Analisis Perkembangan Sektor Riil dan Sektor Keuangan

Analisis Perkembangan Sektor Riil dan Sektor Keuangan 3.1. Sektor Riil 3.1.1. Perkembangan Investasi Swasta dan Publik Perkembangan investasi di Kabupaten Bima lebih didominasi investasi publik baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat umum. Sementara investasi yang dilakukan oleh swasta atau pengusaha lokal cukup besar dalam bentuk peningkatan kapaistas usaha dengan memanfaatkan modal perbankan. Sementara investasi yang bersumber dari swasta luar daerah masih cukup besar, meskipun beberapa investor dibidang pertambangan sudah lama memiliki izin usaha dalam bentuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik eksplorasi maupunpun operasi produksi. Namun dalam pelaksanaan eksplorasi dan operasi produksi menghadapi resistensi dan tekanan masyarakat, LSM, kalangan mahasiswa terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Lambu terkait adanya kegiatan eksplorasi bahan galian emas PT. Sumber Mineral Nusantara yang berujung pada tindakan anarkisme pembakaran kantor Camat Lambu dan pembakaran Kantor Bupati Bima. Terkait tindakan anarkisme tersebut Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dengan mencabut secara permanen IUP Eksplorasi PT.Sumber Mineral Nusantara tersebut. Pemilik Izin Usaha Pertambangan seperti PT. Indomining Karya Buana dan Jagad Mahesa Karya sampai saat ini belum melaksanakan kegiatan operasi produksi sesuai dengan IUP yang diberikan. Beberapa investor di bidang pertambangan yang menguasai beberapa Izin Usaha Pertambangan untuk mineral emas maupun mangan di beberapa kecamatan juga menghadapi persoalan yang sama, terkait dengan isu masalah lingkungan yang menimbulkan resistensi dari masyarakat yang diperkirakan terkena

dampak.

Terjadinya

penolakan

masyarakat

terhadap

kegiatan

Analisis dan Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bima, 2011-2012 -26-

pertambangan di Kabupaten Bima sepanjang tahun 2011, berdampak pada investasi tidak dapat berjalan mulus. Upaya pemerintah untuk menarik investor tidak henti-hentinya dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menjadi komitmen bersama guna memperluas lapangan kerja, mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Namun demikian, berdasarkan profil para calon investor tampaknya hanya sedikit investor yang benar- benar serius untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bima. Isu utama investasi di Kabupaten Bima adalah masih terbatasnya investor skala menengah dan besar yang melakukan investasi langsung (direct investment) yang dapat menjadi lokomotif pertumbuhan khususnya pada sektor industri. Kabupaten Bima belum memiliki pabrik yang menampung tenaga kerja skala besar. Demikian pula halnya di bidang pariwisata sampai saat ini belum ada investor yang menggarap bidang ini baik dari investor lokal maupun dari luar daerah. 3.1.2. Perkembangan Industri, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah, dan Sektor Informal a. Industri dan Perdagangan Salah

satu

yang

menentukan

pertumbuhan

ekonomi

adalah

berkembangnya sektor riil yang terkait langsung dengan produksi barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat yang ikut mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Bentuk usaha secara hukum ada yang bersifat perorangan, firma, CV, PT dan lainnya. Di samping itu ada juga Koperasi dan BUMD. Klasifikasi usaha berdasarkan pelaku meliputi tiga jenis yaitu, perusahaan pemerintah, perusahaan swasta dan koperasi. Industri

yang

berkembang

di

Kabupaten

Bima

mengalami

perkembangan yang relatif terlambat dan umumnya masih berskala kecil dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja rata-rata di bawah 100 orang. Sementara jenis usaha industri umumnya berhubungan dengan hasil produk pertanian. Kendatipun dari segi perusahaan yang bergerak di bidang industri berkembang cukup banyak tetapi belum ada tanda-tanda perkembangan ke


arah industri skala besar dan unggulan. Hasil industri yang sangat dominan di Kabupaten Bima antara lain : produk makanan, industri kerajinan, dan lainnya. Sektor perdagangan, hotel dan restoran

merupakan sektor yang sangat

berperan dalam struktur perekonomian Kabupaten Bima setelah sektor pertanian, yang mana kontribusinya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang mana perusahaan perdagangan kecil mengalami pertumbuhan yang tinggi, yang berarti menunjukan semakin bergeraknya ekonomi rakyat di Kabupaten Bima. Demikian pula dengan usaha perdagangan yang terus tumbuh seiring meningkatnya permintaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa program pengembangan industri yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2009 s/d 2011 telah memberikan hasil yang mengembirakan sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Data Perkembangan Pertumbuhan IKM Formal Kabupaten Bima,2009-2011 No.

Uraian

Satuan 2009

Jumlah pada Tahun 2010

1

Jumlah Unit Usaha

Unit

1.018

1.067

2

Jumlah Tenaga Kerja

Orang

3

Nilai Investasi

Rp. (000)

4

Nilai Produksi

Rp. (000)

5

Nilai Bahan Baku

Rp. (000)

5.006 42,086.9 02 103,323. 390 50,452.8 75

5.183 43,146.48 3 108,890.5 70 53,006.48 1

2011 1. 152 5.25 3 44,206.5 82 115.235. 462 58,714.3 12

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima,2012 Berdasarkan data pada tabel 3.1 terjadi peningkatan jumlah unit usaha Industri kecil dan menengah dari 1.067 unit tahun 2010 menjadi 1.152 unit tahun 2011, demikian pula dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dari 3.620 orang menjadi 4.361 orang. Nilai investasi

meningkat dari 43,14

milyar tahun 2010 menjadi 44,20 milyar tahun 2011. Sementara nilai produksi meningkat dari 108,89 milyar tahun 2010 menjadi 115,23 milyar tahun 2011. Demikian pula dengan bahan baku yang mengalami peningkatan dari 53,00 milyar tahun 2010 menjadi 58,71 milyar tahun 2011.


Diproyeksikan pada tahun 2012 secara umum IKM formal juga mengalami peningkatan dalam aspek unit usaha, investasi, produksi, penyerapan tenaga kerja dan bahan baku. Tabel 3.2 Data Perkembangan Pertumbuhan IKM Non Formal Kabupaten Bima, 2009-2011 No.

Uraian

Satuan

Jumlah pada Tahun 2010 4, 4,3 189 70 7, 7,8 437 96 4,382. 4,775, 683 483 21,24 23,578 6,726 ,376 10,16 11,117 4,499 ,742

2009

2

Jumlah Unit Usaha Jumlah Tenaga Kerja

3

Nilai Investasi

Rp. (000)

4

Nilai Produksi Nilai Bahan Baku

Rp. (000)

1

5

Unit Orang

Rp. (000)

2011 4,5 85 8,3 26 5,455, 218 26,482, 102 12,873 ,212

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima,2011 Berdasarkan data pada tabel 3.2 terjadi peningkatan jumlah unit usaha Industri kecil dan menengah non formal dari 4.370 unit tahun 2010 menjadi 4.585 unit tahun 2011, demikian pula dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dari 7.896 orang menjadi 8.326 orang. Nilai investasi meningkat dari 4,77 milyar tahun 2010 menjadi 5,45 milyar tahun 2011. Sementara nilai produksi meningkat dari 23,57 milyar tahun 2010 menjadi 26,48 milyar tahun 2011. Demikian pula dengan bahan baku yang mengalami peningkatan dari 11,11 milyar tahun 2010 menjadi 12,87 milyar tahun 2011. Diproyeksikan pada tahun 2012 secara umum IKM non formal juga mengalami peningkatan dalam aspek unit usaha, investasi, produksi, penyerapan tenaga kerja dan bahan baku. Dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bima telah membangun beberapa sarana pasar dan kios di beberapa wilayah kecamatan, yaitu di Tente, Bolo, Sape,Tawali, Sanggar dan Tambora serta ex pasar terminal. Pasar-pasar tersebut merupakan sarana publik yang pemanfaatannya diatur dengan Peraturan


Daerah dan Peraturan Bupati Bima. Masyarakat diberikan kesempatan menggunakan

sarana

tersebut

untuk

usaha

perdagangan

dengan

membayar retribusi dan berbagai pungutan lainnya setiap tahun. Seiring berkembang usaha perdagangan pada pusat- pusat pasar, maka ke depan perlu dipikirkan pembangunan tambahan beberapa los pasar dan kios yang memenuhi persyarakatan estetika dan modernitas sehingga menjadi semakin menarik sebagaimana bangunan pasar-pasar yang ada di daerah lain. Jumlah pasar dan kios sampai tahun 2011 sebanyak 414 unit dengan kondisi seluruhnya baik dan layak dimanfaatkan. Sarana perekonomian ini di bawah tanggung jawab Bagian Administrasi Perekonomian Setda dan Dinas Pendapatan Daerah. Tabel 3.3 Jumlah Sarana Pasar Milik Kabupaten Bima Tahun, 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Sarana Perekonomian Toko/Kios Pasar Sape Toko/Kios Pasar Wera Toko/Kios Pasar Tente Toko/Kios Pasar Sila Toko/Kios Pasar Eks Terminal Kota Bima Toko/Kios Pasar Sanggar Toko/Kios Pasar Tambora Toko Terminal Paji Sape Jumlah

Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Jumlah 97 unit 12 unit 166 unit 103 unit 26 unit 9 unit 3 unit 4 unit 418 unit

Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian Setda Bima, 2012

b. Usaha Kecil dan Menengah Usaha kecil dan menengah menempati posisi yang strategis sebagai lapangan

nafkah

masyarakat

di

Kabupaten

Bima.

Hal

inilah

yang

menunjukkan betapa usaha kecil menjadi tumpuan hidup masyarakat yang tumbuh dan berkembang di tengah keterbatasan dalam banyak hal. Ke depan yang perlu dilakukan adalah bagaimana struktur UKM semakin lama menuju ke usaha menengah sehingga mampu menjadi penopang yang kecil dan besar dalam rangka mempercepat Kabupaten

Bima

dengan

kontribusi UKM dalam perekonomian

meluncurkan

berbagai

kebijakan

yang

memberdayakan.


Permasalahan utama industri di Kabupaten Bima adalah keterbatasan suplai energi yang lebih mengandalkan sumber listrik dari PLN dan bahan bakar dari alam. Masalah energi ini hendaknya dapat ditangani secepatnya sehingga industri dapat berkembang dengan cepat. Dengan adanya program pembangunan jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi) yang direncanakan gardu induknya di Kabupaten Bima dari PLTU Bonto Kota Bima yang akan dimulai dan dioperasikan pada pertengahan tahun 2011 akan tetapi sampai saat ini PLTU Bonto masih belum beroperasi namun kendala energi listrik masih tertangani dengan baik dengan terpasangnya mesin dengan kapasitas 24 Mw di PLTD di Niu. Di samping itu, dibutuhkan penanganan yang serius untuk kelompok industri unggulan sehingga dapat menguasai pasar regional maupun internasional, seperti industri di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan sebagainya. Sementara untuk usaha perdagangan yang berskala menengah dan kecil dapat terus dibina agar berkembang omset penjualannya

dan

secara bertahap dapat mendorong berkembangnya pusat-pusat perdagangan baru. Peran pemerintah adalah melakukan pengaturan, fasilitasi dan pembinaan dan menyediakan sarana prasarana yang representatif. 3.2.

Perkembangan Sektor Keuangan

3.2.1. Lembaga Keuangan Perbankan Lembaga perbankan berperan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor riil. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi demikian penting, karena uang memiliki multiplier tersendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank berupaya

mengumpulkan

menyalurkannya

kembali

dana kepada

dari

masyarakat

masyarakat

yang

dan

kemudian

membutuhkan.

Semakin tinggi tingkat pinjaman masyarakat berarti semakin bergerak aktivitas ekonomi, karena seseorang yang meminjam uang di bank pada prinsipnya diarahkan untuk kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumsi.

Apabila

digunakan

untuk

investasi

diharapkan

dapat

mendorong peningkatan produksi yang dapat menambah kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan apabila terjadi peningkatan tabungan pada suatu


masyarakat

menunjukkan

adanya

peningkatan

kesejahteraan

dari

masyarakat. Tabel 3.4 Perkembangan Jumlah Penggunaan Kredit Perbankan Umum dan BPR Berdasarkan Fungsinya di Kabupaten Bima, 2007-2012

N o.

Jenis Kredit/Pertumbu han

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

281.508, 00

297.420,0 0

313.272,0 0

219.610, 00

302.487,0 0

335.904,0 0

6,79

5,65

5,33

(29,90)

37,74

11,05

51.079,0 0

29.689,00

18.765,00

33.572,0 0

66.658,00

96.601,00

(7,02)

(41,88)

(36,79)

78,91

98,55

44,92

451.179, 00

691.769,0 0

875.030,0 0

730.085, 00

1.043.029 ,00

649.678,0 0

40,73

53,32

26,49

(16,56)

42,86

(37,71)

783.766, 00

1.018.878 ,00

1.207.067 ,00

983.267, 00

1.412.174 ,00

1.082.183 ,00

22,63

30,00

18,47

-18,54

43,62

-23,37

1

Modal Kerja (jutaan rp) Pertumbuhan (%)

2

Investasi (jutaan rp) Pertumbuhan (%)

3

Konsumsi (jutaan rp) Pertumbuhan (%)

Jumlah

Total Pertumbuhan

Rerat a 9

6,11

22,78

18,19

15,13

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Oktober 2012, Bank Indonesia, (diolah)

Berdasarkan data tabel 3.4 di atas sebagian besar kredit dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja. Kredit kebutuhan konsumsi dari masyarakat masih cukup tinggi, namun patut dicermati kredit investasi meningkat dengan rata- rata tumbuh 22,78 % mengalami pertumbuhan positif dari 78,91% tahun 2010 dan terus mengalami pertumbuhan positif 98,55% tahun 2011. Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata kredit konsumsi sebesar 20,44%. Bila dibandingkan pada perkembangan sebelumnya sebelumnya)

rerata hanya

pertumbuhan mencapai

investasi angka

dari

-1,72

tahun persen,

2006-2010 ini

(edisi

menunjukan

perkembangan yang cukup baik, dimana kredit yang telah dikucurkan tidak


semata-mata hanya diandalkan pada kebutuhan konsumsi namun telah dimanfaatkan dalam hal pengembangan investasi. Kredit modal kerja tumbuh rata- rata 6,11%. Total kredit yang disalurkan bank per September 2012 mencapai Rp. 1,082 triliun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 1,412 triliun atau tumbuh rata- rata 15,13%. Tentunya struktur kredit pada perbankan tidak dapat dintervensi langsung oleh pemerintah, mengingat proses tersebut telah berjalan sesuai mekanisme permintaan dan penawaran pada sektor keuangan. Dampak kredit konsumsi yang masih tinggi diperkirakan akan

dapat

meningkatkan

pertumbuhan

sektor

perdagangan,

konstruksi/bangunan maupun transportasi. Serta peningkatan kredit investasi diharapkan mampu menciptakan peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja. Tabel 3.5 Perkembangan Simpanan dan Tabungan Masyarakat Pada Beberapa Bank Milik Pemerintah di Kabupaten Bima, 2007-2012 N o.

Jenis Simpanan

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Rerat a

3

4

5

6

7

8

9

93.613,0 0

71.325,0 0

86.368,0 0

94.492,0 0

81.968,0 0

234.714, 00

44,33

(23,81)

21,09

9,41

(13,25)

186,35

Simpanan Berjangka (jt rp) Pertumbuhan (%)

34.030,0 0

44.844,0 0

58.939,0 0

76.035,0 0

78.142,0 0

58.983,0 0

1,69

31,78

31,43

29,01

2,77

(24,52)

Tabungan (jutaan rp) Pertumbuhan (%)

309.399, 00

394.558, 00

449.367, 00

427.224, 00

480.502, 00

326.803, 00

22,44

27,52

13,89

(4,93)

12,47

(31,99)

437.042, 00

510.727, 00

594.674, 00

597.751, 00

640.612, 00

620.500, 00

24,51

16,86

16,44

0,52

7,17

-3,14

1

2

1

Giro (jutaan rp) Pertumbuhan (%)

2

3

Jumlah Total Pertumbuhan

37,35

12,03

6,57

13,00



Berdasarkan

data

tabel 3.5 di atas

menunjukkan bahwa pertumbuhan

simpanan berjangka rata–rata 12,03%. Sedangkan tabungan masyarakat pada beberapa bank milik pemerintah rata-rata 6,57 % per tahun. Pada tahun 2011 Giro mengalami pertumbuhan sebesar 37,35%. Total tabungan dan simpanan masyarakat pada bank pemerintah pada tahun 2011 telah mencapai Rp. 640,61 Milyar, sementara sampai bulan September 2012 mencapai Rp. 620,5 milyar atau tumbuh rata-rata 13% Tabel 3.6 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Lapangan Usaha, 2007- 2012 (Jutaan Rupiah) N o.

Lapangan Usaha

1

2

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan penggalian

3.

Industri Pengolahan

4.

Listrik,Gas dan Air Bersih

5.

6.

7.

Bangunan

Perdagangan,Hotel dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Rerat a

3

4

5

6

7

8

9

26.716,0 0

22.282,00

15.813,00

5.856,00

18,88

-16,60

-29,03

-62,97

55,24

45,95

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

42,00 0,00

2.378,00

Jasa-jasa Dunia Usaha

9.

Jasa - jasa Sosial Masyarakat

1.780,00

849,00

1.136,00

13.268,00

-36,71

18,27

-52,30

33,80

223,33

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9,00 0,00

0,00 0,00

3.673,00 0,00

10.207,0 0

10.341,00

-79,56

1,31

-75,85

257.846, 00

268.807,0 0

284.130,0 0

1,92

4,25

5,70

499,00

27.467,0 0

1.324,00 165,33 5.245,00

2.497,00

3.372,00 154,68 20.303,00

632,65

-80,90

287,09

6.757,00

16.290,00

20.303,00

2,00 -99,92 208.644, 00 -26,57 4.639,00 37,57 25.241,0 0 24,32 7.897,00

12,00

1,91

0,00

3.673,00

19,20

78,85 8.

1.505,00

9.091,00

34,26

0,00

1,00

500,00

-91,67

227.140,0 0

22.401,00

8,86

-90,14

3.972,00 -14,38 29.383,00

25,72

(16,00)

344.839,0 0 8581,75

1.500, 63

4.539,00

16,41

-84,55

98.413,00

28.310,00

132,50


10 .

Lain-lain

Jumlah

Total Pertumbuhan

455,67

141,08

24,63

451.897, 00

693.085,0 0

881.018,0 0

39,92

53,37

27,12

783.767, 00

1.018.879 ,00

1.229.216 ,00

19,54

30,00

20,64

-61,10 730.085, 00 -17,13 983.222, 00 -20,01

1146,21

-71,23

1.043.034 ,00

649.678,0 0

42,86

42,86

1.412.181 ,00

1.070.424 ,00

43,63

-24,20

272,54

31,50

21,15


Berdasarkan data tabel 3.6 di atas

menunjukkan bahwa

terjadi

peningkatan pertumbuhan kredit selama 2007-(Sep. 2012) dengan rata- rata pertumbuhan per tahun sebesar 21,15%. Pangsa kredit terbesar didominasi oleh Jasa-jasa sosial masyarakat, jasa-jasa dunia usaha, pengangkutan dan komunikasi, bangunan, dan lain-lain sementara pertanian, industri pengolahan dan perdagangan hoten dan restoran pertumbuhan negatif. Besar kecilnya kredit yang disalurkan oleh bank secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan masing –masing sektor ekonomi. Dilihat dari pangsa kredit di atas dapat diketahui bahwa peranan bank- bank pemerintah dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Bima sangatlah besar yaitu Rp. 983,22 Milyar pada tahun 2010. Sementara tahun 2011 sebesar Rp. 1,41 triliun sementara sampai September 2012 sebesar Rp. 1,07 triliun. Dengan demikian, kredit perbankan yang disalurkan melebihi nilai APBD Kabupaten Bima tahun 2011, sekaligus melebihi dana simpanan pihak ketiga di perbankan. Mencermati nilai kredit ini, sebagian besar dana kredit di Kabupaten Bima merupakan dana Kabupaten Bima. Hal ini menunjukkan bahwa

perbankan

dari luar

kemampuan perbankan untuk

menarik tabungan masyarakat masih belum seimbang dengan kebutuhan kredit masyarakat. Tabel 3.7 Perkembangan Kredit Perbankan Berdasarkan Jenisnya, 2007- 2012

No . 1 1

Jenis Kredit 2 Mikro (jutaan rp)

2007

2008

2009

2010

2011

4

5

5

6

6

426.487,0

469.474,0

415.554,0

332.308,0

82.124,0

2012

Rerata 7

77.439,0


2

3

0

0

0

0

0

0

Pertumbuhan (%)

3,01

10,08

(11,49)

(20,03)

(75,29)

(5,70)

Kecil (jt rp)

266.704,0 0

443.614,0 0

690.031,0 0

807.001,0 0

180.776, 00

182.731, 00

Pertumbuhan (%)

105,56

66,33

55,55

16,95

(77,60)

1,08

Menengah (jutaan rp)

80.414,00

100.509,0 0

101.482,0 0

137.105,0 0

137.105, 00

75.821,0 0

Pertumbuhan (%)

(10,34)

24,99

0,97

35,10

773.605,0 0

1.013.597 ,00

1.207.067 ,00

1.276.414 ,00

400.005, 00

335.991, 00

31,02

19,09

5,75

-68,66

-16,00

Jumlah Pertumbuhan total

22,12

0,00

(44,70)

(16,57)

27,98

1,00

(1,11)


3.2.2. Lembaga Keuangan Non Perbankan Diantara lembaga keuangan non perbankan adalah : Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, dan Asuransi. Pegadaian memegang peranan penting dalam menyediakan dana segar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana tersebut demikian mudah diperoleh hanya dengan menggadaikan emas, perak, alat elektronik, motor , dan aset lainnya. Pegadaian telah dibuka pada beberapa wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Bima, yaitu Tente, Sape, Bolo, dan Wera. Pinjaman

masyarakat

pada

perusahaan

pegadaian

mengalami

peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun yang nilainya diperkirakan pada tahun 2011 mencapai Rp. 300 milyar atau tumbuh di atas 50% setiap tahunnya. Meningkatnya pinjaman tersebut disebabkan adanya kemudahan memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan hidup

melalui perusahaan

pegadaian. Dengan demikian, perekonomian Kabupaten Bima salah satunya didorong oleh lembaga keuangan non perbankan sebagai sumber dana baik untuk kebutuhan konsumsi maupun investasi.


3.2.3. Koperasi Pengembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Bima tahun 2011 diarahkan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat secara nyata sehingga dapat memperkokoh ketahanan daerah Kabupaten Bima di segala bidang. Perkembangan jumlah koperasi, jumlah anggota dan volume usaha serta SHU koperasi dalam tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2011, sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 3.10. Parameter penting untuk menilai kemajuan pembangunan suatu daerah adalah tercapainya beberapa indikator utama ekonomi yakni peningkatan grafik pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan dan daya beli dan terciptanya stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima tahun 2011 sebesar 5,63%, kaintannya dengan hal tersebut pemerintah daerah berupaya seoptimal mungkin untuk menggerakan seluruh potensi yang ada untuk berperan aktif dalam pembanguan

ekonomi

daerah

yang

salah

satunya

adalah

menggerakan lembaga koperasi. Koperasi merupakan salah satu elemen penting dalam percaturan ekonomi nasional maupun daerah, meskipun pada saat ini koperasi belum dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomidisebabkan karena masalah internal dan ekternal koperasi itu sendiri. Pemerintah daerah tetap memposisikan bahwa koperasi sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi daerah saat ini. Kebijakan tersebut dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa lembaga perkoperasian merupakan organisasi ekonomi yang menghimpun banyak lapisan masyarakat yang tidak mengenal adanya perbedaan kelas-kelas sosial. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten

beberapa progran kegiatan yang dilaksanakan oleh Bima dalam rangka pembangunan ekonomi daerah

yaitu : 

Program

Pengembangan

kewirausahaan

dan

keunggulan

kompetitif 

Program peningkatan kualitas koperasi



Program Pengembangan sisitim pendukung UMKM



Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusih




Program pemberdayaan KSP/USP dan usaha skala mikro

Dari kelima program tersebut diatas yang bersentuhan langsung dengan anggota atau masyarakat yaitu Program pemberdayaan KSP/USP dan usaha skala mikro melalui pengguliran pinjaman modal bantuan kerja yang bersumber dari dana APBD Kab. Bima. Pada tahun 2012 alokasi APBD Kab. Bima yang diarahkan untuk Program pemberdayaan KSP/USP dan pemberdayaan usaha mikro adalah sebesar Rp. 500 juta dengan rincian alokasi masing-masing Rp. 100 juta untuk pengguliran kepada KSP/USP dan Rp. 400 juta untuk usaha skla mikro sebnayak 77 kelompok dengan jumlah rata-rata anggota sebanyak 5 orang. Untuk penguatan permodal dari kebijakan pemerintah berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai saat ini belum ada yang direalisasikan oleh pihak bank pelaksana KUR kepada kelompokmUMKM yang diusulkan, hal ini terjadi karena adanya aturan perbankan yang mengharuskan adanya jaminan atas pemohonan kredit meskipun dalam peraturan pemerintah tidak mensyaratkan adanya jaminan. Disamping anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Bima, pada tahun 2012 terdapat sejumlah KSP dan USP maupun Usaha Skala Mikro yang mendapat kucuran pendanaan pinjaman dari Pemerintah Propinsi NTB sebesar Rp. 40 juta untuk 2 Kelompok Usaha Mikro masing-masing Rp. 20 juta dan kucuran Dana Bantuan Sosial dari pemerintah pusat untuk 3 KSP/USP sebesar Rp. 150 juta masing masing Rp. 50 juta. Selain itu diperoleh pula kucuran dana dari pemerintah pusat untuk kegiatan usaha produksi sebesar Rp. 100 juta untu 2 KUD. Berbagai kebijakan ini telah memberikan dampak makro ekonomi secara positif bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi daerah dengan jumlah yang paling besar telah menempatkan Koperasi dan UKM pada posisi strategis dan penentu dalam proses transformasi sosial ekonomi di daerah. Tercatat pada akhir tahun 2010, jumlah koperasi aktif 158 unit meningkat menjadi 183 unit pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh pembinaan kelembagaan koperasi yang terus meningkat yang ditunjukan dengan peningkatan angka koperasi aktif.


Dengan jumlah koperasi tersebut telah merangkul anggotanya sebanyak 52.206 orang pada tahun 2010 dan tahun 2011 sedikit mengalami penurunan 49.812 orang. Secara makro pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan sektor riil dan sektor moneter (keuangan). Sektor riil hanya akan tumbuh apabila didukung oleh sektor moneter, demikian pula sebaliknya. Pembangunan sektor keuangan merupakan salah satu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Koperasi adalah merupakan lembaga ekonomi yang bergerak di sektor riil (kegiatan produksi, distribusi serta kegiatan ekonomi konsumen) sekaligus juga di sektor keuangan disamping mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat atau pelaku ekonomi lainya. Salah satu fungsi koperasi adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan.. Selain peningkatan usaha dan keuntungan koperasi sebagai suatu badan usaha yang tidak kalah pentingnya peranan koperasi dan UMKM dalam peningkatan komponen PDRB yang lain adalah peningkatan serapan tenaga kerja dan pendapatannya. . Dari berbagai kegiatan tersebut peran Koperasi dan UKM telah dan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi daerah yakni mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber dayanya kearah berbagai kegiatan produktif dan potensial serta mendorong difersifikasi berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri dan perdagangan disamping pengembangan struktur ekonomi kearah kegiatan sektor sekunder dan tersier yang lebih efisien dan produktif. Sehingga dari berbagai upaya tersebut peran koperasi dan UMKM secara signifikan dapat mendukung percapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima 2011 sebesar 5,63%. Tabel 3.9 Kondisi Koperasi di Kabupaten Bima Tahun 2010-2011 N o 1 2 2

Kondisi Koperasi Koperasi Aktif Koperasi Tidak Aktif Jumlah Anggota

Jumlah (Tahun) 2010 2011 158 183 49 49 52.206 49.812


N o 3

Modal Sendiri (jutaan)

4

Modal Luar (jutaan)

5

Asset (jutaan)

6

Vulume Usaha (jutaan)

Kondisi Koperasi

7 Sisa Hasil Usaha (jutaan) Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2011 Berkembangnya

koperasi

disebabkan

Jumlah (Tahun) 2010 2011 47.787.556 52.925.39 7 36.908.433 56.666.90 3 84.695.989 109.558.9 00 122.308.87 141.581.7 6 37 8.217.823 8.721.140 oleh

semakin

meningkatnya

kesadaran anggota dan masyarakat akan manfaat dan eksistensi mereka dalam berkoperasi. Adapun bentuk tahun 2010-2011 dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.


Tabel 3.10 Bentuk Koperasi yang Telah dikembangkan di Kab. Bima Tahun 2010 – 2011 No.

Bentuk Koperasi

Jumlah (Unit)

1 Koperasi Unit Desa (KUD) 2 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 3 Koperasi Karyawan (Kopkar) 4 Koperasi Pensiun 5 Koperasi Wanita (Kopwan) 6 Koperasi Serba Usaha (KSU) 7 Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra) 8 Koperasi Angkatan 9 Koperasi Peternakan 10 Koperasi Nelayan 11 Koperasi Perikanan 12 Koperasi Tani (Koptan) 13 Koperasi Masyarakat (Kopermas) 14 Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) 15 Koperasi Pemuda 16 Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) 17 Koperasi Angkutan 18 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 19 Koperasi Sekunder Jumlah Sumber: Dinas Koperasi dan PKM Kab. Bima Thn. 2011

19 59 8 3 17 46 4 2 4 3 2 32 8 5 2 10 1 5 2 232

Kegiatan dukungan perkuatan dan fasilitasi sumber permodalan bagi Koperasi dilakukan melalui kerjasama dengan BPR Pesisir Kabupaten Bima yang bersumber dari Dana APBD II dengan nilai anggaran Rp.471.605.750,- yang diberikan kepada 12 Koperasi dan dari dana APBD I sebesar Rp.50.000.000,diberikan kepada 2 Koperasi Pondok Pesantren sebesar Rp.400 Juta dan dari APBN melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp.2,6 Milyar. Selain itu terdapat program Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberikan

dana

stimulan

kepada

kelompok

ekonomi

produktif

untuk

mengembangkan usahanya yaitu sebanyak Rp. 400 Juta. Sehingga total dana perkuatan yang rencananya diberikan kepada KUKM pada tahun 2009 sebesar Rp.3,92 Milyar. Dari berbagai kegiatan tersebut peran Koperasi dan UKM telah dan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi daerah yakni mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber dayanya kearah berbagai kegiatan produktif dan potensial serta mendorong difersifikasi


berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri dan perdagangan disamping pengembangan struktur ekonomi kearah kegiatan sektor sekunder dan tersier yang lebih efisien dan produktif. BOKS 3.1 KREDIT USAHA RAKYAT Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pemberi. Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K) baik individu atau kelompok /koperasi yang mempunyai usaha produktif yang layak namun belum bankable. UMKM-K yang produktif adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur dari usaha yang dilakukan, selain itu usaha tersebut harus layak dalam arti menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati bank dengan debitur dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan UMKM-K disebut belum bankable bila UMKM-K tersebut belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari bank pemberi kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank. Dalam rangka mendukung program KUR, pada tanggal 9 Oktober 2007 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi antara Pelaksana Teknis Program (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan & Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi & UKM), dengan Perusahaan Penjamin (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia), dan Bank Pemberi Kredit/Pembiayaan (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT Bank Bukopin Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri). Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Adapun skim KUR sebagaimana tercantum dalam MoU dan Addendum I MoU adalah: a. Plafond Rp 5 juta – maksimum Rp 500 juta per UMKM dengan tingkat bunga/margin pembiayaan sebesar 16% efektif per tahun, b. Plafond maksimum Rp 5 juta per UMKM dengan tingkat bunga/margin pembiayaan sebesar 24% efektif pertahun. c. Keputusan pemberian kredit merupakan wewenang bank. Untuk penguatan penguatan permodalan dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bima tahun 2012 sampai saat ini belum ada yang direalisasikan oleh pihak bank pelaksana KUR kepada kelompok UMKM yang diusulkan. KUR Kabupaten Bima dan Kota Bima tahun 2011 telah mencapai sekitar Rp. 37,55 Millyar dengan jumlah debitur 4.943 (laporan BI Mataram, 30 Sep. 2011). Proses pengajuan kredit dilakukan dengan setiap individu/ badan langsung ke 7 Bank Penyalur KUR tanpa melakukan koordinasi dengan dinas terkait. (Sumber : Laporan Realisasi KUR BI Mataram pada rapat koordinasi di Kantor Gubernur NTB, November 2011)


3.3. Perkembangan Pariwisata dan Sektor Pendukungnya Kabupaten Bima memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan mengingat Kabupaten Bima memiliki letak geografis yang strategis dengan wilayah

perairan

yang

terdiri

atas

pantai

dan

lautan

yang

memiliki

keanekaragaman hayati di dalamnya , serta panorama alam yang indah.Letaknya yang berada di antara tiga daerah wisata, yaitu Bali, Tanah Toraja dan Pulau Komodo, Kabupaten Bima memiliki potensi yang dapat di manfaatkan mengingat akses penghubung sudah tersedia yang didukung pula dengan potensi alam yang menjanjikan, seni budaya yang tinggi serta obyek pariwisata yang menarik. Pariwisata

akan berkembang tentunya didukung oleh kualitas obyek wisata,

tersedianya sarana akomodasi dan transportasi, dan akses jalan raya. Kelancaran pesawat udara merupakan salah satu hal

penting yang

mendukung kemajuan pariwisata. Sekarang ini Bandara Udara M. Salahuddin lebih ramai dari tahun- tahun sebelumnya dan setiap hari

terdapat jadwal

penerbangan dari dan menuju ke Kabupaten Bima. Hal ini sangat mendukung berkembangnya wisata. Tinggal langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung seperti akomodasi, obyek wisata dan transportasi serta infrastruktur menuju lokasi wisata. Sarana akomodasi seperti hotel, losmen, homestay, cottage sudah cukup tersedia di Bima, meskipun belum memiliki sarana hotel berbintang.

Grafik 3.1. Perkembangan Wisatawan Domestik dan Manca Negara yang Berkunjung Ke Kabupaten Bima Selama 2008-2011


Berdasarkan grafik 3.1 di atas terjadi penurunan jumlah wisatawan baik asing maupun domestik yang masuk ke Kabupaten Bima pada tahun 2010 bila dibandingkan dengan tahun 2009. Pola kunjungan wisatawan asing terjadi sepanjang tahun

dan perbedaan yang tertinggi terjadi antara januari sampai

maret (periode pertama) dan agustus sampai desember (periode kedua). Total wisatawan sepanjang tahun 2007-2009 yang berkunjung ke Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan dari 2.639 menjadi 3.504. Jadi

rata – rata

wisatawan asing yang berkunjung ke Bima setiap harinya hanya 9 - 10 orang. Dengan demikian, wisman yang berkunjung ke Bima masih sangat kecil jumlahnya dibandingkan daerah lain yang pariwisatanya sudah cukup maju seperti Lombok

Barat (Senggigi Beach), Pulau Moyo (Sumbawa) dan Pulau

Komodo (NTT).

Grafik 3.2 Frekuensi Penerbangan Dari dan Menuju Bima Berdasarkan grafik 3.2 di atas terjadi peningkatan jumlah pesawat yang mendarat/lepas landas di Bandara Udara M.Salahuddin Bima, dari 877 kali tahun 2007, 913 tahun 2008, 949 tahun 2009, 986 tahun 2010 dan mengalami peningkatan tahun 2011 menjadi 1.284 kali penerbangan. Jadi rata- rata pesawat yang masuk ke bandara sekitar 2-3 buah per hari. Namun bila dikaitkan dengan jumlah penumpang yang terus meningkat memberikan indikasi bahwa seat


pesawat semakin banyak yang terisi penumpang. Perkembangan penumpang semakin meningkat selama 2007-2011 yang menunjukkan semakin banyaknya penumpang yang berangkat dari dan menuju bima untuk berbagai aktivitas sosial, pemerintahan maupun bisnis.

Grafik 3.3 Jumlah Penumpang Yang Menggunakan Jasa Pesawat Berdasarkan grafik 3.3 di atas terjadi peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan pesawat

dari 59.949 orang tahun 2010 menjadi 103.457

orang tahun 2011. Penggunaan pesawat meskipun masih didominasi oleh kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Pemkab. Dompu, Pemkab. Bima dan Pemkot Bima maupun Instansi vertikal di daerah, namun ada kecenderungan aktivitas bisnis dan masyarakat umum juga semakin banyak yang menggunakan pesawat termasuk para mahasiswa yang keluar daerah. Sebagian besar wisatawan

asing

juga menggunakan pesawat dan hanya

sedikit yang

menggunakan jalur darat, terutama bagi turis yang mengambil wisatawan paket.


Analisis Perkembangan Sektor Riil dan Sektor Keuangan

Recommend Documents