ANALISIS POTENSI DESA DALAM MENJALANKAN SISTEM PEMERINTAHAN DESAYANG BARU PASCA DITETAPKANNYA UU NO

eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (4), 2015: 1652-1665 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id © Copyright2015

ANALISIS POTENSI DESA DALAM MENJALANKAN SISTEM PEMERINTAHAN DESAYANG BARU PASCA DITETAPKANNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDIDI DESA LUNG ANAI KECAMATAN LOA KULUDAN DESA BUKIT PARIAMAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA) Suprayitno1 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di dua lokasi penelitian yaitu Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu dan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang ini yang bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu ; (1) Untuk mengetahui potensi desa dari Desa Lung Anai dan Desa Bukit Pariaman Kabupaten Kutai Kartanegara, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemanfaatan potensi desa di Desa Lung Anai dan Desa Bukit Pariaman dalam sistem pemerintahan desa lama (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dan (3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan estimasi serta peluang pendayagunaan potensi desa di Desa Lung Anai dan Bukit Pariaman pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Waktu penelitian dari tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yaitu suatu metode penelitian berlaku logika induktif (inductive process). Kategori muncul dari informan ketika penelitian sedang berlangsung (emerging design-categories identified during research process). Ditinjau dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu memiliki aspek sumberdaya atau potensi yang dimiliki oleh kedua tempat penelitian tersebut. Bahwa Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu memiliki potensi kebudayaan asli Dayak Kenyah. Sementara untuk Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang sangat besar memiliki potensi atau sumberdaya di bidang pertanian. Sehingga untuk Desa Lung Anai memiliki peluang yang sangat besar pada pengembangan kebudayaan asli yaitu kebudayaan Dayak Kenyah sehingga kedepannya Desa Lung Anai dapat menjadi destinasi Desa wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara untuk Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang sangat besar potensi pertaniannya sehingga kedepannya daerah tersebut dapat dijadikan sebagai lumbung pangan di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kelembagaan yang tersedia turut mendukung dalam pengembangan potensi di kedua Desa tersebut Kata Kunci : potensi desa, sistem pemerintahan desa, Kutai Kartanegara. 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

Analisis Potensi Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa (Suprayitno)

Pendahuluan Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, di Indonesia terdiri atas beberapa wilayah pemerintahan, seperti wilayah pemerintahan Provinsi yang di dalamnya terdapat wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota. Selanjutnya di dalam pemerintahan Kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan.Selanjutnya di dalam pemerintahan Kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan.Dengan demikian, Desa dan Kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda. Desa yang selalu menampilkan wajah yang begitu beragam dan penuh dengan sejuta tantangan serta problematika di dalamnya.Desa sebagai lembaga pemerintahan, berperan sebagai ujung tombak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan yang stabil dan dinamis. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dinamika pembenahan tentang desa dan pemerintahan desa masih belum berakhir di tahun 2004 desa kembali mendapatkan pembenahan dengan mengeluarkan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selanjutnya di tahun 2014 lalu, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan pada dinamika perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengenai analisis potensi desa dalam menjalankan sistem pemerintahan desa yang baru pasca ditetapkannya Undang-Undang tentang desa, yakni No.6 Tahun 2014.Didua lokasi penelitian desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu dan desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Disini kedudukan serta status kedua desa tersebut berbeda, dimana desa Lung Anai merupakan desa adat yang bersifat homegenitas mayoritas penduduknya adalah suku dayak kenyah. Sementara Desa Bukit Pariaman merupakan desa administratif yang terbentuk dari adanya program transmigrasi pemerintah pada tahun 1980-an. Penelitian ini akan memberikan bandingan terhadap pemanfaatan potensi yang terkandung oleh masing-masing desa tersebut menurut Undang-Undang terdahulu (UU No.32/2004) dengan Undang-Undang terbaru (UU No.6/2014). Kita ketahui bersama bahwa penetapatan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ini baru saja dikeluarkan oleh pemerintah. Potensi-potensi yang ada 1653

eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015: 1652-1665

di desa tersebut juga banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan desa, baik sebagai subsistem pemerintahan maupun sebagai subsistem sosial.Kejelian pemerintah dalam implementasi setiap kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, untuk itu proses pertumbuhan dan perkembangan dapat terarah termasuk aktualisasi nilai-nilai lokal tidak dapat dimaksudkan untuk mengembalikan desa ke zaman lama, melainkan hendak dijadikan sebagai koridor dalam proses transformasi dan pembenahan, agar jalan yang ditempuh tidak destruktif, melainkan tetap mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Kerangka Dasar Teori Potensi Desa Menurut Soekidjo (2009:1) yang menjelaskan bahwa pembangunan suatu bangsa memerlukan dua aset utama atau “daya” yang disebut sumber daya (resources), yakni sumber daya alam (natural resources) dan sumber daya manusia (human resources). Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan bangsa atau wilayah.Tetapi apabila dipertanyakan sumber daya mana yang lebih penting diantara kedua sumber daya tersebut, maka jelaslah sumber daya manusia jauh lebih penting.Dari segi peristilahan, kata potensi berasal dari bahasa Inggris to potent yang berarti keras atau kuat. Pengertian lain kurang lebih semakna, kata potensial mengandung arti kekuatan, kemampuan, dan daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi masih belum optimal. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town”.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Soemardjan, 2000).Selanjutnya secara etimologi bahwa kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut A.Rahman.H.I (2011:3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan kumpulan dari desa-desa, dan desa adalah subsistem dari kecamatan, dan kecamatan merupakan subsistem pemerintahan yang ada diwilayah kabupaten, sedangkan Kabupaten merupakan subsistem dari wilayah provinsi, dan provinsi merupakan subsistem dari pemerintahan negara Indonesia. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa definisi tentang potensi desa adalah kemampuan, kekuatan atau sumber daya (fisik dan non fisik) yang dimiliki oleh suatu daerah namun belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal yang terbingkai dalam suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada adat istiadat dan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat serta mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, selanjutnya secara

1654


administratif berada di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Pemerintahan Desa Sistem pemerintahan desa adalah unit pemerintahan terbawah yang memiliki otonomi asli, hak dan kewenangan desa bukan berasal dari pemberian unit pemerintahan yang lebih tinggi. Hak dan wewenang tersebut lahir dari proses politik, sosial dan budaya antar penghuni unit wilayah tersebut maupun hasil interaksinya dengan unit pemerintahan lainnya. Dalam pandangan yang ekstrim otonomi asli yang dilekatkan pada desa membuatnya memiliki kuasa untuk lahir dan mati menurut kehendaknya.Pandangan ini berasal dari pemikiran yang menganggap otonomi asli sebagai hak azasi/natuurrecht (Soetardjo, 1984:283).Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi sistem pemerintahan desa lama dan sistem pemerintahan desa baru. Sistem pemerintahan desa lama adalah pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU No.32/2004 dan secara lebih lanjut dijelaskan dalam PP No.75 Tahun 2005 tentang desa. Sistem pemerintahan desa lama dimana kondisi pemerintahan desa menurut UU No.32/2004 adalah penyeragaman terhadap desa yang dilakukan oleh pemerintah melalui sistem pengawasan, pengaturan dan pengendalian sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan diberbagai sendi kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, dan politik). Selanjutnya tentang sistem pemerintahan desa baru adalah suatu kebulatan atau keseluruhanan proses kegiatan ataupun pola pengaturan hubungan antar lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan lainnya. Pemerintahan terendah atau dengan kata lain sistem pemerintahan desa adalah subsistem pemerintahan suatu negara. Kegiatan tersebut berupa proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Potensi Desa dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa yang Baru Potensi desa adalah kemampuan, kekuatan atau sumber daya (fisik dan non fisik) yang dimiliki oleh suatu daerah namun belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal yang terbingkai dalam suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada adat istiadat dan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat serta mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, selanjutnya

1655


secara administratif berada di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan desa yang baru adalah suatu kebulatan atau keseluruhanan proses kegiatan atau pola pengaturan hubungan antar lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan lainnya. Pemerintahan terendah atau dengan kata lain sistem pemerintahan desa adalah sub-sistem pemerintahan suatu negara. Kegiatan tersebut berupa proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Potensi desa dalam menjalankan sistem pemerintahan desa yang baru adalah suatu kesatuan pemerintahan desa yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi desa (fisik dan non-fisik) dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak adat istiadat (tradisional) yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yakni menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam proses penelitian berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik pruposive sampling,yakni pemilihan teknik purposive sampling atau yang disebut sebagai judgment sampling, merupakan pemilihan siapa subyek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.Karena itu, dalam menentukan subyek atau orang-orang terpilih harus sesuai dan membidangi. Metodologi kualitatif berlaku logika induktif (inductive process).Kategori muncul dari informan ketika penelitian sedang berlangsung (emerging designcategories identified during research process), bukan diidentifikasi oleh peneliti sebelum penelitian. Munculnya kategori ini memberi pengayaan informasi fenomena (patterns , theories developed for understanding). Pertanyaan tentang keakuratan informasi mungkin tidak muncul dalam penelitian, atau jika muncul peneliti akan berbicara tentang langkah-langkah pembuktian informasi dengan informan atau “triagulating” antara sumber-sumber informasi yang berbeda, untuk menyebutkan beberapa teknik yang ada (accurate and realible though verification). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana potensi desa, pemanfaatan potensi desa, peluang pendayagunaan serta estimasi potensi desa pasca ditetapkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dikedua lokasi penelitian, yaitu Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu dan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. 1656


Data primier adalah data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti.seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam penelitian ini, penulis mengunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informasi yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (library research), Penelitian Lapangan (field work research), Observasi, Wawancara, Dokumen Dokumen. Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Potensi Desa Berdasarkan pada focus penelitian yang telah tersusun, maka diperoleh suatu hasil penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

No 1.

2.

Tabel 1 : Perbandingan Potensi Desa (Fisik/Non Fisik) Desa Lung Anai dengan Desa Bukit Pariaman. Uraian Potensi Desa Lung Anai Bukit Pariaman Potensi Sumberdaya Fisik Alam a) Pertanian Padi gunung, sawit Padi sawah, Kopi, dan dan karet. Kelapa, Pisang. Perkebuna n b) Peternakan Babi, Ayam Sapi, Kambing, Ayam, kampung. Unggas. c) Embung Tidak ada Tidak ada Desa d) Hutan Tidak ada Tidak ada Desa e) Sumberday Aliran Sungai, dan Aliran Sungai, a Air Sumber mata air Sumur/Bor, PDAM. pegunungan Potensi Sumberdaya Non Manusia Fisik a. Aparatur Pola Minimal, Pola Maksimal, Desa Tidak adanya Kaur Adanya Kaur Trantib. Trantib. b. Lembaga Belum Ada Sudah Ada BUMDes. Masyarakat BUMDes. Desa 1657


c. d. e. f. g.

Budaya Pendidikan Pasar Desa Asset Desa Keuangan Desa

Dayak Kenyah Cukup Baik Tidak Ada Ada ADD, Dana Forum, CSR

Jawa Baik Ada Ada ADD, CSR.

Tabel di atas menjelaskan bahwa kedua desa, Desa Lung Anai dan Desa Bukit Pariaman memiliki potensi fisik/non fisik.Masing-masing potensi tersebut terdapat keunggulan dan kelemahannya.Desa Lung Anai unggul dalam potensi sumberdaya manusia dibidang kebudayaan namun lemah dalam potensi sumberdaya alam seperti bidang pertanian dan peternakan.Sementara Desa Bukit Pariaman unggul pada potensi sumberdaya alamnya seperti bidang pertanian dan peternakan namun lemah pada potensi sumberdaya manusia seperti bidang kebudayaan.Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pola serta kebiasaan kehidupan masyarakat di kedua Desa tersebut.

No

1.

1658

Tabel 2: Perbandingan Pemanfaatan Potensi Desa (Fisik/Non Fisik) Desa Lung Anai dengan Desa Bukit Pariaman. Uraian Potensi Desa Lung Anai Bukit Pariaman Potensi Sumberdaya Alam Fisik a. Pertanian dan 1. Sistem Rotasi 1.Sistem menetap, Perkebunan (berpindah) dengan pola tanam dengan pola jajar legowo alamiah nya. dipengaruhi 2. Biaya yang di banyak bahan perlukan tidak kimia. banyak 2.Biaya yang di (mahal). butuhkan sangat 3. Hasil yang di mahal. dapat sedikit 3.Hasil yang sekitar 100 diperoleh kaleng dalam berlimpah, sekitar satu kali 5 ton padi dalam dengan satu kali musim rentang waktu tanam dengan satu kali rentang waktu 2-3 musim tanam kali tanam dalam dalam satu satu tahun. tahun. b. Peternakan Hanya 2 jenis Banyak jenis hewan


c. Embung Desa

d. Hutan Desa e. Sumberdaya Air

2.

Potensia. Sumberdaya Non Manusia Fisik a. Aparatur Desa b. Lembaga Masyarakat Desa c. Budaya d. Pendidikan e. Pasar Desa

hewan ternak yang dibudidaya. Sehingga hanya sebagai kegiatan sampingan saja. Masyarakat belum memiliki keahlian dalam beternak hewan sehingga belum optimal. Tidak ada program perencanaan. Tidak ada Sumber yang berlimpah namun tidak ada BUMDes yang menangani sumberdaya air.

yang dibudidayakan namun masih belum optimal.

Belum optimal dan maksimal. Bersifat Insedental, Sporadis dan variatif Sangat Baik. Baik Tidak ada

Belum Optimal dan maksimal Bersifat Insedental, Sporadis, dan variatif.

f. Asset Desa

Ada, namun sangat minim.

g. Keuangan Desa

ADD: Rp.1,5 M

Sudah ada program, namun belum terlaksana. Tidak ada Di tangani oleh BUMDes, namun masih dalam perencanaan yang akan diatur dalam Perdes.

Kurang Baik Ada sebagai perdagangan Berlimpah namun belum termanfaatkan secara baik. ADD: Rp.2,6 M

Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa pemanfaatan potensi desa baik secara fisik dan non fisik di Desa Lung Anai dan Desa Bukit Pariaman memiliki karakteristik yang berbeda.Desa Lung Anai dalam pemanfaatan Sumberdaya alam yang bergerak pada pertanian dengan tidak banyak menggunakan teknologi 1659


modern serta bahan kimia. Begitu pula dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yang lain masih bersifat tradisional. Sementara untuk pemanfaatan potensi desa, di Desa Bukit Pariaman lebih bersifat moderinisasi penggunaan teknologi dibidang pertanian sudah merata dan juga di pengaruhi oleh penggunaan bahan-bahan kimia.Sementara untuk pemanfaatan potensi/sumberdaya dibidang lainnya seperti sumberdaya manusia lebih mengarah pada kegiatan perdagangan dan jasa.Untuk kebudayaan cenderung melemah dan kurang. Tabel 3: Perbandingan Peluang Pendayagunaan Serta Estimasi Potensi Desa (Fisik/Non Fisik) Desa Lung Anai Dengan Desa Bukit Pariaman dalam sistem pemerintahan baru/UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa N o

1.

Potensi

1660

Estimasi Lung Anai

Bukit Pariaman

Fisik/SDA a.Pertanian

Besar

Besar

b.Perkebunan

Besar

Besar

c.Peternakan

Kecil

Besar

d.Embung Desa e.Hutan Desa

Tidak ada Tidak ada Besar

Sedang Tidak ada Besar

Tidak ada

Kecil

Besar

Pelayanan desa relative biasa saja

f. Sumberdaya Air

2.

Peluang Pendayagunaan Lung Bukit Anai Pariama n

Non Fisik/ SDM a.Aparatur Desa

Kehidupan petani biasa saja/Stagnan Peningkatan penghasilan petani kebun Kehidupan penduduk relative biasa saja. Tidak ada

Peningkatan penghasilan petani semakin tinggi. Peningkatan penghasilan petani kebun Sumber tambahan penghasilan warga desa. Persediaan air semakin bertambah. Tidak ada

Kondisi desa Bakal dijadikan masih sebagai pendapatan relative biasa asli desa. saja

Pelayanan prima.


b.Lembaga Masyarakat

Kecil

Besar

c.Budaya

Besar

Kecil

d.Pendidikan

Besar

Besar

e.Kesehatan

Besar

Besar

f. Sarana dan Prasarana

Sedikit

Besar

g.Keuangan Desa

Besar

Besar

Akan menjadi desa yang mandiri. Desa Budaya dan desa administrasi Berbasis Pendidikan kebudayaan asli (kearifan local) Angka harapan hidup membaik. Tidak adanya aktifitas pasar desa. Belum ada tambahan pendapatan asli desa

Akan terbentuk menjadi sebuah pusat kecamatan. Desa Administrasi

Desa memiliki kualitas pendidikan yang baik.

Tidak ada kasus balita gizi buruk.

Adanya sarana pasar desa.

Belum ada tambahan pendapatan asli desa

Terlihat dari tabel di atas bahwa peluang pendayagunaan serta estimasi potensi atau sumberdaya desa baik secara fisik maupun non fisik di kedua desa begitu bervariasi.Keunggulan dan kekurangan potensi desa di masing-masing desa tentu bukanlah menjadi acuan desa mana yang menjadi lebih unggul. Dengan adanya persamaan dan perbedaan dari kedua lokasi tersebut, namun tetap memiliki muara yang sama yaitu peluang pendayagunaan serta estimasi sumberdaya atau potensi desa baik di Desa Lung Anai maupun Desa Bukit Pariaman yang cukup tinggi. Maka berdasarkan pada hal tersebut, jika sistem pemerintahan desa baru di jalankan secara penuh dan lurus.Kedepannya kedua desa ini memiliki tingkat kemandirian dan kemajuan desa yang pesat.Sehingga kedua desa ini mampu untuk menjadi desa yang mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desanya. Harapan tersebut akan terwujud apabila semua elemen masyarakat dan pemerintahan terkait saling bekerja sama satu tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa serta bagi pemerintahan desa membuka ruang transparansi akan pelaksanaan pemerintahan desa setempat.

1661


Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diperoleh maka penulis dapat menyimpulkan dengan melihat beberapa indikator-indikator focus pada penelitian yang ada sebagai berikut: 1. Potensi desa yang ada di Desa Lung Anai dan Desa Bukit Pariaman Kabupaten Kutai Kartanegara baik potensi secara fisik maupun potensi non fisik meliputi Potensi Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Kelembagaan, Sumberdaya Keuangan dan Sumberdaya Sarana dan Prasarana. Kedua wilayah memiliki potensi keunggulan dan kekurangannya, dimana Desa Lung Anai lebih unggul pada potensi kebudayaannya dan kurang pada potensi pertaniannya sementara Desa Bukit Pariaman lebih unggul pada bidang potensi pertaniannya dan memiliki kekurangan pada potensi kebudayaannya. 2. Pemanfaatan potensi desa baik secara fisik dan non fisik di Desa Lung Anai dan Desa Bukit Pariaman memiliki karakteristik yang berbeda. Desa Lung Anai dalam pemanfaatan Sumberdaya alam tidak banyak bergerak pada pertanian yang menggunakan teknologi modern. Begitu pula dalam pemanfaatan sumbersumber yang lain masih bersifat tradisional. Sementara untuk pemanfaatan potensi desa, di Desa Bukit Pariaman lebih bersifat moderinisasi dalam penggunaan teknologi pertanian, sementara untuk pemanfaatan potensi di bidang yang lainnya mengarah pada kegiatan perdagangan dan jasa. 3. Peluang pendayagunaan serta estimasi potensi atau sumberdaya desa baik secara fisik maupun non fisik di kedua desa begitu bervariasi. Keunggulan dan kekurangan potensi desa di masing-masing desa tentu bukanlah menjadi acuan desa mana yang menjadi lebih unggul. Dengan adanya persamaan dan perbedaan dari kedua lokasi tersebut, namun tetap memiliki muara yang sama yaitu peluang pendayagunaan serta estimasi sumberdaya atau potensi desa baik di Desa Lung Anai maupun Desa Bukit Pariaman yang sama yaitu cukup tinggi. Maka berdasarkan pada hal tersebut, jika sistem pemerintahan desa baru di jalankan secara penuh.Kedepannya kedua desa ini memiliki tingkat kemandirian dan kemajuan desa yang pesat. Sehingga kedua desa ini mampu untuk menjadi desa yang mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desanya. Saran Dengan melihat kesimpulan di atas penulis menyadari betul bahwa dalam setiap penyusunan tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi penyampaian maupun penggunaan kalimat didalamnya. Untuk itu penulis juga memberikan saran serta rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain: 1. Untuk kedua Desa tersebut baik Desa Lung Anai dan Desa Bukit Pariaman. Khususnya untuk masing-masing pemerintahan desa yang ada, diharapkan kedepannya agar membuat Perdes perlindungan dan penguatan akan potensi yang ada di masing-masing desa tersebut. Sementara terkait keunggulan potensi 1662


yang dimiliki diharapkan seluruh lapisan elemen masyarakat desa bisa bergerak secara aktif dan bersama-sama dalam pengembangan potensi yang menjadi unggulan tersebut. 2. Dengan karakteristik pemanfaatan potensi desa di kedua desa yang berbeda. Diharapkan kedepannya agar pemerintah yang bersangkutan dapat memberikan pelatihan-pelatihan pengembangan atau pemanfaatan akan potensi desa kepada masyarakat desa secara intensif dan berkelanjutan. Agar masyarakat memiliki peningkatan skill kemampuan yang lebih dalam memanfaatkan potensi desa yang ada secara optimal. 3. Dengan peluang pendayagunaan serta estimasi potensi desa, meliputi potensi fisik maupun non fisik. Dengan memiliki peluang pendayagunaan potensi yang besar diharapkan kedua desa tersebut memiliki muara yang sama yaitu mampu menjadi desa yang mandiri. Didukung dengan peranan pemerintahan desa secara penuh. Daftar Pustaka _____,2005. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI. _____.2014.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bandung: Citra Umbara. _____.2014.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Jendral DRR RI _____.2004.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI _____.2005.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. _____.2013.Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan PerProvinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan Seluruh Indonesia. Jakarta: Kemendagri. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rhineka Cipta Azman, Nur.dkk. 2013. Kamus Standart Bahasa Indonesia. Bandung: Fokus Media. Bintarto, R. 1968. Buku Penuntun Geografi Sosial. Yogyakarta: UP Spring. Beratha, I. Nyoman. 1982. Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. Creswell, John. 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approach. Oslo: Sage publication. Dolfsma, W and Verburg, R. 2005. Bridging Structure and Agency: Processes of Institutional Change. ERIM Report Series Research in Management. Rotterdam: Erasmus University. Eko, Sutoro. 2006. Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Depdagri. 1663


Eko, Sutoro. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Australian Comunity Development and Civil Society Strengthening Schem (ACCESS). Hadi Dharmawan, Arya. 2006. Pembaruan Tata-Pemerintahan Desa Berbasiskan Lokalitas dan Kemitraan. Jakarta: PSP3IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. J. Moleong, Lexy. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Jatiman, Sardjono. 1995. Dari Kampung Menjadi Desa. Jakarta: Desertasi Pasca Sarjana UI. Kantaprawira, Rustandi. 2002. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Karthohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. Desa. Jakarta: Balai Pustaka. Miles,M.B. dan A.M.Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif.Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI Press. N. Daldjoeni. A. Suyitno. 2004. Pedesaan, Lingkungan, dan Pembangunan. Bandung: PT. Alumni. Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga. Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Pratikno.2000. Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa. Yogyakarta: Lappera. Rahman, A.2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rachbini J, Didik. 2001. Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi. Jakarta: Grasindo Riduan.2012. Pengantar Statistika Sosial. Bandung: Alfabeta. Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian sosial. Bandung: Refika Aditama. Susmayanti, Riana. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah dan Sistem Pemerintahan Desa. Fakultas Hukum. Malang: Universitas Brawijaya. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Suhartono. 2001. Politik Lokal, Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Suryaningrat, Bayu. 1980. Desa dan Kelurahan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979. Jakarta: Suryaningrat, Bayu. 1992. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta: Rineka Cipta. Soemardjan, Selo. 2000. Pemerintahan Desa. Jakarta: Balitbang Depdagri. Unang, Soenardjo. 1984. Tinjauan Singkat: Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Tarsito. Widjaja, HAW. 2002. Pemerintahan Desa dan Manajemen Administrasi Desa.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Widjaja, H.A.W. 2003.Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 1664


Zakaria, Yando. 2014. Peluang dan Tantangan Optimalisasi Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahan Seminar. Bogor. Sumber Internet. http://milalayusifa.blogspot.com/2012/05/sistem-pemerintahan-desa-kelurahandan.html http://www.slideshare.net/septianraha/struktur-pemerintahan-daerah-menurutundang. http://kopite-geografi.blogspot.com/2012/12/potensi-desa-danperkembangannya.html http://mustikajikebumen.blogspot.com/2014/01/uu-desa-gelombang-perubahanmenuju_15.html

1665

ANALISIS POTENSI DESA DALAM MENJALANKAN SISTEM PEMERINTAHAN DESAYANG BARU PASCA DITETAPKANNYA UU NO

Recommend Documents