Volume 4, No. 7, Juni 2011
ISSN: 1979–0899X
Analisis Pola Pemberian Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik di Kota Palembang Oleh: Ong Berlian Abstract This research aims to determine how to control political party in using financial aid by National Unity of Politics and Public Protection (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat) Palembang. This research was the type of applied research. The research included in descriptive study. This study focuses on the pattern of financial aid for the development of political parties by BKBPPM Palembang. Type of data used in this study was qualitative data. Data was collected by direct interviews and literature study. Analysis conducted through three steps; there were data reduction, data display, and conclusion drawing / verification. The result showed that the financial aid makes political party activity was better, it was not all usage of political party finance for service become more efficient and not all usage of the equipment, facilities and infrastructure to be more durable, it depended on the awareness and responsibility of each political party committee. The usage of financial aid a political party das not fulfill based on the rules, this was caused by there was still a political party that had not tried to understand and apply the applicable rules. Keywords: Political parties, financial aid, the responsibility
Pendahuluan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberian bantuan keuangan partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Tentunya bantuan keuangan untuk partai politik tidak serta-merta diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku; seperti, Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik, Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik, Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Aturan Penggunaan
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka Palembang
33
Ong Berlian; 33 - 39
Volume 4, No. 7, Juni 2011
ISSN: 1979–0899X
Bantuan Keuangan Partai Politik, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Saat ini, khususnya di Kota Palembang masih ada partai politik yang melanggar ketentuan mengenai bantuan keuangan untuk partai politik yang diberikan oleh pemerintah yaitu seperti masih kurang tepat/tidak sesuainya penggunaan dana bantuan keuangan partai politik oleh partai politik yang mendapat bantuan keuangan dan tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mengakibatkan partai politik tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai pembinaan partai politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang, khususnya mengenai pembinaan dalam penggunaan bantuan keuangan untuk partai politik dalam kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan penggunaan bantuan keuangan partai politik oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan. Metode Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan. Tingkat eksplanasi untuk penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri (Sugiyono, 2006:6). Bila dilihat dari jenis data dan teknik analisis yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data dan teknik analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2006:7). Fokus penelitian ini adalah bagaimana pola pembinaan bantuan keuangan bagi partai politik oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kota Palembang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3). Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan selama dilapangan menggunakan model Miles and Huberman (dalam Sugiono, 2005:91) meliputi tiga tahapan aktivitas, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil Penelitian dan Pembahasan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009. peraturan ini menjelasakan bahwa bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada partai politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum (pemilu). Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah atau Daerah. Berdasarkan daftar perhitungan bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Palembang Tahun 2009-2014, bantuan persuara untuk partai politik yang mendapat kursi di 34
Ong Berlian; 33 - 39
Volume 4, No. 7, Juni 2011
ISSN: 1979–0899X
DPRD Kota Palembang, hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009-2014 adalah sebesar Rp 1.681,3,yang diberikan per triwulan. Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa bantuan keuangan partai politik ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum atau kursi yang diperoleh di DPRD Kota Palembang. Bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Palembang Tahun 2009-2014, untuk hasil Pemilu Legislatif tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.681,3,- yang diberikan pertriwulan. Tujuan dari pemberian bantuan keuangan bagi partai politik adalah sebagai penunjang kegiatan parpol. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan pada setiap tahun anggaran, kegunaannya ialah untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik. Secara rinci manfaat pemberian bantuan dana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Kegiatan Partai Politik diharapkan lebih baik Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pemberian bantuan keuangan partai politik adalah sebagai penunjang kegiatan parpol, yaitu untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai Politik yang diberikan bantuan keuangan tersebut menggunakan bantuan tersebut untuk membantu pembiayaan kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik. Jadi, dengan adanya bantuan keuangan untuk partai politik tersebut untuk membantu pembiayaan kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik, berarti kegiatan partai politik dapat menjadi lebih baik. Hemat dalam Pengunaan Keuangan oleh Partai Politik untuk Jasa Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengajuan, Peyerahan, dan Laporan Pengunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politk, khususnya pada Lampiran III, maka pengunaan bantuan keuangan partai politik untuk jasa yaitu honorarium, uang lembur, administrasi umum, langganan daya dan jasa, pos dan giro, dan biaya perjalanan. Mengenai pengunaan keuangan oleh Partai Politik untuk jasa yaitu tidak semua pengunaan keuangan oleh Partai Politik untuk jasa menjadi lebih hemat, hal tersebut dikarenakan masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, masih perlu terus dilakukan pembinaan penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk jasa, oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang. Pengunaan Peralatan, Sarana dan Prasarana oleh Partai Politik lebih Tahan Lama Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengajuan, Peyerahan, dan Laporan Pengunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politk, khususnya pada Lampiran III, maka pengunaan bantuan keuangan partai politik 35
Ong Berlian; 33 - 39
Volume 4, No. 7, Juni 2011
ISSN: 1979–0899X
untuk penggunaan peralatan, sarana dan prasarana yaitu komputer mesin tik dan maubiler kantor. Mengenai pengunaan keuangan oleh Partai Politik untuk penggunaan peralatan, sarana dan prasarana yaitu tidak semua penggunaan peralatan, sarana dan prasarana menjadi lebih tahan lama, hal tersebut dikarenakan tergantung atas kesadaran dan tanggung jawab masingmasing pengurus parpol. Oleh karena itu, masih perlu terus dilakukan pembinaan penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk penggunaan peralatan, sarana dan prasarana, oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang. Meminimalisir Kesalahan Penggunaan Keuangan oleh Partai Politik Kesalahan penggunaan keuangan oleh artai politik yang dimaksud adalah penggunaan bantuan keuangan untuk partai politk yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengajuan, Peyerahan, dan Laporan Pengunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politk, khususnya pada Lampiran III, dimana pengunaan bantuan keuangan partai politik digunakan untuk hal-hal yaitu: honorarium, uang lembur, administrasi umum, langganan daya dan jasa, pos dan giro, pemeliharaan gedung, pemeliharaan data dan arsip, biaya perjalanan, komputer, mesin tik, dan mebeuler kantor. Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa kesalahan penggunaan keuangan oleh partai politik yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengajuan, Peyerahan, dan Laporan Pengunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politk, khususnya pada Lampiran III, yaitu pengunaan bantuan keuangan partai politik belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan masih ada partai politik yang belum berupaya memahami dan menerapkan aturan yang berlaku tersebut. Tanggung Jawab Partai Politik dalam Pengunaan Keuangan diharapkan lebih besar Laporan pertanggungjawaban sangatlah penting, hal tersebut dikarenakan apabila tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dapat mengakibatkan partai politik dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masih ada partai politik yang mendapat bantuan keuangan namun masih terlambat memberikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan pengeluaran keuangan partai politik tersebut. Apabila terjadi demikian maka diberikan himbauan tertulis, dan bisa pula dengan penundaan pemberian bantuan keuangan pada triwulan berikutnya. Biaya yang dikeluarkan Partai Politik diharapkan lebih rendah Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa antara pemberian bantuan keuangan dan pengeluaran oleh partai politik yaitu selalu sama antara jumlah dana yang diterima dengan diterima dengan pengeluaran, bahkan ada partai politik yang mengeluarkan dana melebihi dari 36
Ong Berlian; 33 - 39
Volume 4, No. 7, Juni 2011
ISSN: 1979–0899X
bantuan dana tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan partai politik masih belum lebih rendah dibandingkan dengan jumlah bantuan keuangn yang diberikan. A. Kelangsungan Partai Politik Diharapkan Lebih Terjamin Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik ada yang telah mencukupi, namun ada pula partai politik yang belum dapat mencukupi pembiayaan kegiatan partai politik. hal ini sangat tergantung dari jumlah alokasi dana yang diberikan yang didasarkan pada jumlah perolehan suara/kursi yang diperoleh di DPRD Kota Palembang. Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tujuan dari pemberian bantuan keuangan partai politik adalah sebagai penunjang kegiatan parpol, yaitu untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai politik yang diberikan bantuan keuangan tersebut menggunakan bantuan tersebut untuk membantu pembiayaan kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik. Jadi, dengan adanya bantuan keuangan untuk partai politik tersebut untuk membantu pembiayaan kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik, berarti kegiatan partai politik dapat menjadi lebih baik. Pengunaan keuangan oleh partai politik untuk jasa yaitu tidak semua pengunaan keuangan oleh Partai Politik untuk jasa menjadi lebih hemat, hal tersebut dikarenakan masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, masih perlu terus dilakukan pembinaan penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk jasa, oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang. Pengunaan keuangan oleh partai politik untuk penggunaan peralatan, sarana dan prasarana yaitu tidak semua penggunaan peralatan, sarana dan prasarana menjadi lebih tahan lama, hal tersebut dikarenakan tergantung atas kesadaran dan tanggung jawab masing-masing pengurus parpol. Oleh karena itu, masih perlu terus dilakukan pembinaan penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk penggunaan peralatan, sarana dan prasarana, oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang. Kesalahan penggunaan keuangan oleh partai politik yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengajuan, Peyerahan, dan Laporan Pengunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politk, yaitu pengunaan bantuan keuangan partai politik belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan masih ada partai politik yang belum berupaya memahami dan menerapkan aturan yang berlaku tersebut. Masih ada partai politik yang mendapat bantuan keuangan namun masih terlambat memberikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan pengeluaran keuangan partai politik tersebut. Apabila terjadi demikian maka diberikan himbauan tertulis, dan bisa pula dengan penundaan pemberian bantuan keuangan pada triwulan berikutnya. Selain itu, antara pemberian bantuan keuangan dan pengeluaran oleh partai politik yaitu selalu sama antara jumlah dana yang diterima dengan diterima dengan pengeluaran, bahkan ada partai politik yang mengeluarkan dana melebihi dari bantuan dana tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan partai politik masih belum lebih rendah dibandingkan dengan jumlah bantuan keuangn yang diberikan. 37
Ong Berlian; 33 - 39
Volume 4, No. 7, Juni 2011
ISSN: 1979–0899X
Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik ada yang telah mencukupi, namun ada pula partai politik yang belum dapat mencukupi pembiayaan kegiatan partai politik. hal ini sangat tergantung dari jumlah alokasi dana yang diberikan yang didasarkan pada jumlah perolehan suara/kursi yang diperoleh di DPRD Kota Palembang. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulan bahwa dengan adanya bantuan keuangan kegiatan partai politik dapat menjadi lebih baik; tidak semua pengunaan keuangan oleh Partai Politik untuk jasa menjadi lebih hemat, hal tersebut dikarenakan masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab; tidak semua penggunaan peralatan, sarana dan prasarana menjadi lebih tahan lama, hal tersebut dikarenakan tergantung atas kesadaran dan tanggung jawab masingmasing pengurus parpol; pengunaan bantuan keuangan partai politik belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dikarenakan masih ada partai politik yang belum berupaya memahami dan menerapkan aturan yang berlaku tersebut. Masih ada partai politik yang mendapat bantuan keuangan namun masih terlambat memberikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik setiap tahunnya, hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan pengeluaran keuangan partai politik tersebut; biaya yang dikeluarkan partai politik masih belum lebih rendah dibandingkan dengan jumlah bantuan keuangn yang diberikan; dan antuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik ada yang telah mencukupi, namun ada pula partai politik yang belum dapat mencukupi pembiayaan kegiatan partai politik, hal ini sangat tergantung dari jumlah alokasi dana yang diberikan yang didasarkan pada jumlah perolehan suara/kursi yang diperoleh di DPRD Kota Palembang.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. Yogyakarta: Rineka Cipta Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia Miles B., Mathew, dan Huberman, A., Michall. 1992. Analisa Data Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosadakarya
38
Ong Berlian; 33 - 39
Volume 4, No. 7, Juni 2011
ISSN: 1979–0899X
Nasir, M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Nawawi, Hadari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Nitisemito, Alex. 2001. Manajeman Personalia. Jakarta: Rineka Cipta Singarimbun, Masri. 2006. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. Strauss, Anselm and Juliet Corbin. 1997. Basic of Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques. Alih Bahasa Djunaidi Ghony. Surabaya: Bina Ilmu Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Peraturan: Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik.
39
Ong Berlian; 33 - 39
