0
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERRHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN VERAWATI AMASI Pembimbing 1. Fenty U. Puluhulawa 2. Nur Mohamad Kasim ABSTRAK VERAWATI AMASI, NIM : 271411083, Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota Kepolisian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto). Dibawah bimbingan Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa SH, M.Hum dan Dr. Nur Mohamad Kasim S.Ag, MH. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Limboto. Data yang dipakai meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara dengan responden dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Limboto. Berdasarkan
hasil penelitian
penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan
terhadap
anggota
kepolisian
dalam
dua
putusan
ini
telah
dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dan fakta-fakta di dalam persidangan untuk mencapai tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang termuat dalam kedua putusan ini belum objektif, hanya karena terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan sebelumnya belum pernah di hukum, Penerapan sanksi dipertimbangkan berdasarkan yuridis dan tuntutan jaksa dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi. Kata kunci : putusan hakim, tindak pidana, penganiayaan.
1
PENDAHULUAN Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.1 Badan kehakiman melalui kekuasaan yang di punyai hakim, dimana tugas pokokknya adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang di ajukan kepadanya dan bebas dari pengaruh siapapun. Dalam memberikan suatu keadilan Hakim melalukan tindakan dengan menelah dahulu kebenaran peristiwa yang menyertai dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku, setelah itu baru hakim dapat menjatuhkan putusan. Dalam memberikan putusannya Hakim harus mempertimbangkan dari segi hukum tertulis dan dari segi kebiasaan dan faktor-faktor yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, dengan demikian rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. Hal inilah yang yang mendorong untuk melakukan penulisan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim, karena setiap putusan pertimbangan hakimnya berbeda dan berbeda pula cara pandang setiap Hakim yang memutuskan perkara. Dalam memberikan putusan Hakim didasarkan pada kebijaksanaan, yang hal ini diserahkan sepenuhnya pada diri masing-masing Hakim dimana putusan di anggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Hakim pengadilan berpegang pada keyakinan bahwa Hakim dalam menangani perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara salah satunya kekerasan yang tidak menyebabkan kematian yang disebut Penganiayaan, karena jenis tindak pidana penganiayaan pada saat ini banyak terjadi dikalangan masyarakat terutama Anggota Kepolisian. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan 1
Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2
2
bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tujuan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana dalam hal ini penganiayaan, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif
agar pelaku tindak pidana
menyadari perbuatanya serta tidak akan mengulanginya, Maka menurut pengadilan putusan yang disesuaikan dengan rasa kadilan yang berlaku dalam masyarakat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuaatan terdakwa yang telah terbukti. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti menunjukkan di Pengadilan Negeri Limboto, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2012, 2013 dan 2014 tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian terdapat 2 kasus yang sudah mempunyai putusan pengadilan dengan Nomor 83/Pid.B/2013/PN.LBT dan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.LBT. 2 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian, (2) Bagaimana penerapan sanksi pidana berdasarkan putusan tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian. A. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian Yurirdis Normatif, yaitu tipe penulisan yang fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penulisan normatif dapat diartikan sebagai penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistimatis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 2
Hasil Wawancara Pada Tanggal 24 Februari 2015
3
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis dan sumber data yaitu: (1) Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitiam ini sumber data yang dipergunakan adalah data primer yakni data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Limboto. (2) Data sekunder adalah data dari pustaka yang selanjutnya disebut sebagai bahan hukum, antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. B. Hasil dan Pembahasan 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian a. Sejarah Pengadilan Negeri Limboto Gedung Pengadilan Negeri Limboto di bangun pada bulan Februari 1980 di atas tanah seluas 624 m dengan bentuk bangunan berlantai dua. Gedung tersebut diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman R. Soeroto, SH. pada tanggal 18 September 1980. Gedung Pengadilan Negeri Limboto di bangun pada bulan Februari 1980 di atas tanah seluas 624 m2 dengan bentuk bangunan berlantai 2 dan dikerjakan atas biaya APBN sebesar Rp. 58.590.000,- ( Lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah ). Gedung tersebut diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman R. Soeroto, SH. Pada tanggal 18 September 1980. Pengadilan Negeri Limboto di resmikan menjadi Pengadilan Negeri Klas I B Limboto pada ranggal 28 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. MCL. Penambahan Gedung kantor Pengadilan Negeri klas I B Limboto di bangun bertahap yaitu pada Tahap I Perencanaan Gedung berlantai 2 mengikuti Prototype Mahkamah Agung RI untuk Pengadilan Negeri Klas I B yaitu Renovasi Gedung Kantor bagian Depan seluas 36 x 12 m2 di bangun dengan dana APBN sesuai DIPA Nomor : 0763.0/005-01.2/XXVI/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah )
4
Bangunan utama Kantor Pengadilan Negeri Limboto terdiri dari 2 lantai, namun dari keseluruhan luas bangunan, hanya sebagian yang merupakan bangunan berlantai 2, yaitu hanya Ruangan Depan Bagian Tengah, dimana pada Lantai 2 hanya merupakan Ruangan Ketua dan 1 (satu) Buah Ruang Sidang. Disamping bangunan utama, kantor Pengadilan Negeri Limboto terdapat pula bangunan lain seperti lapangan Tenis, Mushola, Koperasi Karyawan, Tempat Parkir, serta Gedung Aula Serbaguna yang dibangun pada tahun 2006 yang dananya bersumber dari APBN tahun 2006. Dalam Bidang Pidana : 1. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat. 2. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan, dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan. 3. Menanda tangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan. 4. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu. 5. Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon banding/kasasi. 6. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses. Dalam Teknis Bidang Pidana : 1. Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa. 2. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya. 3. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tangani nya sebelum sidang selanjutnya. 4. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 5. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
5
6. Wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan. 7. Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya masih dibawah umur. 8. Memproses permohonan grasi. 9. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung. Putusan Akhir Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota Kepolisian Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Limboto, peniliti hanya mencantumkan 2 (Dua) Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota Kepolisiandemi hukum yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis buat yakni Putusan Nomor : a. Putusan Nomor 83/Pid.B/2013/PN.LBT MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa A.S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa A.S dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari ; 3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)
6
b. Putusan Nomor. 61/Pid.B/2014/PN.LBT MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa E.M telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”; 2. Menyatakan terdakwa E.M telah terbuktti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, mempergunakan, sesuatu senjata penikam”; 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 4. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7
b. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Limboto Gambar STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LIMBOTO c. KETUA WAKIL KETUA HAKIM-HAKIM PANITERA/SEKRETARIS d. e. WAKIL SEKRETARIS
WAKIL PANITERA 1. PANMUD HUKUM
1. KAUR KEPEGAWAIAN
2. PANMUD PIDANA
2. KAUR KEUANGAN f.
3. PANMUD PERDATA
3. KAUR UMUM
1. PANITERA PENGGANTI 2. JURUSITA Ket : : Garis Tanggung Jawab : Garis Koordinasi
8
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang saya dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan responden yaitu Ketua Pengadilan Negeri Limboto, serta 3 (tiga) Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Limboto. Bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Kepolisian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni pada Tahun 2012, 2013, 2014 sebanyak 2 perkara.3 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Lely Triantini SH, beliau mengatakan dasar pertimbangan hakim sama, pada prinsipnya hakim itu sama ketika menjatuhkan putusan tetap dia keluar berdasarkan pada hukum materil dan formil hukum acaranya saja tetap sama hukum materil yang berlaku dalam menjatuhkan putusan tetap berdasar pada hukum tertinggi di Negara ini sampai hukum yang terendah, apa yang didakwakan sama jaksa itu materilnya yang kita akan priksa aturan apa yang dia dakwakan, untuk menjatuhkan putusan kita melihat hal-hal dan fakta-fakta di persidangan untuk mencapai tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melihat 3 (tiga) aspek legalnya, moral justicenya, social justicenya untuk memberikan bagiamana dilihat dari ukuran keadilan di ukur dari kemanfaatanya, latar belakangnya, banyak hal yang tadi disebutkan. Pada intinya seperti tergambar didalam KUHP ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. tujuan penjatuhan pemidanaan pribadi dari terdakwa juga dipertimbangkan seperti yang kita lihat latar belakangnya kemudian motif dia melakukan itu semua di pertimbangkan, beda walaupun kasusnya sama-sama penganiayaan. Akibatnya berbeda juga yang satu buta yang satu memar biasa saja, penyebabnya juga kenapa sampe dia memukul itu juga dipertimbangkan, apakah dia memukul karena sudah dendam , direncanakan atau hanya spontanitas atau dengan menggunakan alat atau hanya dengan menggunakan tangan biasa itu juga dipertimbangkan walaupun di dalam putusan tidak secara komplit di pertimbangkan dia secara umum sifat dan
3
Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Fransiskus A,Ruwe diolah Pada tanggal 24 Maret 2015
9
tujuan akibat dari perbuatan itu sendiri baik pada korban baik pada terdakwa dan baik pada lingkungan itu banyak hak.4 Sedangkan menurut Hakim Jupli Pamairang SH, MH bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu tetap berpedoman pada hukum acara pidana tidak melihat orangnya siapa, pelakunya siapa, korbanya siapa tetap berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku tidak melihat orangnya, Prinsip Pengadilan Negeri Limboto.5 Sedangkan menurut penulis bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan pancasila dan undang- undang yang mengatur dan menjadi dasar dari seluruh peraturan yang ada dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh Pasal dalam undang-undang tersebut. Putusan hakim harus memenuhi unsur keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak dapat diukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana, Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dari : -
Sisi perilaku jahat
-
Sisi korban kejahatan ( seberapa besar dampak yang diderita oleh korban)
-
Sisi persaan keadilan masyarakat.
3. Penerapan sanksi pidana berdasarkan putusan tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Lely Triantini SH, beliau mengatakan pada prinsipnya anggota kepolisian dan masyarakat biasa sama tidak ada yang dibedakan, karena real fakta yang terungkap dipersidangan itu seperti apa yang 4
Hasil wawancara dengan Hakim Lely Triantini, SH diolah Pada tanggal 24 maret 2015 Hasil wawancara dengan Hakim Juply Sandria Pamairang SH, MH diolah Pada tanggal 24 maret 2015 5
10
saling kasistem tidak akan sama walaupun sama-sama Pasal 351 tidak akan sama, apakah dia memukul saat mabuk pada saat dia melaksanakan tugas, apakah dia memukul karena terdesak atau sewenang-wenang itu juga dipertimbangkan semua juga
banyak hal. Dan ketentuannya sama dengan masyarakat biasa tidak ada
perbedaan yang pastinya masyarakat biasa dengan masyarakat yang tau hukum dengan orang awam hukum akan berbeda jadi dia awam hukum pasti pola pikinya berbeda, lingkungannya juga berbeda itu juga mempengaruhi jadi banyak hal yang akan dipertimbangkan. Memang ada terdakwa sudah banyak menggunakan haknya tapi kalau di ambil presentase kebanyakan tidak bisa menggunakan hak, apa karena memang dia menyadari kesalahan.6 Sedangkan menurut Hakim Juply Pamailang SH, MH bahwa penerapan sanksi pidana yaitu sama berdasarkan hukum acara yang berlaku tentu dengan memperhatikan
faktor-faktor
yang
ada,
karena
undang-undang
kekuasaaan
kehakiman kita menjatuhkan putusan berdasarkan pancasila, berdasarkan Undangundang Dasar 1945 dan berdasarkan aturan yang ada jadi dalam mengenai sanksi tidak melihat anggota polisinya kita melihat proses pidananya tapi ada faktor-faktor lain. Tetap hanya memperhatikan proses hukumnya saja tapi tentu memperhatikan faktor-faktor yang di dalam misalnya menggunakan alat apa, jadi di dalam menjatuhkan putusan tentu berpodoman pada hukum acara berlaku sebelum itu berdasarkan pancasila, berdasarkan Undang-undang 1945 dan berdasarkan kekuasaan kehakiman No 48 tahun 2009 kemudian berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada. Mengenai besaran pemidanaan ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan misalnya faktor legal justice itu salah satu faktor tentang busaran pemidanaan legal justice, moral justice, social justice. Masalah legal justice tentang maksud dari pemidanaan apa sih tujuan menjatuhkan pidana, kemudian moral secara bagaimana ini moral dari nilai-nilai tindak pidana yang ada seperti apa, yang tadi misalnya orang menganiaya pukul
6
Hasil wawancara dengan Hakim Lely Triantini SH diolah Pada tanggal 24 maret 2015
11
dengan menikam beda, kemudian social justice maksudnya nanti ini akibat-akibat hukuman seperti apa, Hakim menjatuhkan pidana kira-kira apa nanti dampak sosialnya seperti apa, Miasalnya hakim jatuhkan pidana dengan orang menikam misalnya cuma 1 bulan atau 2 bulan nanti orang mau menikam, jadi banyak hal dan banyak faktor yang tentunya semua terangkum di legal justice, moral justice dan social justice. Di dalam ini ada faktor-faktor kecil aspek agama, aspek fisikologis, ada aspek pendidikan kadang-kadang mempengaruhi juga, misalnya sarjana hukum pukul orang dengan masyarakat biasa pukul orang tentu akan menjadi pertimbangan, misalnya sarjana hukum tau hukum pukul orang ini orang masyarakat bodoh mungkin di kampung pukul orang jadi tidak bisa dipersamakan, banyak hal dan banyak factor, yang pasti daftar dari penjatuhan pidana pancasila, undang-undang 1945, dan hukum acara serta hukum undang-undang yang berlaku.7 C. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan uraian diatas dibab-bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dasar pertimbangan Hakim Dalam memutus perkara, Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Meskipun dua perkara ini memuat jenis perkara yang sama, yaitu perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda untuk perkara ini. Bisa dalam menjatuhkan
hukuman tampaknya banyak terjadi pada waktu hakim
mengindentifikasi pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan. Hakim 7
Hasil wawancara dengan Hakim Juply sandria Pamairang SH, MH diolah Pada tanggal 24 Maret 2015
12
terjebak dalam pertimbangan-pertimbangan dalam hal perilaku terdakwa pada persidangan dibandingkan dengan waktu bersalah tidaknya pelaku. Pembuktian kasus lebih objektif sementara pertimbangan menjatuhkan hukuman kental dengan subjektivitas. Dan
dalam
menjatuhkan
putusan
melihat
hal-hal
dan
fakta-fakta
dipersidangan untuk mencapai tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dan melihat 3 (tiga) aspek legal, moral justice, dan social justice. Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu tetap berpedoman pada hukum acara pidana. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap anggota kepolisian dalm perkara putusan Nomor 83/Pid.B/2013/PN.LBT dan putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN.LBT dipertimbangan berdasarkan pertimabangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Dengan terpenuhi semua unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dengan terpenuhinya dalam kedua putusan hakim
tersebut,
maka
terdakwa
harus
mempertanggungjawabkan
perbuatannya, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari pada putusan Nomor 83/Pid.B/2013/PN.LBT
dan pada putusan Nomor
61/Pid.B/2014/PN.LBT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
13
Saran 1. Dalam mengangani kasus perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian di Pengadilan Limboto, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur, maka sebaiknya Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan dakwaan seberat-beratnya. 2. Dalam menjatuhkan pidana penjara Hakim dalam menangani tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian sebaiknya memberikan vonis selama-lamanya 7 tahun penjara, agar pelaku menjadi jera dan orang lain juga menjadi takut melakukan tindak pidana penganiayaan dengan tujuan daari pemidaan itu sendiri. 3. Hakim harus memiliki nilai moral hati nurani dalam melihat masalah, menyelesaikan masalah bukan
hanya menyelesaikan satu masalah tetapi
mampu menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang.
14
DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keploisian RI; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Sumber Wawancara Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Fransiskus A. Ruwe SH, MH Pada tanggal 20 maret 2015 Hakim Pengadilan Negeri Limoto, Juply Sandria Pamairang SH, MH Pada tanggal 24 maret 215 Hakim Pengadilan Negeri Limboto, Lely Triantini SH, Pada tanggal 24 maret 2015
15
