuk lingkungan sehingga
untuk menunggu informasi naik ke
pasar dapat beroperasi dengan efisien
rantai komando dan keputusan untuk
dan
turun. Beban keputusan harus dibagi
kesempatan ekonomi yang sama.
kepada
perkembangan
lebih
desentralisasilah
banyak
orang,
membentuk
menjamin
yang
lingkungan
kualitas
Berbagai
yang
hidup
dan
pemikiran
dan
memungkinkan keputusan dibuat "ke
langkah
kebijakan dilakukan
bawah" atau pada "pinggiran" ketimbang
Basuki
Tjahaya
menngonsentrasikannya pada pusat atau
mengelola birokrasi Pemerintah DKI
level atas. Kerjasama antara sektor
Jakarta.
pemerintah, sektor bisnis dan sektor civil
tersebut banyak diberitakan oleh media
socity
khususnya
perlu
digalakkan
untuk
Purnama
Pemikiran
media
dan
oleh dalam
kebijakan
online
seperti:
membentuk tim kerja dalam pelayanan
inilah.com; kompas.com; detik.com;
publik.
beritasatu.com; tribunnews.com dan Kesepuluh adalah pemerintahan
berorientasi perubahan
pasar: melalui
mendongkrak pasar.
Artinya,
daripada beroperasi sebagai pemasok masal
barang
atau
jasa
tertentu,
sebagainya. Selain dijadikan bahan pemberitaan pemikiran dan langkah kebijakan tersebut juga secara resmi diunggah di portal video youtobe. Penelitian pemikiran
lebih baik berfungsi sebagai fasilitator
melalui
dan pialang dan menyemai pemodal
Identifikasi tanggal, sumber informasi
pada pasar yang telah ada atau yang baru
dan data; konten kemudian diberikan
tumbuh.
entrepreneur
penafsiran dan dianalisis dari sudut
merespon perubahan lingkungan bukan
pandang prinsip – prinsip reinventing
dengan
government.
pendekatan
tradisional
lagi,
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
media
langkah
konten
pemerintahan atau organisasi publik
Pemerintahan
dan
menelusuri –
media
kebijakan tersebut.
102
Rumusan masalah penelitian ini: “bagaimanakah
analisis
reinventing
data
dan
kebijakan
informasi Basuki
pemikiran
Tjahaya
dan
Purnama
govermant dari terhadap pemikiran dan
sebagai materi utama penelitian ini
kebijakan
Purnama
diperoleh
dalam mengelola birokrasi Pemerintahan
informasi
DKI Jakarta. Apakah pemikiran dan
diakses publik secara luas.
kebijakan
Basuki
Tjahaya
Basuki
Tjahaya
dari
sumber
–
sumber
yang tersedia dan dapat
Purnama
Tehnik pengumpulan data yang
dalam mengelola birokrasi Pemerintahan
berasal dari portal youtobe dilakukan
DKI Jakarta, sesuai dengan prinsip
dengan membuka laman video yang
reinventing government.
memiliki judul dengan kata kunci:
B. Metode Penelitian
Ahok;
dan
atau
Basuki
Tjahaya
Berdasarkan metode data yang
Purnama; dan atau Pemerintah DKI
dikembangkan penelitian ini cenderung
Jakarta. Hal yang sama dilakukan untuk
dapat
konten
menelusuri sumber data dan informasi
analisis. Analisis konten adalah metode
dari media online. Setelah vedio dan
penelitian untuk menentukan keberadaan
atau media online diakses peneliti
kata-kata atau konsep-konsep di dalam
melakukan screening
teks atau satu set rangkaian teks.
media tersebut berhubungan dengan
Pengertian teks dapat diterjemahkan
pemikiran
secara luas seperti buku-buku, bagian
Tjahaya Purnama dalam mengelola
buku, essay, interview, diskusi, halaman
birokrasi Pemerintahan DKI atau tidak?
muka surat kabar dan artikel, dokumen
Jika tidak maka konten media tersebut
bernilai
tidak diabaikan, Jika ya dijadikan data
dikategorikan
sebagai
sejarah,
pidato-pidato,
dan
kebijakan
dan
informal, atau bahasa komunikasi apa
selanjutkan dilakukan penafsiran dan
saja yang muncul. Isi dari surat kabar
penarikan kesimpul. Penelitian ini tidak
atau
melengkapi
kabar
elektronik
data
penelitian
Basuki
pembicaraan, iklan, teater, percakapan
surat
informasi
apakah konten
melalui
untuk
hasil
merepresentasikan keputusan, pilihan
wawancara dan dokumentasi, sebagai
yang dibuat oleh seseorang.
akibat keterbatasa penelitian.
Obyek
kajian
penelitian
ini
Secara umum tehnis analisis dan
adalah pemikiran dan kebijakan. Sumber
penafsiran dilakukan dengan metode
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
103
anggulasi, terdiri dari sajian data,
gubernur Jakarta. Sebelum berpasangan
reduksi dan penafsiran; serta penarikan
dipasangkan dengan Jokowi, Ahok
kesimpulan.
–
Langkah
langkah
adalah politisi di Senayan berada di
penafsiran dan penarikan kesimpulan
Fraksi Golongan Karya DPR RI 2009 –
dilakukan
2014. Sebelumnya, Ahok menjabat
sebagai
berikut:
(1)
Identifikasi laman sumber data dan
sebagai Bupati Belitung Timur.
informasi yang telah lolos screening
Usai pemilihan umum presiden
berdasarkan alamat web; tanggal; dan
(pilpres) 2014 Gubernur DKI Joko
kategorisasi penafsiran konten data dan
Widodo (Jokowi) yang berpasangan
informasi
dengan Yusuf
berdasarkan
prinsip
Kalla
menang atas
reinventing government; (2) identifikasi
pasangan rivalnya Probowo Subianto –
frekuensi
Hatta
data
dan
informasi
Rajasa.
Dilantiknya
Jokowi
reinventing
sebagai presiden RI 2014 – 2019
membandingkan
menjadikan Ahok naik dari Wakil
berdasarkan
prinsip
government;
(3)
kontek data dan informasi dengan
Gubernur
prinsip prinsip reinventing government;
Jakarta hingga tahun 2017.
(4) analisis dan penarikan kesimpulan.
menjadi
Gubernur
DKI
Posisi Gubernur yang diduduki Ahok menjadikan dirinya lebih bebas untuk mengekspresikan gagasan dan
C. Hasil dan Pembahasan Basuki Tjahaja Purnama atau
pemikirannya
dalam
kerangka
yang sering disapa dengan nama AHOK
kebijakan khususnya di dalam penataan
merupakan politikus berasal dari daerah
birokrasi pemerintahan. Ketika masih
“laskar
sebagai
pelangi”
Pemilihan
Umum
Belitung. Kepala
Pada Daerah
memiliki
Wakil
Gubernur,
keterbatasan
mewujudkan
pemikirannya
Kota (DKI) Jakarta Ahok berpasangan
pemikiran
dengan Joko Widodo atau Jokowi,
banyak mengundang kontro versi pada
Ahok
tataran bergantung pada kebijakan sang
sebagai
Wakil
Ahok
yang
cenderung
Gubernur. Pada Pilkada Gubernur DKI
Gubernur
tahun 2012 itu, Jokowi dan Ahok
menemukan
terpilih sebagai gubernur dan wakil
pemikiran kebijakan antara Ahok selaku
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
Jokowi.
Pemikiran
–
(Pilkada) Gubernur Daerah Khusus Ibu
berposisi
itu.
Ahok
Walaupun
pertentangan
sulit
wacana
104
Wakil Bubernur dan Jokowi, tak dapat
dua bulan Ahok tidak menyampaikan
dipungkiri
pernyataan terkait dengan prinsip ten
Ahok
pemikiran
terkendala
“revolusioner”
oleh
gaya
dan
kebijakan Jokowi.
program for reinventing government, yaitu bukan September dan Oktober
Penelitian ini memiliki rentang waktu Januari 2013 sampai dengan
2014, atau selama dua bulan berturut – turut.
akhir Desember 2014. Posisi Ahok sebagai obyek penelitian berada dalam dua
Jabatan,
yaitu
selaku
Wakil
Beberapa hal perlu dicermati sebagai temuan penelitian ini: 1) frekuensi
pernyataan
Ahok
selaku
Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta.
pejabat public terkait dengan kebijakan
Pelaksanaan pengumpulan data Januari
pemerintahan dan birokrasi terbilang
2013 – 19 November 2014 ketika
tinggi (rata – rata perbulan 9,35 kali
berposisi
Gubernur,
perbulan). Hal ini dapat dimaknai
hingga akhir Desember
bahwa: (1) Ahok memiliki banyak
sebagai
selebihnya 2015 ketika
pengumpulan
Wakil
data
dilakukan
Ahok sebagai Gubernur DKI
1
dalam
usaha
melakukan
pembenahan birokrasi. Memang tidak ada pembanding data aple – to – aple
Jakarta menggantikan Jokowi. Tabel
gagasan
menggambarkan
hasil penelitian pejabat lain. Namun
distribusi pernyataan pemikiran Ahok
secara umum sorotan media ke Ahok
berkaitan dengan prinsip ten program
terbilang tinggi.
for reinventing government (Osborn dan
disebabkan karena Ahok dipandang
Plastrict, 2002).
sebagai sosok pejabat dari latarbelakang
Selama 24 bulan
ini
mungkin
Januari 2013 hingga Desember 2015,
yang
Ahoh telah mengeluarkan pernyataan
sebagaimana cuplikan frofilnya; (2)
sebanyak 187 pernyataan, atau rata –
Ahok
rata
sebagai bagian penting dalam proses
9,35
pernyataan
per
bulan.
tidak
Hal
banyak
menggunakan
diduga
massa
kebijakan.
bulan Januari 2014 sebanyak 20 kali
kenyakinannya bahwa media massa
pernyataan; dan di bulan Februari 2014
mampu menumbuhkan sikap kritis yang
sebanyak 39 kali pernyataan. Selama
rasional
dua tahun itu (24 Bulan) teridentifikasi
pemerintahan.
atas
ini
media
Pernyataan ahok terbanyak terjadi di
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
Hal
dijumpai
sebuah Kebijakan
karena
kebijakan menuju 105
tatakelola
pemerintahan
baik
berbagai dalih untuk menentang Ahok
membutuhkan dukungan public yang
menjadi Gubernur. Memanasnya situasi
kuat karena dipastikan terjadi resistensi
politik dua bulan menjelang pelantikan
kepentingan yang telah mengakar dalam
Ahok menjadi Gubernur itulah kiranya
praktek birokrasi lama. Dengan model
yang
komunikasi public melalui mediamassa
menyuarakan
semacam itu, Ahok memperoleh tiga
tentang reformasi birokrasi ditubuh
manfaat
pemerintahan DKI Jakarta.
sekaligus,
yang
yaitu
dukungan
public, promosi gagasan, dan sebagai
mengerem
Ahok
gagasan
untuk
–
gagasan
3) Pada Bulan desember 2014 bulan
politisi menaikan daya tawar political
berikutnya
personal assessment.
Gubernur DKI Jakarta, hanya sekali
2) Ahok dilantik sebagai Gubernur pada
setelah
mengeluarkan
Ahok
pernyataan
sebagai
berkenaan
19 November 2014. Dua belum sebelum
dengan
dilantik, yakni bulan September dan
pemerintahan.
November 2015 tidak ada pernyataan
menjadi orang nomor satu, Ahok masih
yang dilontarkan berkenaan dengan
disibukan dengan urusan politik, yaitu
penataan birokrasi pemerintahan. Hal
pengangkatan
ini diduga karena menjelang pelantikan
Wakil Gubernur DKI. Seperti diketahui
terjadi resistensi dari sebagian kalangan
bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta
masyarakat dan Dewan Perwakilan
seganti
Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI –
Kelompok masyarakat yang dipelopori
P)
Fron Pembela Islam yang diketua Habib
pada…………. Sayang penelitian ini
Rizik lantang menyuarakan penolakan
hanya sampai di bulan Desember 2015
Ahok Sebagai Gubernur menggantikan
saja.
Jokowi. Sedangkan kalangan DPRD
pemerintahan
dibawah partai – partai koalisi merah
bingar pengisian jabatan Gubernur dan
putih (KMP) dibawah komando Partai
Wakil Gubernur usai, belum terlacak
Gerindra,
data terkait dengan pemikiran Ahok
melalui
Ketua
Dewan
Pimpimpinan Daerah (DPD) Partai
penataan
tentang
Nampaknya
penggantinya
Ahok
Jarot
birokrasi
sebagai
adalah kader Partai
Saiful
Setelah
setelah
resmi
kondisinya stabil
penataan
setelah
birokrasi
dilantik
politik hingar
dari
Gerindra selalu meojokan dan mencari EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
106
perspektif ten program for reinventing
dengan rajin memproduksi gagasan –
government.
gagasan penataan birokrasi. Sehingga
4) Tengah tahun pertama 2013 (Januari –
para pengamat ketika itu, tanpa ada
Juli) Ahok cenderung produktif dalam
pernyataan
mengeluarkan
pemerintahan
gagasan
penataan
resmi
dari
DKI
pemimpin
Jakarta,
berani
birokrasi. Rata – rata sebanyak 9,7 kali
menyatakan bahwa ada sinergi yang
perbulan. Pernyataan Ahok di bulan –
baik,
bulan ini nampaknya digunakan untuk
Jokowi dan Ahok. Jokowi lebih banyak
mengimbangi
diluar
gaya
pemerintahan
pembagian
untuk
antara
menjaring
aspirasi,
evaluasi
kebijakan
Jokowi yang terkenal dengan istilah
monitoring
“blusukan”
menjadi
dilapangan, sedangkan Ahok pelakukan
liputan luas media massa. Ahok tidak
pembenahan internal birokrasi. Kedua
ingin
tokoh pimpinan ini Nampak kompak
yang
tenggelam
banyak
oleh
pemberitaan
blusukannya sang gubernur ketika itu,
dan
pekerjaan
setidaknya dari pemberitaan yang ada.
Tabel 1: Distribusi Rata – rata Pernyataan Ahok Berkaitan dengan Prinsip Ten Program for Reinventing Government 14 Bulan (Mei 2013 – Desember 2014) Bulan Januari 2013 Februari 2013 Maret 2013 Apr-13 Mei – 2013 Juni – 2013 Juli – 2013 Agustus - 2013 Sep-13 Oktober 2014 Nov-13 Desember 2013 Januari 2014 Februari 2014 Maret 2014 Apr-14 Mei – 2014 Juni – 2014
JUMLAH F % 13 9% 10 7% 11 8% 8 6% 9 6% 9 6% 8 6% 2 1% 8 6% 3 2% 8 6% 3 2% 20 14% 39 27% 5 3% 6 4% 1 1% 7 5%
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
107
Juli – 2014 Agustus - 2014 Sep-14 Oktober 2014 Nov-14 Desember 2014 Jumlah
3 4 0 0 9 1
2% 3% 0% 0% 6% 1% 187
Rata - rata perbulan
9.35
Sumber: data penelitian Tabel 2 menyajikan data sebaran
Data table 2 sebagai temuan penelitian
pernyataan Ahok yang dikelompokan dalam
dapat dianalis dalam pembahasan sebagai
prinsip
berikut:
ten
program
for
reinventing
government (Osborn dan Plastrict, 2000).
1. Secara
umum
Ahok
memiliki
Dari 187 pernyataan Ahok selama kurun
konsern
pemikiran
pemebenahan
waktu 24 bulan (2 tahun) berdasarkan
tatakelola
birokrasi
pemerintahan
sumber data dari media massa on line,
sejalan dengan pemikiran David
rangking
tertinggi
pertama
adalah
Osborn dan Peter Plastrick (2000)
dalam
kategori
prinsip
tentang ten program for reinventing
pernyataan
pemerintahan antisipatif (21,92%); kedua
government.
prinsip pemerintahan yang digerakan oleh
administrasi Ahok menganut faham
misi (17,11%); ketiga prinsip pemerintahan
paradigm new public manajemen.
milik masyarakat; keempat prinsip prinsip
Sebagaimana diketahui paradigm ini
pemerintahan yang berorientasi pada hasil
hakekatnya
(10,17%);
birokrasi
dengan
business
process
pemerintahan katalis (8,06); ketujuh prinsip
(Hammer
and
pemerintahan berorientasi pada pelanggan
market-based public administration
(8,02%); kedelapan prinsip pemerintahan
(Rossenblom,1993),
kompetitif;
bureaucracy
wirausaha
kelima prinsip pemerintahan (9,10%);
keenam
kesembilan
prinsip
prinsip
Dalam
adalah
ilmu
mengelola
cara
private.
reengineering
Champy,
1993),
post(Bazelay,1992),
pemerintahan berorientasi pada pasar (3,74)
managerialism (Pollit,1993). Larbi
dan
(1999) mendiskripsikan NPM:
terakhir,
yaitu
kesepuluh
prinsip
pemerintahan desentralisasi. Tabel 2: Distribusi Pernyataan Ahok Berkaitan dengan Prinsip Ten Program for EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
108
Reinventing Government (Mei 2013 – Desember 2014) Re-inventing government
Jumlah
Pemerintahan Katalis Pemerintah Milik Masyarakat Pemerintah Kompetitif Pemerintah Yang Digerakkan Oleh Misi Pemerintah Berorentasi Pada Hasil Pemerintah Berorentasi Pada Pelanggan Pemerintah Wirausaha. Pemerintah Antipasif Pemerintah Desentralisasi. Pemerintah Berorentasi Pada Pasar. Jumlah “New public management (NPM), management techniques and practices drawn mainly from the private sector, is increasingly seen as a global phenomenon. NPM reforms shift the emphasis from traditional public administration to public management. Key elements include various forms of decentralizing management within public services (e.g., the creation of autonomous agencies and devolution of budgets and financial control), increasing use of markets and competition in the provision of public services (e.g., contracting out and other market-type mechanisms), and increasing emphasis on performance, outputs and customer orientation. NPM reforms have been driven by a combination of economic, social, political and technological factors”.
Persentase % 8,06 % 12,30 % 6,41 % 17,11 % 10,17 % 8,02 % 9,10 % 21,92 % 3,21 % 3,74 % 100%
15 23 12 32 19 15 17 41 6 7 187
menawarkan kelebihan NPM juga membawa menguntungkan birokrasi.
dengan classical
paradigm public
sebelumnya administration
(Shafritz dan Hyde;1978) terletak pada
kemampuannya
untuk
menawarkan gagasan pengelolaan organisasi efisien
secara dan
lebih
efektif,
ekonomis.
Selain
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
kurang
dalam
praktek
Tarigan
mempertanyakan prinsip-prinsip
(2003)
sejauh manajemen
mana sektor
swasta dapat diterapkan ke dalam proses manajemen sektor publik ?. Terdapat perbedaan karakter antara sektor
swasta
dan
pemerintah.
Perbedaan tersebut berkaitan dengan masalah
Kelebihan paradigm ini dibanding
kabar
pilihan
publik
(public
choice), kepentingan publik (public interest), pemilikan publik (public ownership), pemerataan, kebutuhan kolektif, keadilan, dan nilai-nilai semacamnya.
Sedangkan
Owolu
(2004) menjelaskan bahwa NPM berbahaya
bagi
kelompok
masyarakat marginal. Mereka yang 109
secara
ekonomi
tidak
mampu,
tidaklah dapat ditempatkan pada posisi
pelanggan.
pemerintahan
Pelayanan
yang
tidak
muncul
problem
sebagaimana yang dipikirkan 3) Konsern
kedua
Ahok
pada
dan
pemerintahan yang digerakan oleh
berbayar tidak dapat diakses oleh
misi. Ahok ingin keluar dari pakem
masyarakat pinggiran. Peran Negara
birokrasi
dalam pradigma NPM menjadi kerdil
mengedepankan aturan. Selama ini
tergantikan oleh pola pikir swasta.
berokrasi bekerja dibalik rumitnya
Karena itu pada tataran berikutnya
aturan. Birokrasi kadang terbelenggu
NPM
oleh aturan itu, atau malah yang
tidak
baik
kedepan
popular,
perlu
yang
disempurnakan guna menciptakan
sering
tatakelola pemerintahan yang baik.
berlindung
pada
Good governance.
kebijakan
–
2) Tiga prinsip dalam ten program for reinveinting
government
yang
terjadi
cenderung
para
birokrat
aturan
ketika
kebijakan
yang
dijalankan
justru
merugikan
kepentingan
umum,
kepentingan
banyak dikemukakan oleh Ahok
pemerintahan.
adalah
antisipatif
karena aturan itu seringkali oknum
(21,92%); Pemerintahan digerakan
birokrat memetik keuntungan secara
oleh
dan
pribadi. Ahok menginkan sebuah
masyarakat.
system pemerintahan yang keluar
Perhatian yang besar pada ketiga
dari aturan, bukan aturan yang
prinsip ini menunjukan bahwa Ahok
menjadi
menghendaki
birokrasi.
pemerintahan
misi
pemerintahan
(17,11%); milik
sebuah
tatakelola
Dibalik
tujuan
kesulitan
operasionalisasi
Bukan
aturan
pemerintahan yang tidak sekedar
menggerakan
menjadi
kebakaran.
Birokrasi dan seluruh elmen di
Bertindak manakala terjadi suatu
dalamnya bekerja dengan panduan
masalah
harus
visi,
yang
semestinya
dipahami
pemerintahan
mekanisme
standar
pemadam
yang
diselesaikan. antisipatif berpikir
segera
Pemerintahan adalah
kedepan.
Menelorkan
kebijakan sebagai antisipasi sehingga EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
misi
roda
yang
dan
pemerintahan.
tujuan.
Aturan sebagai
pencapaian
tujuan, maka ketika aturan itu justru menghambat
pencapaian
aturan 110
maka aturan itu perlu disesuaian
sumber dari penyelesaian masalah
dengan kondisi tunutan pekerjaan.
mereka
Tata kelola pemerintah “out of the
semacam
box” berpikir rasional menggunakan
menciptakan iklim partisipasi aktif
akal dan nalar.
rakyat untuk mengontrol pemerintah
4) Sedangkan konsern tertinggi ketiga adalah
pemerintahan
sendiri. ini
Pemberdayaan nantinya
akan
dan menumbuhkan kesadaran bahwa
milik
pemerintah sebenarnya adalah milik rakyat.
masyarakat.
Nampaknya
Ahok
menghendaki
sebuah
model
Penutup
pemerintahan yang memberdayakan
Studi ilmu administrasi kontemporer
ketimbang melayani “empowering
semakin mendekatkan diri pada proses –
rather than serving”. Masyarakat
proses
administrasi
didorong untuk ikut berpartisipasi
public
kepada
mengelola
kehidupan,
organisasi swasta. Sulit menarik garis tegas
dengan fasilitasi dari pemerintah.
yang membedakan domain private dan
Ada pelibatan masyarakat dalam
domain public. Begitu halnya dalam praktek
menjalankan tatakelola pemerintaha.
organisasi. Karakteristik organisasi public
Pemerintah hadir ditengah – tengah
dan organisasi private secara rizit tidak
masyarakat yang sedang menjalani
mudah diketemukan. Fenomena yang ada
berbagai
justru
bersama.
problem
problem
kehidupan
birokrasi
pemerintahan
yang berkonsentrasi pada pelayanan menghasilkan ketergantungan dari
pengelolaan
mekanisme
menunjukan
semakin
sector
tatakelola
banyak
karakteristik organisasi campuran (mix – organization). Basuki Tjahaya Purnama yang ketika
rakyat. Hal ini bertentangan dengan
penelitian ini dilakukan menjabat sebagai
kemerdekaan
Wakil Gubernur dan kemudian menjadi
sosial
ekonomi
mereka. Oleh karena itu, pendekatan
gubernur banyak mengadopsi pemikiran –
pelayanan
pemikiran pengelolaan sector private ke
harus
diganti
dengan
menumbuhkan inisiatif dari mereka
dalam tatakelola pemerintahan DKI Jakarta.
sendiri. Pemberdayaan masyarakat,
Sebanyak 187 gagasan pemikiran yang
kelompok-kelompok
dilontarkan Ahok ke public dan
persaudaraan,
organisasi sosial, untuk menjadi EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
dipublikasikan secara luas oleh media on 111
line, dapat dinilai sebagai sebuah gagasan dengan frekuensi yang cukup banyak. Rata –
Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, The New Public Service: Serving, not Steering, New York: ANSI, 2002.
rata perbulan sebanyak 9,5 gagasan terucap selama 24 bulan penelitian ini dilakukan. Gagasan
dan
pemikiran
terdistribusi
dalam
reinventing
government
Plastrick,
ten
1992).
reinventing pemerintahan
Ahok
program
for
(Osborn
dan
Kesepuluh
prinsip
government,
prinsip
antisipatif,
prinsip
pemerintahan yang digerakan oleh misi dan prinsip
pemerintahan
milik
masyarakat
Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde, Classics of Public Administration, USA: Harcourt Brace & company, 1978. John Stuart Mill, Utilitarianism, On Liberty, Consideration on Representative Government, Vermont: Everyman, 1993. Agus Dwiyanto dan Bevaola Kusumasari "Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang Harus Dilakukan?" dalam Policy Brief, No. II/PB/2003. Agus
merupakan prinsip yang paling banyak dikemukakan oleh Ahok. Dengan demikian
Dwiyanto, dkk., Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogayakarta: PSKK-UGM, 2003.Kompas, 23 September 2003.
penelitian ini menyimpulkan bahwa Ahok memiliki
kecenderungan
mengembangkan
model
untuk tatakelola
pemerintahan DKI Jakarta sesuai dengan konsep
Obsborn
dan
Plastrick
(1992)
tentang reinventing government.
Daftar Pustaka David
Osborne dan Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi, terj. Abdul Rasyid, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
David osborne dan Peter Plastrik, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, terj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM, 2000.
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
------, "Pemerintahan yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?" dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP), Yogyakarta: MAP UGM, Vol. I, No.2 , Juli 1997. Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Press, cet. keVIII, 2003. Inu Kencana Syafi'i, dkk., Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka cipta, 1999. Larbi,
A. George, 1999. The Public Management Approach and Crisis States. United Nations Research Institute For Social Development (UNRISD).
Tarigan, Antonius, 2003. Transformasi Model New Governance sebagai kunci menuju optimalisasi pelayanan publik di Indonesia. Usahawan No. 02 TH XXXII Pebruari 2003.
112
