ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (STUDI KASUS : DI KABUPATEN TULUNGAGUNG) OLEH SITI ANNI MAKRIFAH H

ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (STUDI KASUS : DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)

OLEH SITI ANNI MAKRIFAH H14084019

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (STUDI KASUS : DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Oleh SITI ANNI MAKRIFAH H14084019

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

RINGKASAN

SITI ANNI MAKRIFAH. Analisis Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Studi Kasus : Di Kabupaten Tulungagung) (dibimbing oleh FIFI DIANA THAMRIN).

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Selain kemampuan peningkatkan pendapatan daerah, juga diperlukan alokasi pengeluaran pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis perkembangan komponen penerimaan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung selama tahun 20032007, serta sejauh mana kontribusi komponen PAD sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah (2) Menganalisis faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2003-2007 (3) Menganalisis komponen penerimaan keuangan daerah yang sangat berpengaruh terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Untuk melihat perkembangan kontribusi komponen penerimaan keuangan daerah terhadap total penerimaan keuangan daerah serta alokasi penggunaan penerimaan untuk membiayai pembangunan daerah dilakukan analisis deskriptif, sedangkan untuk meneliti hubungan dari peubah-peubah yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung menggunakan analisis komponen utama dengan menggunakan software SPSS 13. Dari analisis tersebut akan diperoleh gambaran tentang faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan selama tahun 2003-2007, kontribusi PAD terhadap penerimaan APBD Kabupaten Tulungagung cenderung naik, yaitu tahun 2003 sebesar 6,62 persen dan tahun 2007 sebesar 6,74 persen. Komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah retribusi daerah dan pajak daerah, rata-rata setiap tahunnya memberikan kontribusi sebesar 60 persen dan 25 persen. Berdasarkan hasil analisis dengan analisis komponen utama terhadap penerimaan pajak ditunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah mempunyai dua komponen utama yang mampu menjelaskan keragaman data sebesar 94,90 persen yang merupakan nilai kumulatif akar ciri yang disesuaikan dengan kriteria

penentuan jumlah komponen utama yang dapat digunakan. Sedangkan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung menghasilkan 2 komponen utama yang mampu menjelaskan keragaman data sebesar 88,86 persen yang merupakan nilai kumulatif akar ciri yang disesuaikan dengan kriteria penentuan jumlah komponen utama yang dapat digunakan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan beberapa saran. Pertama Kontribusi PAD terhadap penerimaan APBD tidak menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk segera mengatasi permasalahan ini, karena kebijakan otonomi daerah menuntut kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerahnya secara mandiri. Kedua, target penerimaan pajak dan retribusi daerah harus dapat dijadikan potensi sumber utama dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkannya sesuai dengan potensi-potensi yang ada agar dapat meningkatkan persentase PAD terhadap sisi penerimaan APBD Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga peningkatan penerimaan daerah dapat juga dilakukan dengan mengembangkan kerjasama horizontal dan vertikal (horizontal and vertikal integration) dengan daerah maupun pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi.

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama

: Siti Anni Makrifah

Nomor Registrasi Pokok : H14084019 Program Studi

: Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi

: Analisis Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Studi Kasus : Di Kabupaten Tulungagung)

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Fifi Diana Thamrin, M.Si. NIP 132 321 453

Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Dr. Ir. Rina Oktaviani, M.S. NIP 131 846 872 Tanggal Kelulusan :

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN

SEBAGAI

SKRIPSI

ATAU

KARYA

ILMIAH

PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor,

September 2008

Siti Anni Makrifah H14084019

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Anni Makrifah lahir pada tanggal 6 September 1973 di Tulungagung Jawa Timur. Penulis Anak Pertama dari lima bersaudara dari pasangan Fahrurozi dan Siti Maesaroh. Penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN Ketanon II kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Tulungagung pada tahun 1986 dan lulus pada tahun 1989. Setelah lulus dari SMPN penulis melanjutkan ke SMAN 1 Tulungagung. Pada tahun 1992 penulis melanjutkan pendidikan di Akademi Ilmu Statistik Jakarta dan lulus tahun 1995. Setelah lulus penulis bekerja di BPS Jakarta. Pada tahun 1997, penulis berkesempatan melanjutkan sekolah ke Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan lulus tahun 1999. Setelah lulus penulis bekerja di BPS Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Pada tahun 2008 penulis diterima menjadi mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Institut Pertanian Bogor melalui seleksi bea siswa tugas belajar kerja sama BPS-IPB.

Kata Pengantar

Puji syukur di panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (STUDI KASUS : DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)” . Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada

Ibu Fifi Diana Thamrin, yang telah membimbing baik secara teknis

maupun teoritis dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak Muhammad Findi, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran-saran dan ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga sangat terbantu oleh kritik dan saran dari para peserta pada seminar hasil penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, seluruh dosen dan anggota tata usaha Departemen Ilmu Ekonomi yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, suami dan anak-anak serta teman-teman di BPS Kabupaten Tulungagung atas dorongan serta doa yang tiada henti-hentinya. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis. Semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, September 2008

Siti Anni Makrifah H14084019

vi

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL ... ...................................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR ... ................................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................... xi I. PENDAHULUAN... ................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang... ................................................................................................. 1 1.2. Perumusan Masalah... ......................................................................................... 5 1.3. Tujuan Penelitian... ............................................................................................. 6 1.4. Manfaat Penulisan............................................................................................... 7 II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.................................. 9 2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi................................................................... 9 2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah... .............................................................. 10 2.3. Pengeluaran Keuangan Daerah... ....................................................................... 16 2.4. Hasil Penelitian Sebelumnya... ........................................................................... 17 2.5. Kerangka Teoritis................................................................................................ 19 2.5.1. Analisis Deskriptif................................................................................... 19 2.5.2. Analisis Komponen Utama... .................................................................. 20 2.6. Kerangka Pemikiran............................................................................................ 22 III. METODE PENELITIAN .......................................................................................... 25 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ... ........................................................................ 25 3.2. Jenis dan Sumber Data ....................................................................................... 25 3.3. Metode Analisis ... ............................................................................................. 26 3.3.1. Analisis Deskriptif ................................................................................. 26 3.3.2. Analisis Komponen Utama (Principle Component Analysis) ............. 26 IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG... ............................... 29 4.1. Indikator Kependudukan ... ................................................................................ 29 4.2. Tinjauan Perekonomian ... .................................................................................. 30 4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung. 31

vii

4.2.2. Struktur Ekonomi ... ............................................................................... 32 4.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007. ............................................................................... 34 4.2.4. PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2007............. 36 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN ... ...................................................................... 38 5.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tulungagung.. .................................................................................. 38 5.2. Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung .................................................................................... 40 5.2.1. Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung.................................................. 41 5.2.2. Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung............................................ 43 5.2.3. Bagian Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Tulungagung.. ................ 44 5.2.4. Lain-lain PAD yang sah .. ....................................................................... 45 5.3. Analis Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Analisis Komponen Utama ... ............ 46 5.3.1. Analisis Komponen Utama Penerimaan Pajak Daerah Kabupten Tulungagung .. ....................................................................... 47 5.3.2. Analisis Komponen Utama Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung......................................................................... 50 5.4 Implikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Hasil Analisis Faktor-faktor utama Yang mempengaruhi Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tulungagung............................... 53 5.5. Komponen-komponen Penerimaan yang berpengaruh terhadap belanja rutin dan pembangunan di Kabupaten Tulungagung .. .................................... 53 VI. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................................ 58 6.1. Kesimpulan ......................................................................................................... 58 6.2. Saran... ................................................................................................................. 58 DAFTAR PUSTAKA.... .................................................................................................. 61 LAMPIRAN... .................................................................................................................. 63

viii

DAFTAR TABEL

Nomor

Halaman

1.

Struktur Penerimaan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah)... ........................................................................ 3

2.

Realisasi Pengeluaran APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah)... ........................................................................ 4

3.

Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tulungagung, 2007...................... 30

4.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan, 2003 – 2007 ( Juta Rupiah) ..................................................................................... 32

5.

Struktur Ekonomi Menurut Sektor, 2003 – 2007 (Persen)... ................................ 34

6.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor, 2003 – 2007 (Persen)............................ 35

7.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Sektoral, 2003 – 2007 (Juta Tahun ) ........................................................................................................... 36

8.

PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung, 2003 – 2007 ... .................................. 37

9.

Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah)... ........................... 38

10. Komponen Penerimaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah)... ...................................................................... 39 11. Komponen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah)... ...................................................................... 40 12. Komponen Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah.).......................................................................................................... 42 13. Komponen Retribusi Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah)........................................................................................................... 44 14. Komponen Laba Perusahaan Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) ... ..................................................................... 45 15. Komponen Lain-Lain PAD yang Sah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) ... ..................................................................... 46 16. Nilai Akar Ciri Penerimaan Pajak Kabupaten Tulungagung... ........................... 48 17. Nilai Loading pada PC1 dan PC2 Analisis Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung......................................................................................... 49 18. Nilai Akar Ciri Penerimaan Retribusi Kabupaten Tulungagung........................ 51

ix

19. Nilai Loading pada PC1 dan PC2 Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung......................................................................................... 52 20. APBD Kabupaten Tulungagung 2003-2007 (Juta Rupiah) ................................ 57

x

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Halaman

1. Prosedur Umum dalam Analisis Komponen Utama................................................... 20 2. Kerangka Pemikiran... .................................................................................................. 24 3. Model Leviatan............................................................................................................. 55

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Halaman

1. Data Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2007... ......................................................... 64 2. Data Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2007 ................................................................................ 65 3. Scree Plot Penerimaan Pajak Daerah ........................................................................ 66 4. Scree Plot Penerimaan Retribusi Pajak Daerah........................................................ 67 5. Korelasi Antar Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah....................................................................................................................68 6. Korelasi antar variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Daerah ......................................................................................................... 69

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan

Undang

Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, menandai

dimulainya

otonomi. Daerah diberi kewenangan

untuk

mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri sehingga diharapkan dapat dijadikan landasan yang kuat dalam mengimplementasikan otonomi seluasluasnya dan bertanggung jawab yang mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah sehingga sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,

pertahanan

keamanan,

peradilan,

moneter

dan

fiskal,

agama

serta kewenangan bidang lainnya. Pemberian kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam era otonomi daerah harus dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adapun maksud dari pemberian otonomi daerah adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2

Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Halim, 2004). Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diadakan analisis potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2004). Prinsip otonomi yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Selanjutnya pada Penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan sebagai berikut: 1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan

3

sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah. 2. Dalam rangka menyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah. Ketentuan lebih lanjut perihal dana perimbangan diatur dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah (khususnya Dati II) dalam merencanakan, menggali dan menggunakan keuangan daerah sesuai kondisi daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Pada tabel 1 dapat dilihat struktur penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2007

Tabel 1. Struktur Penerimaan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta rupiah) Uraian

2003

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

26.259

27.210

30.791

36.262

50.995

326.045

363.638

373.271

611.831

705.982

0

0

0

0

0

44.467

61.879

20.737

2.758

30

396.771

452.727

424.799

650.851

757.007

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Pinjaman daerah Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2007

4

Tabel 1 menunjukkan penerimaan daerah Kabupaten Tulungagung selama tahun anggaran 2003 – 2007 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian peningkatan anggaran ini tidak boleh hanya dalam hal angkanya saja, tetapi juga kinerja keuangannya. Peningkatan anggaran selama tahun 20032007 dikarenakan program pembangunan yang dibiayai pemerintah semakin banyak.

Pembangunan

tersebut

dilakukan

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah dan meningkatkan daya saing dengan daerah lainnya. Dalam hal ini kinerja keuangan yang baik ditunjukkan oleh hasil pembangunan yang dilaksanakan melalui penggunaan dana tersebut.

Tabel 2. Realisasi Pengeluaran APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2007 (Juta Rupiah) Uraian

2003

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

313.453

358.240

338.140

453.029

459.422

96.544

101.160

87.046

156.076

297.485

409.996

459.399

425.186

609.105

756.907

A. Belanja Rutin

76,45

77,98

79,53

74,38

60,70

B. Belanja Pembangunan

23,55

22,02

20,47

25,62

39,30

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Nilai Nominal A. Belanja Rutin B. Belanja Pembangunan Jumlah Persentase

Jumlah

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2007 Untuk melaksanakan pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2007 dapat diketahui pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan

5

pembangunan. Adapun rincian selengkapnya dari pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung periode tahun 2003-2007 dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel 2 terlihat selama lima tahun anggaran, bahwa pengeluaran daerah Kabupaten Tulungagung masih didominasi belanja rutin . Dalam hal ini untuk menghasilkan tingkat pelayanan publik dengan baik dan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat, maka alokasi belanja pembangunan harus dioptimalkan dengan cara memprioritaskan pembangunan sarana prasarana yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja rutin dan pembangunan. Artinya bahwa alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah daerah sedikit demi sedikit harus lebih banyak mengarah kepada belanja pembangunan yang bertujuan meningkkatkan kesejahteraan rakyat. 1.2. Perumusan Masalah Selama ini manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya tidak dilakukan secara prudent (hati-hati), sehingga kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini disebabkan kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Perencanaan anggaran yang lemah juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sudah merupakan suatu keharusan diera otonomi ini pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,

6

sehingga akan dapat meningkatkan kinerja bagi pemerintahan daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran dan mengelola sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam usaha meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasikan sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Berdasarkan rumusan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perkembangan komponen penerimaan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung selama tahun 2003-2007, serta sejauh mana kontribusi komponen PAD sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah? 2. Faktor utama apa yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah selama tahun 2003 – 2007 di Kabupaten Tulungagung dan

7

bagaimanakah

pengaruh

implikasi

kebijakan

pemerintah

terhadap

penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung? 3. Apakah komponen penerimaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Menganalisis perkembangan komponen penerimaan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung selama tahun 2003-2007, serta sejauh mana kontribusi komponen PAD sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah. 2. Menganalisis faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2003-2007 serta pengaruh implikasi kebijakan pemerintah terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tuungagung 3. Menganalisis komponen penerimaan keuangan daerah yang sangat berpengaruh terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. 1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Dapat memperkaya kajian tentang kinerja keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung.

8

2. Dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pemerintah Kabupaten

Tulungagung dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah di masa yang akan datang. 3. Dapat menjadikan masukan bagi rekan-rekan yang berminat dan tertarik memperdalam penelitian tentang keuangan daerah. 4. Dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang keadaan kinerja keuangan dan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem hubungan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dapat dirangkum dalam 3 prinsip yaitu : 1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa

atau

sebutan

lain

dengan

kewajiban

melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Prinsip otonomi yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Selanjutnya pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan sebagai berikut:

10

1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah. 2. Dalam rangka menyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah. 2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, maka ketentuan perundangundangan yang mengaturnya adalah pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 J.O Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dijadikan sebagai barometer bagi potensi perekonomian suatu daerah, sekaligus mencerminkan efektifitas dan efisiensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumbersumber penerimaan PAD. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

11

a. Hasil pajak daerah. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18. Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari definisi di atas jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali, dan ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Prakosa, 2003). Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pendapatan pajak daerah dibagi menjadi 2 menurut wilayahnya, yaitu pendapatan pajak yang berasal dari provinsi dan pendapatan pajak yang berasal dari kabupaten/kota, dan dapat dijelaskan sebagai berikut sebagai berikut : 1. Pajak Provinsi Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, pajak yang masih berlaku sampai saat ini adalah : a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air.

12

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2. Pajak Kabupaten Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II yakni pemerintah daerah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota adalah : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan Bahan Galian C g. Pajak Parkir Berdasarkan kelengkapan dan kemampuan variabel serta menggabungkan berbagai literatur dan pengamatan untuk menjelaskan keragaman karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, maka variabel dasar yang digunakan dalam analisis penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung adalah jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah perusahaan, jumlah rumah tangga, jumlah penduduk, tingkat inflasi dan pendapatan perkapita.

13

b. Hasil retribusi daerah Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan pemerintah

daerah

terhadap

masyarakatnya,

maka

kecenderungan

perolehan dana retribusi semakin besar Objek atau jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang. No. 34 Tahun 2000 serta prinsip atau kriteria penentuan tarifnya adalah sebagai berikut : 1) Retribusi jasa umum dengan kriteria penentuan tarif kebijakan daerah yang

bersangkutan,

besarnya

biaya

penyediaan

jasa

yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Yang termasuk dalam retribusi jasa umum antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan parkir, pelayanan pasar, penggantian cetak akte. 2) Retribusi jasa usaha dengan kriteria penentuan tarifnya, yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Yang termasuk dalam retribusi jasa usaha antara lain jasa usaha terminal, jasa usaha tempat rekreasi. 3) Retribusi perizinan tertentu dengan kriteria penentuan tarifnya yaitu tujuan untuk menutup sebagian/seluruhnya biaya penyelenggaraan

14

pemberian izin yang bersangkutan. Termasuk dalam retribusi perizinan tertentu antara lain retribusi izin trayek, izin gangguan. Berdasarkan kelengkapan dan kemampuan serta menggabungkan literatur dan pengamatan untuk menjelaskan keragaman karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah, maka variabel dasar yang digunakan dalam analisis penerimaan retribusi daerah kabupaten Tulungagung adalah panjang jalan, jumlah rumah tangga, jumlah tempat pelayanan kesehatan, jumlah kendaraan bermotor wajib uji, jumlah penduduk, pendapatan perkapita, tingkat inflasi, jumlah karcis di terminal, jumlah pasar, jumlah juru parkir, jumlah perusahaan, jumlah akte yang di cetak. c. Bagian Laba Perusahaan Daerah. Posisi perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di era otonomi sebenarnya sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan Perusahaan Daerah. d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dari dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam kategori lain-lain PAD yang sah , antara lain : 1) Hasil Penjualan Aset Yang tidak Dipisahkan, 2) Penjualan Kendaraan Bermotor,

15

3) Penjualan Kendaraan Milik Daerah Lainnya, 4) Jasa Giro, 5) Pendapatan lainnya. 2. Dana perimbangan; Selanjutnya di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 J.O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, terdiri atas: 1. Bagi Hasil Pajak, yang termasuk didalamnya antara lain bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak penghasilan orang pribadi dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 2. Bagi Hasil bukan Pajak, diantaranya adalah iuran hak penguasaan Hutan, provisi Sumber Daya Hutan, dll 3. Dana Alokasi Umum (DAU) atau sering disebut dengan block grant yang besarnya didasarkan atas formula. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi.

DAU

dimaksudkan sebagai pengganti dua transfer utama dari pusat ke daerah yang selama ini dilakukan yaitu Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Inpres 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) identik dengan spcial grand yang ditentukan berdasarkan

pendekatan

kebutuhan

yang

sifatnya

insidental

dan

mempunyai fungsi yang sangat khusus. Namun prosesnya tetap dari bawah

16

(bottom Up). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus, yaitu: kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. 3. Pinjaman Daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan pinjaman daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD. Pinjaman daerah dapat bersumber dari dalam dan luar negeri. 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa. 2.3. Pengeluaran Keuangan Daerah Pengeluaran keuangan daerah merupakan alokasi belanja pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan APBD kabupaten/kota dalam suatu tahun anggaran Nomor

32

dan

33

tahun

2004,

(Putra, 2003:22). Dalam UU

pengeluaran

pemerintah

terdiri

atas

17

anggaran belanja dan pembiayaan. Anggaran belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Sebelumnya, pengeluaran pemerintah terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan adanya perbedaan tersebut, dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah daerah dikonversi sesuai dengan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Selanjutnya, penulis mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah menjadi belanja modal/pembangunan dan belanja rutin. Belanja Modal/Pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja Modal/Pembangunan terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan; belanja modal bangunan gedung, belanja modal monument; belanja modal alat-alat besar, belanja modal alat-alat angkutan, belanja modal alat-alat bengkel, belanja modal alat-alat pertanian, belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alatalat studio, belanja modal alat-alat komunikasi, belanja modal alat-alat kedokteran,

belanja

modal

alat-alat

laboratorium,

belanja

modal

buku/perpustakaan, belanja modal barang bercorak kesenian dan kebudayaan, belanja modal hewan,

ternak

serta tanaman dan belanja modal alat-alat

persenjataan/keamanan (BPS, 2005). Sedangkan selain yang termasuk belanja modal/pembangunan di atas, termasuk dalam belanja non modal (belanja rutin). 2.4. Penelitian Sebelumnya Dio

Hakki

(2008)

meneliti

komponen-kompenen

utama

yang

mempengaruhi pajak dan retribusi daerah sebelum dan pada masa otonomi di Kota Bogor. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak

18

sangat dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi. Tingkat inflasi ini berbanding terbalik terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bogor yang berarti apabila tingkat inflasi mengalami peningkatan, maka penerimaan pajak daerah akan menurun. Sedangkan retribusi daerah dipengaruhi oleh tingkat inflasi, uji kendaraan bermotor dan jumlah pengunjung obyek wisata. Pada penelitian ini variabel dummy tidak memperlihatkan angka yang signifikan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Anggawen (2006) meneliti tentang disparitas kontribusi pajak dan retribusi dalam kaitannya dengan perkembangan wilayah di Kabupaten dan Kota Bogor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kota Bogor, perlu ditunjang dengan pembiayaan yang cukup melalui sumber penerimaan daerah yang terdiri dari PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat serta lainlain pendapatan yang sah. Terjadinya pemusatan setiap jenis pajak pada suatu wilayah kecamatan, analisis korelasi antara hirarki wilayah dengan pajak dan penduduk menunjukkan bahwa di Kota Bogor hanya terjadi korelasi antara hirarki wilayah atau ketersediaan infrastruktur dengan pajak hotel dan retribusi pasar. Penerimaan pajak dan retribusi yang belum maksimal serta pembangunan yang tidak merata menyebabkan rendahnya keterkaitan antara pajak dan hirarki wilayah. Dalam penelitian yang bertujuan mengetahui komponen pajak daerah dan retribusi yang dominan dalam mempengaruhi kenaikan pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Bengkulu Utara, Lidyastri (2004) mengatakan bahwa

19

komponen PAD yang paling berpengaruh adalah pajak daerah dan retribusi. Sedangkan komponen dari pajak daerah dan retribusi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak daerah dan retribusi secara langsung dan terhadap PAD secara tidak langsung adalah retribusi ijin bangunan dan retribusi pasar. Penelitian Yanti (2004) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PAD kota Bogor, menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kota Bogor adalah pendapatan perkapita, dummy pemberlakuan otonomi daerah, jumlah perusahaan, jumlah kamar hotel, jumlah kendaraan bermotor, jumlah izin mendirikan bangunan dan laba perusahaan. Lum’atul Qomariah (2007) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui komponen-komponen penerimaan keuangan daerah yang berpengaruh terhadap belanja pembangunan daerah di Propinsi

Kalimantan

Timur,

menunjukkan bahwa komponen penerimaan daerah yang berpengaruh signifikan terhadap belanja pembangunan daerah masih didominasi oleh sumber-sumber keuangan dari pusat . Hal ini menunjukkan bahwa PAD kurang berperan dalam belanja pembangunan daerah atau dapat dikatakan bahwa pajak daerah belum optimal kembali ke masyarakat, baik dalam bentuk infrastruktur maupun pelayanan publik. 2.5. Kerangka Teoritis 2.5.1. Analisis Deskriptif Memberikan gambaran umum mengenai kontribusi dan pertumbuhan masing-maing komponen penerimaan keuangan daerah terhadap total penerimaan keuangan daerah.

20

2.5.2. Analisis Komponen Utama. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang memiliki variabel yang banyak adalah metode analisis komponen utama. Metode ini

akan

digunakan

untuk

mengukur

karakteristik

faktor-faktor

yang

mempengaruhi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung. Variabelvariabel yang merupakan variabel dasar yang digunakan dalam analisis ini akan diseleksi berdasarkan kelengkapan dan kemampuan variabel dalam menjelaskan keragaman karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi pajak dan retribusi daerah. Proses analisis ini akan menghasilkan beberapa faktor utama penciri utama keragaman perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut. Secara umum dapat digambarkan prosedur umum dalam analisis komponen utama : Variabel V 1 V 2 V 3 …. V k 1 S a m p e l

Variabel V1 V2 V3 …. V k

2 3 4

Observasi data

. . n DATA

V a r i a b e l

Komponen Utama F1 F2 F3 …. Fk

V1 V2 V3 Coefisien Corelasi . . . Vk

V a r i a b e l

V1 V2 V3 . . .

Akar Ciri

Vk

MATRIK KORELASI KOMPONEN UTAMA

Gambar 1 : Prosedur Umum dalam Analisis Komponen Utama

Dengan menggabungkan berbagai literatur dan pengamatan serta kelengkapan

dan

kemampuan

variabel

dalam

menjelaskan

keragaman

21

karakteristik, akhirnya metode ini akan menggunakan 7 variabel yang akan dijadikan pada analisis faktor yang mempengaruhi pajak daerah dan 12 variabel yang dijadikan bahan analisis pada faktor yang mempengaruhi retribusi daerah. Analisis ini menggunakan alat bantu SPSS.13 Konsep dasar analisis komponen utama ini adalah : 1. Analisis komponen utama tidak mengkaitkan antara variabel independent dan dependent tapi mereduksi atau meringkas dari banyak variabel menjadi sedikit variabel. 2. Teknik yang digunakan adalah teknik interdepensi, yakni seluruh set hubungan yang interdependent di teliti. Prinsipnya menggunakan korelasi. 3. Analisis komponen utama menekankan adanya COMMUNALITY = jumlah varian yang disumbangkan oleh suatu variabel pada variabel lainnya. 4. Adanya koefisien nilai komponen utama, sehingga komponen utama 1 menyerap sebagian besar seluruh variabel, komponen utama 2 menyerap sebagian besar sisa varian setelah diambil untuk komponen utama 1. Komponen utama 2 tidak berkorelasi dengan komponen utama 1, sehingga jumlah variansi yang dijelaskan adalah semua komponen utama nantinya adalah 100 persen Sedangkan teknik statistik untuk analisis komponen utama adalah : 1. Matrik korelasi 2. Communality : Jumlah varian yang disumbangkan oleh variabel terhadap variabel lainnya.

22

3. Akar ciri (Eigen value) : Jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Hanya akar ciri > 1 yang dimasukkan dalam model. 4. Scree plot. Plot dari eigen value sebagai sumbu vertikal dan banyaknya faktor sebagai sumbu dasar, untuk menentukan banyaknya faktor yang bias di tarik. 2.6. Kerangka Pemikiran Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya termasuk pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah PAD. PAD merupakan penerimaan daerah dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Potensi PAD dan komponen PAD dapat diketahui dengan menganalisis kontribusi penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah dan kontribusi komponen PAD terhadap penerimaan PAD yang dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Berdasarkan

tinjauan

pustaka

sebelumnya,

belanja

modal/pembangunan sebagai wujud investasi pemerintah merupakan salah satu pos keuangan pemerintah daerah yang penting untuk pembangunan wilayah. Pada masa implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, sudah sepantasnya bila daerah

23

mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya, untuk kemudian kembali digunakan bagi kepentingan pembangunan wilayah baik dalam bentuk investasi maupun pelayanan publik. Namun dalam lima tahun implementasi kebijakan tersebut, perlu dievaluasi apakah diberikan dengan

daerah

telah

memanfaatkan

kewenangan

yang

untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan asli daerah optimal.

Oleh karena itu, perlu diketahui komponen-komponen

penerimaan keuangan daerah yang berpengaruh terhadap belanja rutin maupun belanja pembangunan, sehingga dapat dievaluasi sejauh mana pengaruhnya terhadap

kemandirian

keuangan daerah.

Secara sistematis kerangka pemikiran konseptual dapat dijelaskan dengan gambar 2.

24

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

UU No.32 dan UU No. 33 Tahun 2004

Pemerintah Daerah - APBD

Penerimaan Daerah -PAD -Dana Perimbangan -Pinjaman Daerah -Lain-lain Penerimaan yang Sah

Pengeluaran daerah - Belanja Rutin - Belanja Modal/Pembangunan

Variabel Penelitian yang Digunakan

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Analisis Deskriptif

Analisis Komponen Utama

Mengetahuhi Perkembangan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 serta keterkaitan di dalamnya

Faktor faktor Utama yang Mempengaruhi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada bulan Agustus dan September 2008 dengan pertimbangan: 1. Kabupaten Tulungagung, memiliki sumber potensi yang dapat digali untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 2. Belum ada penelitian tentang keuangan di Kabupaten Tulungagung selama masa otonomi daerah. 3.2. Jenis dan Sumber data Data yang digunakan berasal dari data sekunder dengan jenis data time series. Data yang dikumpulkan berupa data perkembangan pendapatan daerah, pendapatan perkapita, realisasi penerimaan Pendapatan Asli daerah, Pajak daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah, lain-lain PAD yang sah, jumlah hotel, jumlah perusahaan, jumlah kendaraan bermotor wajib uji, panjang jalan, jumlah penerbitan akta sipil, jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah pasar, jumlah juru parkir, jumlah karcis terminal, jumlah restoran, jumlah penduduk dan tingkat inflasi, jumlah rumah tangga, pendapatan perkapita, PDRB Kabupaten Tulungagung tahun 2003 - 2007 Data-data tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Tulungagung, BPS Pusat Jakarta, Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung, Bagian Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Tulungagung dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Referensi studi kepustakaan melalui artikel,

26

jurnal, bahan-bahan lain dari perpustakaan FEM, Perpustakaan LSI dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini. 3.3. Metode Analisis 3.3.1. Metode Deskriptif Indeks Perkembangan PAD baik dari segi besaran maupun persentasenya dapat digunakan untuk melihat dan membandingkan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah dan kontribusi komponen PAD terhadap penerimaan PAD dari waktu ke waktu dalam suatu series data dari tahun 2003 – 2007. Kontribusi penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah dapat digunakan formula sebagai berikut :

Kontribusi PAD =

Penerimaan PAD X 100% Total Penerimaan Daerah

………3.1

Sedangkan untuk melihat kontribusi komponen PAD terhadap total penerimaan PAD dapat digunakan formula sebagai berikut :

Kontribusi Komponen PAD =

Penerimaan Komponen PAD X 100% Total Penerimaan PAD

…….3.2

3.3.2. Analisis Komponen Utama (Principle Component Analysis) Analisis komponen utama merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen utama sebagai hasil dari reduksi variabel ke dalam suatu kelompok variabel baru. Dengan demikian

27

analisis ini dapat menerangkan sebanyak mungkin variansi total dalam data dengan jumlah faktor yang seminim mungkin. Analisis komponen utama sering digunakan sebagai analisis antara maupun analisis akhir. Sebagai analisis antara analisis komponen utama bermanfaat menghilangkan multikolinearitas atau untuk mereduksi variabel-variabel yang berukuran besar ke dalam variabel baru yang berukuran sederhana. Sedangkan untuk analisis akhir analisis komponen utama umumnya digunakan untuk mengelompokkan variabel-variabel penting dari suatu kumpulan variabel besar untuk menduga suatu fenomena, sekaligus memahami struktur dan melihat hubungan antar variabel. Pada dasarnya analisis komponen utama adalah analisis yang mentransformasikan data sejumlah p ke dalam struktur data baru sejumlah k dengan jumlah k < p. Perhitungan dengan analisis komponen utama memerlukan beberapa pertimbangan, yang sekaligus menggambarkan adanya kendala dan tujuan yang ingin dicapai dari analisis komponen utama. Di dalam analisis komponen utama akan dihitung vektor pembobot yang secara matematis ditujukan untuk memaksimumkan keragaman dari kelompok variabel baru. Hasil analisis komponen utama antara lain nilai akar cirri (eigen value), proporsi dan kumulatif akar ciri, nilai pembobot (eigen vector) atau sering disebut PC Loading. Secara umum pembentukan komponen utama disusun sebagai berikut : Y1 = a1X = a11X1+a21X2+…+ap2Xp Y2 = a2X = a12X1+a22X2+…+ap2Xp . . . Yp = apX = a1pX1+a2pX2+…+appXp

………………………….3.3

28

dengan keragaman masing-masing adalah Var (Yi) =a’i∑ ai = λi. dimana i = 1,2,…,p dan λi = akar ciri dari komponen utama ke i dan keragaman totalnya adalah : Var (Y) = α11+α22+…+αpp = λ1 +λ2.+ … +λp.

………………………….3.4

dimana α = simpangan baku dan λ1 +λ2.+

… +λp

adalah akar ciri dari komponen

utama. Besarnya proporsi dari keragaman total populasi yang dapat diterangkan oleh komponen utama ke i adalah : Proporsi =

λ1 ; i = 1,2,3,…p λ 1 + λ 2 + ... + λ p

………………………….3.5

sehingga nilai proporsi dari keragaman total yang dapat diterangkan oleh komponen utama, kedua atau sejumlah komponen utama secara bersama-sama adalah semaksimal mungkin dengan meminimalisasi informasi yang hilang. Dalam menginterpretasikan hasil analisis komponen utama terdapat kriteria

yang

membantu

menentukan

berapa

banyak

komponen

yang

diinterpretasikan. Pemilihan komponen utama digunakan jika nilai akar cirinya lebih dari 1 (λi > 1)2, sebab jika memiliki akar ciri kurang dari satu memberikan informasi yang lebih sedikit dibandingkan variabel asal yang distandarisasi dengan nilai keragaman satu (Hair, dkk, 1975). Proporsi keragaman yang dianggap cukup mewakili total keragaman data jika kumulatif mencapai 10-80 persen (Timn, 1975). Penggunaan plot scree graph juga dapat membantu dalam menentukan berapa banyak hasil komponen utama yang akan digunakan.

IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG 4.1. Indikator Kependudukan Kependudukan merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan yang mencakup antara lain mengenai distribusi, jumlah, dan komposisi penduduk. Jumlah penduduk yang besar misalnya dapat menjadi modal pembangunan apabila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan apabila kualitasnya rendah. Secara geografis Kabupaten Tulungagung mempunyai luas sekitar 1.150,41 km², terdiri dari 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan. Dari hasil pengamatan tipologi kependudukan tingkat kabupaten, diantaranya mengenai persebaran penduduk, diperoleh pembuktian secara luas serta dapat diakui, bahwa akibat kecenderungan penduduk untuk berdomisili pada daerah-daerah yang berfasilitas relatif lengkap, misalnya daerah perkotaan, telah mengakibatkan persebaran penduduk di Kabupaten Tulungagung diduga tidak merata antar daerah yang satu dengan yang lain. Bagi para perencana dan pengambil keputusan, akibat persebaran penduduk yang tidak merata telah menimbulkan permasalahan tersendiri bagi perencanaan pembangunan. Permasalahan yang paling bisa diterima adalah pada saat pengambilan kebijakan pembangunan sumber daya manusia, alhasil daerahdaerah terpencil yang jarang penduduknya, sumberdaya manusia yang ada cenderung lebih rendah bila dibandingkan daerah sekitar perkotaan yang padat penduduknya.

30

Tabel 3. Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung, 2007 Luas Wilayah Area 2 (Km ) (3)

Kecamatan Kode (1) 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

Nama (2) Besuki Ba n dun g Pakel Campurdarat Tanggunggunung Kalidawir Pucanglaban Rejotangan Ngunut Sumbergempol Boyolangu Tulungagung Kedungwaru Ngantru Karangrejo Kauman Gondang Pagerwojo Sendang Jumlah :

2007 2006 2005 2004 2003

Persentase thd. Luas Kabupaten (4)

Jumlah Penduduk ( Orang) (5)

Kepadatan Penduduk 2 (Orang/Km ) (6)

92,69 46,96 38,10 44,71 114,73 113,69 77,92 75,87 39,06 41,83 37,69 10,83 33,93 41,44 37,98 29,00 43,38 109,03 121,56

8,06 4,08 3,31 3,89 9,97 9,88 6,77 6,60 3,40 3,64 3,28 0,94 2,95 3,60 3,30 2,52 3,77 9,48 10,57

35.839 47.257 50.900 53.994 24.998 67.805 26.046 73.617 76.690 63.433 73.686 66.639 84.224 53.931 39.042 50.774 55.019 29.979 46.344

387 1.006 1.336 1.208 218 596 334 970 1.963 1.516 1.955 6.153 2.482 1.301 1.028 1.751 1.268 275 381

1.150,41 1.150,41 1.150,41 1.150,41 1.150,41

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.020.217 1.002.807 996.962 989.856 984.730

887 872 867 860 856

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2007 4.2. Tinjauan Perekonomian Suatu indikator yang digunakan untuk melihat struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan.

31

4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung. Pada setiap penghitungan PDRB hasil yang pertama kali diperoleh adalah nilai tambah bruto (NTB) yang tercantum adalah nilai nominalnya. Perubahan nilai PDRB berdasarkan atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh perubahan kuantum produksi dan perubahan harga. Oleh sebab itu perubahan angka ke arah lebih besar tidak selalu berarti ke arah yang lebih baik, maksudnya tidak selalu mengindikasikan sebuah peningkatan. Hal ini dikarenakan kecenderungan inflasi yang akan naik terus. PDRB Kabupaten Tulungagung tahun 2007 mengalami kenaikan 13,09 persen dibandingkan tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 9.884,748 milyar menjadi Rp. 11.178,800 milyar pada tahun 2007. NTB terbesar diberikan oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 3.353,165 milyar. Berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan hanya disebabkan oleh perubahan quantum produksinya saja. Pada penghitungan ini dianggap sejak tahun 2000 tidak ada perubahan harga-harga sesuai dengan judul tabel yaitu atas dasar harga konstan 2000. Maka setiap nilai tambah atau PDRB dihitung dengan menggunakan harga-harga tahun 2000. Perubahan-perubahan yang ada pada tabel ini merupakan representasi perubahanperubahan dari quantum produksinya. Pada tahun 2007, PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 5,75 persen dibandingkan tahun 2006, yaitu sebesar Rp. 6.196,735 milyar pada tahun 2006 menjadi Rp. 6.552,885 milyar pada tahun 2007.

32

Tabel 4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan, 2003– 2007 (Juta Rupiah) Tahun

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan

(1)

(2)

(3)

2003

6.475.366,52

5.320.887,99

2004

7.233.270,17

5.588.457,30

2005

8.578.952,41

5.874.962,78

2006 *)

9.884.748,86

6.196.735,17

2007 **)

11.178.800,21

6.552.885,10

Keterangan : *) = Angka Perbaikan ; **) = Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2007

4.2.2. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi adalah peranan sektor-sektor ekonomi (dimulai dari sektor Pertanian hingga sektor jasa) terhadap jumlah total dari seluruh sektor. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Dari struktur ekonomi akan terlihat berapa

persen

sumbangan

masing-masing

sektor

sehingga

ini

bisa

menggambarkan ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan akibat kebijakan publik dari pemerintah daerah. Kontribusi sektor primer lebih rendah dan semakin rendah bila dibandingkan dengan kontribusi sektor-sektor lainnya (sekunder dan tersier). Kecenderungan tersebut disebabkan oleh tingkat pertumbuhan sektor primer yang relatif lebih rendah dibanding sektor sekunder dan tersier. Yang perlu dipahami bahwa, pembatasan sektor primer, sekunder, dan tersier masih belum mencakup keseluruhan aktivitas ekonomi yang seharusnya. Misalkan seorang

33

buruh tani, yang pada mulanya bekerja di sektor pertanian (primer), karena pendapatannya tidak mencukupi, pindah sebagai pengayuh becak di kota besar (sektor jasa perorangan/ tersier). Hal ini mengakibatkan peningkatan sektor tersier. Namun demikian, karena kedua profesi tersebut masih sama-sama tergolong sektor informal (dengan pendapatan dan ketrampilan rendah), maka pergeseran sektoral karena hal-hal seperti itu belum dapat mengindikasikan pergeseran struktur dalam arti kemajuan ekonomi. Dengan penurunan kontribusi sektor primer tersebut bukan berarti produksi sektor primer terus-menerus mengalami penurunan, tetapi yang terjadi adalah pertumbuhan sektor primer kalah cepat bila dibandingkan dengan sektor sekunder maupun tersier. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Dari struktur ekonomi akan terlihat berapa persen sumbangan masing-masing sektor sehingga ini bisa menggambarkan ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan kebijakan publik dari pemerintah daerah. Struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2007, masih didominasi oleh Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran yang memberikan kontribusi sebesar 30,00 persen, diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 18,09

persen, Sektor Pertanian

sebesar 15,86

persen. Kalau dilihat

perkembangannya, ada pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Untuk Sektor Pertanian ada kecenderungan turun sedangkan untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Komunikasi itu ada kecenderungan naik. Sekali lagi ini bukan berarti produksi Sektor Pertanian turun, tetapi yang terjadi adalah

34

pertumbuhan Sektor Pertanian kalah cepat bila dibandingkan dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 5. Struktur Ekonomi Menurut Sektor , 2003 – 2007 (Persen) Sektor

2003

2004

2005

2006 *)

2007 **)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian Primer

18,43

17,53

16,82

16,31

15,86

2,95

3,17

3,22

3,26

3,16

21,38

20,70

20,05

19,58

19,02

3

Industri Pengolahan

18,19

18,24

18,06

17,97

18,09

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

1,12

1,35

1,34

1,34

1,32

5

Bangunan

2,02

1,96

1,89

1,84

1,83

21,32

21,55

21,29

21,15

21,24

28,96

29,07

29,63

29,63

30,00

4,44

4,82

5,32

5,84

5,85

Sekunder 6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

10,87

10,70

10,62

10,63

10,61

9

Jasa-jasa

13,04

13,15

13,09

13,17

13,28

Tersier

57,30

57,75

58,66

59,28

59,74

Jumlah

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Keterangan : *) = Angka Perbaikan ; **) = Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2007

4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 4,73 persen. Pertumbuhan terdorong oleh tumbuhnya sektor industri yang mempunyai pertumbuhan sebesar 5,29 persen, yang pada tumbuh sebesar 4,92

tahun sebelumnya

persen. Untuk sektor perdagangan, pada tahun 2004

mengalami pertumbuhan sebesar 6,14 persen, yang berarti mengalami kenaikan dibanding tahun 2003 yang tumbuh sebesar 5,62 persen. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2004 sebesar 5,03 persen.

35

Pada tahun 2005 pertumbuhannya sebesar 5,13 persen, dengan penyumbang terbesar di sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 12,49 persen. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 5,48 persen. Pertumbuhan ini terdorong antara lain oleh pertumbuhan di sektor industri pengolahan sebesar 5,66 persen, sektor bangunan sebesar 3,15 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,67 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 5,12 persen. Sedangkan untuk tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 5,75 persen, dengan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 10,20 persen

Tabel 6. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor, 2003 – 2007 (Persen) Sektor

2003

2004

2005

2006 *)

2007 **)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Pertanian

2,23

2,35

2,25

2,35

2,44

2

Pertambangan dan Penggalian

4,31

4,65

4,58

4,61

4,24

3

Industri Pengolahan

5,29

5,51

5,62

5,66

5,91

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

17,96

16,62

12,49

10,61

10,20

5

Konstruksi

1,56

1,91

2,23

3,15

3,71

6

Perdagangan, Hotel dan Restaoran

5,62

6,14

6,30

6,97

7,40

7

Pengangkutan dan Komunikasi

9,82

8,70

8,84

9,67

9,38

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

5,38

5,75

5,40

5,41

5,36

9

Jasa-Jasa

3,59

3,86

4,61

5,12

5,63

4,73

5,03

5,13

5,48

5,75

Kabupaten Tulungagung

Keterangan : *) = Angka Perbaikan ; **) = Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2007

Sedangkan kalau dilihat mulai tahun 2003 – 2007, ternyata sektor yang mempunyai pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih yang selalu diatas level 10 persen. Hal ini disebabkan sektor listrik, gas dan air bersih

36

adalah salah satu sektor yang pertumbuhan ekonomi kabupaten dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional, terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang berlaku untuk seluruh daerah tingkat II. Misalnya kenaikan tarif dasar listrik. Nilai nominal dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Sektoral, 2003 - 2007 (Juta Rupiah) Sektor (1)

2003

2004

(2)

(3)

1

Pertanian

1.047.157,72 1.071.779,22

2

Pertambangan dan Penggalian

122.917,79

3

Industri Pengolahan

922.229,33

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

5

Bangunan

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7

Pengangkutan dan Komunikasi

187.113,65

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

9

Jasa-jasa Jumlah

2005 (4)

2006 *) (5)

2007 **) (6)

1.095.931,14

1.121.677,69

1.149.077,29

128.627,90

134.519,06

140.720,39

146.686,94

973.018,64

1.027.718,52

1.085.836,61

1.149.980,37

53.792,24

62.733,34

70.570,43

78.057,14

86.020,45

112.711,26

114.859,07

117.420,43

121.119,17

125.612,69

1.573.113,45 1.669.736,43

1.774.871,24

1.898.556,93

2.039.131,00

203.400,58

221.383,88

242.795,44

265.568,59

643.340,97

680.364,92

717.103,77

755.871,38

796.382,36

658.511,59

683.937,18

715.444,32

752.100,42

794.425,41

5.320.887,99 5.588.457,30

5.874.962,78

6.196.735,17

6.552.885,10

Keterangan : *) = Angka Perbaikan ; **) = Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2007

4.2.4. PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Kabupaten Tulungagung menunjukkan peningkatan dalam kurun beberapa tahun terakhir. Selanjutnya besaran PDRB tersebut perlu diberi penimbang yaitu jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output (PDRB).

37

PDRB perkapita Kabupaten Tulungagung tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 10,26 persen dibanding tahun 2002. Pada tahun 2004 PDRB perkapita Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan sebesar 10,68 persen dibandingkan tahun 2003 yaitu dari Rp. 6,744 juta pada tahun 2003 menjadi Rp. 7,465 juta pada tahun 2004. Sedangkan tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 17,67 persen dibanding tahun 2004. Pada tahun 2006, PDRB perkapita Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 10, 041 Juta atau mengalami kenaikan sebesar 14,31 persen dibandingkan tahun 2005 yang PDRB perkapitanya sebesar Rp. 8,784 Juta. Sedangkan untuk tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar

12,20 persen

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 10,041 juta menjadi 11,266 juta.

Tabel 8. PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung, 2003 - 2007 Uraian

2003

2004

2005

2006 *)

2007 **)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PDRB ADHB (Juta Rp)

6 475 366,52

7 233 270,17

8 578 952,41

9 884 748,86

11 178 800,21

PDRB per Kapita (Rupiah)

6 744 702,73

7 464 806,06

8 783 691,47

10 040 782,62

11 266 055,81

10,26

10,68

17,67

14,31

12,20

960 067

968 983

976 691

984 460

992 255

Persentase Kenaikan PDRB Per Kapita (%) Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)

Keterangan : *) = Angka Perbaikan ; **) = Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2007

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Berdasarkan ringkasan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung, setiap tahunnya selalu terjadi surplus. Hal ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara pemerintahan, karena bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan yang diterima. Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan, pengeluaran maupun surplus selalu mengalami peningkatan, namun yang perlu dilihat lebih jauh, bagian komponen penerimaan daerah yang mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan total keuangan daerah serta yang memberikan kontribusi paling besar dalam pembiayaan pembangunan sehingga kenaikan jumlah penerimaan akan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tabel 9. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tulungagung tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian

2003

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sisa anggaran Tahun Lalu

21.766

8.541

1.868

1.481

43.227

Pendapatan

396.771

452.727

424.799

650.851

757.007

Pengeluaran

409.996

459.399

425.186

609.105

756.907

8.541

1.868

1.481

43.227

43.327

Surplus/Defisit

Sumber : Bagian Keuangan-Setda Kabupaten Tulungagung, 2007 Dalam pos penerimaan dan pengeluaran APBD, PAD merupakan bagian dari penerimaan daerah, disamping bagian-bagian lain seperti bagian dana perimbangan, bagian penerimaan lainnya yang sah dan bagian pinjaman daerah. PAD sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan

39

kegiatannya. Sebab sebagian pengeluaran Pemerintah daerah tersebut dibiayai dari penerimaan PAD. Peranan PAD Kabupaten Tulungagung dalam struktur APBD Kabupaten Tulungagung pada tahun 2003 sampai 2007 berturut-turut sebesar 6,62 persen, 6,01 persen, 7,25 persen, 5,57 persen dan 6,74 persen. Dari keadaan ini dapat dikatakan bahwa sumbangan PAD dalam struktur APBD masih tergolong kecil, yaitu dibawah 10 persen, oleh karena itu harus ditingkatkan PAD ini dengan menggali sumberdaya-sumberdaya yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kenaikan peranan PAD terhadap APBD untuk tahun 2007 disebabkan kenaikan PAD yang sebesar 40,63 persen sedangkan APBD sebesar 16,31 persen, sehingga dapat dikatakan kenaikan PAD selaras dengan kenaikan APBD yang ada. Tabel 10. Komponen Penerimaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian

2003

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

26.259

27.210

30.791

36.262

50.995

326.045

363.638

373.271

611.831

705.982

0

0

0

0

0

44.467

61.879

20.737

2.758

30

396.771

452.727

424.799

650.851

757.007

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Pinjaman daerah Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah

Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007 Selain dari PAD, ada komponen lain yang memberikan kontribusi yang sangat berarti yaitu Dana Perimbangan, yang terdiri dari komponen bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta bagi hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari propinsi. Besarnya dana perimbangan

40

merupakan refleksi ketergantungan dari Pemda Kabupaten Tulungagung terhadap pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Dari tabel 10 terlihat bahwa dana perimbangan masih memberikan kontribusi yang paling besar bagi penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung yaitu secara berturut-turut dari tahun 2003 – 2007 sebesar 82,17 persen; 80,32 persen; 87,87 persen; 94,00 persen dan 93,26 persen. Hal tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang tidak mencerminkan kemandirian pemerintah dalam menggali potensi sumber-sumber

penerimaan

di

daerahnya.

Sedangkan

untuk

komponen

penerimaan keuangan daerah yang lain besarannya fluktuatif. 5.2. Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, adalah salah satu pendukung dioptimalkannya PAD dalam era otonomi. Dalam undangundang tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan potensial yang ada di daerahnya. Secara garis besar komponen PAD dapat dibedakan menjadi empat yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Tabel 11. Komponen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian

2003

2004

2005

2006

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.084,57

8.814,43

9.473,36

10.013,89

11.628,19

14.810,15

17.046,04

20.659,40

23.919,72

29.711,83

Pajak Daerah Retribusi daerah Bagian Laba Perusahaan daerah lain-lain PAD yang sah Jumlah

2007 (6)

630,24

344,49

391,74

428,21

659,15

2.734,31

1.004,77

266,50

1.900,17

8.995,61

26.259,27

27.209,73

30.791,00

36.262,00

50.994,78

Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007

41

Selama tahun 2003-2007, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah retribusi daerah secara berturut-turut adalah 56,40 persen; 62,65 persen, 67,10 persen; 65,96 persen dan 58,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik semakin dapat dirasakan masyarakat. Sebab sifat retribusi adalah imbal balik dari suatu yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan pajak daerah memberikan kontribusi antara 20 persen sampai 30 persen. Bahkan untuk tahun 2007 ini, kontribusi pajak mengalami penurunan persentase dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun dalam sisi nilai riil mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa kenaikan penerimaan dari sisi pajak daerah tidak sebanding dengan penerimaan total dari PAD. Sedangkan komponen PAD yang memberikan kontribusi terkecil adalah laba perusahaan daerah. BUMD di Kabupaten Tulungagung itu ada 3 jenis, namun yang dapat di harapkan berkembang hanya satu yaitu BPR Kedungwaru. 5.2.1 Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Salah satu komponen PAD Kabupaten Tulungagung yang memberikan kontribusi di atas 20 persen setiap tahunnya adalah pajak daerah. Dengan disahkannya UU no. 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah yang kemudian dirubah dengan UU no. 34 tahun 2004, dimana terus terjadi peningkatan penerimaan secara nominal yang Signifikan karena dimungkinkan bagi setiap daerah kabupaten/kota untuk menetapkan jenis pajak baru seperti pajak parkir di Kabupaten Tulungagung yang mulai diberlakukan tahun 2005 Pada tabel 12 dapat dilihat bahwa semua jenis pajak daerah yang berlaku untuk setiap kabupaten/kota, juga diberlakukan di Kabupaten Tulungagung

42

walaupun pajak Parkir mulai diberlakukan tahun 2005. Sedangkan untuk pajak restoran baru bisa dipisahkan tahun 2004, sebelumnya gabung dengan pajak hotel. Komponen pajak daerah yang paling dominan adalah pajak penerangan jalan yang rata-rata setiap tahunnya memberikan kontribusi sebesar 90 persen terhadap total penerimaan PAD. Tabel 12. Komponen Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian

2003

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pajak Hotel

366,75

305,26

330,41

351,19

391,47

Pajak Restoran

0,00

134,00

151,43

176,88

200,96

Pajak Hiburan

58,24

71,48

70,72

108,30

64,44

Pajak Reklame

176,96

217,95

250,64

280,97

342,14

7.382,34

7.975,00

8.535,24

8.993,92

10.526,30

100,29

110,75

125,54

93,61

93,41

0,00

0,00

9,38

9,03

9,48

8.084,57

8.814,43

9.473,36

10.013,89

11.628,19

Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C Pajak Parkir

Jumlah

Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007 Komponen terbesar kedua adalah pajak hotel. Bila dilihat dari sisi total jumlahnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya tahun 2007 yang mengalami kenaikan sebesar 11,47 persen. Hal ini disebabkan semakin banyaknya hotel-hotel di kabupaten Tulungagung yang memenuhi standar pelatihan, sehingga banyak pihak swasta dan pemerintah memanfaatkan hotel tersebut sebagai tempat pelatihan/seminar. Komponen selanjutnya adalah pajak reklame, yang pada tahun 2007 ini merupakan komponen yang mengalami peningkatan

paling

besar

dibandingkan

tahun

sebelumnya.

Walaupun

kontribusinya terhadap PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan komponen

43

lainnya tetapi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yaitu secara berturutturut dari tahun 2003-2007 sebesar 2,19 persen; 2,47 persen; 2,65 persen; 2,81 persen

dan 2,94 persen. Komponen ini yang sekarang dikembangkan oleh

pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menaikkan PAD. Salah satu caranya dengan mencopot secara paksa bagi papan-papan reklame yang tidak mendapat ijin atau masih di pajang walaupun masa berlakunya sudah habis. Sedangkan untuk komponen pajak yang lainnya kontribusinya relatif kecil dan tidak terlalu fluktuatif baik dari segi jumlah, persentase maupun pertambahannya. 5.2.2 Retribusi daerah Kabupaten Tulungagung Retribusi daerah adalah komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar di dalam penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung. Secara umum, retribusi daerah terbagi atas 3 yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Tabel 13 menunjukkan bahwa komponen retribusi umum memberikan kontribusi terbesar dari tahun 2003 – 2007 terhadap total retribusi daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu sebesar 91,59 persen pada tahun 2003 dan 94,86 persen pada tahun 2007. Yang termasuk dalam retribusi ini adalah retribusi terminal, pelayanan kesehatan, pasar dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat semakin baik sehingga masyarakat lebih senang menggunakan failitas pemerintah dibandingkan fasilitas swasta. Komponen retribusi lainnya yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu masing-masing hanya memberikan kontribusi sekitar 2-3 persen. Oleh karena itu untuk kedua jenis retribusi ini yang perlu ditingkatkan, dengan jalan memberikan pelayanan yang baik, dalam arti

44

biaya murah dan prosedurnya tidak rumit dalam perijinan usaha maupun lainnya sehingga masyarakat mau memanfaatkan. Tabel 13. Komponen Retribusi Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian

2003

2004

2005

2006

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Retribusi Umum

2007 (6)

13.564,64

15.726,85

19.314,21

22.641,94

28.184,78

Retribusi Jasa Usaha

924,70

939,23

845,85

712,59

869,57

Retribusi Perijinan Tertentu

320,81

379,96

499,33

565,19

657,47

14.810,15

17.046,04

20.659,40

23.919,72

29.711,83

Jumlah

Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007 5.2.3 Bagian Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Tulungagung Perusahaan Daerah di Kabupaten Tulungagung ada 3, yaitu PDAM, BPR Kedungwaru, percetakan Aneka Usaha. Dari ketiga jenis BUMD tersebut yang memberikan kontribusi terbesar adalah BPR Kedungwaru. Hal ini bisa dilihat dari tabel yang menunjukkan kontribusinya terhadap total BUMD. Hal ini bisa dimaklumi, sebab sebagaimana diketahui hampir di semua daerah yang namanya PDAM itu selalu rugi. Tidak terkecuali di Kabupaten Tulungagung. Pelayanan PDAM di Kabupaten Tulungagung masih diwilayah perkotaan, belum menyebar ke daerah yang luas. Hal ini disebabkan masyarakat masih mudah untuk mencari air dengan menggali sendiri dihalamannya tanpa tahu apakah air itu sehat atau tidak. Sehingga penerimaan PDAM lebih kecil dari pada biaya operasionalnya. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan pada masyarakat akan perlunya air bersih dan sehat terutama di daerah-daerah yang disinyalir air tanahnya kurang

45

sehat, sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan PDAM, yang akhirnya nanti dapat memberi sumbangan pada PAD Kabupaten Tulungagung Tabel 14. Komponen Laba Perusahaan Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian

2003

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

75,00

224,76

169,47

255,49

555,24

119,73

222,27

172,72

630,24

344,49

391,74

428,21

Bagian Lembaga Keuangan Bank Bagian Laba Perusahaan daerah lainnya

Jumlah

659,15

659,15

Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007

5.2.4. Lain-lain PAD yang sah Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dari dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penjualan kendaraan bermotor, penjualan barang milik daerah lainnya, jasa giro dan pendapatan lainnya. Lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu komponen PAD yang sangat fluktuatif, hal ini dikarenakan setiap tahunnya selalu berubah komponenkomponen yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap total lain-lain pendapatan yang sah.

46

Tabel 15. Komponen Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian

2003

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

hasil Penjualan aset yang Tidak dipisahkan

2.355,57

Jasa Giro

98,55 159,03

Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah Sumbangan Pihak Ketiga Lain_lain

Jumlah

0,00

26,68

177,50

27,79

1.190,84

3.078,57

182,67

574,76

5.396,36

9,77

10,30

99,90

0,00

378,74

737,41

45,74

8,00

343,18

2.734,31

1.004,77

266,50

1.900,17

8.995,61

Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007

5.3 Analisis Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Analisis Komponen Utama. Penerimaan PAD merupakan kontribusi dari masing-masing komponen PAD. Pada bagian ini hanya akan dianalis mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi pajak dan retribusi daerah serta kebijakan otonomi daerah terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung. Analisis penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tulungagung dikelompokkan menjadi 2 kategori yang terdiri dari jenis-jenis pajak dan retribusi yang dipungut, variabel lain yang dinilai memiliki dampak secara umum, terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah menggunakan 7 variabel yaitu jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah perusahaan, jumlah rumah tangga, jumlah penduduk, tingkat inflasi, pendapatan perkapita. Retribusi daerah menggunakan 12 variabel yaitu panjang jalan, jumlah rumah tangga, jumlah penerbitan akta sipil, jumlah pelayanan kesehatan, jumlah kendaraan bermotor

47

wajib uji, jumlah perusahaan, jumlah penduduk, tingkat inflasi, pendapatan perkapita, jumlah pasar, jumlah juru parkir dan jumlah karcis terminal. 5.3.1. Analisis Komponen Utama Penerimaan Pajak kabupaten Tulungagung Variabel-variabel yang digunakan dalam menganalisis penerimaan pajak daerah berdasarkan kontribusi terhadap masing-masing pajak yang berlaku, yaitu variabel yang mempunyai pengaruh secara umum terhadap variabel tak bebas. Dalam proses analisis dilakukan seleksi variabel berdasarkan pertimbangan kelengkapan data dan kemampuan variabel tersebut terhadap total penerimaan pajak daerah. Setelah dilakukan seleksi ternyata terdapat 7 variabel yang terpilih yaitu jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah perusahaan, jumlah rumah tangga, jumlah penduduk, tingkat inflasi, pendapatan perkapita. Seleksi variabel selanjutnya dilakukan melalui teknik analisis komponen utama dengan mengelompokkan variabel-variabel penting untuk melakukan pendugaan, sekaligus memahami struktur dan melihat hubungan antar variabel di wilayah studi. Analisis komponen utama terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung menghasilkan dua komponen utama yang merupakan kombinasi linier dengan peubah aslinya yang bersifat saling bebas. Komponen utama satu yang mempunyai akar ciri 4,61 mempunyai varian sebesar 65,85 persen. Artinya komponen utama satu ini mampu menjelaskan keragaman data sebesar 65,85 persen dari keseluruhan data. Sedangkan komponen utama dua mempunyai akar ciri 2,03 dan varian sebesar 29,04 persen, artinya komponen utama dua ini hanya mampu menjelaskan sebesar 29,04 persen dari keseluruhan data. Sedangkan untuk

48

komponen tiga sampai tujuh tidak digunakan sebab akar cirinya kurang dari satu, sebab jika memiliki akar ciri kurang dari satu memberikan informasi yang lebih sedikit dibandingkan variabel asal yang distandarisasi dengan nilai keragaman satu (Hair, dkk, 1975).

Sehingga

dari analisis komponen utama untuk

penerimaan pajak mempunyai dua komponen yang mampu menjelaskan keragaman data sebesar 94,90 persen yang merupakan nilai kumulatif akar ciri yang disesuaikan dengan kriteria penentuan jumlah komponen utama yang dapat digunakan. Tabel 16. Nilai Akar Ciri Penerimaan Pajak Kabupaten Tulungagung Komponen (1)

Nilai Akar Ciri Total

Varian (%)

Kumulatif Varian (%)

(2)

(3)

(4)

1

4,61

65,85

65,85

2

2,03

29,04

94,90

3

0,29

4,14

99,03

4

0,07

0,97

100,00

5

1,90E-16

2,72E-15

100,00

6

-6,88E-17

-9,83E-16

100,00

7

-5,22E-16

-7,45E-15

100,00

Sedangkan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki kontribusi yang tinggi dapat dilihat pada nilai loading yang besar dengan mengabaikan tanda positif dan negatif, sebab tanda tersebut hanya merupakan tanda korelasi yang bersifat positif atau negatif terhadap komponen utamanya. Dalam penelitian ini menggunakan rule of thum sebesar 0,5 yang berarti bahwa variabel yang mempunyai korelasi signifikan memiliki loading score ≥ 0,5.

49

Tabel 17. Nilai Loading pada PC1 dan PC2 Analisis Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Variabel

Komponen 1

2

(2)

(3)

RT

0,98

-0,17

PDK

0,99

0,04

INF

0,30

-0,95

PDKP

0,97

-0,05

PRS

0,93

0,36

HTL

0,06

0,99

RST

0,88

0,09

(1)

Dari hasil pengolahan dengan SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pada Komponen Utama 1 (Principle Component 1), dari tujuh variabel yang diamati ada 5 variabel yang berkorelasi secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung karena variansi loading score tiap variabel melebihi 0,5 yaitu jumlah rumah tangga (0,98), jumlah penduduk (0,98), pendapatan perkapita (0,97), jumlah perusahaan (0,93), dan jumlah restoran (0,88).

Dari hasil tersebut ternyata secara berturut-turut yang

memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak adalah jumlah penduduk, pendapatan perkapita, jumlah rumah tangga, jumlah perusahaan dan jumlah restoran. Hal ini menunjukkan bahwa bila ke lima komponen tersebut bertambah, maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan. 2. Komponen utama 2 (Principle Component 2), ada 2 variabel yang berkorelasi secara signifikan terhadap penerimaan pajak yaitu inflasi (-0,95) dan jumlah

50

hotel (0,99). Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai inflasi bertanda negatif, artinya mempunyai korelasi negatif dengan komponen 2. Berkorelasi negatif berarti jika inflasi meningkat maka pajak akan menurun, begitu juga sebaliknya jika inflasi menurun maka pajak akan meningkat. Hal ini bisa dipahami karena inflasi tinggi akan mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak akan berkurang, karena pendapatan yang diterima akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 5.3.2. Analisis Komponen Utama Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung. Variabel-variabel yang digunakan dalam menganalisis penerimaan retribusi daerah berdasarkan kontribusi terhadap pengelompokan dari masingmasing retribusi yang berlaku, variabel yang mempunyai pengaruh secara umum terhadap variabel tak bebas. Dalam proses analisis dilakukan seleksi variabel berdasarkan pertimbangan kelengkapan data dan kemampuan variabel tersebut terhadap total penerimaan retribusi daerah. Ada 12 variabel penjelas yang digunakan, setelah itu seleksi variabel dilakukan melalui teknis analisis komponen utama dengan mengelompokkan peubah-peubah penting untuk melakukan pendugaan, sekaligus memahami struktur dan melihat hubungan antar variabel di wilayah studi. Proses analisis komponen utama terhadap penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung menghasilkan 2 komponen utama yang merupakan kombinasi linier dengan peubah aslinya yang bersifat saling bebas. Komponen utama satu yang mempunyai akar ciri 8,10 mempunyai varian sebesar 67,48

51

persen. Artinya komponen utama satu ini mampu menjelaskan keragaman data sebesar 67,48 persen dari keseluruhan data. Sedangkan komponen utama dua mempunyai akar ciri 2,57 dan varian sebesar 21,38 persen, artinya komponen utama dua ini hanya mampu menjelaskan sebesar 21,38 persen dari keseluruhan data. Sedangkan untuk komponen tiga sampai tujuh tidak digunakan sebab akar cirinya kurang dari satu, sebab jika memiliki akar ciri kurang dari satu memberikan informasi yang lebih sedikit dibandingkan variabel asal yang distandarisasi dengan nilai keragaman satu (Hair, dkk, 1975). Sehingga hasil analisis penerimaan retribusi dengan analisis komponen utama mempunyai 2 komponen utama dan mampu menjelaskan keragaman data sebesar 88,86 persen yang merupakan nilai kumulatif akar ciri yang disesuaikan dengan kriteria penentuan jumlah komponen utama yang dapat digunakan. Tabel 18. Nilai Akar Ciri Penerimaan Retribusi Kabupaten Tulungagung Komponen (1)

Nilai Akar Ciri Total

Varian (%)

Kumulatif Varian (%)

(2)

(3)

(4)

1

8,10

67,48

67,48

2

2,57

21,38

88,86

3

0,92

7,70

96,56

4

0,41

3,44

100,00

5

3,64E-16

3,03E-15

100,00

6

2,23E-16

1,86E-15

100,00

7

4,69E-17

3,91E-16

100,00

8

-7,27E-17

-6,06E-16

100,00

9

-1,49E-16

-1,24E-15

100,00

10

-2,56E-16

-2,13E-15

100,00

11

-5,50E-16

-4,58E-15

100,00

12

-1,58E-15

-1,32E-14

100,00

52

Sedangkan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki kontribusi yang tinggi dapat dilihat pada nilai loading yang besar dengan mengabaikan tanda positif dan negatif, sebab tanda tersebut hanya merupakan tanda korelasi yang bersifat positif atau negatif terhadap komponen utamanya. Dalam penelitian ini menggunakan rule of thum sebesar 0,5 yang berarti bahwa variabel yang mempunyai korelasi signifikan memiliki loading score ≥ 0,5. Tabel 19. Nilai Loading pada PC1 dan PC2 Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung Variabel

Komponen 1

2

(2)

(3)

RT

0,99

-0,11

PDD

0,98

0,10

INF

0,35

-0,80

PDKP

1,00

-0,03

AKTE

-0,22

0,93

PJ

0,94

0,15

KSH

0,91

0,34

PRS

0,87

0,33

PSR

0,87

-0,28

KWU

0,92

0,16

JP

-0,67

0,69

KC

-0,68

-0,49

(1)

Dari hasil pengolahan dengan SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pada Komponen utama 1 (Principle Component 1), dari 12 variabel yang diamati, hanya 2 variabel yang tidak mempunyai korelasi yang Signifikan

53

yaitu jumlah akte dan tingkat inflasi. Dari nilai loading yang Signifikan, jumlah juru parkir dan jumlah karcis terminal yang mempunyai korelasi negatif. Artinya semakin banyak jumlah juru parkir atau jumlah karcis terminal, maka penerimaan retribusi akan menurun. Hal ini perlu diperhatikan, sehingga pengawasan pengelolaan hasil retribusi oleh petugas perlu ditingkatkan agar penyalahgunaan keuangan oleh petugas dapat diminimalkan. Selain itu dapat juga dengan meningkatkan kesejahteraan para petugas. 2. Komponen Utama 2 (Principle Component 2) , ada sekitar 3 variabel yang berkorelasi secara Signifikant, yaitu inflasi, jumlah akte, juru parkir. Inflasi berbanding terbalik dengan penerimaan retribusi, artinya jika inflasi tinggi maka penerimaan daerah dari retribusi akan menurun. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, agar penerimaan retribusi dapat sesuai dengan target, maka inflasi setiap saat harus tetap di jaga kestabilannya. 5.4. Implikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Hasil Analisis Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung Sebagaimana dijelaskan terdahulu, bahwa salah faktor utama yang mempengaruhi pajak maupun retribusi daerah Kabupaten Tulungagung adalah tingkat inflasi yang berkorelasi negatif atau berbanding terbalik terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini berarti apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka penerimaan pajak daerah akan menurun. Tingkat inflasi

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal tingkat inflasi merupakan faktor-faktor yang dapat ditanggulangi dibawah kemampuan pemerintah daerah, sedangkan faktor

54

eksternal adalah faktor-faktor yang timbul dari masalah-masalah yang diluar kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulanginya, seperti keadaan moneter regional, harga bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Sedangkan faktor-faktor lainnya berkorelasi positif, artinya jika ada peningkatan pada variabel tersebut, maka penerimaan pajak atau retribusi juga meningkat. Oleh karena itu, dengan diketahuinya variabel-varibael tersebut, diharapkan dengan target pajak yang meningkat jangan sampai menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah pada dasarnya perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu: (i) dasar pengenaan pajak dan (ii) tarif pajak. Pemerintah daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoretis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan. Dengan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan ceterisparibus level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak, maka Gambar 3 menunjukkan hubungan antara tarif pajak proporsional atas basis pajak tertentu. Bentuk kurva (“Laffer”) yang berbentuk parabola menghadap sumbu Y (tarif pajak), menghasilkan Total Penerimaan Pajak Maksimum yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk menghindari beban pajak baik legal maupun ilegal

55

dengan mengubah “economic behavior” dari wajib pajak. Gambar 3 juga mengasumsikan bahwa penyesuaian wajib pajak terhadap pengenaan tarif pajak tertentu adalah independen terhadap jenis pajak dan tarif pajak lainnya. Model Leviathan akan mencapai total penerimaan pajak maksimum (T*) pada tarif t*. Pada tarif t*, menunjukkan bukanlah tarif tertinggi, tetapi dapat dicapai total penerimaan pajak maksimum. Pada kondisi ini dikenal sebagai Revenue Maximizing Tax Rate. Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respons harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai Total Penerimaan Maksimum. Model Leviatan ini dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai Total Penerimaan Pajak Maksimal. Tarif Pajak Daerah Kurva Laffer

t*

T*

Gambar 3. Model Leviatan

Total Penerimaan Pajak Daerah

56

5.5. Komponen-komponen Penerimaan yang berpengaruh terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Sejalan dengan pengimplementasian otonomi yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab yang mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah sehingga sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Di sisi lain pembangunan yang berkesinambungan harus dapat memberi tekanan pada mekanisme ekonomi sosial, politik dan kelembagaan, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, demi terciptanya suatu perbaikan standar hidup masyarakat secara tepat. Untuk itu pemerintah daerah di tuntut untuk mampu mengalokasikan sejumlah besar anggaran pembangunan untuk membiayai program-program yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. APBD Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu tahun 2003-2007, yaitu sebesar 18,24 persen per tahun, sedangkan PAD mengalami pertumbuhan rata-rata 18,84 persen per tahun dan dana perimbangan mengalami pertumbuhan sebesar 23,31 persen. Belanja rutin mengalami pertumbuhan rata-rata 9,31 persen per tahun sementara belanja pembangunan tumbuh sebesar 41,62 persen per tahun. Namun bila dilihat dari nilai kontribusi terhadap total APBD, PAD hanya menyumbang

rata-rata sebesar 6,26 persen, sedangkan dana perimbangan

memberikan sumbangan sebesar 75 persen. Sementara belanja rutin menyerap rata-rata 71,73 persen total belanja daerah. Dengan melihat perkembangan yang ada, maka peningkatan PAD sudah mulai tampak, dan pertumbuhan PAD itu sebanding dengan pertumbuhan APBD. Karena nilai PAD yang kecil, maka sebaiknya pertumbuhan PAD harus lebih besar dari pertumbuhan APBD sehingga

57

kontribusinya

semakin

meningkat.

Sedangkan

alokasi

belanja

walupun

kontribusinya yang terbesar masih di belanja rutin, tetapi kontribusi untuk belanja Pembangunan semakin meningkat, dan pertumbuhan belanja pembangunan juga semakin besar. Tabel 20 . APBD Kabupaten Tulungagung 2003-2007 (Juta Rupiah) Uraian (1)

2003 (2)

2004 (3)

2005 (4)

2006 (5)

2007 (6)

1 Sisa anggaran Tahun Lalu

21.766,27

8.540,90

1.868,00

1.481,00

43.227,26

2 Pendapatan Asli Daerah

26.259,27

27.209,73

30.791,00

36.262,00

50.994,78

326.045,06

363.637,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.466,67

61.879,15

20.737,00

2.758,00

30,00

3 Dana Perimbangan 4 Pinjaman daerah 5 Lain - Lain Pendapatan Daerah 6 Belanja Rutin 7 Belanja Pembangunan Jumlah

373.271,00 611.831,00 705.982,16

313.452,68

358.239,65

338.140,00 453.029,00 459.421,92

96.543,68

101.159,70

87.046,00 156.076,00 297.485,16

418.537,27

461.267,59

426.667,00 652.332,00 800.234,20

Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan pada bab sebelumnya mengenai analisis perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang membicarakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD dan komponen PAD, analisis komponen utama yang mempengaruhi pajak dan retribusi, serta komponen yang mempengaruhi belanja rutin dan pembangunan, maka dapat ditarik kesimpulan : 1. Dalam periode anggaran 2003-2007, struktur sisi penerimaan APBD Kabupaten Tulungagung masih didominasi oleh bagian dana perimbangan, padahal hal tersebut tidak mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam pembangunan pada masa otonomi daerah ini. 2. Dari hasil analisis komponen utama, baik untuk penerimaan pajak maupun retribusi ada salah satu variabel yang mempunyai korelasi negatif yaitu variabel tingkat inflasi. Sedangkan variabel-variabel lain yang diamati mempunyai hubungan yang positif. 3. APBD tahun 2003-2007, untuk sisi penerimaan masih didominasi oleh dana perimbangan, dan untuk pengeluaran didominasi oleh belanja rutin. 6.2 Saran 1. Kontribusi PAD terhadap penerimaan APBD tidak menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk segera mengatasi permasalahan ini, karena

59

kebijakan otonomi daerah menuntut kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerahnya secara mandiri. 2. Target penerimaan pajak dan retribusi daerah harus dapat dijadikan potensi sumber utama dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkannya sesuai dengan potensi-potensi yang ada agar dapat meningkatkan persentase PAD terhadap sisi penerimaan APBD Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga harus ada upaya untuk meningkatkan PAD di masa mendatang yang lain, misalnya dilakukan melalui peningkatan taxing power antara lain melalui penyerahan beberapa pajak Pusat kepada Daerah, penyerahan sebagian PNBP kepada Daerah dan lain-lain kebijakan sharing tax atau piggy backing system. Bagi Kabupaten Tulungagung perlu diberikan tambahan pendapatan dengan memberikan kewenangan penuh untuk memungut pajak sampai dengan besaran tertentu. Untuk itu, PBB dan BPHTB disarankan dialihkan menjadi pajak Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan pajak (tax-base) dan tarif sampai dengan batas tertentu atas kedua jenis pajak tersebut. 3. Peningkatan penerimaan daerah dapat juga dilakukan dengan mengembangkan kerjasama horizontal dan vertikal (horizontal and vertikal integration) dengan daerah maupun pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebenarnya implementasi desentralisasi fiskal ini memerlukan tuntutan perubahan yang mendesak di berbagai sektor baik dari eksekutif, legislatif

60

maupun yudikatif. Dengan kata lain, dalam pengelolaan manajemen daerah masih diperlukan waktu dan keseriusan dari segala pihak. 4. Minimnya data dari instansi terkait, misalnya dispenda, kantor arsip, Bappeda, dan BPS diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat mengelola dan mendokumentasikan data dengan lebih baik dan lengkap, karena mengingat peran data bagi suatu penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Anggawen, F. 2006. Disparitas Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Wilayah di Kabupaten dan Kota Bogor [Tesis]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Badan Pusat Statistik. 2003. Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2003. BPS Kabupaten Tulungagung, Tulungagung. _________________. 2004. Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2004. BPS Kabupaten Tulungagung, Tulungagung. _________________. 2005. Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2005. BPS Kabupaten Tulungagung, Tulungagung. _________________. 2006. Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2006. BPS Kabupaten Tulungagung, Tulungagung. _________________. 2007. Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2007. BPS Kabupaten Tulungagung, Tulungagung. _________________.2007. Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Tahun 2007. BPS Kabupaten Tulungagung, Tulungagung. Destrika, E. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Komponen PAD Propinsi Jawa Barat [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. DPR RI. 2000. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ______. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. ______. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hakki, D. 2008. Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Bogor [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Hair, J etc. 1987. Multivariate Data Analysis. Macmillan Publishing Company.

62

Lidyastri, 2004. Pengaruh Komponen Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkulu Utara Periode Tahun 1992/1993 – 2001/2002. [Skripsi]. Sekolah Ilmu Statistik. Jakarta Pasaribu, S et al. 2005. Pedoman Penulisan Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Putra, S E. 2003. Pengaruh Desentralisasi Fsikal Terhadap Belanja Pembangunan Daerah di Kabupaten Sa-Banua Lima, Banjar dan Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, 1988/1989-2002 [Tesis]. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Yanti, Z Y. 2004. Analisis Beberapa Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Qomariyah, L. 2007. Komponen Penerimaan Keuangan Daerah yang Berpengaruh Terhadap Pengeluaran Pembangunan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2005. [Skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta

64

Lampiran 1 : Data Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2007 THN

PJK

RT

PDK

INF

PDKP

PRS

HTL

RST

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2003

8.085

254.876

984.730

1,13

0,00641

174

19

78

2004

8.814

258.253

989.856

5,25

0,00709

183

19

81

2005

9.473

263.560

996.962

16,84

0,00836

176

18

80

2006

10.014

265.141

1.002.807

7,77

0,00957

195

19

80

2007

11.628

270.444

1.020.217

6,85

0,01075

227

19

83

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung Keterangan : THN = Tahun PJK = Jumlah Pajak RT = Jumlah Rumah Tangga PDK = Jumlah Penduduk INF = Tingkat Inflasi PDKP = Pendapatan Perkapita PRS = Jumlah Perusahaan HTL = Jumlah Hotel RST = Jumlah Restoran

65

Lampiran 2 : Data Variabel-Varibel yang Mempengaruhi Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2007 THN

RTB

RT

PDD

INF

PDKP

AKTE

JLN

KSH

PRS

PSR

KWU

JP

KC

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

2003

14.810

254.876

984.730

1,13

0,00641

33.461

1.295

102

174

20

8.893

190

467.487

2004

17.046

258.253

989.856

5,25

0,00709

25.272

1.295

102

183

20

9.077

161

533.212

2005

20.659

263.560

996.962

16,84

0,00836

25.173

1.477

102

176

22

9.668

159

477.732

2006

23.920

265.141 1.002.807

7,77

0,00957

25.995

2.007

107

195

22

9.694

159

445.192

2007

29.712

270.444 1.020.217

6,85

0,01075

29.488

2.007

109

227

22

11.383

159

440.045

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung Keterangan : THN = Tahun RTB = Jumlah Retribusi Daerah RT = Jumlah Rumah Tangga PDK = Jumlah Penduduk INF = Tingkat Inflasi PDKP = Pendapatan Perkapita AKTE = Jumlah Akte yang diterbitkan JLN = Panjang Jalan KSH = Jumlah Pelayanan Kesehatan PRS = Jumlah Perusahaan PSR = Jumlah Pasar KWU = Jumlah Kendaraan Wajib Uji JP = Jumlah Juru Parkir KC = Jumlah Karcis Terminal

66

Lampiran 3 . Scree Plot Penerimaan Pajak Daerah

Scree Plot

5

4

Eigenvalue

3

2

1

0

-1 1

2

3

4

5

Component Number

6

7

67

Lampiran 4 . Scree Plot Penerimaan Retribusi Daerah Scree Plot

10.0

7.5

Eigenvalue

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0 1

2

3

4

5

6

7

8

Component Number

9

10

11

12

68

Lampiran 5: Korelasi Antar Variable-Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Korelasi

RT

PDK

RT

1,00

PDK

0,97

1,00

INF

0,45

0,25

INF

PDKP

PRS

HTL

RST

1,00

PDKP

0,99

0,97

0,34

1,00

PRS

0,84

0,94

-0,07

0,87

1,00

HTL

-0,10

0,08

-0,90

0,02

0,39

1,00

RST

0,79

0,83

0,20

0,75

0,85

0,12

1,00

69

Lampiran 6: Korelasi antar variabel-variabel yang mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah RT

PDD

INF

PDKP AKTE

PJ

KSH

PRS

RT

1,00

PDD

0,97

1,00

INF

0,45

0,25

1,00

PDKP

0,99

0,97

0,34

1,00

AKTE

-0,31

-0,12

-0,68

-0,24

1,00

PJ

0,88

0,88

0,16

0,95

-0,13

1,00

KSH

0,85

0,91

-0,05

0,92

0,04

0,96

1,00

PRS

0,84

0,94

-0,07

0,87

0,05

0,81

0,93

1,00

JP

0,89

0,77

0,69

0,87

-0,38

0,81

0,65

0,53

PSR

KWU

JP

KC

1,00

KWU

0,93

0,98

0,23

0,91

-0,01

0,78

0,85

0,93

0,70

1,00

JP

-0,73

-0,61

-0,65

-0,68

0,86

-0,53

-0,43

-0,46

-0,66

-0,52

1,00

KC

-0,60

-0,63

-0,05

-0,68

-0,38

-0,77

-0,73

-0,54

-0,78

-0,61

-0,02

1,00